SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA
MELALUI FASILITASI PEMBENTUKAN DESA WISATA
DI KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL
NAMA : SUCIPTO, S.STP., M.M.
NDH : 18
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
KINERJA ORGANISASI
LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
DESKRIPSI
Rancangan aksi perubahan ini dibuat untuk mendukung terlaksananya
Peningkatan Pendapatan Asli Desa dengan memanfaatkan potensi alam
dan pendukungnya untuk dikelola dengan baik sehingga terbentuk desa
wisata, merupakan tusi Camat yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Aksi Perubahan yang akan diwujudkan adalah dengan kegiatan
pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi desa dengan membentuk
dan mengembangkan desa wisata.
TUJUAN
TUJUAN
Jangka
Pendek
Jangka
Menengah
Jangka
Panjang
1. Pemetaan persebaran potensi desa wisata
2. Penyusunan masterplan penetapan desa wisata
3. Rembug Antar Desa membahas rencana pembentukan
desa wisata di Kecamatan Singorojo
4. Penetapan 1 desa wisata
1. Penetapan desa wisata lainnya;
2. Penyusunan masing masing masterplan desa wisata lainnya;
3. Pengelolaan desa wisata.
4. Launching Desa Wisata.
1. Penetapan desa wisata lainnya.
2. Penyusunan masing masing masterplan desa wisata lainnya.
3. Pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Desa Wisata.
4. Penataan infrastruktur desa wisata.
5. Melakukan promosi/pemasaran desa wisata.
6. Menyusun Paket desa wisata.
7. Meningkat PAD pada desa-desa wisata diwilayah Kec. Singorojo
MANFAAT
MANFAAT
Bagi
Pemkab
Kendal
1. Mendorong terciptanya aktivitas desa
dalam menggali dan mengembangkan
potensi desa wisata dalam
meningkatkan perekonomian daerah.
2. Memberikan arahan dan percepatan
dalam pencapaian program desa
wisata di Kabupaten Kendal.
1. Tergalinya potensi desa wisata di
kecamatan Singorojo.
2. Memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi khususnya dalam pembangunan
desa.
3. Mempermudah koordinasi dan fasilitasi
kegiatan dalam menggali dan
mengembangkan potensi desa antara
Kecamatan dan Pemerintah Desa.
4. Meningkatkan pola hubungan antar
stakeholders baik instansi pemerintah,
penggiat potensi desa dan masyarakat
menjadi lebih optimal.
5. Terwujudnya desa wisata di Kecamatan
Singorojo.
Bagi
Kecamatan
Singorojo
Bagi
Pemdes,
Pokmas,
Stakeholder
Bagi
Masyarakat
Umum
1. Diketahuinya potensi desa
wisata di wilayah masing
masing.
2. Mendapatkan apresiasi dan
fasilitasi dari Pemerintah
Daerah sebagai bentuk
dukungan dan perhatian
terhadap aktivitas yang
dilakukan.
3. Meningkatkan pendapatan
asli desa dari potensi desa
wisata di desa masing masing
1. Meningkatnya kreatifitas
baru berbasis potensi desa
wisata.
2. Meningkatkan perekonomian
masyarakat desa.
PROFIL KINERJA ORGANISASI
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KENDAL
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SINGOROJO
CAMAT
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
SEKCAM
SUBAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SUBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI
PELAYANAN
UMUM
SEKSI
KETENTRAMAN
DAN
KETERTIBAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
ANALISIS MASALAH
Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui Fasilitasi
pembentukan Desa Wisata di Kecamatan Singorojo sebagai berikut :
Belum tergalinya potensi-
potensi wisata yang ada di
Kecamatan Singorojo
Pemerintah desa belum
dapat mengoptimalkan
pengembangan desa
wisata dengan anggaran
yang tersedia
Proses pembentukan desa
wisata yang belum
tersusun dan terlaksana
dengan baik dan
terencana
Pemerintah desa belum
mengoptimalkan potensi
alam yang ada, untuk
meningkatkan PADes
masing-masing desa
Singkronisasi dan
koordinasi yang belum
berjalan dengan baik
antara pemerintah desa
dengan lintas sektoral
TEROBOSAN/INOVASI
Terobosan yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa wisata di
wilayah Kecamatan Singorojo, diantaranya :
Identifikasi potensi desa
melalui rapat
koordinasi/rembug
bersama seluruh
komponen desa dari
semua kalangan dan
stakeholder. Potensi
yang bisa menjadi
komoditas bisa
bermacam-macam dari
segala aspek. Bisa
keindahan alam, hasil
bumi, kekayaan flora
fauna/hayati, sosio
kultural, masyarakat,
tradisi atau hal-hal yang
bersifat khas/unik yang
tak dimiliki daerah lain.
Pastikan potensi
unggulan yang akan
dijadikan komoditas
utama.
Komitmen yang kuat
dari seluruh
komponen desa untuk
memprioritaskan
pengembangan desa
wisata dengan
memanfaatkan
sumber-sumber dana
yang ada (dana desa)
serta menyamakan
pendapat, persepsi
dan mengangkat
potensi desa guna
dijadikan desa wisata.
Komitmen ini yang
menjadi dukungan
terkuat bagi
terwujudnya dan
keberlangsungan desa
wisata
Memfasilitasi
proses
pembentukan
desa wisata dari
pembentukan
pokdarwis,
penyusunan
perdes,
penetapan
Keputusan
Bupati tentang
desa wisata
Memfasilitasi
Pemerintahan
Desa dalam
pembentukan
organisasi
pelaksana usaha
desa,
pengelolaan
kekayaan desa,
dan kegiatan
pelayanan
kepada
masyarakat
Membantu
mengkoordinasi
kan dan
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
desa dengan
stakeholder
maupun lintas
sektoral dalam
upaya
pengembangan
desa wisata
TAHAPAN KEGIATAN
1 2 3
Perencanaan
Pelaksanaan
Monitoring
Pembentukan tim efektif
Rapat koordinasi dengan tim internal untuk
memetakan permasalahan, rencana dan strategi
