Proposal penelitian pendirian koperasi syariah

1. Proposal Penelitian
Analisis Potensi Pendirian BMT
di Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai, Prov. Sul-Sel
Muhammad Yusuf
NIM 41202077
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah
STEI SEBI
1436 H / 2015 M

2. 1. Judul
Analisis Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai, Prov. Sul-Sel
2. Latar belakang masalah
Undang-undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian
Indonesia. Atas dasar itu koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen dan
memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis. Dengan demikian akan mampu
memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkatkan kepada anggota serta
masyarkat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar kepada
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya
pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Lembaga BMT yang memiliki basis
ekgiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu darinanggota oleh anggota untuk
anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak
menggunakan badan hokum koperasi (Non Syariah) salah satunya terletak pada teknis
oprasionalnya saja, koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral
dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya
Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang
berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam
kehidupan ekonomi masyarakat. Perkembangan BMT dari sejak berdirinya pada tahun 1992
di Jakarta sampai sekarang berjumlah sebanyak 550 BMT yang mengelola dana sekitar Rp11
triliun, yang diperkirakan merupakan 75 persen dari total kelolaan BMT se-Indonesia. Jumlah
orang yang dilayani mencapai 2,7 juta keluarga Pada Agustus 2014.1
Melihat perkembangan dan kontribusi BMT dalam perkembangan ekonomi di
Indonesia hendaknya sebaran BMT tersebar merata disemua daerah yang ada di Indonesia,
sehingga dengan dorongan tersebut kami mencoba menganalisis potensi pendirian Koperasi
Syariah disalah satu daerah yaitu Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai Prov. Sul-Sel karna
berhubung didaerah tersebut belum terdapat BMT atau Koperasi Syariah.
1
http://www.antaranews.com/berita/461826/bmt-alternatif-pemberdayaan-ekonomi-kerakyatan, diakses
pada hari kamis tgl 18 juni 2015

3. Kec. Tellu Limpoe merupakan salah satu kecamatan dari 9 kecamatan yang ada di
Kab. Sinjai, Luas Kec. Tellu Limpoe : 147,30 Km2 dengan Jumlah Kel./Desa :11 Kel./Desa
dan total Jumlah Penduduk sebanyak: 43.842 Orangg. Kab. Sinjai adalah salah satu dari 24
kabupaten/kota dalam wilayah propinsi Sul-Sel, yang memiliki luas 819,96 km2 berdasar
data dari KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM Kab. Sinjai perdesember 2014
diwilayah tersebut hanya terdapat 129 Buah dan semuanya bisa dikatakan koperasi yang
oprasionalnya masih Non Syariah dan di Kec. Tellu Limpoe jumlah koperasi hanya ada 5
buah dengan jenis 4 Non KUD dan 1 KUD dengan jumlah anggota sebanyak 1.366 Orang
dari jumlah total penduduk sebanyak 43.842 Orang, berarti hanya 0,03 % saja masyarakat
yang menjadi anggota koperasi.
Berdasarkan beberapa data diatas, maka saya tertarik untuk menbuat penelitian atau
skripsi dengan judul “Analisis Potensi Pendirian Koperasi Syariah di Kec. Tellu Limpoe
Kab. Sinjai, Prov. Sul-Sel”
3. Rumusan Masalah
Apakah Kecamatan Tellu Limpoe memiliki Potensi untuk didirikannya BMT..?
4. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui potensi pendirian BMT di kecamatan Tellu Limpoe, Kab. Sinjai, Prov.
SUL-SEL
5. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:
1) Manfaat Praktis
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat atau masyarkat yang ingin
mendirikan koperasi syariah sehingga dapat membantu perkembangan lembaga
keuangan syariah dan juga dapat mendorong perkembangan UMKM setempat
berbasis koperasi syariah
2) Manfaat Akademis

