Dokumen tersebut membahas kasus korupsi dana kesehatan di Kota Parepare. Dana sebesar Rp6,3 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Dinas Kesehatan. Dua mantan pejabat divonis bersalah atas kasus ini. Korupsi menyebabkan fasilitas kesehatan kurang dan membahayakan masyarakat. Upaya pencegahan meliputi pendidikan anti korupsi, penegakan hukum yang tegas

1. Nama : Amelia Wulandari
NIM : 220605501019
Kelas : E
Tugas Mata Kuliah Keuangan Negara
Kasus Korupsi Dana Dinas Kesehatan Kota Parepare
LATAR BELAKANG
Anggaran kesehatan selalu meningkat setiap tahun, sehingga anggaran kesehatan rawan
korupsi. Besarnya tekanan politik (pembiayaan politik) membuat anggaran kesehatan masih sangat
rawan dikorupsi. Hal ini terjadi karena aktor politik yang berada dipemerintahan menjadikan
anggaran kesehatan sebagai salah satu sumber pendanaan politiknya. Potensi ini muncul dan dapat
menjadi semakin meluas karena adanya tekanan dari sistem pembiayaan yang baru berlaku di
Indonesia, adanya kesempatan karena minim pengawasan, serta ada pembenaran saat melakukan
tindakan ini.
DASAR TEORI
Istilah korupsi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Istilah korupsi kerap
dikaitkan dengan perilaku penyelewengan dana negara oleh aparat negara itu sendiri. Korupsi
merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana pemerintah/ negara (korporasi, organisasi,
yayasan, dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau orang lain.
Korupsi menurut Transparency International (TI) didefenisikan sebagai tindakan pejabat
publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri
dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah masyarakat percayakan kepada mereka. Korupsi
oleh Bank Dunia (World Bank) diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk
memperoleh keuntungan pribadi.
PEMBAHASAN
Kasus tindak pidana korupsi pengelolaan dana Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Parepare,
Tahun Anggaran 2017-2018 sebesar Rp 6,3 miliar terus bergulir. Kasus yang menjerat dua orang
mantan pejabat lingkup Pemerintah Daerah Kota Parepare itu, kini sudah memasuki tahapan
persidangan dengan agenda penyampaian putusan tingkat pertama oleh majelis hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

2. Kedua tersangka itu adalah Jamaluddin Ahmad dan mantan kepala Bappeda Zahrial Djafar.
Keduanya dijerat Pasal 2 ayat 1 subs pasal 3 Jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1998 Tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001
Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 KUHPidana.
Untuk diketahui, kasus ini bergulir sejak 2020 lalu yang mana mantan Kadinkes Parepare
Muhammad Yamin dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana kesehatan Rp 6,3 miliar sehingga
dihukum 6 tahun penjara. Belakangan kasus ini terus berlanjut hingga penyidik kembali menjerat
dua orang yang dinyatakan tersangka.
Sebab :
Secara umum ada berbagai faktor yang pasti muncul bersamaan ketika seseorang
melakukan tindak korupsi. Pertama adalah tekanan yang merupakan faktor pertama yang
memotivasi seseorang melakukan tindak korupsi. Kedua adalah kesempatan yaitu situasi yang
memungkinkan tindakan korupsi dilakukan. Ketiga adalah rasionalisasi, yaitu pembenaran atas
tindakan korupsi yang dilakukan.
Akibat :
Masalah utama yang disebabkan oleh korupsi di Dinas Kesehatan adalah peralatan yang
tidak memadai dan kekurangan obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses
pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara
langsung mengancam nyawa masyarakat.
ICW mencatat, pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan
korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk, pelayanan
purnajualnya juga jelek, serta tidak presisi. Begitu juga dengan obat yang pembeliannya
mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan.
Penanganan :
Beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya korupsi dana
dinas kesehatan seperti pada contoh yang telah disampaikan sebelumnya adalah sebagai berikut.
1) Memberi edukasi dan penanaman karakter anti korupsi sejak dini (Dairani et al. 2022).
Misalnya dengan menanamkan secara baik nilai integritas, seperti tanggung jawab dan
kejujuran, sehingga hal tersebut akan terbawa hingga dewasa. Pendekatan diri kepada
Tuhan yang Maha Esa juga sangatlah penting agar dalam setiap tugas dan tanggung jawab
yang diemban.
2) Menindak tegas setiap perbuatan korupsi sekecil apapun yang terjadi hingga bisa memberi
efek jera bagi pelaku dan membuat orang lain menjadi enggan untuk maumelakukan hal
yang sama. Tindak tegas ini harus dimulai dari keadilan, kejelasan, dan ketegasan hukum.
Indonesia sebagai negara hukum harus bisa menegakkan hukum dengan tegas.
3) Menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait cara pelaporan dan pengaduan
apabila mengetahui adanya tindak pidana korupsi oleh aparatur pemerintahan.

3. Kesimpulan
Potensi terjadinya korupsi layanan kesehatan sudah semakin nampak di Indonesia namun
belum diiringi dengan sistem pengendalian yang mumpuni. Perlu upaya-upaya sistematis untuk
mencegah berkembangnya kejadian ini. Kerjasama berbagai pihak sangat diperlukan dalam upaya
pemberantasan korupsi layanan kesehatan dapat berdampak baik.
Upaya-upaya pengendalian korupsi hendaknya dapat berjalan dalam siklus yang tidak
terpotong- potong. Upaya-upaya pengendalian korupsi yang sudah dilakukan dan dampaknya
terhadap penyelamatan uang negara hendaknya dapat didokumentasikan dalam bentuk laporan
berkala sehingga dapat diketahui publik.