Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan masyarakat desa dalam pengelolaan pariwisata. Kabupaten ini memiliki beberapa potensi wisata alam dan budaya di beberapa desa namun belum dikelola secara optimal. Dokumen ini menganalisis pengelolaan potensi wisata oleh masyarakat desa melalui BUMDes serta memberikan rekomendasi untuk pemerintah da
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan beradap, melalui pembangunan jiwa dan raga yang berbudaya dimulai dari diri pribadi yang berbudaya hingga Pemimpin yang berbudaya, dimulai dari Kampung Budaya hingga dengan Negara yang ber budaya.Dari sini akan tercipta Peradaban INDONESIA yang Beradab.
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng PandawaRumba .
Merupakan salah satu tugas dari mata kuliah PK5106 Kepranataan dalam Kepariwisataan Magister Perencanaan Pariwisata ITB 2019. Diupload agar dapat bermanfaat dan mendapatkan masukan apabila diperlukan.
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013Andrie Trisaksono
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 03.04.2013
oleh Drs. Ukus Kuswara, MM
SEKJEN Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif
(materi ini adalah milik Kementerian Parekraf, saya upload hanya untuk membantu mensebar luaskannya saja).
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Review Proses Perencanaan Keruangan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan di Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum, Kapuas Hulu Kalimantan Barat Indonesia.
Digitalisai Ekonomi Desa: Transformasi Menuju Indonesia MajuAkademi Desa 4.0
Merupakan bahan paparan yang sampaikan oleh Wakil Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Bapak Budi Arie Setiadi pada Kuliah Online Akademi Desa 4.0 pada Jumat 17 Juli 2020, pukul 16.00-17.00 WIB.
https://www.youtube.com/watch?v=5_0hjqYrHUk&list=PLR1m1LDmuG9FTraLgNBlC3vctjpL1_xR-
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Potensi Usaha Desa: Pengalaman dar...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar #1 Ditjen PKP Kementerian Desa dan PDTT dengan Tema "Temu Kenali Ide dan Potensi Usaha dalam Menghadapi New Normal".
Jakarta, 23 Juli 2020
Strategi Inovasi BUMDes Dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Masa Adapatasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)
Studi Kasus Pariwisata Pokdarwis Dieng PandawaRumba .
Merupakan salah satu tugas dari mata kuliah PK5106 Kepranataan dalam Kepariwisataan Magister Perencanaan Pariwisata ITB 2019. Diupload agar dapat bermanfaat dan mendapatkan masukan apabila diperlukan.
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 2013Andrie Trisaksono
Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 03.04.2013
oleh Drs. Ukus Kuswara, MM
SEKJEN Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif
(materi ini adalah milik Kementerian Parekraf, saya upload hanya untuk membantu mensebar luaskannya saja).
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Materi dalam Talkshow : Menata Pariwisata Berkelanjutan Ramah Anak dalam Agenda Pemulihan Sektor Travel & Tourism Pasca Pandemi Covid-19. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini adalah sebagai refleksi upaya perlindungan anak di wilayah pariwisata yang selama ini telah dilakukan, serta agenda kedepan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Review Proses Perencanaan Keruangan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan di Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum, Kapuas Hulu Kalimantan Barat Indonesia.
Digitalisai Ekonomi Desa: Transformasi Menuju Indonesia MajuAkademi Desa 4.0
Merupakan bahan paparan yang sampaikan oleh Wakil Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Bapak Budi Arie Setiadi pada Kuliah Online Akademi Desa 4.0 pada Jumat 17 Juli 2020, pukul 16.00-17.00 WIB.
https://www.youtube.com/watch?v=5_0hjqYrHUk&list=PLR1m1LDmuG9FTraLgNBlC3vctjpL1_xR-
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Potensi Usaha Desa: Pengalaman dar...Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Webinar #1 Ditjen PKP Kementerian Desa dan PDTT dengan Tema "Temu Kenali Ide dan Potensi Usaha dalam Menghadapi New Normal".
