Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Bahan KPBU.pptx
Similar to Bahan KPBU.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Bahan KPBU.pptx
- 1. @pdppi_kemenkeu Direktorat PDPPI Kemenkeu www.kpbu.kemenkeu.go.id SKEMA KPBU DI INDONESIA Disampaikan oleh: Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur dalam Sharing Knowledge Optimalisasi Pemanfaatan KPBU Januari 2022
- 2. www.kpbu.kemenkeu.go.id Pegawai Direktorat PDPPI tidak menerima imbalan apapun atas layanan yang diberikan. Apabila Anda menemukan adanya gratifikasi, segera laporkan ke wise.kemenkeu.go.id. Kerahasiaan identitas Anda terjaga. Direktorat PDPPI Kemenkeu @pdppi_kemenkeu
- 3. 1. Pendahuluan 2. Konsep KPBU 3. Dukungan Pemerintah 4. Implementasi KPBU 5. Penutup 3
- 4. PENDAHULUAN
- 5. 5 LATAR BELAKANG Kebutuhan penyediaan infrastruktur yang sangat besar di tengah keterbatasan APBN/APBD, telah menginisasi Pemerintah untuk selalu mencari solusi pembiayaan kreatif dalam pembangunan infrastruktur. Sejak beberapa tahun lalu Kementerian Keuangan telah memperkenalkan dan menerapkan pembiayaan kreatif berupa pembiayaan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sesuai dengan hasil kajian Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects (2020), pembangunan infrastruktur merupakan jalur cepat dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam rangka menyukseskan proyek KPBU, Pemerintah dhi Kementerian Keuangan memberikan dukungan Pemerintah. Dukungan pemerintah diberikan kepada proyek layak secara ekonomi namun kelayakan finansialnya marginal (kurang) KPBU sebagai project finance: Final Busines Case disusun menjadi proposal bisnis untuk menarik pihak swasta menanamkan investasinya untuk menalangi pembiayaan proyek KPBU dilaksanakan sepanjang value for money Proyek positif
- 6. 6 Paradigma Penyediaan Infrastruktur 2020 - 2024 Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur Tahun 2020-2024 Swasta (Rp2.707 T) (42%) Total kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahun 2020-2024: Rp6.445 T BUMN (Rp1.363 T) (21%) Pemerintah Rp2.336 T (37%) Peningkatan Pembiayaan Infrastruktur Anggaran Pemerintah saja tidak mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur Instrumen pembiayaan yang inovatif Menarik investasi sector swasta Meningkatkan akses ke pembiayaan global Kebijakan fiskal dan insentif Pembiayaan kreatif; Blended Finance; KPBU Value for money skema KPBU > skema APBN/D Leverage dana pemerintah berupa ekuitas dari APBN dan Pinjaman (swasta) yang dilakukan BUMN Pembiayaan 100% Pemerintah (pilihan terakhir)
- 7. 7 a. Investasi publik adalah pengeluaran Pemerintah pada infrastruktur publik yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang menjadi aset publik ketika kegiatan telah selesai b. Ruang lingkup investasi publik meliputi investasi dengan sumber pembiayaan APBN dan non-APBN Penyediaan Infrastruktur Publik Dalam Public Investment Management
- 8. 8 Identifikasi major project Penentuan sumber pembiayaan (publik/non publik) Pembiayaan publik Pembiayaan non publik Seleksi sumber pembiayaan publik Insentif fiskal dan non fiskal Proyek KPBU dilakukan sepanjang nilai Value for Money-nya positif
- 9. Value for money (VfM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2002). Ekonomi, merupakan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara input (yang terjadi) dengan nilai input (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi, merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan (output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok VfM, sedangkan tambahannya, dua elemen lain yaitu keadilan (equity). 9 PENGERTIAN VALUE FOR MONEY (1/2) Input Output Outcome Output Asset Output Fungsi Output Layanan
- 10. PENGERTIAN VALUE FOR MONEY (2/2) Pasal 3 (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang KEUANGAN NEGARA Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 10 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.
