1. RENCANA AKSI PERUBAHAN
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV
ANGKATAN III TAHUN 2014
PROPOSAL PROYEK PERUBAHAN:
PELAKSANAAN PELAYANAN HUKUM GRATIS
BAGI MASYARAKAT MELALUI MEDIA INTERNET
DISUSUN OLEH :
LEXY FATHARANY KURNIAWAN, SH. MH.
NO. PESERTA : 20
BADANPENDIDIKANDANPELATIHAN KEJAKSAANREPUBLIK INDONESIA
BEKERJASAMA DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. RENCANA AK SI PERUBAHAN
(PROJECT CHARTER)
1. IDENTITAS PROYEK
Nama PELAKSANAAN PELAYANAN HUKUM GRATIS BAGI
MASYARAKAT MELALUI MEDIA INTERNET
Deskripsi Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri
Daik L ingga menyelenggarakan Tugas dan Fungsi
berdasar Pasal 632 dan 633 PERJA RI No.009 / A / JA /
01 / 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan
RI, yang salah satunya adalah
Pasal 632 huruf (b.) :
- Pengendalian kegiatan penegakan, bantuan,
pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam
mewakili kepentingan negara dan pemerintah,
BUMN, BUMD sertamemberikan pelayanan hukum
kepadamasyarakat.
Sponsor KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DAIK L INGGA
NANANG GUNARYANTO, SH.
Project Leader KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
LEXY FATHARANY KURNIAWAN, SH.MH.
Sumber Daya Tim Jaksa Fungsional
Staf Tata Usaha
Mentor
Coach
1
Anggota Tim Pelaksana
Anggota Tim Pelaksana
Atasan Langsung
Fasilitator &Widyaiswara
Badiklat Kejaksaan RI
2. LATAR BELAK ANG (BURNING PLATFORM)
Sesuai tugas dan fungsi seksi perdata dan tata usaha negara yaitu memberikan
pelayanan hukum pada masyarakat dan terhadap pendayagunaan pos pelayanan
hukum telah ditetapkan melalui surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha
Negara No.B-172/G/Gs.2/04/2012 tanggal 04 April 2012, perihal pos pelayanan
hukum gratis dan jaringan masyarakat anti KKN. Selanjutnya dalam pelaksanaan
pemberian pelayanan hukum gratis tersebut dilakukan dengan cara menerapkan
jaksa yang piket secara bergilir pada pos pelayanan hukum yang sudah ada di kantor
Kejaksaan Negeri Daik L ingga.
Meperhatikan pelayanan hukum yang diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya
apapun masih dinilai kurang maksimal karena jumlah masyarakat yang
memanfaatkan pos pelayanan hukum gratis dengan berkonsultasi rata - rata hanya
satu kasus perbulannya, hal ini dikarenakan promosi dan sosialisasi yang kurang
sehingga masyarakat kurang mengenal program tersebut. Oleh karena itu guna
meningkatkan kuantitas dan kualitas layanannya pada masyarakat maka seksi
perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Daik L ingga ingin melakukan
perubahan yang lebih efektif dan inovatif yaitu dengan membukan pelayanan
hukum gratis bagimasyarakat dengan menggunakan media internet.
3. TUJUAN

3. Bahwa proposal proyek perubahan inimemiliki beberpa tujuan yaitu:
Tujuan jangka pendek:
- Memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat tanpa harus bertatap muka
secara langsung dikantor sehingga lebih luwes dan fleksibel selama 24 jam non
stop.
Tujuan jangkamenengah:
- Agar pelayanan hukum melaluimedia internet ini bermanfaat bagi masyakatmaka
website yang digunakan dapat didaftarkan pada Kementrian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia atau bersinergi dengan website kejaksaan.go.id.
yang dikelola oleh Kejaksaan Agung RI.
Tujuan jangka panjang:
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan yang identik
2
dengan korup dan menakutkan.
4. MANFAAT
Bahwa proposal proyek perubahan ini akan banyak memberikan manfaat antara lain:
- Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan jaksa pada Kejaksaan Negeri Daik
L ingga dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
- Meningkatnya kepercayaan publik terhadap lemabaga Kejaksaan pada umumnya.
- Terciptanya jaringan masyarakat anti KKN.
5. RUANG L INGKUP
Proyek perubahan ini berupa pemberian pelayanan hukum gratis bagi masyarakat
yaitu tugas Jaksa Pengaca Negara untuk memberikan penjelasan hukum perdata
dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta merupakan tugas
dan tanggung jawab Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. KONDISI SAAT INI DAN YANG DIINGINK AN
K ondisi saat ini K ondisi yang diing inkan
- Pemberian Pelayanan Hukum bagi
masyarakat belum maksimal karena
jarang diketahuimasyarakat dan masih
terbatas pada jam kantor.
- Agar program pelayanan hukum gratis
bagimasyarakat dapat dimanfaatkan
secaramaksimal dan bisa dilaksanakan
selama 24 jam tanpa terbatasi jam kerja.
7. OUTPUT KUNCI (K EY PROJECT DEL IVERADLES)
Nama Deskripsi
- Media internet sebagaimetode
sosialisasi dan promosi yang efektif
dalam pemberian pelayanan hukum
gratis bagimasyarakat.
- Menggunakan media internet
merupakan metode yang tepat dalam
memberikan pelayanan hukum saat ini
karena pelayanan yang diberikan oleh
jaksa tidak terikat pada hari kerja serta
jam kantor, selain itu pengguna
internet saat ini sudah semakin banyak
sehingga diharapkan program
pelayanan hukum gratis tersebut
dapat dimanfaatkan secara maksimal
oleh masyarakat.