Jakarta, 23 Juli 2020
Strategi Inovasi BUMDes Dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Masa Adapatasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara)
Riset kolaboratif antara Sekolah Tinggi Pariwisata sahid dan walhi Jakarta, dengan tujuan penyusunan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainainable Tourism) Kawasan Wisata Kepulauan Seribu Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Padat Karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskis yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinanmeningkatkan pendapatan dan menunrukan angka
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. LATAR BELAKANG
Dunia Pariwisata sekarang ini dapat menjadi unggulan untuk
menggali potensi daerah, terutama desa beserta strategi
pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa.
Maka sangat logis jika ada semacam kehendak untuk
menempatkan desa yang berpotensi dan memiliki sumber-
sumber produksi sebagai landasan strategisnya, sekaligus
memberdayakan masyarakatnya. Sektor ini dicanangkan
selain sebagai salah satu sumber penghasilan devisa yang
cukup andal, menyerap tenaga kerja dan mendorong
perkembangan investasi.
11/14/20182
3. Pembangunan pariwisata merupakan bagian dari
pembangunan nasional yang utuh, pembangunan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak terbatas
kepada pembangunan fisik saja. Secara internal
pengembangan pariwisata ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
secara eksternal diharapkan mampu menjadi sektor utama
yang memberikan pemerataan kesejahteraan pada wilayah
sekitarnya.
Apabila mengacu pada Pasal 24 No. 4 tahun 2015
Permendes PDTT pada point ke-6 menegaskan bahwa bentuk
usaha yang dapat dikelola BUMDes salah satu diantaranya,
yaitu:
11/14/20183
4. “BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (holding)
sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan
Masyarakat Desa baik dalam skala lokal desa maupun
kawasan pedesaan. Masing-masing unit usaha tersebut dapat
berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh
BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama”.
Unit usaha BUMDes tersebut dapat menjalankan kegiatan
usaha bersama, yang meliputi: b) desa wisata yang
mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok
masyarakat.
11/14/20184
5. Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai luas wilayah daratan
yakni seluas 3,571 Km2 dan secara administratif terbagi dalam 8
Kecamatan, 8 Kelurahan dan 82 Desa, baru memiliki (berdiri) 8
BUMDes, namun dari jumlah BUMDes yang ada tersebut tidak
satupun BUMDes yang berorientasi Desa Wisata.
Perlu diketahui bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki
objek wisata yang tersebar di beberapa desa yang menjadi
primadona pendapatan daerah maupun pendapatan desa seperti:
1) Salak Pondoh Desa Babussalam Kecamatan Marbau, 2) Goa
Tapak Tilas Desa Kuala Beringin Kecamatan Kualuh Hulu,
3) Pantai Monyet Desa Meranti Omas Kecamatan Na X-IX dan
4) Puncak Manalese Desa Aek Buru Kecamatan NA X-IX.11/14/20185
6. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara menerbitkan regulasi berupa Peraturan Bupati untuk
melakukan pembinaan dalam rangka memajukan BUMDes-
BUMDes yang berwawasan desa wisata tersebut. Berdasarkan
uraian tersebut, terlihat dengan jelas bahwa pembangunan dan
pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Utara belum berjalan, meskipun
beberapa desa memiliki potensi wisata. Sehubungan dengan
uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Optimalisasi Sinergitas Pemerintah Daerah dan
Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten
Labuhanbatu Utara”.
11/14/20186
7. 1. Apa saja potensi wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Bagaimana pengelolaan potensi wisata yang dikelola oleh
Masyarakat Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
3. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah
Desa dan Masyarakat Desa agar terjadi optimalisasi
sinergitas dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten
Labuhanbatu Utara?
PERUMUSAN MASALAH
11/14/20187
8. 1. Untuk mengetahui potensi wisata di Kabupaten
Labuhanbatu Utara?
2. Untuk mengetahui pengelolaan potensi wisata yang
dikelola oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Labuhanbatu
Utara?
