Seminar dan Workshop "TOT Terintegrasi dan Rakerwil DPW PPNI Provinsi Kepulauan Riau" bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengurus organisasi dalam mengelola organisasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada anggota, serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 3-5 Februari 2023 di Aston Hotel Tanjungpinang dan diikuti oleh pengurus PPNI tingkat provinsi, kabupaten/kota
Tugas kelompok ii (peran peran organisasi frofesi dalam menetapkan standar p...Operator Warnet Vast Raha
PPNI didirikan pada 17 Maret 1974 sebagai wadah tenaga keperawatan Indonesia yang memiliki kesatuan kehendak untuk mencapai tujuan organisasi dan mengembangkan profesi serta kesejahteraan perawat. Organisasi ini memiliki jaringan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan komisariat untuk mewakili ribuan perawat Indonesia.
Organisasi profesi keperawatan di Indonesia adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). PPNI didirikan pada tahun 1974 dan berfungsi untuk membina organisasi keperawatan, mengembangkan pendidikan dan pelayanan keperawatan, serta memajukan ilmu dan kesejahteraan perawat di Indonesia. PPNI berperan dalam pengembangan profesi keperawatan melalui penyusunan standar pendidikan dan pelayanan serta kode etik keperawatan.
Dokumen tersebut memberikan rekomendasi 16 hal penting yang dapat membantu puskesmas dalam meningkatkan manajemen dan pelayanan, termasuk komitmen pegawai, komunikasi antar program dan lintas sektor, manajemen sarana prasarana, keuangan, sumber daya manusia, sistem informasi, administrasi, manajemen risiko, serta jejaring dan jaringan."
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi profesi dan kode etik profesi. Organisasi profesi berperan mengatur standar kualitas dan prinsip-prinsip profesionalisme suatu bidang, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Kode etik profesi berisi pedoman perilaku bagi anggota organisasi untuk menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Rencana pemerintah DKI Jakarta mengubah jam masuk kantor menimbulkan keberatan dari pengusaha dan karyawan. Pengusaha khawatir hal itu akan mengganggu operasional perusahaan sementara karyawan merasa sulit beradaptasi dengan perubahan jam kerja yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut dan pelaksanaan secara bertahap agar perubahan budaya kerja dapat diterima dengan baik oleh
Tiga kalimat ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang tantangan yang dihadapi Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) dalam mengembangkan keunggulan organisasi dan menjawab perubahan.
2. ADHPI dituntut untuk memberi arah kebijakan kesehatan unggas nasional dan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghadapi ancaman penyakit un
Tugas kelompok ii (peran peran organisasi frofesi dalam menetapkan standar p...Operator Warnet Vast Raha
PPNI didirikan pada 17 Maret 1974 sebagai wadah tenaga keperawatan Indonesia yang memiliki kesatuan kehendak untuk mencapai tujuan organisasi dan mengembangkan profesi serta kesejahteraan perawat. Organisasi ini memiliki jaringan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan komisariat untuk mewakili ribuan perawat Indonesia.
Organisasi profesi keperawatan di Indonesia adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). PPNI didirikan pada tahun 1974 dan berfungsi untuk membina organisasi keperawatan, mengembangkan pendidikan dan pelayanan keperawatan, serta memajukan ilmu dan kesejahteraan perawat di Indonesia. PPNI berperan dalam pengembangan profesi keperawatan melalui penyusunan standar pendidikan dan pelayanan serta kode etik keperawatan.
Dokumen tersebut memberikan rekomendasi 16 hal penting yang dapat membantu puskesmas dalam meningkatkan manajemen dan pelayanan, termasuk komitmen pegawai, komunikasi antar program dan lintas sektor, manajemen sarana prasarana, keuangan, sumber daya manusia, sistem informasi, administrasi, manajemen risiko, serta jejaring dan jaringan."