4. Bagi pembaca akademis diharapakan sebagai sumbangan pemikiran bagi para peniliti
yang akan melakukan penelitian sejenis, selain itu dapat memperluas wawasan ilmiah
mengenai perbankan syariah.
6. Landasan Teori
A. Study Kelayakan Bisnis
Pengertian Studi Kelayakan Bisnis menurut Kasmir dan Jakfar (2003) adalah suatu
kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan
dijalankan, untuk menentukan layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan.tujuan utama
dilakukan studi kelayakan bisnis ini tentunya yang akan berdiri bisa berjalan sesuai
harapan baik dalam jangka pendek atau panjang serta untuk mengukur seberapa besar
potensi usaha tersebut baik dalam situasi mendukung maupun situasi yang tidak
mendukung.
Nah, sedangkan menurut wikipedia pengertian dari studi kelayakan bisnis adalah
penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi
dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek
manajemen dan keuangannya, dimana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi
kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau
bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak dijalankan.
Studi kelayakan yang merupakan studi untuk menilai kelayakan, kecocokan, atau
kemungkinan-kemungkinan menurut berbagai aspek, misalnya aspek hukum, ekonomi,
sosial terhadap suatu kegiatan yang akan dibentuk. Melihat pentingnya studi kelayakan
untuk kelangsungan koperasi yang akan dibentuk, maka studi kelayakan ini mutlak
diperlukan. Dengan adanya studi kelayakan dapat diketahui bagaimana kondisi
lingkungan dimana koperasi akan dibentuk, dukungan masyarakat terhadap kehadiran
koperasi.
Yang perlu diperhatikan dalam membuat studi kelayakan, ialah :
1. mempelajari prakondisi masyarakat;
2. apakah yang dibutuhkan masyarakat calon anggota;
3. pangsa pasar di daerah yang akan didirikan koperasi;
4. kekuatan pesaing dibandingkan dengan pangsa pasar yang ada;

5. 5. presentasi pangsa pasar yang akan ditangani dan kegiatan yang harus dilakukan;
6. besarnya modal yang harus dihimpun koperasi dan bagaimana cara menghimpunnya;
7. proyeksi manfaat yang akan diperoleh anggota.
Dalam membuat studi kelayakan perlu diperhatikan tersedianya modal sendiri (dari
simpanan anggota) untuk mendukung usaha yang akan dijalankan. Besarnya modal usaha
harus mempertimbangkan skala usaha yang akan dijalankan, serta kemampuan ekonomi
anggota.
B. Pengertian BMT
Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitu tamwil,
baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-
profit, seperti: Zakat, infaq, dan Shadaqah. Sedangkan Baitul tamwil sebagai usaha
pengumpulan dan penyaluran dana komersial. (Bank dan Lembaga Keuangan Syariah
Deskripsi dan Ilustrasi edisi 3, Heri Sudarsono 2008, Hal: 103)
C. Gambaran tentang koperasi Syariah
Secara umum prinsip oprasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota
dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari
sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (ta’awun alal birri) dan bersifat
kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup. (Koperasi Syariah, Nur S
Buchori 2009, hlm: 15)
D. Fungsi dan Tujuan BMT
Nur S Buchori dalam bukunya Koperasi Syariah menyebutkan bahwa BMT memiliki 3
Fungsi yaitu:
1. Sebagai Manajer Investasi
Manajer investasi yang dimaksud adalah koperasi syariah dapat memainkan perannya
sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi syariah akan
menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau juga
bisa kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.
2. Sebagai Investor

6. Peran sebagai investor (Shahibul Maal) bagi koperasi syariah adalah jika, sumber
dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian
dikelolah secara professional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana,
dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-
program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini disebut sebagai Mudharabah
Mutlaqah, yaitu investasi dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan
pola investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Fungsi Sosial
Konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan social baik kepada
anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat Dhu’afa. Kepada
anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (Emergency Loan) dapat diberikan
pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (Al-Qard) yang sumber dananya
berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan
bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota
masyarakat dhu’afa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa
pengembalian pokok (Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari ZIS (Zakat, Infak
dan Shadaqah). Pinjaman Qardhul Hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi
masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami
kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.
E. Organisasi BMT
Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur
kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada dalam BMT tersebut. Struktur
organisasi BMT meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan
Syariah, Pembina manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukuan.
Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut:
1). Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di
dalam memutuskan kebijakan-kebijakan Makro BMT
2). Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT
3). Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan
programnya

7. 4). Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin
BMT dalam merealisasikan programnya
5). Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT
6). Kasir bertugas melayani nasabah
7.) Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT
F. Prinsip Operasi BMT
BMT dalam menjalankan usahanya, mengunakan 3 prinsip2
, yaitu:
1. Prinsip Bagi Hasil
Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberian pinjaman BMT, dengan akad
sebagai berikut:
• Al-Mudharabah
• Al-Musyarakah
• Al-Muzara’ah
• Al-Musaqah
2. Sistem Jual Beli
Sistem ini merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaan BMT mengangkat
Nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama
BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual barang yang telah dibelinya tersebut
dengan ditambah mark-up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia
dana, adapun akad yang bisa digunakan ialah:
• Bai’ al-Murabahah
• Bai’ as-Salam
• Bai’ al-Istishna
• Bai’ Bitsamanin Ajil
3. Sistem Non-Profit
Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiyaan
yang bersifat social dan non-komersil, nasabah cukup mengembalikan pokok
pinjamannya saja. Akad yang digunakan ialah Al-Qardhul Hasan
4. Akad Bersyarikat
2
(Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi edisi 3, Heri Sudarsono 2008, Hal: 103)

