Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rencana Tata Ruang Pulau Papua

9,472 views

Published on

Rencana Tata Ruang Pulau Papua

Rencana Tata Ruang Pulau Papua

  1. 1. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (NOMOR: .......... TAHUN: ..........) TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU PAPUA Edisi : Desember 2005BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONALSEKRETARIAT TIM TEKNIS: DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
  2. 2. RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU PAPUA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa dalam rangka menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, perlu dirumuskan suatu landasan kebijakan percepatan pembangunan Pulau Papua;b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ke dalam rencana pemanfaatan ruang di Pulau Papua perlu ditetapkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Papua;c. bahwa untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional di Pulau Papua perlu ditetapkan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di Pulau Papua yang bertujuan untuk menjamin keterpaduan pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor;d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c, maka perlu ditetapkan Rencana Tata Ruang Pulau Papua yang diatur dengan Peraturan Presiden.Mengingat:1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 1
  3. 3. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;9. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997);10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952). MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA TATA RUANG (RTR) PULAU PAPUA BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Pasal 1Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:(1) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai. satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;(2) Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;(3) Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;(4) Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;(5) Rencana Tata Ruang Pulau yang selanjutnya disingkat RTR Pulau adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah pulau/kepulauan yang terbentuk dari kesatuan wilayah geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsionalnya;(6) Wilayah Pulau Papua merupakan kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara yang menjadi bagian dari provinsi- provinsi yang ada di Pulau Papua menurut undang-undang pembentukannya;Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 2
  4. 4. (7) Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;(8) Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;(9) Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;(10)Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan di sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional;(11)Ruang Lintas Wilayah adalah bagian ruang wilayah nasional yang perencanaannya, pemanfaatannya dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diselenggarakan dengan memperhatikan kesatuan fungsional wilayah yang tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi provinsi, kabupaten dan kota;(12)Ruang Lintas Sektor adalah bagian ruang wilayah nasional yang proses perencanaannya, pemanfaatannya, dan pengendalian pemanfaatan ruangnya diselenggarakan oleh lebih dari satu sektor secara terpadu;(13)Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;(14)Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;(15)Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi oleh air dan ada diatas permukaan air pada saat air pasang;(16)Pulau-pulau Kecil adalah pulau yang memiliki luas area kurang dari atau sama dengan 2.000 km2, baik berpenduduk maupun tidak;(17)Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;(18)Hutan Lindung adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;(19)Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;(20)Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;(21)Kawasan Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 3
  5. 5. (22)Kawasan Suaka Margasatwa yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;(23)Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;(24)Kawasan Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi;(25)Kawasan Taman Nasional Laut yang selanjutnya disingkat TNL adalah habitat biota perairan yang memiliki satu atau beberapa ekosistem yang kondisi alam secara fisik tidak mengalami perubahan, serta mempunyai arti untuk kepentingan ilmu pengetahuan;(26)Kawasan Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan Perbatasan Negara adalah bagian dari wilayah nasional yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga di darat, laut, dan udara.(27)Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari.(28)Wilayah Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh ekosistem laut, seperti: pasang- surut, angin laut, ombak, gelombang, serta intrusi air laut. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang dipengaruhi oleh ekosistem darat, seperti: sedimentasi, aliran air tawar dari daratan maupun disebabkan oleh kegiatan manusia di darat.(29)Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.(30)Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.(31)Pusat Kegiatan Nasional selanjutnya disingkat PKN adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional, pusat ekonomi perkotaan (jasa dan industri) nasional dan simpul transportasi yang melayani nasional dan atau beberapa provinsi.(32)Pusat Kegiatan Wilayah selanjutnya disingkat PKW adalah adalah kota sebagai pusat ekonomi perkotaan (jasa dan industri) regional dan simpul transportasi yang melayani provinsi dan atau beberapa kabupaten(33)Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kota sebagai pusat ekonomi perkotaan (jasa dan industri) lokal dan simpul transportasi yang melayani kabupaten dan atau beberapa kecamatan.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 4
  6. 6. (34)Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang terletak di kawasan yang memiliki nilai strategis politik pertahanan keamanan negara di perbatasan dengan Negara Bagian Sarawak-Malaysia dan Sabah-Malaysia.(35)Pusat Pelayanan Primer adalah kota atau kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah tertinggi, yang dapat mendukung peran kota atau kawasan perkotaan untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani wilayah pulau dan/atau antar pulau.(36)Pusat Pelayanan Sekunder adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah sedang, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani beberapa bagian wilayah pulau.(37)Pusat Pelayanan Tersier adalah kota yang memiliki tingkat kelengkapan prasarana wilayah terendah, yang dapat mendukung peran kota untuk menjadi simpul utama jasa distribusi dan pengumpul kegiatan ekonomi wilayah yang melayani bagian wilayah pulau secara terbatas.(38)Perangkat Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang sejalan dengan tujuan rencana tata ruang.(39)Perangkat Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuan rencana tata ruang.(40)Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.(41)Pemerintah Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan.(42)Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil pemerintah.(43)Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar-kota antar-provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.(44)Aturan Pemintakatan atau Zoning Regulation adalah ketentuan pengaturan zonasi dan penerapannya ke dalam pemanfaatan lahan, yang menjadi acuan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang kota.(45)Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang selanjutnya disingkat SBNP adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alami yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigasi dalam menentukan posisi dan/atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya dan/atau rintangan pelayaran untuk keselamatan berlayar.(46)Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.(47)Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.(48)Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 5