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi profesi dan kode etik profesi. Organisasi profesi berperan mengatur standar kualitas dan prinsip-prinsip profesionalisme suatu bidang, serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Kode etik profesi berisi pedoman perilaku bagi anggota organisasi untuk menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Rencana pemerintah DKI Jakarta mengubah jam masuk kantor menimbulkan keberatan dari pengusaha dan karyawan. Pengusaha khawatir hal itu akan mengganggu operasional perusahaan sementara karyawan merasa sulit beradaptasi dengan perubahan jam kerja yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut dan pelaksanaan secara bertahap agar perubahan budaya kerja dapat diterima dengan baik oleh
Tiga kalimat ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang tantangan yang dihadapi Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) dalam mengembangkan keunggulan organisasi dan menjawab perubahan.
2. ADHPI dituntut untuk memberi arah kebijakan kesehatan unggas nasional dan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghadapi ancaman penyakit un
ANGKASA adalah organisasi apex yang mewakili gerakan koperasi di Malaysia. Ia memainkan peranan penting dalam menyatukan koperasi-koperasi, memberikan pendidikan tentang koperasi, dan menyediakan berbagai perkhidmatan kepada anggota-anggotanya.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi, perubahan budaya organisasi, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merubah budaya organisasi. Budaya organisasi dijelaskan sebagai norma dan kebiasaan yang diterima bersama di dalam suatu organisasi, sedangkan perubahan budaya organisasi memerlukan pemahaman terlebih dahulu tentang budaya yang ada, merencanakan budaya yang diinginkan, serta merubah perilaku individu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Laporan ini membahas tentang praktikum di Koperasi Pegawai Biotek-LIPI, mencakup struktur organisasi, unit usaha, pasar yang dimasuki, dan strategi koperasi dalam menghadapi kegagalan pasar.
Laporan ini membahas organisasi sumber belajar di SD Negeri Samirono. SD ini memiliki perpustakaan, UKS, musholla, dan warung sehat sebagai sumber belajarnya. Struktur organisasi terdiri atas kepala sekolah, guru mapel, wali kelas, dan tenaga bantu. Sumber belajar dikelola secara terpusat di bawah kepala sekolah."
Dokumen ini merupakan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Himpunan Mahasiswa Lamaholot (HIMALA) Universitas Muslim Indonesia Makassar. GBHO ini menjelaskan tujuan, prinsip dasar, dan program kerja HIMALA untuk mewujudkan cita-cita organisasi dalam mempersatukan mahasiswa Lamaholot. Program kerja terbagi atas jangka panjang dan pendek yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, hubungan masyarakat,
Be & gg, eka yulianto, hapzi ali, nilai budaya organisasi pada dpm & ptsp...Eka Yulianto
Tugas ujian tengah semester membahas nilai budaya organisasi pada Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelayanan publik. Dokumen menjelaskan pengertian budaya organisasi, revolusi pelayanan publik di DKI Jakarta, nilai-nilai budaya DPM dan PTSP serta capaian PTSP seperti peningkatan peringkat Indonesia dalam survei kemudahan berbisnis.
Slide presentasi ini pernah disampaikan pada kegiatan pada Pelatihan Penguatan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Non Formal, Program Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Materi dalam presentasi ini diperoleh dari berbagai sumber. semoga bermanfaat
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p
1. Dokumen tersebut membahas mengenai perkembangan profesi akuntansi dan tantangan yang dihadapi, seperti kelangkaan tenaga akuntan publik di Indonesia dibandingkan negara lain sehingga peluang profesi ini masih terbuka.
2. Dokumen juga membahas mengenai pentingnya penerapan tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan anggaran, termasuk perlunya penguatan fungsi pengawasan internal dan mekanisme akuntabilitas.
Kb 2 konsep dasar praktik keperawatan profesionalUwes Chaeruman
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi profesi keperawatan di Indonesia yaitu Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). PPNI berperan dalam membina mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan anggotanya. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi, tujuan, program kerja, hak dan kewajiban anggota PPNI.
ANGKASA adalah organisasi apex yang mewakili gerakan koperasi di Malaysia. Ia memainkan peranan penting dalam menyatukan koperasi-koperasi, memberikan pendidikan tentang koperasi, dan menyediakan berbagai perkhidmatan kepada anggota-anggotanya.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya organisasi, perubahan budaya organisasi, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk merubah budaya organisasi. Budaya organisasi dijelaskan sebagai norma dan kebiasaan yang diterima bersama di dalam suatu organisasi, sedangkan perubahan budaya organisasi memerlukan pemahaman terlebih dahulu tentang budaya yang ada, merencanakan budaya yang diinginkan, serta merubah perilaku individu
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Laporan ini membahas tentang praktikum di Koperasi Pegawai Biotek-LIPI, mencakup struktur organisasi, unit usaha, pasar yang dimasuki, dan strategi koperasi dalam menghadapi kegagalan pasar.