8. Akad bersyarikat adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing
pihak atau lebih, dan masing-masing pihak mengikut sertkan modal (dalam berbagai
bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati, adapun
akad yang digunakan ialah:
• Al-Musyarakah
• Al-Mudharabah
5. Produk Pembiayaan
Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-
meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.
• Pembiayaan al-Murabahah (MBA)
• Pembiayaan al-Bai’ Bitsamanin Ajil (BBA)
• Pembiayaan al-Mudharabah (MDA)
• Pembiayaan al-Musyarakah (MSA)
Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT
terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi
syarat, yaitu:
i. Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah
ii. Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan
iii. Membawa kemaslahatan bagi masyarakat
G. Teknis Pendirian BMT
Untuk pembentukan atau pendirian Koperasi bisa dapat dilihat pada Undang-undang
berikut seperti yang terkait Anggaran Dasar Koperasi, Kelangkapan Dokumen yang
dibutuhkan dan berbagai hal yang terkait Perizinan dan Peraturan dalam menjalankan
oprasional BMT, bisa dilihat:
• UUD No.25 thn 1992 tentang Perkoperasian
• PP No.9 thn 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
• KEP.MEN No.91 thn 2004 tentang Koperasi Jasa keuangan syari’ah

9. • Peraturan OJK No /POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan
Lembaga Keuangan mikro.
H. Potensi Daerah
Potensi berarti kemampuan yg mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan,
kesanggupan dan daya. Berpotensi artinya memiliki potensi. Menurut kamus bahasa
Indonesai, potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang.
Analisis potensi wilayah telah menjadi hal yang tidak asing dalam pembangunan di
Indonesia. Hal ini telah diamanatkan dalam konstitusi Negara yaitu UU no 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara tersirat memberikan
makna bahwa peningkatan daya saing daerah dilakukan melalui suatu proses perencanaan
yang matang. Proses perencanaan tersebut harus melalui suatu analisis yang dapat
menguraikan potensi-potensi daerah menjadi penunjang daya saing daerah dalam
pelaksanaan pembangunan.
8. Metodologi Penelitian
a. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif
b. Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini tergolong menjadi dua sumber:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pemerintah dan
tokoh masyarakat setempat lewat wawancara
2. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dari:
a) BPS Kabupaten Sinjai/Pemerintah setempat
b) Penelitian-penelitian terkait

10. c) Buku- buku yang berkaitan dengan penelitian
d) Sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian
c. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Dengan menggunakan instrumen berikut:
1. Wawancara, yaitu dengan wawancarai secara langsung kepada
Pemerintah dan tokoh masyarakat
2. Studi Pustaka, yaitu diperoleh dari buku-buku atau sumber-sumber
lainnya yang terkait.
d. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah Wilayah Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai, Prov. Sul-Sel
e. Indikator Penelitian
Indicator penelitian merupakan hal yang sangat penting, ini merupakan jalan efektif
untuk menentukan kinerja dari penelitian dan nilai tambah suatu hasil penelitian,
adapun yang menjadi indikator dalam penelitian analisis potensi pendirian BMT ialah
sebagai berikut:
1) Data penduduk (jumlah, kepadatan penduduk, rasio ketergantungan, tingkat
pertumbuhan, mata pencaharian penduduk, dll.)
2) Data distribusi fasilitas umum/utilitas (seperti fasilitas pendidikan :jumlah dan
persebaran sekolah, jumlah dan persebaran fasilitas kesehatan: Polides, Puskesmas,
Rumah sakit; Pasar/pertokoan, terminal, dsb).

11. 3) Data Aksesibilitas, seperti kondisi jaringan jalan atau kondisi transportasi, dan
fasilitas yang lainnya.
No Indikator Variabel
1. Potensi Ekonomi -Jumlah UMKM/Usaha
-Jumlah Pasar
2. Potensi Demografi
-jumlah penduduk
-Kepadatan Peduduk
-Jumlah penduduk yang Bekerja
-Jumlah Usia Produktif
3. Kondisi Sosial -Pendidikan
-Agama
4. Potensi Sumber Daya Alam
-Pertanian
-Perkebunan
-Peternakan
-perikanan dan kelautan
-kehutanan
-Tambang dan Sumber Daya
Mineral