Tugas ujian tengah semester membahas nilai budaya organisasi pada Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelayanan publik. Dokumen menjelaskan pengertian budaya organisasi, revolusi pelayanan publik di DKI Jakarta, nilai-nilai budaya DPM dan PTSP serta capaian PTSP seperti peningkatan peringkat Indonesia dalam survei kemudahan berbisnis.

1. TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER
BUSSINESS ETHICS & GOOD GOVERNANCE
DOSEN PENGAMPU :
PROF. DR. Ir. HAPZI ALI, MM, CMA
NILAI BUDAYA ORGANISASI PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA
DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN
PELAYANAN PUBLIK
DI PROVINSI DKI JAKARTA
OLEH :
EKA YULIANTO
NIM : 55116120133

2. PENGERTIAN BUDAYA
 Menurut Alisyahbana (dalam Supartono, 2004:31) budaya merupakan
manifestasi dari cara berfikir, sehingga menurutnya pola kebudayaan itu
sangat luas sebab semua tingkah laku dan perbuatan, mencakup di dalamnya
perasaan karena perasaan juga merupakan maksud dari pikiran.
 Peruci dan Hamby (dalam Tampubolon, 2004:184) mendefisinisikan budaya
adalah segala sesuatu yang dilakukan, dipikirkan, dan diciptakan oleh manusia
dalam masyarakat, serta termasuk pengakumulasian sejarah dari objek-objek
atau perbuatan yang dilakukan sepanjang waktu.
 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan budaya
adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran berupa
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, nilai-nilai, dan moral yang kemudian
dilakukan dalam kehidupan baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari
masyarakat dimana segala hasil pemikiran tersebut didapatkan melalui
interaksi manusia dengan manusia yang lain di dalam kehidupan
bermasyarakat maupun interaksi manusia dengan alam.

3. PENGERTIAN ORGANISASI
 Sobirin (2002: 7) mendefinisikan organisasi sebagai unit sosial
atau entitas yang didirikan oleh manusia dalam jangka waktu
yang relatif lama, beranggotakan sekelompok manusia-manusia
minimal dua orang, mempunyai kegiatan yang terkoordinir,
teratur dan terstruktur, didirikan untuk mencapai tujuan tertentu
mempunyai identitas diri yang membedakan satu entitas dengan
entitas lainnya.
 Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi
adalah suatu kelompok yang menghimpun anggota-anggota yang
memiliki satu tujuan tertentu dan bekerja sama mencapai tujuan
yang telah ditetapkan dimana dalam kelompok tersebut memiliki
struktur yang memuat unit-unit kerja sebagai pengelompokan
tugas-tugas atau pekerjaan sejenis dari yang mudah hingga yang
terberat dimana setiap unit memiliki volume dan beban kerja
yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam
pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan koordinasi dalam
pelaksanaan kerjasama yang berdasarkan prosedur yang telah
diatur secara formal.

4. PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI
 Menurut Davis (dalam Lako, 2004: 29) budaya organisasi
merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang
dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh organisasi
sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan
menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi.
 Mangkunegara (2005: 113) yang menyatakan bahwa
budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem
keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan
dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku
bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah
adaptasi eksternal dan internal.
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya
organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai
organisasi yang diyakini dan dijiwai oleh seluruh
anggotanya dalam melakukan pekerjaan sebagai cara yang
tepat untuk memahami, memikirkan, dan merasakan
terhadap masalah-masalah terkait, sehingga akan menjadi
sebuah nilai atau aturan di dalam organisasi tersebut.

5. REVOLUSI
PELAYANAN
PUBLIK
DI DKI JAKARTA

6. Undang-Undang No. 25 Tahun
2009
Tentang
• Pelayanan Publik
Maksud dan Tujuan
• Maksud dari UU ini adalah dapat memberikan kepastian hukum dalam
hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik.
• Tujuannya :
• Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;
• Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak
sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
• Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
• Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.
DPM dan PTSP merupakan SPKD penyelenggara pelayanan publik yang
berfokus pada pelayanan izin dan non izin di DKI Jakarta sehingga harus
memiliki aturan yang jelas dalam melayani masyarakat selaku pemohon izin
dan non izin.