Rapat koordinasi dengan
stakeholder lainnya
terkait dengan upaya
pengembangan desa wisata
Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait
(Disporapar, Diskominfo, DPMPTSP,
Disperinkop dan UKM Kab. Kendal)
Pembuatan rancangan/
konsep terkait program
desa wisata
Melaksanakan pemetaan
sebaran potensi desa wisata
Rembug Antar Desa
Penyusunan masterplan
desa wisata di 1 desa
Melaksanakan sosialisasi desa wisata
Fasilitasi rembug Desa dalam penyusunan
Peraturan Desa tentang desa wisata
Fasilitasi penetapan desa wisata melalui
Keputusan Bupati Kendal
Monitoring pelaksanaan kegiatan
IDENTIFIKASI
STAKEHOLDER DEFENDER :
1. Kasi Pem
2. Kasi Trantib
3. Kasubag PK
4. Kasubag Umpeg
5. Pemerintah Desa
6. BUMDes
7. Pendamping Desa
8. Pendamping Lapangan Desa
9. KPMD
10. BPD
11. TP PKK Kecamatan
12. TP PKK Desa
13. KTNA Karang Taruna
14. Tokoh Agama
15. Tokoh Masyarakat
16. Mass Media
17. Biro Wisata
LATENS :
1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. 3Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Disperinkop dan UKM
5. Baperlitbang
6. Dinas PMPTSP
7. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penatan Ruang
8. Kasi PM Kec. Singorojo
PROMOTERS :
1. Bupati Kendal
2. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
3. Dinas Pemuda olahraga dan
Pariwisata
4. Camat Singorojo
APATHETICS :
1. LSM
Kuadran Stakeholder
+
Interest
+
Influence
KELOMPOK STAKEHOLDER
NO STAKEHOLDER STRATEGI/UPAYA YG DILAKUKAN
1 Promoters 1. Melakukan konsultasi, koordinasi dan melibatkan dalam proyek perubahan untuk memperkuat
pelaksanaannya
2. Meyakinkan agar mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan proyek perubahan
3. Melibatkan/memberikan peran dalam pengambilan keputusan
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan
2 Defender 1. Menginformasikan tujuan dan manfaat untuk memperoleh dukungan terkait proyek perubahan
2. Memberikan informasi yang jelas dan meyakinkan bahwa proyek perubahan tidak akan menimbulkan
masalah
3. Selalu berinteraksi dengan komunikasi agar mereka tetap terlibat dalam proyek perubahan
4. Memberikan wewenang kepada stakeholder internal untuk berpartisipasi dalam proper melalui instruksi
pimpinan serta menjalin kerjasama formal agar dapat memberikan dukungan dan membantu
memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya proyek perubahan
3 Latens 1. Meyakinkan akan manfaat/ pentingnya proyek peru-bahan bagi kepentingan mereka sendiri atau
kepentingan yang lebih luas
2. Melakukan pendekatan dan memberi informasi disetiap tahap proyek perubahanMenunjukkan bahwa
proyek perubahan memiliki efek positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya.
3. Melakukan komunikasi dan meyakinkan manfaat dari proyek perubahan bagi kepentingan lebih besar
untuk masyarakat dan tidak akan menimbulkan masalah dan melibatkan dalam pelaksanaan kegiatan
4 Aphatetic 1. Memberikan informasi jika diperlukan terutama tentang manfaat dari proyek perubahan
2. Memantau dan komunikasi seperlunya
3. Memberi motivasi untuk ikut membantu pencapaian proyek perubahan
4. Berpartisipasi dalam proyek perubahan, seperti melibatkan dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat,
dan sebagainya
IDENTIFIKASI STAKEHOLDER
Stakeholder
Internal
1. Camat Singorojo
2. Sekretaris Kecamatan Singorojo
3. Kepala Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat
5. Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban
6. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Stakeholder Eksternal
Pemerintah
1. Bupati Kendal
2. Sekretaris Daerah
3. Asisten Pemerintahan
4. Dispermasdes
5. Disporapar
6. Dinkop UMKM
7. Dinas Perindustrian
8. Dinas Lingkungan Hidup
9. DPUPR
10. Bapperlitbang
11. Pemerintah Desa
Stakeholder Eksternal
Non-Pemerintah
1. Pendamping Desa
2. Pendamping Lapangan Desa
3. KPMD
4. TPID
5. BUMDes
6. TP PKK Kecamatan
7. TP PKK Desa
8. KTNA
9. Karang Taruna
10. LSM/NGO
11. Tokoh Agama
12. Tokoh Masyarakat
13. Mass Media
14. Biro Wisata
Manajemen Risiko
A. Identifikasi Risiko
No Kegiatan
Proses yang
Dilakukan
Uraian Risiko Penyebab Risiko
Dampak
Risiko
Pemilik
Risiko
1 2 3 4 5 6 7
1 Upaya Peningkatan
Pendapatan Asli Desa
melalui fasilitasi
pembentukan desa
wisata di Kecamatan
Singorojo Kabupaten
Kendal
Rapat Koordinasi
dengan dukungan
stakeholder terkait
Koordinasi internal
kurang efektif
Peserta koordinasi
tidak hadir lengkap
Kesibukan masing-
masing Tim Internal
Kesibukan peserta
koordinasi dan kurang
intens
Pelaksanaan rapat
koordinasi tidak
terlaksana
Peserta koordinasi
kurang memahami
materi koordinasi
Camat
Melaksanakan
pemetaan sebaran
potensi desa wisata
Tidak semua desa
berpotensi sebagai
desa wisata
Sumber daya alam
dan potensi
pendukung berbeda-
beda
Tidak dapat
menjadi desa
wisata
Desa/
Kepala Desa
Penetapan desa
wisata dengan
penyusunan Perdes
Penyusunan
Perdes tidak bisa
tepat waktu
Kurang pahamnya
desa dan BPD dalam
penyusunan Perdes
Perdes desa wisata
tertunda
Desa/
Kepala Desa
Manajemen Risiko
A. Identifikasi Risiko (lanjutan)
No Kegiatan
Proses yang
Dilakukan
Uraian Risiko Penyebab Risiko
Dampak
Risiko
Pemilik
Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Penetapan sebagai
desa wisata dengan
keputusan Bupati
tidak sesuai jadwal
Penetapan Desa
wisata dengan
keputusan Bupati
Kendal terlambat
Kurangnya
pemenuhan
persyaratan menjadi
desa wisata
Pembentukan desa
wisata tertunda
Desa,