3. Untuk memberikan rekomendasi yang dapat diberikan
kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa agar
terjadi optimalisasi sinergitas dalam pengelolaan
pariwisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
TUJUAN PENELITIAN
11/14/20188
9. 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara,
diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran untuk
mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur
tentang BUMDes yang mengelola Desa Wisata sebagai tujuan
wisata di Kabupaten Labuhanbatu Utara
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan mengenai BUMDes-BUMDes yang bergerak di
bidang pariwisata baik yang sudah berkembang maupun baru
terbentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Utara.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi referensi
dalam melakukan penelitian khususnya mengenai BUMDes
yang mengelola desa wisata.
MANFAAT PENELITIAN
11/14/20189
10. 1. DEFENISI BUMDes
Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem
Pembangunan (2007:3) BUMDes adalah lembaga usaha desa yang
dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan
potensi desa. BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal
usahanya dari 2 sumber, yaitu modal awal BUMDes dari APBDes
dan modal BUMDes terdiri dari penyertaan modal desa dan modal
masyarakat desa.
TEORI-TEORI YANG RELEVAN DALAM
PENELITIAN
11/14/201810
11. 2. DEFENISI PARIWISATA
• Spillane (1998:15) mengatakan bahwa pariwisata adalah
keseluruhan dari gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan
pendiaman tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak
menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang
bersifat sementara.
• Murphy dalam Pitana dan Putu (2005:45) mengatakan bahwa
pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait
(wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain-lain)
yang merupakan akibat dari perjalanan tersebut tidak permanen.
11/14/201811
12. 3. DEFENISI SINERGITAS
• Najiyati dan Rahmat (2011) mengatakan bahwa sinergi mengacu
pada kombinasi dari beberapa pihak untuk memperoleh keluaran
yang lebih baik dan lebih besar. Sehingga sinergi diartikan sebagai
suatu gabungan yang dapat menghasilkan output yang lebih baik.
Sinergitas yang baik dapat terjadi dengan 2 cara, yaitu:
Komunikasi dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai suatu
kegiatan untuk memindahkan stimuli guna mendapat tanggapan
dan yang berorientasi pada kegiatan dimana seseorang
menerima stimuli rangsangan.
Koordinasi berguna untuk menciptakan sinergitas yang baik
demi mendukung kelancaran komunikasi. Koordinasi yang baik
dilakukan oleh semua pihak yang bersangkutan untuk dapat
menyelesaikan suatu masalah atau menciptakan ide baru.
11/14/201812
13. 1. Tempat Penelitian
Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah 4 desa di Kabupaten Labuhanbatu
Utara yang mempunyai potensi wisata untuk dibentuk BUMDes yang bergerak di
bidang pariwisata dan klasifikasi desa yang dijadikan tempat penelitian adalah
pedesaan
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama 4 (empat) bulan dari bulan Agustus sampai
dengan November 2018.
3. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan mixed methodes, dimana penelitian dilakukan dengan
gabungan antara kualitatif dan kuantitatif.
4. Subjek Penelitian: 1) Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
yang terkait dengan kebijakan BUMDes, 2) Pengurus BUMDes di setiap desa yang
diteliti, 3) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa, 4) Masyarakat, dan 5) Tenaga
Pendamping Desa.
METODE PENELITIAN
11/14/201813
14. 5. Teknik Pengumpulan Data: Wawancara mendalam (in-depth interview),
Dokumentasi, dan Observasi.
6. Jenis dan Sumber Data: Data primer, dan Data sekunder,.
7. Model Analisis Data: Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
model analisis interaktif Miles M.B. Huberman dan A.M. Saldana, J (2014:31-33)
yakni metode analisis yang digunakan untuk proses analisis terhadap data yang
diperoleh dari lapangan dan bergerak timbal balik secara kontinou selama
penelitian berlangsung, dengan memadukan secara interaktif dan sirkuler antara
pengumpulan data(data collection), kondensasi data (data condensation),
penyajian data (data display) dan kemudian bagaimana penarikan kesimpulan dan
verifikasi (conclusion drawing/verification).
11/14/201814