- 11. Konsep KPBU
- 12. KERANGKA SKEMA KPBU DI INDONESIA ▪ Pembentukan PPP Unit di bawah Kemenkeu ▪ Pembentukan Kantor Bersama KPBU bersama kementerian lain sebagai platform koordinasi dan hub dengan sektor privat ▪ Pembentukan Special Mission Vehicles (SMVs): - PT. PII (IIGF): mengelola penjaminan pemerintah -PT. SMI: penyediaan asistensi proyek dan pembiayaan -PT. IIF: pembiayaan proyek -LMAN: dukungan pembebasan lahan KELEMBAGAAN 4 Pilar Pembangunan KPBU ▪ Penerbitan Perpres no. 38/2015 sebagai payung hukum ▪ Regulasi teknis, seperti Permen Bappenas no. 2/2020 ▪ Paket PMK dukungan pemerintah yang dialokasikan dari APBN ▪ Regulasi pendukung lainnya (PerLKPP, dll) KERANGKA REGULASI DUKUNGAN FISKAL PEMERINTAH ▪ Project Development Facility (PDF): Fasilitas penyiapan dan pendampingan transaksi ▪ Viability Gap Fund (VGF): Subsidi tunai kepada Badan Usaha Pelaksana (SPV) ▪ Penjaminan Pemerintah Menjamin risiko yang dialokasikan pada PJPK ▪ Dukungan Availability Payment (AP) Scheme Dukungan dari APBN/D untuk penyediaan layanan KPBU ▪ Dukungan pemerintah lainnya FOKUS SEKTOR ▪ Kebutuhan dasar ▪ Penyediaan Air Minum ▪ Isu Perkotaan ▪ Transportasi Perkotaan ▪ Pengelolaan Sampah ▪ Perumahan ▪ Jaringan Gas ▪ Prioritas pemerintah lainnya
- 13. 13 • KPBU: Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Apabila dilihat dari pengembalian investasi, skema KPBU dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu user pay dan government pay: KPBU user pay, dimana badan usaha menerima pengembalian investasi langsung dari pengguna layanan. KPBU government pay, atau yang disebut juga sebagai KPBU Availability Payment (AP), dimana Badan Usaha menerima pengembalian investasi dari pembayaran yang dilakukan secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. KPBU-AP biasanya digunakan dalam hal: 1. Tidak ada pendapatan dari pengguna layanan, misalnya penyediaan infrastruktur yang digunakan oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik, 2. Potensi pendapatan tidak dapat menutup investasi badan usaha/proyek (financially infeasible) pendapatan akan masuk sebagai PNBP umum, pendanaan proyek melalui rupiah murni, atau 3. Infrastruktur disediakan secara gratis kepada masyarakat, misalnya jalan non-tol. PENGERTIAN KPBU
- 14. 14 Revenue stream Underlying pinjaman adalah berupa future revenue cashflow dan aset dari proyek tersebut (non recourse) Pembayaran Loan Pinjaman (loan) untuk keperluan proyek dibayar hanya dari pendapatan (revenue) yang dihasilkan oleh proyek Equity Kebutuhan akan equity investment dalam jumlah yang material Jaminan pembayaran kembali pinjaman diwujudkan dalam bentuk persyaratan terkait DSCR (Debt Service Coverage Ratio) dan LCCR (Life Loan Cover Ratio). sebagai implementasi konsep Project Finance
- 15. Perubahan Paradigma Pengadaan Infrastruktur Case sektor perumahan 15 Ketersediaan air dengan kualitas baik dan kepastian kontinuitas air Kepastian kontinuitas listrik Sistem keamanan (terhadap risiko kejahatan, kemalingan, kebakaran) baik Fasilitas perumahan yang terawat baik untuk kualitas hidup masyarakat Pengadaan Barang dan Jasa Konvensional Pengadaan Layanan Infrastruktur Design Build Design Build Finance Operate Maintenance PJPK terekspos langsung permasalahan layanan setelah masa konstruksi dan operasi