  7. 7. (49)Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah dan air sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran Pasal 2(1) Tujuan penetapan RTR Pulau Papua adalah untuk: a. menetapkan RTR Pulau Papua dalam rangka operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. mengatur tata laksana dan kelembagaan perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di Pulau Papua sebagai landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; c. mengarahkan pengembangan wilayah Pulau Papua secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya; d. menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya; e. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah provinsi yang konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya; f. memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.(2) Sasaran Peraturan Presiden tentang RTR Pulau Papua adalah : a. Tersedianya landasan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsi kewenangannya dalam mengoperasionalkan RTRWN di Pulau Papua; b. Terarahnya pengembangan Pulau Papua secara lebih terpadu dan sinergis sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya; c. Terlaksananya pembangunan lintas sektor dan lintas provinsi secara lebih efektif dan efisien serta konsisten dengan kebijakan nasional yang memayunginya. d. Tersedianya landasan pencapaian keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas wilayah provinsi dan lintas sektor guna mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang optimal; e. Tersedianya acuan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 6
  8. 8. Bagian Ketiga Peran dan Fungsi RTR Pulau Pasal 3Kedudukan RTR Pulau Papua adalah sebagai alat untuk mensinerjikan aspek-aspek yangmenjadi kepentingan Nasional yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang WilayahNasional dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah yang direncanakan dalamRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 4RTR Pulau Papua berperan sebagai acuan untuk:a. memadukan pemanfaatan ruang lintas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Pulau Papua;b. menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan kawasan di Pulau Papua;c. merumuskan program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan masyarakat di Pulau Papua;d. mengendalikan pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah Pulau Papua. Pasal 5Fungsi RTR Pulau Papua adalah memberikan dasar pencapaian keterpaduan, keserasiandan keterkaitan ruang lintas wilayah provinsi dan lintas sektor sebagai satu kesatuandalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang. BAB II RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA Bagian Pertama Umum Pasal 6(1) RTR Pulau Papua merupakan penjabaran struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Pulau Papua.(2) RTR Pulau Papua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 500.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 7RTR Pulau Papua disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan sebagai berikut : a. mendukung peningkatan serta mempekuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara;Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 7
  9. 9. b. menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat;c. memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan;d. mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua;e. memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor- sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan;f. menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan;g. meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan;h. meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antar moda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha;i. meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah. Bagian Kedua Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Pasal 8Struktur ruang Pulau Papua merupakan struktur ruang sebagaimana tercantum dalamRencana Tata Ruang Wilayah Nasional dapat dilihat pada Lampiran I yang merupakanbagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Pasal 9Pola pemanfaatan ruang Pulau Papua merupakan pola pemanfaatan ruang sebagaimanatercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana dapat dilihat padaLampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 8
  10. 10. BAB III STRATEGI PEMANFAATAN RUANG Bagian Pertama Umum Pasal 10(1) Strategi pemanfaatan ruang Pulau Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diwujudkan dalam RTR Pulau Papua yang berisi: a. strategi pengembangan struktur ruang; b. strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang.(2) Strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a mencakup: a. strategi pengembangan sistem pusat permukiman; b. strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.(3) Strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b mencakup: a. strategi pengelolaan ruang kawasan lindung; b. strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya. Pasal 11(1) Strategi perwujudan rencana tata ruang dituangkan dalam indikasi program pembangunan.(2) Indikasi program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut prioritas penanganannya diklasifikasikan ke dalam indikasi program pembangunan prioritas tinggi, prioritas sedang, dan prioritas rendah.(3) Indikasi program pembangunan prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama.(4) Indikasi program pembangunan prioritas sedang dan prioritas rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun pertama. Bagian Kedua Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Pasal 12(1) Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Pulau Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hirarki pusat permukiman sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.(2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKN, PKW, dan PKL sebagai satu kesatuan sistem yang berhirarki.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 9
  11. 11. (3) Dalam rangka mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara, dikembangkan PKSN. Pasal 13Pengembangan PKN di Pulau Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)meliputi upaya untuk : a. mendorong pengembangan kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; b. mendorong pengembangan kota, dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; Pasal 14Pengembangan PKW di Pulau Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)meliputi upaya untuk : a. mendorong pengembangan kota Fak Fak, Manokwari, Nabire, Biak, Merauke dan Wamena sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; b. mengendalikan pengembangan kota Bade, Muting, Arso, Ayamaru, Teminabuan, dan Sarmi sebagai pusat pelayanan tersier yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pasal 15(1) PKL di Pulau Papua ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN.(2) Pengembangan kota-kota PKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem pusat permukiman di Pulau Papua. Pasal 16Pengembangan PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) di kawasanperbatasan negara merupakan upaya untuk mendorong pengembangan kota kota TanahMerah, Merauke dan Jayapura. Pasal 17Pengembangan PKN, PKW, dan PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, danPasal 16 dijelaskan secara lebih rinci dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Presiden ini.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 10
  12. 12. Bagian Ketiga Strategi Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 18Strategi pengembangan jaringan prasarana dan sarana Pulau Papua sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :a. strategi pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat yang terdiri dari jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;b. strategi pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut yang terdiri dari jaringan prasarana dan jaringan pelayanan;c. strategi pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Udara yang terdiri dari bandar udara dan ruang udara;d. strategi pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Pipa;e. strategi pengembangan Sarana Layanan Pos dan Sistem Jaringan Telekomunikasi;f. strategi pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Tenaga Listrik;g. strategi pengembangan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air dalam sektor pengairan yang terdiri dari sub sektor pengembangan dan pengelolaan pengairan serta sub sektor pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air lainnya;h. strategi pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan yang terdiri dari sistem jaringan air bersih, air limbah, drainase, dan persampahan. Pasal 19Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 huruf a meliputi upaya untuk:a. membuka akses daerah terisolir dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah;b. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan-kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran;c. mendukung peningkatan pemanfaatan potensi unggulan wilayah secara optimal, yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan di Pulau Papua;d. mendukung pengembangan sistem kota-kota di Pulau Papua melalui pengintegrasian sistem transportasi antar moda; a. Jaringan jalan di Pulau Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi nasional; b. Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diupayakan sebagai kesatuan intra dan antar moda transportasi dengan sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 11
