Dokumen tersebut membahas tentang budaya kerja pelayanan publik yang mencakup tiga elemen utama yaitu integritas, berorientasi hasil, dan sinergi serta pentingnya komitmen kepemimpinan dalam mengembangkan budaya kerja tersebut di lingkup nasional maupun internal organisasi.
2. APAKAH
BUDAYA ORGANISASI/
BUDAYA KERJA?
Sekumpulaan nilai-nilai yang
membantu seseorang (pegawai)
dalam organisasi memahami
mengenai apakah tindakannya
dipandang dapat diterima atau tidak
dapat diterima
Kepribadian organisasi yang
tercermin pada perilaku para
pegawainya/anggotanya
BUDAYA ORGANISASI
Sikap dan perilaku individu dan
kelompok pegawai yang didasari
atas nilai-nilai yang diyakini
kebenarannya dan telah menjadi
sifat serta kebiasaan dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaan
sehari-hari
BUDAYA KERJA
BUDAYA ORGANISASI/BUDAYA KERJA TERLIHAT DARI
Tampilan fisik Cara berkomunikasi Perilaku Profesionalisme Struktur Organisasi
3. MENGAPA
BUDAYA ORGANISASI/
BUDAYA KERJA?
HATI DAN
JIWA
ORGANISASI
membangun perilaku positif sesuai
dengan keinginan organisasi
membedakan dengan organisasi lain
membangun pegawai sebagai aset
yang paling berharga bagi organisasi
identitas yang memberikan image
(citra)
membangun kerja kelompok
meningkatkan moral pegawai
menjaga pegawai tetap betah
bertahan dan menarik pegawai baru
yang potensial untuk bergabung
4. BUDAYA ORGANISASI/
BUDAYA KERJA YANG SEHAT
MENCIPTAKAN
APARATUR YANG PROFESIONAL
BUDAYA ORGANISASI/
BUDAYA KERJA YANG TIDAK SEHAT
MENCIPTAKAN
APARATUR YANG BERPERILAKU NEGATIF PENGEMBANGAN
BUDAYA ORGANISASI/
BUDAYA KERJA YANG
SEHAT MENJADI
KUNCI REVOLUSI
MENTAL APARATUR
5. BUDAYA KERJA
MENURUT
UU ASN
Pasal 3 UU ASN
ASN sebagai profesi
berlandaskan pada prinsip:
- Nilai dasar
- Kode etik dan perilaku
- Komitmen, integritas moral,
dan tanggung jawab pada
pelayanan publik
- Kompetensi bidang tugas
- Profesionalitas jabatan
Pasal 4 UU ASN
Nilai Dasar:
- Memegang teguh ideologi dan
UUD 45
- Menjalankan tugas secara
profesional
- Membuat keputusan berdasar
prinsip keahlian
- Nondiskriminatif
- Menjunjung standar etika
- Mempertanggungjawabkan
tindakan dan kinerja
- Memberi layanan secara jujur,
cepat, tepat, akurat, dan santun
Pasal 5 UU ASN
Kode Etik dan Perilaku:
- Melaksanakan tugas dengan jujur,
bertanggung jawab, sesuai
ketentuan, berintegritas, cermat
dan disiplin.
- Melayani dengan sikap hormat,
sopan, dan tanpa tekanan.
- Menggunakan barang
inventaris/BMN secara
bertanggung jawab, efektif, dan
efisien.
- Menjaga agar tidak terjadi konflik
kepentingan.
- Menjaga kerahasiaan negara, dan
memberi informasi secara benar
dan tidak menyesatkan.