Disporapar
Sosialisasi Desa
Wisata
Masyarakat tidak
mengetahui adanya
sosialisasi
Tidak semua
masyarakat familiar
dengan IT
Masyarakat kurang
mengetahui adanya
desa wisata
Camat dan
Desa
Launching Desa
Wisata
Tidak ada pejabat
yang melaunching
dan minimnya
peserta launching
Kesibukan pimpinan
dan kurang koordinasi
dengan peserta
Kegiatan launching
tidak dapat
terlaksana
Camat dan
Desa
Manajemen Risiko
B. Penilaian Risiko
No Uraian Risiko
Probabilitas Risiko Dampak Risiko Signifikasi Risiko
Skala Skor Skala Skor Skala Skor
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Koordinasi internal kurang
efektif
Peserta koordinasi tidak hadir
lengkap
Sering 4 Sedang 3 Besar 12
2. Tidak semua desa berpotensi
sebagai desa wisata
Sering 4 Sangat Tinggi 5 Sangat Besar 20
3. Penyusunan Perdes tidak bisa
tepat waktu
Sering 4 Tinggi 4 Sangat Besar 16
4. Penetapan sebagai desa wisata
dengan keputusan Bupati tidak
sesuai jadwal
Sering 4 Sangat Tinggi 5 Sangat Besar 20
5. Masyarakat tidak mengetahui
adanya sosialisasi
Kadang-
Kadang
3 Ringan 2 Sedang 6
Manajemen Risiko
C. Pengelola Risiko
No Uraian Risiko Tingkat Risiko Tindakan Penanganan Penanggung jawab Target waktu
1 2 3 4 5 6
1. Koordinasi internal kurang
efektif
Peserta koordinasi tidak hadir
lengkap
Besar Membangun komitmen dan
pemberian pemahaman berkaitan
dengan tugas dan fungsinya
Menyampaikan informasi
kegiatan lebih awal dan
mengkomunikasikan dengan
stakeholder yang berkepentingan
Camat 23 -31 Agusutus 2021
2. Tidak semua desa berpotensi
sebagai desa wisata
Sangat Besar Mengembangkan kearifan lokal
untuk dijadikan potensi wisata
Desa/Kepala Desa 5-17 September 2021
3. Penyusunan Perdes tidak bisa
tepat waktu
Sangat Besar Fasilitasi penyusunan Perdes oleh
Tim Kecamatan
Desa/Kepala Desa 26 September s.d. 6
Oktober 2021
4. Penetapan sebagai desa
wisata dengan keputusan
Bupati tidak sesuai jadwal
Sangat Besar Koordinasi dengan Desa dan
Pokdarwis terkait pemenuhan
kelengkapan desa wisata,
Kades 13 September s.d. 22
Oktober 2021
5. Masyarakat tidak mengetahui
adanya sosialisasi
Sedang Melakukan sosialisasi lebih
intensif dan masif melalui medsos
Camat dan Desa 18-22 Oktober 2021
Tahapan Pelaksanaan Aksi Perubahan
No. TAHAPAN OUTPUT WAKTU
1. Membentuk Tim Efektif:
a. Menentukan personil dan tusi Tim Efektif
b. Menyusun draf SK Tim Efektif
c. Penetapan SK Tim
d. Pendistribusian SK Tim
Terbentuknya Tim Efektif yang
dituangkan dalam SK Camat
Minggu IV Agustus
2021
2. Rapat koordinasi dengan tim internal untuk memetakan
permasalahan, rencana dan strategi.
Terprogramnya rencana
pemberdayaan masyarakat melalui
fasilitasi desa wisata
Minggu IV Agustus
2021
3. Rapat koordinasi dengan dukungan dari stakeholder terkait
dengan upaya pengembangan desa wisata :
a. Membahas rencana kerja proyek perubahan
b. Membahas persiapan pemetaan potensi desa
c. Menentukan wilayah desa pilot project desa wisata
d. Menetapkan desa pilot project Desa wisata
Terbangunnya dukungan dari
stakeholder pemetaan sebaran
potensi desa wisata, pembentukan
desa wisata dan desa wisata
sebagai pilot project
Minggu I September
2021
Tahapan Pelaksanaan Aksi Perubahan
No. TAHAPAN OUTPUT WAKTU
4. Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait (Disporapar,
Diskominfo, DPMPTSP, Disperinkop dan UKM Kab. Kendal).
Terjalinnya komunikasi dan
koordinasi dengan dinas terkait
Minggu II September
2021
5. Pembuatan rancangan/konsep terkait program desa wisata :
a. Menyusun Draft pedoman umum desa wisata
b. FGD Pedoman umum desa wisata
c. Pengesahan dan penetapan pedoman umum desa wisata
Terwujudnya pedoman umum desa
wisata
Minggu II September
2021
6. Melaksanakan pemetaan sebaran potensi desa wisata :
a. Pengamatan lapangan
b. Pengukuran lapangan
c. Pengolahan data
d. Pemetaan desa
Terwujudnya Pemetaan sebaran
potensi desa wisata
Minggu II s.d. III
September 2021
Tahapan Pelaksanaan Aksi Perubahan
No. TAHAPAN OUTPUT WAKTU
7. Penyusunan Masterplan Desa Wisata di 1 desa :
a. Pengamatan lapangan
b. Pengukuran lapangan
c. Focus group discussion
d. Pengolahan data
e. Analisis data
Terwujudnya masterplan desa
wisata di 1 desa
Minggu V September 2021
8. Penetapan desa wisata dengan penyusunan Perdes :
a. Menyusun Draft Perdes tentang desa wisata
b. Melakukan konsultasi dengan stakeholder terkait
c. Merevisi Perdes tentang desa wisata
d. Penetapan desa wisata dengan Perdes
Terwujudnya perdes desa wisata
di 1 desa
Minggu V September s.d.
Minggu I Oktober 2021
9. Fasilitasi penetapan desa wisata melalui Keputusan Bupati
Kendal.
Ditetapkannya Keputusan Bupati
Kendal tentang desa wisata
Desa Trayu Kec. Singorojo
Minggu III September s.d.
Minggu IV Oktober 2021
Tahapan Pelaksanaan Aksi Perubahan
No. TAHAPAN OUTPUT WAKTU
10. Melaksanakan sosialisasi desa Wisata :
a. Menetapkan peserta sosialisasi
b. Menyusun materi sosialisasi
c. Pelaksanaan sosialisasi
Membuat kesepakatan stakeholders terkait desa wisata
Terwujudnya sosialisasi desa
wisata di 1 desa
Minggu IV Oktober 2021
11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program:
a. Rapat monitoring dan evaluasi
b. Laporan hasil monitoring dan evaluasi
Terwujudnya laporan hasil evaluasi
pelaksanaan kegiatan/program
Minggu V Oktober 2021
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Paparan desa bhuana jaya
Paparan desa bhuana jayaPaparan desa bhuana jaya
Paparan desa bhuana jayaSuwondo Chan
 