  13. 13. Pasal 20Strategi pengembangan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18huruf a meliputi upaya untuk :a. mengembangkan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a meliputi upaya untuk menghubungkan daerah-daerah yang mempunyai potensi baik penumpang maupun barang;b. mengembangkan jaringan kereta api di Pulau Papua dikembangkan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi nasional;c. Jaringan kereta api di Pulau Papua dikembangkan sebagai satu kesatuan intra dan antar moda transportasi dengan sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara;d. mewujudkan keterpaduan sistem transportasi wilayah Papua, Nasional, dan sub- regional ASEAN;e. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan jalur kereta api dengan sistem jaringan transportasi lainnya;f. mengembangkan strasiun kereta api sebagai simpul jaringan jalur kereta api diarahkan pada kota-kota PKN dan PKW sebagai mana disebut dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Pasal 21Strategi pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi upaya untuk:a. berdasarkan kondisi geografisnya, pengembangan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a diarahkan pada pengembangan angkutan penyeberangan di bagian utara wilayah Papua, sementara di bagian selatan wilayah Papua diarahkan pada angkutan sungai guna menjangkau wilayah pedalaman dan terpencil;b. mengembangkan jaringan transportasi sungai meliputi upaya untuk menjangkau daerah-daerah pedalaman yang belum dijangkau oleh jaringan jalan maupun sistem jaringan transportasi udara;c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a meliputi upaya untuk: i) meningkatkan aksesibilitas daerah dan pulau-pulau terpencil; ii) menghubungkan jaringan jalan yang terpisah oleh perairan;d. Jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan di Pulau Papua sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf a dikembangkan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi nasional;e. Pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan diupayakan sebagai kesatuan intra dan antar moda transportasi dengan sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 12
  14. 14. Pasal 22Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 huruf b meliputi upaya untuk:a. meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi investasi pengembangan pelabuhan laut baik pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus sesuai dengan komoditas yang dominan (misalnya perikanan);b. meningkatkan kelancaran proses koleksi dan distribusi orang dan barang dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi wilayah;c. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan pemasaran, baik ke kawasan sub-regional ASEAN, Asia Pasifik, maupun kawasan internasional lainnya;d. meningkatkan volume perdagangan dalam negeri dan ekspor-impor melalui pelabuhan;e. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut antar provinsi, antar pulau, dan antar negara;f. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut antar-negara yang sesuai dengan kebutuhan ekspor-impor perekonomian, pertahanan negara dan kepentingan nasional lainnya;g. mengembangkan sistem jaringan transportasi laut Papua sebagaimana secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah Papua, nasional, dan internasional;h. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi laut dengan sistem jaringan transportasi lainnya. Pasal 23Strategi pengembangan jaringan prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 huruf c meliputi upaya untuk:a. memantapkan fungsi bandar udara pusat penyebaran di wilayah Pulau Papua dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar kota dalam lingkup wilayah Pulau Papua maupun antar kota dalam lingkup nasional dan internasional;b. mendukung pengembangan potensi pariwisata pada lokasi-lokasi yang sangat potensial;c. membuka dan memantapkan jalur-jalur penerbangan internasional antara kota-kota PKN dengan negara tetangga dan negara-negara pusat pemasaran produksi dan jasa dari Pulau Papua, khususnya ke kawasan sub-regional ASEAN. a. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara Pulau Papua secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem transportasi wilayah Papua, nasional, dan internasional; b. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan transportasi udara dengan sistem jaringan transportasi lainnya; c. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraan nasional.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 13
  15. 15. Pasal 24(1) Pengembangan sistem jaringan transportasi pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, merupakan upaya untuk efisiensi distribusi barang khususnya barang cair dan gas dengan memperhatikan perkembangan teknologinya.(2) Pengembangan jalur-jalur pipa dapat dilakukan di daratan dan perairan disesuaikan dengan kebutuhan dan harus memperhatikan persyaratan keamanan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Pasal 25Pengembangan dan penyediaan sarana layanan pos dan sistem jaringan telekomunikasiuntuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, diarahkan untuk:a. mengembangkan dan menyediakan sarana layanan pos dan telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia dan dalam hubungan antar bangsa;b. melayani kebutuhan masyarakat dan membuka keterisoliran wilayah pedalaman dan terpencil. Pasal 26Pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 huruf f meliputi upaya untuk:a. mengatasi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga listrik baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;b. memberikan dukungan yang optimal bagi pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah potensi sektor-sektor unggulan pada kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman;c. memanfaatkan potensi energi setempat/lokal termasuk energi terbarukan seperti mikrohidro, surya, biomassa, dan panas bumi;d. mengembangkan jaringan transmisi dan distribusi listrik di kawasan tertinggal, terpencil, dan terisolasi, termasuk gugus pulau-pulau kecil;e. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik yang selaras dengan pengembangan kawasan budidaya dan pusat-pusat permukiman. Pasal 27Strategi pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 huruf g meliputi upaya untuk:a. menjamin kelestarian fungsi sarana dan prasarana sumberdaya air melalui pengamanan kawasan-kawasan tangkapan air;b. menyediakan prasarana air baku untuk menunjang pengembangan sentra-sentra pangan, kawasan perkebunan, kawasan permukiman perkotaan, kawasan industri dan sumber tenaga air secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan andalan dan pusat koleksi-distribusi;Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 14
  16. 16. c. menjamin ketersediaan air baku bagi kawasan-kawasan sentra pangan nasional, pusat-pusat permukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata dan sebagainya, serta kota-kota strategis yang meliputi kota besar, ibukota provinsi, dan kabupaten/kota melalui konservasi daerah tangkapan air;d. menanggulangi dampak bencana alam yang terkait dengan air, diantaranya banjir, longsor, dan kekeringan;e. merehabilitasi dan mencegah terjadinya proses pendangkalan danau-danau besar, seperti di Danau Sentani, Danau Ayamaru, Danau Bian, dan Danau Enarotali;f. mempertahankan kawasan karst sebagai kawasan penyimpan cadangan air tanah;g. mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya air dengan mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pasal 28(1) Strategi pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h meliputi upaya untuk: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana dan sarana dasar perkotaan yang terdiri atas air bersih, air limbah, drainase, persampahan, jalan kota, listrik dan telekomunikasi secara terpadu dalam rangka memantapkan fungsi kota; b. mengembangkan kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana dasar perkotaan, khususnya antara kota-kota yang bertetangga; c. menjamin keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk perkotaan; d. mempertahankan kualitas lingkungan perkotaan dari ancaman pencemaran air, udara dan tanah.(2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan adalah melalui penyusunan Rencana Induk Sistem Prasarana dan Sarana Perkotaan untuk keterpaduan program pembangunan yang meliputi upaya untuk: a. meningkatkan kualitas dan kapasitas, serta memperluas instalasi pengolahan dan jaringan air bersih perpipaan melalui pengembangan sistem transmisi dan distribusi; b. meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan pelayanan Satuan Sambungan Telepon pada kawasan perkotaan; c. meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan distribusi listrik; d. meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan pelayanan pengelolaan air limbah perkotaan; e. meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pendaurulangan, pengolahan, dan pembuangan akhir sampah; f. meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan pelayanan prasarana drainase perkotaan yang terintegrasi dengan sistem drainase wilayah untuk pengendalian banjir dan genangan;Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 15