Laporan ini membahas organisasi sumber belajar di SD Negeri Samirono. SD ini memiliki perpustakaan, UKS, musholla, dan warung sehat sebagai sumber belajarnya. Struktur organisasi terdiri atas kepala sekolah, guru mapel, wali kelas, dan tenaga bantu. Sumber belajar dikelola secara terpusat di bawah kepala sekolah."
Dokumen ini merupakan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) Himpunan Mahasiswa Lamaholot (HIMALA) Universitas Muslim Indonesia Makassar. GBHO ini menjelaskan tujuan, prinsip dasar, dan program kerja HIMALA untuk mewujudkan cita-cita organisasi dalam mempersatukan mahasiswa Lamaholot. Program kerja terbagi atas jangka panjang dan pendek yang mencakup bidang keagamaan, pendidikan, hubungan masyarakat,
Be & gg, eka yulianto, hapzi ali, nilai budaya organisasi pada dpm & ptsp...Eka Yulianto
Tugas ujian tengah semester membahas nilai budaya organisasi pada Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelayanan publik. Dokumen menjelaskan pengertian budaya organisasi, revolusi pelayanan publik di DKI Jakarta, nilai-nilai budaya DPM dan PTSP serta capaian PTSP seperti peningkatan peringkat Indonesia dalam survei kemudahan berbisnis.
Slide presentasi ini pernah disampaikan pada kegiatan pada Pelatihan Penguatan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Non Formal, Program Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Materi dalam presentasi ini diperoleh dari berbagai sumber. semoga bermanfaat
Lembaga Pengembangan Manajemen Keuangan Pembangunan Dan Pemerintahan Daerah (LPMKP2D) didirikan pada tahun 2009 untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia, manajemen keuangan, perencanaan, dan penataan kelembagaan daerah. Lembaga ini terdaftar di berbagai instansi pemerintah dan bergerak di bidang pendidikan serta pelatihan bagi p
1. Dokumen tersebut membahas mengenai perkembangan profesi akuntansi dan tantangan yang dihadapi, seperti kelangkaan tenaga akuntan publik di Indonesia dibandingkan negara lain sehingga peluang profesi ini masih terbuka.
2. Dokumen juga membahas mengenai pentingnya penerapan tata kelola yang baik (good governance) dalam pengelolaan anggaran, termasuk perlunya penguatan fungsi pengawasan internal dan mekanisme akuntabilitas.
Kb 2 konsep dasar praktik keperawatan profesionalUwes Chaeruman
Dokumen tersebut membahas tentang organisasi profesi keperawatan di Indonesia yaitu Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). PPNI berperan dalam membina mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan, dan kesejahteraan anggotanya. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi, tujuan, program kerja, hak dan kewajiban anggota PPNI.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PROPOSAL TOT PPNI FINAL.doc
1. PROPOSAL
TRAINING OF TRAINER TERINTEGRASI
DAN
RAKERWIL DPW PPNI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DEWAN PENGURUS WILAYAH
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)
KEPULAUAN RIAU – TAHUN 2023
2. 1
A. Latar Belakang
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) lahir pada tanggal 17 Maret 1974. Kebulatan
tekad spirit yang sama dicetuskan oleh perintis perawat bahwa tenaga keperawatan harus
berada pada wadah /organisasi profesi perawat Indonesia. Pada masa itu sebelum tahun 1974
organisasi perawat di Indonesia sudah berkembang pesat sesuai dengan zamannya, sejak
zaman penjajahan perawat Indonesia sudah ada seiring dengan adanya Rumah Sakit, yaitu:
Residen Vpabst (1819) dibatavia saat itu berubah menjadi Stadsverband (1919) dan berubah
menjadi CBZ (Central Burgerlijke Zieken Inrichting) di daerah Salemba yang saat ini menjadi
RSCM. Saat itu perawat sudah memiliki perkumpulan-perkumpulan sebagai wadah organisasi
perawat dan dapat menjalankan pergerakan dalam menentukan martabat profesi perawat.