Sk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkkSk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkkAbdul Kohar
 
SK Karang Taruna Cinta Damai Desa Warungering
SK Karang Taruna Cinta Damai Desa WarungeringSK Karang Taruna Cinta Damai Desa Warungering
SK Karang Taruna Cinta Damai Desa WarungeringHerry Rachmat Safi'i
 
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Agus hariyanto
 
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 finalPaparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 finalSalim SAg
 
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv temaLaporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv temaNoviNoVarra
 
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02Nie Andini
 
2 sk. karang taruna kel.ijobalit
2 sk. karang taruna kel.ijobalit2 sk. karang taruna kel.ijobalit
2 sk. karang taruna kel.ijobalitDeddy Sutarmin
 
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan SidomulyoContoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan SidomulyoSukardi Juniardi
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduAbdul Kohar
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...Adelfios Andyka Fatra
 
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"KPDT
 
Fortable profil Desa Bhuana Jaya
Fortable profil Desa Bhuana JayaFortable profil Desa Bhuana Jaya
Fortable profil Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Agus hariyanto
 
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKPDT
 
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab MalangProgram kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab MalangOemar Bakrie
 
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGBINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGKiki Abdul Gani
 
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaDRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaTV Desa
 
Mekanisme kawasan perdesaaan
Mekanisme  kawasan perdesaaanMekanisme  kawasan perdesaaan
Mekanisme kawasan perdesaaanEkoWahyudi107
 

What's hot (20)

Paparan desa bhuana jaya
Paparan desa bhuana jayaPaparan desa bhuana jaya
Paparan desa bhuana jaya
 
Sk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkkSk penetapan tp.pkk
Sk penetapan tp.pkk
 
SK Karang Taruna Cinta Damai Desa Warungering
SK Karang Taruna Cinta Damai Desa WarungeringSK Karang Taruna Cinta Damai Desa Warungering
SK Karang Taruna Cinta Damai Desa Warungering
 
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 3 tahun 2015
 
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 finalPaparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
Paparan kebijakan bidang inovasi pengembangan sdm ta 2019 final
 