  17. 17. g. meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan prasarana jalan kota, termasuk mengembangkan jalan lingkar untuk mengatasi aliran lalulintas menerus pada kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan teknis yang ada. h. mengendalikan pencemaran lingkungan perkotaan terhadap air permukaan, air tanah, udara, tanah dan laut. Bagian Keempat Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Lindung Pasal 29Strategi pengelolaan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(3) huruf a meliputi upaya untuk:a. strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya yang terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air dan kawasan mangrove;b. strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk serta kawasan sekitar mata air;c. strategi pengelolaan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;d. strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana alam. Pasal 30Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasanbawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi upaya untuk:a. mempertahankan luasan kawasan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap;b. mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi;c. mempertahankan keberadaan hutan lindung agar kesuburan tanah pada hutan lindung dan daerah sekitarnya dapat terpelihara;d. melindungi ekosistem bergambut yang khas serta mengkonservasi cadangan air tanah;e. memberikan ruang yang memadai bagi peresapan air hujan pada zona-zona resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;f. merehabilitasi hutan lindung yang telah mengalami kerusakan;g. merehabilitasi luasan hutan mangrove sebagai ekosistem esensial pada kawasan pesisir.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 16
  18. 18. Pasal 31Strategi pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan setempatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi upaya untuk :a. melindungi kawasan sempadan pantai dari gangguan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi pantai;b. melindungi kawasan sempadan sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air sungai, kondisi fisik bantaran sungai, dan dasar sungai, aliran sungai, serta yang dapat meningkatkan daya rusak air;c. melindungi kawasan sekitar danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu ketersediaan air, dan/atau merusak kualitas air danau, serta kelestarian fungsi danau/waduk;d. melindungi kawasan sekitar mata air dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu ketersediaan air, dan/atau merusak kualitas air serta kelestarian fungsi mata air. Pasal 32Strategi pengelolaan ruang pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi upaya untuk:a. melestarikan cagar alam dan cagar alam laut beserta segenap flora dan ekosistem didalamnya yang tergolong unik dan/atau langka sehingga proses alami yang terjadi senantiasa dalam keadaan stabil;b. melestarikan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut beserta segenap fauna yang tergolong unik dan atau langka, serta komunitas biotik dan unsur fisik lingkungan lainnya;c. melestarikan taman nasional dan taman nasional laut dengan segenap kekhasan dan keindahan ekosistemnya yang penting secara nasional maupun internasional untuk tujuan keilmuan, pendidikan, dan pariwisata;d. melestarikan taman wisata alam, taman wisata laut, dan taman buru dengan segenap keunikan alam dan ekosistemnya yang alami sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi dan pariwisata;e. melestarikan cagar budaya yang berisikan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu, dan/atau segenap adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi setempat, serta unsur alam lainnya yang unik. Pasal 33Strategi pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi upaya untuk:a. melindungi resiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana alam;b. melindungi aset-aset sosial ekonomi masyarakat yang berupa prasarana, permukiman, dan kawasan budidaya dari gangguan dan ancaman bencana alam;Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 17
  19. 19. c. menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana;d. menyiapkan peta bencana alam yang dijadikan acuan dalam pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota;e. menetapkan kawasan rawan bencana alam dan wilayah pengaruhnya, serta membatasi pengembangan wilayah di sekitar kawasan rawan bencana alam. Bagian Kelima Strategi Pengelolaan Ruang Kawasan Budidaya Pasal 34Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(3) huruf b meliputi upaya untuk:a. strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan;b. strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan;c. strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kehutanan;d. strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya pariwisata;e. strategi pengelolaan ruang pada kawasan permukiman;f. strategi pengelolaan ruang pada kawasan pertambangan;g. strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan dan kawasan andalan lauth. strategi pengelolaan ruang pada kawasan tertentu. Pasal 35Strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya pertanian dan perkebunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi upaya untuk:a. mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis nasional;b. meningkatkan kualitas fungsi kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan;c. mengatur pemanfaatan ruang untuk terwujudnya keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan demi menghindari terjadinya konflik kepentingan baik sosial ekonomi maupun fisik;d. mengatur pemanfaaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara efisien dan efektif bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kegiatan usaha;e. mengatur pemanfaatan ruang untuk mendorong pengembangan industri pengolahan produk pertanian tanaman pangan dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 18
  20. 20. Pasal 36Strategi pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi upaya untuk:a. mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya secara berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat kegiatan kelautan dan perikanan yang terpadu dengan pusat-pusat koleksi dan distribusi;b. mendorong peningkatan nilai tambah manfaat hasil-hasil perikanan yang didukung oleh fasilitas pelayanan informasi dan jasa terpadu serta industri pengolahan ikan yang memiliki dukungan akses yang baik ke pasar;c. mengembangkan kerjasama perdagangan/pemasaran dengan daerah-daerah produsen lainnya dan kerjasama perdagangan antar negara;d. mengelola pulau-pulau kecil yang secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Pasal 37Strategi pengelolaan ruang kawasan budidaya kehutanan sebagaimana dimaksud padadalam Pasal 34 huruf c meliputi upaya untuk:a. mewujudkan pengelolaan hutan lestari melalui pemantapan kondisi kawasan hutan, perencanaan, pengamanan dan perlindungan hutan yang terpadu melalui pengendalian penebangan liar dan penanggulangan kebakaran hutan serta rehabilitasi kawasan hutan kritis;b. memenuhi bahan baku industri hilir dengan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pengembangan hutan rakyat;c. memperkuat kelembagaan masyarakat dalam rangka mitra sepaham pembangunan kehutanan dan peningkatan kesejahteraan;d. menghindari terjadinya konflik kepentingan/penguasaan lahan/kawasan hutan;e. mengembangkan kerjasama dengan lembaga peneliti lokal/regional /internasional dalam rangka mengembangkan produk hasil hutan;f. mendorong pengembangan industri pengolahan produk kehutanan untuk meningkatkan nilai tambah. Pasal 38Strategi pengelolaan ruang pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal34 huruf d didasarkan atas strategi untuk mengembangkan kawasan pariwisata tanpamerusak lingkungan hidup maupun budaya setempat. Pasal 39(1) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan-kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e meliputi pusat-pusat permukiman perkotaan dan pusat-pusat permukiman perdesaan.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 19