Ketika itu terdapat beberapa organisasi diantaranya; Perkumpulan Kaum Verpleger fster
Indonesia (PKVI), Persatuan Djuru Kesehatan Indonesia (PDKI), Persatuan Perawat
Indonesia (PPI), Ikatan Perawat Indonesia (IPI).
Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang
bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.”Organization is a collection people, arranged
into groups, working together to achieve some common objectives” (Paul Preston dan Thomas
Zimmerer). Namun Schein menyatakan bahwa pada umumnya organisasi yaitu suatu bentuk
koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui pembagian
pekerjaan dan fungsi lewat hirarki otoritas dan tanggung jawab. Suatu organisasi memiliki
karakteristik di antaranya adanya struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan
bagian yang lain untuk mengkoordinasikan aktivitas di dalamnya.
Organisasi diperlukan dalam bidang Keperawatan, dalam rangka meningkatkan
profesionalisme tenaga kesehatan, harus dimulai dengan pemberdayaan organisasi profesi,
karena organisasi profesi memiliki fungsi dan tanggung jawab penuh baik terhadap
perkembangan ilmu dan teknologi dalam bidang profesinya, maupun terhadap pembinaan
profesionalisme para anggotanya
Perawat sebagai tenaga kesehatan bertanggungjawab dalammemberikan pelayanan
keperawatan yang sesuai dengan kompetensi dankewenangan yang dimilikinya, baik secara
mandiri maupun kolaborasidengan profesi kesehatan lain. Perawat dituntut untuk profesional
denganmemiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kewenangan untuk memberikanasuhan
keperawatan pada pasien berdasarkan ilmu dan batas-bataskewenangan yang dimilikinya
Pertumbuhan profesi dan demikian juga kaum profesional merupakan fakta penting
yang menyertai sistem pembagian kerja dalam masyarakat industrial modern. Organisasi
profesi merupakan suatu organisasi sosial formal tingkat tertinggi. Fungsi sosial formal
tersebut menjadikan organisasi profesi sebagai lembaga peradaban, sehingga diharapkan
terjadi proses yang mengarah kepada pemberdayaan manusia dalam kegiatan organisasi
profesi.
Syarat utama agar proses organisasi profesi dapat terjadi dengan baik sesuai dengan
misinya dalam standar profesi adalah suasana profesional. Berbagai kebijakan dibuat untuk
menjadi rambu-rambu kegiatan yang tetap bertumpu kepada norma yang ditetapkan bersama,
sehingga mampu menghasilkan produk nyata maupun maya sesuai dengan misi Standar
Organisasi Profesi. Pola penyusunan berbagai kegiatan harus dilaksanakan atas dasar
masukan dari komunitas profesi. Jadi harus disusun mekanisme agar semua masukan dari
bawah dapat tertampung dengan baik dan diimplementasikan dalam wujud berbagai kebijakan
untuk digunakan sebagai rencana penyusunan kegiatan.
Suasana kegiatan organisasi profesi merupakan acuan utama penataan sistem di
organisasi profesi agar misi dari organisasi profesi dapat berjalan. Suasana kegiatan
organisasi profesi hanya mungkin berjalan jika proses aktifitas secara utuh terjadi di dalam
lembaga organisasi profesi itu sendiri. Proses secara utuh artinya titik berat kegiatan
3. 2
ada di dalam lembaga organisasi profesi yang meliputi para pengurus, aktifis atau voluntir
tidak hanya bekerja untuk kepentingan sendiri, melainkan berbagai kegiatan lainnya sedapat
mungkin dilakukan di dalam lembaga organisasi profesi. Dalam hal ini anggota organisasi
profesi selain bekerja di dalam tempatnya masing-masing dapat belajar dengan melihat
bagaimana para aktivis organisasi profesi bekerja sesuai dengan standar profesi, dengan
melakukan pemberdayaan seluruh pengurus dan anggota profesi.