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv temaLaporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
Laporan. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (bbgrm) ke xiv tema
 
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
Sk karang-taruna bhakti mandiri 02
 
2 sk. karang taruna kel.ijobalit
2 sk. karang taruna kel.ijobalit2 sk. karang taruna kel.ijobalit
2 sk. karang taruna kel.ijobalit
 
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan SidomulyoContoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
Contoh Sk hut RI ke 68 Dsa Banjar Suri Kecamatan Sidomulyo
 
Sk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyanduSk pokjanal posyandu
Sk pokjanal posyandu
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
Kerjasama Antar Daerah "PAKUDJEMBARA"
 
Fortable profil Desa Bhuana Jaya
Fortable profil Desa Bhuana JayaFortable profil Desa Bhuana Jaya
Fortable profil Desa Bhuana Jaya
 
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
Sosialisasi permendesa no 5 tahun 2015
 
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal DaerahKerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
Kerjasama Antar Daeah Sebagai Payung Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah
 
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab MalangProgram kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
Program kerja karangtaruna Suka Karya Desa Sukowilangun Kec. Kalipare Kab Malang
 
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONGBINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
BINA WILAYAH PKK KECAMATAN CIBINONG
 
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping DesaDRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
DRP - Daily Report Sebagai BIG Data Pendamping Desa
 
Mekanisme kawasan perdesaaan
Mekanisme  kawasan perdesaaanMekanisme  kawasan perdesaaan
Mekanisme kawasan perdesaaan
 
SK Karang Taruna Andapraja
SK Karang Taruna AndaprajaSK Karang Taruna Andapraja
SK Karang Taruna Andapraja
 

Similar to Rap pembentukan desa wisata

Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptdpmdbusel
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
 
2 permen tentang_pedoman_pnpm_2013
2  permen tentang_pedoman_pnpm_20132  permen tentang_pedoman_pnpm_2013
2 permen tentang_pedoman_pnpm_2013Arief Komarudin
 
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...Akademi Desa 4.0
 
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptxKemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptxsanichaneltpp23
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxbertobodje
 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih NarkobaPetunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih NarkobaAntiNarkoba.com
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Juni Aminudin
 
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017Juni Aminudin
 
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...Eko Londo
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptxPerdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptxBobby Meidrie
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...KantorHukum1
 

Similar to Rap pembentukan desa wisata (20)

Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021Seminar rap sucipto 2021
Seminar rap sucipto 2021
 
Hibah banten
Hibah bantenHibah banten
Hibah banten
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018
 
2 permen tentang_pedoman_pnpm_2013
2  permen tentang_pedoman_pnpm_20132  permen tentang_pedoman_pnpm_2013
2 permen tentang_pedoman_pnpm_2013
 
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...
Peran Pendamping Kawasan dalam Mengawal Perencanaan dan Pembangunan Kawasan P...
 
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptxKemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
Kemendes_Sosialisasi Permendes Rincian PPDD.pptx
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
BUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa WisataBUMDes Desa Wisata
BUMDes Desa Wisata
 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih NarkobaPetunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
 
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa PDTT No 19 Tahun 2017
 
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
PERMEN DPDTT NOMOR 19 TAHUN 2017
 
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
1507110120 permen dpdtt nomor 19 tahun 2017 ttg penetapan prioritas dd tahun ...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptxPerdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
Perdes dan Komparasi Desa Wisata Dunia.pptx
 
Berita portal
Berita portalBerita portal
Berita portal
 
Training PELD 2014
Training PELD 2014Training PELD 2014
Training PELD 2014
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
2.-PPKE.pptx
2.-PPKE.pptx2.-PPKE.pptx
2.-PPKE.pptx
 
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
Permendesa pdtt nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa ta...
 

