JENIS-JENIS, TUJUAN, DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH
DIBUAT OLEH : KELOMPOK 9
NAMA ANGGOTA KELOMPOK :
1. Fera Masithoh Nur Azizah (190721100072)
2. Eknes Aprilya Dwi Ransisko (190721100157)
3. Firda Dwi Cantika (190721100163)
PERANGKAT ORGANISASI, KONSEP MANAJEMEN, FUNGSI DAN TUJUAN KOPERASI
DI SUSUN OLEH : KELOMPOK 10
NAMA ANGGOTA KELOMPOK :
1. ABDUR ROHMAN (190721100144)
2. ROBIATUL MAULIDIYA (190721100117)
3. IRODATUL HASANAH (190721100084)
JENIS-JENIS, TUJUAN, DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI KONVENSIONAL DAN KOPERASI SYARIAH
DIBUAT OLEH : KELOMPOK 9
NAMA ANGGOTA KELOMPOK :
1. Fera Masithoh Nur Azizah (190721100072)
2. Eknes Aprilya Dwi Ransisko (190721100157)
3. Firda Dwi Cantika (190721100163)
PERANGKAT ORGANISASI, KONSEP MANAJEMEN, FUNGSI DAN TUJUAN KOPERASI
DI SUSUN OLEH : KELOMPOK 10
NAMA ANGGOTA KELOMPOK :
1. ABDUR ROHMAN (190721100144)
2. ROBIATUL MAULIDIYA (190721100117)
3. IRODATUL HASANAH (190721100084)
Nama Kelompok :
1. Doni Setyo Budi (190721100093)
2. Maulidiyah Isnaini Nuraliyah (190721100115)
3. Amaliatus Sholihah (190721100118)
4. Azhar Baha'uddin (190721100171)
Materi Pembahasan :
1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah
2. Peran dan Fungsi Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah
3. Kelebihan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional
4. Kekurangan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional
Nama Kelompok :
1. Doni Setyo Budi (190721100093)
2. Maulidiyah Isnaini Nuraliyah (190721100115)
3. Amaliatus Sholihah (190721100118)
4. Azhar Baha'uddin (190721100171)
Materi Pembahasan :
1. Pengertian dan Dasar Hukum Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah
2. Peran dan Fungsi Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah
3. Kelebihan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional
4. Kekurangan Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional
menjelaskan tentang: Koperasi syariah, Tujuan koperasi syariah, usaha-usaha koperasi syariah, pengertian BMT, badan hukum BMT, penghimpunan dana BMT, Penggunaan dana BMT, prinsip-prinsip BMT dan sebagainya.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
4. A. Perangkat Koperasi Syariah dan
Koperasi Konvensional
• Pengertian Koperasi
Pengertian Koperasi secara etimologi koperasi berasal dari bahasa Inggris
yaitu, cooperation (co: bersama dan operation: kerja) yang artinya bekerja
sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah sutau perkumpulan
atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang
bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan
anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.
• Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967 tenan pokok-pokok
perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonoi rakyat
berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi
yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama
berdasaratas asas kekeluargaan.
5. • Pengertian Koperasi Syariah
Koperasi syariah lembaga keuangan syariah (LKS) terdiri dari 2
kelompok lembaga yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan
lembaga keuangan yang berbentuk bukan bank.
6. • Macam-macam Syirkah
a. Syirkah al amlak adalah dua orang atau lebih memeilki harta bersama tanpa melalui
akad syirkah. Syirkah dalam kategori ni ada 2 bagian:
1. Syirkah ihtiyari yaitu, perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang
atau lebih untu mengikat diri dalam satu kepemilikan.
2. Syirkah Jabr yaitu, sesuatu yang ditetapkan menjadi dua orang atau lebih tanpa
kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang
wafat.
b. Syirkah al uqud adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk
mengikat diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Fuqaha’ membagi
aluqud ke dalam beberapa jenis:
1. Syirkah Al Inan syirkah atau kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau
lebih dan masing-masing pihak ikt memberikan dana yang terlibat pengelolaan
dan berbagi keuntungan.