Dalam menjaga kontinuitas otonomi organisasi profesi, pola pikir kegiatan yang
berbasis kepada suasana profesional perlu lebih dilakukan secara intensif sehingga dapat
dilakukan pengukuran-pengukuran kinerja. Kinerja yang baik nantinya akan menjadi dasar
untuk menghasilkan berbagai produk yang bernilai sehingga dapat menjadi komoditas.
Selain itu, kemampuan organisasi dalam menyusun berbagai urusan rumah tangganya
(internal dan eksternal) termasuk program kegiatan maupun kemampuan untuk menyusun
kegiatan pendanaan menjadi hal penting dalam menilai indikator organisasi yang mandiri.
Mandiri dalam kegiatan pendanaan merupakan cara berpikir agar semua kegiatan dapat
dilakukan secara efisien dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
Tantangan yang dihadapi organisasi profesi kesehatan termasuk PPNI untuk saat
sekarang adalah bahwa organisasi organisasi profesi kesehatan harus dapat menjadi
organisasi yang dinamis dan adaptif yang berbasis kepada proses. Dinamika eksternal yang
mempengaruhi organisasi profesi kesehatan perlu diantisipasi secara bijak agar dapat diserap
untuk berbagai penyesuaian menuju kemajuan. Akibat perkembangan IPTEK terjadi berbagai
perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang. Kenyataan yang ada sekarang ini organisasi
profesi bekerja dengan lamban dan tidak akurat. Pengaruh globalisasi yang telah mulai terasa
pada saat ini memaksa dalam berbagai kegiatan terjadi proses persaingan yang tajam.
organisasi profesi sekarang ini hanya mampu melakukan inovasi maupun kreativitas yang
belum memenuhi ekspektasi seluruh anggota. Selain itu, sumberdaya manusia harus dibuat
menjadi modal dasar yang memiliki nilai tertinggi. Beberapa terobosan telah dilakukan
PPNI untuk memenuhi harapan anggota dalam hal pengelolaan dan pelayanan terhadap
anggota seperti dibuatnya sistem keanggotaan dengan virtual account, sistem perpanjangan
surat tanda registrasi (STR) dengan PKB online, integrasi pengelolaan sekretariat dan
manajemen keunangan berbasis neraca data akuntansi online dan masih banyak lagi regulasi
tentang pengaturan praktik keperawatan mandiri di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan
pelatihan bagi pengurus di tingkat provinsi, kabupaten maupun komisariat untuk dapat
menjalankan fungsi organisasi secara optimal.
Selain itu untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang diamanatkan melalui
Musyawarah Wilayah (Muswil) guna melakukan perbaikan atau percepatan dalam sisa
periode kepengurusan yang tersedia akan dilaksanakan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil)
DPW PPNI Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kegiatan wajib yang harus
dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia
(PPNI) minimal satu kali dalam masa periode kepengurusan. Dalam Rakerwil ini akan
dilaksanakan kegiatan akademik dan pembahasan berbagai isu penting untuk mencari solusi
terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi.Output dari kegiatan TOT Terintegrasi dan
Rakerwil ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi PPNI di Provinsi
Kepulauan Riau.
B. Nama Kegiatan
Seminar dan Workshop “TOT Terintegrasi dan Rakerwil DPW PPNI Provinsi
Kepulauan Riau”
C. Tema Rakerwil
“Pengembangan Kompetensi Tenaga Perawat dalam Meningkatkan Kesehatan
4. 3
Masyarakat Kepulauan Riau ”.
D. Tujuan
1. Tujuan Umum
Meningkatkan Profesionalisme Dewan Pengurus PPNI dalam Tata Kelola
organisasi dan memberikan pelayanan sebaiknya kepada Anggota.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan pengetahuan tentang kaderisasi dan disiplin organisasi.
a. Meningkatkan pengetahuan tentang etik profesi dan penyelesaian masalah
hukum.
b. Meningkatan pengetahuan tentang praktik keperawatan mandiri dan jasa
perawat.
c. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kesekretariatan, peraturan organisasi dan
MoU.
d. Kemampuan pengelolaan Keuangan dan Aset PPNI berbasis internet.
e. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang pengelolaan PKB edisi terbaru
dan PKB online.
f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan melakukan migrasi keanggotaan
dan manajemen keanggotaan berbasis virtual account.