  21. 21. (2) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya untuk: a. mendorong pengembangan pusat-pusat permukiman perdesaan sebagai desa pusat pertumbuhan terutama wilayah desa yang mempunyai potensi cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di sekitarnya; b. mendorong pengembangan permukiman sub-urban atau kota baru pada daerah peripheral kota-kota metropolitan dan kota besar untuk memenuhi kebutuhan perumahan pada kota-kota tersebut dan sekaligus berperan sebagai penyaring arus migrasi desa-kota. Pasal 40Strategi pengelolaan ruang pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 34 huruf f meliputi upaya untuk:a. mengembangkan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral secara optimal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan secara makro dan mikro;b. mencegah pemanfaatan sumber daya pertambangan secara ilegal terutama untuk mengurangi dampak lingkungan terhadap wilayah sekitarnya. Pasal 41(1) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi upaya untuk: a. mengembangkan potensi sektor-sektor unggulan di setiap kawasan andalan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan; b. merevitalisasi kawasan andalan di Pulau Papua sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah; c. memantapkan keterkaitan antar kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan; d. meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi kawasan melalui pengembangan industri maritim, agroindustri, manufaktur, dan petrokimia; e. meningkatkan intensitas dan perluasan jangkauan promosi investasi kawasan, baik melalui kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia-Papua Nugini, Indonesia- Australia, kerjasama ekonomi sub regional segitiga pertumbuhan Brunei-Indonesia- Malaysia-Philipina, maupun kerjasama ekonomi internasional; f. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kawasan; g. meningkatkan aksesibilitas antar kota di dalam kawasan dan ke tujuan-tujuan pemasaran melalui keterpaduan pengembangan sistem transportasi antar moda; h. mengurangi dampak negatif pengembangan kawasan terhadap lingkungan sekitar; i. menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perizinan di kawasan andalan.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 20
  22. 22. (2) Strategi pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi upaya untuk: a. mengembangkan potensi sumberdaya kelautan secara optimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan; b. mengembangkan pusat pengolahan hasil produksi kelautan untuk meningkatkan nilai tambahnya termasuk pengembangan pelabuhan khusus untuk mendukung kegiatan ekspor-impor; c. meningkatkan aksesibilitas dari kawasan andalan laut ke kota-kota di wilayah pesisir dan tujuan-tujuan pemasaran melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi; d. mengurangi dampak negatif pengembangan kawasan andalan laut terhadap kawasan lindung di sekitarnya; e. mengembangkan potensi dan fungsi pulau-pulau kecil atau gugus pulau sebagai pendorong kegiatan ekonomi lokal, regional, dan nasional melalui pengembangan investasi, terutama pada bidang pariwisata bahari. Pasal 42(1) Untuk mendukung pemanfaatan ruang nasional telah ditetapkan kawasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam RTRWN.(2) Pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi keanekaragaman hayati di Pulau Papua meliputi upaya untuk: a. menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi dari ancaman konversi lahan ke budidaya; b. meningkatkan nilai manfaat keanekaragaman hayati melalui pengembangan ekowisata.(3) Pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah negara meliputi upaya untuk : a. menjaga dan mengamankan wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Papua, termasuk pulau-pulau kecil dan gugus kepulauan; b. mengembangkan kawasan perbatasan dengan menganut keserasian antara prinsip keamanan dan prinsip kesejahteraan masyarakat; c. mengembangkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan sekaligus pintu gerbang menuju dunia internasional; d. mengembangkan pola-pola kerjasama pembangunan lintas batas dengan negara tetangga; e. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perbatasan secara selektif yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai; f. memaduserasikan struktur dan pola pemanfaatan ruang kawasan perbatasan dengan wilayah negara tetangga.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 21
  23. 23. (4) Pemanfaatan ruang pada kawasan Timika meliputi upaya untuk: a. meminimalkan dampak negatif akibat kegiatan pertambangan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar; b. meningkatkan hasil guna pertambangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat; c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral sesuai dengan daya dukung lingkungannya; d. mengembangkan dan menyebar sektor-sektor ikutan khususnya industri derivatif dari sektor pertambangan di daerah sekitarnya; e. membatasi eksploitasi pertambangan ke kawasan lindung; f. merehabilitasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan; g. mengendalikan perkembangan permukiman penduduk di sekitar lokasi pertambangan. Bagian Keenam Program Pemanfaatan Ruang dan Pembiayaan Pasal 43a. Program pemanfaatan ruang yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah provinsi disusun dengan mengacu pada RTR Pulau Papua.b. Penyusunan program pemanfaatan ruang dan pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD maupun sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.c. Program pemanfaatan ruang Pulau Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan lebih lanjut ke dalam program Departemen/Badan/ Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.d. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan program sektor dan daerah dalam rangka penjabaran RTR Pulau Papua lebih lanjut diatur dalam bentuk pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. Pasal 44Indikasi program pembangunan sistem jaringan jalan Papua sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 menurut prioritas penanganannya meliputi :(1) Pengembangan jaringan jalan di Pulau Papua menurut prioritas penanganannya meliputi: a. penanganan 11 ruas jalan strategis yaitu ruas-ruas: Nabire-Wagete-Enarotali, Jayapura-Nimbrokang-Sarmi, Serui-Menawi-Saubeba, Timika-Mapurujaya-Pomako, Jayapura-Wamena-Mulia, Merauke-Tanah Merah-Waropko, Hamadi-Holtekamp-Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 22
  24. 24. Skouw (perbatasan dengan Negara Papua Nugini), Sorong-Klamono-Ayamaru- Maruni, Manokwari-Maruni-Mameh-Bintuni, Sorong-Makbon-Mega, Fakfak- Hurimber-Bomberay. Pasal 45Indikasi program pembangunan Pengembangan sistem jaringan kereta api di Pulau Papuasebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diwujudkan secara bertahap menurut prioritasnya:Jayapura-Sarmi, Sarmi-Nabire, Nabire-Manokwari, Manokwari-Sorong, Nabire-Timika, danMerauke-Jayapura. Pasal 46Indikasi program pembangunan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan diPulau Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi upaya untuk:b. mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas provinsi dengan interaksi kuat, meliputi: Sorong-Patani, Sorong-Wahai, Fak-fak-Wahai, Sorong-Biak, Timika-Dobo, dan Merauke-Dobo;c. mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota dengan interaksi kuat, meliputi: Biak Jayapura, Biak-Nabire, Serui- Biak, Serui-Nabire, Mapurajaya-Pomako, Tanah Merah-Merauke;d. mengarahkan pengembangan simpul jaringan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota dengan interaksi kuat, meliputi: Jefman-Kalobo, Sorong-Seget, Seget- Mogem, Seget-Taminabuan, Serui-Waren, Agats-Ewer, Biak-Numfor, Merauke-Atsy, Atsy-Asgon, Atsy-Agats, Merauke-Poo, Tanah Merah-Kepi. Pasal 47Indikasi program pengembangan simpul jaringan prasarana pelabuhan laut sebagai bagiandari sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menurutprioritas penanganannya meliputi:a. Pelabuhan Nasional di Manokwari, Sorong, Biak, Jayapura, Merauke, Pomako, dan Kaimana;b. Pelabuhan Nasional di Sorong diarahkan menjadi pelabuhan umum internasional dan pelabuhan khusus untuk komoditas migas dan perikanan. Pasal 48Indikasi program pengembangan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 23 dilakukan secara dinamis dengan memperhatikan tatanan kebandarudaraannasional dengan prioritas penanganan meliputi:a. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan sekunder untuk pengembangan wilayah dengan prioritas tinggi di Mopah – Merauke Frans Kaisepo – Biak dan Sentani – Jayapura;Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 23