6. memberikan layanan kepada publik
secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna,
dan santun
UU NOMOR 5 TAHUN 2014
TTG ASN (PASAL 3 huruf a)
Budaya Kerja Pelayanan Publik
Sikap dan perilaku individu dan
kelompok pegawai yang didasari
atas nilai-nilai yang diyakini
kebenarannya dan telah menjadi
sifat serta kebiasaan dalam
melaksanakan pelayanan
BUDAYA KERJA
• BERINTEGRITAS
• BERORIENTASI HASIL
• SINERGI
8. mutu, sifat, dan keadaan yang
menggambarkan kesatuan yang utuh,
sehingga memiliki potensi dan kemampuan
memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
9. BUDAYA KERJA
BERORIENTASI HASIL
Selalu mencari
tahu kebutuhan
pengguna layanan Keterkaitan antara
tujuan organisasi dan
tujuan individu
VISI
TARGET INDIVIDU Keterkaitan antara
tunjangan kinerja dengan
kinerja organisasi
13. KOMITMEN KEPEMIMPINAN
KEPEMIMPINAN NASIONAL
• Bekerja dengan membangun
foundation atau dasar-
dasarnya dengan
mendengarkan dengan lebih
seksama suara masyarakat
untuk mengetahui kebutuhan
dan konsern orang lain
• Bekerja dengan penuh
pengertian untuk
membantu membangun
konsensus dalam masyarakat
• Komitmen yang konsisten
Servant leadership
• Menghilangkan ego sektoral
• Fokus utamanya pada
pertumbuhan dan
kesejahteraan masyarakat dan
komunitas
• Sharing kekuasaan dan
kekuatan
• Meletakkan kepentingan orang
lain sebagai prioritas pertama
dan keinginan untuk membantu
orang untuk mengembangkan
dan berkinerja setinggi mungkin
NASIONAL
15. KEPEMIMPINAN NASIONAL
MENTERI-MENTERI/PIMPINAN DAERAH
• Menterjemahkan kepemimpinan Presiden sesuai dengan bidang
tugasnya: mengedepankan kepentingan masyarakat, sinergi
dengan instansi lain, membagi kewenangan kepada bawahan,
membangun konsensus, mendengarkan harapan masyarakat,
komitmen dan konsistensi
• mengarahkan, memotivasi, memberi contoh teladan,
menginisiasi, menggerakkan dan mempengaruhi para
pengikutnya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai di
instansinya masing-masing
NASIONAL
KOMITMEN KEPEMIMPINAN
17. KEPEMIMPINAN INSTANSI
PIMPINAN TERTINGGI INSTANSI
• Menterjemahkan kebijakan kepemimpinan Presiden sesuai dengan
bidang tugasnya;
• Memimpin perubahan di instansinya secara komitmen dan konsistensi
• Mengedepankan kepentingan masyarakat;
• Sinergi dengan instansi lain;
• Membagi kewenangan kepada bawahan,;
• Mengarahkan, memotivasi,;
• Memberi contoh teladan
• Menginisiasi;
• Menggerakkan dan mempengaruhi para pengikutnya untuk
mewujudkan tujuan yang ingin dicapai di instansinya masing-masing
LINGKUNGAN
INTERNAL
ORGANISASI
KOMITMEN KEPEMIMPINAN
18. KEPEMIMPINAN INSTANSI
ESELON I
ESELON II
ESELON III - IV
• Menterjemahkan kebijakan
kepemimpinan instansi sesuai dengan
bidang tugasnya;
• Memimpin perubahan di unit kerja
secara komitmen dan konsistensi
• Mengedepankan kepentingan
masyarakat;
• Membagi kewenangan kepada bawahan,;
• Mengarahkan, memotivasi,;
• Memberi contoh teladan
• Menginisiasi, memotivasi dan
menggerakkan bawahan untuk
mewujudkan kinerja di unit kerja
LINGKUNGAN
INTERNAL
ORGANISASI
KOMITMEN KEPEMIMPINAN
19.
20. MEMBANGUN SISTEM
UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
WHISTLE BLOWING SYSTEM
LHKPN DAN LHKASN
BENTURAN KEPENTINGAN
NETRALITAS BIROKRASI
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
STANDAR PELAYANAN
MANAJEMEN KINERJA
MANAJEMEN SDM ASN
PENGELOLAAN PENGADUAN SURVEY KEPUASAN DAN INTEGRITAS