Laporan bulan Agustus mengenai pendampingan desa di Kabupaten Asahan. Laporan mencakup pembagian wilayah 5 desa, realisasi penggunaan dana desa tahap I, kegiatan pendampingan bulan Agustus seperti rakor, monitoring, dan sosialisasi. Rencana kerja September mencakup monitoring dana desa tahap II, bantuan penyusunan RKPDes, dan masalah seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kesulitan d
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Laporan kerja pendampingan pendamping desa
1. LAPORAN KERJA PENDAMPINGAN
PENDAMPING DESA
BULAN AGUSTUS 2017
Disusun Oleh :
Eka Saputra, SP.
Pendamping Desa Pemberdayaan
Kec. Setia Janji Kab. Asahan
3. Pembagian Wilayah
• Desa Sei Silau Tua Luas: 15,79 Km2
• Desa Sei Silau Barat Luas: 33,34 Km2
• Desa Silau Maraja Luas: 24,34 Km2
• Desa Urung Pane Luas: 26,60 Km2
• Desa Bangun Sari Luas: 19,70 Km2
4. Dana Desa Tahap I TA 2017
• Desa Sei Silau Tua Rp. 462.336.600
• Desa Sei Silau Barat Rp. 477.901.800
• Desa Silau Maraja Rp. 468.741.000
• Desa Urung Pane Rp. 477.276.000
• Desa Bangun Sari Rp. 470.208.600
5. Realisasi Penyerapan DD Tahap I
s/d Agustus 2017
• Desa Sei Silau Tua Rp. 462.335.700 (100%)
• Desa Sei Silau Barat Rp. 475.970.200 (99,60%)
• Desa Silau Maraja Rp. 467.437.300 (99,72%)
• Desa Urung Pane Rp. 474.371.000 (99,39%)
• Desa Bangun Sari Rp. 470.208.600 (100%)
6. Rincian Hasil Aplikasi DD Tahap I
Perkerasan Jalan 230m
Drainase 5467m
Tembok Penahan Tanah 330m
Plat Beton 3 unit
Jaringan Wifi Desa 1 unit
7. Kegiatan Pendampingan Bulan Agustus
Rapat Koordinasi di Kabupaten
Monitoring Fisik Bangunan
Fasilitasi Musdes Penyusunan
RKPDes TA 2018
Sosialisasi TP4D bersama Kades
8. Rencana Kerja Bulan September
• Monitoring Penyerapan DD Tahap II
• Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKPDes
• Fasilitasi Musdes Penetapan RKPDes
• Rakor Kecamatan dan Kabupaten
• Fasilitasi Kegiatan dan Administrasi BUMDes
• Monitoring Kegiatan Pembangunan Fisik dan
Pemberdayaan Masyarakat
9. Masalah Yang Di hadapi
• Peran aktif masyarakat dalam menghadiri Musdes
masih minim
• Peran BPD dalam memimpin Musdes masih
belum optimal
• KPMD masih belum paham TUPOKSI-nya
mengenai perencanaan Desa
• Sebagian Desa kesulitan memperoleh pasokan
material dan tenaga kerja
• Masih terdapat usaha BUMDes yang
mandek/tidak aktif
10. Rekomendasi
• Perlunya sosialisasi yang intens kepada
masyarakat tentang pentingnya Musdes
• Mengingatkan kembali kepada BPD tentang
perannya dalam Musdes
• Peningkatan kapasitas KPMD melalui OJT tentang
perencanaan Desa
• Monitoring kegiatan BUMDes dan unit usahanya
serta mendorong BUMDes melakukan evaluasi
terhadap unit usaha yang dipilih
11. Penutup
• Program pendampingan Desa dalam
penyusunan RKPDes TA 2018 dengan
memperhatikan prioritas kegiatan yang
dibutuhkan Desa dan selaras dengan program
Pemda Kab/Prop.
• Persiapan LPJ kegiatan yang telah 100% selesai
dan persiapan pencairan DD Tahap II agar
sesuai dengan ketentuan.