  25. 25. b. Bandar udara pusat penyebaran dengan skala pelayanan tersier untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di Frans Kaisepo – Biak, Rendani – Manokwari, Mopah – Merauke, Nabire – Nabire, Jeffman Domine Eduard Osok – Sorong, Timika – Timika, dan Wamena - Wamena;c. Bandar Udara bukan pusat penyebaran untuk pengembangan wilayah dengan prioritas sedang di Toreo-Fak-fak, Utarom, Bintuni, Ijahabra, Wasior, Babo, Anggi, Kebar, Ransiki, Inanwatan, Taminabuan, Ayawasi, Kambuaya (Ayawaru), Werur, Merdei, Kokonao, Akimuga, Ombano, Moanamani, Kebo, Waghete (Waghete Baru), Bilai, Bilorai, Enarotali, Sudjarwo, Tjondronegoro, Numfor, Tanah Merah, Kepi, Mindiptanah, Senggo, Bomakia, Ewer, Bade, Kamur, Kimam, Manggelum, Bokondini, Oksibil, Batom, Ilaga, Elelim, Illu, Karubaga, Kelila, Kiwirok, Tiom, Yuruf, Mulia, Mararena, Leleh, Molof, Dabra, Okaba, Senggeh, Ubrub, Waris, Klamono, Bako dan Manam. Pasal 49Indikasi program pengembangan sistem prasarana jaringan prasarana energi dan tenagalistrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menurut prioritas penanganannya meliputi:pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik menurut prioritaspenanganannya meliputi peningkatan kapasitas tenaga listrik pada PLTA Genyem, PLTDBiak, PLTD Fak-fak, PLTD Jayapura, PLTD Manokwari, PLTD Merauke, PLTD Nabire, PLTDRaha, PLTD Serui, PLTD Sorong, PLTD Timika, PLTM Prafi, PLTM Amai, PLTM Tatui, danPLTM Ransiki. Pasal 50Indikasi program pengembangan sistem pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 menurut prioritas penanganannya meliputi :h. penanganan wilayah-wilayah sungai yang berada pada kondisi kritis, yaitu Satuan Wilayah Sungai Mamberamo, Wasi-Kais Omba, dan Digul Bikuma;i. penerapan konsep “Satu Sungai, Satu Rencana, Satu Pengelolaan Terpadu” dari hulu hingga hilir;j. pemeliharaan, peningkatan dan perluasan jaringan irigasi teknis pada sentra-sentra produksi pangan nasional meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, yang meliputi kawasan Inanwatan, Bintuni, Digul Bawah, Merauke, Manokwari, dan Nabire;k. penyediaan air baku untuk mendukung pengembangan kawasan budidaya perkebunan di Pulau Papua, meliputi kawasan Manokwari, Bintuni, Mimika, Kaimana, Nabire, Boven Digoel, Waropen, Sarmi, Jayapura, Kerom;l. perlindungan daerah tangkapan air, sempadan sungai, sempadan waduk dan danau dari pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;m. penghutanan kembali kawasan-kawasan konservasi pada hulu danau-danau kritis di Pulau Papua, meliputi hulu Danau Sentani, Danau Ayamaru, Danau Bian, dan Danau Enarotali;Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 24
  26. 26. n. pengendalian pencemaran sungai dan air permukaan lain secara ketat yang bersumber dari kegiatan pertambangan, permukiman perkotaan, pertanian, industri, dan kegiatan pariwisata. Pasal 51Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan padakawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi upaya untuk:a. mempertahankan luasan hutan lindung Pulau Papua dengan lokasi dan luasan yang diatur oleh departemen terkait;b. mencegah terjadinya erosi dan/atau sedimentasi pada kota-kota atau kawasan- kawasan budidaya khususnya yang berada pada kelerengan terjal;c. memanfaatkan kawasan bergambut yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 meter melalui pemanfaatan yang berkelanjutan;d. mempertahankan keberadaan zona-zona resapan air di Pulau Papua;e. mempertahankan dan meningkatkan keberadaan hutan mangrove di Cagar Alam Teluk Bintuni, Taman Nasional Lorentz bagian selatan, Kabupaten Sorong bagian selatan, Teluk Cendrawasih, dan sebelah utara Waropen. Pasal 52Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang memberikan perlindungan padakawasan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi upaya untuk:a. menetapkan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota;b. menetapkan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota, meliputi Satuan Wilayah Sungai Memberamo, Wasi-Kais Omba, Eilanden Edera, dan Digul Bikuma;c. menetapkan kawasan sekitar danau/waduk sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi Danau Sentani, Danau Ayamaru, dan Danau Bian;d. menetapkan kawasan sekitar mata air sebagai kawasan berfungsi lindung pada RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota. Pasal 53Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan yang suaka alam, pelestarian alam dancagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi upaya untuk:a. mengelola Cagar Alam yang meliputi CA Pegunungan Cyclops (22.500 ha), CA Enarotali (300.000 ha), CA Pulau Waigeo Barat (95.200 ha), CA Batanta Barat (16.749,08 ha), CA Pegunungan Arfak (68.325 ha), CA Salawati Utara (57.000 ha), CA Biak Utara (6.138,04 ha), CA Yapen Tengah (119.140,75 ha), CA Pulau Supriori (42.000 ha), CA Wondiboy (73.022 ha), CA Tamrau Selatan (350.000 Ha), CA Misool Selatan (84.000 ha), CA Teluk Bintuni (124.850,90 ha), CA Mioswar (11.089,35 ha), CA Sau Sapor (62.660 ha), CARaperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 25
  27. 27. Pegunungan Fakfak (34.391 ha), CA Pegunungan Kumawa (97.089, 38 ha), CA Bopol (92.704 ha), CA Wailan (22.000 ha), CA Kofiau (7.747 ha) ;b. mengelola Suaka Margasatwa dan Suaka Marga Satwa Laut yang meliputi SML Kep.Raja Ampat (60.000 ha), SML Sabuda Tataruga (5.000 ha), SML Kep Panjang (271.630 ha) SM Foja (2.018.000 ha), SM Jayawijaya (800.000 ha), SM Danau Bian (69.390 ha), SM Pulau Dolok (664.627,97 ha), SM Mubrani – Kaironi- Sidei – Wibain (9142,63 ha), SM Pulau Anggrameos (2.086,29 ha);c. mengelola Taman Nasional dan Taman Nasional Laut yang meliputi TNL Teluk Cendrawasih (1.453.500 ha), TN Lorentz (2.450.000 ha), TN Wasur (413.810 ha);d. mengelola Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Laut dan yang meliputi TWA Klamono (1.909,37 ha), TWA Beriat (9.193,75 ha), TWL Kep. Padaido (183.000 ha), TWA Teluk Yoteta (1.675 ha). Pasal 54Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan rawan bencana lingkungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 meliputi upaya untuk :a. kawasan rawan gempa bumi terutama di sebagian besar wilayah Papua meliputi pesisir utara Kota Manokwari, pesisir utara Pulau Papua, Nabire, P. Yapen, dan P. Biak;b. kawasan rawan banjir terutama di wilayah Sorong, Nabire, Waropen, Sarmi, Kabupaten dan Kota Jayapura, dan Merauke;c. kawasan rawan gerakan tanah atau longsor terutama di wilayah Jayapura bagian tengah, Manokwari, Fak Fak, Puncak Jaya, Jayawijaya, dan Pulau Waigeo;d. kawasan potensi terkena dampak kenaikan paras air laut akibat fenomena pemanasan global terutama di sepanjang pantai barat Papua, meliputi wilayah sepanjang Manokwari dan Mimika-Merauke. Pasal 55Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan budidaya pertanian dan perkebunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menurut prioritas penanganannya meliputi:a. sentra produksi pangan terutama di Kabupaten: Inanwatan, Bintuni, Digul Bawah, Wamena, Merauke, Nabire, Jayapura, dan Manokwari;b. sentra perkebunan terutama di Kabupaten: Manokwari, Bintuni, Mimika, Kaimana, Nabire, Waropen, Sarmi, Jayapura, Kerom, Merauke dan Boven Digoel.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 26
  28. 28. Pasal 56Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kelautan dan perikanan dalamPasal 36 menurut prioritas penanganannya meliputi:a. perikanan budidaya laut di Kepulauan Raja Ampat, pesisir selatan Kabupaten Kaimana, Teluk Cenderawasih, dan Jayapura;b. pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah: (i) Laut Papua Utara dikembangkan untuk penangkapan ikan dengan pusat kegiatan di Sorong, Biak, dan Jayapura. (ii) Laut Kepala Burung – Teluk Bintuni dikembangkan untuk penangkapan ikan dengan pusat kegiatan di Sorong. (iii) Laut Papua Selatan dikembangkan untuk penangkapan ikan dengan pusat kegiatan di Timika, Merauke, dan Kaimana.c. perikanan budidaya air payau (tambak) di Sarmi, Sorong Selatan dan Yapen Waropen;d. perikanan budidaya air tawar (kolam) di Kabupaten Jayawijaya, Jayapura dan Manokwari. Pasal 57Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan budidaya kehutanan dalam Pasal 37menurut prioritas penanganannya meliputi:g. pembangunan sentra produksi hasil hutan (kayu dan non kayu) di Kabupaten Sorong, Teminabuan, Manokwari, Bintuni, Fak fak, Kaimana, Nabire, Waropen, Enarotali, Mimika, Jayapura, Kerom, Sarmi, Yahukiumo, dan Boven Digoel;h. pengembangan kawasan hutan produksi sebagai sentra industri pengolahan hasil hutan (kayu dan non kayu) di Kota Sorong, Fak fak, Biak, Serui, Bintuni, dan Merauke;i. pembangunan kawasan hutan penunjang industri pariwisata di Kabupaten Sorong, Wondama, Enarotali, Mimika, Puncak Jaya, Wamena, Sarmi, Yahukiumo, Pegunungan Bintang, serta Merauke. Pasal 58Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan budidaya pariwisata sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 meliputi upaya untuk:a. mengembangkan wisata alam di TN Lorentz, TN Wasur, Raja Ampat dan Danau Sentani;b. mengembangkan wisata bahari di TWA Laut Kep. Padaido, Teluk Cenderawasih dan Pantai Tanjung Kasuari;c. mengembangkan pariwisata budaya terutama di Gua Abba, Biak, Pulau Doom, Bokondini, Lembah Baliem, Candi Kariwari, Jembatan Sinakma, serta Tanah Tingii Skyline.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 27