Rap pembentukan desa wisata

  • 1. PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI FASILITASI PEMBENTUKAN DESA WISATA DI KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL NAMA : SUCIPTO, S.STP., M.M. NDH : 18 RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
  • 2. LATAR BELAKANG DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  • 3. DESKRIPSI Rancangan aksi perubahan ini dibuat untuk mendukung terlaksananya Peningkatan Pendapatan Asli Desa dengan memanfaatkan potensi alam dan pendukungnya untuk dikelola dengan baik sehingga terbentuk desa wisata, merupakan tusi Camat yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Aksi Perubahan yang akan diwujudkan adalah dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi desa dengan membentuk dan mengembangkan desa wisata.
  • 4. TUJUAN TUJUAN Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 1. Pemetaan persebaran potensi desa wisata 2. Penyusunan masterplan penetapan desa wisata 3. Rembug Antar Desa membahas rencana pembentukan desa wisata di Kecamatan Singorojo 4. Penetapan 1 desa wisata 1. Penetapan desa wisata lainnya; 2. Penyusunan masing masing masterplan desa wisata lainnya; 3. Pengelolaan desa wisata. 4. Launching Desa Wisata. 1. Penetapan desa wisata lainnya. 2. Penyusunan masing masing masterplan desa wisata lainnya. 3. Pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Desa Wisata. 4. Penataan infrastruktur desa wisata. 5. Melakukan promosi/pemasaran desa wisata. 6. Menyusun Paket desa wisata. 7. Meningkat PAD pada desa-desa wisata diwilayah Kec. Singorojo
  • 5. MANFAAT MANFAAT Bagi Pemkab Kendal 1. Mendorong terciptanya aktivitas desa dalam menggali dan mengembangkan potensi desa wisata dalam meningkatkan perekonomian daerah. 2. Memberikan arahan dan percepatan dalam pencapaian program desa wisata di Kabupaten Kendal. 1. Tergalinya potensi desa wisata di kecamatan Singorojo. 2. Memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam pembangunan desa. 3. Mempermudah koordinasi dan fasilitasi kegiatan dalam menggali dan mengembangkan potensi desa antara Kecamatan dan Pemerintah Desa. 4. Meningkatkan pola hubungan antar stakeholders baik instansi pemerintah, penggiat potensi desa dan masyarakat menjadi lebih optimal. 5. Terwujudnya desa wisata di Kecamatan Singorojo. Bagi Kecamatan Singorojo Bagi Pemdes, Pokmas, Stakeholder Bagi Masyarakat Umum 1. Diketahuinya potensi desa wisata di wilayah masing masing. 2. Mendapatkan apresiasi dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk dukungan dan perhatian terhadap aktivitas yang dilakukan. 3. Meningkatkan pendapatan asli desa dari potensi desa wisata di desa masing masing 1. Meningkatnya kreatifitas baru berbasis potensi desa wisata. 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
  • 6. PROFIL KINERJA ORGANISASI PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KENDAL
  • 7. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SINGOROJO CAMAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKCAM SUBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKSI PELAYANAN UMUM SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SEKSI PEMERINTAHAN
  • 8. ANALISIS MASALAH Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui Fasilitasi pembentukan Desa Wisata di Kecamatan Singorojo sebagai berikut : Belum tergalinya potensi- potensi wisata yang ada di Kecamatan Singorojo Pemerintah desa belum dapat mengoptimalkan pengembangan desa wisata dengan anggaran yang tersedia Proses pembentukan desa wisata yang belum tersusun dan terlaksana dengan baik dan terencana Pemerintah desa belum mengoptimalkan potensi alam yang ada, untuk meningkatkan PADes masing-masing desa Singkronisasi dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik antara pemerintah desa dengan lintas sektoral
  • 9. TEROBOSAN/INOVASI Terobosan yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa wisata di wilayah Kecamatan Singorojo, diantaranya : Identifikasi potensi desa melalui rapat koordinasi/rembug bersama seluruh komponen desa dari semua kalangan dan stakeholder. Potensi yang bisa menjadi komoditas bisa bermacam-macam dari segala aspek. Bisa keindahan alam, hasil bumi, kekayaan flora fauna/hayati, sosio kultural, masyarakat, tradisi atau hal-hal yang bersifat khas/unik yang tak dimiliki daerah lain. Pastikan potensi unggulan yang akan dijadikan komoditas utama. Komitmen yang kuat dari seluruh komponen desa untuk memprioritaskan pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan sumber-sumber dana yang ada (dana desa) serta menyamakan pendapat, persepsi dan mengangkat potensi desa guna dijadikan desa wisata. Komitmen ini yang menjadi dukungan terkuat bagi terwujudnya dan keberlangsungan desa wisata Memfasilitasi proses pembentukan desa wisata dari pembentukan pokdarwis, penyusunan perdes, penetapan Keputusan Bupati tentang desa wisata Memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam pembentukan organisasi pelaksana usaha desa, pengelolaan kekayaan desa, dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat Membantu mengkoordinasi kan dan memfasilitasi kegiatan pemerintah desa dengan stakeholder maupun lintas sektoral dalam upaya pengembangan desa wisata