2. Syirkah Al Mufawadlah adalah perserikatan yg modal semua pihak dan bentuk
kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan
keuntungan dibagi rata.
3. Syirkah Al Abdan yaitu perserikatan dalam bentk kerja (tanpa modal) utnuk
menerima pekerjaan secara bersama-sama den berbagi keuntungan.
4. Syirkah Al Wujuh merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang
bayar.
7. • Prinsip-prinsip ekonomi islam sebagai berikut:
1. Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh
siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama bersama
denganketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah swt dan pemakmur dimuka bumi.
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan
pemusatan sumebr dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok
orang saja.
• Tujuan Pengembangan Koperasi
a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di
kalangan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi melalui sistem
syariah.
b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mkro
kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada
umumnya.
8. Struktur Organisasi Koperasi Konvensional
• Bagan struktur Organisais Koperasi menggambarkan susunan, isi
dan luas cakupan organisasi koperasi, serta menjelaskan posisi dari
pada fungsi beserta tugas maupun kewajiban setiap fungsi,
hubungan kerja dan tanggung jawab yang jelas.
• Landasan pembuatan struktur organisasi adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian.
2. Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
3. Keputusan Rapat.
9. B. Fungsi dan Proses Manajemen di
Dalam Koperasi Konvensional dan
Koperasi Syariah
• Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional yang dilakukan koperasi
untuk membantu seluruh keanggotaan koperasinya di dalam mencapai
tujuannya. Manajemen operasional koperasi konvensioanal semata-mata
hanya mementingkan pada keuntungan anggotanya tanpa memakai dan
mengindahkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan pola manajemen usaha
syariah yang berkomprehemsif dan berkemampuan mengakomodasi
kaidah dan prinsip syariah. Pola manajemen usaha syariah, bukan hanya
sekedar di harapkan mampu mengaplikasikan kaidah dan prinsip syariah
sebagimana di harapkan, melainkan juga memotivasi atau mendorong
terlaksananya nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
10. • Rincian manajemen dalam koperasi yang terdiri atas kelembagaan, produk atau jenis
usaha yang dilakukan koperasi, dan prosedur kelembagaan pada koperasi.
1. Kelembagaan koperasi
kelembagaan koperasi dapat kita lihat melalui bagan perangka organisasi.
2. Membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan
mengutamakan ekonomi kerakyatan adan azas kekeluargaan.
3. Membantu membangun keahlian para anggota maupun masyarakat luas agar lebih
sejahtera keadaan ekonomi nasionalnya.
4. Mengembangkan kualitas sumber para anggota yang terlibat agar bisa lebih konsekuen,
konsisten, amanah, profesional saat menerapkan nilai-nilai syariah Islam.
5. Membuka kesempatan lapangan pekerjaan sebagai penghubung dua pihak, yaitu penyedia
dana dan yang memakai dana, agar dana yang dipinjam lebih bisa optimal dimanfaatkan.
6. Memperkokoh anggota koperasi agar semakin solid dalam bekerjasama dalam upaya
mengontrol operasional koperasi.
Berkembang atau tidaknya sebuah koperasi dipengaruhi oleh partisipasi anggota dan
manajemen, semakin banyak dan aktif anggota sebuah koperasi maka semakin besar
peluang koperasi tersebut berkembang dan maju sehingga dapat bersaing dengan badan
usaha lain. Pengurus dan karyawan sebagai pengelola koperasi harus mampu
memberikan dorongan agar dapat menarik anggota untuk ikut serta dalam
pengembangan koperasi.
11. C. Konsep Manajemen Koperasi
Konvensional dan Koperasi Syariah
• Manajemen koperasi syariah
• Kegiatan sistem manajemen dimulai dari perencanaan (plaining).
