Pusat Kajian Keuangan Negara, profile picture
Uploaded byPusat Kajian Keuangan Negara
393 views

Coba-Coba Dana Desa

Edisi Oktober-Desember 2015 dari majalah Keuangan Negara membahas pengelolaan dana desa yang mengalami kendala dalam implementasinya meskipun ada peningkatan alokasi dana yang signifikan setiap tahun. Selain itu, hantaman isu efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Papua serta harapan untuk penguatan koperasi di desa-desa menjadi sorotan utama. Pemangkasan proses bisnis dan peningkatan pelatihan untuk pemerintah desa menjadi langkah yang disarankan demi menciptakan tata kelola yang lebih baik.

Embed presentation

Downloaded 22 times
1 / 104
2 / 104
3 / 104
4 / 104
5 / 104
6 / 104
7 / 104
8 / 104
9 / 104
10 / 104
11 / 104
12 / 104
13 / 104
14 / 104
15 / 104
16 / 104
17 / 104
18 / 104
19 / 104
20 / 104
21 / 104
22 / 104
23 / 104
24 / 104
25 / 104
26 / 104
27 / 104
28 / 104
29 / 104
30 / 104
31 / 104
32 / 104
33 / 104
34 / 104
35 / 104
36 / 104
37 / 104
38 / 104
39 / 104
40 / 104
41 / 104
42 / 104
43 / 104
44 / 104
45 / 104
46 / 104
47 / 104
48 / 104
49 / 104
50 / 104
51 / 104
52 / 104
53 / 104
54 / 104
55 / 104
56 / 104
57 / 104
58 / 104
59 / 104
60 / 104
61 / 104
62 / 104
63 / 104
64 / 104
65 / 104
66 / 104
67 / 104
68 / 104
69 / 104
70 / 104
71 / 104
72 / 104
73 / 104
74 / 104
75 / 104
76 / 104
77 / 104
78 / 104
79 / 104
80 / 104
81 / 104
82 / 104
83 / 104
84 / 104
85 / 104
86 / 104
87 / 104
88 / 104
89 / 104
90 / 104
91 / 104
92 / 104
93 / 104
94 / 104
95 / 104
96 / 104
97 / 104
98 / 104
99 / 104
100 / 104
101 / 104
102 / 104
103 / 104
104 / 104
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 4 T erbitnya Majalah Keuangan Negara edisi Juli yang lalu mendapat apresiasi dan respon beragam dari berbagai kalangan. Redaksi terus berbenah agar media ini menjadi referensi bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi, akselerasi, serta memberikan edukasi kepada pembaca. Dalam edisi ini, redaksi mengetengahkan liputan utama tentang tata kelola dana desa. Seperti diketahui, terbitnya UU No. 6/2014 telah membangkitkan harapan dan keyakinan bagi pembangunan di perdesaan, karena di dalam UU tersebut desa diberikan otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri dalam bingkai NKRI. Tak hanya itu, desa juga diberikan stimulus fiskal berupa dana desa yang berasal dari APBN, di mana nilainya akan terus meningkat setiap tahun anggaran. Di tahun 2015, dana desa yang dialokasikan di APBNP sebesar Rp20.766,2 milyar lalu diperkirakan akan meningkat sebesar Rp47.684,7 milyar pada 2016; Rp81.184,3 milyar pada 2017, Rp103.791,1 milyar pada 2018, dan naik lagi menjadi Rp111.840,2 milyar pada 2019. Tak hanya berasal dari dana desa, pendapatan yang masuk ke desa juga berasal dari Alokasi Dana Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta bantuan keuangan atau hibah dari pemerintah dan pihak ketiga. Tentu, ini menjadi kabar gembira dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Persoalannya, terdapat berbagai hal yang mengesankan belum siapnya instrumen pokok dan pendukung dalam pengelolaan dana desa. Hal itu bisa kita cermati mulai dari tumpang tindihnya pengelolaan dana desa dan pemerintahan desa—sebelum diterbitkannya SKB 3 Menteri—termasuk peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah yang bertugas menyusun pedoman teknis pengelolaan dana desa juga terlihat belum bekerja optimal. Walhasil, pencairan dana desa menjadi terhambat, yang ini akan berpengaruh pada seluruh bisnis proses tata kelola dana desa. Persoalan lain yang membayangi pengelolaan dana desa ialah kompetensipemerintahandesaitusendiri.BerdasarkanUUDesa,prosesbisnis (manajemen) dana desa diperlakukan menyerupai tata kelola pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota/provinsi, mulai dari penganggaran dan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pertanggungjawaban. Celakanya, tim pendamping dana desa juga belum terdistribusi secara merata di 74.000 desa di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintahan desa memerlukan pelatihan dan pendampingan yang terus-menerus, di samping perlu diusulkan penyederhanaan business process dana desa. Pada akhirnya, tidak bijak bila menghakimi proses yang sedang berjalan ini. Dalam proses “coba-coba dana desa” tahun 2015 ini, ada baiknya seluruh stakeholders yang terkait melakukan pembenahan-pembenahan serta menanggalkan ego centris-nya masing-masing, sehingga cita-cita membangun Indonesia dari Desa dapat terwujud dengan nyata. Selamat membaca, salam akuntabilitas. Pembina: Achmad Djazuli, Krishna Amier Hamzah, Jariyatna, Achmad Kemal Hidayat Pimpinan Redaksi: A. Prasetyo Sidang Redaksi: Achmad Djazuli, Krishna Amier Hamzah, Jariyatna, Prasetyo, Megel Jekson Redaktur Pelaksana: Megel Jekson Reporter: Aprilia Hariani, Abdulloh Hilmi, Priatna Fotografer: Budi Santoso Marketing/Iklan: Edi Purwanto Sirkulasi/Penjualan: Faturrahman Keuangan: Azmi Faiqoh Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan: Kantor Pusat Kajian Keuangan Negara Jl. Multikarya 1 Nomor 2 Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur Telepon: (021) 21381060 Fax: (021) 21381060 Person contact: 0815-1718-1984 Web: www.keuangan.co - www.keuangan.or.id E-mail: redaksi@keuangan.or.id, marketing@keuangan.or.id Twitter: @keuangannegara FB: Majalah Keuangan Negara REKENING BANK Giro Bank Rakyat Indonesia KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 a/n Pusat Kajian Keuangan Negara Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Editorial
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 5
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 6 FEED BACK PAPUA TANAH SURGA, BERHARAP KESEJAHTERAAN SEGERA MERATA Ide dan kebijakan pemerataan pembangunan seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan otonomi khusus dan desentralisasi fisikal di Papua sejak 2001, dengan harapan kebijakan ini mampu mendorong Papua dalam mengejar ketinggalan pembangunan. Namun kenyataannya, kesejahteraan di tanah surga ini belum merata, begitupun terkait dana Otsus. Saya lihat dana Otsus sedikit banyak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, naik turunnya dana otonomi khusus akan diikuti oleh naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kabupaten/kota perlu lebih meningkatkan efesiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana Otsus Papua sehingga alokasi untuk pengembangan SDM masyarakat asli Papua dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Perlu kita ingat bersama pelaksanaan dana Otsus hanya berlangsung selama 20 tahun, jika tidak dialokasikan sebagaimana mestinya maka pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan yang signifikan akan terhambat. Papua saat ini penuh dengan paradoks, di satu sisi kita melihat papua sudah memasuki abad baru, di sisi lain masih banyak masyarakat Papua yang hidup dalam kebudayaan sub sistem yang tradisional dan terisolasi. Ratih Amalia Lestari Jl. Bogenvile, Abepura, Jayapura, Papua Redaksi: Saudari Ratih Yth, apa yang menjadi keprihatinan dan usulan Saudari diharapkan dapat menjadi perhatian stakeholders, agar pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah dalam bentuk dana Otsus maupun dana-dana yang lain dapat dipergunakan dan dikelola secara akuntabel dan transparan Terimakasih BANGUN LAGI KOPERASI UNIT DESA Dulu sekitar tahun 1990an di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung berdiri Koperasi Unit Desa (KUD) yang mengolah ketela menjadi bermacam-macam produk seperti kripik singkong, lanting, gaplek, dan lain-lain. Hasil pertanian warga desa sebagian besar dijual ke KUD, tidak seperti sekarang dijual ijon ke tengkulak atau langsung di jual ke pasar. Sekarang KUD tersebut mati, bangunan sebagian roboh, alat-alat rusak tidak terurus. Kami sudah pernah mengusulkan agar dana desa dapat diprioritaskan untuk membangun KUD itu. Puji Lestari Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Redaksi: Terimakasih atas atensi surat Anda. Mengenai prioritas penggunaan dana desa sebenarnya telah tertuang di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana secara teknis Juklak dan Juknis nya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten. Anda bisa ikut serta dalam proses perencanaan dana desa (Musyawarah Desa) untuk mengusulkan secara resmi apa yang sekira menjadi prioritas pembangunan atau pemberdayaan di Desa Anda agar masuk ke dalam RKP Desa. Selamat membangun Desa. PERBANYAK INFORMASI TENTANG DAERAH Pada bulan Agustus kemarin saya mendapat broadcast e-mail dari seorang teman yang isinya Majalah Keuangan Negara dalam bentuk Pdf. Informasi yang saya baca cukup menambah pengetahuan, khususnya bagi saya orang daerah yang jarang membaca literatur mengenai pengelolaan keuangan pemerintah. Sedikit saran dari saya, perbanyaklah informasi mengenai kondisi daerah serta distribusi majalah ini daerah-daerah misalnya lewat sosial media. Melalui surat ini (yang saya kirimkan lewat e-mail redaksi) saya berharap dapat dikirimkan majalah ini edisi selanjutnya. Terimakasih Ahmad Iskandar Jl. Desa Balunijuk, Kecamatan Merawan, Kabupaten Bangka Redaksi: Terimakasih atas perhatian Saudara. Saran untuk memperbanyak informasi atau kajian mengenai pengelolaan keuangan daerah sangat bagus dan sudah mulai kami tayangkan untuk Edisi Oktober-Desember ini.
TRANSFORMASI PERUSAHAAN MENUJU PERTUMBUHAN BERKELANJUTAN T o be a leading investment and operating group of companies. Demikian visi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) [PT PPA] dalam menjawab tantangan masa depan. Keberadaannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tanggal 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Maksud dan tujuan pendirian PT PPA ialah untuk melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)—setelah pengakhiran dan pembubaran BPPN—untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Seiring dengan perjalanan waktu, sejak tahun 2008, Pemerintah melalui PP Nomor 61 Tahun 2008 memperluas ruang lingkup dan tugas PT PPA menjadi sebagai berikut: (1) Pengelolaan aset eks BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan; (2) Restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN; (3) Kegiatan investasi; (4) Kegiatan pengelolaan aset BUMN. BUMN yang dinahkodai oleh Saiful H. Manan dan telah memiliki anak Perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan jasa konstruksi, yaitu: PT PPA Finance, PT PPA Kapital dan PT Nindya Karya. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, PT PPA telah melakukan tugas restrukturisasi dan/atau revitalisasi terhadap beberapa BUMN dari berbagai industri, antara lain: PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Gelas (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero), selain juga membantupendanaandalamrangkapenyehatan kinerja keuangan beberapa BUMN antara lain PT Kertas Leces (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Survey Udara Penas (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero) dan PT Nindya Karya. Adapun untuk kegiatan investasi, PT PPA mengoptimalkan pengelolaan dana korporasi antara lain melalui investasi pada surat berharga, obligasi, kerjasama pengelolaan dana dan instrumen keuangan lainnya. Sektor properti juga menjadi salah satu target dari kegiatan investasi, di mana Perumahan Cempaka Hijau yang berlokasi di daerah Paledang, Bandung, Jawa Barat dan Perumahan Green Teksin yang berada di daerah Tegal, Jawa Tengah menjadi penanda awal bagi bisnis yang dinilai masih cukup atraktif ini. Kinerja keuangan PT PPA pada periode 2009 sampai dengan 2014 menunjukan pertumbuhan yang positif. Pendapatan PT PPA tumbuh dari Rp219 miliar di 2009 menjadi Rp2,2 triliun di 2014. Sedangkan di sisi aset tumbuh dari Rp3,4 triliun di 2009 menjadi Rp5,2 triliun di 2014. Tahun 2015 merupakan titik transformasi bagi PT PPA sebagai BUMN yang fokus kepada pertumbuhan Perusahaan secara jangka panjang dengan menerapkan model bisnis baru. Pada 5 (lima) tahun mendatang, periode 2015-2019, PT PPA mencanangkan pertumbuhan yang bertumpu pada kegiatan investasi yang dilakukan baik pada induk perusahaan maupun melalui anak perusahaan, dengan tetap melakukan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN maupun pengelolaan aset. Demi mendukung implementasi dari model bisnis tersebut, maka mulai tahun 2014, PT PPA telah melakukan persiapan- persiapan yang meliputi perubahan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia, kebijakan/ prosedur,legal,keuangandanteknologiinformasi.Di samping itu, PT PPA juga menyesuaikan nilai-nilai Perusahaan untuk dapat mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan menjadi nilai- nilai: stewardship, entrepreneurship, excellence, integrity dan team work. Dalam RJPP PT PPA Tahun 2015-2019, PT PPA menargetkan pertumbuhan pendapatan rata- rata 21% per tahun dengan target pendapatan di 2019 sebesar Rp9,4 triliun dan pertumbuhan aset rata-rata sebesar 12% dengan target total aset di 2019 sebesar Rp9,3 triliun. Melalui lini bisnis yang dijalankan, Perseroan berdedikasi untuk memberikan kontribusi dalam membangun negeri, terutama dalam aspek pembangunan ekonomi. Selain penguatan berbagai aspek bisnis dan operasional, optimalisasi kinerja Perseroan juga terus diupayakan melalui penyempurnaan strategi serta praktik usaha guna mencapai kinerja terbaik bagi negeri tercinta, Indonesia. Dengan demikian PT PPA dapat terus mengemban tugas untuk mewujudkan Visi: “To be a leading investment and operating group of companies” dengan Misinya: “We deliver value and growth by capitalizing on our network access of market, strategic partners, and capital through corporate/asset turn around and investments”[tim]
Indikator 14 Infografik Kemiskinan Desa Laporan Utama 18 Coba-Coba Dana Desa Akuntabilitas 32 Masih Banyak Kepala Daerah Yang Berintegritas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2010-2014 Success Story 42 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Di Kabupaten Banyumas Anggaran 48 Menilai Efektivitas Pengelolaan Dana Otsus Papua & Papua Barat Serius Kelola Dana Otsus Empat Cara Naikkan Pundi Negara Regulasi 56 Rekonstruksi Pengaturan Dana Hibah Audit 60 Pencapaian LKPD Di Bawah Target Audit Dan Kesejahteraan Rakyat Antarlembaga 68 Sinergi BPK-Polri Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Mabes Polri Dan BPK Kerjasama Selidiki Korupsi Cetak Sawah Kinerja 79 Teropong BUMN Di Indonesia PT Wijaya Karya: Keunggulan Operasional Untuk Hasil Terbaik Pemeringkat UMKMK Jalan Lapang Mengakses Permodalan Menteri Bumn Minta Jamkrindo Sukseskan KUR Sinergi Gapai Prestasi: Bank Nusa Tenggara Barat Kolom 86 Anotasi Paket September Satu Pengelola Kawasan Lindustri Sebagai Regulator, Mungkinkah? Resensi 90 Kedaulatan Anggaran Untuk Kesejahteraan Rakyat Fraud Di Sektor Publik Dan Integritas Nasional Profil 92 Tri Mumpuni Iskandar Srikandi Penggerak Desa Wisata 96 Terpikat Lombok Barat Perspektif 102 Desa Sebagai Subyek Pembangunan Coba-Coba Dana Desa Pemerintah sepertinya memperlakukan business process dana desa menyerupai tata kelola pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota/provinsi. Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk dapat melaksanakan seluruh proses dan prosedur, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi. Bagaimana kesiapan Pemerintah Desa dan Stakeholders lainnya? Masih Banyak Kepala Daerah Yang Berintegritas Belum dominannya laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong agar Pemda tertib administrasi yang pada gilirannya akan berdampak pada opini laporan keuangan. 32 Penerapan sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Banyumas Keberhasilan Kabupaten Banyumas menerapkan akrual basis di awal waktu dengan tetap mempertahankan opini WTP ini, menginspirasi Pemerintah Daerah lainnya untuk“menimba ilmu” dan saling bertukar gagasan. 42 daftarisi...
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 10 Asumsi Makro RAPBN TA 2016 APBN 2016 Disusun Lebih Realistis “Asumsi dasar ekonomi makro agar mengikuti perkembangan ekonomi terkini, kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis.” P residen Joko Widodo (Jokowi) meminta asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 ditetapkan secara realistis mengikuti perkembangan ekonomi terkini. “Asumsi dasar ekonomi makro agar mengikuti perkembangan ekonomi terkini, kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” kata Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/8). Presiden Jokowi juga meminta perhatian dalam pengelolaan dana subsidi. “Subsidi listrik, BBM dan non-energi harus lebih dikalkulasi lagi agar tepat sasaran,” ujarnya. Selain itu, Presiden menegaskan agar transfer dana ke daerah, termasuk alokasi dana desa, lebih besar dibandingkan dengan di kementerian dan lembaga pada 2016. “Juga agar lebih hati-hati dalam pengawasan, kontrol di lapangan juga harus terus dilakukan,” tukasnya. Di lain hal, penyaluran dana bantuan sosial pada 2016 agar difokuskan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Sementara dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mempertegas apa yang disampaikan Presiden Jokowi, bahwa target ekonomi makro dan kesejahteraan dalam APBN 2016 akan lebih realistis, mengingat imbas negatif dari ketidakpastian ekonomi global masih mengancam. Bambang menyampaikan hal tersebut di depan pimpinan Badan Anggaran DPR, di Jakarta, Senin, (7/9), sehubungan dengan pengaruh dari prospek ekonomi global pada 2016 yang diyakini belum akan membaik. “Kita memang harus sangat realistis dan jangan pasang target terlalu tinggi. Kalaupun (ada dampak) baik itu keuntungan bagi Indonesia,” ujar Bambang. Ketika pemerintah menyampaikan nota keuangan dan naskah RAPBN 2016 kepada DPR pada 14 Agustus 2015 lalu, sejumlah fraksi di parlemen menyatakan target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dipatok 5,5 persen terlalu optimistis. Selain itu, asumsi kurs sebesar Rp13.400 per USD juga dinilai terlalu tinggi, mengingat derasnya tekanan-tekanan terhadap rupiah dari ancaman pelarian arus modal dan potensi perang kurs akibat devaluasi yang dilakukan sejumlah negara. Menyikapi hal tersebut, Bambang mengatakan, target dan asumsi-asumsi makro lainnya, dapat saja mengalami revisi, karena pemerintah akan mempertimbangkan dinamika perekonomian global. Hingga pekan pertama September 2015 ini, Bambang mengakui, negara-negara ekonomi maju pun masih sangat berhati-hati menyikapi perkembangan perekonomian global. Dalam pertemuan antara negara-negara G-20 di Ankara, Turki, 3-6 September, Bambang menceritakan, mayoritas negara anggota meyakini prospek ekonomi global belum membaik di 2015. Sedangkan untuk 2016, Bambang mengatakan keraguan negaranegara G-20 terhadap pemulihan ekonomi global juga tampak mencuat. “Mood mereka berat untuk melihat pertumbuhan,” ujarnya singkat. Hal-hal yang sangat menentukan untuk mempertimbangkan prospek perekonomian global 2016 adalah kepastian kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, imbas dari kebijakan devaluasi yuan Tiongkok, pemulihan pertumbuhan ekonomi di Eropa dan Jepang dan kondisi harga komoditi. “Sedangkan tahun ini semua sepakat pertumbuhan global lebih rendah dari 2014,” kata Bambang. Adapun, beberapa asumsi makro lainnya dalam RAPBN 2016 adalah laju inflasi 4,7 persen, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan 5,5 persen, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia USD60 per barel, produksi minyak bumi 830.000 barel per hari dan gas bumi sekitar 1,155 juta barel setara minyak per hari. Pemerintah menargetkan RAPBN dapat disahkan menjadi APBN 2016 pada Oktober 2015.[tim] KILAS
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 11 M emasuki bulan September, penyerapan anggaran di daerah diklaim mengalami kenaikan. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek pun optimistis penyerapan anggaran bisa mencapai 80 persen pada akhir tahun. Saat ini, mayoritas daerah penyerapan anggarannya sudah di atas 50 persen. “Rata-rata penyerapan anggaran daerah per akhir September mencapai 49,59 persen atau naik 15 persen dari bulan lalu. Kita optimistis bisa sampai 80-90 persen karena sekarang relatif lebih lancar,” ujarnya di gedung Kemendagri, Jumat (2/10). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Gorontalo menjadi daerah dengan penyerapan anggaran tertinggi, yakni 63,10 persen. Adapun yang terendah adalah DKI Jakarta hanya 19,39 persen. Jakarta tak banyak mengalami kemajuan, hanya naik 0,39 persen dari bulan lalu. Bukan tanpa alasan pemerintah terus menggenjot penyerapan anggaran. Sebab, rendahnya penyerapan anggaran membebani upaya pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman krisis global. Untuk itu, pemerintah memberlakukan sistem reward and punishment dalam anggaran daerah. Hal ini merupakan bagian dari arahan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di Istana Bogor, dua bulan lalu. Saat itu, Jokowi meminta pemerintah daerah menggenjot penyerapan anggaran. Jokowi bahkan menginstruksikan agar diberlakukan diskresi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Maksudnya, agar kebijakan kepala daerah tak gampang dipidanakan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan provinsi yang paling tinggi serapan anggarannya yakni Provinsi Gorontalo yakni sebesar 63,10 persen, disusul Maluku Utara 63 persen dan Kalimantan Tengah 62,90 persen. Dengan jumlah ini, ia pun meyakini pada November mendatang serapan anggaran dapat mencapai target yakni sebesar 80 persen. “Mungkin nanti bulan Nopember sudah 80 persen,” katanya. Ia mengatakan untuk mencapai target tersebut segala kendala yang dinilai menghambat serapan anggaran, akan dicarikan solusinya. Termasuk halnya masalah terkait investasi serta Peraturan daerah (Perda) yang mengaturnya. “Kita minta untuk diringkas atau dipotong, memudahkan perizinan, itu permintaan kami,” ujarnya. Berdasarkan data Kemendagri, diketahui dari total 34 provinsi, 17 provinsi sudah lebih dari 50 persen. Sementara 17 lainnya masih di bawah 50 persen.[tim] PENYERAPANANGGARANDAERAHCAPAI50PERSEN GorontaloTertinggi,DKIJakartaTerendah Pemerintah sempat was-was karena hingga akhir Agustus 2015, rata-rata penyerapan anggaran di daerah hanya 35,85 persen.
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 12 Jumlah Aset Negara Tembus Rp1.930 Triliun BPK Masih Temukan Inventarisasi dan Aset Bermasalah D irektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melaporkan nilai total aset negara hingga akhir Juni 2015 mencapai 1.930,21 triliun. Angka tersebut didapatkan dari hasil inventarisasi dan penilaian aset negara yang diklaim DJKN sudah mendekati 100 persen. «Inventarisasi dan penilaian aset (IP) hingga Semester I 2015 kurang sekitar 8 persen, yakni menyisakan aset berupa jalanan nasional dan bendungan,» ujar Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Chalimah Pujiastuti, Jumat (25/9). Menurutnya, belum tuntasnya proses IP yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir karena menemui sejumlah kendala. Pertama, karena ada sebagian kecil BMN berupa lahan atau tanah yang masih dalam sengketa. Selain itu, ada sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyangkut status dan pengelolaan aset negara yang masih menghambat proses IP. «IP sudah (hampir) selesai kecuali temuan minor BPK,» tuturnya.[tim] Alokasi Dana Desa Naik Jadi Rp46,9 Triliun P emerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran Dana Desa dari Rp20,7 triliun tahun ini menjadi Rp46,9 triliun pada tahun mendatang. “Naiknya dua kali lipat lebih,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro, Jumat (25/9). Jumlah tersebut merepresentasikan 6,4 persen Transfer ke Daerah. Selanjutnya, pada tahun 2017 Dana Desa direncanakan mencapai 10 persen dari Transfer ke Daerah. “Dan pada saat itu, rata-rata per desa bisa mendapatkan Dana Desa sekitar Rp1 miliar,” jelas Menteri Bambang. Dia mengingatkan, agar setiap desa dapat memperoleh Dana Desa rata-rata Rp1 miliar, maka perlu dilakukan pengendalian penambahan jumlah desa. “Saat ini jumlah desa telah bertambah 661 desa, yaitu 74.093 desa pada posisi akhir tahun 2014 menjadi 74.754 desa pada tengah tahun 2015,” tambahnya.[tim] Gunungkidul Ubah Aturan Tata Kelola Keuangan Desa P emerintah Kabupaten Gunungkidul mencabut Peraturan Daerah (Perda) No.10/2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut dilakukan karena aturan tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan UU No.6/2014 Tentang Desa. Pelaksana tugas Bupati Gunungkidul, Budi Antono pada Jumat (25/9) mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang merumuskan pengganti Perda tersebut. Bisa jadi Pemkab akan mengeluarkan Perbup sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai implementasi UU Desa. Budi meyakinkan bahwa yang pasti Perda No.10/2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah dicabut dan sudah disetujui oleh semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di dalam UU Desa, sambung Budi, sudah dijelaskan mengenai kewenangan desa, termasuk di dalamnya mengatur urusan pemerintahan berskala lokal. Dengan demikian,seperangkat aturan yang akan dibuat akan disesuaikan dengan UU tersebut. ”Kita masih kaji bersama satuan kerja perangkat daerah,” ucapnya, dijumpai usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (Admin Pemdes) Pemkab Gunungkidul Siswanto menjelaskan, sebenarnya seperangkat aturan untuk implementasi UU Desa tersebut sudah dirumuskan oleh Bagian Admin Pemdes Setda Kabupaten Gunungkidul. “Hanya saja, sesuai dengan Permendagri No.113/2014, implementasi aturan di daerah cukup dengan Peraturan Bupati. Jadi rumusan perbup sudah kita siapkan, tinggal Bupati menandatangani dan bisa dilaksanakan,” tuturnya. Meski tidak ada perbedaan yang mencolok, namun dasar aturan dan juga mekanisme menjadi bagian yang berbeda. Dalam hal ini, desa memang diberikan ruang besar untuk pengelolaan keuangan di desa sesuai dengan perencanaan yang dilakukan desa. Mengingat pentingnya dana desa bagi pembangunan, pemerintahan desa perlu mendapatkan pendampingan yang baik, sehingga tidak menuai masalah pengelolaan keuangan di desa di kemudian hari.[tim] KILAS
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 13 BPK Terpilih Sebagai External Auditor IAEA Periode 2016-2017 B adan Pemeriksa Keuangan RI terpilih dan ditetapkan sebagai external auditor IAEA (International Atomic Energy Agency) untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2017. Ketetapan tersebut dalam Sidang Umum ke 59 IAEA yang dilaksanakan di Wina, Austria pada Kamis, 17 September. Sidang Umum IAEA tersebut selain dihadiri oleh Kepala Perwakilan Tetap RI di Wina, juga dihadiri oleh delegasi dari BATAN dan BAPETEN serta delegasi BPK yang dipimpin oleh Anggota VI BPK Prof. Bahrullah Akbar. “Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan IAEA kepada Indonesia, dan berkomitmen memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi atas laporan keuangan IAEA,” kata Bahrullah di depan 164 wakil negara anggota IAEA.[tim] BPK Mulai Seleksi KAP Pemeriksa Keuangan Daerah B adan Pemeriksa Keuangan akan menguji Kantor Akuntan Publik (KAP), yang dipilih pemerintah dan tim satuan tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang ingin menerbitkan obligasi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis di Jakarta, Selasa (22/9), mengatakan, pihaknya sudah menegaskan kepada pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan bahwa BPK menolak untuk masuk dalam tim satuan tugas penerbitan obligasi daerah. “Kita akan uji saja KAP itu, karena kita juga sedang melihat beberapa KAP yang selama ini memeriksa atas nama BPK,” ujarnya.[tim] PLH Kepala Daerah Tak Boleh Bebani Keuangan Negara M enteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan penjabat sementara atau pelaksana harian (Plh) kepala daerah harus meneruskan kebijakaan dari pejabat yang digantikan. ”Pada prinsipnya, PLH Kepala Daerah tidak boleh menandatangani Perda dan hal-hal lain yang membawa konsekuensi beban keuangan negara,” kata Tjahjo, Minggu (20/9). Karena itu, dia berharap, para penjabat menjauhi pengambilan kebijakan yang berpotensi menimbulkan utang, contohnya melalui kerjasasama investasi, kontrak kerja baru dan kesepakatan lainnya. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan penjabat agar tak sewenang-wenang dalam mengerjaakan tugas sebagai kepala daerah.[tim] DPR Berencana Merevisi UU Keuangan Negara D ewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) berniat untuk merevisi UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut dikemukakan Wakil BURT DPR RI, Dimyati Natakusumah saat membacakan Rancangan Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9). Menurutnya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peluang untuk melakukan perubahan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Revisi dimaksudkan untuk peningkatan kinerja DPR RI. “Karena UU tersebut tidak memberikan ruang dan dukungan bagi DPR RI untuk mendukung terlaksananya otonomi anggaran,” kata politisi PPP tersebut.[tim]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 14 INDIKATOR
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 15
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 16 K ementerian Perhubungan menargetkan mampu merampungkan tahap detail engineering design (DED) dan analisa dampak lingkungan pembangunan kereta api Manado-Bitung pada akhir tahun ini. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan pembebasan lahan akan segera dilakukan pada tahun depan. “Pembebasan lahan memang menjadi kendala utama dari setiap pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Tetapi, dengan adanya UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan bantuan pemerintah daerah setempat, saya rasa ini bisa segera selesai,” katanya di Manado, Minggu (20/9). Pada tahun 2017, dirinya juga memprediksi pembangunan jalur kereta api Manado-Bitung bisa segera dilaksanakan. Kendati demikian, detil rencana pembiayaan belum bisa dihitung karena saat ini pihaknya sedang menyelesaikan tahapan DED dan analisa dampak lingkungan. Tidak hanya itu, Hermanto mengungkapkan Kemenhub sedang mengkaji tiga rute alternatif kereta api Manado-Bitung mulai dari jalur selatan, tengah, hingga utara. Dari hasil studi terdapat tiga alternatif trase yakni Manado – Airmadidi – Bitung (42 km), Manado – Tawalaan – Dimembe – Bitung (41 km), dan Manado – Likupang – Bitung (77 km). “Ada perubahan memang karena jalurnya sebisa mungkin tidak beriringan dengan jalu tol Manado-Bitung. Prioritasnya memang diperuntukkan bagi kereta barang, tetapi jika rel sudah dibangun, kereta penumpang juga dimungkinkan,” ungkapnya. Hermanto menjelaskan pembangunan kereta api Manado- Bitung diproyeksikan selesai pada 2019. Untuk itu, Hermanto mengharapkan kerja sama pemerintah daerah setempat untuk membantu proses pengadaan lahan. Seperti diketahui, pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi prioritas RPJMN 2015-2019. Jalur kereta api yang melintasi Makassar-Parepare merupakan pembangunan tahap pertama Trans Sulawesi. Pembangunan itu diestimasi bakal menelan anggaran hingga Rp9,65 triliun dengan panjang trase sekitar 145 kilometer. Estimasi itu meliputi pendanaan pembebasan lahan, pembangunan sarana kereta api, fasilitas penunjang serta pengadaan sarana meliputi lokomotif, gerbong dan kereta. Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan APBN sebesar Rp261 miliar untuk pembangunan badan jalur kereta api sepanjang 30 kilometer di Barru. Untuk tahap awal, rel kereta api lintas Makassar-Parepare dibangun single track dengan persiapan jalur ganda (double track).[tim] Tahap Detail Engineering Design Kereta Api Manado-Bitung Rampung Akhir Tahun
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 17 Jangan Takut Naik Kereta Api Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu takut naik kereta api. Menurut Hermanto kecelakaan di stasiun Juanda beberapa waktu lalu, bisa diminimalisir resikonya oleh pemerintah melalui pembenahan sistem teknologi baru. “Tidak perlu takut naik kereta api,” ujar Hermanto di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (1/10). Hermanto memaparkan jarak antara satu kereta dengan kereta lain (headway) seharusnya bisa lebih rendah waktunya, yang saat ini lima menit per kereta di stasiun. Hermanto yakin kecelakaan bukan disebabkan karena headway yang terlalu cepat antar stasiun. “Headway 1 menit tidak masalah selama tidak melewati sinyal merah,” jelas Hermanto. Hermanto memaparkan dalam aturan Kementerian Perhubungan, satu jalur stasiun hanya boleh diisi oleh kereta. Jika ada dua kereta mengakibatkan kecelakaan dan melanggar aturan yang ada seperti di stasiun Juanda beberapa waktu lalu. “Antara aturan yang ada sinyal, stasiun seperti blok hanya ada 1 KA yang boleh di satu blok, kalau sampai ada dua di satu blok artinya kecelakaan,” papar Hermanto. Hermanto menambahkan saat sinyal memberikan lampu merah artinya kereta yang ingin memasuki sebuah stasiun wajib berhenti, menunggu kereta yang di depan jalan. Namun hal dilanggar oleh kereta listrik 1156 dari stasiun Sawah Besar menuju Juanda, mengakibatkan tabrakan terhadap kereta listrik 1154. “Kalau sudah lewat lampunya masih merah dia melanggar, tapi kalau sudah hijau dia sudah bisa jalan,” kata Hermanto Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, terjadi kecelakaan kereta listrik di stasiun Juanda sekitar pukul 15.30 WIB. Kereta 1156 dari stasiun Sawah Besar menabrak kereta yang belum berangkat dari stasiun Juanda.[sumber: tribunnews] Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 18 Coba-CobaDANA DESA LAPORAN UTAMA | DANA DESA
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 19 Pemerintah mendorong agar penggunaan dana desa diarahkan menjadi cash for work, yang dapat memberikan pengaruh pada perekonomian di perdesaan. K antor Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat terbilang unik. Di depan kantor terpancang gapura yang dihubungkan dengan tembok bata merah setinggi satu meter yang mengelilingi seluruh area. Di sebelah kiri berdiri pendopo terbuka, biasa digunakan untuk pertemuan warga. Sedangkan gedung utama tempat berkantor Salikin, sang Kepala Desa, terdapat di sisi tengah dengan cat berwarna coklat keemasan. Sementara itu, di samping kanan gedung utama berdiri gazebo khas Lombok berukuran sekitar 6 x 4 meter. Di tempat itulah Salikin menerima wartawan Majalah Keuangan Negara untuk berbincang seputar pengelolaan dana desa. Tak seperti biasanya, Sabtu itu Salikin tetap bekerja. Dia ditemani beberapa tukang yang terlihat sibuk membangun mushola. “Diminta kerja, kerja, kerja, ya kita kerja. Kita lakukan semua perintah, namun banyak sekali tuntutan warga kami. Sementara perangkat desa juga memikirkan kehidupan keluarga sehari-sehari,” ujar Salikin mengawali pembicaraan pada Sabtu, 4 September lalu. Desa Lembar Selatan terletak tak jauh dari Pelabuhan Lembar. Desa ini masuk di wilayah Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri dari 8 dusun. Sebagai desa pelabuhan, Lembar Selatan menghadapi beberapa permasalahan, khususnya berhubungan dengan sampah. “Hampir seminggu sekali kapal pesiar datang. Bule-bule itu motret sampah yang terserak di mana-mana. Desa kami ini menjadi wajah Kabupaten Lombok Barat,” keluh Salikin. Melihat pemandangan yang tak sedap tersebut, Salikin mengusulkan pembangunan tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Ia mengaku usulan tersebut berasal dari aspirasi warga dan pernah dibahas di forum musyawarah desa. Menurutnya, TPA mempunyai fungsi ganda. Selain menjadi solusi persoalan sampah, TPA dapat membuka mata pencaharian warga. “Semacam badan usaha yang dapat kami kelola untuk meningkatkan perekonomian warga,” usul Salikin. Kendati pernah dibahas di dalam musyawarah desa, Salikin mengaku usulan tersebut belum dimatangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). “Mungkin tahun depan, kami juga belum ada tim pendamping,” keluhnya. Salikin termasuk kepala desa yang cekatan. Meski secara formal belum dimasukkan ke dalam proses perencanaan, usulan pembangunan TPA tersebut pernah dibicarakan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Bahkan, beberapa perangkat desa yang berniat membangun TPA pernah diajak studi banding ke TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. “Kalau untuk membangun badan usaha kami belum punya pengalaman. Bingung soal bagaimana merencanakannya, bagaimana pengadaan lahannya, bagaimana peran pemerintah di sini,” lanjut Salikin yang dipercaya menjadi Kepala Desa sejak dua tahun lalu. Dikonfirmasi secara terpisah, Plt. Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid membenarkan pihaknya pernah mengajak perangkat desa untuk studi banding pengelolaan sampah. “Ke Bandung juga, untuk menjajaki pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang pernah direncanakan di sana,” ujarnya. Sayangnya, Fauzan irit bicara mengenai rencana dan teknis pembangunan TPA di wilayahnya. Dalam kesempatan berbeda, redaksi melakukan kunjungan ke Desa Dawuhan Kulon dan Karangsalam, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 15-16 September lalu. Kami berbincang dengan dua kepala desa yang telah mencairkan dana desanya ke pemerintah kabupaten. Menurut pengakuan mereka, masyarakat senang dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah. Dana desa dapat membantu percepatan program- program pembangunan desa. Sri Endowati, Kepala Desa Dawuhan Kulon, menggambarkan beberapa program yang telah dituangkan dalam RKP Desa. “Kami difokuskan ke pembangunan drainase, khususnya drainase jalan desa,” terang Sri di kantornya (16/9). Selain itu, karena ” “
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 20 “Harus dipaksakan agar pemerintah desa siap. ” LAPORAN UTAMA | DANA DESA mayoritas penduduknya petani, ada usulan untuk memperbaiki irigasi desa dan mendirikan koperasi-koperasi tani. “Agar memudahkan warga dalam penyediaan bibit, pupuk dan obat- obatan,” lanjut Sri. Kepala Desa Karangsalam, Daryono, juga memilih menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan dan drainase. “Memperbaiki jalan menuju obyek wisata karena itu menjadi salah satu aset desa,” tuturnya. Di Karangsalam terdapat tiga obyek wisata terkenal yaitu Curug Lawang, Sendang Bidadari, dan Curug Tiga. Dengan membangun infrastruktur jalan dan drainase, Daryono berharap dapat lebih menarik kunjungan wisatawan yang akan berimbas pada pertumbuhan usaha kecil di desanya. Otonomi Desa Pemerintahan desa, pada dasarnya memiliki inisiatif menggunakan dana desa untuk program dan kegiatan yang dianggap bermanfaat bagi desanya. Di Desa Lembar Selatan misalnya, masyarakat ingin membuat suatu badan usaha desa. Sri Endowati dan Daryono, Kepala Desa Dawuhan Kulon dan Karangsalam, menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan, drainase, irigasi dan koperasi tani. Secara prinsipil, aspirasi di atas sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa. UU Desa secara eksplisit menjelaskan bahwa “Setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan.” Sementara itu, berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 43, menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Desa menurut Widjaja (2003: 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Tentu ini menjadi kabar gembira, bahwa otonomi desa telah mendapatkan payung hukum yang kuat melalui UU Desa, berikut dengan stimulus fiskal berupa dana desa. Persoalannya kemudian, bagaimana pemerintah mengelola otonomi desa ini sehingga benar-benar dipahami dengan baik dalam kerangka pembangunan desa. Pertanyaan ini sekaligus merepresentasikan kesiapan pemerintah desa sendiri untuk melaksanakan pembangunan desa melalui dana desa. Sebab, berdasarkan regulasi yang mengatur desa—UU Desa, PP 43/2014, PP 22/2015 dan peraturan menteri terkait—pemerintah desa dituntut tertib administrasi dalam pengelolaan pemerintahan desa dan keuangan desa. Dalam hal ini, pemerintah sepertinya memperlakukan business process dana desa menyerupai tata kelola pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota/provinsi. Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk dapat melaksanakan seluruh proses dan prosedur, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi. Tentu, kita wajib berbaik sangka dan tidak menghakimi proses yang masih berjalan ini. Namun memperhatikan fenomena terkini—khususnya sebelum terbitnya SKB 3 Menteri—pemerintah desa menghadapi prosedur-formal yang rumit dan berbelit. Misalnya, untuk mencairkan dana desa, pemerintah desa diwajibkan melampirkan syarat berupa RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Ketiga syarat tersebut dapat dipenuhi ketika pemerintah desa telah melakukan proses perencanaan dan penganggaran (dilakukan bulan Juli). Proses ini memakan pikiran, waktu dan tenaga luar biasa, apalagi jika desa yang bersangkutan belum terdidik melakukan perencanaan, di samping istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dari penjelasan di atas, jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 21 Bagan 2 Siklus Keuangan Desa masih minimnya tim pendamping desa. Hal yang tak kalah penting, penyusunan RPJM Desa mesti disinkronkan dengan RPJM Daerah. Menanggapi hal ini, Bupati Banyumas Achmad Husein mengaku kendala paling berat memang berhubungan dengan kapasitas atau kompetensi aparat desa untuk melaksanakan seluruh alur pengelolaan dana desa. “Kalau menunggu siap tidak akan pernah siap. Harus dipaksakan agar pemerintah desa siap,” ujar Husein di kantornya (15/9). Sementara itu, RPJM Desa dan RKP Desa juga memuat program prioritas yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2014. Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan ketentuan Permendesa meliputi 2 (dua) hal utama, yakni (1) pembangunan desa; dan (2) pemberdayaan masyarakat desa. Dalam prioritas pembangunan desa terdapat 4 (empat) program yang dapat dilaksanakan desa yaitu (a) Pemenuhan kebutuhan dasar, berupa pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pengelolaan dan pembinaan sarana pendidikan, dan pengembangan pos kesehatan dan Polindes; (b) Pembangunan sarana dan prasarana desa, yang meliputi pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, energi baru dan terbarukan, sanitasi lingkungan, air bersih berskala desa, irigasi tersier, saluran untuk budidaya ikan, serta sarana dan prasarana produksi di desa. Kemudian, (c) Pengembangan potensi desa, yang meliputi pendirian dan pengembangan BUMdesa, pengembangan desa wisata, pengelolaan padang gembala, pembangunan dan pengelolaan tempat perlelangan ikan, pembangunan dan pengelolaan pasar desa, pembuatan pupuk dan pakan organik, pengembangan benih lokal, pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan, pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengembangan ternak secara kolektif, dan sejenisnya; (d) Pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan, misalnya komoditas tambang mineral bukan logam, rumput laut, pengelolaan sampah, hutan milik desa, dan komoditas tambang batuan. Kemudian dalam prioritas pemberdayaan masyarakat desa, terdapat 7 (tujuh) program unggulan yang ditentukan misalnya (a) peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; (b) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan; (c) penyelenggaraan promosi kesehatan; (d) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat; (d) mendukung kegiatan ekonomi BUM Desa atau masyarakat; (e) pengorganisasian bantuan hukum kepada masyarakat; (f) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat; dan (g) dukungan terhadap kegiatan desa. Dalam teknisnya, RPJM Desa dan RKP Desa dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang memuat secara terperinci mengenai pendapatan desa, belanja, serta pembiayaan. APB Desa inilah yang menjadi landasan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Menurut Anggota BPK Agus Joko Pramono laporan keuangan pemerintah desa kemungkinan akan dikondolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LPKD). “Yang pasti pemeriksaan tidak akan menggunakan standar-standar LKPP, melainkan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan APBD,” kata Agus Mei kemarin. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo mengatakan pemerintah desa harus dibimbing sedini mungkin menyangkut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. “Pelaksanaan pemerintahan desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance), di mana salah satu unsur utama dari Good Governance adalah akuntabilitas. Ada proses panjang yang mesti dilalui, apalagi jika melihat banyaknya pemerintah daerah yang masih kurang tertib dalam pengelolaan keuangannya,” katanya di Jakarta (30/9). Pemeriksaan yang dilakukan BPK pada semester 1 tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 504 LKPD, sebanyak 251 entitas memperoleh WTP (49,64%), opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD. Capaian LKPD ini di bawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014. Sesuai PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 22 “ ” pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 112 dan Pasal 113 UU Desa, dijelaskan tugas pendampingan menjadi tugas dari jenjang pemerintah di semua level, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Sementara itu, di dalam Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ditegaskan pendampingan desa dilakukan oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak ketiga (Pasal 4). Tenaga pendamping professional terdiri atas pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (Pasal 5). Hingga kini, jumlah pendamping desa belum ideal andai dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia yang menyentuh angka 76.000 lebih. “Idealnya, satu orang pendamping mendampingi dua sampai empat desa, maksimal,” kata Menteri Desa PDTT Marwan Jafar (12/9). Diketahui bahwa per Juli 2015, ada 20.000 tenaga eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang diterjunkan menjadi pendamping desa. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Karena dirasa kurang, saat ini masih dilaksanakan proses rekrutmen pembina desa. Kelak, ada sekitar 23.000 pendamping desa yang diterjunkan pemerintah. Tahun 2016 proses rekrutmen pendamping desa juga tetap dibuka. Selain faktor kuantitas, proses seleksi calon pendamping desa mesti diperhatikan agar dapat melahirkan tim yang kredibel, berkualitas, dan mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan desa sesuai amanat UU Desa.[tim] LAPORAN UTAMA | DANA DESA Desa dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan. Dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD di atas, maka perlu disiapkan SDM pemerintah desa yang handal untuk menghindari potensi fraud atau penyalahgunaan dana desa. Perlu Dididik Dan Didampingi Penelitian menunjukkan kualitas sumber daya manusia pemerintah desa yang lemah terutama dalam perencanaan program serta kurang efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas (controlling). Kapasitas pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa menjadi tantangan dan persoalan yang membayangi implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa. Partisipasi warga desa dalam proses pembangunan desa juga dinilai masih rendah. Ni Kadek Darmiasih, dkk (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Penelitian tersebut menemukan bahwa di dalam pelaksanaan bantuan ADD di Desa Tri Eka Buana masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh, masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Tri Eka Buana yang menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrembang tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil Musrembang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana tersebut. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia pemerintah desa yang lemah terutama dalam perencanaan program serta kurang efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas (controlling). Penelitian yang sama dilakukan oleh Okta Rosalinda (2014) di Desa Ploso Kerep dan Desa Segodorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Hasil penelitian Okta menunjukkan bahwa pengelolaan ADD masih kurang efektif, dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi. Demikian pula penelitian Thomas (2013) yang dilakukan di Desa Sebawang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, yang memperkuat hipotesis bahwa rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang ADD menjadi hambatan dalam proses pembangunan desa. Berangkat dari gambaran tersebut, pemerintah perlu terus-menerus melakukan sosialisasi dan pendampingan melalui program capacity building, sehingga pemerintah desa benar-benar memahami seluruh alur tata kelola Ada proses panjang yang mesti dilalui, apalagi jika melihat banyaknya pemerintah daerah yang masih kurang tertib dalam pengelolaan keuangannya
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 23 Menurut peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara, Edi Purwanto, kerjasama Kementerian Desa PDTT dengan pihak Australia menunjukkan ketidakpercayaan diri pemerintah Indonesia akan kemampuannya. Bahkan, kerjasama ini berpotensi menggerus nilai-nilai Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi. “Kita masih ragu dan tidak percaya diri berdiri di kaki sendiri, bahkan dalam membangun desa kita sendiri. Banyak sekali pegiat desa yang memiliki integritas dan komitmen membangun NKRI, seperti misalnya Ibu Tri Mumpuni. Mengapa harus dengan pihak Australia?” terangnya di Jakarta (5/10). Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang digawangi oleh Achmad Erani Yustika, semestinya telah merumuskan program pemberdayaan desa mandiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Konon Pak Erani dikenal sebagai ekonom yang lurus. Saatnya membuktikan kepercayaan diri membangun negeri dari desa,” tambah Edi.[tim] Kembangkan Desa Mandiri, Kementerian Desa Gandeng Australia Perlukah? K ementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan kesepakatan kerjasama dengan Australia, masing-masing berupa Letter of Intent (LoI) dengan Ministry of Employment, Higher Education and Skills Australia Selatan dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Scope Global Pty, Ltd. Kesepakatan kerjasama tersebut berlangsung pada Jumat (2/10) dan ditujukan untuk mendorong kemitraan dan pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia di bidang pendidikan dan keterampilan di kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pengembangan desa mandiri memang sangat penting dan menjadi prioritas sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Ruh membangun Indonesia dari pinggiran untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan telah disepakati menjadi visi bersama bangsa Indonesia. Dalam kerangka mewujudkannya, tentu diperlukan strategi dan program agar implementasi UU Desa dapat seiring sejalan dengan kapasitas sumber daya manusia serta target-target yang ditetapkan. S ebagaimana disebutkan pada pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas Pendamping Desa, meliputi: - Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; - Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; - Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; - Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; - Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; - Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tugas Pendamping Teknis yaitu mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi: - Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa. - Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa. - Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa. - Sementara tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat - Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa. - Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga. - Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.[tim] TUGAS PENDAMPING DESA
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 24 D esa merupakan permasalahan yang menyangkut lintas kementerian, paling tidak ada tiga kementerian yang berhubungan langsung dengan desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal (Kemendes PDTT). Regulasi dan peraturan yang menyangkut desa terdiri dari UU, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan dari ketiga kementerian di atas: Selain regulasi dan peraturan di atas, ada lagi peraturan yang spesifik mengatur masing-masing Desa yang diamanahkan oleh PP 43/2014, terdiri dari Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan pasal 81, Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan pasal 81 dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) sesuai dengan pasal 81. Dalam tataran teknis, pengaturan desa yang melibatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Alasannya, pembagian kewenangan pengelolaan desa ditetapkan di bawah dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tentu masih ingat bagaimana terjadi gejolak dalam penyusunan UU Desa, terkait dengan kewenangan pengaturan desa. Saat itu, DPR dan pemerintah sulit menyepakati apakah UU tersebut mengatur desa atau pemerintahan desa. Hingga akhirnya disepakati desa sebagai satu entitas, baik pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunannya. Dinamika pengaturan desa terus berlanjut, saat terjadi perubahan nomenklatur kementerian yang disusun Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemenpan RB). Urusan desa kembali terbelah. Pada saat itu disepakati, urusan pemerintah desa diurus Kemendagri dan urusan pemberdayaan oleh Kemendes. “Kalau baca UU Desa, ada 12 bab soal pemerintah yang menjadi urusan Kemendagri. Kementerian Desa dengan nomenklatur spesifik mengurus desa, ia hanya ada cantolan tiga bab,” ujar Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng awal Januari silam. Puncaknya, keberadaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipindah dari Kemendagri ke Kemendes. Pada perkembangannya, tumpang tindih kewenangan kedua kementerian tersebut terlihat kembali, yaitu dalam tahapan transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUD). Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah harus membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai Rumitnya ketentuan pencairan dana desa dituding membuat tahapan pencairan dana desa tahap II menjadi terhambat. TUMPANG TINDIH KEWENANGAN MENGATUR DESA LAPORAN UTAMA | DANA DESA SKB Tiga Menteri
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 25 petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) sebagai syarat pencairan dana desa. Sedangkan pemerintahan desa diwajibkan membuat Peraturan Desa (Perdes) yang di dalamnya memuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Rumitnya ketentuan pencairan dana desa tersebut dituding membuat tahapan pencairan dana desa tahap II menjadi terhambat. Belakangan, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang isinya menyederhanakan prosedur pencairan dana desa. Seperti diketahui, di dalam APBNP 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20,7 triliun yang dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap I minggu kedua bulan April, tahap II bulan Agustus serta tahap III minggu kedua bulan November. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Ahmad Erani Yustika mengatakan, per 11 September 2015, sebanyak 44.000 desa telah menerima pencairan dana tersebut. Adapun dari 433 kabupaten/ kota yang dipantau langsung oleh perwakilan Kemendes, baru 403 yang melaporkan kesiapan pencairan. Jurus Selembar Kertas Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait penyaluran dana desa telah diterbitkan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, serta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani SKB tersebut. Ketentuan di dalam SKB itu memangkas prosedur yang berbelit dalam penyaluran dana desa. “Selama ini ada sedikit perbedaan-perbedaan karena itu semua aturan dijadikan satu dalam SKB tiga menteri. Sebenarnya sudah ditandatangani bersama, namun mestinya tiga menteri menandatanganinya tetapi tidak bisa hari ini, ditunda karena ada menteri di DPR maka ditandatangani terpisah,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan penerbitan SKB tersebut di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/5). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan, pemerintah menargetkan penyaluran dana desa mencapai 80 persen pada pertengahan September ini. Untuk itu, menurut dia, diperlukan langkah percepatan penyaluran seperti memangkas birokrasi yang berbelit. Baik Kemendagri, Kemendes, maupun Kemenkeu telah menyederhanakan prosedur pemberian dana kepada desa-desa. “Beberapa proses yang dilakukan Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes dibuat seminim mungkin, seringkas mungkin. Anggaran bisa masuk kalau desa ajukan perencanaan. Namanya desa, ya cukup satu lembar (perencanaan),” kata Tjahjo. Karena waktunya tinggal empat bulan (per September), dana desa 2015 diharapkan bisa terserap untuk pembangunan infrastruktur desa. Tahun depan, pemerintah akan meningkatkan alokasi dana desa hingga dua kali lipat. Secara teknis, Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Teguh Budiarso memaparkan bahwa nantinya kabupaten/kota akan membuat laporan penggunaan dana yang disampaikan kepada Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendes sekali setiap akhir tahun. Paling lambat, laporan tersebut diserahkan kepada tiga kementerian pada Januari setiap tahun. Apabila ditemukan penyimpangan, maka bupati/wali kota bisa menurunkan inspektur wilayah. “Apabila nantinya ditemukan hal tidak wajar, bisa diproses, diteruskan kepada aparat penegak hukum atau dilakukan pemotongan dana desa tahun berikutnya, tetapi apabila sisa dana tidak wajar karena bencana alam, banjir, dan lain lain maka bisa ditoleransi,” ujar Teguh. Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa SKB yang diteken turut mengatur pembagian kewenangan antara tiga kementerin. Dalam hal ini, menurut dia, Kemendagri hanya berwenang melakukan penguatan aparatur desa. “Karena mendagri hanya dalam konteks permendagri (peraturan Mendagri), mulai dari kepala desa sampai tata kelola pemerintahan di desa, bagaimana efektif, efisien, taat hukum, dan arahan Wapres bagaimana memotong jalur birokrasi,” papar Tjahjo. Sejauh ini, lanjut dia, Kemendagri telah menggelar pelatihan bagi kepala desa agar siap mengelola dana desa. Kemendagri juga telah meminta bupati dan walikota untuk mempercepat penetapan peraturan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Sementara itu, lanjut Tjahjo, Kemendes akan mengawasi pelaksanaan program penguatan desa, mempercepat pencairan dana desa, serta melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan program pembangunan desa. Di lain pihak, Kemenkeu berwenang melakukan pengawasan atas penyaluran dana dari kas daerah ke kas desa. Dana desa yang berasal dari APBN tersebut nantinya akan menjadi bagian yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.[tim] Potensi Korupsi Pendapatan desa dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Data estimasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu menunjukkan peningkatan signifikan dana yang ditransfer ke desa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2015, Dana Desa (DD) yang dialokasikan di APBNP sebesar Rp20.766,2 milyar sehingga rata-rata DD per Desa Rp280,3 juta. Selain DD dana lain yang masuk ke desa adalah Alokasi Dana Desa sebesar Rp32.666,4 milyar, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar Rp2.091 milyar sehingga total dana yang masuk ke desa adalah sebesar Rp55.523,6 milyar atau rata-rata per desa sebesar Rp749,4juta;
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 26 LAPORAN UTAMA | DANA DESA 2. Tahun 2016, DD diperkirakan sebesar Rp47.684,7 milyar sehingga rata-rata DD perdesa sebesar Rp643,6 juta. ADD senilai Rp37.564,4 milyar, bagi hasil PDRD Rp 2.412,4 milyar sehingga diperoleh total sebesar Rp87.661,5 milyar dan rata-rata perdesa Rp1.183,1 juta; 3. Tahun 2017, DD diperkirakan senilai Rp81.184,3 milyar sehingga rata-rata DD perdesa Rp1.095,7 juta. Tambahan dari ADD sebesar Rp42.285,9 milyar, bagi hasil PDRD Rp2.733,8 milyar sehingga total dana yang ditransfer ke desa sebesar Rp126.204,2 milyar sehingga rata-rata per desa didapat Rp1.703,3 juta; 4. Tahun 2018, DD yang dialokasikan dari APBN diperkirakan naik menjadi Rp103.791,1 milyar dengan rata-rata DD per desa Rp1.400,8 juta. Tambahan dana dari ADD sebesar Rp55.939,8 milyar, bagi hasil PDRD Rp3.055,3 milyar sehingga total dana yang didapat oleh desa sebesar Rp162.786,3 milyar atau rata-rata perdesa senilai Rp2.197,1 juta; 5. Tahun 2019. DD diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp111.840,2 milyar sehingga rata-rata DD perdesa sebesar Rp1.509,5 juta. Sedangkan tambahan dana lain yang masuk ke desa berupa ADD Rp60.278,0 milyar, bagi hasil PDRD Rp3.376,7 milyar sehingga total dana yang akan masuk ke desa diperkirakan sebesar Rp175.494,9 milyar atau rata-rata perdesa senilai Rp2.368,6 juta. Dalam rangka optimalisasi penggunaan, pencapaian prioritas nasional, serta efektifitas pengelolaan dana desa, maka penting dilakukan pengawasan (monitoring), karena berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa. Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, 14 potensi persoalan yang dimulai sejak Januari 2015 itu terdiri dari aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Aspek regulasi kelembagaan terdiri dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT dengan Kementerian Dalam Negeri, tidak transparannya formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2015 dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari anggaran dana desa (ADD) yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih. “Persoalan yang cukup mencolok, adalah formula pembagian dana desa yang berubah. Sebagai ilustrasi, sesuai formula PP No. 60/2014, Desa A dengan luas 7,5 km persegi dan memiliki 21 dusun akan mendapat dana desa Rp437 juta, sedangkan Desa B dengan luas Rp1,5 km dan memiliki 3 dusun maka mendapat dana Rp41 juta. Namun dengan peraturan baru PP No. 22/2015 Desa A dapat Rp312 juta dan B Rp263 juta,” kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, (12/6). Johan menambahkan, ada lima persoalan yang ditemukan dari segi pelaksanaan yaitu kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, belum tersedianya atuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APB Desa, masih rendahnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa. “Selain itu laporan pertanggung jawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APB Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa,” ucap Johan. Sedangkan pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat. “Dilihat dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa,” sambungnya. Sementara itu, Anggota VI BPK Bahrullah Akbar menyatakan dana desa rawan diselewengkan. Menurutnya, kerawanan dalam penyaluran dana desa ini sejak di perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporan. “Aparat desa akan kesulitan menyusun pertanggungjawaban yang benar. Padahal ini yang tidak sengaja, karena ketidakmampuan saja bisa berakibat penjara,” tuturnya di kantornya seperti dikutip Tempo (26/3).[tim] Bagan 3 Potensi Korupsi Dana Desa sumber: KPK
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 27 TIMELINE
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 28 B adan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (15/9) melaporkan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Kepala BPS Suryamin mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen). Jumlah tersebut bertambah sebesar 860.000 orang ketimbang dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Selain mengukur jumlah penduduk miskin dan persentasenya, BPS juga mengukur indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Indonesia. Hasilnya, indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 meningkat dibandingkan Maret 2012, Maret 2013, dan Maret 2014. “Makin besar indeks keparahan kemiskinan, maka beda pengeluaran antar penduduk miskin makin jauh, tidak terkumpul pada satu angka,” terang Suryamin. Diketahui, indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 adalah 0,535. Angka ini meningkat dari Maret 2014 yang ada di level 0,435, Maret 2013 (0,432), dan Maret 2012 (0,473). Tak hanya indeks keparahan, indeks kedalaman kemiskinan pun ikut meningkat. Kepala BPS menjelaskan, indeks kedalaman kemiskinan adalah alat untuk mengukur jarak pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. “Makin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, makin menjauh jarak antara pengeluaran dari garis kemiskinan,”tambahnya. Pada Maret 2015, indeks kedalaman kemiskinan di level 1,971, meningkat dibandingkan Maret 2014 (1,753), Maret 2013 (1,745), dan Maret 2013 (1,880). Sementara itu, dilihat dari sebaran kemiskinan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Angka tersebut lebih kecil dibanding persentase penduduk miskin di daerah perdesaan yang naik dari 13,76 persen pada MENGATASI KEMISKINAN DESA Per Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah sebesar 860.000 orang. Dari jumlah tersebut, 570.000 di antaranya adalah penduduk di perdesaan. LAPORAN UTAMA | DANA DESA foto: http://sorotgk.com/foto_berita/2014-06/70RTLH-Sumberlawang.jpg
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 29 September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015. Itu artinya, selama periode September 2014-Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015). Sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015). Bertambahnya jumlah penduduk miskin berkelindan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang akhir tahun 2014 sampai saat ini. Diketahui, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2014 hanya 4,7 persen, yang disertai dengan meroketnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Berdasarkan data Bank Indonesia, sejak awal tahun sampai saat ini nilai rupiah terhadap dolar AS melemah sebanyak 15,87 persen (year to date). Sementara itu, tingkat inflasi secara nasional pada September 2014 sebesar 4,53 persen, lalu menukik tajam menjadi 6,38 persen per Maret 2014 dan semakin naik menjadi 7,18 persen per Agustus 2015. Tentu saja, meroketnya inflasi tersebut berdampak pada naiknya harga barang-barang, khususnya harga barang kebutuhan pokok sehari-hari. Perlambatan ekonomi yang masih menggejala ini turut memengaruhi pergerakan ekonomi di wilayah perdesaan, terutama yang berkaitan dengan sentra- sentra tertentu yang menghasilkan komoditas, seperti sawit dan lain sebagainya. “Itu kan harganya juga jatuh, sehingga dengan demikian secara keseluruhan jumlah penduduk miskin jadi bertambah,” komentar Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir, Selasa (15/6). Data terkini menunjukkan dampak inflasi terhadap bertambahnya penduduk miskin di perdesaan. Masih berpatok pada data BPS, diketahui inflasi secara nasional selama periode September 2014-Maret 2015 cukup tinggi mencapai sebesar 4,03 persen. Tingkat inflasi di perdesaan pun ikut terkerek, sebesar 4,40 persen. Sementara itu, secara nasional, rata-rata harga beras mengalami peningkatan 14,48 persen yaitu dari Rp11.433 per kilogram pada September 2014 menjadi Rp13.089 per kilogram pada Maret 2015. Di samping itu, harga cabe rawit dan gula pasir juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 26,28 persen dan 1,92 persen. Kenaikan harga-harga tersebut tidak diikuti oleh kenaikan upah buruh tani, justru secara riil rata-rata upah buruh tani per hari pada Maret 2015 turun 1,34 persen di banding upah buruh tani per September 2014. Untuk itu, katanya, sektor konsumsi yang selama ini menjadi nomor satu dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Tanah Air perlu diprioritaskan. Kalau terjadi pelemahan, seharusnya ada upaya mendongkrak permintaan itu. Ia mencontohkan misalnya pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR), yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi mikro di daerah perdesaan. Jika dilihat dari sebaran kemiskinan berdasarkan daerah, tingkat kemiskinan tertinggi saat ini masih berpusat di Pulau Jawa, yakni sebanyak 15,45 juta orang. Sedangkan daerah yang mengalami kenaikan kemiskinan tertinggi per Maret 2015 di antaranya: Jawa Barat (196,74 ribu), Nusa Tenggara Timur (167,96 ribu), Bali (109,96 ribu), Sumatera Utara (103,07 ribu), Sumatera Selatan (59,83 ribu), Banten (53,21 ribu), Jawa Timur (40,70 ribu), disusul kemudian Sulawesi Tengah (34,57ribu), Sulawesi Tengah (34,57 ribu) serta Riau (33,11 ribu). Melihat kondisi tersebut, pemerintah disarankan segera mengambil langkah cepat untuk menekan kembali garis kemiskinan. Misalnya intensifikasi program kredit usaha rakyat (KUR) sebagai dorongan modal usaha bagi masyarakat di perdesaan, serta optimalisasi dana desa. Program Unggulan Berdasarkan data BPS, indikator- indikator kemiskinan di perdesaan mencakup paling tidak 6 (enam) hal, yaitu (1) tingkat pendidikan serta kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah; (2) rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan; (3) pelayanan sarana dan prasarana perdesaan kurang memadai; (4) terbatasnya kesempatan melakukan usaha di perdesaan; (5) lemahnya pembangunan berbasis masyarakat dan (6) lemahnya koordinasi dalam pembangunan perdesaan itu sendiri. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan 2015-2019, yang didasarkan atas visi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sejalan dengan itu, hal yang lebih substantif termaktub dalam Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Adapun program pemerintah dalam rangka pemberantasan kemiskinan
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 30 terbagi ke dalam tiga klaster. Klaster I terdiri dari program beras bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Raskin), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Klaster II merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)— yang di kemudian hari berubah menjadi Dana Desa—dan Klaster III merupakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK). Program-program ini tentu sangat baik untuk mendorong terwujudnya ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan. Program KUR misalnya, diorientasikan untuk memberdayakan UMKMK yang secara nyata memiliki berbagai keterbatasan akses, khususnya akses permodalan. Program KUR sendiri dibagi menjadi tiga skema yaitu, pertama KUR Mikro yang mempunyai plafon sampai dengan Rp20 Juta dan dikenakan suku bunga kredit maksimal 22 persen per tahun. Kedua, KUR Ritel dengan plafon dari Rp20 Juta sampai dengan Rp500 Juta dan dikenakan suku bunga kredit maksimal 13 persen per tahun. Ketiga, KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp2 milyar. Sampai dengan 31 Desember 2014, penyaluran KUR terbesar masih dilaksanakan oleh Bank BUMN. Bank BRI telah menyalurkan Rp31,8 triliun atau sudah tercapai sebesar 27,6% dari plafon yang disediakan sebesar Rp115,6 triliun. Jumlah debitur Bank BRI untuk KUR ritel sebanyak 117.259 debitur dengan rata-rata pinjaman Rp175,7 juta per debitur. Sedangkan jumlah KUR mikro Bank BRI sebanyak 11.326.246 usaha mikro atau dengan rata-rata pinjaman Rp8,4 juta per usaha mikro. Sementara Bank Mandiri menduduki peringkat kedua telah menyalurkan KUR sebesar Rp6,6 triliun dari plafon Rp17,5 triliun atau sudah tercapai sebanyak 37,9%. Tingkat NPL dari program KUR ini secara rata-rata tergolong rendah sebesar 3,2%. NPL tertinggi ada di Bank Syariah Mandiri yang mencapai 17,2% dan Bank BTN sebesar 12,9%. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki program terkini yang tercakup dalam program membangun desa sesuai dengan Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo. Dari segi besarannya, data sumber: Komite KUR foto: kabar-banten.com
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 31 estimasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu menunjukkan peningkatan signifikan dana yang ditransfer ke desa dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Rincian estimasinya sebagai berikut: Tahun 2015, Dana Desa (DD) yang dialokasikan di APBNP sebesar Rp20.766,2 milyar sehingga rata-rata DD per Desa Rp280,3 juta. Selain DD dana lain yang masuk ke desa adalah Alokasi Dana Desa sebesar Rp32.666,4 milyar, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar Rp2.091 milyar. Sehingga total dana yang masuk ke desa tahun 2015 adalah sebesar Rp55.523,6 milyar atau rata-rata per desa sebesar Rp749,4 juta; Tahun 2016, DD diperkirakan sebesar Rp47.684,7 milyar sehingga rata-rata DD perdesa sebesar Rp643,6 juta. ADD senilai Rp37.564,4 milyar, bagi hasil PDRD Rp2.412,4 milyar. Sehingga diperoleh total sebesar Rp87.661,5 milyar dan rata-rata perdesa Rp1.183,1 juta; Tahun 2017, DD diperikaran senilai Rp81.184,3 milyar sehingga rata-rata DD per Desa Rp1.095,7 juta. Tambahan dari ADD sebesar Rp42.285,9 milyar, bagi hasil PDRD Rp2.733,8 milyar sehingga total dana yang ditransfer ke desa sebesar Rp126.204,2 milyar sehingga rata- rata per desa didapat Rp1.703,3 juta; Tahun 2018, DD yang dialokasikan dari APBN diperkirakan naik menjadi Rp103.791,1 milyar dengan rata-rata DD per desa Rp1.400,8 juta. Tambahan dana dari ADD sebesar Rp55.939,8 milyar, bagi hasil PDRD Rp3.055,3 milyar. Sehingga total dana yang didapat oleh Desa sebesar Rp162.786,3 milyar atau rata-rata per Desa senilai Rp2.197,1 juta; Tahun 2019, DD diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp111.840,2 milyar sehingga rata-rata DD perdesa sebesar Rp1.509,5 juta. Sedangkan tambahan dana lain yang masuk ke desa berupa ADD Rp60.278,0 milyar, bagi hasil PDRD Rp3.376,7 milyar. Sehingga total dana yang akan masuk ke desa diperkirakan sebesar Rp175.494,9 milyar atau rata-rata perdesa senilai Rp2.368,6 juta. Kedua program unggulan tersebut, yaitu KUR dan Dana Desa sesungguhnya dapat menjadi jurus bagi stimulus penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, dana desa diorientasikan tidak hanya untuk pertumbuhan di desa, tetapi juga mengurangi kemiskinan. “Ini kan cash forward sehingga pekerjaan ada, income ada,” ujarnya di Jakarta (18/9). Bambang menegaskan dana desa itu yang paling efektif karena dananya sudah ada, tinggal bagaimana menyalurkan dan memakainya. Apalagi, selain dana desa pemerintah akan memberikan tambahan beras miskin (raskin) dari 12 kali menjadi 14 kali dalam setahun. Raskin akan diberikan menjelang masa paceklik pada akhir 2015. Pembangunan berbasis desa, dengan demikian diorientasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan lingkungannya. Sebab, kebijakan dana desa sebagaimana jajak pendapat Kompas (14/9), diyakini mampu menjadi jalan keluar bagi perbaikan kondisi perdesaan. Tumbuhnya keyakinan dan apresiasi publik itu terekam dari pendapat mayoritas responden (62,6 persen) yang meyakini bahwa pemerintah dengan berbagai gerakannya akan mampu memajukan kondisi perdesaan. Ketidakyakinan hanya disuarakan oleh sekitar sepertiga responden. Hampir separuh responden (47,4 persen) menilai kondisi pembangunan makin membaik, sedangkan 36,3 persen menilai kondisi pembangunan sama saja, dan sekitar 13,9 persen menyatakan makin buruk. Dari data-data di atas sudah bisa menjadi alibi yang kuat mengapa pemerintah harus fokus terhadap pengembangan ekonomi dan pembangunan desa. Presiden Jokowi telah menetapkan program pembangunan desa dalam Nawacita ketiganya yang berbunyi “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Secara formal tujuan untuk membangun dari desa juga sudah dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan menjadi pijakan utama dalam melaksanakan program pembangunan desa. Karena itu, dana desa harus dikelola dengan baik agar tidak mubazir atau bahkan menjadi alat bargaining partai politik dan pemerintah daerah. Kunci sukses pengelolaan dana desa berpangkal pada komitmen dari seluruh stakeholders, agar dana desa—seperti yang dikemukakan Bupati Banyumas, Achmad Husein— dapat menjadi shortcut atau jalan pintas bagi percepatan kesejahteraan orang desa.[tim]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 32 M enurut banyak kalangan, problem laporan keuangan seringkali bersumber dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami mekanisme pencatatan yang ditetapkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terlebih, mulai 1 Januari 2015 yang lalu telah diterapkan secara serentak SAP Berbasis Akrual. Tak sedikit masalah yang ditemukan sebenarnya bersifat administratif. Sebuah problem klasik yang sesungguhnya dapat segera diperbaiki jika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat. Kepada redaksi Majalah Keuangan Negara, (4/9) Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar menuturkan masih terdapat pimpinan daerah yang kurang perduli dengan kualitas laporan keuangan. Meskipun hal ini tak berkorelasi lurus dengan integritas Kepala Daerah, namun hal tersebut menunjukkan “terbatasnya” komunikasi antara daerah dengan lembaga audit negara tersebut. Berikut petikan wawancaranya: Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, bagaimana sebenarnya postur tata kelola keuangan daerah saat ini? Setelah reformasi, sebenarnya sudah ada tiga pilar regulasi yang menjadi landasan pengelolaan keuangan negara, yakni (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Karena disebut di dalam batang tubuhnya, UU Nomor 17 Tahun 2003 kemudian menjadi jembatan mengatur tata kelola keuangan daerah. Selanjutnya, dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sayangnya, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ikhwal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru diatur. Padahal, dengan total aset yang berjumlah sekitar Rp400 triliun, potensi BUMD selama ini belum digarap secara optimal. Bagaimana dengan sisi akuntabilitas? Dengan keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014, akuntabilitas pemerintahan daerah memang semakin lebih baik. Terlebih, dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang memang sudah diamanatkan sejak tahun 2003, namun baru diberlakukan sejak 1 Januari 2015. Sayang, karena mungkin terpengaruh kualitas SDM, hal itu belum bisa berjalan dengan maksimal. Mengutip Steward Ladder, akuntabilitas itu terdiri dari lima jenjang yakni accountability for probity and legality, process accountability, performance acountability, programme acountability, dan policy accountability. Di situ terdapat dasar- dasar hukum, kepatuhan, dan lain-lain. Semestinya 10 tahun belakangan, hal-hal demikian sudah MASIH BANYAK KEPALA DAERAH YANG BERINTEGRITAS BAHRULLAH AKBAR Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Belum dominannya laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong agar Pemda tertib administrasi yang pada gilirannya akan berdampak pada opini laporan keuangan. AKUNTABILITAS keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 32
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 33 foto: Aprilia keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 33
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 34 selesai. Karena sesungguhnya ini masalah sistem, semestinya tidak ada masalah. Jika komunikasinya baik dan pimpinan daerah cukup serius tentu selalu ada jalan keluar yang sesuai dengan aturan undang-undang. Terutama, bagi masalah laporan keuangan yang bersifat administratif. Ketentuan tersebut sudah menjadi standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Saya selalu mewanti- wanti pentingnya membangun Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang handal. Ke depan, BPK menyiapkan audit kinerja untuk melihat bagaimana tata kelola keuangan daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, ini sangat penting dan menjadi tolok ukur bagaimana kualitas pengelolaan anggaran di daerah, bagaimana akuntabilitas dan transparansinya, dan bagaimana output dan outcome yang dihasilkan dari proses tata kelola keuangan daerah tersebut. Bagaimana Anda melihat kualitas SDM pemerintahan di daerah dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual? Belum, baru 25 persen. Harus diakui memang ada masalah pada kualitas SDM-nya. Hanya saja, saya ingin paradigma pertanggungjawaban kita mengikuti aturan lebih dahulu, agar tata kelola keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan lebih teliti dan komprehensif. Dalam konteks ini, saya menularkan empat konsep menuju tertib administrasi keuangan daerah, antara lain: pertama, membangun roadmap tentang peningkatan tata kelola keuangan daerah menuju penerapan akuntansi berbasis akrual. Kedua, melibatkan stakeholder terkait dalam kerangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah, yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), Direktorat Jenderal Keuangan Daerah AKUNTABILITAS Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP. Ketiga, mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Keempat, menginstruksikan kepada BPK Perwakilan untuk menyiapkan roadmap deteksi dini dalam mencari fraud dan membangun kerangka pemecahan masalah untuk percepatan peningkatan opini. Hingga semester II, serapan anggaran dilaporkan masih di bawah 50 persen. Ada hubungannya prosedur keuangan daerah dengan pencairan anggaran? Sistem pencairan anggaran sebenarnya tidak terlalu rumit. Problemnya hanya pada kemauan SDM menjalankannya atau tidak. Hemat saya, ini soal integritas saja. Para kuasa pemegang anggaran seharusnya menyadari bahwa aktivitas mereka terkait dengan nilai pribadi, hukum dan terintegrasi dengan nilai budaya dan agama. Kebanyakan problem rendahnya pencairan ini disebabkan oleh kecemasan terhadap langkah- langkah aparat penegak hukum. Padahal, jika sikap demikian terlalu dilebih-lebihkan, sesungguhnya membuat semua menjadi dilematis. Polisi, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya (APH) seharusnya dapat duduk bersama membicarakan hal tersebut. Sehingga harapan kita ada sinergi positif sesuai dengan porsinya masing-masing. Menurut data Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, total penyerapan anggaran se-Indonesia baru mencapai 46,59 persen. Kita lihat, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Gorontalo (63,1 persen), Maluku Utara (63 persen), Kalimantan Tengah (62,9 persen), Nusa Tenggara Timur (57,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (56,9 persen). Sementara itu, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk adalah DKI Jakarta (19,39 persen), Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara foto: Aprilia
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 35 Harapan Anda ke depan? Harus dipahami, BPK itu bagian dari lembaga negara, dan sesuai dengan UU 15/2006 tugas pokok dan fungsi BPK untuk menjaga akuntabilitas dan transparasi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Meskipun berada pada wilayah eksternal, namun bukan berarti BPK tidak perduli dan lepas tangan dengan perkembangan pembangunan di daerah. Saya mengibaratkan seluruh stakeholders itu satu keluarga di dalam rumah besar Indonesia. Masing-masing independen, dalam dependensinya. Pengikatnya cuma satu, yaitu tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang- undang Dasar 1945.[Tim] (23,7 persen), Papua Barat (28,86 persen), dan Riau (29,8 persen). Kabarnya Anda sering keliling daerah. Ada temuan dan pengalaman yang menarik? Ternyata banyak bupati/walikota yang berkomitmen terhadap akuntabilitas dan memiliki integritas. Hanya saja, keinginan kepala daerah ini perlu diselaraskan dengan kualitas SDM yang ada, agar dapat meningkatkan opini laporan keuangan serta akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Menurut Biro Humas BPK, baru sebanyak 30 persen Pemerintah Daerah yang mendapat opini WTP. Apa maknanya? Secara sederhana, itu berarti langkah-langkah akuntabilitas pemerintah daerah dari sisi probity and legality belum dioptimalkan. Ke depan komponen penilaian opini WTP seharusnya lebih menitikberatkan pada kualitas anggaran dan laporan keuangan. Nanti perlu dilihat lagi, apakah sudah ada perkembangan atau tidak. (Gambaran perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat di dalam infografis—redaksi) Bagaimana dengan perkembangan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK? Pada tanggal 5 Oktober 2015 yang lalu, kami (pimpinan BPK—red) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015 kepada DPR RI. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perkembangan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Tentu dalam kapasitas BPK sesuai dengan UU 15/2004 dan UU 15/2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang dan memantau tindak lanjutnya. Selama semester I 2015, BPK menyampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp 15,66 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, 5.826 rekomendasi senilai Rp 256,1 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan 9.068 rekomendasi senilai Rp 1,61 triliun belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 9.721 rekomendasi senilai Rp 13,8 triliun belum ditindaklanjuti. Sedangkan empat rekomendasi senilai Rp 57,45 juta tidak bisa ditindaklanjuti. (Lihat: Grafik perkembangan pemantauan TLRHP tahun 2010- 2014—redaksi) SERINGKALI TERJEBAK PELANGGARAN ADMINISTRATIF A nggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar pusing bukan kepalang bila masalah pemeriksaan laporan keuangan daerah sering terjebak pada hal-hal yang bersifat administratif. Menurut dirinya, urusan akuntabilitas laporan keuangan terkadang bersumber dari keperdulian dan komitmen kepala daerah sendiri. “Ini masalah standar dan sistem pencatatan laporan keuangan daerah. Tak ada yang sulit bila Pimpinan Daerah asalkan mereka serius. Semua pasti ada prosedur jalan keluarnya yang sesuai dengan UU,” ujarnya. Karenanya, faktor komunikasi menjadi penting. Sebagaimana Standar Pemeriksaan BPK, auditor memang harus berkomunikasi mencari penyelesaian masalah-masalah yang bersifat administratif di laporan keuangan daerah. “Komunikasi menjadi standar auditor untuk merapikan laporan keuangan.” Namun demikian, bila laporan keuangan tersebut penuh dengan nuansa korupsi, hal itu harus segera diungkap dan dilanjutkan ke meja hijau. Bagi Bahrullah, tak boleh ada ruang kompromi bagi penyalahgunaan uang negara.[tim] foto:Aprilia
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 36 B PK telah menyampaikan 220.752 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp98,31 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut: • Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 133.653 rekomendasi (60,54% ) senilai Rp44,34 triliun. • Belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 59.736 rekomendasi (27,06%) senilai Rp45,58 triliun. • Belum ditindaklanjuti sebanyak 26.888 rekomendasi (12,18%) senilai Rp7,75 triliun. • Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 475 rekomendasi (0,22%) senilai Rp641,77 miliar. Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi lebih besar (60,54%) dibandingkan dengan status lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2010-2014 menindaklanjuti rekomendasi BPK. Adapun, dalam periode 2005-2009 masih terdapat tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 20.765 rekomendasi senilai Rp12,98 triliun dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 7.309 rekomendasi senilai Rp1,24 triliun. Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan pada periode 2005-2009 sebesar Rp28,81 triliun. Sedangkan untuk periode 2010- 2014 sebesar Rp31,09 triliun. Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dapat dilihat pada grafik berikut.[tim] AKUNTABILITAS sumber: BPK RI
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 37 sumber: BPK RI
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 38 AKUNTABILITAS | BASIS B asis akrual atau accrual basis pada dasarnya adalah satu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Dengan demikian pencatat dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan hal yang paling penting adalah ketika transaksi terjadi langsung dicatat, karna transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar dimasa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadi, walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan basis akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas dana. Basis akrual juga mendasar konsepnya pada dua pilar: Pengakuan pendapatan dan Pengakuan biaya. Pada pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan adalah pada saat entitas mempunyai hak melakukan penagihan dari hasil kegiatanya. Dalam konsep berbasis akrual menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya dalam basis akrual kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. Pada pengakuan biaya, pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai Starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaaan, juga mencatat jumlah utang piutang. Oleh karena itu akuntansi berbasi akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan PenerapanAkuntansi BerbasisAkrual Tahun 2015 menjadi tahun penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, tidak lagi menggunakan standar akuntansi sebelumnya yang berbasis kas. ilustrasi: Basis Akrual
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 39 keuangan organisasi dari pada akuntasi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan mengunakan basis akrual lebih kompleks dari pada basis kas basis akrual juga mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian. Pada akuntansi berbasis akrual, mau tidak mau harus diterapkan sistem alokasi. Di mana, jika beban biaya adalah untuk mendapatkan penghasilan pada periode tahun buku yang dilaporkan maka kendatipun belum bayar harus diperhitungkan, sebab memang sudah menjadi hak atau kewajiban entitas. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas. Tapi, juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempersentasikan kas yang akan diterima di masa depan oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berbeda dengan basis kas atau cash basis. Teknik pencatan basis kas adalah teknik pencatan ketika transaksi terjadi di mana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mempengaruhi transaksi dan peristiwa lainya pada saat kas diterima atau dibayar, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam basis kas murni, pembelian aktiva tetap misalnya, bangunan harus tetap dianggap beban pada saat dikeluarkan. Sehingga tidak ada alokasi depresiasi selama sisa umur penggunaanya laba hanya diukur dari transaksi kas, maka dapat dikatakan bahwa perhitungan laba rugi “tidak wajar” ada biaya yang merupakan kewajiban atau hasil yang merupakan hak yang belum dicatat.[tim] sumber: BPK RI