- 16. Penyediaan Infrastruktur melalui KPBU Harus Menjaga Keseimbangan antara Pemenuhan Layanan dan Menjaga Keterkaitan Investor 16 Kebutuhan layanan infrastruktur masyarakat Concern investor/lenders mengenai bankability a. Ketersediaan air bersih secara kontinu selama 24 jam b. Tidak boleh ada genangan air maksimal 30 menit saat hujan c. Ketersediaan personil keamanaan minimal 2 di setiap tower a. Tidak boleh ada lubang b. Saluran drainase harus bersih dari benda hanyutan c. Rambu peringatan dan petunjuk terpasang dengan benar, kokoh, tidak bengkok, terlihat jelas pada malam hari d. PJU menyala 100% selama 12 jam (jam 18.00- 06.00) a. Sampah yang termanfaatkan menjadi sumber energi sekian % b. Presentase daur ulang sampah c. Residu pengolahan sampah sekian % per hari Layanan Perumahan Layanan Jalan Layanan Pengelolaan Sampah Tingkat keuntungan sponsor Kepastian arus pendapatan untuk memenuhi persyaratan kredit Alokasi risiko yang tepat Kelayakan mengembalikan kewajiban Kemampuan dan kualitas jaminan Kerangka hukum yang jelas dan stabil Penjaminan infrastruktur diberikan sebagai enhancer alokasi risiko proyek sehingga proyek bankable
- 17. Skema KPBU di Indonesia PJPK PENGGUNA EQUITY INVESTORS PERJANJIAN KERJA SAMA DBFOM(T)+LI TRANSFERASET LENDERS HAK PENGUSAHAAN ATAU PEMBAYARAN TARIF LAYANAN EPC O & M PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) Institusi/lembaga yang bertindak sebagai wakil Pemerintah dalam skema KPBU. PJPK: K/L, Kepala Lembaga/Daerah, BUMN/BUMD BUP Badan Usaha: Special PurposeVehicle (SPV)/ Project Company Badan hukum yang terpisah dari para sponsornya (investor ekuitas). 17
- 18. 1. Infrastruktur Transportasi 2. Infrastruktur Jalan 3. Infrastruktur SDA dan Irigasi 4. Infrastruktur Air Minum 5. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Terpusat 6. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Setempat 7. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sampah 8. Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 9. Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan 18 Sektor yang dapat di-KPBU-kan 10. Infrastruktur Konservasi Energi 11. Infrastruktur Ekonomi Fasilitas Perkotaan 12. Infrastruktur Kawasan 13. Infrastruktur Pariwisata 14. Infrastruktur Fasilitas Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan 15. Infrastruktur Pemasyarakatan 16. Infrastruktur Perumahan Rakyat 17. Infrastruktur Kesehatan: 18. Infrastruktur Fasilitas Sarana Olah Raga, Kesenian, dan Budaya Catatan: Informasi Geospasial tidak/belum termasuk dalam Sektor yang dapat di-KPBU-kan
- 20. SEBELUM MENGAJUKAN PERMOHONAN FASILITAS • Kesiapan PJPK • Kesiapan Proyek • Kesiapan Pasar: Manfaat ke Masyarakat Hasil Konsultasi Publik
- 21. Aspek Penilaian dalam Studi Pendahuluan Aspek strategis Kelayakan Ekonomi Kelayakan Finansial Aspek Komersial Rencana Pengelolaan Proyek 21 Studi Pendahuluan No. Kategori Penjelasan 1. Aspek Strategis Nilai strategis proyek baik untuk memenuhi kebutuhan maupun dalam Rencana Strategis pemilik proyek. Dalam hal direncakan dengan skema KPBU, perlu ditegaskan mengenai dapat/tidaknya unit pengusul untuk menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama 2. Kelayakan ekonomi Menggunakan metode Social Cost Benefit Analysis (SCBA), Cost Effectiveness Analysis, atau Multi-Criteria Analysis. (Umumnya menggunakan SCBA) 3. Kelayakan finansial a. Perkiraan awal biaya, informasi keterjangkauan anggaran pemilik proyek, dan Value for Money b. Penjelasan “how to finance the project?” dengan mengidentifikasi opsi-opsi atau potensi sumber pembiayaan dan pendanaan 4. Aspek komersial Reviu potensi market dengan melihat procurement sejenis sebelumnya dan/atau praktik yang ada di negara lain (benchmarking) 5. Rencana pengelolaan proyek Identifikasi stakeholders, inisiasi stakeholders management dan kejelasan project team (Simpul KPBU dan Tim KPBU) Aspek Komersial menjadi sangat penting bagi Proyek KPBU, mengingat dalam implementasinya akan dikerjasamakan kepada swasta yang motifnya adalah profit oriented)