7. Perda No. 12 Tahun 2013
Mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
Maksud dari
Penyelenggaraan PTSP
adalah dapat
memberikan kemudahan
dan kepastian bagi
masyarakat dalam
memperoleh pelayanan
perizinan dan non
perizinan.
Tujuan dari adanya Penyelenggaraan
PTSP adalah :
 Meningkatkan kualitas pelayanan
perizinan dan non perizinan;
 Memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk memperoleh
pelayanan perizinan dan non
perizinan;
 Meningkatkan kepastian pelayanan
perizinan dan non perizinan.
• Pembentukan BPTSP diharapkan dapat menjawab tuntutan
masyarakat sekaligus mewujudkan Provinsi DKI Jakarta sebagai
kota jasa (service city) dan sekaligus tolak ukur dalam
kemudahan berusaha.
• Badan ini selain menjadi badan pelaksana proses pelayanan
pemberian perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan, juga
akan melaksanakan fungsi koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam
hal pelayanan perizinan dan non perizinan, serta pelayanan
dokumen administrasi yang dilimpahkan.

8. PTSP – Solusi Perizinan Bagi Warga Jakarta
Visi kami
“Solusi
Perizinan
Bagi Warga
Jakarta”

9. Misi
1.Melakukan pembinaan dan pengembangan
aparatur Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sesuai kompetensi
2.Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan
dan non perizinan secara profesional
3.Mengedepankan pemanfaatan sistem
informasi untuk meningkatkan kualitas
pelayanan
4.Mengelola pengaduan masyarakat dengan
berbasis quick response
5.Menyediakan prasarana dan sarana pelayanan
yang memadai dan handal

10. NILAI BUDAYA
DPMPTSP
SOLUSI
EMPATI
TEGAS
INOVASI
ANDAL

11. NILAI BUDAYA
DPMPTSP
Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan
untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah
secara objektif tanpa adanya tekanan.
Empati adalah keadaan mental yang membuat
seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya
dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama
dengan orang atau kelompok lain.

12. NILAI BUDAYA
DPMPTSP
Tegas adalah sikap yang berani dan percaya diri
dalam mengambil keputusan dan dapat
mengungkapkan apa yang benar dan apa yang
salah secara jelas, nyata dan pasti (tidak samar-
samar, tidak ragu-ragu)
Inovasi, adalah proses kreatif untuk mengubah
peluang menjadi suatu gagasan, ide, metode
atau alat yang dapat diimplementasikan.

13. NILAI BUDAYA
DPMPTSP
Andal, Adalah berintegritas tinggi, menguasai
materi yang didalamnya termasuk struktur,
konsep dan pola pikir keilmuan untuk
mendukung dirinya dalam pekerjaan sehari.

14. NILAI BUDAYA DPM
& PTSP
Andal, Adalah berintegritas tinggi, menguasai
materi yang didalamnya termasuk struktur,
konsep dan pola pikir keilmuan untuk
mendukung dirinya dalam pekerjaan sehari.

15. INOVASI DPM &
PTSP
Andal, Adalah berintegritas tinggi, menguasai
materi yang didalamnya termasuk struktur,
konsep dan pola pikir keilmuan untuk
mendukung dirinya dalam pekerjaan sehari.

16. E
M
P
A
T
I
A
N
D
A
L
I
N
O
V
A
S
I
T
E
G
A
S
SOLUSI
SETIA
PELAYANAN PUBLIK
BANGUNAN
SOLUSI AKAN
BERDIRI DAN
MEMBERI ARTI
DIATAS PILAR
EMPATI YANG
TINGGI,
KOMPETISI
YANG
MUMPUNI,
INOVASI YANG
TERUJI DAN
DESISI YANG
PRESISI

17. Izin One Day
Service (ODS)
 Ingub No. 69 Tahun 2015
tentang Pelayanan Perizinan/Non
Perizinan Satu Hari (One Day
Service) pada Kantor PTSP Kota
Adm., Kantor PTSP Kab. Adm.,
Satlak PTSP Kec. Dan Satlak
PTSP Kel.
 Izin yang dilayani SIUP, TDP, Izin
Penelitian, KIU/KIO Perorangan,
SIUP Kecil, IMB Rumah Tinggal,
SIK Apoteker, SIP Apoteker, SIP
Dokter Spesialis/Dokter Gigi
Spesialis, PMI1, SIUP Mikro,
IPTM, SIK Perawat, SIK Perawat
Gigi, SIK Tenaga Teknis
Kefarmasian, SIP Dokter/Dokter
Gigi, Kartu Pencari Kerja.