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 40 K ementerian Agama (Kemenag), meresmikan Klinik Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN) dan Meeting Point Biro Keuangan dan BMN pada Senin (28/9) di Kantor Kemenag. Peluncuran ini diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenag Nur Syam serta dihadiri Kabalitbang dan Diklat Abdurahman Masud, Seslitbang dan Diklat Rohmat Mulyana, Karo Umum sekaligus Pgs Kapinmas Syafrizal, Karo Ortala Nur Arifin, Karo Kepegawaian Mahsusi dan sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan. Sekretaris Jenderal Kemenag menyambut posisitf keberadaan Klinik Akuntansi dan BMN. Pasalnya, klinik ini menjadi bagian dari mitra solusi dalam pelaporan akuntansi dan keuangan pemerintah. Terlebih, mulai 1 Januari 2015 lalu sistem akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual telah resmi dimulai. “Ini menjadi salah satu wajah baru dan sesuatu hal yang baik dan positif dan kami satu dari lima kementerian yang pertama mendeklarasikan sistem ini,” ujarnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan ada empat tantangan dalam mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual di Kementerian Agama. Pertama, sumber daya manusia (SDM). “Karena alumni Perguruan Tinggi Agama Islam maupun agama lain, basis ilmunya adalah akhirat. Lalu mengurus hal-hal yang sangat duniawi. Sementara basis keilmuan yang dimiliki Kementerian Keuangan, basis keilmuan dan pekerjaan,” terangnya. Tantangan kedua, banyaknya satker. Diketahui Kemenag memiliki jumlah satker yang sangat besar, mencapai 4.484 satker. “Luar biasa, bagaimana kita mengkoordinasikan hal ini. Maka klinik akuntansi ini sangat penting, menjadi semacam tempat untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Jika ada problem- problem tentang sistem akuntansi ini, bisa disampaikan secara langsung,” tutur Sekjen. Selanjutnya tantangan ketiga berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi. Dapat dimengeri, dengan adanya 4.484 satker tentu kerap terjadi kerumitan dalam koordinasi. “Terkait pelaporan keuangan, kita bersyukur, Kabiro Keuangan ternyata kita bisa menyelesaikan laporan keuangan tepat pada waktunya,” imbunya. Tantangan keempat, persoalan regulasi dan rumusan standar pelayanan minimal yang menjadi pedoman Kemenag terkait pengelolaan keuangan. Terkait dengan ini, Sekjen mengarahkan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) yang sudah disiapkan untuk membuat regulasi, sebagai acuan agar tidak terjadi kesalahan, semisal bantuan sosial. Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Syihabuddin Latief dalam paparannya menyampaikan bahwa baru Kementeian Keuangan dan Kementerian Agama yang mempunyai Klinik Akuntansi dan BMN serta meeting point-nya. Ia mengaku penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan sesuatu hal yang baru, sehingga tidak mudah karena ada 4.484 satker dengan anggaran Rp60, 3 triliun, belum termasuk uang haji (BPIH). Pada akhirnya, klinik akuntansi dan BMN ini merupakan solusi literal terkait sistem akuntansi berbasis akrual dan didedikasikan sebagai sentral sarana prasarana konsultasi seputar pelaporan keuangan dan lainnya yang terkait. Klinik ini ditujukan sebagai media dan tempat konsultasi masalah keuangan di satker-satker dan akan dilayani oleh ahlinya untuk menjelaskan hal ihwal masalah seputar keuangan dan yang terkait. “Menjadi salah satu solusi untuk mampu pertahankan opini WTP,” pungkas Syihab.[sumber: Kementerian Agama, diolah kembali] PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL: KEMENTERIAN AGAMA LUNCURKAN KLINIK AKUNTANSI DAN BMN AKUNTABILITAS | BASIS foto: Humas Kemenag RI
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 41 O rientasi tugas dan fungsi penyusun laporan keuangan harus pada hasil (result oriented) bukan kepada process oriented. Penyusun laporan keuangan harus mengetahui bisnis proses di Biro Keuangan dan BMN mulai dari mana dan ke mana, itu harus diketahui. “Penguatan SDM tidak hanya kompetensi tapi juga aspek-aspek lainnya sehingga kemudian mereka (Penyusun Laporan Keuangan) diharapkan dapat menyusun laporan keuangan tepat waktu, sesuai regulasi yang ada,” terang Kepala Biro Keuangan dan BMN Syihabuddin Latief saat membuka kegiatan Peningkatan Kualitas Penyusun Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Bogor, Rabu (30/9) malam. Karena menurut Syihab, seluruh transasksi harus sesuai dengan prinsip kriteria pemberian opini olehBPK, yaitu, pertama, laporan keuangan disusun atas dasar standar akuntansi pemerintah. Kedua, seluruh transaksi diungkap dalam laporan keuangan itu. Ketiga, bagaimana tingkat kepatuhan Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, sistem pengendalina internal Kemenag ini harus kuat. “Empat kriteria itulah yang akan menghasilkan opini atas laporan keuangan Kemenag nanti,” tanda Syihab. Salah satu yang dibangun dan diberikan penekanan di Biro Keuangan dan BMN ini bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai empat kriteria tersebut. Selain itu, melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Penyusun Keuangan yang pesertanya adalah penyusun laporan keuangan wilayah dan unit eselon I, lanjut Syihab, diharapkan ada perubahan mindset dan sikap bagaimana membangun kolektifitas dalam tugas dan kedisiplinan. Melakukan perubahan dan meng update dirinya dari sisi kompetensi, integritas yang harus di jaga karena menuntut keakuratan data, ketepatan waktu menyampaikan laporan keuangan serta laporan yang disusun berdasarkan sistem yang dibangun dan telah ditetapkan dalam sejumlah regulasi serta harus tuntas. “Bagaimana menumbuhkembangkan sikap- sikap tadi (integritas, kolektifitas, kerjasama, inovasi, kepedulian, beroerientasi pada hasil dan lainnya), maka mereka penyusun laporan keuangan ini harus disegarkan,” kata Syihab. Kehadiran penyusun laporan keuangan sebagai koordiator wilayah diperlukan Biro Keuangan dan BMN dengan harapan akan menjadi tim asistensi yang kemampuannya sama, karena mereka akan memberikan solusi permanen terhadap berbagai hal dalam tata kelola keuangan. Peserta Peningkatan Kualitas Pengelola Keuangan Sekretariat Jenderal ini berasal dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi berjumlah 53 orang, dan dari unit eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Litbang dan Diklat, Ditjen Katolik, Ditjen Bimas Islam, Sekretariat Jenderal, dan Ditjen Bimas Kristen.[Kementerian Agama[ TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN HARUS PADA HASIL M encapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama bukan hal yang mudah dilakukan terlebih dengan jumlah satuan kerja yang begitu besar, serta mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan laporan keuangan tersebut yang tersebar di 4.484 satker dan hampir 7.600 DIPA. “Untuk itu, para pejabat atau fungsional penyusun laporan keuangan harus lebih memahami penuh tugas fungsinya. Dan tugas fungsi itu harus ada penguatan pada peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan selanjutnya terus didorong pada penguatan pengembangan sistem termasuk di dalamnya jumlah regulasi yang memadai, dan ketersedian sarana prasarana,” demikian dikatakan Kepala Biro Keuangan dan BMN Syihabuddin Latief saat membuka kegiatan Peningkatan Kualitas Penyusun Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Bogor, Rabu (30/9) malam. Dikatakan Syihab, para pejabat atau fungsional penyusun laporan keuangan harus terus dibangun rasa kebersamaan, karena kerja kolektif sangat penting untuk mewujudkan satu visi di Biro Keuangan danBMN dan target yang akan dicapai, apalagi target yang ingin dicapai Kemenag itu adalah WTP.[Kementerian Agama] Tidak Mudah Capai Target WTP foto: Humas Kemenag RI
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 42 SUCCESS STORY | BASIS AKRUAL foto: Aprilia keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 42
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 43 Motivasi atau latar belakang apa yang mendasari Kabupaten Banyumas berani melakukan terobosan dengan mendahului menerapkan SAP Akrual? Sedangkan pemerintah baru mencanangkan sistem akuntansi ini 1 Januari 2015? Setidaknya ada tiga hal mengapa Pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan SAP Akrual satu tahun lebih cepat dari yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pertama, kami berpandangan bahwa batasan waktu penerapan SAP Akrual dalam PP 71/2010 sudah sangat jelas dan tidak perlu menunda-nunda lagi. Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat PP tersebut adalah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam penerapan SAP Akrual tersebut. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi penurunan kualitas pengelolaan keuangan pada saat telah diterapkan SAP Akrual. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri, sejak tiga tahun terakhir (2011 s.d. 2013) sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Persoalan-persoalan yang biasanya menjadi pengecualian dalam opini BPK, misalnya aset tetap dan dana bergulir, telah dapat diselesaikan. Bercermin pada opini dan temuan-temuan dalam Hasil Pemeriksaan BPK selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Banyumas meyakini bahwa tidak terdapat kelemahan yang mendasar pada aspek-aspek kualitas penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan maupun Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kedua, kami Kepala Daerah berpandangan bahwa informasi keuangan harus dapat digunakan untuk kepentingan eksternal maupun internal. Untuk memenuhi kepentingan eksternal, informasi keuangan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk kepentingan internal, informasi keuangan harus dapat digunakan untuk tujuan manajerial, antara lain untuk analisa, penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan. Penyajian informasi secara akrual akan lebih mendukung pemanfaatan informasi keuangan untuk kepentingan manajerial tersebut. Meskipun saat sekarang ini pemanfaatan informasi akrual masih sangat terbatas, namun ke depan hal tersebut akan lebih berkembang lagi. ACHMAD HUSEIN-BUPATI BANYUMAS Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual DIPERLUKAN KOMITMEN DAN KERJASAMA TIM K abupaten Banyumas telah terlebih dahulu melakukan uji coba pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (SAP Akrual) pada tahun 2014, dan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014. Bupati Banyumas, Achmad Husein, berpandangan bahwa batasan waktu penerapan SAP Akrual dalam PP 71/2010 sudah sangat jelas dan tidak perlu menunda-nunda lagi. Menurutnya, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat PP tersebut adalah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadi penurunan kualitas pengelolaan keuangan pada saat telah diterapkan SAP Akrual. Keberhasilan Kabupaten Banyumas menerapkan akrual basis di awal waktu dengan tetap mempertahankan opini WTP ini, menginspirasi Pemerintah Daerah lainnya untuk “menimba ilmu” dan saling bertukar gagasan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengalaman Kabupaten Banyumas dalam menerapkan SAP Akrual, berikut wawancara wartawan Majalah Keuangan Negara dengan Bupati Banyumas, Achmad Husein yang berlangsung Jumat, 11 September 2015 di Jakarta. keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 43
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 44 Ketiga, Penerapan SAP Akrual untuk pertama kalinya pasti membawa potensi kesulitan dan kendala yang akan berdampak pada penurunan kualitas pengelolaan keuangan. Kesulitan dan kendala tersebut antara lain menyangkut sumber daya manusia, teknologi informasi, maupun regulasi. Bentuk konkret penurunan kualitas pengelolaan keuangan tersebut adalah penurunan opini atas laporan keuangan. Oleh karena itu, kesulitan dan kendala tersebut harus segera dikenali agar segera dapat ditemukan jalan keluarnya. Dengan menyegerakan penerapan SAP Akrual, hambatan dan kendala tersebut akan segera dikenali, sehingga dapat segera pula ditemukan pemecahannya. Dalam proses penerapan SAP Akrual di Kabupaten Banyumas, adakah dorongan dan motivasi yang dilakukan oleh instansi lain? Dalam masa persiapan penerapan SAP Akrual di tahun anggaran 2014, kami banyak dimotivasi dan dibantu oleh para auditor BPK serta fasilitasi oleh teman-teman dari BPKP. Kami juga mengikuti fasilitasi yang diberikan oleh Kemendagri dalam bentuk bimbingan teknis penerapan Permendagri 64/2013. Di samping itu kami juga belajar dari Pemerintah Kota Semarang yang telah lebih dahulu menerapkan SAP Akrual. Tercatat beberapa kali dilakukan diskusi dengan tim auditor BPK mengenai penerapan SAP Akrual. Tidak jarang tim auditor BPK menilai bahwa Kabupaten Banyumas tidak akan kesulitan menerapkan SAP Akrual sebelum 1 Januari 2015. Tentu penilaian tim auditor BPK tersebut didasarkan pada kondisi yang dijumpai dalam pemeriksaan laporan keuangan. Kami juga mendapatkan fasilitasi dari BPKP melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan teknis. Pada level strategis, diminta kepada seluruh kepala SKPD agar berkomitmen mendukung penerapan awal SAP Akrual. Pada level manajerial, kepada pejabat eselon III dan IV yang melaksanakan pengelolaan keuangan diminta untuk peduli, memperhatikan, dan melaksanakan sistem pengendalian intern serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan. Sedangkan dalam level teknis, dibentuk tim sebagai satuan tugas yang secara teknis melaksanakan proses pembukuan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Satuan tugas tersebut dibentuk dengan Keputusan Bupati, dan beranggotakan seluruh SKPD. Dalam pelaksanaan pekerjaan, satuan tersebut dikomandani oleh DPPKAD. Mengenai sistem teknologi informasi yang dipakai dalam menerapkan SAP Akrual, apa kendala dan bagaimana cara mengatasinya? Dukungan sistem informasi dalam penerapan akuntansi mutlak diperlukan. Kami beruntung sejak tahun 2009 difasilitasi oleh BPKP melalui aplikasi SIMDA Keuangan. SIMDA Keuangan SUCCESS STORY | BASIS AKRUAL (SIMDA Keuangan). SIMDA Keuangan tersebut sudah diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Diskusi dan fasilitasi tersebut memberikan motivasi untuk menerapkan SAP Akrual pada TA 2014. Dalam implementasinya di tahun anggaran 2014, hampir seluruh proses penyiapan penerapan SAP Akrual yang menyangkut penyiapan regulasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dilakukan sendiri secara internal yang melibatkan DPPKAD, Inspektorat dan seluruh SKPD. Dalam tahap uji coba atau persiapan penerapan SAP Akrual tentu terdapat kendala-kendala di dalam proses dan pelaksanaannya. Bagaimana cara mengatasi kendala khususnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia? Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, untuk dapat menerapkan SAP Akrual diperlukan sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi dan keuangan serta teknolog informasi. SDM tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan- pekerjaan pengelolaan keuangan, akuntansi dan pengembangan sistem informasi. Dari aspek kuantitas, 53 PNS dengan latar belakang pendidikan akuntansi jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 86 SKPD serta 45 unit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk menutup kekurangan tersebut dilakukan rekrutmen tenaga non PNS. Bagaimana strategi untuk mensinergikan hubungan antara Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah, SKPD, SKPKD dan stakeholders lainnya di Kabupaten Banyumas? Sinergi penerapan awal SAP Akrual ditempuh pada beberapa tingkatan, yakni pada level strategis, manajerial, - Keputusan Bupati Banyumas tentang Pengembangan Aplikasi Komputer Sistem Aplikasi Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah - Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Kerja Penerapan Awal Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 45 menjadi inti (core) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk pengelolaan barang milik daerah, sejak tahun 2011 telah dikembangkan sistem informasi manajemen barang daerah yang kami beri nama SimbadaMas. SimbadaMas ini seluruhnya dirancang dan dikembangkan oleh tim internal secara mandiri. Untuk penerapan SAP Akrual pada TA 2014, kami terpaksa harus membangun aplikasi penghubung (bridging), yang kemudian kami namai SATRIA Keuangan. Ini karena SIMDA Keuangan baru bisa digunakan untuk akuntansi akrual mulai TA 2015. SATRIA Keuangan dikembangkan sendiri oleh tim internal. Harapannya, SATRIA Keuangan ini akan menjadi tunas bagi pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Pernahkah terbayang tentang risiko yang harus dihadapi ketika melakukan uji coba SAP Akrual ini? Diskusi panjang dilakukan sebelum akhirnya kami memutuskan menerapkan SAP Akrual pada TA 2014. Kesiapan regulasi, SDM, dan teknolog informasi menjadi pertimbangan dalam penilaian mengenai kesiapan penerapan SAP Akrual di TA 2014. Termasuk dalam pertimbangan tersebut adalah resiko, yakni resiko kegagalan penerapan yang berakibat pada penurunan opini. Untuk menghindari resiko tersebut, dipilih strategi penerapan secara paralel. Yakni, pada TA 2014 diterapkan dua basis akuntansi sekaligus: basis kas menuju akrual dan basis akrual. Penerapan kedua basis akuntansi tersebut diatur dalam peraturan bupati. Ringkasnya, pada TA 2014 seluruh SKPD diharuskan menyusun dan menyajikan dua set laporan keuangan: satu set laporan keuangan dengan basis kas menuju akrual dan satu set laporan keuangan dengan basis akrual. Pada akhir tahun dilakukan eksaminasi oleh Inspektorat untuk menentukan laporan keuangan yang akan disampaikan ke BPK. Berdasarkan eksaminasi Inspektorat, laporan keuangan basis akrual dipilih sebagai LKPD yang disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan keuangan. Bagaimana Bapak melihat hubungan antara sumber daya manusia, komitmen, motivasi, budaya organisasi, dan perangkat pendukung terhadap penerapan sistem ini? Seluruh pekerjaan akuntansi dilaksanakan oleh manusia dengan memanfaatkan perangkat pendukung. Manusia punya keinginan, bisa dimotivasi sekaligus bisa mengalami demotivasi. Manusia juga hidup berdasarkan nilai-nilai yang membentuk budaya organisasi. Oleh karena itu, sangat penting membangun komitmen mereka yang terlibat dalam penerapan SAP Akrual. Dibutuhkan keyakinan dan komitmen yang kuat bahwa penerapan SAP Akrual adalah kebutuhan, bukan hanya sekadar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Keyakinan dan komitmen tersebut akan memberikan motivasi. Tapi komitmen dan motivasi tersebut hidup dalam lingkungan organisasi yang penuh dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi yang sehat, yang mendorong tumbuhnya nilai-nilai keutamaan juga harus dikembangkan. Keberhasilan menerapkan SAP Akrual tentu akan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya. Lalu bagaimana strategi yang dipergunakan agar penerapan SAP Akrual ini terus berlanjut di Pemkab Banyumas? Penerapan SAP Basis Akrual merupakan keniscayaan, selama tidak ada perubahan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengaturnya. Secara teoritis SAP Akrual berada pada tingkatan yang paling maju dalam penerapan akuntansi sehingga penerapan SAP Akrual harus dimotivasi oleh kebutuhan pemanfaatan informasi yang dihasilkannya. Perhatian harus lebih banyak diberikan pada upaya- upaya peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan infrastruktur sistem informasi. Sedapat mungkin peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan infrastruktur sistem informasi mengarah pada kemandirian. Dalam upaya peningkatan kompetensi SDM, Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat SDM melalui pengiriman studi lanjut melalui tugas belajar maupun ijin belajar dengan konsentrasi pendidikan akuntansi, keuangan serta teknologi informasi. Di samping itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis juga terus dianggarkan setiap tahun. Dalam pengembangan infrastruktur sistem informasi, kami berupaya agar SATRIA Keuangan yang telah dibangun bisa menjadi tunas bagi pengembangan aplikasi berikutnya yang terintegrasi, yang meliputi aset tetap, persediaan, pendapatan, Badan Layanan Umum Daerah. Penerapan SAP Akrual untuk pertama kalinya tidak mudah. Penerapan SAP Akrual memerlukan komitmen dari seluruh SKPD serta seluruh stakeholders. Membangun komitmen tersebut penting dan harus dilakukan secara terus- menerus. Sesudahnya, perlu dibangun semacam tim yang akan menjadi pelopor baik dalam perumusan kebijakan maupun penerapannya. Selanjutnya harus diselesaikan lebih dahulu pekerjaan-pekerjaan pada tahap awal seperti penyajian kembali (restatement), penyusunan perangkat peraturan berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi seperti menumpuk di awal penerapan SAP Akrual. Harus setahap demi setahap, seperti pekerjaan akuntansi yang harus dimulai dari yang paling kecil yakni jurnal, untuk dapat menyajikan laporan keuangan.[tim]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 46 K abupaten Banyumas berdiri pada tanggal 6 April 1582 atau bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriyah. Pembentukan Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 Km2 atau setara dengan 132.759,56 Ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Kabupaten Banyumas yang berada di kaki Gunung Slamet sebelah selatan ini berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Pemalang di sebelah utara, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen di sebelah timur, Kabupaten Cilacap di sebelah selatan, serta Kabupaten Cilacap dan Brebes di sebelah barat. Pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas terletak di Kota Purwokerto, yang terdiri atas 27 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 301 desa dan 30 kelurahan. Kabupaten Banyumas berada di jalur transportasi yang sangat strategis karena selain dilalui jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta-Bandung, juga dilalui jalan penghubung antara jalur selatan dengan jalur pantura Jateng serta jalur tengah Jateng antara Secang-Banyumas. Purwokerto juga berada di perlintasan jalur kereta api antara Yogyakarta-Jakarta dan termasuk dalam wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto. Sementara itu, penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2013 berjumlah 1.605.579 orang. Dengan luas Wilayah kabupaten Banyumas sekitar 1.328 kilomenter persegi yang didiami oleh 1.605.579 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 1.209 orang kilometer persegi. Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2008-2011 cenderung mengalami penurunan, tahun 2008 sebesar 22,93% menjadi 21,11% pada tahun 2011. Tetapi capaian tersebut masih diatas capaian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 16,21%. Dibandingkan kabupaten sekitar, Kabupaten Banyumas merupakan Sekilas Banyumas Kantor Bupati Banyumas/Istimewa SUCCESS STORY | BASIS AKRUAL
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 47 kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar ketiga setelah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Brebes. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,71 persen, meningkat sekitar 0,14 point dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang sebesar 5,97 persen (BPS Kabupaten Banyumas). Sekilas Keuangan Daerah Total pendapatan daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2,30 triliun, naik sebesar 13,30% (yoy) dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp2,03 triliun. Realisasi terbesar pada tahun 2014 terjadi pada pos pendapatan transfer, yang mencapai Rp1,82 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp435,6 miliar. Sementara itu, alokasi belanja terbesar digunakan untuk belanja operasi, yang mencapai Rp1,85 triliun serta belanja modal sebesar Rp360,1 miliar. Sementara itu, penyumbang terbesar PAD tahun 2014 berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp110,2 miliar, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp111,2 miliar. Disusul kemudian pendapatan dari restribusi daerah sebesar Rp43,8 miliar dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu sebesar Rp11,6 miliar. Dalam pos pendapatan transfer, alokasi terbesar didapatkan dari dana perimbangan sebesar Rp1,37 triliun, disusul kemudian pendapatan transfer pusat lainnya sebesar Rp320,3 miliar dan pendapatan transfer propinsi sebesar Rp129,5 miliar. Sejak tahun 2011 sampai 2014, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Khusus untuk LKPD TA 2014, pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.[Tim] Gunung Slamet
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 48 ANGGARAN | OTSUS PAPUA D alam APBNP 2015, pemerintah menetapkan besaran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat sebesar Rp7,06 triliun ditambah dana tambahan infrastruktur untuk Papua sebesar Rp2 triliun dan Papua Barat Rp500 miliar. Untuk tahun anggaran 2016, pemerintah menaikkan alokasi dana Otsus untuk dua provinsi itu menjadi Rp7,77 triliun. Pemerintah juga memberikan dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua Rp2,26 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp1,11 triliun. Total alokasi dana yang bersumber dari APBN tahun 2015 untuk Provinsi Papua sebesar Rp39,5 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp14,1 triliun. Besarnya Otsus yang telah dialokasikan sejak tahun 2002 (Papua Barat tahun 2009) kerap menjadi sorotan, baik oleh pemerintah pusat maupun kalangan masyarakat Papua. Karena itu, berbagai pihak mendorong efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana Otsus tersebut agar memiliki efek yang luas terhadap masa depan pembangunan di Papua. Dalam Seminar bertajuk “Efektivitas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat,” yang berlangsung di Sorong, 27 Agustus 2015, Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad menilai bahwa dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat hingga saat ini belum mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat yang antara lain terlihat dari kualitas pembangunan manusia. “Komitmen pemerintah memberikan perhatian total ke Papua dan Papua Barat adalah melaksanakan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008,” kata Fadel. Mantan Gubernur Gorontalo tersebut memaparkan bahwa pada tahun 2013, indeks pembangunan manusia (IPM) secara nasional mencapai 73,80 persen sementara dua provinsi itu di bawah angka tersebut. Papua 66,23 dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Barat), diorientasikan untuk membangun Tanah Papua yang lebih baik. Menilai Efektivitas Pengelolaan Dana Otsus Papua & Papua Barat foto/indonesiatimur.co
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 49 Papua Barat 70,62. Menurutnya, salah satu penyebab dana Otsus belum mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia adalah karena alokasi dana yang kurang memperhatikan lokus (lokasi) dan fokus sehingga tidak menghasilkan output dan outcome yang optimum. Selain itu juga karena kualitas perencanaan pembangunan yang belum bagus yang memunculkan persoalan dalam implementasi dan monitoring. “Juga karena faktor geografis, ketersediaan infrastruktur dan kualitas SDM aparatur,” katanya. Dalam kesempatan yang sama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, pihaknya menyiapkan kebijakan pemeriksaan yang bisa mengukur pengelolaan dan alokasi belanja negara atau belanja daerah dalam upaya mencapai indikator-indikator kemakmuran rakyat. Indikator kemakmuran rakyat itu meliputi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, IPM dan Gini Ratio (indikator kesejangan). BPK membuat kebijakan memprioritaskan pemeriksaan pada program atau bidang yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta lainnya yang langsung berkaitan dan dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu Anggota VI BPK Bahrullah Akbar yang membidangi pengawasan pengelolaan keuangan negara wilayah Indonesia Timur mengatakan efektifivitas penggunaan dan pengelolaan dana Otsus Papua hingga saat ini menjadi perhatian lembaganya. “Sebelum memberikan pendapat, BPK harus menghimpun banyak masukan sehingga pendapat BPK tidak salah,” katanya. Akselerasi Gubernur Papua Lucas Enembe mengatakan kebijakan Otsus merupakan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua. Selain urusan kesejahteraan, kebijakan Otsus Papua juga memuat kebijakan untuk menyelesaikan berbagai urusan politik, hak asasi manusia dan sumber daya alam. Ia menyebutkan efektivitas penggunaan dana otsus di provinsi itu dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten-kota seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat, afirmasi, keagamaan, kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi pertanian. Sementara itu Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi mengatakan Otsus dirancang sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan masyarakat. “Pemprov Papua Barat mengelola dana Otsus sejak 2008, yang telah direalisasikan hingga 2014 mencapai sekitar Rp8,6 triliun yang telah dimanfaatkan untuk rehabilitasi sarana kesehatan, kegiatan terkait ekononi kerakyatan, pendidikan, dan lainnya,” katanya. Ia menyebutkan ada sejumlah kendala merealisasikan dana otsus antara lain belum adanya dukungan peraturan daerah khusus (perdasus) dan peraturan daerah provinsi (perdasi) yang memadai. “Selain itu pertanggungjawaban oleh pemerintah kabupaten-kota yang tidak sesuai dengan ketentuan dari pusat, sistem teknologi informasi yang belum dimiliki secara merata, jaringan internet belum memadai sehingga harus dengan cara manual,” katanya. Dengan besarnya dana otsus yang disalurkan ke Papua dan Papua Barat, anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw meminta pemerintah pusat mengawasi secara intensif pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. “Penggunaan dana otonomi khusus oleh masing- masing kepala daerah di Papua dapat membuka peluang terjadinya korupsi,” kata Roberth Rouw. Disebutkan, dana alokasi khusus yang dikucurkan ke dua provinsi di Papua cukup besar sementara landasan hukum pengelolaannya belum jelas. “Mekanisme pendistribusian dana serta pertanggungjawabannya juga belum jelas sehingga pengawasan oleh pemerintah pusat harus dilakukan secara intensif,” katanya.[Tim] foto/istimewa
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 50 ANGGARAN | OTSUS PAPUA
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 51
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 52 P engelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat juga menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan Forum Group Discussion di Jakarta pada (7/7), menjelaskan peranan kementeriannya dalam pengelolaan dana Otsus ini. Pertama, Kemendagri berperan menyusun dasar hukum pengelolaan dana Otsus, kedua memastikan ketepatan waktu penetapan Perda APBD, ketiga memastikan kualitas pendapatan APBD, keempat memastikan kualitas belanja APBD (Postur APBD), kelima pembiayaan APBD dan kelima data dana Otsus. Sebagaimana dipahami, dasar hukum pengelolaan dana Otsus tertuang di dalam UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah dengan UU 35/2008 tentang Penetapan Perpu 1/2008 tentang Perubahan atas UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. “Instrumen evaluasi APBD atau indikator pengelolaan keuangan daerah mengacu pada 7 hal, yaitu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; tidak bertentangan dengan kepentingan umum; efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemanfataan; ketepatan waktu penetapan Perda APBD; kualitas Pendapatan APBD (Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan); kualitas belanja APBD (Postur APBD); dan kualitas Pertanggungjawaban APBD,” terang Tjahjo dalam pemaparannya. Sementara itu, sesuai dengan Pasal 34 UU 21 Tahun 2001, sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) Penerimaan Provinsi dalam rangka Otsus, (4) Pinjaman Daerah dan (5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU 21/2001, dalam rangka Otsus juga diberikan tambahan dana antara lain Dana Otsus Sebesar 2% dari Total DAU Nasional “terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan,” tegas Mendagri. Selain itu, ditambah dana tambahan infrastruktur yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Papua Barat dan tambahan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam yang bersumber dari pertambangan minyak bumi (55%) dan pertambangan gas alam (40%). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Otsus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan hal-hal mendasar dalam kebijakan dana Otsus ini. Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi memaparkan 4 (empat) prinsip dalam pengelolaan dana Otsus. Pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat dan penerapannya SERIUS KELOLA DANA OTSUS Dalam rangka Otsus juga diberikan tambahan dana antara lain Dana Otsus Sebesar 2% dari Total DAU Nasional terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. ANGGARAN | OTSUS PAPUA
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 53 dilakukan dengan kekhususan. Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berciri partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan sampai pengawasan melalui pelibatan wakil adat, agama dan kaum perempuan, pemenuhan kebutuhan dasar Rakyat Asli Papua, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Keempat, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural rakyat Papua. Dalam kerangka tersebut, BPK sesuai dengan tugas dan kewenangannya merumuskan tujuan pemeriksaan dana Otsus, yaitu apakah Sistem pengendalian intern (SPI) dirancang dan dilaksanakan secara memadai? Apakah kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur atas pengelolaan dana Otsus sesuai dengan ketentuan dan per-UU yang berlaku? Dana otsus tepat jumlah, tepat waktu dan tepat rekening? Apakah penggunaan dan pertanggungjawaban dana Otsus telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan per-UU yang berlaku? Dan apakah masih terdapat temuan-temuan yang berulang dan belum ditindaklanjuti pada tahun sebelumnya?. “BPK masih menemukan indikasi-indikasi misalnya dalam aspek keuangan, belum ada acuan yang jelas dalam pengelolaan dana otsus, penggunaan dana otsus masih belum optimal dan pengaturan masalah pembagian dana otsus yang didistribusikan pemintah provinsi kepada tiap kabupaten masih belum jelas pengaturannya,” terang Eddy. Sementara itu, tugas lembaga khusus dalam kaitannya dengan pengelolaan dana Otsus juga terlihat belum bekerja maksimal. Sebut saja misalnya, kinerja DPR Provinsi belum optimal, sibuk dengan ranahnya sehingga proteksi terhadap masyarakat asli Papua masih terabaikan. Dan, keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) masih mencari bentuk atau pola baku. Tujuan MRP ini diharapkan menjadi lembaga kultural, namun dalam pelaksanaannya masih berada di ranah politik. Secara lebih terperinci, Eddy menjelaskan temuan umum terkait pengelolaan dana Otsus mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Dalam perencanaan, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan antara lain (1) pengelolaan dana Otsus belum didukung dengan perangkat peraturan yang memadai; (2) alokasi dana Otsus untuk bidang pendidikan dan kesehatan belum sesuai ketentuan; (3) belum ada rencana induk Percepatan Pembangunan Pemanfaatan Dana Otsus Secara Berkesinambungan. Kemudian dalam pelaksanaan, masih ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) kegiatan fiktif; (2) kelebihan pembayaran atas kekurangan volume atau pembayaran tidak sesuai ketentuan; (3) pengelolaan rekening dana Otsus tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya; (4) denda keterlambatan; (5) pemahalan harga; (6) proses pengadaan tidak sesuai ketentuan; (7) penggunaan dana Otsus tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan; (8) kegiatan yang didanai dari dana Otsus terlambat/terhambat; dan (9) pemotongan dana Otsus. Dalam pertanggungjawaban, masih terdapat 4 (empat) hal yang menjadi temuan, misalnya sisa dana Otsus di bendahara pengeluaran terlambat disetor/tidak disetorkan ke kas daerah/ negara, pertanggungjawaban (pengeluaran) tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan valid, aset hasil pengadaan barang tidak dimanfaatkan (pemborosan) dan belanja bantuan belum dicatat oleh pemerintah daerah penerima bantuan. Selanjutnya dalam evaluasi, ditemukan belum dilaksanakan evaluasi kinerja dan monitoring komprehensif terhadap pelaksanaan program/kegiatan Otsus dan rekomendasi BPK RI belum tuntas ditindaklanjuti. Karena itu, BPK merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk perbaikan penyelenggaraan dana Otsus Papua dan Papua Barat. “Dalam jangka pendek, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya aparatur pengelola, kemudian diselenggarakan program pendampingan dari pemerintah pusat, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Otsus setiap tahun,” jelas Anggota III BPK tersebut. Untuk jangka menengah, perlu adanya percepatan penetapan peraturan pemerintah terkait percepatan penerbitan Perda Khusus (Perdasus) dan Perda Provinsi (Perdasi). Dan, untuk jangka panjang perlu dilakukan perbaikan kebijakan Otonomi Khusus.[tim]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 54 ANGGARAN | PAJAK P emerintahan Joko Widodo menetapkan besaran target penerimaan pajak lebih tinggi 23 persen dari tahun sebelumnya. Tekanan perlambatan ekonomi global menjadi hambatan besar realisasi pencapaian hal tersebut. Perlambatan ekonomi Cina dan spekulasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat (Fed’s rate) menjadi masalah besar perekonomian negara-negara di dunia. Sebab, selain mengganggu pertumbuhan ekonomi, dua hal yang membuat ekspor dan perdagangan sebagian besar negara menurun tersebut praktis mempengaruhi kemampuan penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apalagi, di dalam negeri, pemerintahan Joko Widodo memang terlampau optimistis. Bukan hanya produk domestik bruto (PDB) yang dipatok tumbuh 5,7 persen, angka penerimaan pajak pun ditargetkan mencapai Rp1.295 triliun, meningkat hampir 23 persen dari pencapaian tahun sebelumnya. Kendati demikian, pemerintahan Jokowi memiliki rencana dan strategi untuk mencapai hal tersebut. Lewat Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, pemerintah mengaku punya segudang cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Satu di antaranya yang cukup populer adalah kebijakan sunset policy jilid II-kebijakan pemberian fasilitas perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi perpapajakan. Sayang, sebagaimana diketahui, hingga 31 Agustus 2015, total realisasi penerimaan pajak masih melenceng dari target. Angka pada bulan ke delapan yang diketahui baru mencapai jumlah Rp598,270 triliun itu, hanya memenuhi 46,22 persen jumlah target sebesar Rp1.294,358 triliun. Tekanan Perlambatan Ekonomi Salah satu prinsip utama pengenaan pajak adalah kemampuan untuk membayar didasarkan pada tingkat kemakmuran masyarakat. Ukurannya, tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan atau pengeluaran konsumsi individu. Sehingga semakin tinggi kemampuan individu untuk membayar pajak maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka semakin kecil pula beban pajak yang ditanggungnya. Perlambatan ekonomi global praktis mempengaruhi kemampuan membayar pajak. Sebab, dengan laju perekonomian yang melambat, potensi pendapatan masyarakat tentu bakal berkurang. Tingkat permintaan menjadi turun, aktivitas produksi pun jadi lebih rendah. Sampai akhir Agustus, capaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor tercatat mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 12,15 persen atau hanya senilai Rp85,487 triliun di banding tahun sebelumnya yang mampu mencapai jumlah Rp97,310 triliun. Pun, demikian, PPN Dalam Negeri yang berjumlah Rp142,814 triliun tumbuh melambat dari tahun sebelumnya. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Impor bahkan turun sebesar 24,46 persen menjadi hanya Rp2,984 triliun, sementara PPnBM Dalam Negeri ikut terkoreksi 16,19 persen atau hanya berjumlah Rp5,758 triliun. Harga minyak dunia yang turun ke bawah level US$ 50 juga berimbas pada Pajak Penghasilan sektor Minyak dan Gas (PPh Migas). Target PPh Migas dilaporkan jatuh 39,41 persen hanya mencapai jumlah Rp36,015 triliun. Persentase tersebut jauh lebih baik dari target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melorot 45,18 persen menjadi Rp662,67 miliar. Empat Cara Meningkatnya target penerimaan pajak 2015 sebanyak 22,31 persen dari periode sebelumnya membuat lembaga Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mempersiapkan berbagai cara untuk memenuhi hal tersebut. Sejak dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak pada awal Februari lalu, Sigit Priadi Pramudito mengaku akan terus melanjutkan langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya. Ditjen Pajak pun tak mau menaikkan tarif pajak sebagai cara utama menaikkan target pajak. Lembaga pengumpul pajak tersebut memilih “extra effort” melalui tindakan pengawasan maupun tindakan penegakan hukum Wajib Pajak untuk mencapai target pajak sebesar Rp1.295 triliun. Salah satu bentuknya, pencanangan tahun ini sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Program ini dimaksudkan untuk menjangkau EMPAT CARA NAIKKAN PUNDI NEGARA
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 55 kelompok Orang Pribadi atau Badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak yang terdaftar yang telah menyampaikan SPT namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Wajib Pajak diberikan kesempatan seluas- luasnya untuk melakukan pembetulan SPT beberapa tahun ke depan, dan kepadanya diberikan penghapusan sanksi administrasi. Untuk memulainya, pada 13 Februari 2015 lalu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan no. 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang berlaku pada tanggal yang sama. Dengan diterbitkannya peraturan ini, Wajib Pajak diharapkan secara sukarela mengungkapkan ketidakbenaran pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembetulan Surat Pemberitahunan Pajak (SPT) dan menyetorkan pajak yang masih kurang dibayar ke Kas Negara. Bila berjalan sesuai harapan, angka penerimaan pajak praktis juga akan mengalami peningkatan. Tujuh tahun lampau, kebijakan yang populer dengan sebutan Sunset Policy jilid II itu memang mujarab mendorong peningkatan penerimaan pajak. Cuma, perbedaanya, kalau di masa lalu, Ditjen Pajak hanya menerima begitu saja pembetulan SPT yang dilakukan Wajib Pajak, saat ini lembaga penarik pajak itu juga akan melakukan pemeriksaan silang dengan data yang dimilikinya. Cara kedua yang ditempuh Ditjen Pajak adalah dengan menyediakan layanan perpajakan yang berbentuk elektronik dan bersifat online seperti e-Reg, e-SPT, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Dengan aplikasi yang dibuat ini diharapkan calon wajib pajak dapat mendaftarkan dirinya secara online dan wajib pajak dapat membayar pajak dan melaporkan SPT nya juga secara online. Tentu, selain memberi kemudahan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak, Ditjen Pajak pun dipermudah untuk memonitor kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Khusus e-Faktur, per 1 Juli 2015 kemarin, layanan ini wajib digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali. Layanan yang diklaim akan mengurangi tindakan pemalsuan faktur pajak tersebut, praktis akan mendorong peningkatan penerimaan negara. Yang ketiga, tentu perluasan objek pajak. Langkah ekstensifikasi perpajakan tersebut dilakukan untuk memperbesar ruang penerimaan pajak, terutama pada jenis pajak penghasilan (PPh). Setidaknya, hingga saat ini, sudah terdaftar tiga objek PPh yang diperluas yakni penjualan barang yang sangat mewah, barang tambang yang diekspor, dan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23. Khusus untuk objek PPh yang terakhir, 6 Agustus lalu, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan no. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa lain yang menjadi objek PPh Pasal 23. Peraturan menteri keuangan yang akan berlaku mulai tanggal 26 September 2015 ini akan menyebut jenis jasa baru yang dikenakan PPh Pasal 23 seperti jasa sedot septic tank, jasa pemeliharaan kolam, jasa dekorasi, jasa pengelolaan penitipan anak dan lainnya. Menurut riset Pusat Studi Keuangan Negara, (Pusaka Negara), peraturan ini memang bakal menjadi alternatif pemungutan penerimaan pajak. Namun demikian, karena beberapa jasa tersebut lebih banyak dilakukan oleh pengusaha kecil di mana pajak atas penghasilan yang diterimanya telah dikenakan PPh Final sebesar 1% (satu persen), peraturan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merugikan masyarakat. Cara yang keempat atau yang terakhir menggenjot penerimaan negara adalah dengan meningkatkan pengawasan/pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak. Sebab, lantaran masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian Wajib Pajak, aktivitas kewajiban perpajakan sering kali masih setengah hati. Upaya pemerintah mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan beberapa sektor usaha unggulan seperti pertambangan, manufaktur, perdagangan, konstruksi dan jasa keuangan tentu saja berpotensi menambah penerimaan pajak. Pasalnya, hanya pada lima sektor usaha tersebut, nilai uang yang berputar memang relatif besar. Menuju pergantian tahun, pemerintah cuma punya waktu 3 (Tiga) bulan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara untuk mencapai target penerimaan pajak yang dipatok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015. Sebab, dengan realisasi pajak yang baru sebesar 46,22 persen tersebut, pemerintah tampaknya membutuhkan kerja keras yang lebih besar untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. [tim]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 56 PENDAHULUAN Kesejahteraan rakyat merupakan amanat Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang perlu terus diperjuangkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, di antaranya adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu hasil reformasi sektor publik, di mana tuntutan demokratisasi menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara. Dengan diterapkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang SISPENAS & UU No17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka diperkenalkan sistem anggaran baru berupa anggaran terpadu (unified budget), anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting),dan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure). Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome), sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya (Sancoko, Tjik AS, Madjid, Sumini, Triatmoko: 2008, p.5). Salah satu aspek yang paling sulit dalam penganggaran berbasis kinerja adalah mendefinisikan target kinerja instansi yang dapat diukur secara handal dan teratur, atau terdapatnya kendala perumusan alat ukur/parameter kinerja. Dalam sistem anggaran berbasis kinerja dilakukan pengukuran kinerja bukan hanya laporan keuangan. Sebab, pengukuran kinerja menggunakan konsep 3E (efisiensi, efektif,dan ekonomis). Kinerja setiap progam/kegiatan tidak semuanya dapat diukur dengan ukuran kuantitatif (dalam satuan moneter atau satuan lain) (Suprasto: 2006, p. 280). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja tidak terlepas dari Sistem Manajemen Kinerja. Tujuan akhir dari sistem komprehensif manajemen kinerja adalah menampilkan sistem yang sepadan antara biaya dan aktivitas, mengukur kinerja dari aktivitas, pengembangan standar kinerja serta tingkat kinerja dengan standar yang disepakati, melalui cara menghubungkan informasi kinerja ke dalam proses anggaran dan pengalokasian sumber daya. (Diamond. Jack: 2005, p.20). Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, kita tidak akan terlepas dari persoalan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan REGULASI | DANA HIBAH Rekonstruksi Pengaturan DANA HIBAH “Masyarakat adil dan makmur, cita-cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang telah berjuang dan berkorban berpuluh-puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur tujuan terakhir dari revolusi kita. (Pidato tertulis Presiden Soekarno pada Konferensi Besar GMNI, di Kaliurang, 17 Februari, 1959) foto: Aprilia
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 57 Dalam konteks pengelolaan dana hibah dan bansos, masalah yang kerap muncul misalnya, penerima hibah dan bansos tidak tepat sasaran, adanya implikasi hukum, intervensi politik lokal, dan adanya masukan pengaturan oleh KPK, sehingga muncul wacana untuk mengurangi hibah dan bansos, bahkan untuk menghilangkan hibah dan bansos di Daerah, hal ini perlu perlu dilakukan pengkajian. Sebab itu, perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan hibah dan bansos dengan 3 (tiga) kriteria: kebijakan, kelembagaan dan implementasi. Sejauh ini evaluasi masih cenderung dengan memperbaiki dan merevisi “kebijakan”, misalnya pengaturan hibah bansos di Permendagri 13/06 jo. Permendagri 59/2007, Permendagri 32/2011 jo. Permendagri 39/2012, hingga terbitnya Pasal 298 ayat (4) dan (5) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan, untuk kelembagaan dan implementasi kurang mendapat perhatian. Sehingga lebih terkesan, ketika hibah dan bansos di tingkat implementasi kurang berhasil, maka kebijakannya yang harus diubah. PERSOALAN 1. Apakah penganggaran hibah dan bansos dalam mekanisme anggaran berbasis kinerja (UU 17/2003) bertentangan dengan tujuan pembentukan negara dan pemerintah daerah (terciptanya masyarakat yang sejahtera). 2. Apakah anggaran berbasis kinerja itu “cara” atau “tujuan” pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan sosial maupun politik di masa yang akan datang. Menurut Revrisond Baswir, dalam pengantar buku Membangun Perekonomian Rakyat, terdapat tiga sumber kemiskinan: Struktural, kultural dan natural. (Gunawan S: 2011) Berdasarkan gambar 1 di atas, bahwa masing-masing jenis kemiskinan, pada dasarnya dapat didanai dari Program/Kegiatan Belanja Langsung, namun jika dicermati, akan terlihat bahwa jenis kemiskinan natural lebih sesuai jika didanai dari program bantuan sosial yang berasal dari jenis belanja bantuan sosial, begitu juga kemiskinan kultural akan lebih sesuai jika didanai dari program hibah yang berasal jenis belanja Hibah maupun kegiatan hibah barang (BL) dan program Subsidi. Selain masalah kemiskinan, masalah lainnya yang selalu ada adalah persoalan kesenjangan ekonomi, baik dalam bentuk kesenjangan antar sektor, kesenjangan antar daerah, maupun kesenjangan dalam pemilikan usaha. (Gunawan S: 2011, p. 14). Kesenjangan antar daerah dapat dikurangi dengan memberikan bantuan keuangan. Memperhatikan gambar 2 dan 3 dapat dijelaskan: 1. Klaster 1: Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis rumah tangga), program kegiatan yang sesuai adalah beasiswa miskin, jamkesmas, jamkesda, raskin, Program Keluarga Harapan/PKH, jamsos masyarakat dll. Perlu dicermati adalah sumber pendanaan yang berasal dari APBD, apakah akan melalui program kegiatan atau program bantuan sosial. Jika dengan program bantuan sosial, apakah akan dilaksanakan dengan Jenis Belanja Bantuan Sosial atau program/kegiatan (Belanja Langsung)? Apakah semua harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri? Tanpa melibatkan masyarakat? 2. Klaster 2: Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis Kelompok Masyarakat/Ormas), misalnya program pengembangan agribisnis padi, sapi, jagung dan rumput laut/PIJAR, PNPM, Lumbung Pangan, Lumbung Bersaing, kelompok masyarakat yang peduli terhadap kemajuan daerah melalui pariwisata/pemberdayaan POKDARWIS, pemberdayaan TKI. Terkait dengan sumber pendanaan yang dari APBD, yang paling sesuai adalah dengan program Hibah, baik berupa uang maupun berupa barang. Meskipun bisa juga hanya dengan program/kegiatan (Belanja Langsung) yang dilaksanakan oleh Pemda, tetapi hal ini menjadi kurang optimal. 3. Klaster 3: Pengembangan Usaha (Berbasis Unit Usaha), misalnya dengan program KUR, wirausaha baru, industri kerajinan, industri olahan, industri kreatif, koperasi berkualitas. Terkait dengan sumber pendanaan yang dari APBD, yang sesuai adalah dengan mekanisme Subsidi. 4. Klaster 4: Program Pendukung Lainnya, merupakan program wajib dan pilihan yang sifatnya umum dan menyeluruh untuk semua masyarakat. Seperti Program air bersih & irigasi, Program Infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi, Program biogas kotoran ternak, Perluasan jangkauan layanan listrik dll.
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 58 dalam mencapai tujuan negara/daerah. 3. Apakah dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja, sudahmampu memenuhi tujuan negara/daerah. Apakah fungsi negara/daerah selalu dapat “hadir” dalam kebutuhan masyarakat dengan anggaran berbasis kinerja. 4. Di mana permasalahan utama pengelolaan hibah dan bansos jika dilihat dari sisi kebijakan, kelembagaan dan implementasi, khususnya pasca terbitnya Pasal 298 ayat (4) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. PRA-ANGGAPAN 1. Sejak ditetapkannya UU 17/2003 dan PP 58/2005, Permendagri 13/2006 mekanisme penganggaran APBD menjadi berbasis kinerja; dan karena Belanja hibah ada di Belanja Tidak Langsung (BTL) sehingga sebagian mengartikan hibah dan bansos tidak termasuk berbasis kinerja, dan juga hibah dan bansos sering dimaknai sebagai charity, bukan sebagai cara dalam pengentasan kemiskinan; 2. Adanya kecenderungan kepentingan politik lokal dalam pelaksanaan hibah dan bansos; 3. Adanya implikasi hukum dalam pengelolaan hibah dan bansos. 4. Pasal 298 ayat (4) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 5. Pemerintahan Daerah semakin mempersulit pelaksanaan hibah dan bansos. FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI 1. Seiring waktu pengelolaan APBD dalam kebijakan hibah bansos semakin rigid dan detail. Hal ini bisa dilihat pengaturan hibah dan bansos pada Permendari 13/06, Permendagri 21/2011, Permendagri 32/2011 jo. Permendagri 39/2012; 2. Penerima hibah bansos masih sering tidak tepat sasaran; 3. Pengelolaan hibah bansos cenderung dipengaruhi oleh politik lokal. Hal terbukti dengan meningkatnya alokasi hibah dan bansos menjelang Pemilukada dan Pemilihan legislatif; 4. KPK meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. Hal itu tertuang dalam surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri. 5. Penggunaan hibah dan bansos di Bali banyak memberikan manfaat sosial budaya dan keagamaan pada masyarakat Bali; 6. Perlakuan pengaturan hibah dan bansos di Papua harus diatur berbeda dengan daerah lain, karena bantuan kemasyarakat telah menjadi bagian kultur bagi masyarakat papua dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi sosial mereka. (Disampaikan oleh Anggota BPK DR. Rizal Djalil dalam seminar di Universitas Padjajaran, Bandung) 7. Pasal 298 ayat (4) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berakibat pada kekhawatiran pengelola hibah, sehingga di tahun 2015 ini sedikit sekali pelaksanaan belanja hibah di APBD. ANALISIS Pasal 23 (1)UUD NRI 1945 menyatakan APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan Umum UU 17/2003 menyatakan sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,distribusi, dan stabilisasi. (Ps 3 (4) UU 17/2003 dan Pasal. 16(3) PP 58/2005). Pasal 167 ayat (3)UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Belanja daerah mempertimbangkan beberapa instrumen pendukung, berupa: analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat (2) PP No. 58/2005 menyatakan Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Perlu dicermati bahwa perubahan UU 32/2004 ternyata tidak mengatur terkait tolok ukur kinerja. Pasal 298 ayat (3), (4) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan: 1. ayat (3): Belanja Daerah untuk pendanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. ayat (4): Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. ayat (5): Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Permendagri 32/2011 menyatakan pada: 1. Ayat (1) angka 14: Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 2. Pasal 1 ayat (1) angka 15: Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. REGULASI | DANA HIBAH
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 59 3. Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3): Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 4. Pasal 4 ayat (4): Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan penerima hibah. 5. Pasal 6 ayat (4): Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. 6. Pasal 6 ayat (5): Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaturan anggaran berbasis kinerjas hanya “alat” dalam mencapai tujuan negara yaitu terwujudnya kesejahteraan. Sehingga dikotomi belanja menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) tidak relavan, ketika diartikan bahwa BTL tidak berbasis kinerja dan juga tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) PP No. 58/2005. 2. Program Hibah dan Bansos tetap diperlukan sebagai sumber pendanaan yang paling sesuai untuk program pada klaster 1 Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis rumah tangga) dan klaster 2 Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis Kelompok Masyarakat/Ormas). (Gambar 2 dan 3) 3. Program Hibah dan Bansos masih tetap diperlukan sebagai sumber pendanaan yang paling sesuai untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang berasal dari jenis natural dan kultural. (Gambar 1) 4. Setelah terbitnya Permendagri 32/2011 jo. Permendagri 39/2012 maka kebijakan hibah dan bansos sudah cukup memadai. Namun kebijakan ini mengalami perubahan yang luar biasa sejak terbitnya Pasal 298 ayat (4) dan (5) UU 23/2014. 5. Pasal 298 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 akan berakibat sulitnya pendanaan program hibah dan bansos, sehingga akan mengganggu penyelenggaran pemerintahan daerah terkait pelaksanaan program pada klaster 1 dan klaster 2. Pasal 298 ayat (4) ini mereduksi makna tujuan belanja hibah dan bansos, menjadi sekedar teknis (cara) penganggaran belanja hibah dan bansos. 6. Terkait Pasal 298 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014, meskipun Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran Nomor 900/4626/SJ tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi hingga saat ini surat edaran tersebut belum menjawab permasalahan yang terjadi ditingkat masyarakat, terbitnya surat edaran ini justru menjadikan kebingungan diantara pengelola hibah di Daerah. 7. Semakin ketat dan rigid pengaturan hibah dan bansos, serta berkurangnya pendanaan hibah dan bansos akan mempersulit pembinaan kepada kelompok masyarakat dan ormas, sehingga sangat mungkin akan menghilangkan nilai- nilai luhur yang ada di masyarakat. KESIMPULAN & SARAN Dari ketiga aspek penilaian diatas yaitu kebijakan, kelembagaan dan implementasi, beberapa hal yang sebaiknya diperbaiki, sehingga pelaksanaan hibah dan bansos mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, yaitu: 1. Aspek kebijakan: 1) Untuk mempertajam pengukuran penganggaran berbasis kinerja hingga ke program kegiatan hibah dan bansos. Misalnya dengan melakukan revisi Permendagri 13/2006 tanpa dikotomi antara BTL dan BL, 2) Memperjelas Pasal 298 ayat (5) huruf d UU No. 23 Tahun 2014, tidak cukup dengan hanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, tetapi melalui revisi UU No. 23 Tahun 2014, 3) menghapus pasal 298 ayat (4) UU 23/2014. 2. Aspek Kelembagaan: dengan memperkuat kelembagaan pengelola hibah di Daerah, khususnya perangkat daerah yang terkait langsung seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pengelola Keuangan, Dinas Kesbangpol sebagai pembina ormas dan juga penguatan kelembagaan penerima hibah, khususnya terhadap penguatan kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 3. Aspek Implementasi: perlu dilakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan hibah dan bansos, sehingga sesuai dengan semangat dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya: memberikan penjelasan kepada shareholder terkait pengelolaan hibah dan bansos, dengan menegaskan bahwa hibah merupakan cara Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis Kelompok Masyarakat/Ormas) dan bansos bukan sekedar charity tetapi program untuk Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis rumah tangga).[tim] Daftar Pustaka: Sancoko, B., Tjik, D., Madjid, N., Sumini., Triatmoko, H.(2008). Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Suprasto, B. (2006). “Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja”. Buletin Studi Ekonomi Vol.3:270-281. Gunawan S, (2011) Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka Pelajar UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, berserta revisinya Permendagri32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Permendagri39/2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 60 B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10). Dalam pemeriksaanya, BPK menemukan 10.154 temuan yang merupakan hasil dari pemeriksaan atas 666 objek yang terdiri atas 117 objek pada pemerintah pusat, 518 objek pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 objek BUMN dan badan lainnya. Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014, BPK memeriksa 504 entitas (93,51%) LKPD dari 539 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK). Pemeriksaan LKPD tersebut meliputi pemeriksaan atas 34 LK Pemerintah Provinsi, 379 LK Pemerintah Kabupaten, dan 91 LK Pemerintah Kota. Dengan demikian, terdapat 35 LKPD yang terlambat disampaikan untuk diperiksa BPK. Dari 504 LKPD yang telah diperiksa pada semester I tahun 2015, terdapat 12 LKPD dari daerah pemekaran yang baru kali pertama disusun. Ke-12 daerah pemekaran itu adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Selain itu, terdapat 3 pemerintah daerah pemekaran yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yaitu Kabupaten Malaka, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari pemeriksaan 504 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 251 (49,80%) LKPD, termasuk LKPD Provinsi Kalimantan Utara yang baru kali pertama menyusun LK, opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD. Capaian LKPD ini di bawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014. BPK menambahkan paragraf penjelasan terhadap LK pemda dengan opini WTP antara lain terkait dengan penyimpangan SAP yang tidak material atas penyajian akun-akun dalam laporan keuangan dan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual untuk yang pertama kali. Dari 230 LKPD yang memperoleh opini WDP, 4 di antaranya merupakan daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan, yaitu Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara), serta Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat). Dari 19 LKPD yang memperoleh opini TMP, 6 di antaranya merupakan daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan, yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah). Perincian opini LKPD selengkapnya disajikan pada Lampiran C.1. Secara keseluruhan, pada semester I tahun 2014 pemerintah provinsi memiliki persentase LKPD yang memperoleh opini WTP paling tinggi, yaitu 76,47% dibandingkan dengan pemerintah kota dan kabupaten, yaitu 63,21% dan 44,38%. Berdasarkan tingkat pemerintahan,terjadi peningkatan opini WTP dari tahun sebelumnya. Pada pemerintah provinsi, terjadi peningkatan PENCAPAIAN LKPD DI BAWAH TARGET Target RPJMN 2010-2014 menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (SAP Akrual) mulai tahun 2015 menjadi tantangan tersendiri bagi pencapaian opini WTP. AUDIT
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 61 opini WTP dari 48,48% ke 76,47%, untuk pemerintah kabupaten terjadi peningkatan dari 26,38% ke 44,38%, dan untuk pemerintah kota terjadi peningkatan dari 37,63% ke 63,21%. Perkembangan opini pada 504 LKPD 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Tabel 2.2). Hal tersebut ditunjukkan adanya kenaikan opini pada 130 LKPD atau sebesar 25,79%. Sebanyak 104 LKPD mengalami kenaikan dari WDP menjadi WTP, dan sebanyak 26 LKPD mengalami kenaikan opini dari TW atau TMP menjadi WDP atau WTP. Meski terjadi kenaikan opini LKPD sebesar 25,79%, terdapat 20 LKPD (3,97% dari total LKPD yang diperiksa) memperoleh penurunan opini. Pada saat yang sama, persentase opini WDP mengalami penurunan dari 59,35% menjadi 45,64%. Penurunan juga terjadi pada jumlah LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP (Grafik 2.1) Penurunan opini LKPD yang terjadi antara lain dari WTP menjadi WDP pada 12 LKPD, yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kota Padang Panjang (Sumatera Barat), Kabupaten Lebong dan Kabupaten Muko-Muko (Bengkulu), Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah (Kepulauan Bangka Belitung), Kota Semarang (Jawa Tengah), Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Probolinggo (Jawa Timur). Sementara itu, terdapat 5 LKPD yang mengalami penurunan opini dari WDP ke TMP, yaitu Kabupaten Batu- Bara (Sumatera Utara), Kabupaten Bangka Selatan (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Subang (Jawa Barat), Kabupaten Pandeglang (Banten), dan Kabupaten Yahukimo (Papua). Dua entitas yang mengalami penurunan opini dari WDP ke TW yaitu Kabupaten Seluma (Bengkulu) dan Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung). Pada umumnya penurunan opini disebabkan entitas tidak menerapkan SAP seperti tahun sebelumnya. Ketidaksesuaian dengan SAP tersebut antara lain meliputi penyajian aset dan belanja yang tidak didukung dengan bukti. Sistem Pengendalian Intern Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 5.978 permasalahan SPI. Permasalahan SPI tersebut meliputi 2.222 (37,17%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.598 (43,46%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.158 (19,37%) kelemahan struktur pengendalian intern (Grafik 2.2). Secara umum, permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja. Permasalahan itu terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurang berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait, serta adanya kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan. Penyebab lainnya, pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP yang formal, kurang cermat dalam melakukan
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 62 perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, tidak segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaan BMD yang digunakan dalam rangka penerapan sistem pencatatan berbasis akrual, keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual, dan belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya. Atas permasalahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku dan pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP yang formal, dan berkoordinasi dengan pihak pengembang aplikasi untuk segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaaan BMD, membuat SOP yang mengatur tahap- tahap persiapan penerapan SAP akrual, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya. Kepatuhan terhadap Peraturan Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 5.993 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan senilai Rp3,20 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.638 permasalahan berdampak finansial yang meliputi 2.422 (40,41%) kerugian daerah senilai Rp1,42 triliun, 324 (5,41%) potensi kerugian daerah senilai Rp1,41 triliun, dan 892 (14,88%) kekurangan penerimaan senilai Rp373,70 miliar. Selain itu, terdapat 2.355 (39,30%) kelemahan administrasi (Grafik 2.3). Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp289,04 miliar, terdiri atas kerugian daerah Rp250,51 miliar, potensi kerugian daerah Rp9,22 miliar dan kekurangan penerimaan Rp29,30 miliar. Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak finansial berdasarkan tingkat pemerintahan daerah disajikan pada Grafik 2.4. Kerugian Daerah Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah meliputi 2.422 permasalahan senilai Rp1,42 triliun pada 473 pemerintah daerah. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa. Permasalahan tersebut umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang AUDIT
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 63 berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta sengaja tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar kepala daerah memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah. Potensi Kerugian Daerah Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp1,41 triliun pada 217 pemerintah daerah. Permasalahan potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset, serta belum tepat menerapkan kebijakan jaminan reklamasi. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Aset Tetap dan Piutang. Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. BPK juga merekomendasikan kepala daerah agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyelesaikan sengketa lahan, serta meminta jaminan reklamasi. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pejabat terkait atau pihak- pihak yang bertanggung jawab agar mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah, dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkannya agar menyetor ke kas daerah. Kerugian Penerimaan Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 892 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp373,70 miliar pada 394 pemerintah daerah. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan pada LKPD. Permasalahan kekurangan penerimaan umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang memahami tupoksi, kurang aktif dalam melakukan upaya-upaya percepatan pekerjaan, tidak tegas dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak/retribusi, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. BPK juga merekomendasikan kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan. Penyimpangan Administrasi Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada 504 pemerintah daerah menemukan 2.355 permasalahan penyimpangan administrasi. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi itu banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Permasalahan tersebut terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola BMD, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada kepala daerah untuk memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.[tim]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 64 P ertanyaan-pertanyaan tersebut sering dikemukakan oleh beberapa elemen masyarakat. Inti dari pertanyaan tersebut adalah, apa peran audit terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia? Pertanyaan ini secara tidak langsung juga diarahkan kepada lembaga negara yang melaksanakan fungsi auditif yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya kesejahteraan umum seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu UUD 1945 pasal 23 ayat (1) berbunyi: “anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam pasal ini secara eksplisit disebutkan bahwa ada dua pilar bagi tercapainya kemakmukmuran rakyat melalui pengelolaan keuangan yang terbuka (transparan) dan bertanggung jawab (akuntabel). Kesejahteraan sosial menurut Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemakmuran dalam sudut pandang ekonomi didefinisikan sebagai kondisi dalam siklus ekonomi tercapainya tingkat pengangguran yang relatif rendah, pendapatan tinggi yang merata, serta tingginya kemampuan daya beli (jika tingkat inflasi dijaga dalam kondisi yang rendah). Sedangkan kesejahteraan menurut ekonomi merupakan sebuah cabang dari ilmu ekonomi yang memfokuskan pada alokasi optimal dari sumber daya dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial. Ekonomi kesejahteraan juga menganalisis bagaimana barang-barang dapat didistribusikan sehingga tercapai kondisi saat ini. Hal ini berhubungan dengan studi distribusi pendapatan dan dampaknya terhadap barang-barang secara umum. Dari dua definisi tersebut dapat dilihat perbedaannya pada pendekatan yang digunakan. Kemakmuran secara umum menggunakan pendekatan ekonomi makro seperti tingkat pengangguran, pendapatan dan kemampuan daya beli. Sedangkan kesejahteraan pada dasarnya menggunakan pendekatan analisis ekonomi mikro berupa optimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi atau efisiensi yang dianalisis secara agregat. AUDIT AUDIT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kenapa sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun tingkat pengangguran dan kemiskinannya masih tinggi? Mengapa pendapatan per kapitanya masih rendah dan ketimpangan pendapatannya masih tinggi? Mengapa korupsi masih tetap terjadi?
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 65 Indikator-indikator kesejahteraan ekonomi yang digunakan, di antaranya: (1) Tingkat pertumbuhan ekonomi, (2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, (3) Tingkat kemiskinan, (4) Indeks pembangunan manusia (IPM), (5) Tingkat pengangguran dan (6) Rasio Gini. Kondisi yang kontradiktif juga bisa terjadi, di mana indikator-indikator kesejahteraannya baik namun entitas tersebut mendapatkan opini non WTP. Bukti empiris dari salah satu Kabupaten menunjukkan indikator kesejahteraan yang berada di atas rata-rata indikator kesejahteraan Provinsinya dan Kabupaten/Kota yang berada dalam satu Provinsi namun mendapatkan opini Tidak Wajar (TW) atas LK-nya. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Dari tabel di atas dapat kita lihat entitas B di mana LPE, PDRB/ Kapita, Kemiskinan, Pengagguran, Rasio Gini dan IPM-nya lebih baik jika dibandingkan dengan entitas lain yang berada dalam satu Provinsi namun mendapatkan opini TW. Namun sebaliknya entitas I indikatornya tidak sebaik entitas B mendapatkan opini WTP. Audit BPK Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan di awal, ada baiknya dimulai dari lingkup tugas yang diberikan Negara kepada BPK seperti yang diamanahkan oleh pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan negara. Sedangkan pasal 4 secara lebih rinci menyebutkan bahwa pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Menurut Standar Pemeirksaan Keuangan Negara/SPKN 2007, pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Opini WTP merupakan keluaran dari suatu proses pemeriksaan keuangan. WTP diberikan apabila bukti pemeriksaan cukup memadai, LK disajikan lengkap dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa memodifikasi opini. Sedangkan hasil akhir dari pemeriksaan kinerja adalah rekomendasi dan kesimpulan atas keekonomian, efisiensi dan efektifitas. Dus. pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian dan evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Salah satu pilar kemakmuran rakyat menurut pasal 23 ayat (1) UUD 1945 di atas adalah akuntabilitas. Banyak sekali literatur yang mendefinisikan apakah arti akuntabilitas itu, salah satunya adalah yang terdapat dalam Tokyo Declaration yang dikeluarkan dalam 3rd Assembly, 2nd International Seminar ASOSAI tahun 1985 “Public accountability means the obligations of persons/authorities entrusted with public resources to report on the management of such resources and be answerable for the fiscal, managerial and programme responsibilities that are conferred”. Dari definsi tersebut, akuntabilitas publik mempunyai lingkup yang sangat luas karena termasuk didalamnya pelaporan atas penggunaan sumber daya publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada para pemberi amanah jabatan. Menarik apa yang disampaikan oleh Stewart (1984) dalam Rixon (2008)
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 66 mengungkapkan bahwa ada lima tahap yang harus dilewati oleh entitas untuk mencapai akuntabilitas secara penuh. Kelima tahap tersebut sering disebut dengan Stewart’s Ladder Accountability, terdiri dari: 1. Kejujuan/probilty dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan/legallity, langkah bisa dicapai melalui audit LK dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. 2. Akuntabilitas proses/process accountability, bisa dilakukan juga dengan audit LK dan reviu terhadap sistem pengandalian internal. 3. Akuntabilitas kinerja/performance accountability, dapat dipenuhi dengan audit LK dan metode- metode penilaian lain seperti balance score card (BSC). 4. Akuntabilitas program/programme accountability, dapat dipenuhi perencanaan strategis dari pengelola keuangan dengan dilengkapi dengan LK dan BSC. 5. Akuntabilitas kebijakan/policy accountability, dapat dilihat dari seberapa besar pertanggung jawaban pengelola secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam regulasi. Indikator-indikator kesejahteraan pada dasarnya merupakan output ataupun outcome yang dihasilkan atas digunakannnya sumber daya ekonomi Pemda terutama sumber daya keuangan untuk program-program atau aktivitas- aktivitas yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep value for money, input yang digunakan harus bisa menghasilkan output yang diinginkan serta memberikan outcome yang lebih baik bagi masyarakat. Output dan outcome merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur efektifitas yang juga merupakan pengukuran pada audit kinerja. Dengan uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dapat lebih dekat menghubungkan audit dengan kesejahteraan rakyat adalah audit kinerja. Menurut Stewart’s Ladder of Accountability pemeriksaan LK yang menghasilkan opini atas LK hanya bisa menjangkau tahapan akuntabilitas pada tingkat kedua berupa akuntabilitas proses. Sedangkan untuk mencapai kelima tahapan tersebut pemeriksaan LK perlu dilengkapi dengan metode pemeriksaan-pemeriksaan lain berupa penilaian efektifitas dari program yang dilakukan oleh entitas. Lantas hubungannya dengan kesejahteraan, indikator-indikator kesejahteraan merupakan output ataupun outcome dari program yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Audit atas laporan keuangan membandingkan antara praktek akuntansi dan keuangan di Pemda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang memang dibuat belum sepenuhnya mempertimbangkan indikator-indikator kesejahteraan ekonomi. Untuk mengetahui peran audit terhadap kesejahteraan rakyat harus dilihat secara komprehensif pada lingkup pemeriksaan yang dilakukan. Secara umum dilihat bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara audit LK dengan kesejahteraan rakyat. Hubungan yang lebih kuat bisa dilihat dari hasil audit LK yang dilengkapi dengan hasil audit kinerja yang dilakukan terhadap suatu entitas. Audit LK menilai akuntablitas tata kelola keuangan dan audit kinerja menilai efektifitas pelaksanaan program- porgram terutama program peningkatan kesejanteraan rakyat yang direfleksikan dalam indikator-indikator kesejahteraan di atas. Jika dihubungkan dengan teori akuntabilitas yang dikembangkan oleh Stewart di atas, maka untuk mencapai akuntabilitas secara penuh audit LK harus dilengkapi dengan audit kinerja yang bisa menjangkau semua tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban beserta aspek legalnya berupa regulasi yang diterbitkan. Kita tahu bahwa audit LK sangat dibatasi oleh waktu dalam pelaksanaannya hal ini dituangkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “LKPD disampaikan gubernur/ bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Sedangkan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Petanggungjawaban Keuangan Negara, berbunyi “LHP atas LKPD disampaikan oleh BPK ke DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD”. Dari ketentuan ini secara jelas terlihat bahwa Pemda harus menyelesaikan LKPD-nya dan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya BPK wajib memberikan opini atas LKPD tersebut tanggal 31 Mei tahun anggaran berikutnya. Jadi audit LK dilaksanakan pada semester pertama setiap tahun. Kerangka waktu pelaksanaan audit AUDIT
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 67 yang selama ini terjadi adalah semester pertama khusus dilakukan audit atas LK dan dilanjutkan dengan audit kinerja pada semester kedua sedangkan PDTT bisa dilakukan sepanjang tahun. Kerangka waktu pemeriksaan dapat digambarkan sebagai berikut: Mengingat audit kinerja tidak terlalu tergantung dengan waktu dalam pelaksanaannya dan audit kinerja bisa dilaksanakan pada setiap tahapan aktivitas maka audit kinerja pada dasarnya bisa dilakukan sepanjang tahun, maka kerangka waktu pemeriksaan bisa dimodifikasi sebagai berikut: Audit kinerja dilakukan sepanjang tahun karena tujuan dari audit kinerja untuk menilai keekonomian, efisiensi dan efektivitas (3E). Penilaian 3E itu bisa dilakukan pada setiap aktivitas mulai dari perencanaan sampai pelporan dan pertanggungjawaban. Audit LK tetap dilaksanakan pada semester pertama meningat adanya keterikatan waktu berdasarkan UU. Sedangkan PDTT dilaksanakan semester kedua setelah selesainya audit LK namun tidak tertutup kemungkinan dilaksanakan pada semester pertama jika ada permintaan mendesak seperti audit investigatif untuk digunakan dalam keperluan persidangan.[tim]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 68 ANTARLEMBAGA B areskrim Polri bekerja sama dengan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) menyelenggarakan koordinasi terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus di Hotel JW Marriot Jl Embong Malang Surabaya, Kamis (19/8/2015). Momentum kerja sama ini dihadiri oleh kedua institusi baik dari Polri maupun BPK RI, antara lain (mantan) Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso, Ketua BPK RI Dr H Harry Azhar Azis MA, Anggota III BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., Direktur Krimsus Korupsi Polri, Kapolda Jatim Irjen Pol. Dr. Anas Yusuf, Dipl. Krim, MH, MM. Dir krimsus Polda Se-Indonesia dan Kepala Sub Direktorat BPK RI se-Indonesia, Direktur Krimsus Korupsi Polri, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Direktur Krimsus Polda Se-Indonesia, dan Kepala Sub Direktorat BPK RI se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, Budi Waseso mengatakan Polri melakukan koordinasi dengan BPK dan dalam upaya pencegahan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, ikut peran serta mitra aktif dalam mendukung pembangunan dengan memberikan bimbingan kepada instansi daerah. “Menjalankan amanat konstitusi dengan melanjutkan temuan BPK RI serta transparansi dan profesionalisme,” katanya. Kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum/ penyalahgunaan wewenang/sarana/ kemampuan yang dimiliki suatu organisasi pemerintah/BUMN/BUMD/ BHMN. “Pembuktian dan penghitungan SINERGI BPK-POLRI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI Kerugian keuangan negara biasanya meliputi paling tidak tiga aspek terdiri dari aspek hukum, aspek keuangan negara dan aspek akuntansi/auditing,” jelasnya. Terkait koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), ia menjelaskan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “UU Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 8 ayat (3) dan (4) dengan jelas memerintahkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambah Eddy Mulyadi. Direktur Krimsus Korupsi Polri menjelaskan pentingnya penegakan hukum sebagai dimensi pengelolaan keuangan negara. “Kebijakan pemerintah tentang percepatan pembangunan dengan cara mengefektifkan proses penyerapan anggaran di mana penegakan hukum merupakan salah satu sarana percepatan pembangunan nasional,” jelasnya. Perlu diketahui, BPK-Polri memiliki Nota Kesepahaman mengenai tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi tindak pidana. Tujuan dari MoU tersebut untuk segera melakukan proses penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk menciptakan adanya kepastian hukum terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK. [tim] Anggota VI BPK Bahrullah Akbar dan (mantan) Kabareskrim Mabes Polri Budi Waseso
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 69 Mabes Polri dan BPK Kerjasama Selidiki Korupsi Cetak Sawah P enyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) bekerjasama dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pada kegiatan jasa konsultasi dalam proyek program percetakan sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. ”Penyelidikan kasus dugaan korupsi cetak sawah ini tidaklah mudah, karena membutuhkan kesamaan dan kesepakatan antara penyidik dengan BPK. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kerugian negara,” kata Kepala Sub Direktorat I, Direktorat III Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim, Polri, Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta kepada Kriminalitas.com, Jumat(2/10). Kombes Adi Deriyan Jayamarta menambahkan koordinasi antar kedua lembaga tersebut untuk mengetahui apakah memang benar ada program cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). ”Polisi dan BPK juga harus mendatangi lokasi yang dijadikan penanaman apakah memang ada fisiknya atau tidak,” jelas mantan Kapolres Malang ini. Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Sang Hyang Seri (SHS) Upik Rosaliana Wasrin, sebagai tersangka dalam kasus program cetak sawah. Program cetak sawah diprakarsai oleh Dahlan Iskan yang kala itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Proyek cetak sawah tahun 2011-2014 tersebut untuk mengimbangi tergerusnya lahan akibat pembangunan perumahaan, dan pembangunan pabrik, dan diharapkan swasembada pangan tetap terjaga. Saat itu, Dahlan Iskan menunjuk perusaahan milik BUMN di antaranya PT Bank Nasional Indonesia Tbk, PT Askes, PT Pertamina, PT Pelindo, PT Hutama Karya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara. Dalam pelaksaannya, ditunjuklah Upik Rosaliana Wasrin selaku pimpinan proyek senilai Rp317 miliar, dengan menggunakan dana talangan dari perusahan yang terlibat di dalam program cetak sawah tersebut.Pejabat perusahaan- perusahaan itu diduga menyalahgunakan wewenang selama masa jabatan 2012-2014. Termasuk Upik yang sempat menjabat sebagai Asisten Deputi Kementerian BUMN Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.[kriminalitas.com] Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dilakukan terhadap data kerugian negara/daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Data tersebut merupakan data kerugian berupa tuntutan ganti rugi terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pihak ketiga, pengelola BUMN/BUMD dan pengelola badan keuangan lainnya. Pemantauan penyelesaian ganti kerugian dilakukan terhadap data kerugian negara/ daerah tahun 2003-2014 dengan status telah ditetapkan sebanyak 17.287 kasus senilai Rp2,62 triliun. Tingkat penyelesaian kasus menunjukkan terdapat angsuran atas 4.457 kasus senilai Rp167,92 miliar (6,39%), pelunasan 7.252 kasus senilai Rp137,88 miliar (5,25%), dan penghapusan 131 kasus senilai Rp7,41 miliar (0,28%). Dengan demikian, sisa kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan yang belum diselesaikan sebanyak 9.904 kasus senilai Rp2,31 triliun (88,08%).[tim] Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang Pada periode 2003-Juni 2015, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 228 surat yang memuat 443 temuan senilai Rp44,64 triliun, yang terdiri atas Rp33,42 triliun dan US$841,88 juta ekuivalen Rp11,22 triliun. Dari 443 temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 377 (85,10%) temuan.[tim]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 70 TEROPONG BUMN DI INDONESIA Rubrik Kinerja BUMN merupakan kajian serial yang berisi mengenai kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Pada bagian pertama, redaksi mengetengahkan kajian BUMN secara umum, yang kemudian akan dilanjutkan secara serial mengenai kinerja BUMN secara khusus (sektoral) pada edisi berikutnya. Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentu terkait dengan semangat Kemerdekaan Indonesia dan makna budayanya untuk menjadi tuan di negeri sendiri. media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 70 KINERJA | BUMN
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 71 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 2. Mengadakan pemupukan keuntungan atau pendapatan; 3. Menyelenggarakan kemanfaatan berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor-sektor swasta dan koperasi; 5. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi, antara lain dengan menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai; 6. Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi; 7. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Seiring dengan terbitnya fajar Reformasi 1998, tata kelola BUMN di Indonesia mulai dibenahi. Muncul kemudian istilah “Reformasi BUMN” sebagai program yang menyentuh perubahan dalam level kelembagaan serta kinerja BUMN. Tanri Abeng, yang dipercaya menahkodai Kementerian Pendayagunaan BUMN memulai program reformasi BUMN yang berdiri di atas tiga tahapan, yaitu (1) Restrukturisasi; (2) Profitisasi; dan (3) Privatisasi. Restrukturisasi diartikan peningkatan posisi kompetitif perusahaan melalui perjalanan fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan penciptaan core competence. Kemudian profitisasi berarti peningkatan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang optimum. Sementara itu, privatisasi berarti penyebaran kepemilikan KILAS BALIK Jika dirunut sejarahnya, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa pemerintah membentuk BUMN. Pertama, BUMN dijadikan wadah bagi bisnis atau aset asing yang dinasionalisasikan. Dipayungi oleh PP No. 27 tahun 1957, UU No. 26 tahun 1959 dan UU No. 86 Tahun 1958, hampir semua perusahaan eks Belanda yang mencakup perbankan, industri, pertambangan, perkebunan, serta perdagangan dan jasa, dikembalikan untuk dikelola oleh pemerintah Indonesia. Kedua, pemerintah mendirikan BUMN untuk membangun industri yang diperlukan oleh masyarakat namun sektor swasta tidak mampu memasukinya—dalam hal ini BUMN menjadi agent of development. Ketiga, BUMN didirikan untuk membangun industri yang sangat strategis berkenaan dengan keamanan negara (Nugroho el. al: 2005). Pada masa pemerintahan Orde Lama, keberadaan perusahaan-perusahaan negara di atur dalam UU No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa tujuan perusahaan negara ialah untuk turut membangun ekonomi nasional yang mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil. Sementara itu, keberadaan BUMN pada awal pemerintahan Orde Baru juga mendapat sentuhan yang cukup progresif. Saat itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1969, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Melalui Perpu ini, jumlah BUMN dikurangi dari sekitar 822 menjadi 184 perusahaan. Tujuannya jelas, untuk melakukan upaya efisiensi. Para akademisi berpendapat bahwa terbitnya UU Nomor 9 Tahun 1969 ini merupakan titik balik pengelolaan BUMN di Indonesia. Di bawah program “dekonsentrasi, debirokrasi, dan desentralisasi” pemerintah menggariskan misi utama BUMN adalah sebagai berikut: media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 71
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 72 kepada masyarakat umum dan swasta asing maupun domestik untuk akses pendanaan, pasar, teknologi, serta kapabilitas untuk bersaing (Abeng: 2015). Reformasi BUMN gelombang pertama dilanjutkan dengan Reformasi BUMN gelombang kedua, yang berfokus pada business refocusing and regrouping. Isu penting yang dibahas di sini adalah restrukturisasi 128 BUMN menjadi beberapa kelompok usaha. Tujuan akhir dari masterplan ini—meminjam Nugroho (2005)—adalah restrukturisasi BUMN menjadi tiga kelompok, (1) yang dikelompokkan menjadi holding, (2) yang dimerjer atau didivestasi, dan (3) karena sifat-sifat khususnya, tetap berdiri sendiri. Tahun 2003 menjadi tahun bersejarah karena pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dinilai dapat menjadi udara segar bagi keberlanjutan Reformasi BUMN. Undang-Undang BUMN ini secara spesifik mengatur tentang tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) yang berpangkap pada tiga prinsip yaitu prinsip keterbukaan (transparency), prinsip fairness dan prinsip akuntabilitas (accountability). UU BUMN juga mendefinisikan ulang misi BUMN di antaranya (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar keuntungan; (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (3) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan (4) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. BINGKAI KONSTITUSI Keberadaan BUMN harus merujuk kepada pesan konstitusi yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Pada pasal (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (asli); (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (asli); (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara (asli); (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (hasil amandemen); (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (hasil amandemen)”. Sri Edi Swasono (2014) menerjemahkan makna Pasal 33 UUD 1945 dengan lebih tegas. Bahwa penguasaan dan pemilikan sumber daya alam (perekonomian) Indonesia yang pada praksisnya dijalankan oleh BUMN, koperasi dan swasta, musti disusun, ditata, didesain, diawasi, dan bahkan diintervensi oleh negara dalam semangat mutualisme atau bekerjasama dalam kegotongroyongan (solidaritas) guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan demikian, cabang- cabang produksi yang penting bagi negara yang diemban oleh BUMN harus dimiliki/dikuasai oleh negara, dan tentu sekaligus harus diperiksa pula oleh negara). Dalam the global rule of the game maka berdasar prinsip kapitalistis one share-one vote, pemilik yang menguasai tentulah pemegang saham terbesar. Keberadaan BUMN dalam bingkai Pasal 33 UUD 1945 dengan demikian merupakan pesan imperatif tentang penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan bagi hajat hidup orang banyak. Di sinilah kepentingan negara dan kepentingan rakyat yang menyangkut hajat hidupnya harus diposisikan sebagai primus, sebagai yang diutamakan dan tidak boleh tersubordinasi oleh kehendak dan selera pasar. Di sinilah BUMN mengambil tempatnya dan memperoleh peran sebagai the leading sector, agent of development dan agent of progress. Selain itu, BUMN juga mempunyai peran sebagai badan usaha strategis baik dalam arti untuk keamanan dan kerahasiaan negara ataupun strategis sebagai urat nadi perekonomian nasional, sebagaimana amanat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam menjalankan misinya, BUMN diatur oleh dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum publik dan hukum privat. Keterikatan BUMN pada hukum publik karena sifatnya sebagai korporasi yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Di sisi lain BUMN juga terikat oleh Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang bisnis karena sifatnya perseroan. Berikut ini produk hukum yang mengatur keberadaan BUMN, antara lain: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, serta peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. KINERJA | BUMN media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 72