Dilanjutkan dengan fungsi pengorganisasian, dalam pengorganisasian
dibuat struktur sesuai dengan keperluan dan diisi dengan orang-orang
yang diberi tanggung jawab. Stelah pengorganisasian telah disusun maka
dilanjutkan dengan langkah penggerakan (actuating) oleh pemimpin.
Pemimpin mulai melaksanakan pengawasan dengan menegaskan para
pengawas. Dalam organisasi seperti sekarang ini pengawas biasa disebut
dengan Monitoring dan evaluai. Mereka bekerja bukan untuk mencari
kesalahan orang melainkan untuk mencocokkan tujuan yang dapat
dicapai dengan apa yang sudah direncakan. Apabila terjadi kesenjangan
maka akan dicari dimana terjadinya, apa sebabnya, lalu bersama-sama
mendiskusikan untuk dapat memperbaikinya
12. • Hasil monitoring ini untuk menyusun laporan tahunan, sehingga dapat diketahui
tingkat kinerja para anggota. Dari laporan ini dapat menjadi feedback bagi para
anggota yang kinejanya kurang untuk memperbaiki diri, kualitas dan kuantitas
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya
a. Profitabilitas
Suatu kegiatan operasional perusahaan atau koperasi merupakan elemen yang
sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan pada masa yang
akan mendatang.
b. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 direvisi menjadi Undang-
Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan
yang sama seperti itu.
c. Pelayanan
Menurut KBBI pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan
atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Menurut Goonros, pelayan adalah
suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dpat
diraba) yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau
hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan untuk memecahkan
permasalahan konsumen atau pelanggan.
d. Capital Adequacy Ratio (CAR)
Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi koperasi dalam mengembangkan
usahanya.
e. Financing to Deposit Ratio (FDR)
Pada sisi pasiva, koperasi harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap
simpanan mereka yang ada di koperasi ditarik.
13. • Manajemen Koperasi Konvensional
• Manajemen koperasi diselenggarakan oleh orang-orang yang
bertanggung jawab untuk mengelola koperasi, nilai-nilai dan
kekayaannya. Manajemen koperasi adalah kegiatan profesional
yang dilakukan koperasi untuk membantu seluruh anggota koperasi
dalam mencapai tujuannya. Manajemen koperasi tidak didasarkan
pada pemaksaan wewenang, melainkan melalui keterlibatan dan
partisipasi. Fungsi utamanya adalah mengupayakan kepemimpinan
koperasi bagi anggota dan pengurus terpilih didalam
pengembangan kebijakan dan strategi yang akan memberdayakan
koperasi dalam mewujudkan cita-cita atau tujuannya.
14. Dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, ditemukan nilai-nilai dasar
koperasi yaitu:
• Koperasi adalah badan usaha, berarti koperasi harus bisa memperlakukan
dirinya seperti badan usaha lain yang dalam operasionalnya harus efisien
profit oriented. Meski begitu koperasi tidak boleh dari koridor koperasi
yang bisa menyejahterakan anggotanya.
• Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi harus berorientasi pada
rakyat sehingga seluruh aktivitasnya harus dilakukan oleh rakyat dan untuk
rakyat, setiap pendirian koperasi harus bisa menjadi ajang kegiatan
ekonomi masyarakat di sekelilingnya. Pemerintah harus bisa memfasilitasi
gerakan ekonomi rakyat tersebut yang diwujudkan dengan pembinaan dan
pengawasan.
• Asas kekeluargaan, dalam pengelolaan koperasi harus didasarkan pada
prinsip kesamaan dan kebersamaan, untuk mewujudkan cita-cita
kehidupan yang lebih sejahtera. Prinsip kebersamaan juga tujuan dari
manajement aset dan mengandung kepemilikan bersama atas sumber-
sumber daya dan perlakuan yang adil.
• Prinsip koperasi, dalam menjalankan usahanya koperasi harus mematuhi
norma-norma yang dikenal dengan prinsip koperasi. Ini yang membedakan
antara usaha yang dilakukan koperasi dengan badan usaha lainnya.