  • 10. TAHAPAN KEGIATAN 1 2 3 Perencanaan Pelaksanaan Monitoring Pembentukan tim efektif Rapat koordinasi dengan tim internal untuk memetakan permasalahan, rencana dan strategi Rapat koordinasi dengan stakeholder lainnya terkait dengan upaya pengembangan desa wisata Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait (Disporapar, Diskominfo, DPMPTSP, Disperinkop dan UKM Kab. Kendal) Pembuatan rancangan/ konsep terkait program desa wisata Melaksanakan pemetaan sebaran potensi desa wisata Rembug Antar Desa Penyusunan masterplan desa wisata di 1 desa Melaksanakan sosialisasi desa wisata Fasilitasi rembug Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang desa wisata Fasilitasi penetapan desa wisata melalui Keputusan Bupati Kendal Monitoring pelaksanaan kegiatan
  • 11. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER DEFENDER : 1. Kasi Pem 2. Kasi Trantib 3. Kasubag PK 4. Kasubag Umpeg 5. Pemerintah Desa 6. BUMDes 7. Pendamping Desa 8. Pendamping Lapangan Desa 9. KPMD 10. BPD 11. TP PKK Kecamatan 12. TP PKK Desa 13. KTNA Karang Taruna 14. Tokoh Agama 15. Tokoh Masyarakat 16. Mass Media 17. Biro Wisata LATENS : 1. Sekretaris Daerah 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra 3. 3Kepala Dinas Lingkungan Hidup 4. Disperinkop dan UKM 5. Baperlitbang 6. Dinas PMPTSP 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang 8. Kasi PM Kec. Singorojo PROMOTERS : 1. Bupati Kendal 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata 4. Camat Singorojo APATHETICS : 1. LSM Kuadran Stakeholder + Interest + Influence
  • 12. KELOMPOK STAKEHOLDER NO STAKEHOLDER STRATEGI/UPAYA YG DILAKUKAN 1 Promoters 1. Melakukan konsultasi, koordinasi dan melibatkan dalam proyek perubahan untuk memperkuat pelaksanaannya 2. Meyakinkan agar mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan proyek perubahan 3. Melibatkan/memberikan peran dalam pengambilan keputusan 4. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan 2 Defender 1. Menginformasikan tujuan dan manfaat untuk memperoleh dukungan terkait proyek perubahan 2. Memberikan informasi yang jelas dan meyakinkan bahwa proyek perubahan tidak akan menimbulkan masalah 3. Selalu berinteraksi dengan komunikasi agar mereka tetap terlibat dalam proyek perubahan 4. Memberikan wewenang kepada stakeholder internal untuk berpartisipasi dalam proper melalui instruksi pimpinan serta menjalin kerjasama formal agar dapat memberikan dukungan dan membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya proyek perubahan 3 Latens 1. Meyakinkan akan manfaat/ pentingnya proyek peru-bahan bagi kepentingan mereka sendiri atau kepentingan yang lebih luas 2. Melakukan pendekatan dan memberi informasi disetiap tahap proyek perubahanMenunjukkan bahwa proyek perubahan memiliki efek positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya. 3. Melakukan komunikasi dan meyakinkan manfaat dari proyek perubahan bagi kepentingan lebih besar untuk masyarakat dan tidak akan menimbulkan masalah dan melibatkan dalam pelaksanaan kegiatan 4 Aphatetic 1. Memberikan informasi jika diperlukan terutama tentang manfaat dari proyek perubahan 2. Memantau dan komunikasi seperlunya 3. Memberi motivasi untuk ikut membantu pencapaian proyek perubahan 4. Berpartisipasi dalam proyek perubahan, seperti melibatkan dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat, dan sebagainya
  • 13. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER Stakeholder Internal 1. Camat Singorojo 2. Sekretaris Kecamatan Singorojo 3. Kepala Pemerintahan 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat 5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Stakeholder Eksternal Pemerintah 1. Bupati Kendal 2. Sekretaris Daerah 3. Asisten Pemerintahan 4. Dispermasdes 5. Disporapar 6. Dinkop UMKM 7. Dinas Perindustrian 8. Dinas Lingkungan Hidup 9. DPUPR 10. Bapperlitbang 11. Pemerintah Desa Stakeholder Eksternal Non-Pemerintah 1. Pendamping Desa 2. Pendamping Lapangan Desa 3. KPMD 4. TPID 5. BUMDes 6. TP PKK Kecamatan 7. TP PKK Desa 8. KTNA 9. Karang Taruna 10. LSM/NGO 11. Tokoh Agama 12. Tokoh Masyarakat 13. Mass Media 14. Biro Wisata
  • 14. Manajemen Risiko A. Identifikasi Risiko No Kegiatan Proses yang Dilakukan Uraian Risiko Penyebab Risiko Dampak Risiko Pemilik Risiko 1 2 3 4 5 6 7 1 Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa melalui fasilitasi pembentukan desa wisata di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Rapat Koordinasi dengan dukungan stakeholder terkait Koordinasi internal kurang efektif Peserta koordinasi tidak hadir lengkap Kesibukan masing- masing Tim Internal Kesibukan peserta koordinasi dan kurang intens Pelaksanaan rapat koordinasi tidak terlaksana Peserta koordinasi kurang memahami materi koordinasi Camat Melaksanakan pemetaan sebaran potensi desa wisata Tidak semua desa berpotensi sebagai desa wisata Sumber daya alam dan potensi pendukung berbeda- beda Tidak dapat menjadi desa wisata Desa/ Kepala Desa Penetapan desa wisata dengan penyusunan Perdes Penyusunan Perdes tidak bisa tepat waktu Kurang pahamnya desa dan BPD dalam penyusunan Perdes Perdes desa wisata tertunda Desa/ Kepala Desa