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 73 Keterikatan BUMN pada hukum publik serta hukum privat ini dalam pandangan penulis memang diperlukan dan sesuai dengan amanat konstitusi. Di satu sisi, BUMN sebagai state corporation adalah instrumen negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam praktiknya, pengelolaan BUMN juga tunduk para peraturan hukum privat karena domainnya sebagai korporasi (business entity). Persoalannya kemudian, BUMN sebagai sebuah korporasi dihadapkan pada dilema ketika ia berhadapan dengan sektor swasta yang dalam taraf tertentu lebih unggul, lebih kompetitif, dan berdaya saing. Dalam situasi demikian, tidak jarang muncul pendapat yang menyatakan bahwa BUMN terbelenggu oleh peraturan dan perundang- undangan yang mengikatnya, sehingga BUMN tidak memiliki level of playing field yang sama dengan swasta dalam usaha sejenis. STATISTIK KINERJA BUMN Jumlah BUMN per 31 Desember 2014 sebanyak 119 BUMN atau berkurang 20 BUMN di banding akhir tahun 2013. Berkurangnya jumlah BUMN terjadi karena skema holding, misalnya 14 BUMN Perkebunan menjadi 1 Holding BUMN Perkebunan sehingga jumlah BUMN Perkebunan berkurang 13. Sedangkan 6 BUMN Kehutanan menjadi 1 Holding BUMN Kehutanan sehingga BUMN Kehutanan berkurang 5. Sementara itu, 2 BUMN berubah status badan hukum menjadi BPJS, yaitu PT Askes dan PT Jamsostek. Berikut perkembangan jumlah dan badan hukum BUMN tahun 2010-2014: Dari jumlah tersebut, total aset BUMN dari tahun 2010- 2014 mengalami peningkatan dari Rp2.505 triliun pada 2010 menjadi Rp4.580 triliun. Rata-rata pertumbuhan aset 15,46% per tahun. Sedangkan ekutitas (modal) BUMN juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp602 triliun pada 2010 menjadi Rp1.091 triliun pada akhir 2014. Sementara itu, laba bersih (net income) yang merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Dapat dilihat dari net income di bawah ini, bahwa laba bersih BUMN selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar Rp51 triliun. Realisasi Capital Expenditure (Capex) BUMN tahun 2012 sebesar Rp146,1 triliun. Sedangkan Operasional Expenditure (Opex) pun mengalami peningkatan sampai tahun 2012 tercatat sebesar Rp1.304,9 triliun. Secara keseluruhan Capex meningkat 352,9% selama 2004-2012 atau bertumbuh rata-rata 20,8% per tahun. Sementara Opex pada periode yang sama meningkat 187,8% atau bertumbuh rata-rata 14,1% per tahun. Namun, masih terdapat BUMN yang mengalami kerugian. Pada tahun 2013, jumlah BUMN merugi tercatat naik menjadi 21 perusahaan, dari 16 perusahaan pada tahun 2012 sebagaimana tabel BUMN Merugi, Tahun 2013 di bawah ini: Gambaran di atas menunjukkan bahwa BUMN sampai saat ini masih menjadi leading sector dalam kancah perekonomian di Indonesia. Di sektor telekomunikasi misalnya, BUMN Sumber: Kementerian BUMN Sumber: Kementerian BUMN, Laporan Keuangan BUMN (diolah) Sumber: Kementerian BUMN, Laporan Keuangan BUMN (diolah) Sumber: Kementerian BUMN, Laporan Keuangan BUMN (diolah) media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 73
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 74 menguasai lebih dari 50% market share, sementara di sektor pengelolaan energi (±50%), Semen (±50%), Listrik (±99%), Perbankan (±40%), Penerbangan (±50%), Jalan Tol (±70%), Perbenihan (±99%), Bandar Udara dan Pelabuhan (±99%), Pupuk (±99,9%), Industri Pertahanan (±99,9%), serta Angkutan laut (±50%). KEBIJAKAN DAN STRATEGI Arah kebijakan utama terkait dengan pembinaan BUMN sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2012-2014 adalah rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Kebijakan rightsizing dilaksanakan melalui 5 jenis tindakan, yaitu (1) Standalone, (2) Merjer/ konsolidasi, (3) Holding, (4) Divestasi, (5) Likuidasi. Skenario pelaksanaan rightsizing BUMN tahun 2012-2014 adalah rightsizing Sektor Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Sektor Perkebunan, Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan, Sektor Farmasi, Sektor Pengerukan, Sektor Aneka Industri sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2012 menjadi sekitar KINERJA | BUMN Sumber: Saiful Haq Manan (2014) media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 74 Sumber: Mahmudin Yasin (2013)
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 75media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 75 116 BUMN. Pada tahun 2013, akan dilakukan rightsizing pada Sektor Kebandarudaraan, Sektor Angkutan Darat dan Kereta Api, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Energi, Sektor Konstruksi dan Konsultan Konstruksi, Sektor Logistik, dan Sektor Jasa Penilai sehingga jumlah BUMN akan menjadi sekitar 105 BUMN. Selanjutnya, pada tahun 2014, akan dilakukan rightsizing pada Sektor Pertahanan, Sektor Industri Berbasis Teknologi, Sektor Dok dan Perkapalan, Sektor Baja dan Konstruksi Baja, Sektor Asuransi, dan Sektor Konstruksi sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2014 diperkirakan akan menjadi sekitar 95 BUMN. Kebijakan rightsizing secara lengkap dan menyeluruh dituangkan dalam Master Plan 2010-2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN ini. Selain rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN, arah kebijakan lain yang diambil adalah: (1) Memantapkan proses seleksi pengurus BUMN secara profesional, transparan dan obyektif, (2) Penetapan peraturan pelaksanaan UU BUMN dan harmonisasi peraturan perundang- undangan lainnya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan/ atau Capital Market Protocol, (3) Penerapan Good Governance dan Good Corporate Governance, (4) Peningkatan kinerja dan daya saing dan keberlanjutan usaha BUMN, (5) Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan umum, (6) Peningkatan peran BUMN dalam mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, (7) Privatisasi BUMN untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan. Indikator hasil (outcome) dari pelaksanaan program di atas adalah kenaikan laba bersih BUMN secara agregat; jumlah (persentase) BUMN dengan predikat GCG baik; jumlah (persentase) BUMN yang menerapkan pengukuran kinerja standar internasional; dan terlaksananya penerapan best practice GCG. Indikator lainnya adalah terlaksananya sistem penilaian kinerja di BUMN yang mengacu pada standar internasional; seluruh BUMN mengikuti CMP; jumlah BUMN yang mengikuti capital market protocol (Non listed Public Company); meningkatnya belanja modal (Capex BUMN); meningkatnya belanja operasional (Opex BUMN); BUMN Pelaksana PSO yang telah memisahkan administrasi keuangan; serta BUMN Pelaksana PSO yang memperoleh margin; presentase jumlah BPYBDS per 31 Desember 2009 yang terselesaikan.[bersambung]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 76 KEUNGGULAN OPERASIONAL UNTUK HASIL TERBAIK D i dalam persaingan pasar global dewasa ini, keunggulan (excellence) bukan merupakan faktor pilihan, melainkan sudah menjadi sebuah keharusan. Sebuah perusahaan tingkat dunia sudah wajib memiliki Operational Excellence Management System sebagai salah satu strategi bersaing yang mampu memberi nilai lebih kepada pelanggan. Tentu, mengelola sumber daya yang dimiliki dengan berbagai sistem manajemen untuk mencapai predikat operational excellence tidaklah mudah, perusahaan bukan sekadar memiliki infrastruktur software maupun hardware yang dapat diandalkan, namun juga memiliki human capital yang telah terjalin dalam kesepakatan dan saling terintegrasi dalam menjalankan program operational excellence tersebut. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang semakin memantapkan diri di panggung perusahaan multi nasional kini telah memiliki berbagai macam instrumen dalam mengelola produk maupun jasa sesuai dengan standard kerja internasional. Melalui Operational Excellence, WIKA membangun integrasi manajemen yang mendorong peningkatan produktifitas, memperbesar efisiensi dan menumbuhkan profit. Dengan mengaplikasikan sistem operasional tersebut, tidak ada sumber daya yang terbuang atau tidak terpakai di dalam setiap operasinya karena terbukti efisien dan efektif. Jadi dalam praktiknya, WIKA tidak hanya berfokus kepada kegiatan (proyek) untuk mendapat titik efisiensi tertinggi (skala mikro) tetapi juga skala makro di mana proyek-proyek terhubungkan secara rantai kontribusi dari satu proyek terhadap keseluruhan mata nilai yang memberikan nilai (whole value added process). Jadi saat target ditetapkan, target tersebut akan dibagi- bagikan menjadi proyek-proyek efisiensi yang saling berkaitan memiliki korelasi terhadap target operational excellence. Dengan skala pekerjaan dan bidang-bidang bisnis yang semakin kompleks, WIKA semakin mantap menapaki level world class company di mana secara proses produksi hal itu semakin meningkatkan fleksibilitas, respon pelanggan yang positif serta meminimalkan biaya. Namun operational excellence harus ditopang oleh human capital yang juga excellence. Human capital excellence berarti setiap karyawan mempunyai kekuatan dan kompetensi yang mampu melakukan transformasi untuk mengelevasi perusahaan, ditambah dengan faktor kepemimpinan (leadership) yang memegang peranan paling besar dalam meningkatkan kinerja Perseroan. Melalui program pengembangan kepemimpinan yang seksama dan berjenjang di WIKASATRIAN, tampilah pemimpin yang tidak saja berbudi luhur dan berkepribadian Indonesia, namun mampu mengimplementasikan operational excellence secara maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan, bangsa dan Negara Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan. PENCAPAIAN TAHUN 2014 Pada 2014 WIKA berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja keuangan. WIKA mencatat kenaikan nilai penjualan bersih sebesar 4,87% dari tahun sebelumnya sebesar Rp11,88 triliun menjadi Rp12,46 triliun. Laba kotor setelah ventura bersama pada 2014 menjadi sebesar Rp1,79 triliun, meningkat sebesar 13,32% dari tahun 2013 sebesar Rp1,58 triliun. Peningkatan nilai penjualan dan laba kotor tersebut didukung perolehan kontrak baru dan kontrak dihadapi di bidang jasa Konstruksi, Energi, Industri dan Realty. Kontrak dihadapi tahun 2014 sebesar Rp41,42 triliun, naik 8,23% dibanding tahun 2013 sebesar Rp38,27 triliun. Pencapaian kinerja ini menguatkan posisi WIKA sebagai perusahaan terbaik di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan investasi terintegrasi di asia Tenggara. Peluang WIKA untuk memperluas pasar yang berdampak pada peningkatkan kinerja akan semakin terbuka seiring berlanjutnya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi indonesia (MP3EI) pada tahun ini. Hingga akhir Desember 2014, beberapa proyek yang berhasil diselesaikan Perseroan adalah sebagai berikut: - PLTU Amurang 2 X 25 MW sebesar Rp 647,41 miliar - PLTG Kalimantan Timur (Peaking) 2x(50-60)MW sebesar Rp 526,65 miliar - EPC SKG Rantau Panjang dan SKG Pangkalan Brandan Rp508,42 miliar - Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi II A sebesar Rp 441,24 miliar - Tol Surabaya Mojokerto Seksi 1A sebesar Rp431,69 - Normalisasi Kali Pesanggerahan Paket 2 sebesar Rp260,55 miliar - Pembangunan Jalan Tol Jorr W-2 sebesar Rp255,17 miliar - Pembangunan Gedung Parkir Beserta Fasilitas Penunjang Paket 5 Bandara Sepinggan Balik Papan sebesar Rp187,93 miliar - Pembangunan Dermaga Petikemas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp154,77 miliar - New Access Road To Gunung Putri Rp142,11 miliar. KINERJA | BUMN media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 76
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 77 STRATEGI STRATEGI PEMASARAN “PASAR SELEKTIF” Strategi Pasar Selektif yang dilakukan oleh WIKA merujuk pada pasar yang terpilih. Saat ini, pasar WIKA terdiri dari pasar domestik dan luar negeri, strategi WIKA untuk pasar domestik adalah dengan memilih proyek yang berasal dari Pemerintah yang telah disesuaikan dengan anggaran Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta yang dinilai menguntungkan. Untuk pasar luar negeri, WIKA memfokuskan diri pada pasar yang sudah dikuasai. STRATEGI KEUANGAN “SENTRALISASI DAN PEMBIAYAAN MANDIRI” Strategi Keuangan WIKA berfokus pada optimalisasi tingkat likuiditas. Hal ini dapat dicapai melalui strategi keuangan terpusat dan kebijakan pembiayaan proyek secara mandiri. Kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga tingkat likuiditas perusahaan. STRATEGI OPERASIONAL “QSHE, SENTRALISASI PENGADAAN, PROGRAM EFISIENSI, MITIGASI RISIKO” Strategi Operasional didasarkan kepada tiga hal keunggulan yaitu: - Quality, Safety, Health & Environment - Pengadaan Terpusat - Program Efisiensi, dan - Mitigasi Risiko. Perseroan memperhatikan Quality, Safety, Health, & Environment dalam beroperasi. Pengadaan Terpusat merupakan salah satu cara substansial dalam mengurangi biaya khususnya mendapatkan harga yang terbaik dan efisiensi pada biaya persediaan. Program Efisiensi dilakukan dengan melakukan upaya-upaya perbaikan yang berkelanjutan di setiap proses bisnis, baik di harga pokok maupun di biaya operasional. Mitigasi risiko dilakukan sebagai bagian utuh dari pengelolaan risiko yang ditujukan untuk meniadakan atau meminimalkan tingkat risiko yang dapat diterima. STRATEGI INVESTASI “PERKUAT INTEGRASI FORWARD-BACKWARD” Strategi Investasi yang diterapkan adalah melakukan investasi yang bernilai tambah dan mempunyai keunggulan bersaing. Strategi nilai tambah dilakukan dengan membuat keputusan investasi secara tepat dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan khususnya dalam hal tingkat pengembalian investasi. Strategi keunggulan bersaing adalah strategi pemilihan investasi untuk meningkatkan kemampuan sinergi perusahaan untuk memberi nilai tambah kepada customer dibanding kompetitor. STRATEGI PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL BERBASIS KOMPETENSI DAN PENGHARKATAN Strategi Pengembangan Human Capital dimulai dari desain organisasi yang disesuaikan dengan arah perkembangan perusahaan dan mengembangkan Kompetensi Human Capital untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Penerapan prinsip “more for more” dalam penerapan kebijakan pengharkatan.[tim] media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 77
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 78 KINERJA | BUMN UMKMK ini. Berbagai focuss group discussion (FGD) dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan dilaksanakan. Asippindo bahkan berani menjadi penyokong utama pendirian lembaga independen pemeringkat ini. “Pembentukan lembaga pemeringkat ini sanggup meminimalisasi kesenjangan informasi antara UMKMK dan pemberi kredit, dalam hal ini perbankan dan non perbankan sehingga dapat memperluas akses keuangan pada UMKMK,” kata Diding S. Anwar yang juga menjabat Direktur Utama Perum Jamkrindo ini. Isu asymmetric information atau gap informasi antara UMKMK dan lembaga keuangan memang kerap menjadi penyebab industri keuangan Pemeringkat UMKMK Jalan Lapang Mengakses Permodalan Pembentukan lembaga pemeringkat ini sanggup meminimalisasi kesenjangan informasi antara UMKMK dan pemberi kredit, dalam hal ini perbankan dan non perbankan sehingga dapat memperluas akses keuangan pada UMKMK mendaftarkan diri pada lembaga pemeringkat ini. Berdasarkan peringkat, bisa ketahuan berapa total kredit maksimal yang bisa diperoleh UMKM. “Dalam hitungan jam, kredit dapat diterima pelaku UMKMK,” kata Firdaus. Lembaga rating ini disiapkan oleh Asipindo yang bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan juga OJK. “Kami ingin segera terbentuk sebelum akhir tahun ini,” ujar Firdaus. Dorongan Assipindo Ketua Asippindo Diding S. Anwar langsung beraksi. Tanpa tunggu panjang, ia menggenjot berbagai persiapan pembentukan lembaga pemeringkat O toritas Jasa Keuangan (OJK) telah meniup peluit. Wasit industri keuangan ini ingin usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) memiliki keterjangakauan akses keuangan yang sama dengan industri besar. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menyambut baik kebijakan ini. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani belum lama ini berujar bahwa lembaga pemeringkat diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi UMKMK yang kerap menemui kendala mengakses kredit. Nantinya, para pelaku UMKMK yang membutuhkan modal bisa keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 78
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 79 enggan menyalurkan kreditnya di sektor ini. Padahal sebagai kumpulan dari perusahaan penjaminan, Asippindo mempunyai modal untuk menjamin sekitar Rp100 triliun kredit yang dikucurkan industri keuangan di berbagai sektor, termasuk di sektor UMKMK. Karena itu, Asippindo cukup berkepentingan dalam urusan lembaga ini. Selain karena core bisnis utama perusahaan penjaminan adalah menjamin kredit UMKMK, urusan lembaga pemeringkat menjadi semakin penting. Mengingat pemerintah tahun ini, tepatnya pada pertengahan Agustus lalu telah melaunching program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yang dikhwatirkan sebanyak Rp30 triliun dana KUR yang akan dikucurkan pemerintah tidak habis terserap hingga akhir tahun mengingat kendala terkait data UMKMK. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Braman Setyo mengatakan dengan dibentuknya lembaga pemeringkat tersebut, UMKMK akan sangat diuntungkan. Dari jumlah yang 56,7 juta yang mayoritas tersebut, usaha mikro kecil masih dinilai tidak bankable. Mereka sulit memenuhi persyaratan kredit karena faktor jaminan dan administrasi lainnya. Di sisi lain pemerintah terus berkomitmen memajukan UMKMK dengan cara mendorong peningkatan kucuran kredit di sektor ini melalui perbankan. Suku Bunga Rendah Mengutip pernyataan pengamat ekonomi Aviliani bahwa pembentukan lembaga pemeringkat kredit bagi UMKMK akan dapat berkontribusi positif karena dapat menciptakan gairah di kalangan pelaku UMKMK agar bisa mendapatkan pinjaman dari bank sesuai dengan kinerjanya. Ia menjelaskan, mayoritas pelaku UMKMK belum memiliki standar khususnya untuk laporan keuangan, yang justru merupakan salah satu komponen yang dipertimbangkan oleh perbankan sebelum memberikan kredit. “Mereka (pelaku UMKMK) kalau diberi pelatihan pun hasilnya tidak sustain. Jadi memang harus diiawasi agar laporan keuangan jadi hal yang biasa. Dengan adanya lembaga pemeringkat itu bisa terwujud,” kata Aviliani. Dikatakan, dengan adanya lembaga pemeringkat ini maka akan memangkas biaya produksi lembaga keuangan untuk proses kelayakan penyaluran kredit bagi UMKMK. Karenanya tentu diharapakan dengan hadirnya lembaga pemeringkat ini maka sebagian tugas besar tadi bisa dipangkas. Sehingga bunga pinjaman pun otomatis akan turun. Asippindo sendiri menyebut pendirian lembaga pemeringkat UMKMK perlu disegerakan untuk mendorong percepatan pembentukan UMKMK yang entrepenuer, produktif dan kreatif, sehingga mampu bersaing dalam pasar persaingan bebas. UMKMK sebagia subyek dalam setiap pelaksanaan program pemerintah perlu didokumentasikan dalam suatu sistem database nasional, sehingga perjalanan dan kinerja UMKMK dapat terus dimonitoring dan ditingkatkan keberhasilannya. Keseriusan mendirikan lembaga pemeringkat UMKMK semakin terlihat dengan dilakukannya kajian di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Yogyakarta beberapa waktu silam. Kepala SPI Perum Jamkrindo Achmad Sonhadji dalam kesempatan FGD tersebut menyatakan bahwa selama ini serapan bantuan dari pemerintah untuk UMKMK masih belum merata. Ini karena belum ada database UMKMK nasional yang terintegrasi untuk mengukur pemerataan skala usaha UMKMK tersebut. “Sampai sekarang kita belum punya database yang terintegrasi baik dari dinas maupun dari kementerian. Sebab, ada sedikitnya 23 kementerian yang mengatur UMKMK. Bahkan ada satu orang pelaku UMKMK yang terdaftar di tiga kementerian,” ungkap Achmad Sonhadji di hotel Novotel Yogyakata, Jumat (18/09/2015). Karena itu, lanjut Sonhadji, perlu dibentuk lembaga atau badan usaha yang mengelola database UMKMK secara nasional dan terintegrasi. Di situ, diperlukan pula penyusunan skema pembiayaan yang melibatkan semua lembaga keuangan dan perusahaan penjaminan. Maka, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) dibawah Jamkrindo menggagas dibentuknya Lembaga Pemeringkat UMKMK yang terintegrasi. “Rencananya, lembaga pemeringkat UMKMK ini harus berdiri tahun ini dan segera beroperasi tahun 2016. Sehingga kinerja UMKMK dapat terus dimonitoring dan ditingkatkan keberhasilannya. Bahkan nantinya pemerintah bisa mengetahui kredit yg disalurkan sudah merata dan punya dampak poisif untuk UMKMK di seluruh Indonesia,” jelas Sonhadji. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Prof Wihana Kirana Jaya yang turut hadir pada FGD tersebut menyampaikan dukungannya terhadap dibentuknya lembaga tersebut. “Di tengah ekonomi yang sedang melemah, UMKMK perlu dibantu. Kami dari lembaga pendidikan siap membantu dan memetakan jumlah UMKMK yang ada saat ini,” tandasnya. [tim] keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 79
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 80 KINERJA | BUMN MENTERI BUMN MINTA JAMKRINDO SUKSESKAN KUR K ementerian BUMN meminta secara khusus kepada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) untuk menyukseskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah mematok bunga pinjaman 12% untuk KUR mikro. Angka ini turun jauh dari bunga yang ditetapkan tahun sebelumnya yakni 22%. “Kami minta Perum Jamkrindo dan jajarannya agar menyukseskan KUR program pemerintah yang segera akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Jakarta, Jumat (21/08). Menteri Rini menyampaikan langsung harapan itu kepada Dirut Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, saat menyambangi stand Perum Jamkrindo pada Pameran BUMN Indonesa Hebat di Parkir Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta. Rini dalam kesempatan itu juga berharap banyak kepada seluruh jajaran Perum Jamkrindo. Mengingat amanat yang diemban perusahaan BUMN penjaminan satu-satunya ini ini cukup berat. “Program KUR bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini harus sukses, selamat bertugas, terimakasih,” ujarnya.
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 81 Dirut Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar mengaku siap menyukseskan program ini. Selain target volume penjaminan untuk KUR, Perum Jamkrindo juga siap melakukan pembinaan dalam hal pemasaran, pengelolaan keuangan, pengemasan produk dan administrasi bagi UMKM. “Nantinya kami berharap usaha di sekor ini memiliki daya saing dengan UMKM negara lain, apalagi sebentar lagi kita menghadapi MEA di akhir tahun,” ujarnya. Apa yang ditugaskan Menteri BUMN kepada Perum Jamkrindo, lanjut Diding, sangat tepat. Mengingat, di banyak negara maju peran perusahaan penjaminan (CG/Credit Guarantee) sangat vital dan menjadi yang terdepan untuk mengembangkan UMKM. Sehingga usahanya sukses dan bisa “naik kelas”. Untuk itu, Perum Jamkrindo dan Perusahaan Penjaminan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) akan mendorong agar target volume penjaminan lebih dari Rp100 triliun tahun ini bisa tercapai. “Target Perum Jamkrindo sendiri hingga akhir 2015 mampu membukukan volume penjaminan sebesar Rp81,78 triliun, termasuk di dalamnya target penjaminan untuk KUR,” kata Diding. Dikatakan Diding, UMKM dan Koperasi sangat potensial untuk pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Pasalnya usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia saat ini. Tercatat sebanyak 99% dari 57,54 juta pelaku usaha di Indonesia masuk di sektor ini. UMKMK juga mampu berkontribusi sebesar 59,08% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97,16% tenaga kerja di tanah air. “Jumlah unit usahanya sangat besar, bisa menyerap tenaga kerja sangat banyak. Sayangnya kendati UMKM itu usahanya feaseable namun tidak bankable, di sinilah peran perusahaan penjaminan hadir,” kata Diding lebih jauh. Terakhir Menteri Rini Soemarno mengatakan BUMN harus siap menghadapi pasar global. Daya saing BUMN harus ditunjukan tidak hanya melalui pameran ini, namun juga melalui kinerja yang baik. “BUMN harus sudah memiliki daya saing yang kuat untuk menghadapi MEA mulai awal tahun depan,” ujar Rini. Sebagai informasi, pemerintah mengeluarkan tiga kebijakan terbaru terkait KUR. Yakni KUR Mikro dengan plafond maksimum Rp25 juta, KUR Ritel dengan plafond di atas Rp25 juta s/d Rp 500 juta, dan KUR TKI dengan suku Bunga 12%. Tentang Perum Jamkrindo Perum Jamkrindo merupakan salah satu anggota dari Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo). Dirut Jamkrindo Diding S. Anwar saat ini juga menjabat sebagai Ketua Asippindo. Sebagai satu-satunya BUMN di bidang penjaminan, sejarah pendirian Perum Jamkrindo cukup panjang. Berawal dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta). Karena itu, pada 1 Juli 1970 pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Dalam perkembangannya LJKK diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), dan berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU). Selanjutnya pada bulan Mei 2008, Perum SPU berubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) hingga saat ini. Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada 2015 Perum Jamkrindo berada pada posisi strategis yang bertumbuh. Tercatat laba pada semester I 2015 (per 30 Juni) sebesar Rp314,04 miliar. Nilai ini meningkat 16,02% dari capaian semester I 2014 sejumlah Rp270,68 miliar. Aset perusahaan juga tercatat bagus. Hingga 30 Juni 2015 manajemen membukukan aset senilai Rp10,21 triliun dengan ekuitas Rp8,36 triliun. Dikatakan peningkatan laba disebabkan oleh peningkatan imbal jasa penjaminan, pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain (subrogasi). Kinerja laba yang ciamik ini juga didukung dari total volume penjaminan kredit yang hingga triwulan II tercatat Rp25,856 triliun atau meningkat 150,2% dari periode sama tahun sebelumnya. Target Perum Jamkrindo sendiri hingga akhir 2015 mampu membukukan volume penjaminan sebesar Rp81,78 triliun. Kendati volume masih didominasi penjaminan bank, namun sektor penjaminan nonbank mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Tercatat penjaminan nonbank tumbuh 451,94% dari sebelumnya hanya Rp702,29 miliar (semester I 2014) menjadi Rp3,17 triliun (semester I 2015). Guna meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja, Perum Jamkrindo yang saat ini telah memiliki 35 (tiga puluh lima) Kantor Cabang, dan telah mendirikan pula 21 (dua puluh satu) Kantor Unit Pelayanan (KUP) ditingkat Kabupaten/Kota.[tim] Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Perum Jamkrindo Diding S. Anwar
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 82 P enurunan kinerja ekonomi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia membuat was-was bagi siapapun. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2015 sebesar 4,7%, dan melambat menjadi 4,67% pada kuartal II 2015. Krisis ini berpengaruh besar terhadap berbagai sektor, tak terkecuali sektor perbankan. Banyak perbankan yang mengeluh realisasi kreditnya tidak sesuai dengan target, sehingga mereka merevisi pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2015 ini. Bagi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB), perlambatan ekonomi mesti disikapi secara arif, dengan tetap melakukan terobosan-terobosan. “Di setiap tantangan atau ancaman pasti ada peluang,” komentar Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir kepada Majalah Keuangan Negara, di kantornya, Jumat (4/9/2015). Meski dibayangi oleh krisis, manajemen Bank NTB tetap mengupayakan strategi- strategi agar perusahaan dapat terus melejit. Bukan tanpa sebab, Di tengah perlambatan ekonomi, Bank NTB menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Bank yang telah beroperasi sejak 5 Juli 1964 ini telah memiliki ketahanan modal yang kuat dalam meng-cover risiko yang mungkin timbul. Diketahui rasio CAR tahun 2014 sebesar 19,34%, meningkat dibandingkan pada tahun 2013 yakni 17,21%. Ditinjau dari perolehan laba, bank yang memiliki 39 jaringan kantor ini, telah membukukan laba bersih sebesar Rp194 miliar atau tumbuh 17,85% dibandingkan dengan tahun 2013 yakni sebesar Rp164 miliar. Sementara itu, pada semester I 2015 laba Bank NTB sudah mencapai Rp116,34 miliar. Angka tersebut sudah melebihi 50% dari target penerimaan laba tahun ini yakni Rp201 miliar. Di sisi lain, realisasi penyaluran kredit sepanjang tahun 2014 sebesar Rp3,84 triliun dan sampai semester I 2015 lalu telah mencapai Rp4,08 triliun dengan NPL sebesar 1,46%. Market share kredit Bank NTB pada semester I 2015 tersebut sebesar kurang lebih 17% dari total kredit yang diberikan oleh perbankan di Provinsi NTB. Selain kredit, indikator keuangan lain juga menunjukkan pertumbuhan yang berkualitas. Total aset Bank NTB pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp5,8 triliun, naik 34,45% dibanding tahun 2014. Per semester I 2015, aset tersebut merangkak naik SINERGIGAPAIPRESTASI:BankNusaTenggaraBarat KINERJA | BUMD foto: Aprilia
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 83 menjadi Rp7,3 triliun dan menempati share market kurang lebih 24,5% dari total aset bank yang beroperasi di Provinsi NTB. Adapun kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2014 tumbuh 29,82% menjadi Rp. 4,09 triliun dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 3,15 triliun. Sedangkan total DPK per semester I 2015 telah mencapai Rp 6,03 triliun. Komposisi DPK deposito sebesar Rp. 2,70 triliun atau 44,83% dari total DPK, kemudian giro sebesar Rp. 2,42 triliun atau 40,18 dari total DPK. Sementara tabungan tercatat sebesar 904 miliar. H. Komari Subakir, Direktur Utama Bank NTB mengatakan catatan prestasi tersebut merupakan hasil sinergi seluruh jajaran Bank NTB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pembenahan yang dilakukan dengan mengacu pada delapan kebijakan umum Bank NTB tersebut, membuat pencapaian kinerja dari tahun ke tahun terus membaik. “Ini prestasi bersama,” ucapnya. Delapan kebijakan umum Bank NTB yang dimaksud antara lain: (1) Tingkat kesehatan tetap dipertahankan termasuk nilai kesehatan aspek manajemen; (2) Penerapan prinsip kehati- hatian (Prudential Regulation), Manajemen Risiko, Prinsip Mengenal Nasabah tetap menjadi perhatian; (3) Fungsi Internal Control Satuan Pengawasan Intern terus ditingkatkan; (4) Penataan Struktur Organisasi dan Core Bisnis Bank untuk mempercepat proses adaptasi pasar; (5) Penataan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Budaya Kerja; (6) Penataan kembali semua aspek TSI/SIM; (7) Peningkatan peran bank dalam perekonomian daerah; (8) Peningkatan efisiensi di segala bidang untuk pencapaian laba yang optimal. Selain itu, H. Komari bahkan menyebutkan modal inti bank NTB akan segera melebihi Rp1 triliun, sehingga dapat naik kelas ke kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 2. Sebab, dengan modal inti saat ini yang sudah berjumlah Rp804,21 miliar, batasan Rp1 triliun tersebut tidak terlalu sulit untuk dilalui. “Pemprov NTB sudah menyetorkan penyertaan modal sebesar Rp47 miliar pada triwulan I 2015. Selanjutnya di APBD Perubahan, juga disetorkan penyertaan sebesar Rp. 27,6 miliar, “ ungkapnya. Untuk meningkatkan kinerja korporasi, jajaran teras Bank NTB akan semakin serius menggarap sektor perumahan. Hal ini dibuktikannya dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung program satu juta rumah. “Jumlah PNS di NTB yang mencapai 90 ribu orang menjadi alasan kami fokus pada sektor pemenuhan rumah,” tambah H. Komari, yang memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan. Selain aspek finansial, Bank NTB juga terus berupaya meningkatkan layanan dengan memperluas jaringan kantor dengan jangkauan sampai ke daerah-daerah maupun di luar Provinsi NTB. Bank NTB telah membangun kantor cabang pembantu di beberapa kabupaten dan kota, sehingga aksesibilitas foto: Istimewa
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 84 masyarakat menjangkau Bank NTB lebih mudah. “Ini sebagai bentuk penguatan perbankan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean),” sambung Dirut. Diketahui per Desember 2014 Bank kebanggaan masyarakat NTB ini tercatat memiliki 29 kantor yang terdiri dari kantor pusat, 1 kantor cabang utama, 8 kantor cabang, 11 kantor cabang pembantu, 3 kantor kas dan 5 payment point. Guna mendukung kualitas pelayanan, Bank NTB pun membangun 101 jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di seluruh kota dan kabupaten se-NTB. Lebih dari itu, ATM Bank NTB tersebut juga tergabung di dalam jaringan ATM Bersama yang mempunyai 49.000 terminal ATM yang tersebar di wilayah Indonesia. Jadi, dengan berbagai penguatan tersebut, diharapkan Bank NTB dapat bersaing dengan perbankan lainnya dalam pasar bebas ASEAN, sehingga Bank NTB mampu menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri. Di samping itu, guna menghadapi persaingan MEA dan Asean Banking Integration Framework (ABIF), manajemen telah mengambil langkah untuk memperkuat penghimpunan DPK (tabungan dan deposito retail) dan melakukan inovasi produk, serta aktivitas baru dan layanan jasa Bank yang berbasis information technology (IT). Untuk itu, Bank NTB akan selalu fokus untuk mengupdate pengembangan IT pada bisnis perbankannya. Dengan dukungan IT yang kuat serta update, tentunya menjadi pilihan nasabah dan mendukung pertumbuhan bisnis bank yang berkelanjutan. Hal lainnya, Bank NTB terus berupaya membangun citra perusahaan guna mendukung langkah maju pertumbuhan bisnis yang lebih tinggi. Penyegaran tampilan visual keberadaan Bank diarahkan untuk menampilkan citra sebuah bank yang modern. Sementara itu, wajah ramah-tamah seluruh personal terus disempurnakan sebagai salah satu ciri khas dan kekuatan Bank NTB di tengah persaingan dengan bank lainnya. Sehubungan dengan itu, Bank NTB menyadari bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menempati peran yang semakin penting dalam menunjang pertumbuhan lebih lanjut ke depan. Untuk itu, Bank NTB tetap fokus pada upaya-upaya yang terpadu dan terencana secara baik dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dari sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki. Hal yang tak kalah lebih penting yang menjadi perhatian manajemen adalah Pengawasan Internal Bank. Untuk itu, peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pengawasan Internal Bank juga menjadi fokus utama manajemen. “Karena unit kerja pengawasan merupakan ujung tombak berjalannya bisnis bank sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku,” tutup H. Subakir.[Tim] KINERJA | BUMD Dirut Bank NTB H. Komaris Subakir. foto: Aprilia foto: Aprilia
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 85 2015. “Realisasi penyaluran pembiayaan hanya 3,22%, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit bank konvensional yang mencapai 6,48%,” tambahnya. Di tengah kondisi yang memprihatinkan tersebut, Unit Usaha Syariah Bank NTB masih cukup terproteksi sehingga masih mengalami pertumbuhan yang positif. Diketahui, sejak beroperasi pada tahun 2010 lalu, aset UUS sebesar Rp118,16 miliar, naik menjadi Rp171,1 miliar pada tahun 2011, tumbuh lagi menjadi Rp210,7 miliar di 2012, dan menjadi Rp279,1 miliar tahun 2013. Sementara untuk tahun 2014 masih terus tumbuh menjadi Rp383 miliar dan akumulasi hingga Juni 2015 sudah mencapai Rp390,6 miliar. “Trendnya cukup positif, layanan syariah cukup menggembirakan menurut kami,” ungkap Direktur Bank NTB H. Komari Subakir seperti dikutip Koran Suara NTB, Kamis (3/9/2015). Dilihat dari sisi pembiayaan, H. Komari Subakir menerangkan UUS Bank P erekonomian Indonesia yang sedang lesu seperti sekarang ini turut memukul industri perbankan syariah. Menurut Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat, Yusri, kondisi industri perbankan syariah di NTB memprihatinkan. Salah satu indikator terpuruknya perbankan syariah di NTB dilihat dari pembiayaan macet (Non Performing Finance/NPF) yang mencapai 7,32% per semester I 2015. Angka tersebut lebih tinggi dibanding posisi pada akhir Desember 2014 sebesar 4,25%. “Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh negatif sebesar minus 12,67%, dari Rp1,26 triliun pada akhir Desember 2014 menjadi Rp1,15 triliun per Juni 2014,” beber Yusri di Mataram, Rabu (19/8/2015). Selain itu, pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami kontraksi sebesar minus 4,25% atau dari Rp2,4 triliun per akhir Desember 2014, lalu turun menjadi Rp2,3 triliun pada Juni NTB mengalami perkembangan positif. Sejak tahun 2010 pembiayaannya Rp79,2 miliar, naik menjadi Rp91,4 miliar tahun 2011, Rp115,7 miliar tahun 2012, Rp171,8 miliar tahun 2013, Rp243 miliar per Desember 2014 dan naik menjadi Rp276 miliar pada Juni 2015. Sementara itu, NPF UUS Bank NTB saat ini berada di kisaran 1,2%, masih berada pada ambang batas aman berdasarkan ketentuan OJK yaitu sebesar 5%. Pertumbuhan UUS Bank NTB tidak terlepas dari ekspansi bisnis yang dilakukan dengan membangun kantor cabang di 10 kabupaten/kota, dan kantor cabang pembantu UUS di Kecamatan Kediri, Lombok Barat dan Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat. “Kita hanya menyiapkan kebutuhan layanan bagi masyarakat. Silakan yang mau konvensional atau syariah, kita sudah siapkan,” pungkasnya.’[tim] UNIT USAHA SYARIAH BANK NTB PERCAYA DIRI DI TENGAH KRISIS
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 86 ANOTASI PAKET SEPTEMBER SATU Yuyun Pirngadi Pemerhati Kebijakan Fiskal dan MoneterP aket kebijakan ekonomi September Satu telah diterbitkan. Semangat deregulasi tidak lain untuk merespon dinamika perubahan global yang menohok perekonomian Indonesia. Meski banyak kalangan menilai efektivitas kebijakan itu bersifat jangka panjang, tapi pemerintah harus bergerak cepat merespon dinamika perubahan tersebut. Deregulasi sebagai paket stimulus, merevisi 134 peraturan sebagai langkah positif. Setidaknya ada tiga paket besar yang menjadi prioritas di seri pertama ini: (1) mendorong keunggulan bersaing industri, (2) mempercepat proyek-proyek strategis nasional dan (3) mendorong investasi di sektor properti (Media Indonesia, 16/9) Keseriusan pemerintah perlu diacungkan jempol, ketika pelemahan ekonomi global tak kunjung reda. Paket kebijakan ekonomi digulirkan, paling tidak untuk memitigasi volatilitas eksternal yang semakin menjadi-jadi mendikte rupiah ke level Rp14.520/dolar (Bloomberg,16/9). Kendatipun pelemahan ekonomi global mematahkan ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari target 5,8% hanya tembus di angka 4,7% pada semester I/2015. Tak heran pada semester II/2015 pertumbuhan ekonomi melorot lagi hingga 4,5%. Bahkan, surplus ekspor di Q4/Juli pada September tergerus habis ketika China harus mendevaluasi mata uangnya “Juan” untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 7% yang ikut terpuruk. Perkembangan Global Rapuhnya integrasi finansial global serta transmisi pelemahan ekonomi China, memaksa bank sentral China (PBOC) mengurangi tekanan pada mata uangnya.PasarmodalChinayangfantastik harus menerima risiko terburuk ketika Juni harga saham mengalami penurunan tajam. Penyelamatan yang dilakukan adalah membeli saham unggulan hingga 200 miliar dolar AS serta melarang emiten lakukan IPO dan penjualan saham secara besarbesaran. Akibat penurunan nilai saham, China kehilangan nilai asset financial mencapai 4 triliun dolar AS atau empat kali lipat PDB Indonesia. Ditambah, inkonsistensi terhadap rebalancing yang ditujukan untuk mengurangi ekspor dan mendorong konsumsi domestik, ternyata tidak sejalan dengan semangat devaluasi Juan. Tak heran, ekspor Indonesia ke China turun drastis menjadi negatif 7,8% tahun 2012-2014. Rontoknya China berawal dari perang dagang dengan AS. Pelemahan ekonomi AS dibalas oleh isu suku bunga (Fed Rate dan Fed Fund Rate). Satu tahun sidang komite pasar terbuka Federal bank sentral Amerika Serikat (FOMC) 10 kali, dan punya kesempatan 2 kali lagi yakni, tanggal 17 agustus dan terakhir Desember. Penundaan kenaikan suku bunga acuan (Fed rate) ternyata memicu financial amplifier menjadi currency issue yang membuat pasar global menjadi limbung, ekstrem dan overshoot. Isu lainnya yang dramatis adalah soal Phenomenon double blows yakni, dampak dari suatu kebijakan terjadi dua kali. Bahkan, ketika Ben Bernanke waktu itu ketua Gubernur The Fed pernah bicara “jika perbaikan data pengangguran dan laju inflasi terus terjadi, kebijakan suku bunga rendah itu akan secara hati-hati ditinggalkan”. Pernyataan rasional, tapi kontroversial itu sering dijadikan isu sentral oleh spekulan. Satu hal yang kontroversial itu, jika suku bunga acuan The Fed naik, modal yang keluar dari AS selama kebijakan pelonggaran likuiditas ke banyak Negara akan kembali lagi ke AS. Dampaknya, pasar modal dan pasar valuta asing di banyak Negara akan mengalami koreksi dalam (Kompas, 17/9). Padahal, European Central Bank (ECB) melakukan stimulus moneter melalui kebijakan Expanded Asset Purchase Program (EAPP) yang bertujuan mendorong arus modal portofolio asing ke emerging market termasuk Indonesia. Program quantitative easing belum terlihat tanda- tanda membaik, meskipun pembelian asset (EAPP) sebesar 60 miliar euro setiap bulannya tengah berjalan dimulai sejak Maret 2015 hingga September 2016 (BI, 2014). Tak cuma itu, Italia dan Perancis ekonominya masih mengalami kontraksi. Jerman dan Spanyol melakukan indikasi ekspansi yang mendorong kawasan Eropa bisa memasuki zona deflasi. Keadaan itu akan semakin parah jika tahun ini otoritas moneter AS tidak juga menaikkan suku bunga (Fed Rate) atau melakukan (Fed Fund Rate) yakni, merealisasikan kebijakan perubahan dari konvensional ke inkonvensional dengan meningkatkan suku bunga fasilitas Fed mendekati nol. Tentu ini tidak adil bagi pelaku pasar terkena dua kali, sebelum kenaikan tapi naik dan terkena lagi setelah ditetapkan kenaikan suku bunga. Ketidakpastian itulah sama halnya menunggu daftar panjang negara-negara berkembang KOLOM
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 87 tumbang akibat volatilitas semakin besar di emerging market. Tindakan ambil untung spekulan pasar valuta asing dan pasar modal terbiasa melakukan mark up. Harga minyak dunia misalnya, mark up berkisar 25-30% dari harga per barel. Disadari atau tidak tindakan itu seringkali memicu harga komoditas, valuta asing dan kecenderungan capital outflow negara- negaramajumencaritempatpersinggahan yang menguntungkan. Apalagi, dewasa ini fluktuasi harga minyak dunia berbanding lurus dengan rencana serangan AS ke Suriah. Arab Saudi yang tidak berkenan menurunkan produksinya akibat defisit anggaran negerinya yang mencapai 20% dari PDB. Ditambah perkembangan oil shale di AS yang melimpah ruah. Sentimen negatif pasar valuta asing dan isu sidang FOMC menggelinding secara sentrifugal ke negara negara berkembang termasuk Indonesia. Membaca Realitas Realitas pelemahan ekonomi dunia, harus dibaca secara arif bestari. Bagi Indonesia, keadaannya tak sekadar memukul rupiah, ia membongkar fundamental ekonomi yang sesungguhnya rentan. Indonesia sebagai penerima aliran modal asing dan meruahnya likuiditas, akan terkena dampak ekstrem aliran balik modal secara besar-besaran (taper tantrum) jikaThe Fed menaikkan suku bunga acuannya. Sektor mikro ekonomi mengalami gangguan karena memang industri nasional rentan dan peraturan sarat muatan pat-pat gulipat. Sebagai contoh, produk ekspor Indonesia yang kandungan impornya tinggi karena memang investornya sudah nge-link dengan negeri asalnya. Investor untung, birokrasi diuntungkan dari regulasi itu. Susahnya, Paket kebijakan ekonomi September satu (pakses) yang diharapkan obat mujarab, sebenarnya hanya membongkar kebiasaan lama yang buruk dan tidak punya arti signifikan dalam jangka pendek (short term). Paket pendorong daya saing industri, proyek- proyek strategis nasional dan investasi di bidang properti baru bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang (long term). Jadi, merespon berkecamuknya eksternalitas dengan deregulasi yang pro- sektor riil bukan solusi tepat dan jangka pendek. Sebab, soal kurs mata uang harus didekati secara moneter sebagai inti akar dalam mengurai kekusutan makro ekonomi. Otoritas Moneter di dunia bingung dengan pelemahan ekonomi di atas. Ini bukan perdebatan yang tidak berkesudahan seperti yang dilakukan Walter W. Heller dan Milton Friedman (1969) tentang kontroversi target inflasi harus dibuat negatif dan secara numerik sama dengan suku bunga riil pada titik ekuilibrium sehingga suku bunga nominal menjadi nol. Akan tetapi, jika deregulasi menjadi pilihan pemerintah, deregulasi adalah instrumen pelonggaran atau “the rule of the game”, maka ia variabel exogenous yang diharapkan berkorelasi terhadap variabel endogenous (sektor riil). Pertanyaannya kemudian, apakah deregulasi ini perlu diuji?, Termasuk dimensi-dimensi faktor tatkala ingin mengurai pengaruh paket kebijakan ekonomi terhadap kinerja ekspor misalnya, yang meliputi, infrastruktur, transportasi, pelabuhan/bandara dan biaya logistik yang relatif murah. Kini, ekspor Indonesia ternyata biaya logistiknya termahal di dunia berkisar 26% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan Negaranegara maju, seperti AS, Jepang dan Eropa rata-rata hanya 10% dari PDB. Tak hanya itu, kemudahan berinvestasi, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia dan Thailand. Di ASEAN saja berada di ranking 7 atau di atas satu tingkat dari Vietnam. Sedangkan, di dunia berada di urutan 114 dari 187 negara dunia (World Bank, 2015). Terlebih proyek infrastruktur yang menelan biaya sekitar Rp5.460-an triliun, bahkan proyek Kereta Api modern yang tertunda direncanakan investor China dan Jepang akan bersaing ketat merebut proyek senilai Rp 73,5 triliun. Tidak berlebihan optimisme BKPM membukukan target investasi semester II/2015 sebesar Rp 519,5 triliun dengan multiplier effect tenaga kerja yang diserap 240.000. Sayangnya, investor juga pintar, mereka banyak menyiasati kelonggaran aturan yang belakangan diketahui merugikan tenaga kerja Indonesia. Investor China misalnya, mengerjakan proyek infrastruktur di sini sekaligus membawa 41.000 tenaga kerja unskill yang dititipkan pemerintah negeri asalnya. Tiadanya sertifikasi global bagi tenaga kerja berbasis qualified dan certified, maka remitansi yang nilainya lumayan besar harus terbang keluar. Gigihnya pemerintah mengawal investor, ternyata gigit jari ketika mereka masih “wait and see”. Padahal, deregulasi 134 aturan yang direvisi sudah memenuhi standard neoliberal. Di pasar sekunder properti sudah siap untuk investor. Di sektor ini pertumbuhan properti cenderung naik hingga 40% menandakan peran suku bunga pinjaman, lahan serta investasi di sektor ini masih prospektif. Dengan demikian, jika The Fed masih menunda-nunda kenaikan suku bunga acuannya, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menerima resiko terburuk yakni, defisit kembar tiga: (1) defisit anggaran yang telah menembus angka 2,3% sekaligus debt to GDP ratio yg hampir mendekati lampu merah (2) defisit perdagangan akan terus merosot akibat harga komoditas dunia menurun dan (3) defisit investasi tabungan domestik; masyarakat lebih memilih kepada konsumsi dan pelaku ekonomi uangnya parkir.[tim]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 88 KOLOM P enulis ingin menyampaikan suatu pandangan yang dilatarbelakangi adanya reformasi hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah, khususnya reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut sebagaimana dapat kita ketemukan di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Permenakertrans) No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Kami ingin mengajak pembaca untuk fokus lebih dahulu pada penguatan peran secara yuridis asosiasi sektor usaha tertentu berupa pendelegasian penetapan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk menetapkan kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Untuk lebih jelasnya kami kutipkan ketentuan di dalam Pasal 4 Permenakertrans RI No.19 Tahun 2012, yakni : (1). Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing. (2). Alur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harusmenggambarkanprosespelaksanaanpekerjaandariawalsampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2. (3). Alur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan. Penetapan kegiatan utama dan kegiatan penunjang tersebut di atas perlu ditegaskan lebih lanjut oleh Pemerintah (cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) apakah sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 17 Permenakertrans RI tersebut yang menggunakan terminologi “kegiatan jasa penunjang.” Sebuah pertanyaan muncul, apakah kegiatan jasa penunjang di dalam Pasal 17 tersebut dapat berasal dari kegiatan utama ataukah dipastikan hanya berasal dari kegiatan penunjang saja? Penulis berasumsi bahwa di dalam lingkup pekerjaan kegiatan utama tidak ada ruang untuk menyerahkan sebagian pekerjaan secara pemborongan dan/atau melalui penyediaan jasa penyedia pekerja/ buruh, sehingga pekerja/buruh di lingkungan pekerjaan kegiatan utama harus mengerjakan seluruh proses pekerjaan yang ada di lingkungan pekerjaan kegiatan utama tersebut mulai dari A hingga Z. Secaraumum,sebuahpenetapanbiasanyadilakukanolehinstitusi atau lembaga yang masih berada dalam lingkungan Pemerintah, namun melalui Permenakertrans tersebut nampaknya Pemerintah, atas hal tersebut di atas vide Pasal 4 ayat 3, mendelegasikan kepada pihak lain non pemerintah. Bahkan ditegaskan bahwa penetapan yang dilakukan oleh pihak lain non pemerintah tersebut dijadikan dasar bagi perusahaan yang ingin melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan. Kembali muncul pertanyaan di benak penulis menyangkut sanksi hukum yang akan diberikan kepada perusahaan manakala penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan tidak mendasarkan pada penetapan yang dikeluarkan oleh asosiasi sektor usaha yang terkait, atau misalnya juga pada situasi dan kondisi tertentu ternyata di sektor usaha tertentu belum terbentuk atau belum memiliki asosiasi di sektor usaha tersebut maka siapakah yang membuat dan menetapkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha tersebut yang menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang? Atas kemungkinan terjadinya situasi dan kondisi tersebut di atas, penulis menyarankan kepada pihak regulator agar mempertegas dan memperkuat posisi yuridis atas penetapan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada law enforcement dan perlu tidaknya pengesahan atas penetapan tersebut dari instansi pemerintah yang terkait (meski hal ini janggal secara teori hukum). Bagaimana dengan pengelolaan suatu kawasan industri? Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009 diberikan dua terminologi pihak-pihak yang terkait dengan Kawasan Industri, yakni Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri, sedangkan Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri di wilayah Indonesia (vide Pasal 1). Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP tersebut, perusahaan yang berminat untuk membangun dan mengelola suatu kawasan menjadi kawasan industri (Perusahaan Kawasan Industri) berkewajiban untuk mengajukan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Anas Firdian Corporate Legal PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PengelolaKawasanLindustri SebagaiRegulator,Mungkinkah?
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 89 Setelah memperoleh perizinan tersebut di atas, Perusahaan Kawasan Industri berkewajiban untuk mengajukan Izin Lokasi Kawasan Industri kepada: Bupati/Walikota untuk kawasan industri yang lokasinya berada di wilayah satu kabupaten/kota, Gubernur untuk kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota, atau Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kawasan industri yang lokasinya lintas provinsi (vide Pasal 14). Selanjutnya, kawasan industri diwajibkan untuk memiliki Tata Tertib Kawasan Industri yang memuat : a). Hak dan kewajiban masing-masing pihak (yang dimaksud dalam hal ini adalah Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam kawasan industri tersebut); b). Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan; c). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan d). Ketentuan lain yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan Industri (vide Pasal 21). Ketentuan terkait Tata Tertib Kawasan Industri dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat 1 juncto Pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian(Permenperind)RINo.05/M-IND/PER/2/2014,bahwa Tata Tertib Kawasan Industri tersebut di atas sudah harus dibuat oleh Perusahaan Kawasan Industri paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh Persetujuan Prinsip (vide Pasal 11 ayat 1), pun mengenai pokok-pokok materi yang sekurang-kurangnya dimuat di dalam Tata Tertib Kawasan Industri dijabarkan di dalam Pasal 13 Permenperind tersebut. Secara yuridis, Tata Tertib 3 Kawasan Industri ditempatkan selayaknya sebuah aturan main bersama antara Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri (vide Pasal 22 huruf c Permenperind). Permasalahannya, baik di dalam PP maupun Permenperind tersebut di atas tidak mencantumkan pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap Tata Tertib Kawasan Industri tersebut. Di dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b PP di atas dinyatakan bahwa Menteri (dalam hal ini Menteri Perindustrian) berwenang melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap Kawasan Industri, Kawasan Industri tertentu, dan Perusahaan Industri, sedangkan di dalam Pasal 13 ayat 4 Permenperind di atas dinyatakan bahwa Tata Tertib Kawasan Industri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian mengenai Pengelolaan Kawasan Industri dan penggunaan lahan antara Perusahaan Pengelola Kawasan Industri / Perusahaan Kawasan Industri dengan Perusahaan Industri. Dengan demikian, nampaknya Pemerintah menempatkan Tata Tertib Kawasan Industri berada dibawah payung ranah hukum privat atau keperdataan. Pertanyaan datang menggelitik di benak penulis, mungkinkah daya berlakunya Tata Tertib Kawasan Industri di-“geser” kearah payung ranah hukum publik? Apabila mendasarkan pada pemikiran secara analogi hukum dengan apa yang dilakukan pemerintah selaku regulator ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan diawal penulisan di atas, penulis berpendapat bahwa melalui semangat reformasi hukum tidak menutup kemungkinan ditempuh langkah secara mandatori kepada Perusahaan Kawasan Industri dan/atau melalui asosiasi perusahaan kawasan industri, untuk dan atas nama Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang melanggar ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri. Keberadaan kawasan industri yang sarat dengan kegiatan usaha industri tidak dapat dilepaskan dari isu sosial menyangkut ketersediaan lapangan pekerjaan, isu pencemaran lingkungan, maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Trigger inilah yang barangkali dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi pemerintah selaku regulator untuk memberikan penguatan secara yuridis agar daya berlakunya Tata Tertib Kawasan Industri berada dalam ranah hukum publik, sehingga diharapkan Tata Tertib Kawasan Industri yang telah dibuat dan disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri tidak hanya sekedar sebagai pelengkap persyaratan ketika Perusahaan Kawasan Industri tersebut akan mengajukan proses memperoleh perijinan pengusahaan suatu bidang lahan untuk kawasan industri.[tim] SEKILAS PT. JIEP (Persero) P erkembangan subsektor industri manufaktur di Indonesia, khususnya di Jakarta, diikuti dengan pertumbuhan zona- zona industri yang secara sporadik merebak di berbagai sudut wilayah kota. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menata kegiatan-kegiatan industri dengan upaya menyatukan pada suatu kawasan khusus, sehingga dapat dibinakembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pulogadung merupakan pilihan utama, karena lokasinya yang strategis serta mempunyai akses yang memadai bagi transportasi dan distribusi ke seluruh wilayah Jakarta. Pada saat itu Pulogadung masih berupa tanah yang tidak produktif yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi KDKI Jakarta No. Ib.3/2/35/1969 ditetapkanlah lahan seluas 500 HA sebagai lokasi kawasan industri dengan nama Kawasan Industri Pulogadung. Sebagai kawasan industri pertama di Indonesia, Kawasan Industri pulogadung pada awalnya dikelola melalui wadah proyek, dengan nama Proyek Industrial Estate Pulogadung milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan perkembangan arus penanaman modal di Indonesia yang meningkat, khususnya di DKI Jakarta, maka lingkup kerja Proyek Industrial Estate Pulogadung semakin kompleks. Dan untuk menunjang perkembangan kebutuhan masyarakat industri, Pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian diri, baik dari segi kelembagaan maupun permodalannya. Pada tanggal 26 Juni 1973 dibentuklah PT. Persero Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) yang menggantikan Proyek Industrial Estate Pulogadung dengan Akta Notaris Abdul Latief No. 127 tahun 1973. Adapun penyertaan modal Negara RI pada PT. JIEP, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1973 dan Surat Gubernur Propinsi KDKI Jakarta No. D.V-a.3/2/36/73. Sampai saat ini komposisi pemegang saham PT. JIEP adalah 50% Negara RI dan 50% Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung atau disingkat PT. JIEP (Persero) No. 25 tanggal 16 Oktober 2009, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusannya AHU-AH.01.10-21151 tanggal 24 November 2009, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H sebagai pengganti B.R.AY Mahyastoeti Notonogero, S.H, Notaris di Jakarta.
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 90 RESENSI D alam kerangka konstitusi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diletakkan sebagai insrumen ideologis. Di mana ia dijadikan alat agar Indonesia berdaulat secara ekonomi, politik, dan keadilan sosial. Sehingga APBN seyogyanya mampu mewujudkan cita-cita konstitusi, melindungi dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam persepektif tersebut, buku ini akhirnya hadir untuk mengkaji cita-cita narasi UUD 1945 dalam balutan APBN. Dalam bab pertama, penulis mengingatkan kembali kedudukan UUD 1945 dan Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dikatakan, kontitusi yang menempati posisi fundamental. Sebab keduanya mengandung komposisi keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasanm kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, penulis selalu menegaskan, konstitusi merupakan sukma dari nilai-nilai yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Beranjak pada Bab ke-dua, penulis mencoba mengulik amanat kesejahteraan sosial yang terkadung dalam UUD 1945. Tentu hal tersebut dikaitkan dengan sila ke empat dan ke lima Pancasila. ‘kerakyatan yang dipimpih oleh hikmaht kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan,’. Dan ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ‘. Atas amanat tersebut, pada Bab ke Tiga, penulis kemudian menggiring pembaca pada aktualisasi dari konstitusi yang telah disepakati sejak dulu kala. Dimana sejak 18 Agustus 1945 UUD 1945 ditetapkan, founding leaders serius menyempurnakan amanat. Salah satunya, melahirkan Bab VIII Pasal 23 UUD 1945, yang memuat ketentuan keuangan negara secara komprehensif, mulai dari perihal APBN, perpajakan, mata uang, Bank Indonesia hingga Badan Pemeriksa Keuangan. Semua dipertegas kembali di amanat UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, yang menyatakan, ‘APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Sehingga peunulis kembali menekankan, APBN sebagai alat pembangunan rakyat, dengan menciptakan fasilitas untuk rakyat. Sebagai penjelas, penulis juga memaparkan rinci sumber-sumber APBN tersebut. Bahkan menariknya, penulis KEDAULATAN ANGGARAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT merincikan sumber APBN sejak era pasca proklamasi hingga saat ini. Semua terangkum pada Bab ke Empat buku ini. Anggaran Dan Kesenjangan Sebagai klimaks, tak lupa penulis memberikan evaluasi kritis atas pelaksanaan APBN dalam pemenuhan kesejahteraan sosial yang di dengungkan sejak awal. Dikatakan bahwa, bukan hal yang awam, anggaran negara itu merupakan keputusan politik. Hingga secara terang-terangan, dituliskan adanya sistem anggaran dan kesenjangan. Hal itu dikarenakan sistem pemerintahan yang desentralisasi yang dominan. Smith, telah mengingatkan dalam bukunya tahun 1967, desentralisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintah selalu membawa konsekuensi self local goverment, sehingga pertumbuhan dan kesejahteraan tidak merata. Terbukti, FITRA dalam penelitiannya menyatakan, di tengah kebijakan otonomi yang seluas – luasnya justru masih banyak memperluas kemiskinan. Dari 103 daerah otonom, hanya 16 saja yang memiliki potensi kekayaan yang memadai, sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Di sisi lain, masih ada 87 daerah otonom yang kemudian masuk dalam daerah miskin. Sebagai penyebab, FITRA menyebut, lantaran pembengkakan jumlah PNS di daerah tersebut. Tiga Rumus Jitu Oleh sebab itu, pada halaman terakhir, Ahmad Erani Yustika dalam pengantarnya mengingatkan, kedaulatan anggaran bukanlah frasa yang mudah di definisikan secara pasti, namun merupakan bagian penting yang harus dihadirkan dalam penyusunan anggaran. Secara garis besar, ia menyatakan, ada tiga rumus kedaulatan anggaran. Pertama, pemerintah dan DPR harus menyusun anggaran demi negara, bukan soal proyek atau kepentingan tertentu. Kedua, sumber penerimaan sebisa mungkin berasal dari domestik. Ketiga, alokasi harus kepada penguatan dan pemberdayaan publik. Bukan menyentuh golongan atas. Menariknya, meskipun terbilang bahasan yang berat, buku setebal 306 halaman ini dikemas dengan gaya bahasa yang lugas. Sehingga sangat mudah dipahami dan dicerna. Selamat membaca.[tim] Judul Buku : APBN Konstitusi Penulis : Yeni Sucipto dkk. Penerbit : Galang Pustaka Cetakan : I/2015 Tebal : 306 Halaman Harga : Rp69.000,00
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 91 F raud yang terjadi di sektor swasta dan lembaga pemerintahan telah menimbulkan banyak kerugian. Putra Nabi Adam a.s., Qabil, adalah individu pertama yang melakukan fraud ketika dia dengan sengaja hendak berlaku curang kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan yang buruk kepada Tuhan. Peradaban Yunani kuno mengenal fraud melalui tulisan Aristoteles yang melaporkan praktek fraud. Dalam mitologi Yunani itu sendiri, fraud merupakan salah satu isi dari “Pandora Box”. Fraud yang terjadi di sektor publik berupa korupsi merupakan tindakan kriminal yang bersifat luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang terjadi dalam berbagai bentuk di sektor pemerintah telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Situasi ini telah menunjukkan bahwa korupsi memang harus dianggap sebagai kejahatan yang sangat berbahaya. Dengan demikian, diperlukan sistem-sistem tertentu agar dapat memberantas korupsi. Sistem- sistem inilah yang menjadi pembahasan dalam buku ini. Sebelumnya, perlu diketahui alasan-alasan dan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan fraud atau korupsi. Dalam Bab 2 buku ini, terdapat banyak teori yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud atau korupsi. Selain itu, perlu diketahui seperti apa psikologi seseorang yang menyebabkan dirinya melakukan fraud. Dalam buku ini, terdapat beberapa teori dalam bidang psikologi dan kriminalitas, berbagai macam tipologi individu serta alur pikir pelaku fraud. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai mengapa seseorang melakukan fraud, dari aspek psikologi. Bab 2 dari buku ini juga membahas mengenai behavioral symptoms of fraud, yaitu perilaku-perilaku para pelaku fraud yang dapat diobservasi. Perilaku tersebut dapat berupa tanda- tanda verbal, tanda-tanda paralinguistik maupun tanda-tanda non verbal. Harus diketahui bahwa salah satu sifat dasar manusia adalah menghindari kecemasan. Untuk menghilangkan kecemasan yang ada, maka pelaku fraud akan melakukan berbagai macam tanda-tanda perilaku tertentu. Dengan memahami tanda-tanda ini dengan baik, maka investigator dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih efektif dan efisien. Good governance. Istilah ini sering didengar dan digaung- gaungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan good governance maka diperlukan implementasi konsep reinventing government, atau yang di Indonesia dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Reformasi pada dasarnya adalah sebuah gerakan untuk mengubah cara kerja dan perilaku di dalam sebuah organisasi karena cara kerja tersebut tidak lagi efektif dan penuh dengan penyimpangan. Tujuan utama reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi serta menghasilkan aparatur negara yang profesional, produktif dan memiliki kinerja yang baik. Melalui reformasi birokrasi maka akan tercipta aparatur negara yang memiliki profesionalisme tinggi dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Apabila unsur-unsur reformasi birokrasi dapat diterapkan dengan baik di seluruh lembaga dan instansi pemerintah maka tingkat korupsi di sektor publik akan dapat ditekan dan dihilangkan. Integritas. Inilah kunci utama untuk memberantas korupsi. Tanpa adanya integritas dalam diri seseorang, hampir mustahil korupsi dapat diberantas. Sistem sesempurna apapun akan menjadi sistem yang korup apabila dijalankan oleh orang-orang yang korup dan tidak berintegritas. Oleh karena itu, aspek integritas dalam sektor publik harus menjadi perhatian utama. Buku ini membahas mengenai dua sistem utama berkaitan dengan bagaimana menegakkan integritas di lembaga pemerintah. Sistem yang pertama adalah Sistem Integritas Nasional yaitu sebuah sistem yang melibatkan seluruh lembaga- lembaga negara dalam sebuah jejaring yang dinamis dan saling menguatkan agar dapat tercipta kerja sama antara lembaga- lembaga negara tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi. Sistem yang kedua adalah Zona Integritas yang merupakan perwujudan komitmen sebuah lembaga dan instansi pemerintah untuk mencegah korupsi. Sebagai lampiran buku ini, dicantumkan Kertas Kerja Evaluasi Zona Integritas, dokumen- dokumen yang diperlukan dalam mewujudkan Zona Integritas dan cara menghitung dan menjawab masing-masing sub indikator Zona Integritas.[tim] FRAUD DI SEKTOR PUBLIK DAN INTEGRITAS NASIONAL Penulis: Ardeno Kurniawan, S.E., M.Acc, Ak. Auditor Inspektorat Kabupaten Sleman
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 92 PROFIL Tri Mumpuni Iskandar SRIKANDI PENGGERAK DESA foto: Istimewa
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 93 membangun desa yang dibayar tak seberapa,” seru perempuan lulusan sosial ekonomi di Fakultas Pertanian IPB ini. Ya, bagi Mumpuni pemuda dan desa memang tak dapat dipisahkan. Keduanya bagai mata uang. “Saya hanya ingin pemuda Indonesia mempunyai empati memikirkan masa depan bangsa ini. Dan, masa depan bangsa dimulai dari desa,” tegas Direktur Eksekutif IBEKA ini dengan sorot mata yang tajam. “Desa adalah kunci kehidupan orang kota. Di sana sumber daya alam dititipkan oleh Allah SWT. Pemuda dengan segala semangat dan intelektual yang Allah berikan, sebagai tombak, kapten, penggerak, pembina, capital social di perdesaan,” ujar putri Semarang kelahiran 10 Juli 1964 ini. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Setelah mengumpulkan semangat juang pemuda, ia bersama sang suami, Iskandar Budisaroso Kuntoadji, membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagai sumber energi listrik bagi desa yang masih gelap gulita. “Mengapa kita pilih listrik sebagai alat. Karena masih ada di pelosok negeri kita yang gelap, data kami 30 ribu desa. Padahal listrik adalah ujung tobak perekonomian,” jelas Puni. Teknisnya, Puni mencari potensi energi air di desa. Kemudian, aliran itu akan yang dilokasikan untuk menggerakkan turbin. “Air itu akan dialirkan ke power house yang diameternya kira-kira 580 mm, melalui penstock (dua pipa besar). Turbin tadi menggerakan generator, sehingga energi listrik mekanik bisa dibangkitkan,” jelasnya menguraikan cara kerja PLTMH tersebut. Peraih Climate Hero 2005 dari World Wildlife Fund for Nature ini dengan detail menjelaskan dua putaran turbin itu bisa menghasilkan listrik maksimal 120 kilowatt. Ini yang akan dijual ke PLN. Langkah selanjutnya, ia mengumpulkan data untuk melihat kemungkinan secara teknis serta menghitung rencana anggaran biaya kemudian mencari sumber dana untuk pembangunan pembangkit. “Contoh, yang saya ingat, Desa Curugagung, Subang, Jawa Barat, membangun proyek PMLTH 13 kilowatt dan menerangi sebanyak 121 rumah. Modalnya, Rp44 juta hasil urunan para petani dengan cara meminjam ke bank. Di Lombok, tahun 1999 timnya pernah bangun itu di Aekmal. “Dana awalnya kalau nggak salah dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), semacam hibah sebesar 75 ribu dolar,” tungkasnya. Setelah dana tersedia, Yayasan Ibeka lalu mengirim Tim Sosial untuk membangun komunitas. Tim Sosial ini akan berinteraksi selama beberapa minggu dengan masyarakat agar terbina hubungan yang baik. Langkah awalnya adalah menghubungi tokoh agama maupun tokoh adat setempat. Kemudian masyarakat diminta membuat organisasi yang akan mengurus turbin, Bersama Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), Tri Mumpuni Iskandar bak Srikandi yang menyelusuri rongga-rongga pelosok desa. Menemukan, menggerakan dan membangun modal sosial menju ekonomi kerakyatan yang berdikari. S iang menjelang sore, kami tiba di kantor IBEKA di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada (6/8). Ini kedua kalinya kami berkesempatan berbincang-bincang dengannya, setelah sebelumnya berjumpa di acara CSR sebuah bank ternama di Indonesia. Tak seperti biasanya, Bu Puni, baru muncul sekitar setengah jam kemudian. Dengan gayanya yang lugas, ia menyapa kami dan mengatakan, bahwa dirinya esok akan menjadi pemateri bahasan sosial bisnis pada Forum On CSR di Bangkok, sehingga sibuk menyiapkan materi. Namun di tengah kelelahan yang masih tampak di kantung matanya, staf ahli ESDM ini tetap bersemangat berbincang. “Selamat datang di kantornya pemuda-pemuda gila. Pemuda yang mencari value, bukan hanya sekadar materi. Bagaimana tidak, di luar dia bisa dibayar puluhan juta, tapi lebih memilih foto: Istimewa
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 94 PROFIL dengan menentukan siapa ketua, bendahara, sekretaris, hingga siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan bongkar pasang mesin turbin. Tim yang terbentuk tersebut juga diberikan pengetahuan pengoperasian mesin turbin dan penghitungan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan dan biaya memelihara PLTMH. Tak berhenti di situ, dirinya pun tetap intens mengontrol masyarakat dalam mengelolanya. “Listrik bukan tujan akhir, tapi bagaimana kita menggerakan perekonomian melalui listrik. Caranya kita jual listrik ke PLN itu. Uangnya untuk kas koperasi desa. Bisa untuk bangun jalan, kesehatan, dan pendidikan,” ungkap Puni. Benar saja, tak kurang dari tiga bulan desa binaan Puni dapat menggerakan roda ekonomi. “Listrik dijual ke PLN dengan harga Rp432,00 per Kwh. Jika di total sekitar Rp25 juta per bulan dikantongi oleh desa. Uangnya dikelola di koperasi desa yang awalnya kita bina dulu, setelah itu baru dilepas. Ini loh yang kita sebut bisnis berbasis kerakyatan,” seru Puni dengan wajah yang sumeringah.Saat ini, setidaknya sudah ada 83 desa yang ia bina. Cikal Bakal Puni bersyukur dengan apa yang ia dapat berikan pada masyarakat. Baginya semua semangat dan ilmunya lahir dari lingkungan hidupnya. Di tengah asyiknya bercerita, ia mengajak Kami pada nostalgianya. Ia menceritakan, cikal-bakal idenya membangun desa, bermula saat ia memutuskan menikah dengan pemuda lulusan sarjana Geologi ITB sekaligus pendiri IBEKA pada tahun 1979, Iskandar. “Pemuda ini tak kehabisan akal berkontribusi untuk rakyat. Ketika mahasiswa tidak boleh berpolitik di kampus, dia (suami) membangun jalan, membina desa,” ungkapnya kagum pada sang suami. “Hebat pemuda ini, sudah gitu ia hafiz Al-Quran,” tambah Puni tersipu malu. Sejak saat itu, sang suami yang bekerja sebagai peneliti, ia sering mengajaknya ke pelosok-pelosok terpencil di Tanah Air. “Dalam semua perjalanan hatiku hancur, begininya negara kaya? Untuk memperoleh listrik saja mereka sulit, bagaimana mau mensejahterakan dirinya,” tanyanya dalam hati. Kegelisahan tersebut membawanya pada semangat menuntut ilmu di beberapa universitas di luar negeri. Yaitu, Universitas da Costa Rica tahun 1992, serta Chiang Mai University, Thailand tahun 1993. “Dua tahun keliling ke Afrika, negara-negara Asia, belajar energi, lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Dua tahun membuat saya gelisah. Indonesia negara kaya kenapa tidak mengembangkan energi di desa- desa?”katanya geram. Tahun berikutnya, ia juga ikut sang suami belajar energi terbarukan di Swiss. Saat itu, ia dan Iskandar mempelajari energi terbarukan untuk perdesaan bernama PLMTH. “Listrik dapat diperoleh dari air. Desa memiliki air sungai yang berlimpah. Ini sangat-sangat memungkinkah diterapkan di desa?” fikirnya.Tentu energi ini dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa. Terdidik Prihatin Sebenarnya kecintaan Puni pada desa dimulai sejak ia duduk di bangku kuliah. Saat itu, ia membantu para peternak ikan untuk mengembangkan ikan tilapia merah. “Di sana kita bantu bibit, cara panen hingga cara pengelolaan keuangan masyarakat desa. Kemudian kalau sudah sejahtera baru kita tinggal,” ungkapnya. Namun, ketika dikulik lebih jauh, Puni memang terlahir dari rahim seorang pemberdaya desa. Sang bunda, Gemiarsih, menggerakan modal sosial menggunakan Posyandu. Puni ingat betul, rumahnya selalu ramai dengan ibu-ibu dan anak-anak karena sang bunda membuka Posyandu di pelataran rumahnya. “Posyandu itu penggerak modal sosial yang luar biasa. Di sana terjadi transaksi tanpa balas budi. Suka rela, semua gratis. Dan aku melihat ibu dengan senang hati mengurusinya,” kenang Puni seraya tersenyum. Tak hanya itu, ibu Gemiarsih juga selalu mengajak masyarakat yang lebih mampu, untuk mengumpulkan beras dan bahan-bahan pokok lain. Semuanya Kalau tidak hati-hati, dana desa akan merusak mentalitas Kepala Desa dan aparatnya.
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 95 dikumpulkan di rumah, lalu ia dan ibunya keliling desa membagikan beras itu. Kala itu, Puni dan keluarga memang dianugerahi kehidupan yang terbilang berkecukupan. Sang ayah, Wiyatno seorang karyawan di BUMN. Kendati demikian, hal itu tak membuat keluarganya hidup penuh hedonitas. Ia diajarkan benar konsep kesederhanaan dan prihatin kepada orang yang kurang beruntung. “Aku banyak belajar dari ibu. Dia didik aku dengan keras, melihat determinasi kehidupan yang ekstrim. Memang harus keras, agar ndak dikalahkan dengan kehidupan yang keras juga nantinya,” ungkap perempuan yang bercita-cita jadi dokter saat kecil ini. Puni kecil pun akhirnya terbiasa untuk melayani masyarakat. Hingga pada suatu ketika ia terketuk hatinya, melihat seorang anak yang ingin sekali punya boneka. “Anak itu ngumpulin jare-jare (kain jarit) punya ibunya, digulung-gulung, dibuat badan boneka, telinga, muka. Aku terpukul. Di rumahku, banyak sekali boneka, bahkan banyak yang sudah bosan aku mainkan,” tutur Puni. Tanpa persetujuan sang ibu, Puni kecil inisiatif mengumpulkan boneka di rumah untuk diberikan. Dipuji Obama Puni memang layak dapat bintang. Ia layak mendapat apresiasi dan pujian. Tak hanya di Tanah Air, Presiden Amerika Serikat Barack Obama “angkat topi” atas prestasi Puni. “Dan dengan wirausahawan berjiwa sosial seperti Bu Puni, yang telah membantu masyarakat perdesaan di Indonesia untuk membangkitkan listrik, serta pemasukan dari tenaga air,” puji Obama dalam pidato pembukaan untuk Presidential Summit on Entrepreneurship di Washington, DC. Dengan rendah hati, Puni menanggapi dengan santai. “Itu jadi semangat saja untuk terus berbuat baik.” Padahal saat itu, katanya, Amerika pernah ia kritik habis-habisan. Seusai Obama berpidato, ia menyalami Puni seakan sudah akrab saja. “Kukatakan di sana, Amerika, jangan membawa modal uang saja ke negara yang dibantu. Tapi penguatan pembangunan sosial kerakyatan juga perlu dibantu,” tambah ibu dari Asri dan Ayu Lestari ini. Ia melanjutkan, kalau pembangunan- pembangunan melalui APBN selalu memiliki paradigma proyek, selesailah bangsa Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan untuk memberi kesempatan masyarakat desa untuk mengelola energinya sendiri, modalnya sendiri. Terkait dana desa yang diberikan pemerintah mulai tahun 2015, Puni melihat kebijakan tersebut ibarat dua mata pedang. “Ini akan menciptakan terobosan untuk membangun desa. Tapi akan menjadi pemborosan baru bila proses empowerment masyarakatnya belum selesai. Diperlukan pendampingan yang benar untuk memanfaatkan sumber daya alam desa,” pungkas Puni. Sebab, kalau tidak hati-hati, dana desa akan merusak mentalitas Kepala Desa dan aparatnya.[Aprilia Hariani]
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 96 S iapa yang tak terpikat oleh pesona Lombok Barat? Pantai dengan pasir putih yang menawan, ombak biru kehijauan nan tenang, serta taman-taman tertata begitu asri. Pantai Senggingi ini terletak di sebelah barat pesisir Pulau Lombok. Seketika mengunjungi pantai ini, seperti berada di Pantai Kuta, Bali, wisatawan dimanjakan oleh lembutnya angin semilir yang menenangkan. Gelombang ombak Senggigi yang susul-menyusul berirama berkolaborasi dengan dinding bukit karang. Selain permukaan pantai yang memukau, Senggigi juga menawarkan panorama bawah laut yang tiada dua. Berbagai jenis ikan di bawah laut dapat kita temui, mulai dari Moorish Idol, Butterfly Fish, Angel Fish, Anthias, serta Lion Fish. “Beragam ikan memanjakan mata, nuansa pantai yang bening dan suasana yang tenang seakan memberi kesanbahwa Pantai Senggigi tak kalah dengan pantai yang lain,” ungkap Triana, turis domestik yang kami temui di tepi Sengigi, awal Oktober 2015 lalu. Tak heran, Senggigi begitu dikenal hingga Ke Mancanegara. “You can’t cross thesea merely by standing and staring at the water,” komentar Albert salah satu turis asal Jerman. Sambil menikmati seksi pantai Senggigi, tak lengkap jika belum mencicipi jamuan ayam Taliwang plus kangkung plecing khas Lombok. Selain menu ayam plecingan, Anda juga bisa mencicipi sate sum-sum dan sayur Lebui dengan minuman khasnya es kelapa madu. Ketika petang merembang, pemandangan Senggingi bertambah eksotis. Senja yang menjingga menjadi momen yang ditunggu- tunggu wisatawan untuk mengabadikannya: siluet. Sangat kecewa bila melewatkan momen ketika senja mentari memantul-mantul di permukaan pantai. Keindahan ciptaan Tuhan yang sangat sayang untuk dilewatkan. terpikat Lombok Barat WISATA
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 97 foto-foto: Aprilia
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 98 WISATA Kemegahan alam bahari nan memesona lainnya juga terdapat di Gili Nanggu. Letaknya di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Nuansa yang hening dan senja romantis, agaknya cocok untuk wisatawan yang sedang merencanakan bulan madu. Romantisme hadir tatkala dua bola pasang mata menyaksikan pantai yang membiru dengan pasir putih bagai tepung. Meski hanya seluas delapan hektar, pulau ini sudah difasilitasi sarana penginapan atau hotel. Namun, perlu Anda perhatikan, di tempat penginapan pada umumnya tidak menyediakan TV. Ini sengaja dilakukan pengelola lantaran ingin meminimalisir penggunaan alat elektronik. Sehingga suasana liburan atau bulan madu hening dan tenang. Untuk mencapai Gili Nanggu cukup mudah, dari Mataram, wisatawan bisa menuju Pelabuhan Lembar yang berjarak sekitar 27 Km. Selanjutnya menggunakan perahu atau speedboat kurang lebih selama 35 hingga 45 menit perjalanan. Bulan Madu di Gili Nanggu
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 99 Taman Narmada namanya. Menurut kepercayaan Hindu, Narmada memiliki mata air awet muda. Mata airnya terus mengalir sepanjang masa. Mata air awet muda tersebut terletak di Bale Petirtan Taman Narmada. Mata air yang merupakan pertemuan tiga sumber mata air yaitu Suranadi, Lingsar dan Narmada sendiri. Ketika ingin memasuki Bale Petirtan, wisatawan diharuskan menggunakan selendang berwarna kuning. Bagi perempuan yang sedang berhalangan, tak diperbolehkan memasuki bale ini. “Setiap ada wisatawan berkunjung, hampir selalu mencari air suci untuk oleh-oleh bagi kerabatnya,” ungkap Mangku Komang Puji pengelola taman. Yaa... Singgah di Narmada memang serasa menapak kembali ke masa lalu. Jejak-jejak sejarah bertebaran di setiap sudut. Bahkan ketika menyelami taman ini, seakan kita terbawa ke aura silam yang tak pernah luruh tergilas waktu. Taman Narmada dibangun oleh Raja Anak Agung Ngurah Karangasem pada tahun 1727 M. Dahulu kala, setiap tiba musim kemarau, sang raja memboyong keluarganya untuk menikmati pemandangan alam Narmada yang terlihat menawan dari Bale Terang. Bale Terang merupakan salah satu bangunan di taman seluas dua hektar ini. Bale ini berbentuk rumah panggung yang terdiri ruang atas dan bawah. Ruang atas terbagi atas tiga bagian, yakni dua bagian pada ujungnya (utara dan selatan) sebagai tempat tidur raja. Sementara, ruang tengahnya merupakan area terbuka sebagai tempat raja melihat pemandangan ke arah timur menuju arah meru. Di seberangnya, terdapat Bale Loji, yakni bangunan rumah yang memiliki serambi terbuka, berfungsi sebagai tempat peristirahan raja dan permaisuri. Keindahan panorama Taman Narmada pun berbalut spiritual. Objek wisata ini digunakan sebagai tempat upacara Pakelem yang biasa diselenggarakan setiap purnama kelima tahun Caka. Momen ini selalu ditunggu oleh wisatawan. Ada pula Bale Pawedayan, fungsinya sebagai tempat membaca kitab Wedha. Menanjak ke atas, terdapat Pura Narmada. Pura ini merupakan salah satu dari delapan pura tertua di Pulau Lombok. Objek wisata Taman Narmada disebut- sebut sebagai miniatur Gunung Rinjani. Di mana taman ini dikelilingi tanaman yang hijau hutan belantara, hamparan danau dan kolam renang yang membentang. Sungguh objek wisata yang bisa menenangkan pikiran dan batin. Jejak Sejarah Taman Narmada
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 100 Sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat menyumbang sebesar 60 persen pendapatan asli daerah (PAD). Sektor pariwisata masih menjadi penyumbang terbesar PAD di samping pajak daerah dan retribusi daerah. Plt. Bupati Lombok Barat Fauzan Kholid menerangkan, untuk tahun 2014 dari Rp140 miliar pendapatan asli daerah, sekitar 50% hingga 60% disumbang oleh sektor pariwisata. “PAD terbanyak diperoleh dari kawasan wisata Senggigi. Sedangkan, tempat wisata lain seperti Narmada dan Sekotong masih relatif kecil dibanding di kawasan wisata Senggigi,” ujarnya kepada Majalah Keuangan Negara awal Oktober lalu. Menurutnya, ke depan untuk menambah PAD dari sektor pariwisata, pihaknya akan memfokuskan pembangunan pariwisata di wilayah Sekotong. Karena tempat ini keindahannya jauh lebih bagus dari Pantai Senggigi. Kelebihan tempat ini adalah adanya gugusan pulau-pulau kecil atau lebih dikenal dengan istilah gili. “Kalau Senggigi sudah dikenal wisatawan, makanya agar wisata kita tidak hanya terpusat pada satu tempat, kita ingin Sekotong ini bisa menjadi ikon Lombok Barat di masa mendatang,” jelasnya. Karena tidak dipungkiri, pesona alam terutama pantai serta gugusan pulau di Sekotong sangat indah, bahkan lebih bagus dari Senggigi.[Aprilia] Membangun Sekotong WISATA
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 101 P rogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), merupakan sebuah inovasi dan uji coba pemerintah pusat sejak Juli 2007 silam. Program ini dirancang, untuk mempercepat pencapaian tiga tujuan pembangunan yakni, pendidikan, penurunan tingkat angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu. Program ini, secara nasional berlabel PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC). Dalam rangka sosialisasi dan memperjelas implementasi PNPM GSC ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lobar pada Senin (21/9) menggelar Workshop Koordinasi PNPM Generasi yang berlangsung di Desa Gerimak kecamatan Narmada. Pada kesempatan itu, Plt. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengemukakan PNPM GSC ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya. Namun dari tahun ke tahun mengalami perubahan dalam rangka penyempurnaan, termasuk fokus kegiatannya. Untuk tahun ini kata Fauzan, PNPM akan berubah bentuk, dalam artian, ada titik fokusnya yang berbeda dengan kegiatan PNPM sebelumnya. Walau berubah bentuk, tapi secara umum, titik problemtika bangsa ini terletak pada dua masalah yakni, masalah kesehatan dan pendidikan. “Saya katakan, masalah kemiskinan dan pendidikan ini saling mempengaruhi”, katanya. Lebih lanjut dikatakan mantan Ketua KPU NTB ini, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka semakin sedikit ketidakpedulian dan aksesnya terhadap kesehatan. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kesehatan masyarakat, semakin rendah pula aksesnya terhadap pendidikan. Kalau dikembangkan secara logita, lanjutnya, rendahnya kesehatan dan pendidikan masyarakat ini, juga menjadi sebab utama, mengapa kemudian masyarakat disebut sebagai masyarakat miskin. Fauzan menyebut, masalah kesehatan dan pendidikan, merupakan sumber dari semua permasalahan yang ada di bangsa ini. Dan berbagai macam program dalam meningkatkan dua hal ini sudah dilakukan. “Tugas kita untuk memberi contoh dan teladan serta sosialisasi terfokus terhadap dua hal ini”, pintanya seraya membuka secara resmi kegiatan Workshop PNPM Generasi GSC. Sementara itu, Kepala BPMPD Lobar melalui Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Sosial Budaya, Amaruddin, S.IP melaporkan, workshop ini bertujuan untuk mensosialisasikan PNPM GSC, memperkuat koordinasi, kerjasama serta komitmen lintas sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Target yang dicapai yaitu merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan, terwujudnya komitmen bersama antara SKPD dan lintas sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui PNPM GSC. Dilaporkan Amar, sapaan akrab Amaruddin, peserta yang mengikuti kegiatan workshop tahap pertama ini sebanyak 66 orang. Mereka terdiri dari wakil pemkab Lobar 18 orang, unsur kecamatan dari 8 kecamatan lokasi PNPM GSC sebanyak 48 orang. “Masing-masing kecamatan mengirim 6 orang”, jelasnya seraya menambahkan, kegiatan ini dihadiri langsung oleh plt. bupati Lobar, Kepala BPMPD Lobar, pejabat dari BPMPD Provinsi NTB, Dikbud, Dikes dan lain-lain. Dikatakan Amar, materi yang dipaparkan oleh nara sumber, disesuaikan dengan kebutuhan. Namun karena pentingnya penyampaian informasi melalui materi ini, Amar berharap, seluruh peserta workshop supaya mengikutinya dengan penuh konsentrasi. Karena idealnya, dalam workshop ini akan ada diskusi, tanya jawab dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan workshop. (Humas Pelaksana Lanjutan). PNPM GSC, UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 102 S ecara formal, program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo tersebut diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semangat pemerintahan Jokowi untuk membangun dari desa merupakan suatu langkah yang patut diapresiasi, meskipun inisiasi dan prosesnya sudah dimulai sejak era pemerintahan SBY. Salah satu tujuan UU 6/2014 adalah menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sebagai langkah nyata realisasi program tersebut adalah dialokasikannya dana desa dari APBN yang dimulai tahun 2015 ini. Namun, euforia dana desa dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, ternyata juga diikuti dengan kekhawatiran yang sangat besar akan adanya salah kelola dan penyelewengan. Hal ini terutama disebabkan karena minimnya kompetensi aparat desa dalam mengelola dana desa. Kekhawatiran tersebut menyebabkan ketakutan bagi aparat desa untuk menggunakan dana desa, bahkan beberapa daerah ingin mengembalikan dana desa kepada negara. Dalam proses yang begitu panjang, penyerapan dana desa terlihat mandek. Sebab itulah, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Percepatan Penyaluran Program Dana Desa yang ditandatangani Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes PDTT. Tujuan dari SKB Tiga Menteri tersebut adalah memangkas birokrasi yang berbelit agar dana desa bisa cepat tersalurkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Nomor 93/PMK.07/2015 secara jelas mengatur tahapan-tahapan pengelolaan dana desa. Dalam kedua peraturan tersebut dana desa dimulai dari proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan hingga pemantauan. Pagu anggaran dana desa mengikuti ketentuan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah. Pengalokasian dana desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi perhitungan yang memperhitungkan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Mekanisme penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan ditransfer kembali ke Rekening Kas Desa (RKDes). Penyaluran dana dilaksanakan pada bulan April sebanyak 40%, Agustus 40% dan Oktober 20%. Adapun penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Sedangkan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilakukan Kepala Desa setiap semester kepada Bupati/Walikota yang dilanjutkan pelaorannya oleh Bupati/Walikota berupa laporan konsolidasian kepada Kemendagri dengan tembusan Kemendes PDTT setiap tahun. Kalau kita lihat bisnis proses yang ada pada pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban, alurnya hampir menyerupai dengan alur tata kelola keuangan daerah di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi. Dengan demikian, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPTKDes) yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) sebagai koordinator, Kepala Seksi (Kasi) dan Bendahara perlu mendapat bimbingan teknis (Bimtek) yang baik atas tata kelola keuangan desa. Dengan tata kelola dana desa yang baik seharusnya desa bisa menjadi salah satu engine pertumbuhan ekonomi di Indonesia, belum lagi dana-dana lain yang juga disalurkan ke desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).[tim] DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN PERSPEKTIF Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita Ketiga) Achmad Djazuli
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 103
keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 104