  29. 29. Pasal 59Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 40 meliputi upaya untuk:a. Kawasan pertambangan batubara, minyak bumi dan gas di sebagian besar Kabupaten Merauke, Timika, Kaimana, Fakfak, Bintuni, Teminabuan, Sorong, Manokwari, dan Pantai Utara Papua;b. Kawasan pertambangan bahan galian logam di Kabupaten Merauke, Timika, Manokwari, Sorong, Jayapura, Fak fak, Nabire, dan Pulau Waigeo. Pasal 60(1) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) menurut prioritas penanganannya meliputi Kawasan Andalan Manokwari dsk, Fak-fak dsk, Sorong dsk, Timika (Tembagapura) dsk, Biak, Nabire dsk (Aran Moswaren, Legare), Merauke dsk, Memberamo-Lereh (Jayapura), serta Wamena dsk.(2) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan andalan laut sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (2) menurut prioritas penanganannya meliputi: a. Kawasan andalan laut Teluk Cendrawasih-Biak, dsk; b. Kawasan andalan laut Jayapura-Sarmi, dsk; c. Kawasan andalan laut Raja Ampat-Bintuni, dsk;(3) Pemanfaatan ruang pada pulau-pulau kecil atau gugus pulau yang diprioritaskan penanganannya meliputi: P. Fani, P. Budd, P. Miossu, P. Bras, P. Fanildo, P. Bepondi, dan P. Liki. Pasal 61(1) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi upaya untuk: a. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati; b. Kawasan Perbatasan RI (Papua) dengan Papua Nugini, Australia, dan Palau; c. Kawasan Timika(2) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi upaya untuk melindungi wilayah-wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati, terutama: habitat terumbu karang (Raja Ampat), habitat mangrove (Teluk Bintuni), kawasan peneluran penyu laut (Manokwari-Saukorem dan Pulau Yapen bagian Timur-Kurudu).(3) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi: a. wilayah daratan Papua dengan Papua Nugini dan wilayah laut Papua dengan Australia dan Palau;Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 28
  30. 30. b. pulau-pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara RI dengan Palau meliputi P. Brass, P. Liki, P. Bepondi, P. Fanildo, P. Fani, dll; c. pengembangan pelayanan penunjang kegiatan perdagangan internasional, baik berskala kecil hingga besar; d. penerapan insentif dan disinsentif untuk pengembangan kawasan perbatasan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.(4) Indikasi program pengelolaan ruang pada kawasan Timika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi: a. Kawasan pertambangan yang didukung oleh Kota Timika sebagai kota utama serta kota-kota Tembagapura, Mimika, dan Amamapare sebagai kota pendukung; b. Kegiatan pertambangan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar, terutama untuk melindungi Taman Nasional Lorentz; c. Peningkatan sarana dan prasarana Kota Timika untuk mendukung pengembangannya sebagai pusat kegiatan pertambangan dan pengembangan kegiatan industri derivatif lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi hasil- hasil pertambangan; d. Pengembangan Bandara Timika untuk mendukung pemasaran hasil industri di kawasan Timika; e. Pengembangan pelabuhan laut Timika untuk tujuan ekspor-impor; f. Pengembangan kawasan Timika sebagai pusat pelayanan ekowisata ke Taman Nasional Lorentz. BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Pertama Strategi Pengawasan Pasal 62(1) Pengawasan pemanfaatan ruang Pulau Papua pada tingkat nasional dilakukan melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.(2) Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional sebagaimana dimaksud melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Pulau Papua.(3) Kinerja pemanfaatan ruang sebagai hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.(4) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional setelah memperoleh arahan Presiden.(5) Departemen/Badan/Lembaga/Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 29
  31. 31. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. Pasal 63(1) Pengawasan pemanfaatan ruang Pulau Papua pada tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur.(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.(3) Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang Pulau Papua.(4) Gubernur melaporkan penyelenggaraan pemanfaatan ruang Pulau Papua pada wilayah administratifnya kepada Presiden melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional perihal secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun. Bagian Kedua Strategi Penertiban Pasal 64(1) Penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang Pulau Suawesi dilaksanakan melalui pengenaan sanksi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Pasal 65(1) Dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dilaksanakan pemeriksaan dan penyelidikan.(2) Pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan.(3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membantu proses pemeriksaan dan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 30
  32. 32. BAB V KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT Bagian Pertama Umum Pasal 66(1) Lingkup kelembagaan dalam rangka pelaksanaan strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Papua meliputi aspek organisasi kerja sama pembangunan lintas provinsi, peran Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, peran Gubernur, mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dan pembinaan.(2) Lingkup peran masyarakat dalam pelaksanaan strategi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Papua meliputi peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bagian Kedua Kelembagaan Pasal 67(1) Gubernur se-Papua dapat membentuk lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi dalam rangka koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Papua.(2) Tata kerja lembaga kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kesepakatan para Gubernur.(3) Pembiayaan dalam penyelenggaraan kerjasama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi dan sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 68(1) Koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Papua dalam lingkup nasional dilakukan melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.(2) Mekanisme koordinasi, fasilitasi, mediasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Papua dalam lingkup nasional ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.(3) Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional melaporkan kinerja pemanfaatan ruang Pulau Papua kepada Presiden secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Pasal 69(6) Gubernur melaksanakan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTR Pulau Papua pada masing-masing wilayah administratifnya.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 31
  33. 33. (7) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk dan atau memfungsikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.(8) Dalam hal terjadi konflik pemanfaatan ruang lintas sektor dan lintas wilayah provinsi, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, lembaga kerjasama pembangunan lintas provinsi se-Papua, dan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.(9) Gubernur melaporkan kepada Presiden melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional perihal penyelenggaraan pemanfaatan ruang Pulau Papua pada wilayah administratifnya secara berkala sekurang-kurangnya dua kali setahun. Pasal 70(1) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam setiap upaya untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang sebagaimana tertuang dalam RTR Pulau Papua.(2) Rekomendasi pemberian insentif kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah, didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.(3) Rekomendasi pemberian insentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur.(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penambahan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan insentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian insentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 71(1) Pemerintah dapat memberikan disinsentif kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang pemanfaatan ruang wilayahnya tidak sesuai dengan RTR Pulau Papua.(2) Rekomendasi pemberian disinsentif kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah, didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.(3) Rekomendasi pemberian disinsentif kepada pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada hasil penilaian kinerja pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh Tim Teknis yang ditunjuk dengan Keputusan Gubenur.(4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan dana alokasi khusus dan dana dekonsentrasi, pembangunan prasarana dan sarana, dan disinsentif lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 32
