Dokumen menjelaskan empat sistem ekonomi yaitu tradisional, komando, liberal, dan campuran serta karakteristik masing-masing sistem. Dibahas pula sejarah perekonomian Indonesia meliputi Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

1. Disusun oleh:
1. Afida Zahara Adzkiya
2. Gilang Fatihan
3. Hidayah Nurayu Ridhoningsih
4. Novia Dwi mulia
5. Rizka Puspita
6. Seno Adji Dewabrata

2. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kehidupan
ekonominya dengan menggunakan perangkat tertentu, seperti
peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan.
Pendapat lain juga menegaskan bahwa sistem
ekonomi adalah cara suatu bangsa atau negara
dalam menjalankan perekonomianya.

3. Secara umum sistem ekonomi di bagi menjadi 4 yaitu :
1. Sistem Ekonomi Tradisional
2. Sistem Ekonomi Komando
3. Sistem Ekonomi Liberal
4. Sistem Ekonomi Campuran

4. Sistem Ekonomi Tradisional merupakan sistem ekonomi yang
dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama
(demokratis), sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh
nenek moyang sebelumnya.
Pada umumnya, sistem perekonomian ini berlaku pada
negara-negara yang belum maju, dan mulai ditinggalkan.
Misalnya Etiopia.

5. O Belum ada pembagian kerja yang jelas;
O Kehidupan masyarakat sangat bersifat kekeluargaan;
O Pertukaran dilakukan dengan cara barter (belum mengenal uang);
O Adat (kebiasaan turun-menurun) sangat berperan dalam mengatur kehidupan
sehari-hari;
O Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana;
O Belum ada pemisahan yang tegas antara rumah tangga konsumsi dengan
rumah tangga produksi sehingga tidak akan ditemukan adanya pabrik-pabrik.

6. 1. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, hubungan antar individu
sangat erat.
2. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak ada beban berat yang
harus dipikul.
3. Tidak individualistis.
4. Sistem ekonomi tradisional tetap menjaga budaya tradisional suatu
negara.
5. Dengan sifat kekeluargaannya, masyarakat hidup dalam kebersamaan.

7. KELEMAHAN SISTEM PEREKONOMIAN
TRADISIONAL
1. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana, sehingga
produktivitas rendah.
2. Mutu barang hasil produksi masih rendah.
3. Hasil produksi terbatas sehingga masyarakat tidak berusaha mencari
keuntungan atau laba.
4. Pola pikir masyarakat tidak berkembang karena diakibatkan oleh
pengaruh tradisi.

8. SISTEM EKONOMI KOMANDO

Sistem ekonomi komando (terpusat atau terpimpin) adalah sistem ekonomi
yang segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat yang berwenang penuh
menentukan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi.
Sistem ekonomi komando dijalankan berdasarkan ajaran Karl Mark (1818-
1883) yang tercantum dalam bukunya Dad Kapital dan Manifesto Komunis.
Menurut Karl Mark, dengan sistem ekonomi yang direncanakan dan
dikendalikan oleh pemerintah pusat maka fungsi-fungsi produksi akan lebih
efisien dibandingkan dengan sistem ekonomi bebas.

9. • Segala kegiatan ekonomi diatur pemerintah.
• Hak milik perorangan tidak diakui, kecuali yang sudah
dibagikan.
• Semua sumber dan alat produksi adalah milik negara.
• Tidak ada kebebasan berusaha bagi individu, karena pembagian
kerja diatur oleh pemerintah.
• Harga-harga ditentukan oleh pemerintah.

10. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala
kegiatan ekonomi.
Pengendalian dan pengawasan kegiatan ekonomi lebih
mudah dilaksanakan.
Dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si
miskin.

11. Potensi, kreativitas, dan inisiatif masyarakat tidak bisa berkembang.
Milik perorangan tidak diakui.
Tidak ada kebebasan berusaha.
Keberhasilan sistem ini tergantung pada baik buruknya kualitas
pemerintah.