More Related Content

PDF
Jejak-Jejak Nawacita
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
PDF
21 Inspirator Pembangunan Daerah
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
PDF
Percepatan Serapan Anggaran
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
PDF
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
PDF
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
PDF
Dimana Peran BUMN ?
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
PDF
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
byMajalah Keuangan Negara
 
PDF
Brosur buku DR. Dadang Suwanda SE. MM. M.Ak. AK. CA
byyudi prihanto
 
Jejak-Jejak Nawacita
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
21 Inspirator Pembangunan Daerah
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
Percepatan Serapan Anggaran
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
Holding BUMN Terlalu Memaksakan
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
Dimana Peran BUMN ?
byPusat Kajian Keuangan Negara
 
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
byMajalah Keuangan Negara
 
Brosur buku DR. Dadang Suwanda SE. MM. M.Ak. AK. CA
byyudi prihanto
 

What's hot

PDF
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
byBisnis Rental Kursi Pijat 081380783912
 
PDF
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
byNandang Sukmara
 
DOCX
Menuju puskesmas blud
byBhelhenkJhe
 
PDF
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
byDameuli Silalahi
 
PDF
RPJP Kota Palangka Raya
byMellianae Merkusi
 
PPTX
Paparan ruu cipta kerja
byhenra saragih
 
PDF
Materi global value financing final
byTV Desa
 
DOCX
Tugas asp 4 c akt (1)
byAyuCahyaNingsih
 
DOCX
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
byShellaDwiSeptiani
 
PDF
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
byTaufiq Arrahman
 
PDF
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
byAde Suerani
 
PDF
Final informasi apbn 2018
byDr. Zar RDJ
 
DOCX
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
byagung aryawiguna
 
PDF
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor
byNurAlliviaShalsaOcta
 
PDF
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
DOCX
Keuangan Negara & Daerah.docx
byDienAmalina
 
PPTX
Peluang dan tantangan koperasi dan umkm dalam ruu cipta kerja
byhenra saragih
 
PDF
Keuangan pusat-dan-daerah
byEfry Ghani
 
PDF
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
byDesti Agung Pratiwi
 
PDF
Akuntansi Sektor Publik Kelompok 5 kelas 4B - Akuntansi
byDicky Maulana Hadi Tamma
 
Apbn 2016- presiden joko widodo indonesia raya
byBisnis Rental Kursi Pijat 081380783912
 
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
byNandang Sukmara
 
Menuju puskesmas blud
byBhelhenkJhe
 
Laporan perekonomian provinsi sumatera utara mei 2019
byDameuli Silalahi
 
RPJP Kota Palangka Raya
byMellianae Merkusi
 
Paparan ruu cipta kerja
byhenra saragih
 
Materi global value financing final
byTV Desa
 
Tugas asp 4 c akt (1)
byAyuCahyaNingsih
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
byShellaDwiSeptiani
 
Penerapan akrual basis pada osp di wilayah bogor (7)
byTaufiq Arrahman
 
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
byAde Suerani
 
Final informasi apbn 2018
byDr. Zar RDJ
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Bogor
byagung aryawiguna
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada osp di kota bogor
byNurAlliviaShalsaOcta
 
Sambutan Kemenkeu pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
byPanembahan Senopati Sudarmanto
 
Keuangan Negara & Daerah.docx
byDienAmalina
 
Peluang dan tantangan koperasi dan umkm dalam ruu cipta kerja
byhenra saragih
 
Keuangan pusat-dan-daerah
byEfry Ghani
 
Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada OSP di Bogor
byDesti Agung Pratiwi
 
Akuntansi Sektor Publik Kelompok 5 kelas 4B - Akuntansi
byDicky Maulana Hadi Tamma
 