  • 15. Manajemen Risiko A. Identifikasi Risiko (lanjutan) No Kegiatan Proses yang Dilakukan Uraian Risiko Penyebab Risiko Dampak Risiko Pemilik Risiko 1 2 3 4 5 6 7 Penetapan sebagai desa wisata dengan keputusan Bupati tidak sesuai jadwal Penetapan Desa wisata dengan keputusan Bupati Kendal terlambat Kurangnya pemenuhan persyaratan menjadi desa wisata Pembentukan desa wisata tertunda Desa, Disporapar Sosialisasi Desa Wisata Masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi Tidak semua masyarakat familiar dengan IT Masyarakat kurang mengetahui adanya desa wisata Camat dan Desa Launching Desa Wisata Tidak ada pejabat yang melaunching dan minimnya peserta launching Kesibukan pimpinan dan kurang koordinasi dengan peserta Kegiatan launching tidak dapat terlaksana Camat dan Desa
  • 16. Manajemen Risiko B. Penilaian Risiko No Uraian Risiko Probabilitas Risiko Dampak Risiko Signifikasi Risiko Skala Skor Skala Skor Skala Skor 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Koordinasi internal kurang efektif Peserta koordinasi tidak hadir lengkap Sering 4 Sedang 3 Besar 12 2. Tidak semua desa berpotensi sebagai desa wisata Sering 4 Sangat Tinggi 5 Sangat Besar 20 3. Penyusunan Perdes tidak bisa tepat waktu Sering 4 Tinggi 4 Sangat Besar 16 4. Penetapan sebagai desa wisata dengan keputusan Bupati tidak sesuai jadwal Sering 4 Sangat Tinggi 5 Sangat Besar 20 5. Masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi Kadang- Kadang 3 Ringan 2 Sedang 6
  • 17. Manajemen Risiko C. Pengelola Risiko No Uraian Risiko Tingkat Risiko Tindakan Penanganan Penanggung jawab Target waktu 1 2 3 4 5 6 1. Koordinasi internal kurang efektif Peserta koordinasi tidak hadir lengkap Besar Membangun komitmen dan pemberian pemahaman berkaitan dengan tugas dan fungsinya Menyampaikan informasi kegiatan lebih awal dan mengkomunikasikan dengan stakeholder yang berkepentingan Camat 23 -31 Agusutus 2021 2. Tidak semua desa berpotensi sebagai desa wisata Sangat Besar Mengembangkan kearifan lokal untuk dijadikan potensi wisata Desa/Kepala Desa 5-17 September 2021 3. Penyusunan Perdes tidak bisa tepat waktu Sangat Besar Fasilitasi penyusunan Perdes oleh Tim Kecamatan Desa/Kepala Desa 26 September s.d. 6 Oktober 2021 4. Penetapan sebagai desa wisata dengan keputusan Bupati tidak sesuai jadwal Sangat Besar Koordinasi dengan Desa dan Pokdarwis terkait pemenuhan kelengkapan desa wisata, Kades 13 September s.d. 22 Oktober 2021 5. Masyarakat tidak mengetahui adanya sosialisasi Sedang Melakukan sosialisasi lebih intensif dan masif melalui medsos Camat dan Desa 18-22 Oktober 2021
  • 18. Tahapan Pelaksanaan Aksi Perubahan No. TAHAPAN OUTPUT WAKTU 1. Membentuk Tim Efektif: a. Menentukan personil dan tusi Tim Efektif b. Menyusun draf SK Tim Efektif c. Penetapan SK Tim d. Pendistribusian SK Tim Terbentuknya Tim Efektif yang dituangkan dalam SK Camat Minggu IV Agustus 2021 2. Rapat koordinasi dengan tim internal untuk memetakan permasalahan, rencana dan strategi. Terprogramnya rencana pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi desa wisata Minggu IV Agustus 2021 3. Rapat koordinasi dengan dukungan dari stakeholder terkait dengan upaya pengembangan desa wisata : a. Membahas rencana kerja proyek perubahan b. Membahas persiapan pemetaan potensi desa c. Menentukan wilayah desa pilot project desa wisata d. Menetapkan desa pilot project Desa wisata Terbangunnya dukungan dari stakeholder pemetaan sebaran potensi desa wisata, pembentukan desa wisata dan desa wisata sebagai pilot project Minggu I September 2021
  • 19. Tahapan Pelaksanaan Aksi Perubahan No. TAHAPAN OUTPUT WAKTU 4. Melaksanakan koordinasi dengan dinas terkait (Disporapar, Diskominfo, DPMPTSP, Disperinkop dan UKM Kab. Kendal). Terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan dinas terkait Minggu II September 2021 5. Pembuatan rancangan/konsep terkait program desa wisata : a. Menyusun Draft pedoman umum desa wisata b. FGD Pedoman umum desa wisata c. Pengesahan dan penetapan pedoman umum desa wisata Terwujudnya pedoman umum desa wisata Minggu II September 2021 6. Melaksanakan pemetaan sebaran potensi desa wisata : a. Pengamatan lapangan b. Pengukuran lapangan c. Pengolahan data d. Pemetaan desa Terwujudnya Pemetaan sebaran potensi desa wisata Minggu II s.d. III September 2021
  • 20. Tahapan Pelaksanaan Aksi Perubahan No. TAHAPAN OUTPUT WAKTU 7. Penyusunan Masterplan Desa Wisata di 1 desa : a. Pengamatan lapangan b. Pengukuran lapangan c. Focus group discussion d. Pengolahan data e. Analisis data Terwujudnya masterplan desa wisata di 1 desa Minggu V September 2021 8. Penetapan desa wisata dengan penyusunan Perdes : a. Menyusun Draft Perdes tentang desa wisata b. Melakukan konsultasi dengan stakeholder terkait c. Merevisi Perdes tentang desa wisata d. Penetapan desa wisata dengan Perdes Terwujudnya perdes desa wisata di 1 desa Minggu V September s.d. Minggu I Oktober 2021 9. Fasilitasi penetapan desa wisata melalui Keputusan Bupati Kendal. Ditetapkannya Keputusan Bupati Kendal tentang desa wisata Desa Trayu Kec. Singorojo Minggu III September s.d. Minggu IV Oktober 2021
  • 21. Tahapan Pelaksanaan Aksi Perubahan No. TAHAPAN OUTPUT WAKTU 10. Melaksanakan sosialisasi desa Wisata : a. Menetapkan peserta sosialisasi b. Menyusun materi sosialisasi c. Pelaksanaan sosialisasi Membuat kesepakatan stakeholders terkait desa wisata Terwujudnya sosialisasi desa wisata di 1 desa Minggu IV Oktober 2021 11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program: a. Rapat monitoring dan evaluasi b. Laporan hasil monitoring dan evaluasi Terwujudnya laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan/program Minggu V Oktober 2021