12. Sistem ekonomi liberal adalah pengaturan kegiatan ekonomi yang
sepenuhnya diserahkan pada masyarakat untuk menentukan
apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi.
Sistem ekonomi liberal sesuai dengan pendapat Adam Smith yang sangat
menghendaki adanya kebebasan pasar dan tidak menginginkan adanya campur
tangan pemerintah.

13. CIRI- CIRI SISTEM EKONOMI LIBERAL
1. Seluruh kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada masayarakat.
2. Masyarakat bebas berusaha, berinovasi,dan berkreativitas dalam melakukan
kegiatan ekonomi.
3. Hak milik perorangan diakui.
4. Kegiatan ekonomi ditujukan untuk mencari laba sebesar-besarnya (profit
oriented).
5. Keikutsertaan pemerintah dalam kegiatan ekonmi sangat dibatasi.
6. Adanya persaingan antarpengusaha dalam mengejar keuntungan.
7. Harga-harga yang terjadi ditentukan oleh kekuatan pasar.

14. Adanya kebebasan berusaha, berinovasi, dan berkreativitas dalam melakukan
kegiatan ekonomi.
Persaingan antarpengusaha mendorong kemajuan teknologi.
Hak milik perorangan diakui.
Efisiensi dan efektivitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif
mencari keuntungan.
Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan
ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah/komando dari
pemerintah.

15. 1. Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi
sumber daya oleh individu.
2. Bisa menimbulkan penindasan (eksploitasi) oleh manusia kepada manusia.
3. Adanya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin karena tidak adanya
pemerataan pendapatan.
4. Pemerataan pendapatan sulit dilakukan karena persaingan bebas tersebut.
5. Banyak timbul praktik monopoli yang merugikan masyarakat.

16. Sistem ekonomi campuran merupakan
gabungan dari sistem ekonomi komando dengan
sistem ekonomi liberal.
Pada sistem ini masyarakat diberi
kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi,
tetapi pemerintah masih berperan untuk
mengendalikan dan mengawasi kegiatan ekonomi
masyarakat.
Tujuan sistem ini adalah agar tidak terjadi
dampak negatif dari sitem ekonomi komando dan
sistem ekonomi liberal.

17. O Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak pemerintah dan
pihak swasta.
O Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur
tangan dari pemerintah.
O Ada persaingan serta masih ada kontrol dari pemerintah.

18. KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN SISTEM
PEREKONOMIAN LIBERAL
Keuntungan
1. Kebebasan berusaha.
2. Hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas.
3. Lebih mementingkan umum dari pada pribadi.
Kelemahan
1. Beban pemerintah lebih berat dari pada beban swasta.
2. Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan.

19. Dasar hukum perekonomian dan kesejahteraan sosial berdasarkan UUD
1945 Pasal 33. Adalah sebagai berikut: (Ayat)
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

20. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat
4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, bewawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

21. Sejarah perekonomian Indonesia di bagi menjadi tiga (3) orde,
a. Pemerintahan BJ Habibie (1998)
b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid /
Gusdur (1999)
c. Pemerintahan Megawati (2001)
d. Pemerintahan SBY 2004 sampai sekarang

22. Setelah kemerdekaan 1945, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk
sekali, Tahun 1945-1956 Indonesia menerapkan sistem politik demokrasi
LIBERAL, kekuasaan ada di tangan sejumlah partai politik dan sering terjadi konflik
yang menyebabkan kehancuran perekonomian nasional.
Setelah itu terjadi transisi politik ke sistem ekonomi atau DEMOKRASI
TERPIMPIN (1957-1965), dimana kekuasaan militer dan presiden sangat besar. Sistem
politik dan ekonomi semakin dekat dengan haluan dan pemikiran sosialis/komunis.
Keadaan ekonomi Indonesia terutama setelah dilakukan nasionalisasi terhadap
perusahaan-perusahaan asing menjadi lebih buruk dibandingkan keadaan ekonomi
semasa penjajahan Belanda.