Coba-Coba Dana Desa

  • 4.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 4 T erbitnya Majalah Keuangan Negara edisi Juli yang lalu mendapat apresiasi dan respon beragam dari berbagai kalangan. Redaksi terus berbenah agar media ini menjadi referensi bagi peningkatan akuntabilitas dan transparansi, akselerasi, serta memberikan edukasi kepada pembaca. Dalam edisi ini, redaksi mengetengahkan liputan utama tentang tata kelola dana desa. Seperti diketahui, terbitnya UU No. 6/2014 telah membangkitkan harapan dan keyakinan bagi pembangunan di perdesaan, karena di dalam UU tersebut desa diberikan otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri dalam bingkai NKRI. Tak hanya itu, desa juga diberikan stimulus fiskal berupa dana desa yang berasal dari APBN, di mana nilainya akan terus meningkat setiap tahun anggaran. Di tahun 2015, dana desa yang dialokasikan di APBNP sebesar Rp20.766,2 milyar lalu diperkirakan akan meningkat sebesar Rp47.684,7 milyar pada 2016; Rp81.184,3 milyar pada 2017, Rp103.791,1 milyar pada 2018, dan naik lagi menjadi Rp111.840,2 milyar pada 2019. Tak hanya berasal dari dana desa, pendapatan yang masuk ke desa juga berasal dari Alokasi Dana Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta bantuan keuangan atau hibah dari pemerintah dan pihak ketiga. Tentu, ini menjadi kabar gembira dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Persoalannya, terdapat berbagai hal yang mengesankan belum siapnya instrumen pokok dan pendukung dalam pengelolaan dana desa. Hal itu bisa kita cermati mulai dari tumpang tindihnya pengelolaan dana desa dan pemerintahan desa—sebelum diterbitkannya SKB 3 Menteri—termasuk peraturan terkait yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Keuangan. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah yang bertugas menyusun pedoman teknis pengelolaan dana desa juga terlihat belum bekerja optimal. Walhasil, pencairan dana desa menjadi terhambat, yang ini akan berpengaruh pada seluruh bisnis proses tata kelola dana desa. Persoalan lain yang membayangi pengelolaan dana desa ialah kompetensipemerintahandesaitusendiri.BerdasarkanUUDesa,prosesbisnis (manajemen) dana desa diperlakukan menyerupai tata kelola pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota/provinsi, mulai dari penganggaran dan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai pertanggungjawaban. Celakanya, tim pendamping dana desa juga belum terdistribusi secara merata di 74.000 desa di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintahan desa memerlukan pelatihan dan pendampingan yang terus-menerus, di samping perlu diusulkan penyederhanaan business process dana desa. Pada akhirnya, tidak bijak bila menghakimi proses yang sedang berjalan ini. Dalam proses “coba-coba dana desa” tahun 2015 ini, ada baiknya seluruh stakeholders yang terkait melakukan pembenahan-pembenahan serta menanggalkan ego centris-nya masing-masing, sehingga cita-cita membangun Indonesia dari Desa dapat terwujud dengan nyata. Selamat membaca, salam akuntabilitas. Pembina: Achmad Djazuli, Krishna Amier Hamzah, Jariyatna, Achmad Kemal Hidayat Pimpinan Redaksi: A. Prasetyo Sidang Redaksi: Achmad Djazuli, Krishna Amier Hamzah, Jariyatna, Prasetyo, Megel Jekson Redaktur Pelaksana: Megel Jekson Reporter: Aprilia Hariani, Abdulloh Hilmi, Priatna Fotografer: Budi Santoso Marketing/Iklan: Edi Purwanto Sirkulasi/Penjualan: Faturrahman Keuangan: Azmi Faiqoh Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan: Kantor Pusat Kajian Keuangan Negara Jl. Multikarya 1 Nomor 2 Utan Kayu Matraman, Jakarta Timur Telepon: (021) 21381060 Fax: (021) 21381060 Person contact: 0815-1718-1984 Web: www.keuangan.co - www.keuangan.or.id E-mail: redaksi@keuangan.or.id, marketing@keuangan.or.id Twitter: @keuangannegara FB: Majalah Keuangan Negara REKENING BANK Giro Bank Rakyat Indonesia KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 a/n Pusat Kajian Keuangan Negara Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Editorial
  • 5.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 5
  • 6.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 6 FEED BACK PAPUA TANAH SURGA, BERHARAP KESEJAHTERAAN SEGERA MERATA Ide dan kebijakan pemerataan pembangunan seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan otonomi khusus dan desentralisasi fisikal di Papua sejak 2001, dengan harapan kebijakan ini mampu mendorong Papua dalam mengejar ketinggalan pembangunan. Namun kenyataannya, kesejahteraan di tanah surga ini belum merata, begitupun terkait dana Otsus. Saya lihat dana Otsus sedikit banyak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, naik turunnya dana otonomi khusus akan diikuti oleh naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kabupaten/kota perlu lebih meningkatkan efesiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana Otsus Papua sehingga alokasi untuk pengembangan SDM masyarakat asli Papua dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Perlu kita ingat bersama pelaksanaan dana Otsus hanya berlangsung selama 20 tahun, jika tidak dialokasikan sebagaimana mestinya maka pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan yang signifikan akan terhambat. Papua saat ini penuh dengan paradoks, di satu sisi kita melihat papua sudah memasuki abad baru, di sisi lain masih banyak masyarakat Papua yang hidup dalam kebudayaan sub sistem yang tradisional dan terisolasi. Ratih Amalia Lestari Jl. Bogenvile, Abepura, Jayapura, Papua Redaksi: Saudari Ratih Yth, apa yang menjadi keprihatinan dan usulan Saudari diharapkan dapat menjadi perhatian stakeholders, agar pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah dalam bentuk dana Otsus maupun dana-dana yang lain dapat dipergunakan dan dikelola secara akuntabel dan transparan Terimakasih BANGUN LAGI KOPERASI UNIT DESA Dulu sekitar tahun 1990an di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung berdiri Koperasi Unit Desa (KUD) yang mengolah ketela menjadi bermacam-macam produk seperti kripik singkong, lanting, gaplek, dan lain-lain. Hasil pertanian warga desa sebagian besar dijual ke KUD, tidak seperti sekarang dijual ijon ke tengkulak atau langsung di jual ke pasar. Sekarang KUD tersebut mati, bangunan sebagian roboh, alat-alat rusak tidak terurus. Kami sudah pernah mengusulkan agar dana desa dapat diprioritaskan untuk membangun KUD itu. Puji Lestari Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Redaksi: Terimakasih atas atensi surat Anda. Mengenai prioritas penggunaan dana desa sebenarnya telah tertuang di dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana secara teknis Juklak dan Juknis nya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten. Anda bisa ikut serta dalam proses perencanaan dana desa (Musyawarah Desa) untuk mengusulkan secara resmi apa yang sekira menjadi prioritas pembangunan atau pemberdayaan di Desa Anda agar masuk ke dalam RKP Desa. Selamat membangun Desa. PERBANYAK INFORMASI TENTANG DAERAH Pada bulan Agustus kemarin saya mendapat broadcast e-mail dari seorang teman yang isinya Majalah Keuangan Negara dalam bentuk Pdf. Informasi yang saya baca cukup menambah pengetahuan, khususnya bagi saya orang daerah yang jarang membaca literatur mengenai pengelolaan keuangan pemerintah. Sedikit saran dari saya, perbanyaklah informasi mengenai kondisi daerah serta distribusi majalah ini daerah-daerah misalnya lewat sosial media. Melalui surat ini (yang saya kirimkan lewat e-mail redaksi) saya berharap dapat dikirimkan majalah ini edisi selanjutnya. Terimakasih Ahmad Iskandar Jl. Desa Balunijuk, Kecamatan Merawan, Kabupaten Bangka Redaksi: Terimakasih atas perhatian Saudara. Saran untuk memperbanyak informasi atau kajian mengenai pengelolaan keuangan daerah sangat bagus dan sudah mulai kami tayangkan untuk Edisi Oktober-Desember ini.
  • 7.
    TRANSFORMASI PERUSAHAAN MENUJU PERTUMBUHANBERKELANJUTAN T o be a leading investment and operating group of companies. Demikian visi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) [PT PPA] dalam menjawab tantangan masa depan. Keberadaannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sejak tanggal 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Maksud dan tujuan pendirian PT PPA ialah untuk melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)—setelah pengakhiran dan pembubaran BPPN—untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Seiring dengan perjalanan waktu, sejak tahun 2008, Pemerintah melalui PP Nomor 61 Tahun 2008 memperluas ruang lingkup dan tugas PT PPA menjadi sebagai berikut: (1) Pengelolaan aset eks BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan; (2) Restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN; (3) Kegiatan investasi; (4) Kegiatan pengelolaan aset BUMN. BUMN yang dinahkodai oleh Saiful H. Manan dan telah memiliki anak Perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan jasa konstruksi, yaitu: PT PPA Finance, PT PPA Kapital dan PT Nindya Karya. Sampai dengan triwulan II tahun 2015, PT PPA telah melakukan tugas restrukturisasi dan/atau revitalisasi terhadap beberapa BUMN dari berbagai industri, antara lain: PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Gelas (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero), selain juga membantupendanaandalamrangkapenyehatan kinerja keuangan beberapa BUMN antara lain PT Kertas Leces (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Survey Udara Penas (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero) dan PT Nindya Karya. Adapun untuk kegiatan investasi, PT PPA mengoptimalkan pengelolaan dana korporasi antara lain melalui investasi pada surat berharga, obligasi, kerjasama pengelolaan dana dan instrumen keuangan lainnya. Sektor properti juga menjadi salah satu target dari kegiatan investasi, di mana Perumahan Cempaka Hijau yang berlokasi di daerah Paledang, Bandung, Jawa Barat dan Perumahan Green Teksin yang berada di daerah Tegal, Jawa Tengah menjadi penanda awal bagi bisnis yang dinilai masih cukup atraktif ini. Kinerja keuangan PT PPA pada periode 2009 sampai dengan 2014 menunjukan pertumbuhan yang positif. Pendapatan PT PPA tumbuh dari Rp219 miliar di 2009 menjadi Rp2,2 triliun di 2014. Sedangkan di sisi aset tumbuh dari Rp3,4 triliun di 2009 menjadi Rp5,2 triliun di 2014. Tahun 2015 merupakan titik transformasi bagi PT PPA sebagai BUMN yang fokus kepada pertumbuhan Perusahaan secara jangka panjang dengan menerapkan model bisnis baru. Pada 5 (lima) tahun mendatang, periode 2015-2019, PT PPA mencanangkan pertumbuhan yang bertumpu pada kegiatan investasi yang dilakukan baik pada induk perusahaan maupun melalui anak perusahaan, dengan tetap melakukan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN maupun pengelolaan aset. Demi mendukung implementasi dari model bisnis tersebut, maka mulai tahun 2014, PT PPA telah melakukan persiapan- persiapan yang meliputi perubahan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia, kebijakan/ prosedur,legal,keuangandanteknologiinformasi.Di samping itu, PT PPA juga menyesuaikan nilai-nilai Perusahaan untuk dapat mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan menjadi nilai- nilai: stewardship, entrepreneurship, excellence, integrity dan team work. Dalam RJPP PT PPA Tahun 2015-2019, PT PPA menargetkan pertumbuhan pendapatan rata- rata 21% per tahun dengan target pendapatan di 2019 sebesar Rp9,4 triliun dan pertumbuhan aset rata-rata sebesar 12% dengan target total aset di 2019 sebesar Rp9,3 triliun. Melalui lini bisnis yang dijalankan, Perseroan berdedikasi untuk memberikan kontribusi dalam membangun negeri, terutama dalam aspek pembangunan ekonomi. Selain penguatan berbagai aspek bisnis dan operasional, optimalisasi kinerja Perseroan juga terus diupayakan melalui penyempurnaan strategi serta praktik usaha guna mencapai kinerja terbaik bagi negeri tercinta, Indonesia. Dengan demikian PT PPA dapat terus mengemban tugas untuk mewujudkan Visi: “To be a leading investment and operating group of companies” dengan Misinya: “We deliver value and growth by capitalizing on our network access of market, strategic partners, and capital through corporate/asset turn around and investments”[tim]
  • 8.
    Indikator 14 Infografik KemiskinanDesa Laporan Utama 18 Coba-Coba Dana Desa Akuntabilitas 32 Masih Banyak Kepala Daerah Yang Berintegritas Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2010-2014 Success Story 42 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Di Kabupaten Banyumas Anggaran 48 Menilai Efektivitas Pengelolaan Dana Otsus Papua & Papua Barat Serius Kelola Dana Otsus Empat Cara Naikkan Pundi Negara Regulasi 56 Rekonstruksi Pengaturan Dana Hibah Audit 60 Pencapaian LKPD Di Bawah Target Audit Dan Kesejahteraan Rakyat Antarlembaga 68 Sinergi BPK-Polri Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Mabes Polri Dan BPK Kerjasama Selidiki Korupsi Cetak Sawah Kinerja 79 Teropong BUMN Di Indonesia PT Wijaya Karya: Keunggulan Operasional Untuk Hasil Terbaik Pemeringkat UMKMK Jalan Lapang Mengakses Permodalan Menteri Bumn Minta Jamkrindo Sukseskan KUR Sinergi Gapai Prestasi: Bank Nusa Tenggara Barat Kolom 86 Anotasi Paket September Satu Pengelola Kawasan Lindustri Sebagai Regulator, Mungkinkah? Resensi 90 Kedaulatan Anggaran Untuk Kesejahteraan Rakyat Fraud Di Sektor Publik Dan Integritas Nasional Profil 92 Tri Mumpuni Iskandar Srikandi Penggerak Desa Wisata 96 Terpikat Lombok Barat Perspektif 102 Desa Sebagai Subyek Pembangunan Coba-Coba Dana Desa Pemerintah sepertinya memperlakukan business process dana desa menyerupai tata kelola pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota/provinsi. Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk dapat melaksanakan seluruh proses dan prosedur, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi. Bagaimana kesiapan Pemerintah Desa dan Stakeholders lainnya? Masih Banyak Kepala Daerah Yang Berintegritas Belum dominannya laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong agar Pemda tertib administrasi yang pada gilirannya akan berdampak pada opini laporan keuangan. 32 Penerapan sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Banyumas Keberhasilan Kabupaten Banyumas menerapkan akrual basis di awal waktu dengan tetap mempertahankan opini WTP ini, menginspirasi Pemerintah Daerah lainnya untuk“menimba ilmu” dan saling bertukar gagasan. 42 daftarisi...
  • 10.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 10 Asumsi Makro RAPBN TA 2016 APBN 2016 Disusun Lebih Realistis “Asumsi dasar ekonomi makro agar mengikuti perkembangan ekonomi terkini, kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis.” P residen Joko Widodo (Jokowi) meminta asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 ditetapkan secara realistis mengikuti perkembangan ekonomi terkini. “Asumsi dasar ekonomi makro agar mengikuti perkembangan ekonomi terkini, kita ingin agar nantinya semuanya dipasang secara realistis,” kata Presiden Jokowi ketika memimpin rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/8). Presiden Jokowi juga meminta perhatian dalam pengelolaan dana subsidi. “Subsidi listrik, BBM dan non-energi harus lebih dikalkulasi lagi agar tepat sasaran,” ujarnya. Selain itu, Presiden menegaskan agar transfer dana ke daerah, termasuk alokasi dana desa, lebih besar dibandingkan dengan di kementerian dan lembaga pada 2016. “Juga agar lebih hati-hati dalam pengawasan, kontrol di lapangan juga harus terus dilakukan,” tukasnya. Di lain hal, penyaluran dana bantuan sosial pada 2016 agar difokuskan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan. Sementara dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mempertegas apa yang disampaikan Presiden Jokowi, bahwa target ekonomi makro dan kesejahteraan dalam APBN 2016 akan lebih realistis, mengingat imbas negatif dari ketidakpastian ekonomi global masih mengancam. Bambang menyampaikan hal tersebut di depan pimpinan Badan Anggaran DPR, di Jakarta, Senin, (7/9), sehubungan dengan pengaruh dari prospek ekonomi global pada 2016 yang diyakini belum akan membaik. “Kita memang harus sangat realistis dan jangan pasang target terlalu tinggi. Kalaupun (ada dampak) baik itu keuntungan bagi Indonesia,” ujar Bambang. Ketika pemerintah menyampaikan nota keuangan dan naskah RAPBN 2016 kepada DPR pada 14 Agustus 2015 lalu, sejumlah fraksi di parlemen menyatakan target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dipatok 5,5 persen terlalu optimistis. Selain itu, asumsi kurs sebesar Rp13.400 per USD juga dinilai terlalu tinggi, mengingat derasnya tekanan-tekanan terhadap rupiah dari ancaman pelarian arus modal dan potensi perang kurs akibat devaluasi yang dilakukan sejumlah negara. Menyikapi hal tersebut, Bambang mengatakan, target dan asumsi-asumsi makro lainnya, dapat saja mengalami revisi, karena pemerintah akan mempertimbangkan dinamika perekonomian global. Hingga pekan pertama September 2015 ini, Bambang mengakui, negara-negara ekonomi maju pun masih sangat berhati-hati menyikapi perkembangan perekonomian global. Dalam pertemuan antara negara-negara G-20 di Ankara, Turki, 3-6 September, Bambang menceritakan, mayoritas negara anggota meyakini prospek ekonomi global belum membaik di 2015. Sedangkan untuk 2016, Bambang mengatakan keraguan negaranegara G-20 terhadap pemulihan ekonomi global juga tampak mencuat. “Mood mereka berat untuk melihat pertumbuhan,” ujarnya singkat. Hal-hal yang sangat menentukan untuk mempertimbangkan prospek perekonomian global 2016 adalah kepastian kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, imbas dari kebijakan devaluasi yuan Tiongkok, pemulihan pertumbuhan ekonomi di Eropa dan Jepang dan kondisi harga komoditi. “Sedangkan tahun ini semua sepakat pertumbuhan global lebih rendah dari 2014,” kata Bambang. Adapun, beberapa asumsi makro lainnya dalam RAPBN 2016 adalah laju inflasi 4,7 persen, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan 5,5 persen, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia USD60 per barel, produksi minyak bumi 830.000 barel per hari dan gas bumi sekitar 1,155 juta barel setara minyak per hari. Pemerintah menargetkan RAPBN dapat disahkan menjadi APBN 2016 pada Oktober 2015.[tim] KILAS
  • 11.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 11 M emasuki bulan September, penyerapan anggaran di daerah diklaim mengalami kenaikan. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek pun optimistis penyerapan anggaran bisa mencapai 80 persen pada akhir tahun. Saat ini, mayoritas daerah penyerapan anggarannya sudah di atas 50 persen. “Rata-rata penyerapan anggaran daerah per akhir September mencapai 49,59 persen atau naik 15 persen dari bulan lalu. Kita optimistis bisa sampai 80-90 persen karena sekarang relatif lebih lancar,” ujarnya di gedung Kemendagri, Jumat (2/10). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Gorontalo menjadi daerah dengan penyerapan anggaran tertinggi, yakni 63,10 persen. Adapun yang terendah adalah DKI Jakarta hanya 19,39 persen. Jakarta tak banyak mengalami kemajuan, hanya naik 0,39 persen dari bulan lalu. Bukan tanpa alasan pemerintah terus menggenjot penyerapan anggaran. Sebab, rendahnya penyerapan anggaran membebani upaya pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman krisis global. Untuk itu, pemerintah memberlakukan sistem reward and punishment dalam anggaran daerah. Hal ini merupakan bagian dari arahan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah daerah di Istana Bogor, dua bulan lalu. Saat itu, Jokowi meminta pemerintah daerah menggenjot penyerapan anggaran. Jokowi bahkan menginstruksikan agar diberlakukan diskresi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Maksudnya, agar kebijakan kepala daerah tak gampang dipidanakan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membeberkan provinsi yang paling tinggi serapan anggarannya yakni Provinsi Gorontalo yakni sebesar 63,10 persen, disusul Maluku Utara 63 persen dan Kalimantan Tengah 62,90 persen. Dengan jumlah ini, ia pun meyakini pada November mendatang serapan anggaran dapat mencapai target yakni sebesar 80 persen. “Mungkin nanti bulan Nopember sudah 80 persen,” katanya. Ia mengatakan untuk mencapai target tersebut segala kendala yang dinilai menghambat serapan anggaran, akan dicarikan solusinya. Termasuk halnya masalah terkait investasi serta Peraturan daerah (Perda) yang mengaturnya. “Kita minta untuk diringkas atau dipotong, memudahkan perizinan, itu permintaan kami,” ujarnya. Berdasarkan data Kemendagri, diketahui dari total 34 provinsi, 17 provinsi sudah lebih dari 50 persen. Sementara 17 lainnya masih di bawah 50 persen.[tim] PENYERAPANANGGARANDAERAHCAPAI50PERSEN GorontaloTertinggi,DKIJakartaTerendah Pemerintah sempat was-was karena hingga akhir Agustus 2015, rata-rata penyerapan anggaran di daerah hanya 35,85 persen.
  • 12.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 12 Jumlah Aset Negara Tembus Rp1.930 Triliun BPK Masih Temukan Inventarisasi dan Aset Bermasalah D irektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melaporkan nilai total aset negara hingga akhir Juni 2015 mencapai 1.930,21 triliun. Angka tersebut didapatkan dari hasil inventarisasi dan penilaian aset negara yang diklaim DJKN sudah mendekati 100 persen. «Inventarisasi dan penilaian aset (IP) hingga Semester I 2015 kurang sekitar 8 persen, yakni menyisakan aset berupa jalanan nasional dan bendungan,» ujar Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Chalimah Pujiastuti, Jumat (25/9). Menurutnya, belum tuntasnya proses IP yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir karena menemui sejumlah kendala. Pertama, karena ada sebagian kecil BMN berupa lahan atau tanah yang masih dalam sengketa. Selain itu, ada sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyangkut status dan pengelolaan aset negara yang masih menghambat proses IP. «IP sudah (hampir) selesai kecuali temuan minor BPK,» tuturnya.[tim] Alokasi Dana Desa Naik Jadi Rp46,9 Triliun P emerintah memutuskan untuk menaikkan anggaran Dana Desa dari Rp20,7 triliun tahun ini menjadi Rp46,9 triliun pada tahun mendatang. “Naiknya dua kali lipat lebih,” ujar Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro, Jumat (25/9). Jumlah tersebut merepresentasikan 6,4 persen Transfer ke Daerah. Selanjutnya, pada tahun 2017 Dana Desa direncanakan mencapai 10 persen dari Transfer ke Daerah. “Dan pada saat itu, rata-rata per desa bisa mendapatkan Dana Desa sekitar Rp1 miliar,” jelas Menteri Bambang. Dia mengingatkan, agar setiap desa dapat memperoleh Dana Desa rata-rata Rp1 miliar, maka perlu dilakukan pengendalian penambahan jumlah desa. “Saat ini jumlah desa telah bertambah 661 desa, yaitu 74.093 desa pada posisi akhir tahun 2014 menjadi 74.754 desa pada tengah tahun 2015,” tambahnya.[tim] Gunungkidul Ubah Aturan Tata Kelola Keuangan Desa P emerintah Kabupaten Gunungkidul mencabut Peraturan Daerah (Perda) No.10/2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut dilakukan karena aturan tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan UU No.6/2014 Tentang Desa. Pelaksana tugas Bupati Gunungkidul, Budi Antono pada Jumat (25/9) mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang merumuskan pengganti Perda tersebut. Bisa jadi Pemkab akan mengeluarkan Perbup sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai implementasi UU Desa. Budi meyakinkan bahwa yang pasti Perda No.10/2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah dicabut dan sudah disetujui oleh semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di dalam UU Desa, sambung Budi, sudah dijelaskan mengenai kewenangan desa, termasuk di dalamnya mengatur urusan pemerintahan berskala lokal. Dengan demikian,seperangkat aturan yang akan dibuat akan disesuaikan dengan UU tersebut. ”Kita masih kaji bersama satuan kerja perangkat daerah,” ucapnya, dijumpai usai Rapat Paripurna di gedung DPRD Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa (Admin Pemdes) Pemkab Gunungkidul Siswanto menjelaskan, sebenarnya seperangkat aturan untuk implementasi UU Desa tersebut sudah dirumuskan oleh Bagian Admin Pemdes Setda Kabupaten Gunungkidul. “Hanya saja, sesuai dengan Permendagri No.113/2014, implementasi aturan di daerah cukup dengan Peraturan Bupati. Jadi rumusan perbup sudah kita siapkan, tinggal Bupati menandatangani dan bisa dilaksanakan,” tuturnya. Meski tidak ada perbedaan yang mencolok, namun dasar aturan dan juga mekanisme menjadi bagian yang berbeda. Dalam hal ini, desa memang diberikan ruang besar untuk pengelolaan keuangan di desa sesuai dengan perencanaan yang dilakukan desa. Mengingat pentingnya dana desa bagi pembangunan, pemerintahan desa perlu mendapatkan pendampingan yang baik, sehingga tidak menuai masalah pengelolaan keuangan di desa di kemudian hari.[tim] KILAS
  • 13.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 13 BPK Terpilih Sebagai External Auditor IAEA Periode 2016-2017 B adan Pemeriksa Keuangan RI terpilih dan ditetapkan sebagai external auditor IAEA (International Atomic Energy Agency) untuk periode tahun 2016 sampai dengan 2017. Ketetapan tersebut dalam Sidang Umum ke 59 IAEA yang dilaksanakan di Wina, Austria pada Kamis, 17 September. Sidang Umum IAEA tersebut selain dihadiri oleh Kepala Perwakilan Tetap RI di Wina, juga dihadiri oleh delegasi dari BATAN dan BAPETEN serta delegasi BPK yang dipimpin oleh Anggota VI BPK Prof. Bahrullah Akbar. “Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan IAEA kepada Indonesia, dan berkomitmen memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas tinggi atas laporan keuangan IAEA,” kata Bahrullah di depan 164 wakil negara anggota IAEA.[tim] BPK Mulai Seleksi KAP Pemeriksa Keuangan Daerah B adan Pemeriksa Keuangan akan menguji Kantor Akuntan Publik (KAP), yang dipilih pemerintah dan tim satuan tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang ingin menerbitkan obligasi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis di Jakarta, Selasa (22/9), mengatakan, pihaknya sudah menegaskan kepada pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan bahwa BPK menolak untuk masuk dalam tim satuan tugas penerbitan obligasi daerah. “Kita akan uji saja KAP itu, karena kita juga sedang melihat beberapa KAP yang selama ini memeriksa atas nama BPK,” ujarnya.[tim] PLH Kepala Daerah Tak Boleh Bebani Keuangan Negara M enteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan penjabat sementara atau pelaksana harian (Plh) kepala daerah harus meneruskan kebijakaan dari pejabat yang digantikan. ”Pada prinsipnya, PLH Kepala Daerah tidak boleh menandatangani Perda dan hal-hal lain yang membawa konsekuensi beban keuangan negara,” kata Tjahjo, Minggu (20/9). Karena itu, dia berharap, para penjabat menjauhi pengambilan kebijakan yang berpotensi menimbulkan utang, contohnya melalui kerjasasama investasi, kontrak kerja baru dan kesepakatan lainnya. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan penjabat agar tak sewenang-wenang dalam mengerjaakan tugas sebagai kepala daerah.[tim] DPR Berencana Merevisi UU Keuangan Negara D ewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) berniat untuk merevisi UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut dikemukakan Wakil BURT DPR RI, Dimyati Natakusumah saat membacakan Rancangan Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9). Menurutnya, DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peluang untuk melakukan perubahan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Revisi dimaksudkan untuk peningkatan kinerja DPR RI. “Karena UU tersebut tidak memberikan ruang dan dukungan bagi DPR RI untuk mendukung terlaksananya otonomi anggaran,” kata politisi PPP tersebut.[tim]
  • 14.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 14 INDIKATOR
  • 15.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 15
  • 16.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 16 K ementerian Perhubungan menargetkan mampu merampungkan tahap detail engineering design (DED) dan analisa dampak lingkungan pembangunan kereta api Manado-Bitung pada akhir tahun ini. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan pembebasan lahan akan segera dilakukan pada tahun depan. “Pembebasan lahan memang menjadi kendala utama dari setiap pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Tetapi, dengan adanya UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan bantuan pemerintah daerah setempat, saya rasa ini bisa segera selesai,” katanya di Manado, Minggu (20/9). Pada tahun 2017, dirinya juga memprediksi pembangunan jalur kereta api Manado-Bitung bisa segera dilaksanakan. Kendati demikian, detil rencana pembiayaan belum bisa dihitung karena saat ini pihaknya sedang menyelesaikan tahapan DED dan analisa dampak lingkungan. Tidak hanya itu, Hermanto mengungkapkan Kemenhub sedang mengkaji tiga rute alternatif kereta api Manado-Bitung mulai dari jalur selatan, tengah, hingga utara. Dari hasil studi terdapat tiga alternatif trase yakni Manado – Airmadidi – Bitung (42 km), Manado – Tawalaan – Dimembe – Bitung (41 km), dan Manado – Likupang – Bitung (77 km). “Ada perubahan memang karena jalurnya sebisa mungkin tidak beriringan dengan jalu tol Manado-Bitung. Prioritasnya memang diperuntukkan bagi kereta barang, tetapi jika rel sudah dibangun, kereta penumpang juga dimungkinkan,” ungkapnya. Hermanto menjelaskan pembangunan kereta api Manado- Bitung diproyeksikan selesai pada 2019. Untuk itu, Hermanto mengharapkan kerja sama pemerintah daerah setempat untuk membantu proses pengadaan lahan. Seperti diketahui, pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi prioritas RPJMN 2015-2019. Jalur kereta api yang melintasi Makassar-Parepare merupakan pembangunan tahap pertama Trans Sulawesi. Pembangunan itu diestimasi bakal menelan anggaran hingga Rp9,65 triliun dengan panjang trase sekitar 145 kilometer. Estimasi itu meliputi pendanaan pembebasan lahan, pembangunan sarana kereta api, fasilitas penunjang serta pengadaan sarana meliputi lokomotif, gerbong dan kereta. Pemerintah pusat juga telah mengalokasikan APBN sebesar Rp261 miliar untuk pembangunan badan jalur kereta api sepanjang 30 kilometer di Barru. Untuk tahap awal, rel kereta api lintas Makassar-Parepare dibangun single track dengan persiapan jalur ganda (double track).[tim] Tahap Detail Engineering Design Kereta Api Manado-Bitung Rampung Akhir Tahun
  • 17.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 17 Jangan Takut Naik Kereta Api Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko menghimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu takut naik kereta api. Menurut Hermanto kecelakaan di stasiun Juanda beberapa waktu lalu, bisa diminimalisir resikonya oleh pemerintah melalui pembenahan sistem teknologi baru. “Tidak perlu takut naik kereta api,” ujar Hermanto di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (1/10). Hermanto memaparkan jarak antara satu kereta dengan kereta lain (headway) seharusnya bisa lebih rendah waktunya, yang saat ini lima menit per kereta di stasiun. Hermanto yakin kecelakaan bukan disebabkan karena headway yang terlalu cepat antar stasiun. “Headway 1 menit tidak masalah selama tidak melewati sinyal merah,” jelas Hermanto. Hermanto memaparkan dalam aturan Kementerian Perhubungan, satu jalur stasiun hanya boleh diisi oleh kereta. Jika ada dua kereta mengakibatkan kecelakaan dan melanggar aturan yang ada seperti di stasiun Juanda beberapa waktu lalu. “Antara aturan yang ada sinyal, stasiun seperti blok hanya ada 1 KA yang boleh di satu blok, kalau sampai ada dua di satu blok artinya kecelakaan,” papar Hermanto. Hermanto menambahkan saat sinyal memberikan lampu merah artinya kereta yang ingin memasuki sebuah stasiun wajib berhenti, menunggu kereta yang di depan jalan. Namun hal dilanggar oleh kereta listrik 1156 dari stasiun Sawah Besar menuju Juanda, mengakibatkan tabrakan terhadap kereta listrik 1154. “Kalau sudah lewat lampunya masih merah dia melanggar, tapi kalau sudah hijau dia sudah bisa jalan,” kata Hermanto Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, terjadi kecelakaan kereta listrik di stasiun Juanda sekitar pukul 15.30 WIB. Kereta 1156 dari stasiun Sawah Besar menabrak kereta yang belum berangkat dari stasiun Juanda.[sumber: tribunnews] Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko
  • 18.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 18 Coba-CobaDANA DESA LAPORAN UTAMA | DANA DESA
  • 19.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 19 Pemerintah mendorong agar penggunaan dana desa diarahkan menjadi cash for work, yang dapat memberikan pengaruh pada perekonomian di perdesaan. K antor Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat terbilang unik. Di depan kantor terpancang gapura yang dihubungkan dengan tembok bata merah setinggi satu meter yang mengelilingi seluruh area. Di sebelah kiri berdiri pendopo terbuka, biasa digunakan untuk pertemuan warga. Sedangkan gedung utama tempat berkantor Salikin, sang Kepala Desa, terdapat di sisi tengah dengan cat berwarna coklat keemasan. Sementara itu, di samping kanan gedung utama berdiri gazebo khas Lombok berukuran sekitar 6 x 4 meter. Di tempat itulah Salikin menerima wartawan Majalah Keuangan Negara untuk berbincang seputar pengelolaan dana desa. Tak seperti biasanya, Sabtu itu Salikin tetap bekerja. Dia ditemani beberapa tukang yang terlihat sibuk membangun mushola. “Diminta kerja, kerja, kerja, ya kita kerja. Kita lakukan semua perintah, namun banyak sekali tuntutan warga kami. Sementara perangkat desa juga memikirkan kehidupan keluarga sehari-sehari,” ujar Salikin mengawali pembicaraan pada Sabtu, 4 September lalu. Desa Lembar Selatan terletak tak jauh dari Pelabuhan Lembar. Desa ini masuk di wilayah Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang terdiri dari 8 dusun. Sebagai desa pelabuhan, Lembar Selatan menghadapi beberapa permasalahan, khususnya berhubungan dengan sampah. “Hampir seminggu sekali kapal pesiar datang. Bule-bule itu motret sampah yang terserak di mana-mana. Desa kami ini menjadi wajah Kabupaten Lombok Barat,” keluh Salikin. Melihat pemandangan yang tak sedap tersebut, Salikin mengusulkan pembangunan tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Ia mengaku usulan tersebut berasal dari aspirasi warga dan pernah dibahas di forum musyawarah desa. Menurutnya, TPA mempunyai fungsi ganda. Selain menjadi solusi persoalan sampah, TPA dapat membuka mata pencaharian warga. “Semacam badan usaha yang dapat kami kelola untuk meningkatkan perekonomian warga,” usul Salikin. Kendati pernah dibahas di dalam musyawarah desa, Salikin mengaku usulan tersebut belum dimatangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). “Mungkin tahun depan, kami juga belum ada tim pendamping,” keluhnya. Salikin termasuk kepala desa yang cekatan. Meski secara formal belum dimasukkan ke dalam proses perencanaan, usulan pembangunan TPA tersebut pernah dibicarakan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Bahkan, beberapa perangkat desa yang berniat membangun TPA pernah diajak studi banding ke TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. “Kalau untuk membangun badan usaha kami belum punya pengalaman. Bingung soal bagaimana merencanakannya, bagaimana pengadaan lahannya, bagaimana peran pemerintah di sini,” lanjut Salikin yang dipercaya menjadi Kepala Desa sejak dua tahun lalu. Dikonfirmasi secara terpisah, Plt. Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid membenarkan pihaknya pernah mengajak perangkat desa untuk studi banding pengelolaan sampah. “Ke Bandung juga, untuk menjajaki pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang pernah direncanakan di sana,” ujarnya. Sayangnya, Fauzan irit bicara mengenai rencana dan teknis pembangunan TPA di wilayahnya. Dalam kesempatan berbeda, redaksi melakukan kunjungan ke Desa Dawuhan Kulon dan Karangsalam, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 15-16 September lalu. Kami berbincang dengan dua kepala desa yang telah mencairkan dana desanya ke pemerintah kabupaten. Menurut pengakuan mereka, masyarakat senang dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah. Dana desa dapat membantu percepatan program- program pembangunan desa. Sri Endowati, Kepala Desa Dawuhan Kulon, menggambarkan beberapa program yang telah dituangkan dalam RKP Desa. “Kami difokuskan ke pembangunan drainase, khususnya drainase jalan desa,” terang Sri di kantornya (16/9). Selain itu, karena ” “
  • 20.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 20 “Harus dipaksakan agar pemerintah desa siap. ” LAPORAN UTAMA | DANA DESA mayoritas penduduknya petani, ada usulan untuk memperbaiki irigasi desa dan mendirikan koperasi-koperasi tani. “Agar memudahkan warga dalam penyediaan bibit, pupuk dan obat- obatan,” lanjut Sri. Kepala Desa Karangsalam, Daryono, juga memilih menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan dan drainase. “Memperbaiki jalan menuju obyek wisata karena itu menjadi salah satu aset desa,” tuturnya. Di Karangsalam terdapat tiga obyek wisata terkenal yaitu Curug Lawang, Sendang Bidadari, dan Curug Tiga. Dengan membangun infrastruktur jalan dan drainase, Daryono berharap dapat lebih menarik kunjungan wisatawan yang akan berimbas pada pertumbuhan usaha kecil di desanya. Otonomi Desa Pemerintahan desa, pada dasarnya memiliki inisiatif menggunakan dana desa untuk program dan kegiatan yang dianggap bermanfaat bagi desanya. Di Desa Lembar Selatan misalnya, masyarakat ingin membuat suatu badan usaha desa. Sri Endowati dan Daryono, Kepala Desa Dawuhan Kulon dan Karangsalam, menggunakan dana desa untuk membangun infrastruktur desa seperti jalan, drainase, irigasi dan koperasi tani. Secara prinsipil, aspirasi di atas sesuai dengan semangat yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa. UU Desa secara eksplisit menjelaskan bahwa “Setiap desa diberikan keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-undangan.” Sementara itu, berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 43, menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian Desa menurut Widjaja (2003: 3) dalam bukunya “Otonomi Desa” mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Tentu ini menjadi kabar gembira, bahwa otonomi desa telah mendapatkan payung hukum yang kuat melalui UU Desa, berikut dengan stimulus fiskal berupa dana desa. Persoalannya kemudian, bagaimana pemerintah mengelola otonomi desa ini sehingga benar-benar dipahami dengan baik dalam kerangka pembangunan desa. Pertanyaan ini sekaligus merepresentasikan kesiapan pemerintah desa sendiri untuk melaksanakan pembangunan desa melalui dana desa. Sebab, berdasarkan regulasi yang mengatur desa—UU Desa, PP 43/2014, PP 22/2015 dan peraturan menteri terkait—pemerintah desa dituntut tertib administrasi dalam pengelolaan pemerintahan desa dan keuangan desa. Dalam hal ini, pemerintah sepertinya memperlakukan business process dana desa menyerupai tata kelola pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota/provinsi. Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk dapat melaksanakan seluruh proses dan prosedur, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi. Tentu, kita wajib berbaik sangka dan tidak menghakimi proses yang masih berjalan ini. Namun memperhatikan fenomena terkini—khususnya sebelum terbitnya SKB 3 Menteri—pemerintah desa menghadapi prosedur-formal yang rumit dan berbelit. Misalnya, untuk mencairkan dana desa, pemerintah desa diwajibkan melampirkan syarat berupa RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Ketiga syarat tersebut dapat dipenuhi ketika pemerintah desa telah melakukan proses perencanaan dan penganggaran (dilakukan bulan Juli). Proses ini memakan pikiran, waktu dan tenaga luar biasa, apalagi jika desa yang bersangkutan belum terdidik melakukan perencanaan, di samping istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dari penjelasan di atas, jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi
  • 21.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 21 Bagan 2 Siklus Keuangan Desa masih minimnya tim pendamping desa. Hal yang tak kalah penting, penyusunan RPJM Desa mesti disinkronkan dengan RPJM Daerah. Menanggapi hal ini, Bupati Banyumas Achmad Husein mengaku kendala paling berat memang berhubungan dengan kapasitas atau kompetensi aparat desa untuk melaksanakan seluruh alur pengelolaan dana desa. “Kalau menunggu siap tidak akan pernah siap. Harus dipaksakan agar pemerintah desa siap,” ujar Husein di kantornya (15/9). Sementara itu, RPJM Desa dan RKP Desa juga memuat program prioritas yang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2014. Prioritas penggunaan dana desa berdasarkan ketentuan Permendesa meliputi 2 (dua) hal utama, yakni (1) pembangunan desa; dan (2) pemberdayaan masyarakat desa. Dalam prioritas pembangunan desa terdapat 4 (empat) program yang dapat dilaksanakan desa yaitu (a) Pemenuhan kebutuhan dasar, berupa pengelolaan dan pembinaan Posyandu, pengelolaan dan pembinaan sarana pendidikan, dan pengembangan pos kesehatan dan Polindes; (b) Pembangunan sarana dan prasarana desa, yang meliputi pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, energi baru dan terbarukan, sanitasi lingkungan, air bersih berskala desa, irigasi tersier, saluran untuk budidaya ikan, serta sarana dan prasarana produksi di desa. Kemudian, (c) Pengembangan potensi desa, yang meliputi pendirian dan pengembangan BUMdesa, pengembangan desa wisata, pengelolaan padang gembala, pembangunan dan pengelolaan tempat perlelangan ikan, pembangunan dan pengelolaan pasar desa, pembuatan pupuk dan pakan organik, pengembangan benih lokal, pembangunan dan pengelolaan energi mandiri, pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan, pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu, pengembangan ternak secara kolektif, dan sejenisnya; (d) Pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan, misalnya komoditas tambang mineral bukan logam, rumput laut, pengelolaan sampah, hutan milik desa, dan komoditas tambang batuan. Kemudian dalam prioritas pemberdayaan masyarakat desa, terdapat 7 (tujuh) program unggulan yang ditentukan misalnya (a) peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; (b) pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan; (c) penyelenggaraan promosi kesehatan; (d) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat; (d) mendukung kegiatan ekonomi BUM Desa atau masyarakat; (e) pengorganisasian bantuan hukum kepada masyarakat; (f) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat; dan (g) dukungan terhadap kegiatan desa. Dalam teknisnya, RPJM Desa dan RKP Desa dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang memuat secara terperinci mengenai pendapatan desa, belanja, serta pembiayaan. APB Desa inilah yang menjadi landasan pertanggungjawaban pemerintahan desa. Menurut Anggota BPK Agus Joko Pramono laporan keuangan pemerintah desa kemungkinan akan dikondolidasikan dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LPKD). “Yang pasti pemeriksaan tidak akan menggunakan standar-standar LKPP, melainkan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan APBD,” kata Agus Mei kemarin. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Prasetyo mengatakan pemerintah desa harus dibimbing sedini mungkin menyangkut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. “Pelaksanaan pemerintahan desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance), di mana salah satu unsur utama dari Good Governance adalah akuntabilitas. Ada proses panjang yang mesti dilalui, apalagi jika melihat banyaknya pemerintah daerah yang masih kurang tertib dalam pengelolaan keuangannya,” katanya di Jakarta (30/9). Pemeriksaan yang dilakukan BPK pada semester 1 tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 504 LKPD, sebanyak 251 entitas memperoleh WTP (49,64%), opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD. Capaian LKPD ini di bawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014. Sesuai PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
  • 22.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 22 “ ” pemerintahan desa. Berdasarkan Pasal 112 dan Pasal 113 UU Desa, dijelaskan tugas pendampingan menjadi tugas dari jenjang pemerintah di semua level, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Sementara itu, di dalam Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa ditegaskan pendampingan desa dilakukan oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan pihak ketiga (Pasal 4). Tenaga pendamping professional terdiri atas pendamping desa, pendamping teknis, dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (Pasal 5). Hingga kini, jumlah pendamping desa belum ideal andai dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia yang menyentuh angka 76.000 lebih. “Idealnya, satu orang pendamping mendampingi dua sampai empat desa, maksimal,” kata Menteri Desa PDTT Marwan Jafar (12/9). Diketahui bahwa per Juli 2015, ada 20.000 tenaga eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) yang diterjunkan menjadi pendamping desa. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Karena dirasa kurang, saat ini masih dilaksanakan proses rekrutmen pembina desa. Kelak, ada sekitar 23.000 pendamping desa yang diterjunkan pemerintah. Tahun 2016 proses rekrutmen pendamping desa juga tetap dibuka. Selain faktor kuantitas, proses seleksi calon pendamping desa mesti diperhatikan agar dapat melahirkan tim yang kredibel, berkualitas, dan mampu menjadi bagian penting dalam pembangunan desa sesuai amanat UU Desa.[tim] LAPORAN UTAMA | DANA DESA Desa dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/ walikota setiap semester tahun berjalan. Dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD di atas, maka perlu disiapkan SDM pemerintah desa yang handal untuk menghindari potensi fraud atau penyalahgunaan dana desa. Perlu Dididik Dan Didampingi Penelitian menunjukkan kualitas sumber daya manusia pemerintah desa yang lemah terutama dalam perencanaan program serta kurang efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas (controlling). Kapasitas pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan desa menjadi tantangan dan persoalan yang membayangi implementasi UU No. 6/2014 tentang Desa. Partisipasi warga desa dalam proses pembangunan desa juga dinilai masih rendah. Ni Kadek Darmiasih, dkk (2015) melakukan penelitian tentang Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintah Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Penelitian tersebut menemukan bahwa di dalam pelaksanaan bantuan ADD di Desa Tri Eka Buana masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh, masih kurang maksimal partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Artinya rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Tri Eka Buana yang menyatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrembang tapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil Musrembang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana tersebut. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia pemerintah desa yang lemah terutama dalam perencanaan program serta kurang efektifnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas (controlling). Penelitian yang sama dilakukan oleh Okta Rosalinda (2014) di Desa Ploso Kerep dan Desa Segodorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Hasil penelitian Okta menunjukkan bahwa pengelolaan ADD masih kurang efektif, dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang peran masyarakat dalam berpartisipasi. Demikian pula penelitian Thomas (2013) yang dilakukan di Desa Sebawang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, yang memperkuat hipotesis bahwa rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang ADD menjadi hambatan dalam proses pembangunan desa. Berangkat dari gambaran tersebut, pemerintah perlu terus-menerus melakukan sosialisasi dan pendampingan melalui program capacity building, sehingga pemerintah desa benar-benar memahami seluruh alur tata kelola Ada proses panjang yang mesti dilalui, apalagi jika melihat banyaknya pemerintah daerah yang masih kurang tertib dalam pengelolaan keuangannya
  • 23.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 23 Menurut peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara, Edi Purwanto, kerjasama Kementerian Desa PDTT dengan pihak Australia menunjukkan ketidakpercayaan diri pemerintah Indonesia akan kemampuannya. Bahkan, kerjasama ini berpotensi menggerus nilai-nilai Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi. “Kita masih ragu dan tidak percaya diri berdiri di kaki sendiri, bahkan dalam membangun desa kita sendiri. Banyak sekali pegiat desa yang memiliki integritas dan komitmen membangun NKRI, seperti misalnya Ibu Tri Mumpuni. Mengapa harus dengan pihak Australia?” terangnya di Jakarta (5/10). Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang digawangi oleh Achmad Erani Yustika, semestinya telah merumuskan program pemberdayaan desa mandiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. “Konon Pak Erani dikenal sebagai ekonom yang lurus. Saatnya membuktikan kepercayaan diri membangun negeri dari desa,” tambah Edi.[tim] Kembangkan Desa Mandiri, Kementerian Desa Gandeng Australia Perlukah? K ementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melaksanakan kesepakatan kerjasama dengan Australia, masing-masing berupa Letter of Intent (LoI) dengan Ministry of Employment, Higher Education and Skills Australia Selatan dan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Scope Global Pty, Ltd. Kesepakatan kerjasama tersebut berlangsung pada Jumat (2/10) dan ditujukan untuk mendorong kemitraan dan pertukaran informasi antara Indonesia dan Australia di bidang pendidikan dan keterampilan di kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pengembangan desa mandiri memang sangat penting dan menjadi prioritas sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Ruh membangun Indonesia dari pinggiran untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan telah disepakati menjadi visi bersama bangsa Indonesia. Dalam kerangka mewujudkannya, tentu diperlukan strategi dan program agar implementasi UU Desa dapat seiring sejalan dengan kapasitas sumber daya manusia serta target-target yang ditetapkan. S ebagaimana disebutkan pada pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tugas Pendamping Desa, meliputi: - Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; - Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; - Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; - Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; - Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; - Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tugas Pendamping Teknis yaitu mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, meliputi: - Pendamping Teknis membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa. - Pendamping Teknis mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa. - Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa. - Sementara tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat - Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa. - Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga. - Membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.[tim] TUGAS PENDAMPING DESA
  • 24.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 24 D esa merupakan permasalahan yang menyangkut lintas kementerian, paling tidak ada tiga kementerian yang berhubungan langsung dengan desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal (Kemendes PDTT). Regulasi dan peraturan yang menyangkut desa terdiri dari UU, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan dari ketiga kementerian di atas: Selain regulasi dan peraturan di atas, ada lagi peraturan yang spesifik mengatur masing-masing Desa yang diamanahkan oleh PP 43/2014, terdiri dari Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan pasal 81, Peraturan Desa (Perdes) sesuai dengan pasal 81 dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) sesuai dengan pasal 81. Dalam tataran teknis, pengaturan desa yang melibatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Alasannya, pembagian kewenangan pengelolaan desa ditetapkan di bawah dua kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tentu masih ingat bagaimana terjadi gejolak dalam penyusunan UU Desa, terkait dengan kewenangan pengaturan desa. Saat itu, DPR dan pemerintah sulit menyepakati apakah UU tersebut mengatur desa atau pemerintahan desa. Hingga akhirnya disepakati desa sebagai satu entitas, baik pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunannya. Dinamika pengaturan desa terus berlanjut, saat terjadi perubahan nomenklatur kementerian yang disusun Kementerian Pendayagunan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemenpan RB). Urusan desa kembali terbelah. Pada saat itu disepakati, urusan pemerintah desa diurus Kemendagri dan urusan pemberdayaan oleh Kemendes. “Kalau baca UU Desa, ada 12 bab soal pemerintah yang menjadi urusan Kemendagri. Kementerian Desa dengan nomenklatur spesifik mengurus desa, ia hanya ada cantolan tiga bab,” ujar Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng awal Januari silam. Puncaknya, keberadaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipindah dari Kemendagri ke Kemendes. Pada perkembangannya, tumpang tindih kewenangan kedua kementerian tersebut terlihat kembali, yaitu dalam tahapan transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Desa (RKUD). Sebagaimana diketahui, pemerintah daerah harus membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai Rumitnya ketentuan pencairan dana desa dituding membuat tahapan pencairan dana desa tahap II menjadi terhambat. TUMPANG TINDIH KEWENANGAN MENGATUR DESA LAPORAN UTAMA | DANA DESA SKB Tiga Menteri
  • 25.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 25 petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) sebagai syarat pencairan dana desa. Sedangkan pemerintahan desa diwajibkan membuat Peraturan Desa (Perdes) yang di dalamnya memuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Rumitnya ketentuan pencairan dana desa tersebut dituding membuat tahapan pencairan dana desa tahap II menjadi terhambat. Belakangan, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang isinya menyederhanakan prosedur pencairan dana desa. Seperti diketahui, di dalam APBNP 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20,7 triliun yang dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap I minggu kedua bulan April, tahap II bulan Agustus serta tahap III minggu kedua bulan November. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Ahmad Erani Yustika mengatakan, per 11 September 2015, sebanyak 44.000 desa telah menerima pencairan dana tersebut. Adapun dari 433 kabupaten/ kota yang dipantau langsung oleh perwakilan Kemendes, baru 403 yang melaporkan kesiapan pencairan. Jurus Selembar Kertas Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait penyaluran dana desa telah diterbitkan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar, serta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menandatangani SKB tersebut. Ketentuan di dalam SKB itu memangkas prosedur yang berbelit dalam penyaluran dana desa. “Selama ini ada sedikit perbedaan-perbedaan karena itu semua aturan dijadikan satu dalam SKB tiga menteri. Sebenarnya sudah ditandatangani bersama, namun mestinya tiga menteri menandatanganinya tetapi tidak bisa hari ini, ditunda karena ada menteri di DPR maka ditandatangani terpisah,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan penerbitan SKB tersebut di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/5). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan, pemerintah menargetkan penyaluran dana desa mencapai 80 persen pada pertengahan September ini. Untuk itu, menurut dia, diperlukan langkah percepatan penyaluran seperti memangkas birokrasi yang berbelit. Baik Kemendagri, Kemendes, maupun Kemenkeu telah menyederhanakan prosedur pemberian dana kepada desa-desa. “Beberapa proses yang dilakukan Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes dibuat seminim mungkin, seringkas mungkin. Anggaran bisa masuk kalau desa ajukan perencanaan. Namanya desa, ya cukup satu lembar (perencanaan),” kata Tjahjo. Karena waktunya tinggal empat bulan (per September), dana desa 2015 diharapkan bisa terserap untuk pembangunan infrastruktur desa. Tahun depan, pemerintah akan meningkatkan alokasi dana desa hingga dua kali lipat. Secara teknis, Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Teguh Budiarso memaparkan bahwa nantinya kabupaten/kota akan membuat laporan penggunaan dana yang disampaikan kepada Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendes sekali setiap akhir tahun. Paling lambat, laporan tersebut diserahkan kepada tiga kementerian pada Januari setiap tahun. Apabila ditemukan penyimpangan, maka bupati/wali kota bisa menurunkan inspektur wilayah. “Apabila nantinya ditemukan hal tidak wajar, bisa diproses, diteruskan kepada aparat penegak hukum atau dilakukan pemotongan dana desa tahun berikutnya, tetapi apabila sisa dana tidak wajar karena bencana alam, banjir, dan lain lain maka bisa ditoleransi,” ujar Teguh. Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa SKB yang diteken turut mengatur pembagian kewenangan antara tiga kementerin. Dalam hal ini, menurut dia, Kemendagri hanya berwenang melakukan penguatan aparatur desa. “Karena mendagri hanya dalam konteks permendagri (peraturan Mendagri), mulai dari kepala desa sampai tata kelola pemerintahan di desa, bagaimana efektif, efisien, taat hukum, dan arahan Wapres bagaimana memotong jalur birokrasi,” papar Tjahjo. Sejauh ini, lanjut dia, Kemendagri telah menggelar pelatihan bagi kepala desa agar siap mengelola dana desa. Kemendagri juga telah meminta bupati dan walikota untuk mempercepat penetapan peraturan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Sementara itu, lanjut Tjahjo, Kemendes akan mengawasi pelaksanaan program penguatan desa, mempercepat pencairan dana desa, serta melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan program pembangunan desa. Di lain pihak, Kemenkeu berwenang melakukan pengawasan atas penyaluran dana dari kas daerah ke kas desa. Dana desa yang berasal dari APBN tersebut nantinya akan menjadi bagian yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan.[tim] Potensi Korupsi Pendapatan desa dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Data estimasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu menunjukkan peningkatan signifikan dana yang ditransfer ke desa dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2015, Dana Desa (DD) yang dialokasikan di APBNP sebesar Rp20.766,2 milyar sehingga rata-rata DD per Desa Rp280,3 juta. Selain DD dana lain yang masuk ke desa adalah Alokasi Dana Desa sebesar Rp32.666,4 milyar, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar Rp2.091 milyar sehingga total dana yang masuk ke desa adalah sebesar Rp55.523,6 milyar atau rata-rata per desa sebesar Rp749,4juta;
  • 26.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 26 LAPORAN UTAMA | DANA DESA 2. Tahun 2016, DD diperkirakan sebesar Rp47.684,7 milyar sehingga rata-rata DD perdesa sebesar Rp643,6 juta. ADD senilai Rp37.564,4 milyar, bagi hasil PDRD Rp 2.412,4 milyar sehingga diperoleh total sebesar Rp87.661,5 milyar dan rata-rata perdesa Rp1.183,1 juta; 3. Tahun 2017, DD diperkirakan senilai Rp81.184,3 milyar sehingga rata-rata DD perdesa Rp1.095,7 juta. Tambahan dari ADD sebesar Rp42.285,9 milyar, bagi hasil PDRD Rp2.733,8 milyar sehingga total dana yang ditransfer ke desa sebesar Rp126.204,2 milyar sehingga rata-rata per desa didapat Rp1.703,3 juta; 4. Tahun 2018, DD yang dialokasikan dari APBN diperkirakan naik menjadi Rp103.791,1 milyar dengan rata-rata DD per desa Rp1.400,8 juta. Tambahan dana dari ADD sebesar Rp55.939,8 milyar, bagi hasil PDRD Rp3.055,3 milyar sehingga total dana yang didapat oleh desa sebesar Rp162.786,3 milyar atau rata-rata perdesa senilai Rp2.197,1 juta; 5. Tahun 2019. DD diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp111.840,2 milyar sehingga rata-rata DD perdesa sebesar Rp1.509,5 juta. Sedangkan tambahan dana lain yang masuk ke desa berupa ADD Rp60.278,0 milyar, bagi hasil PDRD Rp3.376,7 milyar sehingga total dana yang akan masuk ke desa diperkirakan sebesar Rp175.494,9 milyar atau rata-rata perdesa senilai Rp2.368,6 juta. Dalam rangka optimalisasi penggunaan, pencapaian prioritas nasional, serta efektifitas pengelolaan dana desa, maka penting dilakukan pengawasan (monitoring), karena berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa. Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, 14 potensi persoalan yang dimulai sejak Januari 2015 itu terdiri dari aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Aspek regulasi kelembagaan terdiri dari belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT dengan Kementerian Dalam Negeri, tidak transparannya formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2015 dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari anggaran dana desa (ADD) yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih. “Persoalan yang cukup mencolok, adalah formula pembagian dana desa yang berubah. Sebagai ilustrasi, sesuai formula PP No. 60/2014, Desa A dengan luas 7,5 km persegi dan memiliki 21 dusun akan mendapat dana desa Rp437 juta, sedangkan Desa B dengan luas Rp1,5 km dan memiliki 3 dusun maka mendapat dana Rp41 juta. Namun dengan peraturan baru PP No. 22/2015 Desa A dapat Rp312 juta dan B Rp263 juta,” kata Johan dalam jumpa pers di Gedung KPK, (12/6). Johan menambahkan, ada lima persoalan yang ditemukan dari segi pelaksanaan yaitu kerangka waktu situs pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa, belum tersedianya atuan harga baku barang atau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APB Desa, masih rendahnya transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APB Desa. “Selain itu laporan pertanggung jawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APB Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa,” ucap Johan. Sedangkan pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat. “Dilihat dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa,” sambungnya. Sementara itu, Anggota VI BPK Bahrullah Akbar menyatakan dana desa rawan diselewengkan. Menurutnya, kerawanan dalam penyaluran dana desa ini sejak di perencanaan, pengelolaan, hingga pelaporan. “Aparat desa akan kesulitan menyusun pertanggungjawaban yang benar. Padahal ini yang tidak sengaja, karena ketidakmampuan saja bisa berakibat penjara,” tuturnya di kantornya seperti dikutip Tempo (26/3).[tim] Bagan 3 Potensi Korupsi Dana Desa sumber: KPK
  • 27.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 27 TIMELINE
  • 28.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 28 B adan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (15/9) melaporkan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Kepala BPS Suryamin mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen). Jumlah tersebut bertambah sebesar 860.000 orang ketimbang dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Selain mengukur jumlah penduduk miskin dan persentasenya, BPS juga mengukur indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di Indonesia. Hasilnya, indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 meningkat dibandingkan Maret 2012, Maret 2013, dan Maret 2014. “Makin besar indeks keparahan kemiskinan, maka beda pengeluaran antar penduduk miskin makin jauh, tidak terkumpul pada satu angka,” terang Suryamin. Diketahui, indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2015 adalah 0,535. Angka ini meningkat dari Maret 2014 yang ada di level 0,435, Maret 2013 (0,432), dan Maret 2012 (0,473). Tak hanya indeks keparahan, indeks kedalaman kemiskinan pun ikut meningkat. Kepala BPS menjelaskan, indeks kedalaman kemiskinan adalah alat untuk mengukur jarak pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. “Makin tinggi indeks kedalaman kemiskinan, makin menjauh jarak antara pengeluaran dari garis kemiskinan,”tambahnya. Pada Maret 2015, indeks kedalaman kemiskinan di level 1,971, meningkat dibandingkan Maret 2014 (1,753), Maret 2013 (1,745), dan Maret 2013 (1,880). Sementara itu, dilihat dari sebaran kemiskinan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 8,16 persen, naik menjadi 8,29 persen pada Maret 2015. Angka tersebut lebih kecil dibanding persentase penduduk miskin di daerah perdesaan yang naik dari 13,76 persen pada MENGATASI KEMISKINAN DESA Per Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah sebesar 860.000 orang. Dari jumlah tersebut, 570.000 di antaranya adalah penduduk di perdesaan. LAPORAN UTAMA | DANA DESA foto: http://sorotgk.com/foto_berita/2014-06/70RTLH-Sumberlawang.jpg
  • 29.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 29 September 2014 menjadi 14,21 persen pada Maret 2015. Itu artinya, selama periode September 2014-Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015). Sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015). Bertambahnya jumlah penduduk miskin berkelindan dengan perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang akhir tahun 2014 sampai saat ini. Diketahui, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2014 hanya 4,7 persen, yang disertai dengan meroketnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Berdasarkan data Bank Indonesia, sejak awal tahun sampai saat ini nilai rupiah terhadap dolar AS melemah sebanyak 15,87 persen (year to date). Sementara itu, tingkat inflasi secara nasional pada September 2014 sebesar 4,53 persen, lalu menukik tajam menjadi 6,38 persen per Maret 2014 dan semakin naik menjadi 7,18 persen per Agustus 2015. Tentu saja, meroketnya inflasi tersebut berdampak pada naiknya harga barang-barang, khususnya harga barang kebutuhan pokok sehari-hari. Perlambatan ekonomi yang masih menggejala ini turut memengaruhi pergerakan ekonomi di wilayah perdesaan, terutama yang berkaitan dengan sentra- sentra tertentu yang menghasilkan komoditas, seperti sawit dan lain sebagainya. “Itu kan harganya juga jatuh, sehingga dengan demikian secara keseluruhan jumlah penduduk miskin jadi bertambah,” komentar Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Revrisond Baswir, Selasa (15/6). Data terkini menunjukkan dampak inflasi terhadap bertambahnya penduduk miskin di perdesaan. Masih berpatok pada data BPS, diketahui inflasi secara nasional selama periode September 2014-Maret 2015 cukup tinggi mencapai sebesar 4,03 persen. Tingkat inflasi di perdesaan pun ikut terkerek, sebesar 4,40 persen. Sementara itu, secara nasional, rata-rata harga beras mengalami peningkatan 14,48 persen yaitu dari Rp11.433 per kilogram pada September 2014 menjadi Rp13.089 per kilogram pada Maret 2015. Di samping itu, harga cabe rawit dan gula pasir juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 26,28 persen dan 1,92 persen. Kenaikan harga-harga tersebut tidak diikuti oleh kenaikan upah buruh tani, justru secara riil rata-rata upah buruh tani per hari pada Maret 2015 turun 1,34 persen di banding upah buruh tani per September 2014. Untuk itu, katanya, sektor konsumsi yang selama ini menjadi nomor satu dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Tanah Air perlu diprioritaskan. Kalau terjadi pelemahan, seharusnya ada upaya mendongkrak permintaan itu. Ia mencontohkan misalnya pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR), yang diharapkan mampu menggerakkan ekonomi mikro di daerah perdesaan. Jika dilihat dari sebaran kemiskinan berdasarkan daerah, tingkat kemiskinan tertinggi saat ini masih berpusat di Pulau Jawa, yakni sebanyak 15,45 juta orang. Sedangkan daerah yang mengalami kenaikan kemiskinan tertinggi per Maret 2015 di antaranya: Jawa Barat (196,74 ribu), Nusa Tenggara Timur (167,96 ribu), Bali (109,96 ribu), Sumatera Utara (103,07 ribu), Sumatera Selatan (59,83 ribu), Banten (53,21 ribu), Jawa Timur (40,70 ribu), disusul kemudian Sulawesi Tengah (34,57ribu), Sulawesi Tengah (34,57 ribu) serta Riau (33,11 ribu). Melihat kondisi tersebut, pemerintah disarankan segera mengambil langkah cepat untuk menekan kembali garis kemiskinan. Misalnya intensifikasi program kredit usaha rakyat (KUR) sebagai dorongan modal usaha bagi masyarakat di perdesaan, serta optimalisasi dana desa. Program Unggulan Berdasarkan data BPS, indikator- indikator kemiskinan di perdesaan mencakup paling tidak 6 (enam) hal, yaitu (1) tingkat pendidikan serta kualitas pendidikan masyarakat yang masih rendah; (2) rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan; (3) pelayanan sarana dan prasarana perdesaan kurang memadai; (4) terbatasnya kesempatan melakukan usaha di perdesaan; (5) lemahnya pembangunan berbasis masyarakat dan (6) lemahnya koordinasi dalam pembangunan perdesaan itu sendiri. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan 2015-2019, yang didasarkan atas visi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu menuju Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sejalan dengan itu, hal yang lebih substantif termaktub dalam Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.” Adapun program pemerintah dalam rangka pemberantasan kemiskinan