18. b
Izin Drive Thru
 Kepban No. 41 Tahun
2015 tentang Penetapan
Waktu Penyelesaian
Dokumen dan
Pendelegasian
Kewenangan Tanda
Tangan untuk Jenis
Perizinan dan Non
Perizinan Tertentu pada
BPTSP Provinsi DKI
Jakarta.
 Izin yang dilayani IUJK,
Perpanjangan IMTA,
Perpanjangan RPTKA,
Rekomendasi Penelitian,
Izin Bidang Perhubungan
dan Legalisir.

19. b
Izin Online
 Salah satu izin online
adalah Izin Praktik
Dokter Secara Elektronik
dengan dikelurkannya SE
No. 51 Tahun 2016.
 BPTSP pada tahun 2016
sudah melayani 60 jenis
izin/non izin secara
online, dan pada tahun
2017 ditargetkan sudah
dapat melayani 200 jenis
izin/non izin secara
online.

21. b

22. b
Grafik Pencapaian Layanan Perizinan AJIB
No
. Nama Bulan Jumlah No Nama Bulan Jumlah
1 Januari 91 7 Juli 6.591
2 Februari 2.184 8 Agutus 9.942
3 Maret 6.581 9 September 10.091
4 April 9.104 10 Oktober 11,054
5 Mei 11.156 11 November 12,422
6 Juni 11.682 12 Desember* 7,742
91
2,184
6,581
9,104
11,156
11,682
6,591
9,942 10,091
11,054
12,422
7,772
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Data Realisasi Layanan AJIB
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agutus September Oktober November Desember
*) Data per 24 Desember 201
TOTAL* :
98,670

23. Call Center
 Ingub No. 42 Tahun 2016
tentang Percepatan
Pencapaian Kemudahan
Berusaha (Ease of Doing
Business) di Provinsi DKI
Jakarta.
 Dijelaskan bahwa Kepala
Bappeda Provinsi DKI
Jakarta memberikan
dukungan anggaran
untuk menambah line
1500-164 sehingga bisa
memperpendek antrian
penelepon.

24. e-Signature
 Kepban No. 3 Tahun 2016
tentang
Penandatanganan
Dokumen Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan melalui
Scanning Tanda Tangan.
 Kepban No. 151 Tahun
2016 tentang Perubahan
Kedua atas Kepban
BPTSP No. 3 Tahun 2016
tentang Penandatangan
Dokumen Pelayanan
Perizinan dan Non
Perizinan melalui
Scanning Tanda Tangan.

26. IMB 3.0
 SE No. 70 Tahun 2016
tentang Implementasi
IMB 3.0 (IMB 3 Jam)
dengan Jasa Arsitek
Gratis Tingkat
Kecamatan.

28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
PTSP – Solusi Perizinan Bagi Warga Jakarta
Capaian PTSP
 Tingginya Minat Masyarakat
Dalam Mengurus Izin (Rekor
MURI)
Ditandai dengan pemberian Rekor
MURI akan tingginya jumlah
layanan yang diberikan dalam 1
(satu) tahun yang mencapai 4
juta lebih.

29. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
PTSP – Solusi Perizinan Bagi Warga Jakarta
Capaian PTSP
 Peningkatan Peringkat
Indonesia dalam Survei
Doing Business Tahun
2015-2016 oleh World
Bank
Indonesia naik peringkat
dari 120 ke 109 dan tahun
2016 peringkat ke-91
dalam hal kemudahan
berusaha.
Survei dilakukan di Kota
Jakarta dengan item
survei sebagian besar
dalam hal perizinan.

30. PTSP – Solusi Perizinan Bagi Warga Jakarta
Capaian PTSP
 Tingginya Minat Masyarakat
Dalam Mengurus Izin (Rekor
MURI)
Ditandai dengan pemberian Rekor
MURI akan tingginya jumlah
layanan yang diberikan dalam 1
(satu) tahun yang mencapai 4
juta lebih.

31. PTSP – Solusi Perizinan Bagi Warga Jakarta

32. KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
sebelumnya menyatakan bahwa nilai budaya
organisasi apabila dapat dipahami dan dijalankan
dengan sungguh-sungguh dapat berpengaruh
terhadap peningkatan kinerja dari petugas yang
melaksanakannya.
2. Pelaksanaan nilai budaya pada organisasi
pelayanan publik tersebut bila dilaksakan dengan
sungguh selain meningkatkan kinerja pegawai
juga berdampak terhadap meningkatnya
kepuasan publik. Hal ini dapat dilihat dengan
hasil survey internal yang dilakukan oleh DPM
dan PTSP Provinsi DKI Jakarta yang mengalami
peningkatan kepuasan publik yang meningkat
sebesar 12.44% dari periode sebelumnya.

33. TERIMA KASIH