23. Pada maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan orde baru dan
perhatian lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan ekonomi dan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi
yang berdasarkan system EKONOMI TERBUKA sehingga dengan hasil
yang baik membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi
Indonesia.
Perubahan teknologi dan kebijakan Industrialisasi sejak 1980-
an, ekonomi Indonesia mengalami perubahan struktur dari Negara agrarsi
ke Negara semi industri.
ORDE BARU

24. 
a. Pemerintahan BJ Habibie (1998)
Sejak juli 1997 rupiah mulai tidak stabil dan
mulai menggoncang perekonomian nasional. Pada
oktober 1997 Indonesia meminta bantuan
keuangan IMF, nilai tukar rupiah terus melemah
dari awalnya Rp. 2.500 per dollar AS sampai
mencapai Rp. 15.000 per dollar AS, hal ini
menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di
Indonesia yang akhirnya juga memunculkan krisis
politik ditandai dengan turunnya presiden Soeharto
pada tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya
BJ Habibie.

25. b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid / Gusdur (1999)
Ketidakstabilan politik dan sosial yan tidak
kunjung surut selama pemerintahan Gusdur menaikkan
tingkat country risk Indonesia. Hal ini ditambah semakin
buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan
IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis termasuk investor
asing enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam
modalnya di Indonesia.
Akibatnya perekonomian nasional pada masa Gusdur tahun 2001 cenderung
lebih buruk daripada pemerintahan Habibie bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis
kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan politik akan jauh lebih besar
daripada krisis tahun 1997.

26. c. Pemerintahan Megawati (2001)
Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati
menghadapi keterpurukan kondisi ekonomi yang
ditinggal Gusdur seperti tingkat suku bunga dan inflasi
saldo neraca pembayaran .
Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi
belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi
membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan
mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Pada pemerintahan Megawati mulai tahun 2002 dan di tahun 2003 kondisi makro
ekonomi semakin membaik yakni inflasi, tingkat suku bunga turun, kurs rupiah
stabil, stabilitas politik tercipta dan roda perekonomian dapat roda perekonomian dapat
bergerak kembali.

27. d. Pemerintahan SBY (2004-sekarang)
Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi
subsidi BBM, atau dengan kata lain
menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar
belakangi oleh naiknya harga minyak dunia.
Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi
sektor pendidikan dan kesehatan, serta
bidang-bidang yang mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai
(BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri
dan Jamkesmas. Bank

28. 
 Masalah Konsumsi, setiap kebutuhan manusia atau masyarakat didesak oleh
kebutuhan-kebutuhan atau keinginannya dalam menentukan jenis barang-
barang dan jasa yang hendak digunakan atau dikonsumsi.
 Masalah Produksi, masalah produksi berkaitan erat dengan produk (barang
dan jasa) apa yang akan diproduksi, untuk siapa barang tersebut diproduksi,
menggunakan berapa tenaga kerja.
Dalam kegiatan produksi, tidak terlepas dari cara penggunaan bahan
mentah, peralatan (modal), tenaga kerja, dan teknologi yang menentukan
kapasitas produksi atau kemampuan memproduksi barang dan jasa.

29. • Distribusi, masalah distribusi adalah bagaimana menyalurkan barang
dan jasa dari produsen sampai ke konsumen serta saluran distribusi
apa yang akan digunakan. misalnya lewat distributor, agen, atau
saluran lainnya.
• Pertumbuhan, masalah pertumbuhan ekonomi menyangkut
bertambahnya pendapatan nasional, di antaranya bertambahnya
pendapatan/ masyarakat. Pertumbuhan juga berkaitan erat dengan
kelangsungan hidup manusia. Pokok masalahnya adalah bagaimana
kehidupan ekonomi berjalan terus menerus dengan sumber daya alam
yang semakin berkurang, sementara pertambahan penduduk dan
kebutuhan masyarakat terus meningkat.

32. Pemecahan masalah ekonomi jangka panjang
harus menerapkan kebijakan yang berkaitan
dengan masalah jangka panjang, seperti
kebijakan yang berkaitan dengan kapasitas total
perekonomian, jumlah penduduk dan angkatan
kerja, serta lembaga-lembaga sosial-politik-ekonomi
yang ada.