  • 30.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 30 terbagi ke dalam tiga klaster. Klaster I terdiri dari program beras bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Raskin), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Klaster II merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)— yang di kemudian hari berubah menjadi Dana Desa—dan Klaster III merupakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK). Program-program ini tentu sangat baik untuk mendorong terwujudnya ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan. Program KUR misalnya, diorientasikan untuk memberdayakan UMKMK yang secara nyata memiliki berbagai keterbatasan akses, khususnya akses permodalan. Program KUR sendiri dibagi menjadi tiga skema yaitu, pertama KUR Mikro yang mempunyai plafon sampai dengan Rp20 Juta dan dikenakan suku bunga kredit maksimal 22 persen per tahun. Kedua, KUR Ritel dengan plafon dari Rp20 Juta sampai dengan Rp500 Juta dan dikenakan suku bunga kredit maksimal 13 persen per tahun. Ketiga, KUR Linkage dengan plafon sampai dengan Rp2 milyar. Sampai dengan 31 Desember 2014, penyaluran KUR terbesar masih dilaksanakan oleh Bank BUMN. Bank BRI telah menyalurkan Rp31,8 triliun atau sudah tercapai sebesar 27,6% dari plafon yang disediakan sebesar Rp115,6 triliun. Jumlah debitur Bank BRI untuk KUR ritel sebanyak 117.259 debitur dengan rata-rata pinjaman Rp175,7 juta per debitur. Sedangkan jumlah KUR mikro Bank BRI sebanyak 11.326.246 usaha mikro atau dengan rata-rata pinjaman Rp8,4 juta per usaha mikro. Sementara Bank Mandiri menduduki peringkat kedua telah menyalurkan KUR sebesar Rp6,6 triliun dari plafon Rp17,5 triliun atau sudah tercapai sebanyak 37,9%. Tingkat NPL dari program KUR ini secara rata-rata tergolong rendah sebesar 3,2%. NPL tertinggi ada di Bank Syariah Mandiri yang mencapai 17,2% dan Bank BTN sebesar 12,9%. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki program terkini yang tercakup dalam program membangun desa sesuai dengan Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo. Dari segi besarannya, data sumber: Komite KUR foto: kabar-banten.com
  • 31.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 31 estimasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu menunjukkan peningkatan signifikan dana yang ditransfer ke desa dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Rincian estimasinya sebagai berikut: Tahun 2015, Dana Desa (DD) yang dialokasikan di APBNP sebesar Rp20.766,2 milyar sehingga rata-rata DD per Desa Rp280,3 juta. Selain DD dana lain yang masuk ke desa adalah Alokasi Dana Desa sebesar Rp32.666,4 milyar, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar Rp2.091 milyar. Sehingga total dana yang masuk ke desa tahun 2015 adalah sebesar Rp55.523,6 milyar atau rata-rata per desa sebesar Rp749,4 juta; Tahun 2016, DD diperkirakan sebesar Rp47.684,7 milyar sehingga rata-rata DD perdesa sebesar Rp643,6 juta. ADD senilai Rp37.564,4 milyar, bagi hasil PDRD Rp2.412,4 milyar. Sehingga diperoleh total sebesar Rp87.661,5 milyar dan rata-rata perdesa Rp1.183,1 juta; Tahun 2017, DD diperikaran senilai Rp81.184,3 milyar sehingga rata-rata DD per Desa Rp1.095,7 juta. Tambahan dari ADD sebesar Rp42.285,9 milyar, bagi hasil PDRD Rp2.733,8 milyar sehingga total dana yang ditransfer ke desa sebesar Rp126.204,2 milyar sehingga rata- rata per desa didapat Rp1.703,3 juta; Tahun 2018, DD yang dialokasikan dari APBN diperkirakan naik menjadi Rp103.791,1 milyar dengan rata-rata DD per desa Rp1.400,8 juta. Tambahan dana dari ADD sebesar Rp55.939,8 milyar, bagi hasil PDRD Rp3.055,3 milyar. Sehingga total dana yang didapat oleh Desa sebesar Rp162.786,3 milyar atau rata-rata per Desa senilai Rp2.197,1 juta; Tahun 2019, DD diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp111.840,2 milyar sehingga rata-rata DD perdesa sebesar Rp1.509,5 juta. Sedangkan tambahan dana lain yang masuk ke desa berupa ADD Rp60.278,0 milyar, bagi hasil PDRD Rp3.376,7 milyar. Sehingga total dana yang akan masuk ke desa diperkirakan sebesar Rp175.494,9 milyar atau rata-rata perdesa senilai Rp2.368,6 juta. Kedua program unggulan tersebut, yaitu KUR dan Dana Desa sesungguhnya dapat menjadi jurus bagi stimulus penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, dana desa diorientasikan tidak hanya untuk pertumbuhan di desa, tetapi juga mengurangi kemiskinan. “Ini kan cash forward sehingga pekerjaan ada, income ada,” ujarnya di Jakarta (18/9). Bambang menegaskan dana desa itu yang paling efektif karena dananya sudah ada, tinggal bagaimana menyalurkan dan memakainya. Apalagi, selain dana desa pemerintah akan memberikan tambahan beras miskin (raskin) dari 12 kali menjadi 14 kali dalam setahun. Raskin akan diberikan menjelang masa paceklik pada akhir 2015. Pembangunan berbasis desa, dengan demikian diorientasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan lingkungannya. Sebab, kebijakan dana desa sebagaimana jajak pendapat Kompas (14/9), diyakini mampu menjadi jalan keluar bagi perbaikan kondisi perdesaan. Tumbuhnya keyakinan dan apresiasi publik itu terekam dari pendapat mayoritas responden (62,6 persen) yang meyakini bahwa pemerintah dengan berbagai gerakannya akan mampu memajukan kondisi perdesaan. Ketidakyakinan hanya disuarakan oleh sekitar sepertiga responden. Hampir separuh responden (47,4 persen) menilai kondisi pembangunan makin membaik, sedangkan 36,3 persen menilai kondisi pembangunan sama saja, dan sekitar 13,9 persen menyatakan makin buruk. Dari data-data di atas sudah bisa menjadi alibi yang kuat mengapa pemerintah harus fokus terhadap pengembangan ekonomi dan pembangunan desa. Presiden Jokowi telah menetapkan program pembangunan desa dalam Nawacita ketiganya yang berbunyi “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Secara formal tujuan untuk membangun dari desa juga sudah dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan menjadi pijakan utama dalam melaksanakan program pembangunan desa. Karena itu, dana desa harus dikelola dengan baik agar tidak mubazir atau bahkan menjadi alat bargaining partai politik dan pemerintah daerah. Kunci sukses pengelolaan dana desa berpangkal pada komitmen dari seluruh stakeholders, agar dana desa—seperti yang dikemukakan Bupati Banyumas, Achmad Husein— dapat menjadi shortcut atau jalan pintas bagi percepatan kesejahteraan orang desa.[tim]
  • 32.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 32 M enurut banyak kalangan, problem laporan keuangan seringkali bersumber dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang memahami mekanisme pencatatan yang ditetapkan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Terlebih, mulai 1 Januari 2015 yang lalu telah diterapkan secara serentak SAP Berbasis Akrual. Tak sedikit masalah yang ditemukan sebenarnya bersifat administratif. Sebuah problem klasik yang sesungguhnya dapat segera diperbaiki jika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat. Kepada redaksi Majalah Keuangan Negara, (4/9) Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar menuturkan masih terdapat pimpinan daerah yang kurang perduli dengan kualitas laporan keuangan. Meskipun hal ini tak berkorelasi lurus dengan integritas Kepala Daerah, namun hal tersebut menunjukkan “terbatasnya” komunikasi antara daerah dengan lembaga audit negara tersebut. Berikut petikan wawancaranya: Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, bagaimana sebenarnya postur tata kelola keuangan daerah saat ini? Setelah reformasi, sebenarnya sudah ada tiga pilar regulasi yang menjadi landasan pengelolaan keuangan negara, yakni (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Karena disebut di dalam batang tubuhnya, UU Nomor 17 Tahun 2003 kemudian menjadi jembatan mengatur tata kelola keuangan daerah. Selanjutnya, dipadukan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sayangnya, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ikhwal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru diatur. Padahal, dengan total aset yang berjumlah sekitar Rp400 triliun, potensi BUMD selama ini belum digarap secara optimal. Bagaimana dengan sisi akuntabilitas? Dengan keberadaan UU Nomor 23 Tahun 2014, akuntabilitas pemerintahan daerah memang semakin lebih baik. Terlebih, dengan sistem akuntansi berbasis akrual yang memang sudah diamanatkan sejak tahun 2003, namun baru diberlakukan sejak 1 Januari 2015. Sayang, karena mungkin terpengaruh kualitas SDM, hal itu belum bisa berjalan dengan maksimal. Mengutip Steward Ladder, akuntabilitas itu terdiri dari lima jenjang yakni accountability for probity and legality, process accountability, performance acountability, programme acountability, dan policy accountability. Di situ terdapat dasar- dasar hukum, kepatuhan, dan lain-lain. Semestinya 10 tahun belakangan, hal-hal demikian sudah MASIH BANYAK KEPALA DAERAH YANG BERINTEGRITAS BAHRULLAH AKBAR Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Belum dominannya laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mendorong agar Pemda tertib administrasi yang pada gilirannya akan berdampak pada opini laporan keuangan. AKUNTABILITAS keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 32
  • 33.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 33 foto: Aprilia keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 33
  • 34.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 34 selesai. Karena sesungguhnya ini masalah sistem, semestinya tidak ada masalah. Jika komunikasinya baik dan pimpinan daerah cukup serius tentu selalu ada jalan keluar yang sesuai dengan aturan undang-undang. Terutama, bagi masalah laporan keuangan yang bersifat administratif. Ketentuan tersebut sudah menjadi standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Saya selalu mewanti- wanti pentingnya membangun Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang handal. Ke depan, BPK menyiapkan audit kinerja untuk melihat bagaimana tata kelola keuangan daerah dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Nah, ini sangat penting dan menjadi tolok ukur bagaimana kualitas pengelolaan anggaran di daerah, bagaimana akuntabilitas dan transparansinya, dan bagaimana output dan outcome yang dihasilkan dari proses tata kelola keuangan daerah tersebut. Bagaimana Anda melihat kualitas SDM pemerintahan di daerah dalam menerapkan SAP Berbasis Akrual? Belum, baru 25 persen. Harus diakui memang ada masalah pada kualitas SDM-nya. Hanya saja, saya ingin paradigma pertanggungjawaban kita mengikuti aturan lebih dahulu, agar tata kelola keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan lebih teliti dan komprehensif. Dalam konteks ini, saya menularkan empat konsep menuju tertib administrasi keuangan daerah, antara lain: pertama, membangun roadmap tentang peningkatan tata kelola keuangan daerah menuju penerapan akuntansi berbasis akrual. Kedua, melibatkan stakeholder terkait dalam kerangka meningkatkan tata kelola keuangan daerah, yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), Direktorat Jenderal Keuangan Daerah AKUNTABILITAS Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP. Ketiga, mempercepat pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Keempat, menginstruksikan kepada BPK Perwakilan untuk menyiapkan roadmap deteksi dini dalam mencari fraud dan membangun kerangka pemecahan masalah untuk percepatan peningkatan opini. Hingga semester II, serapan anggaran dilaporkan masih di bawah 50 persen. Ada hubungannya prosedur keuangan daerah dengan pencairan anggaran? Sistem pencairan anggaran sebenarnya tidak terlalu rumit. Problemnya hanya pada kemauan SDM menjalankannya atau tidak. Hemat saya, ini soal integritas saja. Para kuasa pemegang anggaran seharusnya menyadari bahwa aktivitas mereka terkait dengan nilai pribadi, hukum dan terintegrasi dengan nilai budaya dan agama. Kebanyakan problem rendahnya pencairan ini disebabkan oleh kecemasan terhadap langkah- langkah aparat penegak hukum. Padahal, jika sikap demikian terlalu dilebih-lebihkan, sesungguhnya membuat semua menjadi dilematis. Polisi, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya (APH) seharusnya dapat duduk bersama membicarakan hal tersebut. Sehingga harapan kita ada sinergi positif sesuai dengan porsinya masing-masing. Menurut data Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, total penyerapan anggaran se-Indonesia baru mencapai 46,59 persen. Kita lihat, lima daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi adalah Gorontalo (63,1 persen), Maluku Utara (63 persen), Kalimantan Tengah (62,9 persen), Nusa Tenggara Timur (57,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (56,9 persen). Sementara itu, lima daerah dengan penyerapan anggaran terburuk adalah DKI Jakarta (19,39 persen), Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara foto: Aprilia
  • 35.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 35 Harapan Anda ke depan? Harus dipahami, BPK itu bagian dari lembaga negara, dan sesuai dengan UU 15/2006 tugas pokok dan fungsi BPK untuk menjaga akuntabilitas dan transparasi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Meskipun berada pada wilayah eksternal, namun bukan berarti BPK tidak perduli dan lepas tangan dengan perkembangan pembangunan di daerah. Saya mengibaratkan seluruh stakeholders itu satu keluarga di dalam rumah besar Indonesia. Masing-masing independen, dalam dependensinya. Pengikatnya cuma satu, yaitu tujuan bernegara sebagaimana amanat Undang- undang Dasar 1945.[Tim] (23,7 persen), Papua Barat (28,86 persen), dan Riau (29,8 persen). Kabarnya Anda sering keliling daerah. Ada temuan dan pengalaman yang menarik? Ternyata banyak bupati/walikota yang berkomitmen terhadap akuntabilitas dan memiliki integritas. Hanya saja, keinginan kepala daerah ini perlu diselaraskan dengan kualitas SDM yang ada, agar dapat meningkatkan opini laporan keuangan serta akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah. Menurut Biro Humas BPK, baru sebanyak 30 persen Pemerintah Daerah yang mendapat opini WTP. Apa maknanya? Secara sederhana, itu berarti langkah-langkah akuntabilitas pemerintah daerah dari sisi probity and legality belum dioptimalkan. Ke depan komponen penilaian opini WTP seharusnya lebih menitikberatkan pada kualitas anggaran dan laporan keuangan. Nanti perlu dilihat lagi, apakah sudah ada perkembangan atau tidak. (Gambaran perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat di dalam infografis—redaksi) Bagaimana dengan perkembangan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK? Pada tanggal 5 Oktober 2015 yang lalu, kami (pimpinan BPK—red) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015 kepada DPR RI. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perkembangan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan. Tentu dalam kapasitas BPK sesuai dengan UU 15/2004 dan UU 15/2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang dan memantau tindak lanjutnya. Selama semester I 2015, BPK menyampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp 15,66 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, 5.826 rekomendasi senilai Rp 256,1 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sedangkan 9.068 rekomendasi senilai Rp 1,61 triliun belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 9.721 rekomendasi senilai Rp 13,8 triliun belum ditindaklanjuti. Sedangkan empat rekomendasi senilai Rp 57,45 juta tidak bisa ditindaklanjuti. (Lihat: Grafik perkembangan pemantauan TLRHP tahun 2010- 2014—redaksi) SERINGKALI TERJEBAK PELANGGARAN ADMINISTRATIF A nggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar pusing bukan kepalang bila masalah pemeriksaan laporan keuangan daerah sering terjebak pada hal-hal yang bersifat administratif. Menurut dirinya, urusan akuntabilitas laporan keuangan terkadang bersumber dari keperdulian dan komitmen kepala daerah sendiri. “Ini masalah standar dan sistem pencatatan laporan keuangan daerah. Tak ada yang sulit bila Pimpinan Daerah asalkan mereka serius. Semua pasti ada prosedur jalan keluarnya yang sesuai dengan UU,” ujarnya. Karenanya, faktor komunikasi menjadi penting. Sebagaimana Standar Pemeriksaan BPK, auditor memang harus berkomunikasi mencari penyelesaian masalah-masalah yang bersifat administratif di laporan keuangan daerah. “Komunikasi menjadi standar auditor untuk merapikan laporan keuangan.” Namun demikian, bila laporan keuangan tersebut penuh dengan nuansa korupsi, hal itu harus segera diungkap dan dilanjutkan ke meja hijau. Bagi Bahrullah, tak boleh ada ruang kompromi bagi penyalahgunaan uang negara.[tim] foto:Aprilia
  • 36.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 36 B PK telah menyampaikan 220.752 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp98,31 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut: • Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 133.653 rekomendasi (60,54% ) senilai Rp44,34 triliun. • Belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 59.736 rekomendasi (27,06%) senilai Rp45,58 triliun. • Belum ditindaklanjuti sebanyak 26.888 rekomendasi (12,18%) senilai Rp7,75 triliun. • Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 475 rekomendasi (0,22%) senilai Rp641,77 miliar. Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi lebih besar (60,54%) dibandingkan dengan status lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa entitas yang diperiksa telah memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK TAHUN 2010-2014 menindaklanjuti rekomendasi BPK. Adapun, dalam periode 2005-2009 masih terdapat tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 20.765 rekomendasi senilai Rp12,98 triliun dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 7.309 rekomendasi senilai Rp1,24 triliun. Secara kumulatif, rekomendasi BPK yang berhasil ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan pada periode 2005-2009 sebesar Rp28,81 triliun. Sedangkan untuk periode 2010- 2014 sebesar Rp31,09 triliun. Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya dapat dilihat pada grafik berikut.[tim] AKUNTABILITAS sumber: BPK RI
  • 37.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 37 sumber: BPK RI
  • 38.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 38 AKUNTABILITAS | BASIS B asis akrual atau accrual basis pada dasarnya adalah satu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Dengan demikian pencatat dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan hal yang paling penting adalah ketika transaksi terjadi langsung dicatat, karna transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar dimasa depan. Transaksi dicatat pada saat terjadi, walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan basis akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas dana. Basis akrual juga mendasar konsepnya pada dua pilar: Pengakuan pendapatan dan Pengakuan biaya. Pada pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan adalah pada saat entitas mempunyai hak melakukan penagihan dari hasil kegiatanya. Dalam konsep berbasis akrual menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya dalam basis akrual kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima. Pada pengakuan biaya, pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai Starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam akuntansi berbasis akrual selain mencatat transaksi pengeluaran dan penerimaaan, juga mencatat jumlah utang piutang. Oleh karena itu akuntansi berbasi akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan PenerapanAkuntansi BerbasisAkrual Tahun 2015 menjadi tahun penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, tidak lagi menggunakan standar akuntansi sebelumnya yang berbasis kas. ilustrasi: Basis Akrual
  • 39.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 39 keuangan organisasi dari pada akuntasi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan mengunakan basis akrual lebih kompleks dari pada basis kas basis akrual juga mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian. Pada akuntansi berbasis akrual, mau tidak mau harus diterapkan sistem alokasi. Di mana, jika beban biaya adalah untuk mendapatkan penghasilan pada periode tahun buku yang dilaporkan maka kendatipun belum bayar harus diperhitungkan, sebab memang sudah menjadi hak atau kewajiban entitas. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas. Tapi, juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempersentasikan kas yang akan diterima di masa depan oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berbeda dengan basis kas atau cash basis. Teknik pencatan basis kas adalah teknik pencatan ketika transaksi terjadi di mana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah basis akuntansi yang mempengaruhi transaksi dan peristiwa lainya pada saat kas diterima atau dibayar, yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dalam basis kas murni, pembelian aktiva tetap misalnya, bangunan harus tetap dianggap beban pada saat dikeluarkan. Sehingga tidak ada alokasi depresiasi selama sisa umur penggunaanya laba hanya diukur dari transaksi kas, maka dapat dikatakan bahwa perhitungan laba rugi “tidak wajar” ada biaya yang merupakan kewajiban atau hasil yang merupakan hak yang belum dicatat.[tim] sumber: BPK RI
  • 40.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 40 K ementerian Agama (Kemenag), meresmikan Klinik Akuntansi dan Barang Milik Negara (BMN) dan Meeting Point Biro Keuangan dan BMN pada Senin (28/9) di Kantor Kemenag. Peluncuran ini diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenag Nur Syam serta dihadiri Kabalitbang dan Diklat Abdurahman Masud, Seslitbang dan Diklat Rohmat Mulyana, Karo Umum sekaligus Pgs Kapinmas Syafrizal, Karo Ortala Nur Arifin, Karo Kepegawaian Mahsusi dan sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan. Sekretaris Jenderal Kemenag menyambut posisitf keberadaan Klinik Akuntansi dan BMN. Pasalnya, klinik ini menjadi bagian dari mitra solusi dalam pelaporan akuntansi dan keuangan pemerintah. Terlebih, mulai 1 Januari 2015 lalu sistem akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual telah resmi dimulai. “Ini menjadi salah satu wajah baru dan sesuatu hal yang baik dan positif dan kami satu dari lima kementerian yang pertama mendeklarasikan sistem ini,” ujarnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan ada empat tantangan dalam mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual di Kementerian Agama. Pertama, sumber daya manusia (SDM). “Karena alumni Perguruan Tinggi Agama Islam maupun agama lain, basis ilmunya adalah akhirat. Lalu mengurus hal-hal yang sangat duniawi. Sementara basis keilmuan yang dimiliki Kementerian Keuangan, basis keilmuan dan pekerjaan,” terangnya. Tantangan kedua, banyaknya satker. Diketahui Kemenag memiliki jumlah satker yang sangat besar, mencapai 4.484 satker. “Luar biasa, bagaimana kita mengkoordinasikan hal ini. Maka klinik akuntansi ini sangat penting, menjadi semacam tempat untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Jika ada problem- problem tentang sistem akuntansi ini, bisa disampaikan secara langsung,” tutur Sekjen. Selanjutnya tantangan ketiga berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi. Dapat dimengeri, dengan adanya 4.484 satker tentu kerap terjadi kerumitan dalam koordinasi. “Terkait pelaporan keuangan, kita bersyukur, Kabiro Keuangan ternyata kita bisa menyelesaikan laporan keuangan tepat pada waktunya,” imbunya. Tantangan keempat, persoalan regulasi dan rumusan standar pelayanan minimal yang menjadi pedoman Kemenag terkait pengelolaan keuangan. Terkait dengan ini, Sekjen mengarahkan adanya Peraturan Menteri Agama (PMA) yang sudah disiapkan untuk membuat regulasi, sebagai acuan agar tidak terjadi kesalahan, semisal bantuan sosial. Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Syihabuddin Latief dalam paparannya menyampaikan bahwa baru Kementeian Keuangan dan Kementerian Agama yang mempunyai Klinik Akuntansi dan BMN serta meeting point-nya. Ia mengaku penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan sesuatu hal yang baru, sehingga tidak mudah karena ada 4.484 satker dengan anggaran Rp60, 3 triliun, belum termasuk uang haji (BPIH). Pada akhirnya, klinik akuntansi dan BMN ini merupakan solusi literal terkait sistem akuntansi berbasis akrual dan didedikasikan sebagai sentral sarana prasarana konsultasi seputar pelaporan keuangan dan lainnya yang terkait. Klinik ini ditujukan sebagai media dan tempat konsultasi masalah keuangan di satker-satker dan akan dilayani oleh ahlinya untuk menjelaskan hal ihwal masalah seputar keuangan dan yang terkait. “Menjadi salah satu solusi untuk mampu pertahankan opini WTP,” pungkas Syihab.[sumber: Kementerian Agama, diolah kembali] PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL: KEMENTERIAN AGAMA LUNCURKAN KLINIK AKUNTANSI DAN BMN AKUNTABILITAS | BASIS foto: Humas Kemenag RI
  • 41.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 41 O rientasi tugas dan fungsi penyusun laporan keuangan harus pada hasil (result oriented) bukan kepada process oriented. Penyusun laporan keuangan harus mengetahui bisnis proses di Biro Keuangan dan BMN mulai dari mana dan ke mana, itu harus diketahui. “Penguatan SDM tidak hanya kompetensi tapi juga aspek-aspek lainnya sehingga kemudian mereka (Penyusun Laporan Keuangan) diharapkan dapat menyusun laporan keuangan tepat waktu, sesuai regulasi yang ada,” terang Kepala Biro Keuangan dan BMN Syihabuddin Latief saat membuka kegiatan Peningkatan Kualitas Penyusun Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Bogor, Rabu (30/9) malam. Karena menurut Syihab, seluruh transasksi harus sesuai dengan prinsip kriteria pemberian opini olehBPK, yaitu, pertama, laporan keuangan disusun atas dasar standar akuntansi pemerintah. Kedua, seluruh transaksi diungkap dalam laporan keuangan itu. Ketiga, bagaimana tingkat kepatuhan Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, sistem pengendalina internal Kemenag ini harus kuat. “Empat kriteria itulah yang akan menghasilkan opini atas laporan keuangan Kemenag nanti,” tanda Syihab. Salah satu yang dibangun dan diberikan penekanan di Biro Keuangan dan BMN ini bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai empat kriteria tersebut. Selain itu, melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Penyusun Keuangan yang pesertanya adalah penyusun laporan keuangan wilayah dan unit eselon I, lanjut Syihab, diharapkan ada perubahan mindset dan sikap bagaimana membangun kolektifitas dalam tugas dan kedisiplinan. Melakukan perubahan dan meng update dirinya dari sisi kompetensi, integritas yang harus di jaga karena menuntut keakuratan data, ketepatan waktu menyampaikan laporan keuangan serta laporan yang disusun berdasarkan sistem yang dibangun dan telah ditetapkan dalam sejumlah regulasi serta harus tuntas. “Bagaimana menumbuhkembangkan sikap- sikap tadi (integritas, kolektifitas, kerjasama, inovasi, kepedulian, beroerientasi pada hasil dan lainnya), maka mereka penyusun laporan keuangan ini harus disegarkan,” kata Syihab. Kehadiran penyusun laporan keuangan sebagai koordiator wilayah diperlukan Biro Keuangan dan BMN dengan harapan akan menjadi tim asistensi yang kemampuannya sama, karena mereka akan memberikan solusi permanen terhadap berbagai hal dalam tata kelola keuangan. Peserta Peningkatan Kualitas Pengelola Keuangan Sekretariat Jenderal ini berasal dari Kantor Wilayah Kemenag Provinsi berjumlah 53 orang, dan dari unit eselon I Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Litbang dan Diklat, Ditjen Katolik, Ditjen Bimas Islam, Sekretariat Jenderal, dan Ditjen Bimas Kristen.[Kementerian Agama[ TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN HARUS PADA HASIL M encapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama bukan hal yang mudah dilakukan terlebih dengan jumlah satuan kerja yang begitu besar, serta mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan laporan keuangan tersebut yang tersebar di 4.484 satker dan hampir 7.600 DIPA. “Untuk itu, para pejabat atau fungsional penyusun laporan keuangan harus lebih memahami penuh tugas fungsinya. Dan tugas fungsi itu harus ada penguatan pada peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan dan selanjutnya terus didorong pada penguatan pengembangan sistem termasuk di dalamnya jumlah regulasi yang memadai, dan ketersedian sarana prasarana,” demikian dikatakan Kepala Biro Keuangan dan BMN Syihabuddin Latief saat membuka kegiatan Peningkatan Kualitas Penyusun Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama di Bogor, Rabu (30/9) malam. Dikatakan Syihab, para pejabat atau fungsional penyusun laporan keuangan harus terus dibangun rasa kebersamaan, karena kerja kolektif sangat penting untuk mewujudkan satu visi di Biro Keuangan danBMN dan target yang akan dicapai, apalagi target yang ingin dicapai Kemenag itu adalah WTP.[Kementerian Agama] Tidak Mudah Capai Target WTP foto: Humas Kemenag RI
  • 42.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 42 SUCCESS STORY | BASIS AKRUAL foto: Aprilia keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 42
  • 43.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 43 Motivasi atau latar belakang apa yang mendasari Kabupaten Banyumas berani melakukan terobosan dengan mendahului menerapkan SAP Akrual? Sedangkan pemerintah baru mencanangkan sistem akuntansi ini 1 Januari 2015? Setidaknya ada tiga hal mengapa Pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan SAP Akrual satu tahun lebih cepat dari yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pertama, kami berpandangan bahwa batasan waktu penerapan SAP Akrual dalam PP 71/2010 sudah sangat jelas dan tidak perlu menunda-nunda lagi. Yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat PP tersebut adalah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam penerapan SAP Akrual tersebut. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi penurunan kualitas pengelolaan keuangan pada saat telah diterapkan SAP Akrual. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri, sejak tiga tahun terakhir (2011 s.d. 2013) sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Persoalan-persoalan yang biasanya menjadi pengecualian dalam opini BPK, misalnya aset tetap dan dana bergulir, telah dapat diselesaikan. Bercermin pada opini dan temuan-temuan dalam Hasil Pemeriksaan BPK selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Banyumas meyakini bahwa tidak terdapat kelemahan yang mendasar pada aspek-aspek kualitas penyajian laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan maupun Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kedua, kami Kepala Daerah berpandangan bahwa informasi keuangan harus dapat digunakan untuk kepentingan eksternal maupun internal. Untuk memenuhi kepentingan eksternal, informasi keuangan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan untuk kepentingan internal, informasi keuangan harus dapat digunakan untuk tujuan manajerial, antara lain untuk analisa, penilaian kinerja, dan pengambilan keputusan. Penyajian informasi secara akrual akan lebih mendukung pemanfaatan informasi keuangan untuk kepentingan manajerial tersebut. Meskipun saat sekarang ini pemanfaatan informasi akrual masih sangat terbatas, namun ke depan hal tersebut akan lebih berkembang lagi. ACHMAD HUSEIN-BUPATI BANYUMAS Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual DIPERLUKAN KOMITMEN DAN KERJASAMA TIM K abupaten Banyumas telah terlebih dahulu melakukan uji coba pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual (SAP Akrual) pada tahun 2014, dan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014. Bupati Banyumas, Achmad Husein, berpandangan bahwa batasan waktu penerapan SAP Akrual dalam PP 71/2010 sudah sangat jelas dan tidak perlu menunda-nunda lagi. Menurutnya, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat PP tersebut adalah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan agar tidak terjadi penurunan kualitas pengelolaan keuangan pada saat telah diterapkan SAP Akrual. Keberhasilan Kabupaten Banyumas menerapkan akrual basis di awal waktu dengan tetap mempertahankan opini WTP ini, menginspirasi Pemerintah Daerah lainnya untuk “menimba ilmu” dan saling bertukar gagasan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengalaman Kabupaten Banyumas dalam menerapkan SAP Akrual, berikut wawancara wartawan Majalah Keuangan Negara dengan Bupati Banyumas, Achmad Husein yang berlangsung Jumat, 11 September 2015 di Jakarta. keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 43
  • 44.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 44 Ketiga, Penerapan SAP Akrual untuk pertama kalinya pasti membawa potensi kesulitan dan kendala yang akan berdampak pada penurunan kualitas pengelolaan keuangan. Kesulitan dan kendala tersebut antara lain menyangkut sumber daya manusia, teknologi informasi, maupun regulasi. Bentuk konkret penurunan kualitas pengelolaan keuangan tersebut adalah penurunan opini atas laporan keuangan. Oleh karena itu, kesulitan dan kendala tersebut harus segera dikenali agar segera dapat ditemukan jalan keluarnya. Dengan menyegerakan penerapan SAP Akrual, hambatan dan kendala tersebut akan segera dikenali, sehingga dapat segera pula ditemukan pemecahannya. Dalam proses penerapan SAP Akrual di Kabupaten Banyumas, adakah dorongan dan motivasi yang dilakukan oleh instansi lain? Dalam masa persiapan penerapan SAP Akrual di tahun anggaran 2014, kami banyak dimotivasi dan dibantu oleh para auditor BPK serta fasilitasi oleh teman-teman dari BPKP. Kami juga mengikuti fasilitasi yang diberikan oleh Kemendagri dalam bentuk bimbingan teknis penerapan Permendagri 64/2013. Di samping itu kami juga belajar dari Pemerintah Kota Semarang yang telah lebih dahulu menerapkan SAP Akrual. Tercatat beberapa kali dilakukan diskusi dengan tim auditor BPK mengenai penerapan SAP Akrual. Tidak jarang tim auditor BPK menilai bahwa Kabupaten Banyumas tidak akan kesulitan menerapkan SAP Akrual sebelum 1 Januari 2015. Tentu penilaian tim auditor BPK tersebut didasarkan pada kondisi yang dijumpai dalam pemeriksaan laporan keuangan. Kami juga mendapatkan fasilitasi dari BPKP melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dan teknis. Pada level strategis, diminta kepada seluruh kepala SKPD agar berkomitmen mendukung penerapan awal SAP Akrual. Pada level manajerial, kepada pejabat eselon III dan IV yang melaksanakan pengelolaan keuangan diminta untuk peduli, memperhatikan, dan melaksanakan sistem pengendalian intern serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan. Sedangkan dalam level teknis, dibentuk tim sebagai satuan tugas yang secara teknis melaksanakan proses pembukuan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Satuan tugas tersebut dibentuk dengan Keputusan Bupati, dan beranggotakan seluruh SKPD. Dalam pelaksanaan pekerjaan, satuan tersebut dikomandani oleh DPPKAD. Mengenai sistem teknologi informasi yang dipakai dalam menerapkan SAP Akrual, apa kendala dan bagaimana cara mengatasinya? Dukungan sistem informasi dalam penerapan akuntansi mutlak diperlukan. Kami beruntung sejak tahun 2009 difasilitasi oleh BPKP melalui aplikasi SIMDA Keuangan. SIMDA Keuangan SUCCESS STORY | BASIS AKRUAL (SIMDA Keuangan). SIMDA Keuangan tersebut sudah diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Diskusi dan fasilitasi tersebut memberikan motivasi untuk menerapkan SAP Akrual pada TA 2014. Dalam implementasinya di tahun anggaran 2014, hampir seluruh proses penyiapan penerapan SAP Akrual yang menyangkut penyiapan regulasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi dilakukan sendiri secara internal yang melibatkan DPPKAD, Inspektorat dan seluruh SKPD. Dalam tahap uji coba atau persiapan penerapan SAP Akrual tentu terdapat kendala-kendala di dalam proses dan pelaksanaannya. Bagaimana cara mengatasi kendala khususnya yang berhubungan dengan sumber daya manusia? Berdasarkan identifikasi yang dilakukan, untuk dapat menerapkan SAP Akrual diperlukan sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi dan keuangan serta teknolog informasi. SDM tersebut dibutuhkan dalam pekerjaan- pekerjaan pengelolaan keuangan, akuntansi dan pengembangan sistem informasi. Dari aspek kuantitas, 53 PNS dengan latar belakang pendidikan akuntansi jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 86 SKPD serta 45 unit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk menutup kekurangan tersebut dilakukan rekrutmen tenaga non PNS. Bagaimana strategi untuk mensinergikan hubungan antara Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah, SKPD, SKPKD dan stakeholders lainnya di Kabupaten Banyumas? Sinergi penerapan awal SAP Akrual ditempuh pada beberapa tingkatan, yakni pada level strategis, manajerial, - Keputusan Bupati Banyumas tentang Pengembangan Aplikasi Komputer Sistem Aplikasi Terpadu Pengelolaan Keuangan Daerah - Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Kerja Penerapan Awal Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
  • 45.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 45 menjadi inti (core) sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk pengelolaan barang milik daerah, sejak tahun 2011 telah dikembangkan sistem informasi manajemen barang daerah yang kami beri nama SimbadaMas. SimbadaMas ini seluruhnya dirancang dan dikembangkan oleh tim internal secara mandiri. Untuk penerapan SAP Akrual pada TA 2014, kami terpaksa harus membangun aplikasi penghubung (bridging), yang kemudian kami namai SATRIA Keuangan. Ini karena SIMDA Keuangan baru bisa digunakan untuk akuntansi akrual mulai TA 2015. SATRIA Keuangan dikembangkan sendiri oleh tim internal. Harapannya, SATRIA Keuangan ini akan menjadi tunas bagi pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Pernahkah terbayang tentang risiko yang harus dihadapi ketika melakukan uji coba SAP Akrual ini? Diskusi panjang dilakukan sebelum akhirnya kami memutuskan menerapkan SAP Akrual pada TA 2014. Kesiapan regulasi, SDM, dan teknolog informasi menjadi pertimbangan dalam penilaian mengenai kesiapan penerapan SAP Akrual di TA 2014. Termasuk dalam pertimbangan tersebut adalah resiko, yakni resiko kegagalan penerapan yang berakibat pada penurunan opini. Untuk menghindari resiko tersebut, dipilih strategi penerapan secara paralel. Yakni, pada TA 2014 diterapkan dua basis akuntansi sekaligus: basis kas menuju akrual dan basis akrual. Penerapan kedua basis akuntansi tersebut diatur dalam peraturan bupati. Ringkasnya, pada TA 2014 seluruh SKPD diharuskan menyusun dan menyajikan dua set laporan keuangan: satu set laporan keuangan dengan basis kas menuju akrual dan satu set laporan keuangan dengan basis akrual. Pada akhir tahun dilakukan eksaminasi oleh Inspektorat untuk menentukan laporan keuangan yang akan disampaikan ke BPK. Berdasarkan eksaminasi Inspektorat, laporan keuangan basis akrual dipilih sebagai LKPD yang disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan keuangan. Bagaimana Bapak melihat hubungan antara sumber daya manusia, komitmen, motivasi, budaya organisasi, dan perangkat pendukung terhadap penerapan sistem ini? Seluruh pekerjaan akuntansi dilaksanakan oleh manusia dengan memanfaatkan perangkat pendukung. Manusia punya keinginan, bisa dimotivasi sekaligus bisa mengalami demotivasi. Manusia juga hidup berdasarkan nilai-nilai yang membentuk budaya organisasi. Oleh karena itu, sangat penting membangun komitmen mereka yang terlibat dalam penerapan SAP Akrual. Dibutuhkan keyakinan dan komitmen yang kuat bahwa penerapan SAP Akrual adalah kebutuhan, bukan hanya sekadar melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan. Keyakinan dan komitmen tersebut akan memberikan motivasi. Tapi komitmen dan motivasi tersebut hidup dalam lingkungan organisasi yang penuh dengan nilai-nilai dan budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi yang sehat, yang mendorong tumbuhnya nilai-nilai keutamaan juga harus dikembangkan. Keberhasilan menerapkan SAP Akrual tentu akan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya. Lalu bagaimana strategi yang dipergunakan agar penerapan SAP Akrual ini terus berlanjut di Pemkab Banyumas? Penerapan SAP Basis Akrual merupakan keniscayaan, selama tidak ada perubahan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang mengaturnya. Secara teoritis SAP Akrual berada pada tingkatan yang paling maju dalam penerapan akuntansi sehingga penerapan SAP Akrual harus dimotivasi oleh kebutuhan pemanfaatan informasi yang dihasilkannya. Perhatian harus lebih banyak diberikan pada upaya- upaya peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan infrastruktur sistem informasi. Sedapat mungkin peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan infrastruktur sistem informasi mengarah pada kemandirian. Dalam upaya peningkatan kompetensi SDM, Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat SDM melalui pengiriman studi lanjut melalui tugas belajar maupun ijin belajar dengan konsentrasi pendidikan akuntansi, keuangan serta teknologi informasi. Di samping itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis juga terus dianggarkan setiap tahun. Dalam pengembangan infrastruktur sistem informasi, kami berupaya agar SATRIA Keuangan yang telah dibangun bisa menjadi tunas bagi pengembangan aplikasi berikutnya yang terintegrasi, yang meliputi aset tetap, persediaan, pendapatan, Badan Layanan Umum Daerah. Penerapan SAP Akrual untuk pertama kalinya tidak mudah. Penerapan SAP Akrual memerlukan komitmen dari seluruh SKPD serta seluruh stakeholders. Membangun komitmen tersebut penting dan harus dilakukan secara terus- menerus. Sesudahnya, perlu dibangun semacam tim yang akan menjadi pelopor baik dalam perumusan kebijakan maupun penerapannya. Selanjutnya harus diselesaikan lebih dahulu pekerjaan-pekerjaan pada tahap awal seperti penyajian kembali (restatement), penyusunan perangkat peraturan berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi seperti menumpuk di awal penerapan SAP Akrual. Harus setahap demi setahap, seperti pekerjaan akuntansi yang harus dimulai dari yang paling kecil yakni jurnal, untuk dapat menyajikan laporan keuangan.[tim]
  • 46.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 46 K abupaten Banyumas berdiri pada tanggal 6 April 1582 atau bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriyah. Pembentukan Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 Km2 atau setara dengan 132.759,56 Ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Kabupaten Banyumas yang berada di kaki Gunung Slamet sebelah selatan ini berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan Pemalang di sebelah utara, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen di sebelah timur, Kabupaten Cilacap di sebelah selatan, serta Kabupaten Cilacap dan Brebes di sebelah barat. Pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas terletak di Kota Purwokerto, yang terdiri atas 27 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 301 desa dan 30 kelurahan. Kabupaten Banyumas berada di jalur transportasi yang sangat strategis karena selain dilalui jalur selatan Jawa Tengah yang menghubungkan Yogyakarta-Bandung, juga dilalui jalan penghubung antara jalur selatan dengan jalur pantura Jateng serta jalur tengah Jateng antara Secang-Banyumas. Purwokerto juga berada di perlintasan jalur kereta api antara Yogyakarta-Jakarta dan termasuk dalam wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto. Sementara itu, penduduk Kabupaten Banyumas pada akhir tahun 2013 berjumlah 1.605.579 orang. Dengan luas Wilayah kabupaten Banyumas sekitar 1.328 kilomenter persegi yang didiami oleh 1.605.579 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 1.209 orang kilometer persegi. Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 2008-2011 cenderung mengalami penurunan, tahun 2008 sebesar 22,93% menjadi 21,11% pada tahun 2011. Tetapi capaian tersebut masih diatas capaian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 sebesar 16,21%. Dibandingkan kabupaten sekitar, Kabupaten Banyumas merupakan Sekilas Banyumas Kantor Bupati Banyumas/Istimewa SUCCESS STORY | BASIS AKRUAL
  • 47.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 47 kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar ketiga setelah Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Brebes. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,71 persen, meningkat sekitar 0,14 point dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang sebesar 5,97 persen (BPS Kabupaten Banyumas). Sekilas Keuangan Daerah Total pendapatan daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2,30 triliun, naik sebesar 13,30% (yoy) dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar Rp2,03 triliun. Realisasi terbesar pada tahun 2014 terjadi pada pos pendapatan transfer, yang mencapai Rp1,82 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp435,6 miliar. Sementara itu, alokasi belanja terbesar digunakan untuk belanja operasi, yang mencapai Rp1,85 triliun serta belanja modal sebesar Rp360,1 miliar. Sementara itu, penyumbang terbesar PAD tahun 2014 berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp110,2 miliar, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp111,2 miliar. Disusul kemudian pendapatan dari restribusi daerah sebesar Rp43,8 miliar dan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu sebesar Rp11,6 miliar. Dalam pos pendapatan transfer, alokasi terbesar didapatkan dari dana perimbangan sebesar Rp1,37 triliun, disusul kemudian pendapatan transfer pusat lainnya sebesar Rp320,3 miliar dan pendapatan transfer propinsi sebesar Rp129,5 miliar. Sejak tahun 2011 sampai 2014, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Khusus untuk LKPD TA 2014, pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.[Tim] Gunung Slamet
  • 48.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 48 ANGGARAN | OTSUS PAPUA D alam APBNP 2015, pemerintah menetapkan besaran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat sebesar Rp7,06 triliun ditambah dana tambahan infrastruktur untuk Papua sebesar Rp2 triliun dan Papua Barat Rp500 miliar. Untuk tahun anggaran 2016, pemerintah menaikkan alokasi dana Otsus untuk dua provinsi itu menjadi Rp7,77 triliun. Pemerintah juga memberikan dana tambahan infrastruktur untuk Provinsi Papua Rp2,26 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp1,11 triliun. Total alokasi dana yang bersumber dari APBN tahun 2015 untuk Provinsi Papua sebesar Rp39,5 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp14,1 triliun. Besarnya Otsus yang telah dialokasikan sejak tahun 2002 (Papua Barat tahun 2009) kerap menjadi sorotan, baik oleh pemerintah pusat maupun kalangan masyarakat Papua. Karena itu, berbagai pihak mendorong efektivitas pengelolaan dan penggunaan dana Otsus tersebut agar memiliki efek yang luas terhadap masa depan pembangunan di Papua. Dalam Seminar bertajuk “Efektivitas Penggunaan dan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat,” yang berlangsung di Sorong, 27 Agustus 2015, Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad menilai bahwa dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat hingga saat ini belum mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat yang antara lain terlihat dari kualitas pembangunan manusia. “Komitmen pemerintah memberikan perhatian total ke Papua dan Papua Barat adalah melaksanakan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008,” kata Fadel. Mantan Gubernur Gorontalo tersebut memaparkan bahwa pada tahun 2013, indeks pembangunan manusia (IPM) secara nasional mencapai 73,80 persen sementara dua provinsi itu di bawah angka tersebut. Papua 66,23 dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (termasuk Provinsi Papua Barat), diorientasikan untuk membangun Tanah Papua yang lebih baik. Menilai Efektivitas Pengelolaan Dana Otsus Papua & Papua Barat foto/indonesiatimur.co
  • 49.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 49 Papua Barat 70,62. Menurutnya, salah satu penyebab dana Otsus belum mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia adalah karena alokasi dana yang kurang memperhatikan lokus (lokasi) dan fokus sehingga tidak menghasilkan output dan outcome yang optimum. Selain itu juga karena kualitas perencanaan pembangunan yang belum bagus yang memunculkan persoalan dalam implementasi dan monitoring. “Juga karena faktor geografis, ketersediaan infrastruktur dan kualitas SDM aparatur,” katanya. Dalam kesempatan yang sama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, pihaknya menyiapkan kebijakan pemeriksaan yang bisa mengukur pengelolaan dan alokasi belanja negara atau belanja daerah dalam upaya mencapai indikator-indikator kemakmuran rakyat. Indikator kemakmuran rakyat itu meliputi tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, IPM dan Gini Ratio (indikator kesejangan). BPK membuat kebijakan memprioritaskan pemeriksaan pada program atau bidang yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta lainnya yang langsung berkaitan dan dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu Anggota VI BPK Bahrullah Akbar yang membidangi pengawasan pengelolaan keuangan negara wilayah Indonesia Timur mengatakan efektifivitas penggunaan dan pengelolaan dana Otsus Papua hingga saat ini menjadi perhatian lembaganya. “Sebelum memberikan pendapat, BPK harus menghimpun banyak masukan sehingga pendapat BPK tidak salah,” katanya. Akselerasi Gubernur Papua Lucas Enembe mengatakan kebijakan Otsus merupakan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua. Selain urusan kesejahteraan, kebijakan Otsus Papua juga memuat kebijakan untuk menyelesaikan berbagai urusan politik, hak asasi manusia dan sumber daya alam. Ia menyebutkan efektivitas penggunaan dana otsus di provinsi itu dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten-kota seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi rakyat, afirmasi, keagamaan, kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi pertanian. Sementara itu Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi mengatakan Otsus dirancang sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan masyarakat. “Pemprov Papua Barat mengelola dana Otsus sejak 2008, yang telah direalisasikan hingga 2014 mencapai sekitar Rp8,6 triliun yang telah dimanfaatkan untuk rehabilitasi sarana kesehatan, kegiatan terkait ekononi kerakyatan, pendidikan, dan lainnya,” katanya. Ia menyebutkan ada sejumlah kendala merealisasikan dana otsus antara lain belum adanya dukungan peraturan daerah khusus (perdasus) dan peraturan daerah provinsi (perdasi) yang memadai. “Selain itu pertanggungjawaban oleh pemerintah kabupaten-kota yang tidak sesuai dengan ketentuan dari pusat, sistem teknologi informasi yang belum dimiliki secara merata, jaringan internet belum memadai sehingga harus dengan cara manual,” katanya. Dengan besarnya dana otsus yang disalurkan ke Papua dan Papua Barat, anggota Komisi IX DPR Roberth Rouw meminta pemerintah pusat mengawasi secara intensif pengelolaan dan penggunaan dana tersebut. “Penggunaan dana otonomi khusus oleh masing- masing kepala daerah di Papua dapat membuka peluang terjadinya korupsi,” kata Roberth Rouw. Disebutkan, dana alokasi khusus yang dikucurkan ke dua provinsi di Papua cukup besar sementara landasan hukum pengelolaannya belum jelas. “Mekanisme pendistribusian dana serta pertanggungjawabannya juga belum jelas sehingga pengawasan oleh pemerintah pusat harus dilakukan secara intensif,” katanya.[Tim] foto/istimewa
  • 50.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 50 ANGGARAN | OTSUS PAPUA
  • 51.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 51
  • 52.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 52 P engelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat juga menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kesempatan Forum Group Discussion di Jakarta pada (7/7), menjelaskan peranan kementeriannya dalam pengelolaan dana Otsus ini. Pertama, Kemendagri berperan menyusun dasar hukum pengelolaan dana Otsus, kedua memastikan ketepatan waktu penetapan Perda APBD, ketiga memastikan kualitas pendapatan APBD, keempat memastikan kualitas belanja APBD (Postur APBD), kelima pembiayaan APBD dan kelima data dana Otsus. Sebagaimana dipahami, dasar hukum pengelolaan dana Otsus tertuang di dalam UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana diubah dengan UU 35/2008 tentang Penetapan Perpu 1/2008 tentang Perubahan atas UU 21/2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. “Instrumen evaluasi APBD atau indikator pengelolaan keuangan daerah mengacu pada 7 hal, yaitu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; tidak bertentangan dengan kepentingan umum; efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemanfataan; ketepatan waktu penetapan Perda APBD; kualitas Pendapatan APBD (Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan); kualitas belanja APBD (Postur APBD); dan kualitas Pertanggungjawaban APBD,” terang Tjahjo dalam pemaparannya. Sementara itu, sesuai dengan Pasal 34 UU 21 Tahun 2001, sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) Penerimaan Provinsi dalam rangka Otsus, (4) Pinjaman Daerah dan (5) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU 21/2001, dalam rangka Otsus juga diberikan tambahan dana antara lain Dana Otsus Sebesar 2% dari Total DAU Nasional “terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan,” tegas Mendagri. Selain itu, ditambah dana tambahan infrastruktur yang besarnya ditetapkan antara pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan Provinsi Papua dan Papua Barat dan tambahan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam yang bersumber dari pertambangan minyak bumi (55%) dan pertambangan gas alam (40%). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Otsus, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan hal-hal mendasar dalam kebijakan dana Otsus ini. Anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi memaparkan 4 (empat) prinsip dalam pengelolaan dana Otsus. Pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat dan penerapannya SERIUS KELOLA DANA OTSUS Dalam rangka Otsus juga diberikan tambahan dana antara lain Dana Otsus Sebesar 2% dari Total DAU Nasional terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. ANGGARAN | OTSUS PAPUA
  • 53.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 53 dilakukan dengan kekhususan. Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berciri partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan sampai pengawasan melalui pelibatan wakil adat, agama dan kaum perempuan, pemenuhan kebutuhan dasar Rakyat Asli Papua, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Keempat, pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural rakyat Papua. Dalam kerangka tersebut, BPK sesuai dengan tugas dan kewenangannya merumuskan tujuan pemeriksaan dana Otsus, yaitu apakah Sistem pengendalian intern (SPI) dirancang dan dilaksanakan secara memadai? Apakah kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur atas pengelolaan dana Otsus sesuai dengan ketentuan dan per-UU yang berlaku? Dana otsus tepat jumlah, tepat waktu dan tepat rekening? Apakah penggunaan dan pertanggungjawaban dana Otsus telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan per-UU yang berlaku? Dan apakah masih terdapat temuan-temuan yang berulang dan belum ditindaklanjuti pada tahun sebelumnya?. “BPK masih menemukan indikasi-indikasi misalnya dalam aspek keuangan, belum ada acuan yang jelas dalam pengelolaan dana otsus, penggunaan dana otsus masih belum optimal dan pengaturan masalah pembagian dana otsus yang didistribusikan pemintah provinsi kepada tiap kabupaten masih belum jelas pengaturannya,” terang Eddy. Sementara itu, tugas lembaga khusus dalam kaitannya dengan pengelolaan dana Otsus juga terlihat belum bekerja maksimal. Sebut saja misalnya, kinerja DPR Provinsi belum optimal, sibuk dengan ranahnya sehingga proteksi terhadap masyarakat asli Papua masih terabaikan. Dan, keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) masih mencari bentuk atau pola baku. Tujuan MRP ini diharapkan menjadi lembaga kultural, namun dalam pelaksanaannya masih berada di ranah politik. Secara lebih terperinci, Eddy menjelaskan temuan umum terkait pengelolaan dana Otsus mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. Dalam perencanaan, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan antara lain (1) pengelolaan dana Otsus belum didukung dengan perangkat peraturan yang memadai; (2) alokasi dana Otsus untuk bidang pendidikan dan kesehatan belum sesuai ketentuan; (3) belum ada rencana induk Percepatan Pembangunan Pemanfaatan Dana Otsus Secara Berkesinambungan. Kemudian dalam pelaksanaan, masih ditemukan hal-hal sebagai berikut: (1) kegiatan fiktif; (2) kelebihan pembayaran atas kekurangan volume atau pembayaran tidak sesuai ketentuan; (3) pengelolaan rekening dana Otsus tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya; (4) denda keterlambatan; (5) pemahalan harga; (6) proses pengadaan tidak sesuai ketentuan; (7) penggunaan dana Otsus tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan; (8) kegiatan yang didanai dari dana Otsus terlambat/terhambat; dan (9) pemotongan dana Otsus. Dalam pertanggungjawaban, masih terdapat 4 (empat) hal yang menjadi temuan, misalnya sisa dana Otsus di bendahara pengeluaran terlambat disetor/tidak disetorkan ke kas daerah/ negara, pertanggungjawaban (pengeluaran) tidak dilengkapi bukti yang lengkap dan valid, aset hasil pengadaan barang tidak dimanfaatkan (pemborosan) dan belanja bantuan belum dicatat oleh pemerintah daerah penerima bantuan. Selanjutnya dalam evaluasi, ditemukan belum dilaksanakan evaluasi kinerja dan monitoring komprehensif terhadap pelaksanaan program/kegiatan Otsus dan rekomendasi BPK RI belum tuntas ditindaklanjuti. Karena itu, BPK merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk perbaikan penyelenggaraan dana Otsus Papua dan Papua Barat. “Dalam jangka pendek, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya aparatur pengelola, kemudian diselenggarakan program pendampingan dari pemerintah pusat, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Otsus setiap tahun,” jelas Anggota III BPK tersebut. Untuk jangka menengah, perlu adanya percepatan penetapan peraturan pemerintah terkait percepatan penerbitan Perda Khusus (Perdasus) dan Perda Provinsi (Perdasi). Dan, untuk jangka panjang perlu dilakukan perbaikan kebijakan Otonomi Khusus.[tim]
  • 54.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 54 ANGGARAN | PAJAK P emerintahan Joko Widodo menetapkan besaran target penerimaan pajak lebih tinggi 23 persen dari tahun sebelumnya. Tekanan perlambatan ekonomi global menjadi hambatan besar realisasi pencapaian hal tersebut. Perlambatan ekonomi Cina dan spekulasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat (Fed’s rate) menjadi masalah besar perekonomian negara-negara di dunia. Sebab, selain mengganggu pertumbuhan ekonomi, dua hal yang membuat ekspor dan perdagangan sebagian besar negara menurun tersebut praktis mempengaruhi kemampuan penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apalagi, di dalam negeri, pemerintahan Joko Widodo memang terlampau optimistis. Bukan hanya produk domestik bruto (PDB) yang dipatok tumbuh 5,7 persen, angka penerimaan pajak pun ditargetkan mencapai Rp1.295 triliun, meningkat hampir 23 persen dari pencapaian tahun sebelumnya. Kendati demikian, pemerintahan Jokowi memiliki rencana dan strategi untuk mencapai hal tersebut. Lewat Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, pemerintah mengaku punya segudang cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Satu di antaranya yang cukup populer adalah kebijakan sunset policy jilid II-kebijakan pemberian fasilitas perpajakan berupa penghapusan sanksi administrasi perpapajakan. Sayang, sebagaimana diketahui, hingga 31 Agustus 2015, total realisasi penerimaan pajak masih melenceng dari target. Angka pada bulan ke delapan yang diketahui baru mencapai jumlah Rp598,270 triliun itu, hanya memenuhi 46,22 persen jumlah target sebesar Rp1.294,358 triliun. Tekanan Perlambatan Ekonomi Salah satu prinsip utama pengenaan pajak adalah kemampuan untuk membayar didasarkan pada tingkat kemakmuran masyarakat. Ukurannya, tingkat pendapatan, jumlah kekayaan, dan atau pengeluaran konsumsi individu. Sehingga semakin tinggi kemampuan individu untuk membayar pajak maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, semakin rendah kemampuan individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka semakin kecil pula beban pajak yang ditanggungnya. Perlambatan ekonomi global praktis mempengaruhi kemampuan membayar pajak. Sebab, dengan laju perekonomian yang melambat, potensi pendapatan masyarakat tentu bakal berkurang. Tingkat permintaan menjadi turun, aktivitas produksi pun jadi lebih rendah. Sampai akhir Agustus, capaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor tercatat mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 12,15 persen atau hanya senilai Rp85,487 triliun di banding tahun sebelumnya yang mampu mencapai jumlah Rp97,310 triliun. Pun, demikian, PPN Dalam Negeri yang berjumlah Rp142,814 triliun tumbuh melambat dari tahun sebelumnya. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Impor bahkan turun sebesar 24,46 persen menjadi hanya Rp2,984 triliun, sementara PPnBM Dalam Negeri ikut terkoreksi 16,19 persen atau hanya berjumlah Rp5,758 triliun. Harga minyak dunia yang turun ke bawah level US$ 50 juga berimbas pada Pajak Penghasilan sektor Minyak dan Gas (PPh Migas). Target PPh Migas dilaporkan jatuh 39,41 persen hanya mencapai jumlah Rp36,015 triliun. Persentase tersebut jauh lebih baik dari target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melorot 45,18 persen menjadi Rp662,67 miliar. Empat Cara Meningkatnya target penerimaan pajak 2015 sebanyak 22,31 persen dari periode sebelumnya membuat lembaga Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mempersiapkan berbagai cara untuk memenuhi hal tersebut. Sejak dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak pada awal Februari lalu, Sigit Priadi Pramudito mengaku akan terus melanjutkan langkah intensifikasi maupun ekstensifikasi yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya. Ditjen Pajak pun tak mau menaikkan tarif pajak sebagai cara utama menaikkan target pajak. Lembaga pengumpul pajak tersebut memilih “extra effort” melalui tindakan pengawasan maupun tindakan penegakan hukum Wajib Pajak untuk mencapai target pajak sebesar Rp1.295 triliun. Salah satu bentuknya, pencanangan tahun ini sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Program ini dimaksudkan untuk menjangkau EMPAT CARA NAIKKAN PUNDI NEGARA
  • 55.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 55 kelompok Orang Pribadi atau Badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak yang terdaftar yang telah menyampaikan SPT namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Wajib Pajak diberikan kesempatan seluas- luasnya untuk melakukan pembetulan SPT beberapa tahun ke depan, dan kepadanya diberikan penghapusan sanksi administrasi. Untuk memulainya, pada 13 Februari 2015 lalu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan no. 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang berlaku pada tanggal yang sama. Dengan diterbitkannya peraturan ini, Wajib Pajak diharapkan secara sukarela mengungkapkan ketidakbenaran pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan melakukan pembetulan Surat Pemberitahunan Pajak (SPT) dan menyetorkan pajak yang masih kurang dibayar ke Kas Negara. Bila berjalan sesuai harapan, angka penerimaan pajak praktis juga akan mengalami peningkatan. Tujuh tahun lampau, kebijakan yang populer dengan sebutan Sunset Policy jilid II itu memang mujarab mendorong peningkatan penerimaan pajak. Cuma, perbedaanya, kalau di masa lalu, Ditjen Pajak hanya menerima begitu saja pembetulan SPT yang dilakukan Wajib Pajak, saat ini lembaga penarik pajak itu juga akan melakukan pemeriksaan silang dengan data yang dimilikinya. Cara kedua yang ditempuh Ditjen Pajak adalah dengan menyediakan layanan perpajakan yang berbentuk elektronik dan bersifat online seperti e-Reg, e-SPT, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Dengan aplikasi yang dibuat ini diharapkan calon wajib pajak dapat mendaftarkan dirinya secara online dan wajib pajak dapat membayar pajak dan melaporkan SPT nya juga secara online. Tentu, selain memberi kemudahan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak, Ditjen Pajak pun dipermudah untuk memonitor kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Khusus e-Faktur, per 1 Juli 2015 kemarin, layanan ini wajib digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali. Layanan yang diklaim akan mengurangi tindakan pemalsuan faktur pajak tersebut, praktis akan mendorong peningkatan penerimaan negara. Yang ketiga, tentu perluasan objek pajak. Langkah ekstensifikasi perpajakan tersebut dilakukan untuk memperbesar ruang penerimaan pajak, terutama pada jenis pajak penghasilan (PPh). Setidaknya, hingga saat ini, sudah terdaftar tiga objek PPh yang diperluas yakni penjualan barang yang sangat mewah, barang tambang yang diekspor, dan jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23. Khusus untuk objek PPh yang terakhir, 6 Agustus lalu, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan no. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa lain yang menjadi objek PPh Pasal 23. Peraturan menteri keuangan yang akan berlaku mulai tanggal 26 September 2015 ini akan menyebut jenis jasa baru yang dikenakan PPh Pasal 23 seperti jasa sedot septic tank, jasa pemeliharaan kolam, jasa dekorasi, jasa pengelolaan penitipan anak dan lainnya. Menurut riset Pusat Studi Keuangan Negara, (Pusaka Negara), peraturan ini memang bakal menjadi alternatif pemungutan penerimaan pajak. Namun demikian, karena beberapa jasa tersebut lebih banyak dilakukan oleh pengusaha kecil di mana pajak atas penghasilan yang diterimanya telah dikenakan PPh Final sebesar 1% (satu persen), peraturan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merugikan masyarakat. Cara yang keempat atau yang terakhir menggenjot penerimaan negara adalah dengan meningkatkan pengawasan/pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak. Sebab, lantaran masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian Wajib Pajak, aktivitas kewajiban perpajakan sering kali masih setengah hati. Upaya pemerintah mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan beberapa sektor usaha unggulan seperti pertambangan, manufaktur, perdagangan, konstruksi dan jasa keuangan tentu saja berpotensi menambah penerimaan pajak. Pasalnya, hanya pada lima sektor usaha tersebut, nilai uang yang berputar memang relatif besar. Menuju pergantian tahun, pemerintah cuma punya waktu 3 (Tiga) bulan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara untuk mencapai target penerimaan pajak yang dipatok Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015. Sebab, dengan realisasi pajak yang baru sebesar 46,22 persen tersebut, pemerintah tampaknya membutuhkan kerja keras yang lebih besar untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. [tim]
  • 56.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 56 PENDAHULUAN Kesejahteraan rakyat merupakan amanat Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang perlu terus diperjuangkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, di antaranya adalah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu hasil reformasi sektor publik, di mana tuntutan demokratisasi menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara. Dengan diterapkannya UU No 25 Tahun 2004 tentang SISPENAS & UU No17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka diperkenalkan sistem anggaran baru berupa anggaran terpadu (unified budget), anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting),dan kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure). Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome), sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya (Sancoko, Tjik AS, Madjid, Sumini, Triatmoko: 2008, p.5). Salah satu aspek yang paling sulit dalam penganggaran berbasis kinerja adalah mendefinisikan target kinerja instansi yang dapat diukur secara handal dan teratur, atau terdapatnya kendala perumusan alat ukur/parameter kinerja. Dalam sistem anggaran berbasis kinerja dilakukan pengukuran kinerja bukan hanya laporan keuangan. Sebab, pengukuran kinerja menggunakan konsep 3E (efisiensi, efektif,dan ekonomis). Kinerja setiap progam/kegiatan tidak semuanya dapat diukur dengan ukuran kuantitatif (dalam satuan moneter atau satuan lain) (Suprasto: 2006, p. 280). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja tidak terlepas dari Sistem Manajemen Kinerja. Tujuan akhir dari sistem komprehensif manajemen kinerja adalah menampilkan sistem yang sepadan antara biaya dan aktivitas, mengukur kinerja dari aktivitas, pengembangan standar kinerja serta tingkat kinerja dengan standar yang disepakati, melalui cara menghubungkan informasi kinerja ke dalam proses anggaran dan pengalokasian sumber daya. (Diamond. Jack: 2005, p.20). Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, kita tidak akan terlepas dari persoalan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi. Kemiskinan ditandai oleh keterbelakangan dan pengangguran yang selanjutnya meningkat menjadi pemicu ketimpangan REGULASI | DANA HIBAH Rekonstruksi Pengaturan DANA HIBAH “Masyarakat adil dan makmur, cita-cita asli dan murni dari rakyat Indonesia yang telah berjuang dan berkorban berpuluh-puluh tahun. Masyarakat adil dan makmur tujuan terakhir dari revolusi kita. (Pidato tertulis Presiden Soekarno pada Konferensi Besar GMNI, di Kaliurang, 17 Februari, 1959) foto: Aprilia