E. Sasaran
Sasaran dalam kegiatan ini adalah Dewan Pengurus Wilayah PPNI Kepulauan Riau
(Ketua, Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua, Ketua Divisi dan Anggota Divisi) ,Pengurus
DPD PPNI Kepulauan Riau (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Wakil Ketua Bidang) dan DPK
PPNI Se Kepulauan Riau berjumlah orang.
F. Tamu Undangan
(terlampir)
G. Jenis Kegiatan
Seminar dan Workshop
H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan TOT akan dilaksanakan pada :
Hari : Jum’at - Sabtu
Tanggal : 3 – 5 Februari 2023
Waktu : 1. RAKERWIL : Jumat 3 Februari 2023 : 08-21 WIB
2. TOT Terintegrasi : Sabtu, 4 Februari 2023 : 08.00 – 21.00 WIB
Minggu , 5 Februari 2023 : 08.00 – 11.40 WIB
Tempat : Aston Hotel Jl.Adi Sucipto KM 1, Tanjungpinang 29125
I. Narasumber
Ketua Umum dan Pengurus harian DPP PPNI.
J. Susunan Panitia
(terlampir)
K. Sumber Dana Kegiatan
Biaya penyelenggaraan sebesar Rp. ….DPW PPNI Kepulauan Riau dan Kontribusi
5. 4
DPD PPNI /DPK Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau.
L. Susunan Acara
(terlampir)
M. Rencana Anggaran Belanja
A PEMASUKAN JUMLAH SATUAN HARGA
1 KONTRIBUSI DPD/DPK
2 KAS DPW
B PENGELUARAN
1 PENGINAPAN
1). HOTEL KETUM, BENDUM, KETUA DPW,
SEKJEN ( 3X 2 MLM)
2). TAMU 14 ORANG
3). PESERTA org
2 RUANG PERTEMUAN + MAKAN DPW DAN DPP
RAKERWIL ( HALF DAY)
TOT HARI KE 1 (LONG DAY)
TOT HARI KE 2 (HALF DAY)
3 TRANSFORTASI
2 MOBIL
4 MAKAN TAMU
SNACK KAMAR TAMU
OLEH-OLEH TAMU
SNACK GLADI
KONSUMSI RAPAT PANITIA
5 PUBLIKASI
DOKUMENTASI
7 BACKDROP, SPANDUK
N. Penutup
Demikian proposal TOT dan Rakerwil ini dibuat dengan sungguh-sungguh untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya. Semoga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar
dan masing- masing yang bersangkutan di dalamnya dapat bekerjasama dengan baik.
6. 5
Tanjungpinang , 7 Januari 2023
Panitia Pelaksana Kegiatan TOT Terintegrasi dan RAKERWIL
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Ketua,
M.Safi’i.,S.Kep.,Ners.,MPH
NIRA :
Sekretaris,
NS.Rian Yuliana.,S.Kep.,MNS
NIRA :
Mengetahui,
Ketua DPW PPNI Provinsi Kepulauan Riau
Adil Candra.,S.Kep.,Ners.,M.Kep
NIRA : 21720116791
7. SUSUNAN ACARA TOT TERINTEGRASI PERSATUAN PERAWAT NASIONAL
INDONESIA TAHUN 2022
JAM KEGIATAN PEMBICARA PJ KETERANGAN
HARI PERTAMA
07.30-08.00 Registrasi DPW PPNI Provinsi
Ruangan Besar
08.00-09.30 Pembukaan DPW PPNI Provinsi
Lagu Indonesia Raya
Lagu Mars PPNI
Sambutan Ketua DPW PPNI Provinsi sekaligus Koordinator Wilayah
I Sumatera
Ketua DPW PPNI Provinsi sekaligus
Koordinator Wilayah I Sumatera
Sambutan Ketua Umum DPP PPNI Ketua Umum DPP PPNI
Sambutan Gubernur Jambi sekaligus pembukaan acara Gubernur Kepulauan Riau
Do'a
09.30-10.00 Rehat kopi DPW PPNI Provinsi
10.00-11.00 Materi Umum: Perkembangan PPNI, Filosofi dan Badan Hukum
PPNI
Ketua Umum DPP PPNI
11.00-12.00 Materi Umum: Tatalaksana Kerja Organisasi PPNI Sekretaris Jenderal DPP PPNI