4. 8. PENTAHAPAN UTAMA (MILESTONES)
Tahap Utama Waktu
- Melapor padamentor terkait proyek perubahan.
- Membuat surat perintah tim pelaksanan proyek
perubahan.
- Membuat penjelasan tugas dan pekerjaan seluruh
anggota tim.
- Melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi.
- Membuat jadwal program pelaksanaan proyek
perubahan.
- Mendatangkan narasumber terkait pembuatan
website dan caramengisinya.
- Merancang materi pengisian website.
- Mengisi dan membuat website.
- Menampilkan website pada search engine.
- Mencoba praktek pemberian pelayanan hukum.
- Pendokumentasian dan pelaporan.
3
Target pelaksanaan 60
(enam puluh) hari.
9. DATA K ELOLA PROYEK
STRUK TUR ESK RIPSI
Sponsor : Mentor/ Kajari Daik L ingga
Pembimbing proyek perubahan
Project leader : KASI DATUN
Penanggungjawab proyek
perubahan
Pokja : Staf Tata Usaha dan Jaksa selaku
unsur pendukung utama
terlaksananya proyek
perubahan
Narasumber selaku fasilitator
iptek proyek perubahan.
Coach :Widyaiswara dan Fasiolitator
Badiklat Kejaksaan RI selaku
pendamping pada Proyek
Leader agar proyek perubahan
terlaksana dan sukses.
10.ANGGARAN
JUMLAH DESK RIPSI
Rp. 5.000.000,- Rencana anggaran proyek perubahan sebesar
Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) antara lain terdiri dari :
Narasumber= Rp.3.000.000,-
L iteratur = 5 buku x @Rp.100.000,- = Rp.500.000,-
Konsumsi = 5 x 4 orang x @Rp.25.000,- = Rp.500.000,-
Honor = 4 orang x Rp.125.000,- = Rp.500.000,-
SPONSOR
PROJECT
LEADER
POKJA
STAF TU
POKJA
JAKSA
C
O
A
C
H
NARA
SUMBER

5. Pelaporan = Rp.500.000,-
11.IDENTIFIK ASI STAK EHOLDER
1. Kepala Kejaksaan Negeri Daik L ingga sangat berkomitmen untuk
melaksanakan perubahan berupa terobosan dan inovasi dalam bidang tugas
sehari - harimelalui penggunaan internet.
2. Kasi dan Kasubag sangatmembantu dalam memberikan masukan, tenaga
gunamensukseskan proyek peruabahan.
12.IDENTIFIK ASI POTENSI MASALAH
No DESK RIPSI
1. Penyelesaian kegiatan tiap - tiap tahapan molor dari jangka waktu, karena
kurangnya disiplin dan pengetahuan serta ketrampilan yang sedikit terkait
pembuatan website di internet.
Solusi : lakukan komitmen dan kontrol secara continue dan terlibat langsung.
2. Anggota tim ada yang sakit/ ijin / tugas mendadak.
Solusi : segeramenukar anggota tim dan beri arahan.
13.RESIKO
No DESK RIPSI
1. Kegiatan anggota tim pada seksi lain terganggu.
2. Solusi : Pembagian tugas yang jelas serta target penyelesaian kerja.
Laporan perkembangan setiap hari (progress report).
Beri reward dan honorarium.
14.K RETERIA K EBERHASILAN
- Terlaksanannya pemberian pelayanan hukum gratis bagimasyarakat diluar hari
kerja dan jam kantor.
- Dengan terwujudnya pelayanan hukum gratis melalui media internetmaka
masyarakat akan paham dan mengerti tugas jaksa dalam pemberian pelayanan
hukum.
15.FAK TOR KUNCI K EBERHASILAN
1. Adanya komitmen tim pelaksana proyek perubahan.
2. Kepemimpinan yang menjadi tauladan.
3. Dukungan tim, atasan dan anggaran operasional.
4
16.DISETUJUI
PROJECT SPONSOR :
Dabo Singkep, Juni 2014
ATASAN LANGSUNG
NANANG GUNARYANTO, SH.
JAKSA MADYA NIP.19670413 198903 1001