  • 57.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 57 Dalam konteks pengelolaan dana hibah dan bansos, masalah yang kerap muncul misalnya, penerima hibah dan bansos tidak tepat sasaran, adanya implikasi hukum, intervensi politik lokal, dan adanya masukan pengaturan oleh KPK, sehingga muncul wacana untuk mengurangi hibah dan bansos, bahkan untuk menghilangkan hibah dan bansos di Daerah, hal ini perlu perlu dilakukan pengkajian. Sebab itu, perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan hibah dan bansos dengan 3 (tiga) kriteria: kebijakan, kelembagaan dan implementasi. Sejauh ini evaluasi masih cenderung dengan memperbaiki dan merevisi “kebijakan”, misalnya pengaturan hibah bansos di Permendagri 13/06 jo. Permendagri 59/2007, Permendagri 32/2011 jo. Permendagri 39/2012, hingga terbitnya Pasal 298 ayat (4) dan (5) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan, untuk kelembagaan dan implementasi kurang mendapat perhatian. Sehingga lebih terkesan, ketika hibah dan bansos di tingkat implementasi kurang berhasil, maka kebijakannya yang harus diubah. PERSOALAN 1. Apakah penganggaran hibah dan bansos dalam mekanisme anggaran berbasis kinerja (UU 17/2003) bertentangan dengan tujuan pembentukan negara dan pemerintah daerah (terciptanya masyarakat yang sejahtera). 2. Apakah anggaran berbasis kinerja itu “cara” atau “tujuan” pendapatan dan kesenjangan antar golongan penduduk. Kesenjangan dan pelebaran jurang kaya miskin tidak mungkin untuk terus dibiarkan karena akan menimbulkan berbagai persoalan baik persoalan sosial maupun politik di masa yang akan datang. Menurut Revrisond Baswir, dalam pengantar buku Membangun Perekonomian Rakyat, terdapat tiga sumber kemiskinan: Struktural, kultural dan natural. (Gunawan S: 2011) Berdasarkan gambar 1 di atas, bahwa masing-masing jenis kemiskinan, pada dasarnya dapat didanai dari Program/Kegiatan Belanja Langsung, namun jika dicermati, akan terlihat bahwa jenis kemiskinan natural lebih sesuai jika didanai dari program bantuan sosial yang berasal dari jenis belanja bantuan sosial, begitu juga kemiskinan kultural akan lebih sesuai jika didanai dari program hibah yang berasal jenis belanja Hibah maupun kegiatan hibah barang (BL) dan program Subsidi. Selain masalah kemiskinan, masalah lainnya yang selalu ada adalah persoalan kesenjangan ekonomi, baik dalam bentuk kesenjangan antar sektor, kesenjangan antar daerah, maupun kesenjangan dalam pemilikan usaha. (Gunawan S: 2011, p. 14). Kesenjangan antar daerah dapat dikurangi dengan memberikan bantuan keuangan. Memperhatikan gambar 2 dan 3 dapat dijelaskan: 1. Klaster 1: Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis rumah tangga), program kegiatan yang sesuai adalah beasiswa miskin, jamkesmas, jamkesda, raskin, Program Keluarga Harapan/PKH, jamsos masyarakat dll. Perlu dicermati adalah sumber pendanaan yang berasal dari APBD, apakah akan melalui program kegiatan atau program bantuan sosial. Jika dengan program bantuan sosial, apakah akan dilaksanakan dengan Jenis Belanja Bantuan Sosial atau program/kegiatan (Belanja Langsung)? Apakah semua harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri? Tanpa melibatkan masyarakat? 2. Klaster 2: Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis Kelompok Masyarakat/Ormas), misalnya program pengembangan agribisnis padi, sapi, jagung dan rumput laut/PIJAR, PNPM, Lumbung Pangan, Lumbung Bersaing, kelompok masyarakat yang peduli terhadap kemajuan daerah melalui pariwisata/pemberdayaan POKDARWIS, pemberdayaan TKI. Terkait dengan sumber pendanaan yang dari APBD, yang paling sesuai adalah dengan program Hibah, baik berupa uang maupun berupa barang. Meskipun bisa juga hanya dengan program/kegiatan (Belanja Langsung) yang dilaksanakan oleh Pemda, tetapi hal ini menjadi kurang optimal. 3. Klaster 3: Pengembangan Usaha (Berbasis Unit Usaha), misalnya dengan program KUR, wirausaha baru, industri kerajinan, industri olahan, industri kreatif, koperasi berkualitas. Terkait dengan sumber pendanaan yang dari APBD, yang sesuai adalah dengan mekanisme Subsidi. 4. Klaster 4: Program Pendukung Lainnya, merupakan program wajib dan pilihan yang sifatnya umum dan menyeluruh untuk semua masyarakat. Seperti Program air bersih & irigasi, Program Infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi, Program biogas kotoran ternak, Perluasan jangkauan layanan listrik dll.
  • 58.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 58 dalam mencapai tujuan negara/daerah. 3. Apakah dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja, sudahmampu memenuhi tujuan negara/daerah. Apakah fungsi negara/daerah selalu dapat “hadir” dalam kebutuhan masyarakat dengan anggaran berbasis kinerja. 4. Di mana permasalahan utama pengelolaan hibah dan bansos jika dilihat dari sisi kebijakan, kelembagaan dan implementasi, khususnya pasca terbitnya Pasal 298 ayat (4) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. PRA-ANGGAPAN 1. Sejak ditetapkannya UU 17/2003 dan PP 58/2005, Permendagri 13/2006 mekanisme penganggaran APBD menjadi berbasis kinerja; dan karena Belanja hibah ada di Belanja Tidak Langsung (BTL) sehingga sebagian mengartikan hibah dan bansos tidak termasuk berbasis kinerja, dan juga hibah dan bansos sering dimaknai sebagai charity, bukan sebagai cara dalam pengentasan kemiskinan; 2. Adanya kecenderungan kepentingan politik lokal dalam pelaksanaan hibah dan bansos; 3. Adanya implikasi hukum dalam pengelolaan hibah dan bansos. 4. Pasal 298 ayat (4) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 5. Pemerintahan Daerah semakin mempersulit pelaksanaan hibah dan bansos. FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI 1. Seiring waktu pengelolaan APBD dalam kebijakan hibah bansos semakin rigid dan detail. Hal ini bisa dilihat pengaturan hibah dan bansos pada Permendari 13/06, Permendagri 21/2011, Permendagri 32/2011 jo. Permendagri 39/2012; 2. Penerima hibah bansos masih sering tidak tepat sasaran; 3. Pengelolaan hibah bansos cenderung dipengaruhi oleh politik lokal. Hal terbukti dengan meningkatnya alokasi hibah dan bansos menjelang Pemilukada dan Pemilihan legislatif; 4. KPK meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. Hal itu tertuang dalam surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri. 5. Penggunaan hibah dan bansos di Bali banyak memberikan manfaat sosial budaya dan keagamaan pada masyarakat Bali; 6. Perlakuan pengaturan hibah dan bansos di Papua harus diatur berbeda dengan daerah lain, karena bantuan kemasyarakat telah menjadi bagian kultur bagi masyarakat papua dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi sosial mereka. (Disampaikan oleh Anggota BPK DR. Rizal Djalil dalam seminar di Universitas Padjajaran, Bandung) 7. Pasal 298 ayat (4) dan (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berakibat pada kekhawatiran pengelola hibah, sehingga di tahun 2015 ini sedikit sekali pelaksanaan belanja hibah di APBD. ANALISIS Pasal 23 (1)UUD NRI 1945 menyatakan APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Penjelasan Umum UU 17/2003 menyatakan sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, perlu pula dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,distribusi, dan stabilisasi. (Ps 3 (4) UU 17/2003 dan Pasal. 16(3) PP 58/2005). Pasal 167 ayat (3)UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Belanja daerah mempertimbangkan beberapa instrumen pendukung, berupa: analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat (2) PP No. 58/2005 menyatakan Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Perlu dicermati bahwa perubahan UU 32/2004 ternyata tidak mengatur terkait tolok ukur kinerja. Pasal 298 ayat (3), (4) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan: 1. ayat (3): Belanja Daerah untuk pendanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. ayat (4): Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. ayat (5): Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah lain; c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Permendagri 32/2011 menyatakan pada: 1. Ayat (1) angka 14: Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 2. Pasal 1 ayat (1) angka 15: Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. REGULASI | DANA HIBAH
  • 59.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 59 3. Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3): Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 4. Pasal 4 ayat (4): Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit: peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan penerima hibah. 5. Pasal 6 ayat (4): Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. 6. Pasal 6 ayat (5): Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaturan anggaran berbasis kinerjas hanya “alat” dalam mencapai tujuan negara yaitu terwujudnya kesejahteraan. Sehingga dikotomi belanja menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) tidak relavan, ketika diartikan bahwa BTL tidak berbasis kinerja dan juga tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) PP No. 58/2005. 2. Program Hibah dan Bansos tetap diperlukan sebagai sumber pendanaan yang paling sesuai untuk program pada klaster 1 Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis rumah tangga) dan klaster 2 Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis Kelompok Masyarakat/Ormas). (Gambar 2 dan 3) 3. Program Hibah dan Bansos masih tetap diperlukan sebagai sumber pendanaan yang paling sesuai untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang berasal dari jenis natural dan kultural. (Gambar 1) 4. Setelah terbitnya Permendagri 32/2011 jo. Permendagri 39/2012 maka kebijakan hibah dan bansos sudah cukup memadai. Namun kebijakan ini mengalami perubahan yang luar biasa sejak terbitnya Pasal 298 ayat (4) dan (5) UU 23/2014. 5. Pasal 298 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 akan berakibat sulitnya pendanaan program hibah dan bansos, sehingga akan mengganggu penyelenggaran pemerintahan daerah terkait pelaksanaan program pada klaster 1 dan klaster 2. Pasal 298 ayat (4) ini mereduksi makna tujuan belanja hibah dan bansos, menjadi sekedar teknis (cara) penganggaran belanja hibah dan bansos. 6. Terkait Pasal 298 ayat (5) UU No. 23 Tahun 2014, meskipun Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran Nomor 900/4626/SJ tanggal 18 Agustus 2015 tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi hingga saat ini surat edaran tersebut belum menjawab permasalahan yang terjadi ditingkat masyarakat, terbitnya surat edaran ini justru menjadikan kebingungan diantara pengelola hibah di Daerah. 7. Semakin ketat dan rigid pengaturan hibah dan bansos, serta berkurangnya pendanaan hibah dan bansos akan mempersulit pembinaan kepada kelompok masyarakat dan ormas, sehingga sangat mungkin akan menghilangkan nilai- nilai luhur yang ada di masyarakat. KESIMPULAN & SARAN Dari ketiga aspek penilaian diatas yaitu kebijakan, kelembagaan dan implementasi, beberapa hal yang sebaiknya diperbaiki, sehingga pelaksanaan hibah dan bansos mencapai tujuan bernegara dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, yaitu: 1. Aspek kebijakan: 1) Untuk mempertajam pengukuran penganggaran berbasis kinerja hingga ke program kegiatan hibah dan bansos. Misalnya dengan melakukan revisi Permendagri 13/2006 tanpa dikotomi antara BTL dan BL, 2) Memperjelas Pasal 298 ayat (5) huruf d UU No. 23 Tahun 2014, tidak cukup dengan hanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, tetapi melalui revisi UU No. 23 Tahun 2014, 3) menghapus pasal 298 ayat (4) UU 23/2014. 2. Aspek Kelembagaan: dengan memperkuat kelembagaan pengelola hibah di Daerah, khususnya perangkat daerah yang terkait langsung seperti Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Pengelola Keuangan, Dinas Kesbangpol sebagai pembina ormas dan juga penguatan kelembagaan penerima hibah, khususnya terhadap penguatan kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. 3. Aspek Implementasi: perlu dilakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan hibah dan bansos, sehingga sesuai dengan semangat dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misalnya: memberikan penjelasan kepada shareholder terkait pengelolaan hibah dan bansos, dengan menegaskan bahwa hibah merupakan cara Pemberdayaan Masyarakat (Berbasis Kelompok Masyarakat/Ormas) dan bansos bukan sekedar charity tetapi program untuk Perlindungan & Bantuan Sosial (Berbasis rumah tangga).[tim] Daftar Pustaka: Sancoko, B., Tjik, D., Madjid, N., Sumini., Triatmoko, H.(2008). Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Suprasto, B. (2006). “Peluang dan Tantangan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja”. Buletin Studi Ekonomi Vol.3:270-281. Gunawan S, (2011) Membangun Perekonomian Rakyat, Pustaka Pelajar UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, berserta revisinya Permendagri32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Permendagri39/2012 Tentang Perubahan Atas Permendagri32/2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
  • 60.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 60 B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (5/10). Dalam pemeriksaanya, BPK menemukan 10.154 temuan yang merupakan hasil dari pemeriksaan atas 666 objek yang terdiri atas 117 objek pada pemerintah pusat, 518 objek pemerintah daerah dan BUMD, serta 31 objek BUMN dan badan lainnya. Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014, BPK memeriksa 504 entitas (93,51%) LKPD dari 539 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK). Pemeriksaan LKPD tersebut meliputi pemeriksaan atas 34 LK Pemerintah Provinsi, 379 LK Pemerintah Kabupaten, dan 91 LK Pemerintah Kota. Dengan demikian, terdapat 35 LKPD yang terlambat disampaikan untuk diperiksa BPK. Dari 504 LKPD yang telah diperiksa pada semester I tahun 2015, terdapat 12 LKPD dari daerah pemekaran yang baru kali pertama disusun. Ke-12 daerah pemekaran itu adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Selain itu, terdapat 3 pemerintah daerah pemekaran yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yaitu Kabupaten Malaka, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Dari pemeriksaan 504 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 251 (49,80%) LKPD, termasuk LKPD Provinsi Kalimantan Utara yang baru kali pertama menyusun LK, opini WDP atas 230 (45,64%) LKPD, opini TW atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP atas 19 (3,77%) LKPD. Capaian LKPD ini di bawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014. BPK menambahkan paragraf penjelasan terhadap LK pemda dengan opini WTP antara lain terkait dengan penyimpangan SAP yang tidak material atas penyajian akun-akun dalam laporan keuangan dan adanya penerapan akuntansi berbasis akrual untuk yang pertama kali. Dari 230 LKPD yang memperoleh opini WDP, 4 di antaranya merupakan daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan, yaitu Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara), serta Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat). Dari 19 LKPD yang memperoleh opini TMP, 6 di antaranya merupakan daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan, yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah). Perincian opini LKPD selengkapnya disajikan pada Lampiran C.1. Secara keseluruhan, pada semester I tahun 2014 pemerintah provinsi memiliki persentase LKPD yang memperoleh opini WTP paling tinggi, yaitu 76,47% dibandingkan dengan pemerintah kota dan kabupaten, yaitu 63,21% dan 44,38%. Berdasarkan tingkat pemerintahan,terjadi peningkatan opini WTP dari tahun sebelumnya. Pada pemerintah provinsi, terjadi peningkatan PENCAPAIAN LKPD DI BAWAH TARGET Target RPJMN 2010-2014 menetapkan opini WTP atas seluruh LKPD pada tahun 2014. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (SAP Akrual) mulai tahun 2015 menjadi tantangan tersendiri bagi pencapaian opini WTP. AUDIT
  • 61.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 61 opini WTP dari 48,48% ke 76,47%, untuk pemerintah kabupaten terjadi peningkatan dari 26,38% ke 44,38%, dan untuk pemerintah kota terjadi peningkatan dari 37,63% ke 63,21%. Perkembangan opini pada 504 LKPD 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan (Tabel 2.2). Hal tersebut ditunjukkan adanya kenaikan opini pada 130 LKPD atau sebesar 25,79%. Sebanyak 104 LKPD mengalami kenaikan dari WDP menjadi WTP, dan sebanyak 26 LKPD mengalami kenaikan opini dari TW atau TMP menjadi WDP atau WTP. Meski terjadi kenaikan opini LKPD sebesar 25,79%, terdapat 20 LKPD (3,97% dari total LKPD yang diperiksa) memperoleh penurunan opini. Pada saat yang sama, persentase opini WDP mengalami penurunan dari 59,35% menjadi 45,64%. Penurunan juga terjadi pada jumlah LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP (Grafik 2.1) Penurunan opini LKPD yang terjadi antara lain dari WTP menjadi WDP pada 12 LKPD, yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kota Padang Panjang (Sumatera Barat), Kabupaten Lebong dan Kabupaten Muko-Muko (Bengkulu), Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah (Kepulauan Bangka Belitung), Kota Semarang (Jawa Tengah), Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Probolinggo (Jawa Timur). Sementara itu, terdapat 5 LKPD yang mengalami penurunan opini dari WDP ke TMP, yaitu Kabupaten Batu- Bara (Sumatera Utara), Kabupaten Bangka Selatan (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Subang (Jawa Barat), Kabupaten Pandeglang (Banten), dan Kabupaten Yahukimo (Papua). Dua entitas yang mengalami penurunan opini dari WDP ke TW yaitu Kabupaten Seluma (Bengkulu) dan Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung). Pada umumnya penurunan opini disebabkan entitas tidak menerapkan SAP seperti tahun sebelumnya. Ketidaksesuaian dengan SAP tersebut antara lain meliputi penyajian aset dan belanja yang tidak didukung dengan bukti. Sistem Pengendalian Intern Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 5.978 permasalahan SPI. Permasalahan SPI tersebut meliputi 2.222 (37,17%) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.598 (43,46%) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.158 (19,37%) kelemahan struktur pengendalian intern (Grafik 2.2). Secara umum, permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja. Permasalahan itu terjadi karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurang berkoordinasi dengan pihak- pihak terkait, serta adanya kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan. Penyebab lainnya, pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP yang formal, kurang cermat dalam melakukan
  • 62.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 62 perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, tidak segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaan BMD yang digunakan dalam rangka penerapan sistem pencatatan berbasis akrual, keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual, dan belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya. Atas permasalahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku dan pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP yang formal, dan berkoordinasi dengan pihak pengembang aplikasi untuk segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaaan BMD, membuat SOP yang mengatur tahap- tahap persiapan penerapan SAP akrual, dan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya. Kepatuhan terhadap Peraturan Hasil pemeriksaan atas 504 LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 5.993 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan senilai Rp3,20 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 3.638 permasalahan berdampak finansial yang meliputi 2.422 (40,41%) kerugian daerah senilai Rp1,42 triliun, 324 (5,41%) potensi kerugian daerah senilai Rp1,41 triliun, dan 892 (14,88%) kekurangan penerimaan senilai Rp373,70 miliar. Selain itu, terdapat 2.355 (39,30%) kelemahan administrasi (Grafik 2.3). Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial tersebut, pemerintah daerah telah melakukan penyetoran uang ke kas negara/daerah atau penyerahan aset sebesar Rp289,04 miliar, terdiri atas kerugian daerah Rp250,51 miliar, potensi kerugian daerah Rp9,22 miliar dan kekurangan penerimaan Rp29,30 miliar. Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak finansial berdasarkan tingkat pemerintahan daerah disajikan pada Grafik 2.4. Kerugian Daerah Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah meliputi 2.422 permasalahan senilai Rp1,42 triliun pada 473 pemerintah daerah. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa. Permasalahan tersebut umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang AUDIT
  • 63.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 63 berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, serta sengaja tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan dana. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, BPK juga merekomendasikan agar kepala daerah memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta mempertanggungjawabkan kasus kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah. Potensi Kerugian Daerah Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah senilai Rp1,41 triliun pada 217 pemerintah daerah. Permasalahan potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset, serta belum tepat menerapkan kebijakan jaminan reklamasi. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Aset Tetap dan Piutang. Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. BPK juga merekomendasikan kepala daerah agar memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, menyelesaikan sengketa lahan, serta meminta jaminan reklamasi. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pejabat terkait atau pihak- pihak yang bertanggung jawab agar mempertanggungjawabkan kasus potensi kerugian daerah, dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkannya agar menyetor ke kas daerah. Kerugian Penerimaan Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 892 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan senilai Rp373,70 miliar pada 394 pemerintah daerah. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan pada LKPD. Permasalahan kekurangan penerimaan umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab kurang memahami tupoksi, kurang aktif dalam melakukan upaya-upaya percepatan pekerjaan, tidak tegas dalam melakukan upaya penagihan kepada wajib pajak/retribusi, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain, agar memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. BPK juga merekomendasikan kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/daerah sesuai dengan ketentuan. Penyimpangan Administrasi Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD pada 504 pemerintah daerah menemukan 2.355 permasalahan penyimpangan administrasi. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi itu banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Permasalahan tersebut terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menatausahakan dan mengelola BMD, kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban, serta lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada kepala daerah untuk memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.[tim]
  • 64.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 64 P ertanyaan-pertanyaan tersebut sering dikemukakan oleh beberapa elemen masyarakat. Inti dari pertanyaan tersebut adalah, apa peran audit terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia? Pertanyaan ini secara tidak langsung juga diarahkan kepada lembaga negara yang melaksanakan fungsi auditif yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya kesejahteraan umum seperti yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Selain itu UUD 1945 pasal 23 ayat (1) berbunyi: “anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam pasal ini secara eksplisit disebutkan bahwa ada dua pilar bagi tercapainya kemakmukmuran rakyat melalui pengelolaan keuangan yang terbuka (transparan) dan bertanggung jawab (akuntabel). Kesejahteraan sosial menurut Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kemakmuran dalam sudut pandang ekonomi didefinisikan sebagai kondisi dalam siklus ekonomi tercapainya tingkat pengangguran yang relatif rendah, pendapatan tinggi yang merata, serta tingginya kemampuan daya beli (jika tingkat inflasi dijaga dalam kondisi yang rendah). Sedangkan kesejahteraan menurut ekonomi merupakan sebuah cabang dari ilmu ekonomi yang memfokuskan pada alokasi optimal dari sumber daya dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial. Ekonomi kesejahteraan juga menganalisis bagaimana barang-barang dapat didistribusikan sehingga tercapai kondisi saat ini. Hal ini berhubungan dengan studi distribusi pendapatan dan dampaknya terhadap barang-barang secara umum. Dari dua definisi tersebut dapat dilihat perbedaannya pada pendekatan yang digunakan. Kemakmuran secara umum menggunakan pendekatan ekonomi makro seperti tingkat pengangguran, pendapatan dan kemampuan daya beli. Sedangkan kesejahteraan pada dasarnya menggunakan pendekatan analisis ekonomi mikro berupa optimalisasi penggunaan sumber daya ekonomi atau efisiensi yang dianalisis secara agregat. AUDIT AUDIT DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kenapa sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun tingkat pengangguran dan kemiskinannya masih tinggi? Mengapa pendapatan per kapitanya masih rendah dan ketimpangan pendapatannya masih tinggi? Mengapa korupsi masih tetap terjadi?
  • 65.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 65 Indikator-indikator kesejahteraan ekonomi yang digunakan, di antaranya: (1) Tingkat pertumbuhan ekonomi, (2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, (3) Tingkat kemiskinan, (4) Indeks pembangunan manusia (IPM), (5) Tingkat pengangguran dan (6) Rasio Gini. Kondisi yang kontradiktif juga bisa terjadi, di mana indikator-indikator kesejahteraannya baik namun entitas tersebut mendapatkan opini non WTP. Bukti empiris dari salah satu Kabupaten menunjukkan indikator kesejahteraan yang berada di atas rata-rata indikator kesejahteraan Provinsinya dan Kabupaten/Kota yang berada dalam satu Provinsi namun mendapatkan opini Tidak Wajar (TW) atas LK-nya. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Dari tabel di atas dapat kita lihat entitas B di mana LPE, PDRB/ Kapita, Kemiskinan, Pengagguran, Rasio Gini dan IPM-nya lebih baik jika dibandingkan dengan entitas lain yang berada dalam satu Provinsi namun mendapatkan opini TW. Namun sebaliknya entitas I indikatornya tidak sebaik entitas B mendapatkan opini WTP. Audit BPK Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan di awal, ada baiknya dimulai dari lingkup tugas yang diberikan Negara kepada BPK seperti yang diamanahkan oleh pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggungjawab keuangan negara. Sedangkan pasal 4 secara lebih rinci menyebutkan bahwa pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Menurut Standar Pemeirksaan Keuangan Negara/SPKN 2007, pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Dalam melakukan pemeriksaan kinerja, pemeriksa juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan serta pengendalian intern. Pemeriksaan kinerja dilakukan secara obyektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Opini WTP merupakan keluaran dari suatu proses pemeriksaan keuangan. WTP diberikan apabila bukti pemeriksaan cukup memadai, LK disajikan lengkap dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa memodifikasi opini. Sedangkan hasil akhir dari pemeriksaan kinerja adalah rekomendasi dan kesimpulan atas keekonomian, efisiensi dan efektifitas. Dus. pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja suatu program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengambil tindakan koreksi serta meningkatkan pertanggungjawaban publik. Pemeriksaan kinerja menggunakan berbagai metodologi, berbagai tingkat analisis, penelitian dan evaluasi. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Salah satu pilar kemakmuran rakyat menurut pasal 23 ayat (1) UUD 1945 di atas adalah akuntabilitas. Banyak sekali literatur yang mendefinisikan apakah arti akuntabilitas itu, salah satunya adalah yang terdapat dalam Tokyo Declaration yang dikeluarkan dalam 3rd Assembly, 2nd International Seminar ASOSAI tahun 1985 “Public accountability means the obligations of persons/authorities entrusted with public resources to report on the management of such resources and be answerable for the fiscal, managerial and programme responsibilities that are conferred”. Dari definsi tersebut, akuntabilitas publik mempunyai lingkup yang sangat luas karena termasuk didalamnya pelaporan atas penggunaan sumber daya publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada para pemberi amanah jabatan. Menarik apa yang disampaikan oleh Stewart (1984) dalam Rixon (2008)
  • 66.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 66 mengungkapkan bahwa ada lima tahap yang harus dilewati oleh entitas untuk mencapai akuntabilitas secara penuh. Kelima tahap tersebut sering disebut dengan Stewart’s Ladder Accountability, terdiri dari: 1. Kejujuan/probilty dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan/legallity, langkah bisa dicapai melalui audit LK dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. 2. Akuntabilitas proses/process accountability, bisa dilakukan juga dengan audit LK dan reviu terhadap sistem pengandalian internal. 3. Akuntabilitas kinerja/performance accountability, dapat dipenuhi dengan audit LK dan metode- metode penilaian lain seperti balance score card (BSC). 4. Akuntabilitas program/programme accountability, dapat dipenuhi perencanaan strategis dari pengelola keuangan dengan dilengkapi dengan LK dan BSC. 5. Akuntabilitas kebijakan/policy accountability, dapat dilihat dari seberapa besar pertanggung jawaban pengelola secara transparan dan akuntabel dituangkan dalam regulasi. Indikator-indikator kesejahteraan pada dasarnya merupakan output ataupun outcome yang dihasilkan atas digunakannnya sumber daya ekonomi Pemda terutama sumber daya keuangan untuk program-program atau aktivitas- aktivitas yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep value for money, input yang digunakan harus bisa menghasilkan output yang diinginkan serta memberikan outcome yang lebih baik bagi masyarakat. Output dan outcome merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur efektifitas yang juga merupakan pengukuran pada audit kinerja. Dengan uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dapat lebih dekat menghubungkan audit dengan kesejahteraan rakyat adalah audit kinerja. Menurut Stewart’s Ladder of Accountability pemeriksaan LK yang menghasilkan opini atas LK hanya bisa menjangkau tahapan akuntabilitas pada tingkat kedua berupa akuntabilitas proses. Sedangkan untuk mencapai kelima tahapan tersebut pemeriksaan LK perlu dilengkapi dengan metode pemeriksaan-pemeriksaan lain berupa penilaian efektifitas dari program yang dilakukan oleh entitas. Lantas hubungannya dengan kesejahteraan, indikator-indikator kesejahteraan merupakan output ataupun outcome dari program yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Audit atas laporan keuangan membandingkan antara praktek akuntansi dan keuangan di Pemda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang memang dibuat belum sepenuhnya mempertimbangkan indikator-indikator kesejahteraan ekonomi. Untuk mengetahui peran audit terhadap kesejahteraan rakyat harus dilihat secara komprehensif pada lingkup pemeriksaan yang dilakukan. Secara umum dilihat bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara audit LK dengan kesejahteraan rakyat. Hubungan yang lebih kuat bisa dilihat dari hasil audit LK yang dilengkapi dengan hasil audit kinerja yang dilakukan terhadap suatu entitas. Audit LK menilai akuntablitas tata kelola keuangan dan audit kinerja menilai efektifitas pelaksanaan program- porgram terutama program peningkatan kesejanteraan rakyat yang direfleksikan dalam indikator-indikator kesejahteraan di atas. Jika dihubungkan dengan teori akuntabilitas yang dikembangkan oleh Stewart di atas, maka untuk mencapai akuntabilitas secara penuh audit LK harus dilengkapi dengan audit kinerja yang bisa menjangkau semua tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban beserta aspek legalnya berupa regulasi yang diterbitkan. Kita tahu bahwa audit LK sangat dibatasi oleh waktu dalam pelaksanaannya hal ini dituangkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “LKPD disampaikan gubernur/ bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Sedangkan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Petanggungjawaban Keuangan Negara, berbunyi “LHP atas LKPD disampaikan oleh BPK ke DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD”. Dari ketentuan ini secara jelas terlihat bahwa Pemda harus menyelesaikan LKPD-nya dan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya BPK wajib memberikan opini atas LKPD tersebut tanggal 31 Mei tahun anggaran berikutnya. Jadi audit LK dilaksanakan pada semester pertama setiap tahun. Kerangka waktu pelaksanaan audit AUDIT
  • 67.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 67 yang selama ini terjadi adalah semester pertama khusus dilakukan audit atas LK dan dilanjutkan dengan audit kinerja pada semester kedua sedangkan PDTT bisa dilakukan sepanjang tahun. Kerangka waktu pemeriksaan dapat digambarkan sebagai berikut: Mengingat audit kinerja tidak terlalu tergantung dengan waktu dalam pelaksanaannya dan audit kinerja bisa dilaksanakan pada setiap tahapan aktivitas maka audit kinerja pada dasarnya bisa dilakukan sepanjang tahun, maka kerangka waktu pemeriksaan bisa dimodifikasi sebagai berikut: Audit kinerja dilakukan sepanjang tahun karena tujuan dari audit kinerja untuk menilai keekonomian, efisiensi dan efektivitas (3E). Penilaian 3E itu bisa dilakukan pada setiap aktivitas mulai dari perencanaan sampai pelporan dan pertanggungjawaban. Audit LK tetap dilaksanakan pada semester pertama meningat adanya keterikatan waktu berdasarkan UU. Sedangkan PDTT dilaksanakan semester kedua setelah selesainya audit LK namun tidak tertutup kemungkinan dilaksanakan pada semester pertama jika ada permintaan mendesak seperti audit investigatif untuk digunakan dalam keperluan persidangan.[tim]
  • 68.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 68 ANTARLEMBAGA B areskrim Polri bekerja sama dengan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) menyelenggarakan koordinasi terkait kasus-kasus tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus di Hotel JW Marriot Jl Embong Malang Surabaya, Kamis (19/8/2015). Momentum kerja sama ini dihadiri oleh kedua institusi baik dari Polri maupun BPK RI, antara lain (mantan) Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso, Ketua BPK RI Dr H Harry Azhar Azis MA, Anggota III BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., Direktur Krimsus Korupsi Polri, Kapolda Jatim Irjen Pol. Dr. Anas Yusuf, Dipl. Krim, MH, MM. Dir krimsus Polda Se-Indonesia dan Kepala Sub Direktorat BPK RI se-Indonesia, Direktur Krimsus Korupsi Polri, Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf, Direktur Krimsus Polda Se-Indonesia, dan Kepala Sub Direktorat BPK RI se-Indonesia. Dalam kesempatan itu, Budi Waseso mengatakan Polri melakukan koordinasi dengan BPK dan dalam upaya pencegahan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, ikut peran serta mitra aktif dalam mendukung pembangunan dengan memberikan bimbingan kepada instansi daerah. “Menjalankan amanat konstitusi dengan melanjutkan temuan BPK RI serta transparansi dan profesionalisme,” katanya. Kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum/ penyalahgunaan wewenang/sarana/ kemampuan yang dimiliki suatu organisasi pemerintah/BUMN/BUMD/ BHMN. “Pembuktian dan penghitungan SINERGI BPK-POLRI DALAM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI Kerugian keuangan negara biasanya meliputi paling tidak tiga aspek terdiri dari aspek hukum, aspek keuangan negara dan aspek akuntansi/auditing,” jelasnya. Terkait koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), ia menjelaskan sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “UU Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 8 ayat (3) dan (4) dengan jelas memerintahkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tambah Eddy Mulyadi. Direktur Krimsus Korupsi Polri menjelaskan pentingnya penegakan hukum sebagai dimensi pengelolaan keuangan negara. “Kebijakan pemerintah tentang percepatan pembangunan dengan cara mengefektifkan proses penyerapan anggaran di mana penegakan hukum merupakan salah satu sarana percepatan pembangunan nasional,” jelasnya. Perlu diketahui, BPK-Polri memiliki Nota Kesepahaman mengenai tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang terindikasi tindak pidana. Tujuan dari MoU tersebut untuk segera melakukan proses penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta untuk menciptakan adanya kepastian hukum terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK. [tim] Anggota VI BPK Bahrullah Akbar dan (mantan) Kabareskrim Mabes Polri Budi Waseso
  • 69.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 69 Mabes Polri dan BPK Kerjasama Selidiki Korupsi Cetak Sawah P enyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) bekerjasama dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pada kegiatan jasa konsultasi dalam proyek program percetakan sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. ”Penyelidikan kasus dugaan korupsi cetak sawah ini tidaklah mudah, karena membutuhkan kesamaan dan kesepakatan antara penyidik dengan BPK. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kerugian negara,” kata Kepala Sub Direktorat I, Direktorat III Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim, Polri, Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta kepada Kriminalitas.com, Jumat(2/10). Kombes Adi Deriyan Jayamarta menambahkan koordinasi antar kedua lembaga tersebut untuk mengetahui apakah memang benar ada program cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). ”Polisi dan BPK juga harus mendatangi lokasi yang dijadikan penanaman apakah memang ada fisiknya atau tidak,” jelas mantan Kapolres Malang ini. Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Sang Hyang Seri (SHS) Upik Rosaliana Wasrin, sebagai tersangka dalam kasus program cetak sawah. Program cetak sawah diprakarsai oleh Dahlan Iskan yang kala itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Proyek cetak sawah tahun 2011-2014 tersebut untuk mengimbangi tergerusnya lahan akibat pembangunan perumahaan, dan pembangunan pabrik, dan diharapkan swasembada pangan tetap terjaga. Saat itu, Dahlan Iskan menunjuk perusaahan milik BUMN di antaranya PT Bank Nasional Indonesia Tbk, PT Askes, PT Pertamina, PT Pelindo, PT Hutama Karya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara. Dalam pelaksaannya, ditunjuklah Upik Rosaliana Wasrin selaku pimpinan proyek senilai Rp317 miliar, dengan menggunakan dana talangan dari perusahan yang terlibat di dalam program cetak sawah tersebut.Pejabat perusahaan- perusahaan itu diduga menyalahgunakan wewenang selama masa jabatan 2012-2014. Termasuk Upik yang sempat menjabat sebagai Asisten Deputi Kementerian BUMN Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.[kriminalitas.com] Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah dilakukan terhadap data kerugian negara/daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Data tersebut merupakan data kerugian berupa tuntutan ganti rugi terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pihak ketiga, pengelola BUMN/BUMD dan pengelola badan keuangan lainnya. Pemantauan penyelesaian ganti kerugian dilakukan terhadap data kerugian negara/ daerah tahun 2003-2014 dengan status telah ditetapkan sebanyak 17.287 kasus senilai Rp2,62 triliun. Tingkat penyelesaian kasus menunjukkan terdapat angsuran atas 4.457 kasus senilai Rp167,92 miliar (6,39%), pelunasan 7.252 kasus senilai Rp137,88 miliar (5,25%), dan penghapusan 131 kasus senilai Rp7,41 miliar (0,28%). Dengan demikian, sisa kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan yang belum diselesaikan sebanyak 9.904 kasus senilai Rp2,31 triliun (88,08%).[tim] Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang Pada periode 2003-Juni 2015, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 228 surat yang memuat 443 temuan senilai Rp44,64 triliun, yang terdiri atas Rp33,42 triliun dan US$841,88 juta ekuivalen Rp11,22 triliun. Dari 443 temuan itu, instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 377 (85,10%) temuan.[tim]
  • 70.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 70 TEROPONG BUMN DI INDONESIA Rubrik Kinerja BUMN merupakan kajian serial yang berisi mengenai kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Pada bagian pertama, redaksi mengetengahkan kajian BUMN secara umum, yang kemudian akan dilanjutkan secara serial mengenai kinerja BUMN secara khusus (sektoral) pada edisi berikutnya. Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentu terkait dengan semangat Kemerdekaan Indonesia dan makna budayanya untuk menjadi tuan di negeri sendiri. media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 70 KINERJA | BUMN
  • 71.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 71 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 2. Mengadakan pemupukan keuntungan atau pendapatan; 3. Menyelenggarakan kemanfaatan berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor-sektor swasta dan koperasi; 5. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi, antara lain dengan menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk jasa dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan memadai; 6. Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi; 7. Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Seiring dengan terbitnya fajar Reformasi 1998, tata kelola BUMN di Indonesia mulai dibenahi. Muncul kemudian istilah “Reformasi BUMN” sebagai program yang menyentuh perubahan dalam level kelembagaan serta kinerja BUMN. Tanri Abeng, yang dipercaya menahkodai Kementerian Pendayagunaan BUMN memulai program reformasi BUMN yang berdiri di atas tiga tahapan, yaitu (1) Restrukturisasi; (2) Profitisasi; dan (3) Privatisasi. Restrukturisasi diartikan peningkatan posisi kompetitif perusahaan melalui perjalanan fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan penciptaan core competence. Kemudian profitisasi berarti peningkatan secara agresif efisiensi perusahaan sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang optimum. Sementara itu, privatisasi berarti penyebaran kepemilikan KILAS BALIK Jika dirunut sejarahnya, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan mengapa pemerintah membentuk BUMN. Pertama, BUMN dijadikan wadah bagi bisnis atau aset asing yang dinasionalisasikan. Dipayungi oleh PP No. 27 tahun 1957, UU No. 26 tahun 1959 dan UU No. 86 Tahun 1958, hampir semua perusahaan eks Belanda yang mencakup perbankan, industri, pertambangan, perkebunan, serta perdagangan dan jasa, dikembalikan untuk dikelola oleh pemerintah Indonesia. Kedua, pemerintah mendirikan BUMN untuk membangun industri yang diperlukan oleh masyarakat namun sektor swasta tidak mampu memasukinya—dalam hal ini BUMN menjadi agent of development. Ketiga, BUMN didirikan untuk membangun industri yang sangat strategis berkenaan dengan keamanan negara (Nugroho el. al: 2005). Pada masa pemerintahan Orde Lama, keberadaan perusahaan-perusahaan negara di atur dalam UU No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Pada pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa tujuan perusahaan negara ialah untuk turut membangun ekonomi nasional yang mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil. Sementara itu, keberadaan BUMN pada awal pemerintahan Orde Baru juga mendapat sentuhan yang cukup progresif. Saat itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1969, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara. Melalui Perpu ini, jumlah BUMN dikurangi dari sekitar 822 menjadi 184 perusahaan. Tujuannya jelas, untuk melakukan upaya efisiensi. Para akademisi berpendapat bahwa terbitnya UU Nomor 9 Tahun 1969 ini merupakan titik balik pengelolaan BUMN di Indonesia. Di bawah program “dekonsentrasi, debirokrasi, dan desentralisasi” pemerintah menggariskan misi utama BUMN adalah sebagai berikut: media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 71
  • 72.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 72 kepada masyarakat umum dan swasta asing maupun domestik untuk akses pendanaan, pasar, teknologi, serta kapabilitas untuk bersaing (Abeng: 2015). Reformasi BUMN gelombang pertama dilanjutkan dengan Reformasi BUMN gelombang kedua, yang berfokus pada business refocusing and regrouping. Isu penting yang dibahas di sini adalah restrukturisasi 128 BUMN menjadi beberapa kelompok usaha. Tujuan akhir dari masterplan ini—meminjam Nugroho (2005)—adalah restrukturisasi BUMN menjadi tiga kelompok, (1) yang dikelompokkan menjadi holding, (2) yang dimerjer atau didivestasi, dan (3) karena sifat-sifat khususnya, tetap berdiri sendiri. Tahun 2003 menjadi tahun bersejarah karena pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang dinilai dapat menjadi udara segar bagi keberlanjutan Reformasi BUMN. Undang-Undang BUMN ini secara spesifik mengatur tentang tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) yang berpangkap pada tiga prinsip yaitu prinsip keterbukaan (transparency), prinsip fairness dan prinsip akuntabilitas (accountability). UU BUMN juga mendefinisikan ulang misi BUMN di antaranya (1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; mengejar keuntungan; (2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (3) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan (4) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. BINGKAI KONSTITUSI Keberadaan BUMN harus merujuk kepada pesan konstitusi yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. Pada pasal (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (asli); (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (asli); (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara (asli); (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (hasil amandemen); (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang (hasil amandemen)”. Sri Edi Swasono (2014) menerjemahkan makna Pasal 33 UUD 1945 dengan lebih tegas. Bahwa penguasaan dan pemilikan sumber daya alam (perekonomian) Indonesia yang pada praksisnya dijalankan oleh BUMN, koperasi dan swasta, musti disusun, ditata, didesain, diawasi, dan bahkan diintervensi oleh negara dalam semangat mutualisme atau bekerjasama dalam kegotongroyongan (solidaritas) guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan demikian, cabang- cabang produksi yang penting bagi negara yang diemban oleh BUMN harus dimiliki/dikuasai oleh negara, dan tentu sekaligus harus diperiksa pula oleh negara). Dalam the global rule of the game maka berdasar prinsip kapitalistis one share-one vote, pemilik yang menguasai tentulah pemegang saham terbesar. Keberadaan BUMN dalam bingkai Pasal 33 UUD 1945 dengan demikian merupakan pesan imperatif tentang penguasaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan bagi hajat hidup orang banyak. Di sinilah kepentingan negara dan kepentingan rakyat yang menyangkut hajat hidupnya harus diposisikan sebagai primus, sebagai yang diutamakan dan tidak boleh tersubordinasi oleh kehendak dan selera pasar. Di sinilah BUMN mengambil tempatnya dan memperoleh peran sebagai the leading sector, agent of development dan agent of progress. Selain itu, BUMN juga mempunyai peran sebagai badan usaha strategis baik dalam arti untuk keamanan dan kerahasiaan negara ataupun strategis sebagai urat nadi perekonomian nasional, sebagaimana amanat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam menjalankan misinya, BUMN diatur oleh dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum publik dan hukum privat. Keterikatan BUMN pada hukum publik karena sifatnya sebagai korporasi yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Di sisi lain BUMN juga terikat oleh Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang bisnis karena sifatnya perseroan. Berikut ini produk hukum yang mengatur keberadaan BUMN, antara lain: UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005, serta peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. KINERJA | BUMN media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 72
  • 73.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 73 Keterikatan BUMN pada hukum publik serta hukum privat ini dalam pandangan penulis memang diperlukan dan sesuai dengan amanat konstitusi. Di satu sisi, BUMN sebagai state corporation adalah instrumen negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Dalam praktiknya, pengelolaan BUMN juga tunduk para peraturan hukum privat karena domainnya sebagai korporasi (business entity). Persoalannya kemudian, BUMN sebagai sebuah korporasi dihadapkan pada dilema ketika ia berhadapan dengan sektor swasta yang dalam taraf tertentu lebih unggul, lebih kompetitif, dan berdaya saing. Dalam situasi demikian, tidak jarang muncul pendapat yang menyatakan bahwa BUMN terbelenggu oleh peraturan dan perundang- undangan yang mengikatnya, sehingga BUMN tidak memiliki level of playing field yang sama dengan swasta dalam usaha sejenis. STATISTIK KINERJA BUMN Jumlah BUMN per 31 Desember 2014 sebanyak 119 BUMN atau berkurang 20 BUMN di banding akhir tahun 2013. Berkurangnya jumlah BUMN terjadi karena skema holding, misalnya 14 BUMN Perkebunan menjadi 1 Holding BUMN Perkebunan sehingga jumlah BUMN Perkebunan berkurang 13. Sedangkan 6 BUMN Kehutanan menjadi 1 Holding BUMN Kehutanan sehingga BUMN Kehutanan berkurang 5. Sementara itu, 2 BUMN berubah status badan hukum menjadi BPJS, yaitu PT Askes dan PT Jamsostek. Berikut perkembangan jumlah dan badan hukum BUMN tahun 2010-2014: Dari jumlah tersebut, total aset BUMN dari tahun 2010- 2014 mengalami peningkatan dari Rp2.505 triliun pada 2010 menjadi Rp4.580 triliun. Rata-rata pertumbuhan aset 15,46% per tahun. Sedangkan ekutitas (modal) BUMN juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp602 triliun pada 2010 menjadi Rp1.091 triliun pada akhir 2014. Sementara itu, laba bersih (net income) yang merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Dapat dilihat dari net income di bawah ini, bahwa laba bersih BUMN selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar Rp51 triliun. Realisasi Capital Expenditure (Capex) BUMN tahun 2012 sebesar Rp146,1 triliun. Sedangkan Operasional Expenditure (Opex) pun mengalami peningkatan sampai tahun 2012 tercatat sebesar Rp1.304,9 triliun. Secara keseluruhan Capex meningkat 352,9% selama 2004-2012 atau bertumbuh rata-rata 20,8% per tahun. Sementara Opex pada periode yang sama meningkat 187,8% atau bertumbuh rata-rata 14,1% per tahun. Namun, masih terdapat BUMN yang mengalami kerugian. Pada tahun 2013, jumlah BUMN merugi tercatat naik menjadi 21 perusahaan, dari 16 perusahaan pada tahun 2012 sebagaimana tabel BUMN Merugi, Tahun 2013 di bawah ini: Gambaran di atas menunjukkan bahwa BUMN sampai saat ini masih menjadi leading sector dalam kancah perekonomian di Indonesia. Di sektor telekomunikasi misalnya, BUMN Sumber: Kementerian BUMN Sumber: Kementerian BUMN, Laporan Keuangan BUMN (diolah) Sumber: Kementerian BUMN, Laporan Keuangan BUMN (diolah) Sumber: Kementerian BUMN, Laporan Keuangan BUMN (diolah) media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 73
  • 74.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 74 menguasai lebih dari 50% market share, sementara di sektor pengelolaan energi (±50%), Semen (±50%), Listrik (±99%), Perbankan (±40%), Penerbangan (±50%), Jalan Tol (±70%), Perbenihan (±99%), Bandar Udara dan Pelabuhan (±99%), Pupuk (±99,9%), Industri Pertahanan (±99,9%), serta Angkutan laut (±50%). KEBIJAKAN DAN STRATEGI Arah kebijakan utama terkait dengan pembinaan BUMN sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2012-2014 adalah rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Kebijakan rightsizing dilaksanakan melalui 5 jenis tindakan, yaitu (1) Standalone, (2) Merjer/ konsolidasi, (3) Holding, (4) Divestasi, (5) Likuidasi. Skenario pelaksanaan rightsizing BUMN tahun 2012-2014 adalah rightsizing Sektor Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Sektor Perkebunan, Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan, Sektor Farmasi, Sektor Pengerukan, Sektor Aneka Industri sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2012 menjadi sekitar KINERJA | BUMN Sumber: Saiful Haq Manan (2014) media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 74 Sumber: Mahmudin Yasin (2013)
  • 75.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 75media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 75 116 BUMN. Pada tahun 2013, akan dilakukan rightsizing pada Sektor Kebandarudaraan, Sektor Angkutan Darat dan Kereta Api, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Sektor Energi, Sektor Konstruksi dan Konsultan Konstruksi, Sektor Logistik, dan Sektor Jasa Penilai sehingga jumlah BUMN akan menjadi sekitar 105 BUMN. Selanjutnya, pada tahun 2014, akan dilakukan rightsizing pada Sektor Pertahanan, Sektor Industri Berbasis Teknologi, Sektor Dok dan Perkapalan, Sektor Baja dan Konstruksi Baja, Sektor Asuransi, dan Sektor Konstruksi sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2014 diperkirakan akan menjadi sekitar 95 BUMN. Kebijakan rightsizing secara lengkap dan menyeluruh dituangkan dalam Master Plan 2010-2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN ini. Selain rightsizing, restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN, arah kebijakan lain yang diambil adalah: (1) Memantapkan proses seleksi pengurus BUMN secara profesional, transparan dan obyektif, (2) Penetapan peraturan pelaksanaan UU BUMN dan harmonisasi peraturan perundang- undangan lainnya sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan/ atau Capital Market Protocol, (3) Penerapan Good Governance dan Good Corporate Governance, (4) Peningkatan kinerja dan daya saing dan keberlanjutan usaha BUMN, (5) Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan umum, (6) Peningkatan peran BUMN dalam mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, (7) Privatisasi BUMN untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan. Indikator hasil (outcome) dari pelaksanaan program di atas adalah kenaikan laba bersih BUMN secara agregat; jumlah (persentase) BUMN dengan predikat GCG baik; jumlah (persentase) BUMN yang menerapkan pengukuran kinerja standar internasional; dan terlaksananya penerapan best practice GCG. Indikator lainnya adalah terlaksananya sistem penilaian kinerja di BUMN yang mengacu pada standar internasional; seluruh BUMN mengikuti CMP; jumlah BUMN yang mengikuti capital market protocol (Non listed Public Company); meningkatnya belanja modal (Capex BUMN); meningkatnya belanja operasional (Opex BUMN); BUMN Pelaksana PSO yang telah memisahkan administrasi keuangan; serta BUMN Pelaksana PSO yang memperoleh margin; presentase jumlah BPYBDS per 31 Desember 2009 yang terselesaikan.[bersambung]
  • 76.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 76 KEUNGGULAN OPERASIONAL UNTUK HASIL TERBAIK D i dalam persaingan pasar global dewasa ini, keunggulan (excellence) bukan merupakan faktor pilihan, melainkan sudah menjadi sebuah keharusan. Sebuah perusahaan tingkat dunia sudah wajib memiliki Operational Excellence Management System sebagai salah satu strategi bersaing yang mampu memberi nilai lebih kepada pelanggan. Tentu, mengelola sumber daya yang dimiliki dengan berbagai sistem manajemen untuk mencapai predikat operational excellence tidaklah mudah, perusahaan bukan sekadar memiliki infrastruktur software maupun hardware yang dapat diandalkan, namun juga memiliki human capital yang telah terjalin dalam kesepakatan dan saling terintegrasi dalam menjalankan program operational excellence tersebut. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang semakin memantapkan diri di panggung perusahaan multi nasional kini telah memiliki berbagai macam instrumen dalam mengelola produk maupun jasa sesuai dengan standard kerja internasional. Melalui Operational Excellence, WIKA membangun integrasi manajemen yang mendorong peningkatan produktifitas, memperbesar efisiensi dan menumbuhkan profit. Dengan mengaplikasikan sistem operasional tersebut, tidak ada sumber daya yang terbuang atau tidak terpakai di dalam setiap operasinya karena terbukti efisien dan efektif. Jadi dalam praktiknya, WIKA tidak hanya berfokus kepada kegiatan (proyek) untuk mendapat titik efisiensi tertinggi (skala mikro) tetapi juga skala makro di mana proyek-proyek terhubungkan secara rantai kontribusi dari satu proyek terhadap keseluruhan mata nilai yang memberikan nilai (whole value added process). Jadi saat target ditetapkan, target tersebut akan dibagi- bagikan menjadi proyek-proyek efisiensi yang saling berkaitan memiliki korelasi terhadap target operational excellence. Dengan skala pekerjaan dan bidang-bidang bisnis yang semakin kompleks, WIKA semakin mantap menapaki level world class company di mana secara proses produksi hal itu semakin meningkatkan fleksibilitas, respon pelanggan yang positif serta meminimalkan biaya. Namun operational excellence harus ditopang oleh human capital yang juga excellence. Human capital excellence berarti setiap karyawan mempunyai kekuatan dan kompetensi yang mampu melakukan transformasi untuk mengelevasi perusahaan, ditambah dengan faktor kepemimpinan (leadership) yang memegang peranan paling besar dalam meningkatkan kinerja Perseroan. Melalui program pengembangan kepemimpinan yang seksama dan berjenjang di WIKASATRIAN, tampilah pemimpin yang tidak saja berbudi luhur dan berkepribadian Indonesia, namun mampu mengimplementasikan operational excellence secara maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan, bangsa dan Negara Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan. PENCAPAIAN TAHUN 2014 Pada 2014 WIKA berhasil mempertahankan pertumbuhan kinerja keuangan. WIKA mencatat kenaikan nilai penjualan bersih sebesar 4,87% dari tahun sebelumnya sebesar Rp11,88 triliun menjadi Rp12,46 triliun. Laba kotor setelah ventura bersama pada 2014 menjadi sebesar Rp1,79 triliun, meningkat sebesar 13,32% dari tahun 2013 sebesar Rp1,58 triliun. Peningkatan nilai penjualan dan laba kotor tersebut didukung perolehan kontrak baru dan kontrak dihadapi di bidang jasa Konstruksi, Energi, Industri dan Realty. Kontrak dihadapi tahun 2014 sebesar Rp41,42 triliun, naik 8,23% dibanding tahun 2013 sebesar Rp38,27 triliun. Pencapaian kinerja ini menguatkan posisi WIKA sebagai perusahaan terbaik di bidang Engineering, Procurement and Construction (EPC) dan investasi terintegrasi di asia Tenggara. Peluang WIKA untuk memperluas pasar yang berdampak pada peningkatkan kinerja akan semakin terbuka seiring berlanjutnya program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi indonesia (MP3EI) pada tahun ini. Hingga akhir Desember 2014, beberapa proyek yang berhasil diselesaikan Perseroan adalah sebagai berikut: - PLTU Amurang 2 X 25 MW sebesar Rp 647,41 miliar - PLTG Kalimantan Timur (Peaking) 2x(50-60)MW sebesar Rp 526,65 miliar - EPC SKG Rantau Panjang dan SKG Pangkalan Brandan Rp508,42 miliar - Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi II A sebesar Rp 441,24 miliar - Tol Surabaya Mojokerto Seksi 1A sebesar Rp431,69 - Normalisasi Kali Pesanggerahan Paket 2 sebesar Rp260,55 miliar - Pembangunan Jalan Tol Jorr W-2 sebesar Rp255,17 miliar - Pembangunan Gedung Parkir Beserta Fasilitas Penunjang Paket 5 Bandara Sepinggan Balik Papan sebesar Rp187,93 miliar - Pembangunan Dermaga Petikemas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar Rp154,77 miliar - New Access Road To Gunung Putri Rp142,11 miliar. KINERJA | BUMN media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 76
  • 77.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 77 STRATEGI STRATEGI PEMASARAN “PASAR SELEKTIF” Strategi Pasar Selektif yang dilakukan oleh WIKA merujuk pada pasar yang terpilih. Saat ini, pasar WIKA terdiri dari pasar domestik dan luar negeri, strategi WIKA untuk pasar domestik adalah dengan memilih proyek yang berasal dari Pemerintah yang telah disesuaikan dengan anggaran Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta yang dinilai menguntungkan. Untuk pasar luar negeri, WIKA memfokuskan diri pada pasar yang sudah dikuasai. STRATEGI KEUANGAN “SENTRALISASI DAN PEMBIAYAAN MANDIRI” Strategi Keuangan WIKA berfokus pada optimalisasi tingkat likuiditas. Hal ini dapat dicapai melalui strategi keuangan terpusat dan kebijakan pembiayaan proyek secara mandiri. Kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga tingkat likuiditas perusahaan. STRATEGI OPERASIONAL “QSHE, SENTRALISASI PENGADAAN, PROGRAM EFISIENSI, MITIGASI RISIKO” Strategi Operasional didasarkan kepada tiga hal keunggulan yaitu: - Quality, Safety, Health & Environment - Pengadaan Terpusat - Program Efisiensi, dan - Mitigasi Risiko. Perseroan memperhatikan Quality, Safety, Health, & Environment dalam beroperasi. Pengadaan Terpusat merupakan salah satu cara substansial dalam mengurangi biaya khususnya mendapatkan harga yang terbaik dan efisiensi pada biaya persediaan. Program Efisiensi dilakukan dengan melakukan upaya-upaya perbaikan yang berkelanjutan di setiap proses bisnis, baik di harga pokok maupun di biaya operasional. Mitigasi risiko dilakukan sebagai bagian utuh dari pengelolaan risiko yang ditujukan untuk meniadakan atau meminimalkan tingkat risiko yang dapat diterima. STRATEGI INVESTASI “PERKUAT INTEGRASI FORWARD-BACKWARD” Strategi Investasi yang diterapkan adalah melakukan investasi yang bernilai tambah dan mempunyai keunggulan bersaing. Strategi nilai tambah dilakukan dengan membuat keputusan investasi secara tepat dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan khususnya dalam hal tingkat pengembalian investasi. Strategi keunggulan bersaing adalah strategi pemilihan investasi untuk meningkatkan kemampuan sinergi perusahaan untuk memberi nilai tambah kepada customer dibanding kompetitor. STRATEGI PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL BERBASIS KOMPETENSI DAN PENGHARKATAN Strategi Pengembangan Human Capital dimulai dari desain organisasi yang disesuaikan dengan arah perkembangan perusahaan dan mengembangkan Kompetensi Human Capital untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Penerapan prinsip “more for more” dalam penerapan kebijakan pengharkatan.[tim] media keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 77
  • 78.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 78 KINERJA | BUMN UMKMK ini. Berbagai focuss group discussion (FGD) dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan dilaksanakan. Asippindo bahkan berani menjadi penyokong utama pendirian lembaga independen pemeringkat ini. “Pembentukan lembaga pemeringkat ini sanggup meminimalisasi kesenjangan informasi antara UMKMK dan pemberi kredit, dalam hal ini perbankan dan non perbankan sehingga dapat memperluas akses keuangan pada UMKMK,” kata Diding S. Anwar yang juga menjabat Direktur Utama Perum Jamkrindo ini. Isu asymmetric information atau gap informasi antara UMKMK dan lembaga keuangan memang kerap menjadi penyebab industri keuangan Pemeringkat UMKMK Jalan Lapang Mengakses Permodalan Pembentukan lembaga pemeringkat ini sanggup meminimalisasi kesenjangan informasi antara UMKMK dan pemberi kredit, dalam hal ini perbankan dan non perbankan sehingga dapat memperluas akses keuangan pada UMKMK mendaftarkan diri pada lembaga pemeringkat ini. Berdasarkan peringkat, bisa ketahuan berapa total kredit maksimal yang bisa diperoleh UMKM. “Dalam hitungan jam, kredit dapat diterima pelaku UMKMK,” kata Firdaus. Lembaga rating ini disiapkan oleh Asipindo yang bekerja sama dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan juga OJK. “Kami ingin segera terbentuk sebelum akhir tahun ini,” ujar Firdaus. Dorongan Assipindo Ketua Asippindo Diding S. Anwar langsung beraksi. Tanpa tunggu panjang, ia menggenjot berbagai persiapan pembentukan lembaga pemeringkat O toritas Jasa Keuangan (OJK) telah meniup peluit. Wasit industri keuangan ini ingin usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK) memiliki keterjangakauan akses keuangan yang sama dengan industri besar. Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menyambut baik kebijakan ini. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani belum lama ini berujar bahwa lembaga pemeringkat diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi UMKMK yang kerap menemui kendala mengakses kredit. Nantinya, para pelaku UMKMK yang membutuhkan modal bisa keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 78
  • 79.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 79 enggan menyalurkan kreditnya di sektor ini. Padahal sebagai kumpulan dari perusahaan penjaminan, Asippindo mempunyai modal untuk menjamin sekitar Rp100 triliun kredit yang dikucurkan industri keuangan di berbagai sektor, termasuk di sektor UMKMK. Karena itu, Asippindo cukup berkepentingan dalam urusan lembaga ini. Selain karena core bisnis utama perusahaan penjaminan adalah menjamin kredit UMKMK, urusan lembaga pemeringkat menjadi semakin penting. Mengingat pemerintah tahun ini, tepatnya pada pertengahan Agustus lalu telah melaunching program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yang dikhwatirkan sebanyak Rp30 triliun dana KUR yang akan dikucurkan pemerintah tidak habis terserap hingga akhir tahun mengingat kendala terkait data UMKMK. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Braman Setyo mengatakan dengan dibentuknya lembaga pemeringkat tersebut, UMKMK akan sangat diuntungkan. Dari jumlah yang 56,7 juta yang mayoritas tersebut, usaha mikro kecil masih dinilai tidak bankable. Mereka sulit memenuhi persyaratan kredit karena faktor jaminan dan administrasi lainnya. Di sisi lain pemerintah terus berkomitmen memajukan UMKMK dengan cara mendorong peningkatan kucuran kredit di sektor ini melalui perbankan. Suku Bunga Rendah Mengutip pernyataan pengamat ekonomi Aviliani bahwa pembentukan lembaga pemeringkat kredit bagi UMKMK akan dapat berkontribusi positif karena dapat menciptakan gairah di kalangan pelaku UMKMK agar bisa mendapatkan pinjaman dari bank sesuai dengan kinerjanya. Ia menjelaskan, mayoritas pelaku UMKMK belum memiliki standar khususnya untuk laporan keuangan, yang justru merupakan salah satu komponen yang dipertimbangkan oleh perbankan sebelum memberikan kredit. “Mereka (pelaku UMKMK) kalau diberi pelatihan pun hasilnya tidak sustain. Jadi memang harus diiawasi agar laporan keuangan jadi hal yang biasa. Dengan adanya lembaga pemeringkat itu bisa terwujud,” kata Aviliani. Dikatakan, dengan adanya lembaga pemeringkat ini maka akan memangkas biaya produksi lembaga keuangan untuk proses kelayakan penyaluran kredit bagi UMKMK. Karenanya tentu diharapakan dengan hadirnya lembaga pemeringkat ini maka sebagian tugas besar tadi bisa dipangkas. Sehingga bunga pinjaman pun otomatis akan turun. Asippindo sendiri menyebut pendirian lembaga pemeringkat UMKMK perlu disegerakan untuk mendorong percepatan pembentukan UMKMK yang entrepenuer, produktif dan kreatif, sehingga mampu bersaing dalam pasar persaingan bebas. UMKMK sebagia subyek dalam setiap pelaksanaan program pemerintah perlu didokumentasikan dalam suatu sistem database nasional, sehingga perjalanan dan kinerja UMKMK dapat terus dimonitoring dan ditingkatkan keberhasilannya. Keseriusan mendirikan lembaga pemeringkat UMKMK semakin terlihat dengan dilakukannya kajian di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Yogyakarta beberapa waktu silam. Kepala SPI Perum Jamkrindo Achmad Sonhadji dalam kesempatan FGD tersebut menyatakan bahwa selama ini serapan bantuan dari pemerintah untuk UMKMK masih belum merata. Ini karena belum ada database UMKMK nasional yang terintegrasi untuk mengukur pemerataan skala usaha UMKMK tersebut. “Sampai sekarang kita belum punya database yang terintegrasi baik dari dinas maupun dari kementerian. Sebab, ada sedikitnya 23 kementerian yang mengatur UMKMK. Bahkan ada satu orang pelaku UMKMK yang terdaftar di tiga kementerian,” ungkap Achmad Sonhadji di hotel Novotel Yogyakata, Jumat (18/09/2015). Karena itu, lanjut Sonhadji, perlu dibentuk lembaga atau badan usaha yang mengelola database UMKMK secara nasional dan terintegrasi. Di situ, diperlukan pula penyusunan skema pembiayaan yang melibatkan semua lembaga keuangan dan perusahaan penjaminan. Maka, Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) dibawah Jamkrindo menggagas dibentuknya Lembaga Pemeringkat UMKMK yang terintegrasi. “Rencananya, lembaga pemeringkat UMKMK ini harus berdiri tahun ini dan segera beroperasi tahun 2016. Sehingga kinerja UMKMK dapat terus dimonitoring dan ditingkatkan keberhasilannya. Bahkan nantinya pemerintah bisa mengetahui kredit yg disalurkan sudah merata dan punya dampak poisif untuk UMKMK di seluruh Indonesia,” jelas Sonhadji. Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Prof Wihana Kirana Jaya yang turut hadir pada FGD tersebut menyampaikan dukungannya terhadap dibentuknya lembaga tersebut. “Di tengah ekonomi yang sedang melemah, UMKMK perlu dibantu. Kami dari lembaga pendidikan siap membantu dan memetakan jumlah UMKMK yang ada saat ini,” tandasnya. [tim] keuangan negara | edisi oktober-desember 2015 79
  • 80.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 80 KINERJA | BUMN MENTERI BUMN MINTA JAMKRINDO SUKSESKAN KUR K ementerian BUMN meminta secara khusus kepada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) untuk menyukseskan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah mematok bunga pinjaman 12% untuk KUR mikro. Angka ini turun jauh dari bunga yang ditetapkan tahun sebelumnya yakni 22%. “Kami minta Perum Jamkrindo dan jajarannya agar menyukseskan KUR program pemerintah yang segera akan dilaksanakan dalam waktu dekat,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Jakarta, Jumat (21/08). Menteri Rini menyampaikan langsung harapan itu kepada Dirut Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar, saat menyambangi stand Perum Jamkrindo pada Pameran BUMN Indonesa Hebat di Parkir Selatan Gelora Bung Karno, Jakarta. Rini dalam kesempatan itu juga berharap banyak kepada seluruh jajaran Perum Jamkrindo. Mengingat amanat yang diemban perusahaan BUMN penjaminan satu-satunya ini ini cukup berat. “Program KUR bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini harus sukses, selamat bertugas, terimakasih,” ujarnya.