12.00-13.00 ISOMA
Ruangan 1 Ruangan 2 Ruangan 3 Ruangan 4
13.00-14.30 Materi dan simulasi
penulisan ilmiah dan
me- review naskah
jurnal
Penelitian DPP
PPNI
Materi Praktik
Keperawatan
Mandiri
Pelayanan
DPP PPNI
Materi dan simulasi
Panduan Partisipasi Politik
Perawat
Pemberdayaan
Politik DPP
PPNI
Budaya dan
penguatan organisasi
Ketua Umum DPP
PPNI
14.30-15.30
15.30-16.00 Rehat kopi
16.00-18.00 Materi dan simulasi
PKB Online , dan
Manajemen
Keanggotaan
Penelitian
DPP PPNI
Materi dan simulasi
Disiplin dan Sanksi
Organsiasi; Tata
Cara Penerimaan
Anggota;
Organisasi dan
Kaderisasi
DPP PPNI
Materi dan simulasi
Penyelesaian Masalah
hukum dan Penanganan
Hukum bagi anggota PPNI
Hukum dan
Perundang-
undangan DPP
PPNI
Materi dan simulasi
Administrasi
Kesekretariatan
dan Protokoler
Sekretaris DPP
PPNI
18.00-19.00 ISOMA
8. 19.00-21.00 Simulasi PKB Online ,
dan Manajemen
Keanggotaan
Sistem
Infokom DPP
PPNI
Simulasi Disiplin dan
Sanksi Organsiasi;
Tata Cara
Penerimaan Anggota;
Kaderisasi
Organisasi dan
Kaderisasi
DPP PPNI
Simulasi Penyelesaian
Masalah hukum dan
Penanganan Hukum bagi
anggota PPNI
Hukum dan
Perundang-
undangan DPP
PPNI
Simulasi
Administrasi
Kesekretariatan dan
Protokoler
Bendahara Umum
DPP PPNI
HARI KEDUA
08.00-09.30 Simulasi PKB Online ,
dan Manajemen
Keanggotaan
Sistem
Infokom DPP
PPNI
Materi dan simulasi
PKB Edisi 3 dan
Sumpah Perawat
Diklat DPP
PPNI
Materi dan simulasi
Mekanisme dan Kerja
Sama PPNI
Kerja Sama
Dalam dan Luar
Negeri DPP
PPNI
Materi dan simulasi
Pengelolaan dan
Manajemen
Keuangan serta
Pengelolaan
Bendahara Umum
DPP PPNI
09.30-10.00 Rehat kopi
10.00-11.30 Simulasi PKB Online ,
dan Manajemen
Keanggotaan
Sistem
Infokom DPP
PPNI
Simulasi PKB Edisi
3 dan Sumpah
Perawat
Diklat DPP
PPNI
Simulasi Mekanisme dan
Kerja Sama PPNI
Kerja Sama
Dalam dan Luar
Negeri DPP
PPNI
Simulasi Pengelolaan
dan Manajemen
Keuangan serta
Pengelolaan Aset
Organisasi
Bendahara Umum
DPP PPNI
11.30-11.45 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
11.45-12.00 Penutupan:
1. Hymne Perawat
2. Pandangan terkait Kegiatan oleh Ketua DPW PPNI Provinsi
3. Penutupan TOT oleh Ketua Umum DPP PPNI
Ruangan Besar
12.00 Makan siang dan Ramah tamah
9. CATATAN
Materi Kelompok 1 Materi Kelompok 2 Materi Kelompok 3 Materi Kelompok 4
1. Power point
2. Bahan simulasi/latihan
3. Buku Pedoman Penelitian
Keperawatan
4. Buku Pedoman PKB Online ,
danManajemen Keanggotaan
4. Jurnal PPNI
5. Jurnal IJINNA
6. Forrmat Rencana Tindak Lanjut
1. Power point
2. Bahan simulasi/latihan
3. Pedoman Kaderisasi
4. PO Disiplin dan Sanksi organisasi
5. PO Tatacara Penerimaan Anggota
6. Buku Pedoman PKB Edisi 3
7. Buku Pedoman Praktik
Keperawatan Mandiri
8. Buku Pedoman Sumpah Perawat
9. Format Rencana Tindak Lanjut
1. Power point
2. Bahan simulasi/latihan
3. Buku Panduan Partisipasi Politik Perawat
4. Buku Pedoman Penyelesaian Masalah
Hukum