6. 5

7. K ESEPAK ATAN AREA PERUBAHAN
PESERTA DIK LAT PIMTINGK AT IV
1. Deskripsi Sing kat Tug as dan Fung si Unit K erja
Bahwa kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara
yang dijabarkan dalam Pasal 30 Ayat (2), Pasal 34 serta Penjelasan Undang -
undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia menerangkan jika Kejaksaaan mempunyai kewenangan untuk dan
atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam
pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela
kepentingan negara atau pemerintah tetapi juga membela kepentingan rakyat.
Dalam melaksanakan tugas dibidang perdata dan tata usaha negara maka jaksa
yang bertugas sering disebut Jaksa Pengacara Negara.
Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai salah satu bidang
menyelenggarakan Tugas dan Fungsi berdasar Pasal 632 dan 633 PERJA RI
No.009 / A / JA / 01/ 2011tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, salah
satunya Pasal 633 huruf (b) Pengendalian kegiatan penegakan, bantuan,
pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan
pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada
masyarakat. Yang dimaksud pelayanan hukum adalah tugas jaksa pengacara
Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata
usaha Negara kepada anggotamasyarakat yang meminta.
6
2. Area Org anisasi yang bermasalah
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Perdata dan Tata
Usaha Negara tersebut biasanya ditemui hambatan-hambatan antara lain sikap
mental, rasa tanggungjawab, disiplin, kemauan dan kemampuan serta
keterampilan dari para Jaksa Pengacara Negara yang tidak mendukung dalam
produktifitas kerja.
Sesuai tugas dan fungsi seksi perdata dan tata usaha negara yaitu
memberikan pelayanan hukum padamasyarakat dan terhadap pendayagunaan
pos pelayanan hukum telah ditetapkan melalui surat Jaksa Agung Muda Perdata
dan Tata Usaha Negara No.B-172/G/Gs.2/04/2012 tanggal 04 April 2012, perihal
pos pelayanan hukum gratis dan jaringan masyarakat anti KKN. Selanjutnya
dalam pelaksanaan pemberian pelayanan hukum gratis tersebut dilakukan
dengan cara menerapkan jaksa yang piket secara bergilir pada pos pelayanan
hukum yang sudah ada di kantor Kejaksaan Negeri Daik L ingga.
3. Area Org anisasi Yang Menjadi Area Perubahan
Meperhatikan pelayanan hukum yang diberikan secara gratis tanpa
dipungut biaya apapun masih dinilai kurang maksimal karena jumlah masyarakat

8. yang memanfaatkan pos pelayanan hukum gratis dengan berkonsultasi rata -
rata hanya satu kasus perbulannya, hal ini dikarenakan promosi dan sosialisasi
yang kurang sehingga masyarakat kurang mengenal program tersebut. Oleh
karena itu guna meningkatkan kuantitas dan kualitas layanannya pada
masyarakat maka seksi perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri
Daik L ingga ingin melakukan perubahan yang lebih efektif dan inovatif yaitu
dengan membuka pelayanan hukum gratis bagi masyarakat dengan
menggunakan media internet.
Demikian proposal kesepakatan area perubahan kami ajukan, besar
harapan dapat disetujui dan kami ucapkan terima kasih.
7
PERSERTA DIKLAT
LEXY FATHARANY, SH. MH.
JAKSA PRATAMA NIP.19840915 200703 1001
Dabo Singkep, Juni 2014
ATASAN LANGSUNG PESERTA DIKLAT
NANANG GUNARYANTO,SH.
JAKSA MADYA NIP.19670413 198903 1001

9. FORMUL IR K EGIATAN PESERTA DIK LAT
PADA TAHAP TAK ING OWNERSHIP
1.Nama Peserta : LEXY FATHARANY KURNIAWAN, SH.MH.
2. Instansi : KEJAKSAAN NEGERI DAIK L INGGA
3. Rencana Area Perubahan : PELAKSANAAN PELAYANAN HUKUM
GRATIS BAGI MASYARAKAT MELALUI
INTERNET.
8
No
Hari /
Tang g al
K eg iatan Output
Diinfokan
ke Coach
Tang g al
Paraf
Mentor
1. Rabu /
14 Mei
2014
Menyampaikan
rencana perubahan
pada Atasan
Langsung (KAJARI
DAIK L INGGA)
Meningkatnya
pemahaman
Tugas dan
Fungsi DATUN
2. Jum'at /
16 Mei
2014
Menyampaikan
rencana area
perubahan pada
rekan kerja (Kasi,
Kasubbag dan Staf
Tata Usaha)
Meningkatnya
pemahaman
Tugas dan
Fungsi DATUN
DABO SINGKEP, MEI 2014
PERSERTA DIKLAT
LEXY FATHARANY, SH.MH.
JAKSA PRATAMA NIP.19840915 200703 1001