  • 81.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 81 Dirut Perum Jamkrindo, Diding S. Anwar mengaku siap menyukseskan program ini. Selain target volume penjaminan untuk KUR, Perum Jamkrindo juga siap melakukan pembinaan dalam hal pemasaran, pengelolaan keuangan, pengemasan produk dan administrasi bagi UMKM. “Nantinya kami berharap usaha di sekor ini memiliki daya saing dengan UMKM negara lain, apalagi sebentar lagi kita menghadapi MEA di akhir tahun,” ujarnya. Apa yang ditugaskan Menteri BUMN kepada Perum Jamkrindo, lanjut Diding, sangat tepat. Mengingat, di banyak negara maju peran perusahaan penjaminan (CG/Credit Guarantee) sangat vital dan menjadi yang terdepan untuk mengembangkan UMKM. Sehingga usahanya sukses dan bisa “naik kelas”. Untuk itu, Perum Jamkrindo dan Perusahaan Penjaminan yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) akan mendorong agar target volume penjaminan lebih dari Rp100 triliun tahun ini bisa tercapai. “Target Perum Jamkrindo sendiri hingga akhir 2015 mampu membukukan volume penjaminan sebesar Rp81,78 triliun, termasuk di dalamnya target penjaminan untuk KUR,” kata Diding. Dikatakan Diding, UMKM dan Koperasi sangat potensial untuk pembangunan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Pasalnya usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKMK) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia saat ini. Tercatat sebanyak 99% dari 57,54 juta pelaku usaha di Indonesia masuk di sektor ini. UMKMK juga mampu berkontribusi sebesar 59,08% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dan menyerap 97,16% tenaga kerja di tanah air. “Jumlah unit usahanya sangat besar, bisa menyerap tenaga kerja sangat banyak. Sayangnya kendati UMKM itu usahanya feaseable namun tidak bankable, di sinilah peran perusahaan penjaminan hadir,” kata Diding lebih jauh. Terakhir Menteri Rini Soemarno mengatakan BUMN harus siap menghadapi pasar global. Daya saing BUMN harus ditunjukan tidak hanya melalui pameran ini, namun juga melalui kinerja yang baik. “BUMN harus sudah memiliki daya saing yang kuat untuk menghadapi MEA mulai awal tahun depan,” ujar Rini. Sebagai informasi, pemerintah mengeluarkan tiga kebijakan terbaru terkait KUR. Yakni KUR Mikro dengan plafond maksimum Rp25 juta, KUR Ritel dengan plafond di atas Rp25 juta s/d Rp 500 juta, dan KUR TKI dengan suku Bunga 12%. Tentang Perum Jamkrindo Perum Jamkrindo merupakan salah satu anggota dari Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo). Dirut Jamkrindo Diding S. Anwar saat ini juga menjabat sebagai Ketua Asippindo. Sebagai satu-satunya BUMN di bidang penjaminan, sejarah pendirian Perum Jamkrindo cukup panjang. Berawal dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta). Karena itu, pada 1 Juli 1970 pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Dalam perkembangannya LJKK diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), dan berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU). Selanjutnya pada bulan Mei 2008, Perum SPU berubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) hingga saat ini. Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada 2015 Perum Jamkrindo berada pada posisi strategis yang bertumbuh. Tercatat laba pada semester I 2015 (per 30 Juni) sebesar Rp314,04 miliar. Nilai ini meningkat 16,02% dari capaian semester I 2014 sejumlah Rp270,68 miliar. Aset perusahaan juga tercatat bagus. Hingga 30 Juni 2015 manajemen membukukan aset senilai Rp10,21 triliun dengan ekuitas Rp8,36 triliun. Dikatakan peningkatan laba disebabkan oleh peningkatan imbal jasa penjaminan, pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain (subrogasi). Kinerja laba yang ciamik ini juga didukung dari total volume penjaminan kredit yang hingga triwulan II tercatat Rp25,856 triliun atau meningkat 150,2% dari periode sama tahun sebelumnya. Target Perum Jamkrindo sendiri hingga akhir 2015 mampu membukukan volume penjaminan sebesar Rp81,78 triliun. Kendati volume masih didominasi penjaminan bank, namun sektor penjaminan nonbank mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Tercatat penjaminan nonbank tumbuh 451,94% dari sebelumnya hanya Rp702,29 miliar (semester I 2014) menjadi Rp3,17 triliun (semester I 2015). Guna meningkatkan pelayanan kepada mitra kerja, Perum Jamkrindo yang saat ini telah memiliki 35 (tiga puluh lima) Kantor Cabang, dan telah mendirikan pula 21 (dua puluh satu) Kantor Unit Pelayanan (KUP) ditingkat Kabupaten/Kota.[tim] Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Perum Jamkrindo Diding S. Anwar
  • 82.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 82 P enurunan kinerja ekonomi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia membuat was-was bagi siapapun. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi kuartal I 2015 sebesar 4,7%, dan melambat menjadi 4,67% pada kuartal II 2015. Krisis ini berpengaruh besar terhadap berbagai sektor, tak terkecuali sektor perbankan. Banyak perbankan yang mengeluh realisasi kreditnya tidak sesuai dengan target, sehingga mereka merevisi pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2015 ini. Bagi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat (Bank NTB), perlambatan ekonomi mesti disikapi secara arif, dengan tetap melakukan terobosan-terobosan. “Di setiap tantangan atau ancaman pasti ada peluang,” komentar Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir kepada Majalah Keuangan Negara, di kantornya, Jumat (4/9/2015). Meski dibayangi oleh krisis, manajemen Bank NTB tetap mengupayakan strategi- strategi agar perusahaan dapat terus melejit. Bukan tanpa sebab, Di tengah perlambatan ekonomi, Bank NTB menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Bank yang telah beroperasi sejak 5 Juli 1964 ini telah memiliki ketahanan modal yang kuat dalam meng-cover risiko yang mungkin timbul. Diketahui rasio CAR tahun 2014 sebesar 19,34%, meningkat dibandingkan pada tahun 2013 yakni 17,21%. Ditinjau dari perolehan laba, bank yang memiliki 39 jaringan kantor ini, telah membukukan laba bersih sebesar Rp194 miliar atau tumbuh 17,85% dibandingkan dengan tahun 2013 yakni sebesar Rp164 miliar. Sementara itu, pada semester I 2015 laba Bank NTB sudah mencapai Rp116,34 miliar. Angka tersebut sudah melebihi 50% dari target penerimaan laba tahun ini yakni Rp201 miliar. Di sisi lain, realisasi penyaluran kredit sepanjang tahun 2014 sebesar Rp3,84 triliun dan sampai semester I 2015 lalu telah mencapai Rp4,08 triliun dengan NPL sebesar 1,46%. Market share kredit Bank NTB pada semester I 2015 tersebut sebesar kurang lebih 17% dari total kredit yang diberikan oleh perbankan di Provinsi NTB. Selain kredit, indikator keuangan lain juga menunjukkan pertumbuhan yang berkualitas. Total aset Bank NTB pada akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp5,8 triliun, naik 34,45% dibanding tahun 2014. Per semester I 2015, aset tersebut merangkak naik SINERGIGAPAIPRESTASI:BankNusaTenggaraBarat KINERJA | BUMD foto: Aprilia
  • 83.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 83 menjadi Rp7,3 triliun dan menempati share market kurang lebih 24,5% dari total aset bank yang beroperasi di Provinsi NTB. Adapun kinerja penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2014 tumbuh 29,82% menjadi Rp. 4,09 triliun dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp. 3,15 triliun. Sedangkan total DPK per semester I 2015 telah mencapai Rp 6,03 triliun. Komposisi DPK deposito sebesar Rp. 2,70 triliun atau 44,83% dari total DPK, kemudian giro sebesar Rp. 2,42 triliun atau 40,18 dari total DPK. Sementara tabungan tercatat sebesar 904 miliar. H. Komari Subakir, Direktur Utama Bank NTB mengatakan catatan prestasi tersebut merupakan hasil sinergi seluruh jajaran Bank NTB dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pembenahan yang dilakukan dengan mengacu pada delapan kebijakan umum Bank NTB tersebut, membuat pencapaian kinerja dari tahun ke tahun terus membaik. “Ini prestasi bersama,” ucapnya. Delapan kebijakan umum Bank NTB yang dimaksud antara lain: (1) Tingkat kesehatan tetap dipertahankan termasuk nilai kesehatan aspek manajemen; (2) Penerapan prinsip kehati- hatian (Prudential Regulation), Manajemen Risiko, Prinsip Mengenal Nasabah tetap menjadi perhatian; (3) Fungsi Internal Control Satuan Pengawasan Intern terus ditingkatkan; (4) Penataan Struktur Organisasi dan Core Bisnis Bank untuk mempercepat proses adaptasi pasar; (5) Penataan Kualitas SDM dan Pemberdayaan Budaya Kerja; (6) Penataan kembali semua aspek TSI/SIM; (7) Peningkatan peran bank dalam perekonomian daerah; (8) Peningkatan efisiensi di segala bidang untuk pencapaian laba yang optimal. Selain itu, H. Komari bahkan menyebutkan modal inti bank NTB akan segera melebihi Rp1 triliun, sehingga dapat naik kelas ke kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 2. Sebab, dengan modal inti saat ini yang sudah berjumlah Rp804,21 miliar, batasan Rp1 triliun tersebut tidak terlalu sulit untuk dilalui. “Pemprov NTB sudah menyetorkan penyertaan modal sebesar Rp47 miliar pada triwulan I 2015. Selanjutnya di APBD Perubahan, juga disetorkan penyertaan sebesar Rp. 27,6 miliar, “ ungkapnya. Untuk meningkatkan kinerja korporasi, jajaran teras Bank NTB akan semakin serius menggarap sektor perumahan. Hal ini dibuktikannya dengan menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung program satu juta rumah. “Jumlah PNS di NTB yang mencapai 90 ribu orang menjadi alasan kami fokus pada sektor pemenuhan rumah,” tambah H. Komari, yang memiliki pengalaman panjang di dunia perbankan. Selain aspek finansial, Bank NTB juga terus berupaya meningkatkan layanan dengan memperluas jaringan kantor dengan jangkauan sampai ke daerah-daerah maupun di luar Provinsi NTB. Bank NTB telah membangun kantor cabang pembantu di beberapa kabupaten dan kota, sehingga aksesibilitas foto: Istimewa
  • 84.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 84 masyarakat menjangkau Bank NTB lebih mudah. “Ini sebagai bentuk penguatan perbankan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean),” sambung Dirut. Diketahui per Desember 2014 Bank kebanggaan masyarakat NTB ini tercatat memiliki 29 kantor yang terdiri dari kantor pusat, 1 kantor cabang utama, 8 kantor cabang, 11 kantor cabang pembantu, 3 kantor kas dan 5 payment point. Guna mendukung kualitas pelayanan, Bank NTB pun membangun 101 jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di seluruh kota dan kabupaten se-NTB. Lebih dari itu, ATM Bank NTB tersebut juga tergabung di dalam jaringan ATM Bersama yang mempunyai 49.000 terminal ATM yang tersebar di wilayah Indonesia. Jadi, dengan berbagai penguatan tersebut, diharapkan Bank NTB dapat bersaing dengan perbankan lainnya dalam pasar bebas ASEAN, sehingga Bank NTB mampu menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri. Di samping itu, guna menghadapi persaingan MEA dan Asean Banking Integration Framework (ABIF), manajemen telah mengambil langkah untuk memperkuat penghimpunan DPK (tabungan dan deposito retail) dan melakukan inovasi produk, serta aktivitas baru dan layanan jasa Bank yang berbasis information technology (IT). Untuk itu, Bank NTB akan selalu fokus untuk mengupdate pengembangan IT pada bisnis perbankannya. Dengan dukungan IT yang kuat serta update, tentunya menjadi pilihan nasabah dan mendukung pertumbuhan bisnis bank yang berkelanjutan. Hal lainnya, Bank NTB terus berupaya membangun citra perusahaan guna mendukung langkah maju pertumbuhan bisnis yang lebih tinggi. Penyegaran tampilan visual keberadaan Bank diarahkan untuk menampilkan citra sebuah bank yang modern. Sementara itu, wajah ramah-tamah seluruh personal terus disempurnakan sebagai salah satu ciri khas dan kekuatan Bank NTB di tengah persaingan dengan bank lainnya. Sehubungan dengan itu, Bank NTB menyadari bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menempati peran yang semakin penting dalam menunjang pertumbuhan lebih lanjut ke depan. Untuk itu, Bank NTB tetap fokus pada upaya-upaya yang terpadu dan terencana secara baik dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dari sisi jumlah maupun kompetensi yang dimiliki. Hal yang tak kalah lebih penting yang menjadi perhatian manajemen adalah Pengawasan Internal Bank. Untuk itu, peningkatan Sumber Daya Manusia bagi Pengawasan Internal Bank juga menjadi fokus utama manajemen. “Karena unit kerja pengawasan merupakan ujung tombak berjalannya bisnis bank sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku,” tutup H. Subakir.[Tim] KINERJA | BUMD Dirut Bank NTB H. Komaris Subakir. foto: Aprilia foto: Aprilia
  • 85.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 85 2015. “Realisasi penyaluran pembiayaan hanya 3,22%, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit bank konvensional yang mencapai 6,48%,” tambahnya. Di tengah kondisi yang memprihatinkan tersebut, Unit Usaha Syariah Bank NTB masih cukup terproteksi sehingga masih mengalami pertumbuhan yang positif. Diketahui, sejak beroperasi pada tahun 2010 lalu, aset UUS sebesar Rp118,16 miliar, naik menjadi Rp171,1 miliar pada tahun 2011, tumbuh lagi menjadi Rp210,7 miliar di 2012, dan menjadi Rp279,1 miliar tahun 2013. Sementara untuk tahun 2014 masih terus tumbuh menjadi Rp383 miliar dan akumulasi hingga Juni 2015 sudah mencapai Rp390,6 miliar. “Trendnya cukup positif, layanan syariah cukup menggembirakan menurut kami,” ungkap Direktur Bank NTB H. Komari Subakir seperti dikutip Koran Suara NTB, Kamis (3/9/2015). Dilihat dari sisi pembiayaan, H. Komari Subakir menerangkan UUS Bank P erekonomian Indonesia yang sedang lesu seperti sekarang ini turut memukul industri perbankan syariah. Menurut Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat, Yusri, kondisi industri perbankan syariah di NTB memprihatinkan. Salah satu indikator terpuruknya perbankan syariah di NTB dilihat dari pembiayaan macet (Non Performing Finance/NPF) yang mencapai 7,32% per semester I 2015. Angka tersebut lebih tinggi dibanding posisi pada akhir Desember 2014 sebesar 4,25%. “Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh negatif sebesar minus 12,67%, dari Rp1,26 triliun pada akhir Desember 2014 menjadi Rp1,15 triliun per Juni 2014,” beber Yusri di Mataram, Rabu (19/8/2015). Selain itu, pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami kontraksi sebesar minus 4,25% atau dari Rp2,4 triliun per akhir Desember 2014, lalu turun menjadi Rp2,3 triliun pada Juni NTB mengalami perkembangan positif. Sejak tahun 2010 pembiayaannya Rp79,2 miliar, naik menjadi Rp91,4 miliar tahun 2011, Rp115,7 miliar tahun 2012, Rp171,8 miliar tahun 2013, Rp243 miliar per Desember 2014 dan naik menjadi Rp276 miliar pada Juni 2015. Sementara itu, NPF UUS Bank NTB saat ini berada di kisaran 1,2%, masih berada pada ambang batas aman berdasarkan ketentuan OJK yaitu sebesar 5%. Pertumbuhan UUS Bank NTB tidak terlepas dari ekspansi bisnis yang dilakukan dengan membangun kantor cabang di 10 kabupaten/kota, dan kantor cabang pembantu UUS di Kecamatan Kediri, Lombok Barat dan Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat. “Kita hanya menyiapkan kebutuhan layanan bagi masyarakat. Silakan yang mau konvensional atau syariah, kita sudah siapkan,” pungkasnya.’[tim] UNIT USAHA SYARIAH BANK NTB PERCAYA DIRI DI TENGAH KRISIS
  • 86.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 86 ANOTASI PAKET SEPTEMBER SATU Yuyun Pirngadi Pemerhati Kebijakan Fiskal dan MoneterP aket kebijakan ekonomi September Satu telah diterbitkan. Semangat deregulasi tidak lain untuk merespon dinamika perubahan global yang menohok perekonomian Indonesia. Meski banyak kalangan menilai efektivitas kebijakan itu bersifat jangka panjang, tapi pemerintah harus bergerak cepat merespon dinamika perubahan tersebut. Deregulasi sebagai paket stimulus, merevisi 134 peraturan sebagai langkah positif. Setidaknya ada tiga paket besar yang menjadi prioritas di seri pertama ini: (1) mendorong keunggulan bersaing industri, (2) mempercepat proyek-proyek strategis nasional dan (3) mendorong investasi di sektor properti (Media Indonesia, 16/9) Keseriusan pemerintah perlu diacungkan jempol, ketika pelemahan ekonomi global tak kunjung reda. Paket kebijakan ekonomi digulirkan, paling tidak untuk memitigasi volatilitas eksternal yang semakin menjadi-jadi mendikte rupiah ke level Rp14.520/dolar (Bloomberg,16/9). Kendatipun pelemahan ekonomi global mematahkan ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari target 5,8% hanya tembus di angka 4,7% pada semester I/2015. Tak heran pada semester II/2015 pertumbuhan ekonomi melorot lagi hingga 4,5%. Bahkan, surplus ekspor di Q4/Juli pada September tergerus habis ketika China harus mendevaluasi mata uangnya “Juan” untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 7% yang ikut terpuruk. Perkembangan Global Rapuhnya integrasi finansial global serta transmisi pelemahan ekonomi China, memaksa bank sentral China (PBOC) mengurangi tekanan pada mata uangnya.PasarmodalChinayangfantastik harus menerima risiko terburuk ketika Juni harga saham mengalami penurunan tajam. Penyelamatan yang dilakukan adalah membeli saham unggulan hingga 200 miliar dolar AS serta melarang emiten lakukan IPO dan penjualan saham secara besarbesaran. Akibat penurunan nilai saham, China kehilangan nilai asset financial mencapai 4 triliun dolar AS atau empat kali lipat PDB Indonesia. Ditambah, inkonsistensi terhadap rebalancing yang ditujukan untuk mengurangi ekspor dan mendorong konsumsi domestik, ternyata tidak sejalan dengan semangat devaluasi Juan. Tak heran, ekspor Indonesia ke China turun drastis menjadi negatif 7,8% tahun 2012-2014. Rontoknya China berawal dari perang dagang dengan AS. Pelemahan ekonomi AS dibalas oleh isu suku bunga (Fed Rate dan Fed Fund Rate). Satu tahun sidang komite pasar terbuka Federal bank sentral Amerika Serikat (FOMC) 10 kali, dan punya kesempatan 2 kali lagi yakni, tanggal 17 agustus dan terakhir Desember. Penundaan kenaikan suku bunga acuan (Fed rate) ternyata memicu financial amplifier menjadi currency issue yang membuat pasar global menjadi limbung, ekstrem dan overshoot. Isu lainnya yang dramatis adalah soal Phenomenon double blows yakni, dampak dari suatu kebijakan terjadi dua kali. Bahkan, ketika Ben Bernanke waktu itu ketua Gubernur The Fed pernah bicara “jika perbaikan data pengangguran dan laju inflasi terus terjadi, kebijakan suku bunga rendah itu akan secara hati-hati ditinggalkan”. Pernyataan rasional, tapi kontroversial itu sering dijadikan isu sentral oleh spekulan. Satu hal yang kontroversial itu, jika suku bunga acuan The Fed naik, modal yang keluar dari AS selama kebijakan pelonggaran likuiditas ke banyak Negara akan kembali lagi ke AS. Dampaknya, pasar modal dan pasar valuta asing di banyak Negara akan mengalami koreksi dalam (Kompas, 17/9). Padahal, European Central Bank (ECB) melakukan stimulus moneter melalui kebijakan Expanded Asset Purchase Program (EAPP) yang bertujuan mendorong arus modal portofolio asing ke emerging market termasuk Indonesia. Program quantitative easing belum terlihat tanda- tanda membaik, meskipun pembelian asset (EAPP) sebesar 60 miliar euro setiap bulannya tengah berjalan dimulai sejak Maret 2015 hingga September 2016 (BI, 2014). Tak cuma itu, Italia dan Perancis ekonominya masih mengalami kontraksi. Jerman dan Spanyol melakukan indikasi ekspansi yang mendorong kawasan Eropa bisa memasuki zona deflasi. Keadaan itu akan semakin parah jika tahun ini otoritas moneter AS tidak juga menaikkan suku bunga (Fed Rate) atau melakukan (Fed Fund Rate) yakni, merealisasikan kebijakan perubahan dari konvensional ke inkonvensional dengan meningkatkan suku bunga fasilitas Fed mendekati nol. Tentu ini tidak adil bagi pelaku pasar terkena dua kali, sebelum kenaikan tapi naik dan terkena lagi setelah ditetapkan kenaikan suku bunga. Ketidakpastian itulah sama halnya menunggu daftar panjang negara-negara berkembang KOLOM
  • 87.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 87 tumbang akibat volatilitas semakin besar di emerging market. Tindakan ambil untung spekulan pasar valuta asing dan pasar modal terbiasa melakukan mark up. Harga minyak dunia misalnya, mark up berkisar 25-30% dari harga per barel. Disadari atau tidak tindakan itu seringkali memicu harga komoditas, valuta asing dan kecenderungan capital outflow negara- negaramajumencaritempatpersinggahan yang menguntungkan. Apalagi, dewasa ini fluktuasi harga minyak dunia berbanding lurus dengan rencana serangan AS ke Suriah. Arab Saudi yang tidak berkenan menurunkan produksinya akibat defisit anggaran negerinya yang mencapai 20% dari PDB. Ditambah perkembangan oil shale di AS yang melimpah ruah. Sentimen negatif pasar valuta asing dan isu sidang FOMC menggelinding secara sentrifugal ke negara negara berkembang termasuk Indonesia. Membaca Realitas Realitas pelemahan ekonomi dunia, harus dibaca secara arif bestari. Bagi Indonesia, keadaannya tak sekadar memukul rupiah, ia membongkar fundamental ekonomi yang sesungguhnya rentan. Indonesia sebagai penerima aliran modal asing dan meruahnya likuiditas, akan terkena dampak ekstrem aliran balik modal secara besar-besaran (taper tantrum) jikaThe Fed menaikkan suku bunga acuannya. Sektor mikro ekonomi mengalami gangguan karena memang industri nasional rentan dan peraturan sarat muatan pat-pat gulipat. Sebagai contoh, produk ekspor Indonesia yang kandungan impornya tinggi karena memang investornya sudah nge-link dengan negeri asalnya. Investor untung, birokrasi diuntungkan dari regulasi itu. Susahnya, Paket kebijakan ekonomi September satu (pakses) yang diharapkan obat mujarab, sebenarnya hanya membongkar kebiasaan lama yang buruk dan tidak punya arti signifikan dalam jangka pendek (short term). Paket pendorong daya saing industri, proyek- proyek strategis nasional dan investasi di bidang properti baru bisa dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang (long term). Jadi, merespon berkecamuknya eksternalitas dengan deregulasi yang pro- sektor riil bukan solusi tepat dan jangka pendek. Sebab, soal kurs mata uang harus didekati secara moneter sebagai inti akar dalam mengurai kekusutan makro ekonomi. Otoritas Moneter di dunia bingung dengan pelemahan ekonomi di atas. Ini bukan perdebatan yang tidak berkesudahan seperti yang dilakukan Walter W. Heller dan Milton Friedman (1969) tentang kontroversi target inflasi harus dibuat negatif dan secara numerik sama dengan suku bunga riil pada titik ekuilibrium sehingga suku bunga nominal menjadi nol. Akan tetapi, jika deregulasi menjadi pilihan pemerintah, deregulasi adalah instrumen pelonggaran atau “the rule of the game”, maka ia variabel exogenous yang diharapkan berkorelasi terhadap variabel endogenous (sektor riil). Pertanyaannya kemudian, apakah deregulasi ini perlu diuji?, Termasuk dimensi-dimensi faktor tatkala ingin mengurai pengaruh paket kebijakan ekonomi terhadap kinerja ekspor misalnya, yang meliputi, infrastruktur, transportasi, pelabuhan/bandara dan biaya logistik yang relatif murah. Kini, ekspor Indonesia ternyata biaya logistiknya termahal di dunia berkisar 26% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan Negaranegara maju, seperti AS, Jepang dan Eropa rata-rata hanya 10% dari PDB. Tak hanya itu, kemudahan berinvestasi, Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia dan Thailand. Di ASEAN saja berada di ranking 7 atau di atas satu tingkat dari Vietnam. Sedangkan, di dunia berada di urutan 114 dari 187 negara dunia (World Bank, 2015). Terlebih proyek infrastruktur yang menelan biaya sekitar Rp5.460-an triliun, bahkan proyek Kereta Api modern yang tertunda direncanakan investor China dan Jepang akan bersaing ketat merebut proyek senilai Rp 73,5 triliun. Tidak berlebihan optimisme BKPM membukukan target investasi semester II/2015 sebesar Rp 519,5 triliun dengan multiplier effect tenaga kerja yang diserap 240.000. Sayangnya, investor juga pintar, mereka banyak menyiasati kelonggaran aturan yang belakangan diketahui merugikan tenaga kerja Indonesia. Investor China misalnya, mengerjakan proyek infrastruktur di sini sekaligus membawa 41.000 tenaga kerja unskill yang dititipkan pemerintah negeri asalnya. Tiadanya sertifikasi global bagi tenaga kerja berbasis qualified dan certified, maka remitansi yang nilainya lumayan besar harus terbang keluar. Gigihnya pemerintah mengawal investor, ternyata gigit jari ketika mereka masih “wait and see”. Padahal, deregulasi 134 aturan yang direvisi sudah memenuhi standard neoliberal. Di pasar sekunder properti sudah siap untuk investor. Di sektor ini pertumbuhan properti cenderung naik hingga 40% menandakan peran suku bunga pinjaman, lahan serta investasi di sektor ini masih prospektif. Dengan demikian, jika The Fed masih menunda-nunda kenaikan suku bunga acuannya, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menerima resiko terburuk yakni, defisit kembar tiga: (1) defisit anggaran yang telah menembus angka 2,3% sekaligus debt to GDP ratio yg hampir mendekati lampu merah (2) defisit perdagangan akan terus merosot akibat harga komoditas dunia menurun dan (3) defisit investasi tabungan domestik; masyarakat lebih memilih kepada konsumsi dan pelaku ekonomi uangnya parkir.[tim]
  • 88.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 88 KOLOM P enulis ingin menyampaikan suatu pandangan yang dilatarbelakangi adanya reformasi hukum yang telah dilakukan oleh Pemerintah, khususnya reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut sebagaimana dapat kita ketemukan di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Permenakertrans) No. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Kami ingin mengajak pembaca untuk fokus lebih dahulu pada penguatan peran secara yuridis asosiasi sektor usaha tertentu berupa pendelegasian penetapan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk menetapkan kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Untuk lebih jelasnya kami kutipkan ketentuan di dalam Pasal 4 Permenakertrans RI No.19 Tahun 2012, yakni : (1). Asosiasi sektor usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c harus membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha masing-masing. (2). Alur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harusmenggambarkanprosespelaksanaanpekerjaandariawalsampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2. (3). Alur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipergunakan sebagai dasar bagi perusahaan pemberi pekerjaan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan. Penetapan kegiatan utama dan kegiatan penunjang tersebut di atas perlu ditegaskan lebih lanjut oleh Pemerintah (cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI) apakah sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 17 Permenakertrans RI tersebut yang menggunakan terminologi “kegiatan jasa penunjang.” Sebuah pertanyaan muncul, apakah kegiatan jasa penunjang di dalam Pasal 17 tersebut dapat berasal dari kegiatan utama ataukah dipastikan hanya berasal dari kegiatan penunjang saja? Penulis berasumsi bahwa di dalam lingkup pekerjaan kegiatan utama tidak ada ruang untuk menyerahkan sebagian pekerjaan secara pemborongan dan/atau melalui penyediaan jasa penyedia pekerja/ buruh, sehingga pekerja/buruh di lingkungan pekerjaan kegiatan utama harus mengerjakan seluruh proses pekerjaan yang ada di lingkungan pekerjaan kegiatan utama tersebut mulai dari A hingga Z. Secaraumum,sebuahpenetapanbiasanyadilakukanolehinstitusi atau lembaga yang masih berada dalam lingkungan Pemerintah, namun melalui Permenakertrans tersebut nampaknya Pemerintah, atas hal tersebut di atas vide Pasal 4 ayat 3, mendelegasikan kepada pihak lain non pemerintah. Bahkan ditegaskan bahwa penetapan yang dilakukan oleh pihak lain non pemerintah tersebut dijadikan dasar bagi perusahaan yang ingin melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan. Kembali muncul pertanyaan di benak penulis menyangkut sanksi hukum yang akan diberikan kepada perusahaan manakala penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui pemborongan tidak mendasarkan pada penetapan yang dikeluarkan oleh asosiasi sektor usaha yang terkait, atau misalnya juga pada situasi dan kondisi tertentu ternyata di sektor usaha tertentu belum terbentuk atau belum memiliki asosiasi di sektor usaha tersebut maka siapakah yang membuat dan menetapkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sesuai sektor usaha tersebut yang menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan kegiatan penunjang? Atas kemungkinan terjadinya situasi dan kondisi tersebut di atas, penulis menyarankan kepada pihak regulator agar mempertegas dan memperkuat posisi yuridis atas penetapan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada law enforcement dan perlu tidaknya pengesahan atas penetapan tersebut dari instansi pemerintah yang terkait (meski hal ini janggal secara teori hukum). Bagaimana dengan pengelolaan suatu kawasan industri? Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009 diberikan dua terminologi pihak-pihak yang terkait dengan Kawasan Industri, yakni Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri, sedangkan Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri di wilayah Indonesia (vide Pasal 1). Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam PP tersebut, perusahaan yang berminat untuk membangun dan mengelola suatu kawasan menjadi kawasan industri (Perusahaan Kawasan Industri) berkewajiban untuk mengajukan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Anas Firdian Corporate Legal PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PengelolaKawasanLindustri SebagaiRegulator,Mungkinkah?
  • 89.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 89 Setelah memperoleh perizinan tersebut di atas, Perusahaan Kawasan Industri berkewajiban untuk mengajukan Izin Lokasi Kawasan Industri kepada: Bupati/Walikota untuk kawasan industri yang lokasinya berada di wilayah satu kabupaten/kota, Gubernur untuk kawasan industri yang lokasinya lintas kabupaten/kota, atau Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kawasan industri yang lokasinya lintas provinsi (vide Pasal 14). Selanjutnya, kawasan industri diwajibkan untuk memiliki Tata Tertib Kawasan Industri yang memuat : a). Hak dan kewajiban masing-masing pihak (yang dimaksud dalam hal ini adalah Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam kawasan industri tersebut); b). Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan; c). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan d). Ketentuan lain yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan Industri (vide Pasal 21). Ketentuan terkait Tata Tertib Kawasan Industri dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat 1 juncto Pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian(Permenperind)RINo.05/M-IND/PER/2/2014,bahwa Tata Tertib Kawasan Industri tersebut di atas sudah harus dibuat oleh Perusahaan Kawasan Industri paling lambat 2 (dua) tahun sejak memperoleh Persetujuan Prinsip (vide Pasal 11 ayat 1), pun mengenai pokok-pokok materi yang sekurang-kurangnya dimuat di dalam Tata Tertib Kawasan Industri dijabarkan di dalam Pasal 13 Permenperind tersebut. Secara yuridis, Tata Tertib 3 Kawasan Industri ditempatkan selayaknya sebuah aturan main bersama antara Perusahaan Kawasan Industri dan Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri (vide Pasal 22 huruf c Permenperind). Permasalahannya, baik di dalam PP maupun Permenperind tersebut di atas tidak mencantumkan pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap Tata Tertib Kawasan Industri tersebut. Di dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b PP di atas dinyatakan bahwa Menteri (dalam hal ini Menteri Perindustrian) berwenang melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap Kawasan Industri, Kawasan Industri tertentu, dan Perusahaan Industri, sedangkan di dalam Pasal 13 ayat 4 Permenperind di atas dinyatakan bahwa Tata Tertib Kawasan Industri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian mengenai Pengelolaan Kawasan Industri dan penggunaan lahan antara Perusahaan Pengelola Kawasan Industri / Perusahaan Kawasan Industri dengan Perusahaan Industri. Dengan demikian, nampaknya Pemerintah menempatkan Tata Tertib Kawasan Industri berada dibawah payung ranah hukum privat atau keperdataan. Pertanyaan datang menggelitik di benak penulis, mungkinkah daya berlakunya Tata Tertib Kawasan Industri di-“geser” kearah payung ranah hukum publik? Apabila mendasarkan pada pemikiran secara analogi hukum dengan apa yang dilakukan pemerintah selaku regulator ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana diuraikan diawal penulisan di atas, penulis berpendapat bahwa melalui semangat reformasi hukum tidak menutup kemungkinan ditempuh langkah secara mandatori kepada Perusahaan Kawasan Industri dan/atau melalui asosiasi perusahaan kawasan industri, untuk dan atas nama Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang melanggar ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri. Keberadaan kawasan industri yang sarat dengan kegiatan usaha industri tidak dapat dilepaskan dari isu sosial menyangkut ketersediaan lapangan pekerjaan, isu pencemaran lingkungan, maupun Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Trigger inilah yang barangkali dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi pemerintah selaku regulator untuk memberikan penguatan secara yuridis agar daya berlakunya Tata Tertib Kawasan Industri berada dalam ranah hukum publik, sehingga diharapkan Tata Tertib Kawasan Industri yang telah dibuat dan disusun oleh Perusahaan Kawasan Industri tidak hanya sekedar sebagai pelengkap persyaratan ketika Perusahaan Kawasan Industri tersebut akan mengajukan proses memperoleh perijinan pengusahaan suatu bidang lahan untuk kawasan industri.[tim] SEKILAS PT. JIEP (Persero) P erkembangan subsektor industri manufaktur di Indonesia, khususnya di Jakarta, diikuti dengan pertumbuhan zona- zona industri yang secara sporadik merebak di berbagai sudut wilayah kota. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menata kegiatan-kegiatan industri dengan upaya menyatukan pada suatu kawasan khusus, sehingga dapat dibinakembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pulogadung merupakan pilihan utama, karena lokasinya yang strategis serta mempunyai akses yang memadai bagi transportasi dan distribusi ke seluruh wilayah Jakarta. Pada saat itu Pulogadung masih berupa tanah yang tidak produktif yang sebagian besar terdiri dari rawa-rawa. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi KDKI Jakarta No. Ib.3/2/35/1969 ditetapkanlah lahan seluas 500 HA sebagai lokasi kawasan industri dengan nama Kawasan Industri Pulogadung. Sebagai kawasan industri pertama di Indonesia, Kawasan Industri pulogadung pada awalnya dikelola melalui wadah proyek, dengan nama Proyek Industrial Estate Pulogadung milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan perkembangan arus penanaman modal di Indonesia yang meningkat, khususnya di DKI Jakarta, maka lingkup kerja Proyek Industrial Estate Pulogadung semakin kompleks. Dan untuk menunjang perkembangan kebutuhan masyarakat industri, Pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian diri, baik dari segi kelembagaan maupun permodalannya. Pada tanggal 26 Juni 1973 dibentuklah PT. Persero Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT. JIEP) yang menggantikan Proyek Industrial Estate Pulogadung dengan Akta Notaris Abdul Latief No. 127 tahun 1973. Adapun penyertaan modal Negara RI pada PT. JIEP, ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1973 dan Surat Gubernur Propinsi KDKI Jakarta No. D.V-a.3/2/36/73. Sampai saat ini komposisi pemegang saham PT. JIEP adalah 50% Negara RI dan 50% Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan Anggaran Dasar, terakhir telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung atau disingkat PT. JIEP (Persero) No. 25 tanggal 16 Oktober 2009, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusannya AHU-AH.01.10-21151 tanggal 24 November 2009, yang keduanya dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H sebagai pengganti B.R.AY Mahyastoeti Notonogero, S.H, Notaris di Jakarta.
  • 90.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 90 RESENSI D alam kerangka konstitusi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diletakkan sebagai insrumen ideologis. Di mana ia dijadikan alat agar Indonesia berdaulat secara ekonomi, politik, dan keadilan sosial. Sehingga APBN seyogyanya mampu mewujudkan cita-cita konstitusi, melindungi dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam persepektif tersebut, buku ini akhirnya hadir untuk mengkaji cita-cita narasi UUD 1945 dalam balutan APBN. Dalam bab pertama, penulis mengingatkan kembali kedudukan UUD 1945 dan Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dikatakan, kontitusi yang menempati posisi fundamental. Sebab keduanya mengandung komposisi keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasanm kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, penulis selalu menegaskan, konstitusi merupakan sukma dari nilai-nilai yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Beranjak pada Bab ke-dua, penulis mencoba mengulik amanat kesejahteraan sosial yang terkadung dalam UUD 1945. Tentu hal tersebut dikaitkan dengan sila ke empat dan ke lima Pancasila. ‘kerakyatan yang dipimpih oleh hikmaht kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan,’. Dan ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ‘. Atas amanat tersebut, pada Bab ke Tiga, penulis kemudian menggiring pembaca pada aktualisasi dari konstitusi yang telah disepakati sejak dulu kala. Dimana sejak 18 Agustus 1945 UUD 1945 ditetapkan, founding leaders serius menyempurnakan amanat. Salah satunya, melahirkan Bab VIII Pasal 23 UUD 1945, yang memuat ketentuan keuangan negara secara komprehensif, mulai dari perihal APBN, perpajakan, mata uang, Bank Indonesia hingga Badan Pemeriksa Keuangan. Semua dipertegas kembali di amanat UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, yang menyatakan, ‘APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Sehingga peunulis kembali menekankan, APBN sebagai alat pembangunan rakyat, dengan menciptakan fasilitas untuk rakyat. Sebagai penjelas, penulis juga memaparkan rinci sumber-sumber APBN tersebut. Bahkan menariknya, penulis KEDAULATAN ANGGARAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT merincikan sumber APBN sejak era pasca proklamasi hingga saat ini. Semua terangkum pada Bab ke Empat buku ini. Anggaran Dan Kesenjangan Sebagai klimaks, tak lupa penulis memberikan evaluasi kritis atas pelaksanaan APBN dalam pemenuhan kesejahteraan sosial yang di dengungkan sejak awal. Dikatakan bahwa, bukan hal yang awam, anggaran negara itu merupakan keputusan politik. Hingga secara terang-terangan, dituliskan adanya sistem anggaran dan kesenjangan. Hal itu dikarenakan sistem pemerintahan yang desentralisasi yang dominan. Smith, telah mengingatkan dalam bukunya tahun 1967, desentralisasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintah selalu membawa konsekuensi self local goverment, sehingga pertumbuhan dan kesejahteraan tidak merata. Terbukti, FITRA dalam penelitiannya menyatakan, di tengah kebijakan otonomi yang seluas – luasnya justru masih banyak memperluas kemiskinan. Dari 103 daerah otonom, hanya 16 saja yang memiliki potensi kekayaan yang memadai, sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Di sisi lain, masih ada 87 daerah otonom yang kemudian masuk dalam daerah miskin. Sebagai penyebab, FITRA menyebut, lantaran pembengkakan jumlah PNS di daerah tersebut. Tiga Rumus Jitu Oleh sebab itu, pada halaman terakhir, Ahmad Erani Yustika dalam pengantarnya mengingatkan, kedaulatan anggaran bukanlah frasa yang mudah di definisikan secara pasti, namun merupakan bagian penting yang harus dihadirkan dalam penyusunan anggaran. Secara garis besar, ia menyatakan, ada tiga rumus kedaulatan anggaran. Pertama, pemerintah dan DPR harus menyusun anggaran demi negara, bukan soal proyek atau kepentingan tertentu. Kedua, sumber penerimaan sebisa mungkin berasal dari domestik. Ketiga, alokasi harus kepada penguatan dan pemberdayaan publik. Bukan menyentuh golongan atas. Menariknya, meskipun terbilang bahasan yang berat, buku setebal 306 halaman ini dikemas dengan gaya bahasa yang lugas. Sehingga sangat mudah dipahami dan dicerna. Selamat membaca.[tim] Judul Buku : APBN Konstitusi Penulis : Yeni Sucipto dkk. Penerbit : Galang Pustaka Cetakan : I/2015 Tebal : 306 Halaman Harga : Rp69.000,00
  • 91.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 91 F raud yang terjadi di sektor swasta dan lembaga pemerintahan telah menimbulkan banyak kerugian. Putra Nabi Adam a.s., Qabil, adalah individu pertama yang melakukan fraud ketika dia dengan sengaja hendak berlaku curang kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan yang buruk kepada Tuhan. Peradaban Yunani kuno mengenal fraud melalui tulisan Aristoteles yang melaporkan praktek fraud. Dalam mitologi Yunani itu sendiri, fraud merupakan salah satu isi dari “Pandora Box”. Fraud yang terjadi di sektor publik berupa korupsi merupakan tindakan kriminal yang bersifat luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kasus korupsi yang terjadi dalam berbagai bentuk di sektor pemerintah telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Situasi ini telah menunjukkan bahwa korupsi memang harus dianggap sebagai kejahatan yang sangat berbahaya. Dengan demikian, diperlukan sistem-sistem tertentu agar dapat memberantas korupsi. Sistem- sistem inilah yang menjadi pembahasan dalam buku ini. Sebelumnya, perlu diketahui alasan-alasan dan faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan fraud atau korupsi. Dalam Bab 2 buku ini, terdapat banyak teori yang mendorong seseorang untuk melakukan fraud atau korupsi. Selain itu, perlu diketahui seperti apa psikologi seseorang yang menyebabkan dirinya melakukan fraud. Dalam buku ini, terdapat beberapa teori dalam bidang psikologi dan kriminalitas, berbagai macam tipologi individu serta alur pikir pelaku fraud. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai mengapa seseorang melakukan fraud, dari aspek psikologi. Bab 2 dari buku ini juga membahas mengenai behavioral symptoms of fraud, yaitu perilaku-perilaku para pelaku fraud yang dapat diobservasi. Perilaku tersebut dapat berupa tanda- tanda verbal, tanda-tanda paralinguistik maupun tanda-tanda non verbal. Harus diketahui bahwa salah satu sifat dasar manusia adalah menghindari kecemasan. Untuk menghilangkan kecemasan yang ada, maka pelaku fraud akan melakukan berbagai macam tanda-tanda perilaku tertentu. Dengan memahami tanda-tanda ini dengan baik, maka investigator dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih efektif dan efisien. Good governance. Istilah ini sering didengar dan digaung- gaungkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan good governance maka diperlukan implementasi konsep reinventing government, atau yang di Indonesia dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Reformasi pada dasarnya adalah sebuah gerakan untuk mengubah cara kerja dan perilaku di dalam sebuah organisasi karena cara kerja tersebut tidak lagi efektif dan penuh dengan penyimpangan. Tujuan utama reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bebas dari praktek korupsi serta menghasilkan aparatur negara yang profesional, produktif dan memiliki kinerja yang baik. Melalui reformasi birokrasi maka akan tercipta aparatur negara yang memiliki profesionalisme tinggi dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Apabila unsur-unsur reformasi birokrasi dapat diterapkan dengan baik di seluruh lembaga dan instansi pemerintah maka tingkat korupsi di sektor publik akan dapat ditekan dan dihilangkan. Integritas. Inilah kunci utama untuk memberantas korupsi. Tanpa adanya integritas dalam diri seseorang, hampir mustahil korupsi dapat diberantas. Sistem sesempurna apapun akan menjadi sistem yang korup apabila dijalankan oleh orang-orang yang korup dan tidak berintegritas. Oleh karena itu, aspek integritas dalam sektor publik harus menjadi perhatian utama. Buku ini membahas mengenai dua sistem utama berkaitan dengan bagaimana menegakkan integritas di lembaga pemerintah. Sistem yang pertama adalah Sistem Integritas Nasional yaitu sebuah sistem yang melibatkan seluruh lembaga- lembaga negara dalam sebuah jejaring yang dinamis dan saling menguatkan agar dapat tercipta kerja sama antara lembaga- lembaga negara tersebut dalam upaya pemberantasan korupsi. Sistem yang kedua adalah Zona Integritas yang merupakan perwujudan komitmen sebuah lembaga dan instansi pemerintah untuk mencegah korupsi. Sebagai lampiran buku ini, dicantumkan Kertas Kerja Evaluasi Zona Integritas, dokumen- dokumen yang diperlukan dalam mewujudkan Zona Integritas dan cara menghitung dan menjawab masing-masing sub indikator Zona Integritas.[tim] FRAUD DI SEKTOR PUBLIK DAN INTEGRITAS NASIONAL Penulis: Ardeno Kurniawan, S.E., M.Acc, Ak. Auditor Inspektorat Kabupaten Sleman
  • 92.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 92 PROFIL Tri Mumpuni Iskandar SRIKANDI PENGGERAK DESA foto: Istimewa
  • 93.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 93 membangun desa yang dibayar tak seberapa,” seru perempuan lulusan sosial ekonomi di Fakultas Pertanian IPB ini. Ya, bagi Mumpuni pemuda dan desa memang tak dapat dipisahkan. Keduanya bagai mata uang. “Saya hanya ingin pemuda Indonesia mempunyai empati memikirkan masa depan bangsa ini. Dan, masa depan bangsa dimulai dari desa,” tegas Direktur Eksekutif IBEKA ini dengan sorot mata yang tajam. “Desa adalah kunci kehidupan orang kota. Di sana sumber daya alam dititipkan oleh Allah SWT. Pemuda dengan segala semangat dan intelektual yang Allah berikan, sebagai tombak, kapten, penggerak, pembina, capital social di perdesaan,” ujar putri Semarang kelahiran 10 Juli 1964 ini. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Setelah mengumpulkan semangat juang pemuda, ia bersama sang suami, Iskandar Budisaroso Kuntoadji, membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagai sumber energi listrik bagi desa yang masih gelap gulita. “Mengapa kita pilih listrik sebagai alat. Karena masih ada di pelosok negeri kita yang gelap, data kami 30 ribu desa. Padahal listrik adalah ujung tobak perekonomian,” jelas Puni. Teknisnya, Puni mencari potensi energi air di desa. Kemudian, aliran itu akan yang dilokasikan untuk menggerakkan turbin. “Air itu akan dialirkan ke power house yang diameternya kira-kira 580 mm, melalui penstock (dua pipa besar). Turbin tadi menggerakan generator, sehingga energi listrik mekanik bisa dibangkitkan,” jelasnya menguraikan cara kerja PLTMH tersebut. Peraih Climate Hero 2005 dari World Wildlife Fund for Nature ini dengan detail menjelaskan dua putaran turbin itu bisa menghasilkan listrik maksimal 120 kilowatt. Ini yang akan dijual ke PLN. Langkah selanjutnya, ia mengumpulkan data untuk melihat kemungkinan secara teknis serta menghitung rencana anggaran biaya kemudian mencari sumber dana untuk pembangunan pembangkit. “Contoh, yang saya ingat, Desa Curugagung, Subang, Jawa Barat, membangun proyek PMLTH 13 kilowatt dan menerangi sebanyak 121 rumah. Modalnya, Rp44 juta hasil urunan para petani dengan cara meminjam ke bank. Di Lombok, tahun 1999 timnya pernah bangun itu di Aekmal. “Dana awalnya kalau nggak salah dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP), semacam hibah sebesar 75 ribu dolar,” tungkasnya. Setelah dana tersedia, Yayasan Ibeka lalu mengirim Tim Sosial untuk membangun komunitas. Tim Sosial ini akan berinteraksi selama beberapa minggu dengan masyarakat agar terbina hubungan yang baik. Langkah awalnya adalah menghubungi tokoh agama maupun tokoh adat setempat. Kemudian masyarakat diminta membuat organisasi yang akan mengurus turbin, Bersama Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), Tri Mumpuni Iskandar bak Srikandi yang menyelusuri rongga-rongga pelosok desa. Menemukan, menggerakan dan membangun modal sosial menju ekonomi kerakyatan yang berdikari. S iang menjelang sore, kami tiba di kantor IBEKA di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada (6/8). Ini kedua kalinya kami berkesempatan berbincang-bincang dengannya, setelah sebelumnya berjumpa di acara CSR sebuah bank ternama di Indonesia. Tak seperti biasanya, Bu Puni, baru muncul sekitar setengah jam kemudian. Dengan gayanya yang lugas, ia menyapa kami dan mengatakan, bahwa dirinya esok akan menjadi pemateri bahasan sosial bisnis pada Forum On CSR di Bangkok, sehingga sibuk menyiapkan materi. Namun di tengah kelelahan yang masih tampak di kantung matanya, staf ahli ESDM ini tetap bersemangat berbincang. “Selamat datang di kantornya pemuda-pemuda gila. Pemuda yang mencari value, bukan hanya sekadar materi. Bagaimana tidak, di luar dia bisa dibayar puluhan juta, tapi lebih memilih foto: Istimewa
  • 94.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 94 PROFIL dengan menentukan siapa ketua, bendahara, sekretaris, hingga siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan bongkar pasang mesin turbin. Tim yang terbentuk tersebut juga diberikan pengetahuan pengoperasian mesin turbin dan penghitungan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan dan biaya memelihara PLTMH. Tak berhenti di situ, dirinya pun tetap intens mengontrol masyarakat dalam mengelolanya. “Listrik bukan tujan akhir, tapi bagaimana kita menggerakan perekonomian melalui listrik. Caranya kita jual listrik ke PLN itu. Uangnya untuk kas koperasi desa. Bisa untuk bangun jalan, kesehatan, dan pendidikan,” ungkap Puni. Benar saja, tak kurang dari tiga bulan desa binaan Puni dapat menggerakan roda ekonomi. “Listrik dijual ke PLN dengan harga Rp432,00 per Kwh. Jika di total sekitar Rp25 juta per bulan dikantongi oleh desa. Uangnya dikelola di koperasi desa yang awalnya kita bina dulu, setelah itu baru dilepas. Ini loh yang kita sebut bisnis berbasis kerakyatan,” seru Puni dengan wajah yang sumeringah.Saat ini, setidaknya sudah ada 83 desa yang ia bina. Cikal Bakal Puni bersyukur dengan apa yang ia dapat berikan pada masyarakat. Baginya semua semangat dan ilmunya lahir dari lingkungan hidupnya. Di tengah asyiknya bercerita, ia mengajak Kami pada nostalgianya. Ia menceritakan, cikal-bakal idenya membangun desa, bermula saat ia memutuskan menikah dengan pemuda lulusan sarjana Geologi ITB sekaligus pendiri IBEKA pada tahun 1979, Iskandar. “Pemuda ini tak kehabisan akal berkontribusi untuk rakyat. Ketika mahasiswa tidak boleh berpolitik di kampus, dia (suami) membangun jalan, membina desa,” ungkapnya kagum pada sang suami. “Hebat pemuda ini, sudah gitu ia hafiz Al-Quran,” tambah Puni tersipu malu. Sejak saat itu, sang suami yang bekerja sebagai peneliti, ia sering mengajaknya ke pelosok-pelosok terpencil di Tanah Air. “Dalam semua perjalanan hatiku hancur, begininya negara kaya? Untuk memperoleh listrik saja mereka sulit, bagaimana mau mensejahterakan dirinya,” tanyanya dalam hati. Kegelisahan tersebut membawanya pada semangat menuntut ilmu di beberapa universitas di luar negeri. Yaitu, Universitas da Costa Rica tahun 1992, serta Chiang Mai University, Thailand tahun 1993. “Dua tahun keliling ke Afrika, negara-negara Asia, belajar energi, lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Dua tahun membuat saya gelisah. Indonesia negara kaya kenapa tidak mengembangkan energi di desa- desa?”katanya geram. Tahun berikutnya, ia juga ikut sang suami belajar energi terbarukan di Swiss. Saat itu, ia dan Iskandar mempelajari energi terbarukan untuk perdesaan bernama PLMTH. “Listrik dapat diperoleh dari air. Desa memiliki air sungai yang berlimpah. Ini sangat-sangat memungkinkah diterapkan di desa?” fikirnya.Tentu energi ini dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa. Terdidik Prihatin Sebenarnya kecintaan Puni pada desa dimulai sejak ia duduk di bangku kuliah. Saat itu, ia membantu para peternak ikan untuk mengembangkan ikan tilapia merah. “Di sana kita bantu bibit, cara panen hingga cara pengelolaan keuangan masyarakat desa. Kemudian kalau sudah sejahtera baru kita tinggal,” ungkapnya. Namun, ketika dikulik lebih jauh, Puni memang terlahir dari rahim seorang pemberdaya desa. Sang bunda, Gemiarsih, menggerakan modal sosial menggunakan Posyandu. Puni ingat betul, rumahnya selalu ramai dengan ibu-ibu dan anak-anak karena sang bunda membuka Posyandu di pelataran rumahnya. “Posyandu itu penggerak modal sosial yang luar biasa. Di sana terjadi transaksi tanpa balas budi. Suka rela, semua gratis. Dan aku melihat ibu dengan senang hati mengurusinya,” kenang Puni seraya tersenyum. Tak hanya itu, ibu Gemiarsih juga selalu mengajak masyarakat yang lebih mampu, untuk mengumpulkan beras dan bahan-bahan pokok lain. Semuanya Kalau tidak hati-hati, dana desa akan merusak mentalitas Kepala Desa dan aparatnya.
  • 95.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 95 dikumpulkan di rumah, lalu ia dan ibunya keliling desa membagikan beras itu. Kala itu, Puni dan keluarga memang dianugerahi kehidupan yang terbilang berkecukupan. Sang ayah, Wiyatno seorang karyawan di BUMN. Kendati demikian, hal itu tak membuat keluarganya hidup penuh hedonitas. Ia diajarkan benar konsep kesederhanaan dan prihatin kepada orang yang kurang beruntung. “Aku banyak belajar dari ibu. Dia didik aku dengan keras, melihat determinasi kehidupan yang ekstrim. Memang harus keras, agar ndak dikalahkan dengan kehidupan yang keras juga nantinya,” ungkap perempuan yang bercita-cita jadi dokter saat kecil ini. Puni kecil pun akhirnya terbiasa untuk melayani masyarakat. Hingga pada suatu ketika ia terketuk hatinya, melihat seorang anak yang ingin sekali punya boneka. “Anak itu ngumpulin jare-jare (kain jarit) punya ibunya, digulung-gulung, dibuat badan boneka, telinga, muka. Aku terpukul. Di rumahku, banyak sekali boneka, bahkan banyak yang sudah bosan aku mainkan,” tutur Puni. Tanpa persetujuan sang ibu, Puni kecil inisiatif mengumpulkan boneka di rumah untuk diberikan. Dipuji Obama Puni memang layak dapat bintang. Ia layak mendapat apresiasi dan pujian. Tak hanya di Tanah Air, Presiden Amerika Serikat Barack Obama “angkat topi” atas prestasi Puni. “Dan dengan wirausahawan berjiwa sosial seperti Bu Puni, yang telah membantu masyarakat perdesaan di Indonesia untuk membangkitkan listrik, serta pemasukan dari tenaga air,” puji Obama dalam pidato pembukaan untuk Presidential Summit on Entrepreneurship di Washington, DC. Dengan rendah hati, Puni menanggapi dengan santai. “Itu jadi semangat saja untuk terus berbuat baik.” Padahal saat itu, katanya, Amerika pernah ia kritik habis-habisan. Seusai Obama berpidato, ia menyalami Puni seakan sudah akrab saja. “Kukatakan di sana, Amerika, jangan membawa modal uang saja ke negara yang dibantu. Tapi penguatan pembangunan sosial kerakyatan juga perlu dibantu,” tambah ibu dari Asri dan Ayu Lestari ini. Ia melanjutkan, kalau pembangunan- pembangunan melalui APBN selalu memiliki paradigma proyek, selesailah bangsa Indonesia. Untuk itu, ia menyarankan untuk memberi kesempatan masyarakat desa untuk mengelola energinya sendiri, modalnya sendiri. Terkait dana desa yang diberikan pemerintah mulai tahun 2015, Puni melihat kebijakan tersebut ibarat dua mata pedang. “Ini akan menciptakan terobosan untuk membangun desa. Tapi akan menjadi pemborosan baru bila proses empowerment masyarakatnya belum selesai. Diperlukan pendampingan yang benar untuk memanfaatkan sumber daya alam desa,” pungkas Puni. Sebab, kalau tidak hati-hati, dana desa akan merusak mentalitas Kepala Desa dan aparatnya.[Aprilia Hariani]
  • 96.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 96 S iapa yang tak terpikat oleh pesona Lombok Barat? Pantai dengan pasir putih yang menawan, ombak biru kehijauan nan tenang, serta taman-taman tertata begitu asri. Pantai Senggingi ini terletak di sebelah barat pesisir Pulau Lombok. Seketika mengunjungi pantai ini, seperti berada di Pantai Kuta, Bali, wisatawan dimanjakan oleh lembutnya angin semilir yang menenangkan. Gelombang ombak Senggigi yang susul-menyusul berirama berkolaborasi dengan dinding bukit karang. Selain permukaan pantai yang memukau, Senggigi juga menawarkan panorama bawah laut yang tiada dua. Berbagai jenis ikan di bawah laut dapat kita temui, mulai dari Moorish Idol, Butterfly Fish, Angel Fish, Anthias, serta Lion Fish. “Beragam ikan memanjakan mata, nuansa pantai yang bening dan suasana yang tenang seakan memberi kesanbahwa Pantai Senggigi tak kalah dengan pantai yang lain,” ungkap Triana, turis domestik yang kami temui di tepi Sengigi, awal Oktober 2015 lalu. Tak heran, Senggigi begitu dikenal hingga Ke Mancanegara. “You can’t cross thesea merely by standing and staring at the water,” komentar Albert salah satu turis asal Jerman. Sambil menikmati seksi pantai Senggigi, tak lengkap jika belum mencicipi jamuan ayam Taliwang plus kangkung plecing khas Lombok. Selain menu ayam plecingan, Anda juga bisa mencicipi sate sum-sum dan sayur Lebui dengan minuman khasnya es kelapa madu. Ketika petang merembang, pemandangan Senggingi bertambah eksotis. Senja yang menjingga menjadi momen yang ditunggu- tunggu wisatawan untuk mengabadikannya: siluet. Sangat kecewa bila melewatkan momen ketika senja mentari memantul-mantul di permukaan pantai. Keindahan ciptaan Tuhan yang sangat sayang untuk dilewatkan. terpikat Lombok Barat WISATA
  • 97.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 97 foto-foto: Aprilia
  • 98.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 98 WISATA Kemegahan alam bahari nan memesona lainnya juga terdapat di Gili Nanggu. Letaknya di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Nuansa yang hening dan senja romantis, agaknya cocok untuk wisatawan yang sedang merencanakan bulan madu. Romantisme hadir tatkala dua bola pasang mata menyaksikan pantai yang membiru dengan pasir putih bagai tepung. Meski hanya seluas delapan hektar, pulau ini sudah difasilitasi sarana penginapan atau hotel. Namun, perlu Anda perhatikan, di tempat penginapan pada umumnya tidak menyediakan TV. Ini sengaja dilakukan pengelola lantaran ingin meminimalisir penggunaan alat elektronik. Sehingga suasana liburan atau bulan madu hening dan tenang. Untuk mencapai Gili Nanggu cukup mudah, dari Mataram, wisatawan bisa menuju Pelabuhan Lembar yang berjarak sekitar 27 Km. Selanjutnya menggunakan perahu atau speedboat kurang lebih selama 35 hingga 45 menit perjalanan. Bulan Madu di Gili Nanggu
  • 99.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 99 Taman Narmada namanya. Menurut kepercayaan Hindu, Narmada memiliki mata air awet muda. Mata airnya terus mengalir sepanjang masa. Mata air awet muda tersebut terletak di Bale Petirtan Taman Narmada. Mata air yang merupakan pertemuan tiga sumber mata air yaitu Suranadi, Lingsar dan Narmada sendiri. Ketika ingin memasuki Bale Petirtan, wisatawan diharuskan menggunakan selendang berwarna kuning. Bagi perempuan yang sedang berhalangan, tak diperbolehkan memasuki bale ini. “Setiap ada wisatawan berkunjung, hampir selalu mencari air suci untuk oleh-oleh bagi kerabatnya,” ungkap Mangku Komang Puji pengelola taman. Yaa... Singgah di Narmada memang serasa menapak kembali ke masa lalu. Jejak-jejak sejarah bertebaran di setiap sudut. Bahkan ketika menyelami taman ini, seakan kita terbawa ke aura silam yang tak pernah luruh tergilas waktu. Taman Narmada dibangun oleh Raja Anak Agung Ngurah Karangasem pada tahun 1727 M. Dahulu kala, setiap tiba musim kemarau, sang raja memboyong keluarganya untuk menikmati pemandangan alam Narmada yang terlihat menawan dari Bale Terang. Bale Terang merupakan salah satu bangunan di taman seluas dua hektar ini. Bale ini berbentuk rumah panggung yang terdiri ruang atas dan bawah. Ruang atas terbagi atas tiga bagian, yakni dua bagian pada ujungnya (utara dan selatan) sebagai tempat tidur raja. Sementara, ruang tengahnya merupakan area terbuka sebagai tempat raja melihat pemandangan ke arah timur menuju arah meru. Di seberangnya, terdapat Bale Loji, yakni bangunan rumah yang memiliki serambi terbuka, berfungsi sebagai tempat peristirahan raja dan permaisuri. Keindahan panorama Taman Narmada pun berbalut spiritual. Objek wisata ini digunakan sebagai tempat upacara Pakelem yang biasa diselenggarakan setiap purnama kelima tahun Caka. Momen ini selalu ditunggu oleh wisatawan. Ada pula Bale Pawedayan, fungsinya sebagai tempat membaca kitab Wedha. Menanjak ke atas, terdapat Pura Narmada. Pura ini merupakan salah satu dari delapan pura tertua di Pulau Lombok. Objek wisata Taman Narmada disebut- sebut sebagai miniatur Gunung Rinjani. Di mana taman ini dikelilingi tanaman yang hijau hutan belantara, hamparan danau dan kolam renang yang membentang. Sungguh objek wisata yang bisa menenangkan pikiran dan batin. Jejak Sejarah Taman Narmada
  • 100.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 100 Sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Barat menyumbang sebesar 60 persen pendapatan asli daerah (PAD). Sektor pariwisata masih menjadi penyumbang terbesar PAD di samping pajak daerah dan retribusi daerah. Plt. Bupati Lombok Barat Fauzan Kholid menerangkan, untuk tahun 2014 dari Rp140 miliar pendapatan asli daerah, sekitar 50% hingga 60% disumbang oleh sektor pariwisata. “PAD terbanyak diperoleh dari kawasan wisata Senggigi. Sedangkan, tempat wisata lain seperti Narmada dan Sekotong masih relatif kecil dibanding di kawasan wisata Senggigi,” ujarnya kepada Majalah Keuangan Negara awal Oktober lalu. Menurutnya, ke depan untuk menambah PAD dari sektor pariwisata, pihaknya akan memfokuskan pembangunan pariwisata di wilayah Sekotong. Karena tempat ini keindahannya jauh lebih bagus dari Pantai Senggigi. Kelebihan tempat ini adalah adanya gugusan pulau-pulau kecil atau lebih dikenal dengan istilah gili. “Kalau Senggigi sudah dikenal wisatawan, makanya agar wisata kita tidak hanya terpusat pada satu tempat, kita ingin Sekotong ini bisa menjadi ikon Lombok Barat di masa mendatang,” jelasnya. Karena tidak dipungkiri, pesona alam terutama pantai serta gugusan pulau di Sekotong sangat indah, bahkan lebih bagus dari Senggigi.[Aprilia] Membangun Sekotong WISATA
  • 101.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 101 P rogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), merupakan sebuah inovasi dan uji coba pemerintah pusat sejak Juli 2007 silam. Program ini dirancang, untuk mempercepat pencapaian tiga tujuan pembangunan yakni, pendidikan, penurunan tingkat angka kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu. Program ini, secara nasional berlabel PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (GSC). Dalam rangka sosialisasi dan memperjelas implementasi PNPM GSC ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar), melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Lobar pada Senin (21/9) menggelar Workshop Koordinasi PNPM Generasi yang berlangsung di Desa Gerimak kecamatan Narmada. Pada kesempatan itu, Plt. Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengemukakan PNPM GSC ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya. Namun dari tahun ke tahun mengalami perubahan dalam rangka penyempurnaan, termasuk fokus kegiatannya. Untuk tahun ini kata Fauzan, PNPM akan berubah bentuk, dalam artian, ada titik fokusnya yang berbeda dengan kegiatan PNPM sebelumnya. Walau berubah bentuk, tapi secara umum, titik problemtika bangsa ini terletak pada dua masalah yakni, masalah kesehatan dan pendidikan. “Saya katakan, masalah kemiskinan dan pendidikan ini saling mempengaruhi”, katanya. Lebih lanjut dikatakan mantan Ketua KPU NTB ini, semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, maka semakin sedikit ketidakpedulian dan aksesnya terhadap kesehatan. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kesehatan masyarakat, semakin rendah pula aksesnya terhadap pendidikan. Kalau dikembangkan secara logita, lanjutnya, rendahnya kesehatan dan pendidikan masyarakat ini, juga menjadi sebab utama, mengapa kemudian masyarakat disebut sebagai masyarakat miskin. Fauzan menyebut, masalah kesehatan dan pendidikan, merupakan sumber dari semua permasalahan yang ada di bangsa ini. Dan berbagai macam program dalam meningkatkan dua hal ini sudah dilakukan. “Tugas kita untuk memberi contoh dan teladan serta sosialisasi terfokus terhadap dua hal ini”, pintanya seraya membuka secara resmi kegiatan Workshop PNPM Generasi GSC. Sementara itu, Kepala BPMPD Lobar melalui Kepala Bidang (Kabid) Kelembagaan dan Sosial Budaya, Amaruddin, S.IP melaporkan, workshop ini bertujuan untuk mensosialisasikan PNPM GSC, memperkuat koordinasi, kerjasama serta komitmen lintas sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Target yang dicapai yaitu merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan, terwujudnya komitmen bersama antara SKPD dan lintas sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui PNPM GSC. Dilaporkan Amar, sapaan akrab Amaruddin, peserta yang mengikuti kegiatan workshop tahap pertama ini sebanyak 66 orang. Mereka terdiri dari wakil pemkab Lobar 18 orang, unsur kecamatan dari 8 kecamatan lokasi PNPM GSC sebanyak 48 orang. “Masing-masing kecamatan mengirim 6 orang”, jelasnya seraya menambahkan, kegiatan ini dihadiri langsung oleh plt. bupati Lobar, Kepala BPMPD Lobar, pejabat dari BPMPD Provinsi NTB, Dikbud, Dikes dan lain-lain. Dikatakan Amar, materi yang dipaparkan oleh nara sumber, disesuaikan dengan kebutuhan. Namun karena pentingnya penyampaian informasi melalui materi ini, Amar berharap, seluruh peserta workshop supaya mengikutinya dengan penuh konsentrasi. Karena idealnya, dalam workshop ini akan ada diskusi, tanya jawab dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan workshop. (Humas Pelaksana Lanjutan). PNPM GSC, UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
  • 102.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 102 S ecara formal, program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo tersebut diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semangat pemerintahan Jokowi untuk membangun dari desa merupakan suatu langkah yang patut diapresiasi, meskipun inisiasi dan prosesnya sudah dimulai sejak era pemerintahan SBY. Salah satu tujuan UU 6/2014 adalah menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sebagai langkah nyata realisasi program tersebut adalah dialokasikannya dana desa dari APBN yang dimulai tahun 2015 ini. Namun, euforia dana desa dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, ternyata juga diikuti dengan kekhawatiran yang sangat besar akan adanya salah kelola dan penyelewengan. Hal ini terutama disebabkan karena minimnya kompetensi aparat desa dalam mengelola dana desa. Kekhawatiran tersebut menyebabkan ketakutan bagi aparat desa untuk menggunakan dana desa, bahkan beberapa daerah ingin mengembalikan dana desa kepada negara. Dalam proses yang begitu panjang, penyerapan dana desa terlihat mandek. Sebab itulah, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Percepatan Penyaluran Program Dana Desa yang ditandatangani Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendes PDTT. Tujuan dari SKB Tiga Menteri tersebut adalah memangkas birokrasi yang berbelit agar dana desa bisa cepat tersalurkan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Keuangan (Kemenkeu) Nomor 93/PMK.07/2015 secara jelas mengatur tahapan-tahapan pengelolaan dana desa. Dalam kedua peraturan tersebut dana desa dimulai dari proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan hingga pemantauan. Pagu anggaran dana desa mengikuti ketentuan UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah. Pengalokasian dana desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi perhitungan yang memperhitungkan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Mekanisme penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan ditransfer kembali ke Rekening Kas Desa (RKDes). Penyaluran dana dilaksanakan pada bulan April sebanyak 40%, Agustus 40% dan Oktober 20%. Adapun penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Sedangkan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa dilakukan Kepala Desa setiap semester kepada Bupati/Walikota yang dilanjutkan pelaorannya oleh Bupati/Walikota berupa laporan konsolidasian kepada Kemendagri dengan tembusan Kemendes PDTT setiap tahun. Kalau kita lihat bisnis proses yang ada pada pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban, alurnya hampir menyerupai dengan alur tata kelola keuangan daerah di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi. Dengan demikian, Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PPTKDes) yang terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) sebagai koordinator, Kepala Seksi (Kasi) dan Bendahara perlu mendapat bimbingan teknis (Bimtek) yang baik atas tata kelola keuangan desa. Dengan tata kelola dana desa yang baik seharusnya desa bisa menjadi salah satu engine pertumbuhan ekonomi di Indonesia, belum lagi dana-dana lain yang juga disalurkan ke desa seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).[tim] DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN PERSPEKTIF Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita Ketiga) Achmad Djazuli
  • 103.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 103
  • 104.
    keuangan negara |edisi oktober-desember 2015 104