5. Buku Pedoman Penanganan Hukum bagi
Anggota PPNI
6. Buku Pedoman Mekanisme dan Kerja
Sama PPNI
7. Format Rencana Tindak Lanjut
1. Power point
2. Bahan simulasi
3. Buku Peraturan Organisasi
Administrsi Kesekretariatan
4. Buku Peraturan Organisasi
Protokoler
5. Buku Peraturan Organisasi
Pengelolaan dan Manajemen
Keuangan
6. Buku Peraturan Organisasi
Pengelolaan Aset Organisasi
7. Format Rencana Tindak Lanjut
PESERTA
Peserta Kelompok 1 Peserta Kelompok 2 Peserta Kelompok 3 Peserta Kelompok 4
1. DPW yang membidangi Sistem
Infokomdan Penelitian
2. DPD yang membidangi Sistem
Infokomdan Penelitian
3. DPK yang membidangi Sistem
Infokomdan Penelitian (jika akan
diikutkan dan memungkinkan)
1. DPW yang membidangi
Organisasi dan Kaderisasi;
Pelayanan; Diklat
2. DPD yang membidangi
Organisasi dan Kaderisasi;
Pelayanan; Diklat
3. DPK yang membidangi
Organisasi dan Kaderisasi;
Pelayanan; Diklat (jika akan
diikutkan dan memungkinkan)
1. DPW yang membidangi Pemberdayaan
Politik; Hukum danPerundang-undangan;
Kerja Sama (Hubungan Antar Lembaga)
2. DPD yang membidangi Pemberdayaan
Politik; Hukum dan Perundang-undangan;
Kerja Sama (Hubungan Antar Lembaga)
3. DPK yang membidangi Pemberdayaan
Politik; Hukum dan Perundang-undangan;
Kerja Sama (Hubungan Antar Lembaga)
(jika akan diikutkan dan memungkinkan)
1. Ketua DPW, DPD, DPK (untuk
DPK jika akan diikutkan dan
memungkinkan)
2. Sekretaris DPW, DPD, DPK
(untuk DPK jika akandiikutkan
dan memungkinkan)
3. Bendahara DPW, DPD, DPK
(untuk DPK jika akandiikutkan
dan memungkinkan)
10. DAFTAR TAMU UNDANGAN
Nomor Daftar Undangan Keterangan
1 Gubernur Kepulauan Riau
2 Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
3 Walikota Tanjungpinang
4 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Propinsi Kepulauan Riau
5 Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
6 Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang
7 Kepala Bank BNI Cabangn Tanjungpinang
8 Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang
9 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hangtuah Tanjungpinang
10 Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam
11 Universitas Awal Bros
12 Dekan FKIK Universitas Jambi
13 Ketua PW HIPERCCI Kepri
14 Ketua PW HPMI Kepri
15 Ketua PW HIPKABI Kepri
16 Ketua PW Inwocna Kepri
17 Ketua PW HIPPI Kepri
18 Ketua PW HIPANI Kepri
19 Ketua PW IPDI Kepri
20 Ketua PW IPOTI Kepri
21 IDI Wilayah Kepulauan Riau
22 PDGI Wilayah Kepulauan Riau
23 IBI Provinsi Kepulauan Riau
24 IAI Provinsi Kepulaaun Riau
25 IAKMI Provinsi Kepulauan Riau
26 PERSAGI Provinsi Kepulauan Riau
27 PATELKI Provinsi Kepulauan Riau
28 HAKLI Provinsi Kepulauan Riau
29 IKATEMI Provinsi Jambi
30 PTGMI Provinsi Kepulauan Riau
31 PAFI Provinsi Kepulauan iau
32 PERSAKMI Provinsi Kepulauan Riau
33 RSUD RAT Propinsi Kepri
34 RSUD Kota Tanjungpinang
35 RSUD Engku Haji Daut Tanjung Uban
36 RSAL Midiato Suratani Tanjungpinang