  34. 34. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dan mekanisme pemberian disinsentif diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 72(10) Pembinaan dalam pelaksanaan RTR Pulau Papua diselenggarakan untuk menyelaraskan dan menyerasikan pemanfaatan ruang yang bersifat lintas wilayah provinsi dan lintas sektor.(11) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 73(1) Pemerintah berkewajiban mendorong peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Pulau Papua.(2) Dalam upaya mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sosialisasi RTR Pulau Papua secara berkesinambungan. BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 74(1) Rencana Tata Ruang Pulau Papua berlaku untuk jangka waktu 20 tahun sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini.(2) RTR Pulau Papua dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Presiden ini.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara peninjauan kembali atas RTR Pulau Papua diatur dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 33
  35. 35. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 75(1) Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di JakartaPada tanggal ............... MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA ttd HAMID AWALUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ….. NOMOR ….Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) 34
  36. 36. Lampiran II Peraturan Presiden Tentang RTR Pulau Papua: Strategi Pengembangan Sistem Pusat Permukiman di Pulau PapuaNO NAMA KOTA FUNGSI KOTA JENIS PELAYANAN STRATEGI PENGEMBANGAN1. Sorong PKN & PKSN Pusat Pelayanan • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi Primer Jasa pada kegiatan produksi hasil perikanan tangkap, industri pengolahan hasil hutan, serta hasil Pemerintahan, pertambangan minyak dan gas bumi, batubara, dan bahan galian logam. Perikanan, • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) Pertambangan, dan fasilitas perdagangan untuk mendukung peran Sorong sebagai pusat pelayanan regional dan dan Industri. nasional melalui kerjasama dengan pihak swasta secara selektif. • Pembangunan pelabuhan perikanan serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan guna mendorong Kota Sorong menjadi pusat kegiatan perikanan nusantara. • Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil hutan, bahan tambang dan perikanan tangkap yang komplementer dengan keberadaan Pelabuhan NasionalSorong yang diarahkan menjadi pelabuhan internasional. • Meningkatkan aksesibilitas kota Sorong ke sentra-sentra produksi di sekitarnya (Ayamaru, Teminabuan, Mega, Seget, Sausapor, Aimas, Waisai). • Meningkatkan aksesibilitas jaringan jalan Sorong-Klamono-Ayamaru-Maruni-Manokwari untuk mendukung proses koleksi dan distribusi kegiatan perekonomian. • Menyiapkan aturan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan (zoning regulation) sebagai pelengkap dari RTRW Kota • Menyiapkan rencana tata ruang kawasan Sorong dan sekitarnya untuk keterpaduan pembangunan sektor dan daerah otonom.2. Jayapura PKN & PKSN Pusat pelayanan • Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara yang juga berfungsi sebagai primer jasa pusat pertumbuhan wilayah nasional dan sebagai outlet pemasaran produksi tanaman pangan, pemerintahan, hortikultura, tanaman tahunan, sentra produksi hasil hutan, bahan galian logam, , serta hasil administrasi perikanan. pelintas batas • Meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi di wilayah sekitarnya melalui keterpaduan negara, sistem transportasi darat, diantaranya melalui pengembangan jaringan jalan Jayapura-Nimbrokang- perdagangan-jasa Sarmi dan Jayapura-Wamena-Mulia. dan transhipment • Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, point, Industri, pertambangan, serta perikanan yang komplementer dengan keberadaan Pelabuhan Nasional Jayapura dan Perikanan. Lampiran II Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) Lampiran Halaman - 1
  37. 37. NO NAMA KOTA FUNGSI KOTA JENIS PELAYANAN STRATEGI PENGEMBANGAN dan Perikanan. pertambangan, serta perikanan yang komplementer dengan keberadaan Pelabuhan Nasional Jayapura dan Bandar Udara Sentani. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan Jayapura dsk dengan kawasan perbatasan di wilayah Papua Nugini. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga. • Menyiapkan perangkat zoning regulation sebagai landasan pembangunan kegiatan perkotaan ikutan sekaligus sebagai landasan pengendalian pembangunan.3. Manokwari PKW Pusat Pelayanan • Diarahkan sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi Sekunder Jasa pada aktivitas produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, sentra produksi hasil hutan, Pemerintahan, perikanan budidaya, serta hasil tambang. Kehutanan, • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) Perikanan, dan dan fasilitas perdagangan untuk mendukung peran Manokwari sebagai pusat pelayanan regional dan Pertambangan nasional melalui kerjasama dengan pihak swasta secara selektif. • Meningkatkan aksesibilitas kota Manokwari ke kota-kota utama lain melalui jaringan jalan Manokwari- Nabire serta Sorong-Ayamaru-Manokwari dengan keterpaduan sistem transportasi darat dan laut. • Meningkatkan aksesibilitas kota Manokwari ke sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan (agropolitan) menuju outlet-outlet pemasaran (Pelabuhan Bintuni dan Pelabuhan Nasional Manokwari). • Mengembangkan pelabuhan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi perikanan di Samudera Pasifik. • Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata ke TN Teluk Cendrawasih.4. Merauke PKW &PKSN Pusat pelayanan • Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara yang juga berfungsi sebagai sekunder jasa pusat pertumbuhan wilayah nasional dan sebagai outlet pemasaran produksi tanaman pangan, pemerintahan, tanaman tahunan, perikanan tangkap, sentra industri pengolahan hasil hutan, pariwisata kehutanan, administrasi dan hasil tambang. pelintas batas • Meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi di Bade, Muting, Kumbe, Okaba, Kimaam, negara, Mindiptana, dan Kepi melalui keterpaduan sistem transportasi darat, laut, dan udara. perdagangan- • Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan yang jasa, komplementer dengan keberadaan Pelabuhan Bade dan Pelabuhan Nasional Merauke. transhipment • Mengembangkan pelabuhan perikanan dan prasarana perikanan lainnya untuk meningkatkan nilai point Pertanian, tambah hasil produksi perikanan tangkap di Laut Arafura. Perkebunan, Lampiran II Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) Lampiran Halaman - 2
  38. 38. NO NAMA KOTA FUNGSI KOTA JENIS PELAYANAN STRATEGI PENGEMBANGAN Perkebunan, tambah hasil produksi perikanan tangkap di Laut Arafura. Perikanan. • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan Merauke dsk dengan kawasan perbatasan di wilayah Papua Nugini. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga yaitu dengan Papua Nugini dan Australia. • Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata ecotourism ke TN Wasur.5. Timika PKN Pusat Pelayanan • Diarahkan untuk menjadi pusat pertumbuhan wilayah nasional yang mendorong pertumbuhan produksi Sekunder Jasa hortikultura, perikanan tangkap, hasil tambang (bahan galian logam dan batubara), serta hasil hutan. Pemerintahan, • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) Pertanian, dan fasilitas perdagangan untuk mendukung peran Timika sebagai pusat pelayanan regional dan Pertambangan, nasional melalui kerjasama dengan pihak swasta secara selektif. dan Industri. • Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui jaringan jalan Timika-Mapurujaya-Pomako, dan melalui jaringan sungai, laut dan udara, serta menuju outlet pemasaran di bagian barat Papua (Pelabuhan Pomako dan Bandar Udara Timika). • Mengembangkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana kota berstandar Internasional (bandara, pelabuhan, telekomunikasi high-tech, kesehatan), termasuk dengan mendorong peran swasta yang lebih besar secara selektif. • Memperketat perijinan pelaksanaan pembangunan di sekitar TN Lorentz agar tidak mengganggu kelestarian lingkungannya6. Tanah Merah PKSN Pusat pelayanan • Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara serta sebagai outlet pemasaran sekunder produksi hasil hutan dan hasil tambang. administrasi • Meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan, terutama jaringan jalan Merauke-Muting-Tanah pelintas batas Merah-Waropko. negara, • Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil hutan dan pertambangan. kehutanan, • Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, dst) pertambangan. dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. • Menyiapkan padu serasi pemanfaatan ruang kawasan Tanah Merah dsk dengan kawasan perbatasan di wilayah Papua Nugini. • Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga. Lampiran II Raperpres RTR Pulau Papua (versi 27 Desember 2005) Lampiran Halaman - 3

×