PMK 227/PMK.09/2021 mengatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Peraturan ini mengatur tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, kategori gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, mekanisme pelaporan gratifikasi, dan tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi.

1. Mewujudkan Budaya Anti
Gratifikasi
di Lingkungan Kementerian
Keuangan
Direktorat Kepatuhan Internal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2. PENDAHULUAN

3. Latar Belakang/Urgensi Revisi PMK 7/KMK.09/2017
 Penyempurnaan kebijakan pengendalian gratifikasi di Kemenkeu
Pasca terbitnya Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pelaporan Gratifikasi yang banyak mengatur hal-hal yang lebih
rinci terkait dengan gratifikasi.
 Hasil evaluasi pelaksanaan PPG berdasarkan PMK Nomor
7/PMK.09/2017, kami memandang perlu adanya kegiatan
pemantauan dan evaluasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG) atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan
Kemenkeu.
 Hasil evaluasi KPK atas pelaksanaan
Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)
Tahun 2020, KPK merekomendasikan
kepada Kemenkeu agar memastikan
peraturan Pengendalian
bahwa
Gratifikasi
(Kemenkeu)
di lingkungan
telah sesuai
instansi
dengan
Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2019.

4. Pokok Perubahan pada PMK 227/KMK.09/2021
Pokok perubahan pada PMK Nomor 227/KMK.09/2021, antara
lain:
 Daftar Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan,
menyelaraskan dengan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun
2019.
 Penyesuaian struktur UPG sesuai struktur Unit Kepatuhan
Internal (UKI) berdasarkan KMK 322/KMK.09/2021 menjadi
UPG Tingkat I, UPG Tingkat II, dan UPG Tingkat III.
 Penyesuaian kebijakan dan mekanisme pelaporan
gratifikasi, menyelaraskan dengan Peraturan KPK Nomor 2
Tahun 2019.
 Penambahan tugas UPG terkait pembinaan, pemantauan
dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengendalian
gratifikasi secara berjenjang.
Mengamanatkan pengaturan hal-hal yang lebih detail
dalam KMK, sebagai berikut:
 Pedoman penyusunan format surat Keputusan
pembentukan UPG.
 Pedoman penyusunan format laporan gratifikasi.
 Pedoman penyusunan kondisi objek gratifikasi
yang dapat dititipkan ke UPG Unit Kerja.
 Pedoman penyusunan dan pemantauan atas
identifikasi titik rawan gratifikasi.
 Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
serta pelaporan atas pelaksanaan pengendalian
gratifikasi.

5. KLASIFIKASI
KORUPSI

6. 7 KLASIFIKASI KORUPSI
KORUPSI
1
6
2
3
4
7
5
Konflik
Kepentingan
Merugikan Keuangan Negara
Suap
Perbuatan
Curang
Penggelapan dalam
Jabatan
Gratifikasi
Pemerasan
(UU 31/1999 jo UU 20/2001)

7. • Transaksional
• Ada Meeting of Mind
• Tidak ada Meeting of Mind
• Tidak perlu transaksional
• Niat jahat belum ada saat
penerimaan, namun diaggap
ada jika tidak dilaporkan setelah
30 hari kerja
SUAP PEMERASAN GRATIFIKASI
• Meminta dengan
paksaan (halus/kasar)
• Inisiatif dari pemberi
layanan
Perbedaan Suap, Pemerasan, & Gratifikasi

8. PENGERTIAN
GRATIFIKASI

9. PENGERTIAN GRATIFIKASI
(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)
Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas
Yang meliputi pemberian:
Baik
yang
diterima di dalam
negeri maupun di luar
negeri
dilakukan dengan
menggunakan sarana
elektronik atau tanpa
sarana elektronik
Uang
Barang
Pinjaman Tanpa Bunga
Pengobatan Cuma-Cuma
Komisi
Diskon/Rabat
Fasilitas penginapan
Tiket perjalanan
Perjalanan wisata
Fasilitas lainnya

10. UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001
Menerima gratifikasi illegal termasuk bentuk tindak pidana
korupsi, meskipun tidak terdapat kerugian keuangan negara.
Sanksi/Hukuman

11. SANKSI PIDANA DAN
PENGHAPUSAN ANCAMANNYA
UU 20 Th 2001 Ps. 12B (2)
penjara seumur hidup, atau
Penjara paling singkat 4 tahun /
paling lama 20 tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp200
juta / paling banyak Rp1 miliar
UU 20 Th 2001 Ps. 12C (1)
Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 12B tidak berlaku, jika
penerima melaporkan Gratifikasi
yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

12. PENANGANAN
GRATIFIKASI DI
KEMENKEU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Keuangan

13. Memberikan teladan dan mendorong
pembangunan dan penerapan
pengendalian Gratifikasi secara
berkesinambungan.
Kewajiban Pimpinan Unit
Eselon 1 & Unit non-Es serta
Pimpinan Unit Kerja
Pasal 3 ayat 1 PMK-227/PMK.09/2021

14. Pasal 3 ayat 2 PMK-227/PMK.09/2021
TOLAK LAPOR
Gratifikasi yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan
dengan kewajiban atau tugas yang
bersangkutan
Penolakan/
Penerimaan
Gratifikasi
Penerimaan
Gratifikasi Yang
Tidak Dapat
Ditolak
UPG KPK
KEWAJIBAN PEGAWAI / PENYELENGGARA NEGARA?

15. GRATIFIKASI YANG TIDAK DAPAT DITOLAK
Gratifikasi tidak diterima
secara langsung
Pemberi gratifikasi tidak
diketahui
Penerima Gratifikasi ragu
dengan kategori
Gratifikasi yang diterima
Terdapat kondisi tertentu yang
tidak mungkin ditolak (dapat
mengakibatkan rusaknya
hubungan baik institusi,
membahayakan diri sendiri /
karier penerima / ada ancaman
lain)
Pasal 3 ayat 2(c) PMK-227/PMK.09/2021

16. KATEGORI
GRATIFIKASI

17. KATEGORI GRATIFIKASI
Pasal 4 ayat 1 PMK-227/PMK.09/2021
Wajib
Dilaporkan
Tidak Wajib
Dilaporkan

18. GRATIFIKASI
WAJIB
DILAPORKAN
Diterima/ditolak oleh
pegawai/ PN
Berhubungan dengan
jabatan
Berlawanan dengan
kewajiban/ tugas
Pasal 4 ayat 2 PMK-227/PMK.09/2021

19. Pemberian dalam Keluarga
Sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan
Keuntungan yang Berlaku Umum
Penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi
1
2
Pasal 4 ayat 3 PMK-227/PMK.09/2021
Manfaat yang berlaku umum
Dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi sejenis (dasar keanggotaan)
Perangkat atau perlengkapan peserta
Kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, dll.
GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN
3
4

20. Hadiah Tidak dalam Bentuk Uang/Alat Tukar Lainnya
Sebagai alat promosi/sosialisasi sepanjang tidak memiliki Benturan Kepentingan
Hadiah Kejuaraan
Diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan
5
6
Pasal 4 ayat 3 PMK-227/PMK.09/2021
Penghargaan Berupa Uang atau Barang
Sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan
Hadiah yang Berlaku Umum
Hadiah langsung/ undian, diskon/ rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang tidak
terkait kedinasan
GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN
7
8

21. Kompensasi/ honor profesi di luar kedinasan
Tidak terkait tugas dan kewajiban, tidak terdapat benturan kepentingan dan tidak
melanggar aturan/kode etik
Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan
Honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan sesuai standar, sepanjang tidak
ada pembiayaan ganda
9
10
Pasal 4 ayat 3 PMK-227/PMK.09/2021
Karangan bunga sebagai ucapan
Dalam acara pertunangan, pernikahan, kelahiran, duka, promosi jabatan
GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN
11

22. GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN
PEMBERIAN.....
Pasal 4 ayat 3 PMK-227/PMK.09/2021
Terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/
agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi
Terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak,
ibu, mertua, dan/ atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan
Sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak
dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan
12
13
14

23. GRATIFIKASI TIDAK WAJIB DILAPORKAN
PEMBERIAN.....
Pasal 4 ayat 3 PMK-227/PMK.09/2021
Sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait
kedinasan paling banyak senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per
orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu)
tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan
Hidangan atau sajian yang berlaku umum
Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan
kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk
individu Pegawai atau Penyelenggara Negara
15
16
17

24. PELAPORAN
GRATIFIKASI
- Mekanisme pelaporan
- Tindak lanjut atas pelaporan

25. Pembentukan dan Struktur UPG
UPG
UPG Koordinator
(Itjen-IBI)
UPG Unit Kerja
(UKI)
UPG Tingkat I
UPG Tingkat II
UPG Tingkat III
Ketua
Pejabat Eselon
III/setara
Anggota
Pejabat Eselon
IV/setara
Anggota
Pelaksana
Anggota
Pelaksana
Ketua
Pejabat Eselon
IV/setara
Anggota
Pelaksana
Anggota
Pelaksana
UPG Koordinator, UPG Tingkat I,
dan UPG Tingkat II UPG Tingkat III
Unit Pengendali Gratifikasi
Minimal Personil UPG

26. PELAPORAN GRATIFKASI
Pasal 8 PMK-227/PMK.09/2021
Laporan disampaikan dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi secara
lengkap atau melalui Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK.
Penerima Gratifikasi
Maks. 30 Hari Kerja
Maks. 10 Hari Kerja

27. KETENTUAN UMUM TERKAIT
BARANG GRATIFIKASI
Barang Gratifikasi
harus disimpan oleh
penerima Gratifikasi
sampai dengan
penetapan status
barang Gratifikasi oleh
KPK
Penerima Gratifikasi
bertanggung jawab
dalam hal barang
Gratifikasi hilang
dan/atau rusak .
Pasal 9 PMK-227/PMK.09/2021

28. PENYALURAN BARANG GRATIFIKASI
YANG MUDAH RUSAK
Dokumentasi penyaluran kepada tempat sosial dilampirkan dalam
formulir laporan gratifikasi (GOL KPK) dalam bentuk foto dan/ atau
tanda terima penyerahan barang.
Pasal 9 ayat 2(b) PMK-227/PMK.09/2021

29. PENETAPAN STATUS
BARANG GRATIFIKASI
Milik Negara Milik Penerima
Pasal 14 ayat 1 PMK-227/PMK.09/2021

30. KOMPENSASI
Objek gratifikasi berbentuk barang atau fasilitas.
Pelapor gratifikasi kooperatif dan bersikap baik.
Pelapor gratifikasi bersedia mengganti objek gratifikasi dengan
sejumlah uang yang senilai dengan barang yang dikompensasikan.
Syarat
Nilai kompensasi dari objek
gratifikasi sesuai dengan taksiran
yang ditetapkan KPK
Pasal 17 PMK-227/PMK.09/2021

31. Pelaporan Gratifikasi melalui GOL KPK
1 Akses laman
https://gol.kpk.go.id/login/
Masuk dengan
akun yang sudah
ada
Registrasi dengan
akun baru

32. 2 Tambahkan laporan
baru
Pada Menu Laporan
Gratifikasi klik “Buat
Laporan Baru”
3
Isikan Identitas Pelapor

33. 4 Isikan Informasi
Laporan
5 Isikan Rincian Laporan
Gratifikasi

34. 6 Isikan Data Pemberi
Gratifikasi
7
Isikan Data Gratifikasi

35. 8 Isikan Tanggal/Tempat Penerimaan
/Penolakan Gratifikasi
9 Isikan terkait
Kompensasi
10 Lampirkan dokumentasi
gratifikasi