- 22. Aspek Bankability 22 Revenue stream Kesiapan Lahan Spesifikasi Output Perizinan dan Produk Hukum • Struktur pembiayaan dan pendanaan • Kepastian pendanaan • Struktur KPBU • Dukungan Pemerintah • Status ketersediaan lahan • Status perizinan / dokumen hukum terkait penyediaan lahan • Dampak penggunaan lahan terhadap lingkungan dan sosial • Standar pelayanan minimal • Ketersediaan offtakers atas output • Keterkaitan dengan standar lingkungan yang berlaku • Dampak output yang dihasilkan terhadap lingkungan dan sosial • Ketersediaan payung hukum dan perizinan yang dibutuhkan • Ketetapan kebijakan tarif layanan • Perolehan konfirmasi final AP/ Persetujuan DPRD
- 23. 23 DUKUNGAN PELAKSANAAN SKEMA AVAILABILITY PAYMENY (AP) PMK 260/PMK.08/2016 Penyiapan proyek “Kontribusi fiskal berbentuk tunai kepada Proyek KPBU atas sebagian biaya konstruksi (maksimal 49%)” 1. Dukungan Kelayakan selama masa konstruksi 2. Dukungan Kelayakan saat COD Kapan dicairkan? Pelaksanaan transaksi proyek “Jaminan atas Kewajiban Finansial PJPK berupa kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK” “Pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU selama masa operasi” PENJAMINAN INFRASTRUKTUR PMK 260/PMK.11/2010 DUKUNGAN KELAYAKAN (VIABILITY GAP FUND – VGF) PMK 223/PMK.11/2012 PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF) PMK 180/PMK.08/2020
- 24. Dukungan Pemerintah untuk Proyek KPBU-1 PJPK BUP PENGGUNA EQUITY INVESTORS EPC O & M PERJANJIAN KERJA SAMA DBFOM(T)+LI TRANSFER ASET LENDERS HAK PENGUSAHAAN ATAU PEMBAYARAN TARIF LAYANAN PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF) DUKUNGAN KELAYAKAN (VIABILITY GAP FUND – VGF) DUKUNGAN PELAKSANAAN SKEMA AVAILABILITY PAYMENY (AP) PENJAMINAN INFRASTRUKTUR 24
- 25. PROJECT DEVELOPMENT FACILITY (PDF) DUKUNGAN KELAYAKAN (VIABILITY GAP FUND – VGF) DEMAND Penyiapan proyek “Kontribusi fiskal berbentuk tunai kepada Proyek KPBU atas sebagian biaya konstruksi” 1. Dukungan Kelayakan selama masa konstruksi 2. Dukungan Kelayakan saat Comercial Operational Date Kapan dicairkan? PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DUKUNGAN PELAKSANAAN SKEMA AP “Jaminan atas Kewajiban Finansial PJPK berupa kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK” “Pembayaran secara berkala oleh PJPK kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU selama masa operasi” Dukungan Pemerintah untuk Proyek KPBU-2 Pelaksanaan transaksi proyek
- 26. Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) Dasar Hukum • Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas • Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur Kriteria Proyek • Proyek KPBU Prioritas (https://kppip.go.id/proyek-prioritas/) • Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri; dan/atau • Proyek KPBU lainnya yang memenuhi kriteria Dalam PMK Nomor 180/PMK.08/2020 1. Fasilitas penyiapan proyek • Penyiapan prastudi kelayakan • Penyiapan segala kajian dan/ atau dokumen pendukung prastudi kelayakan 2. Fasilitas pendampingan transaksi • Pengadaan BUP • Penandatanganan Perjanjian KPBU • Financial close sepanjang berdasarkan Perjanjian KPBU 3. Gabungan kedua fasilitas 1. Proyek KPBU Prioritas dan Proyek KPBU Pembangunan dan/atau Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri: • Memuat minimal 8 kajian kelayakan proyek • Business plan apabila PJPK merupakan Direksi BUMN/BUMD 2. Proyek KPBU lainnya: • Memuat minimal 8 kajian kelayakan proyek • Business plan apabila PJPK merupakan Direksi BUMN/BUMD • PJPK telah melakukan market sounding 3. Kedua jenis proyek menyampaikan beberapa poin pernyataan komitmen dari PJPK sesuai ketentuan Jenis Fasilitas Persyaratan Pelaksana Fasilitas Surat Permohonan Fasilitas & Surat Pernyataan PJPK Surat Permohonan Fasilitas disampaikan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan menyatakan jenis dan ruang lingkup Fasilitas yang dimohonkan dengan melampirkan beberapa dokumen sesuai PMK 180/2020 Penugasan khusus kepada BUMN • Penasehat transaksi sendiri • Bekerjasama dengan lembaga internasional Bekerjasama dengan Lembaga Internasional untuk proyek KPBU pembangunan/ pengembangan kilang minyak dalam negeri disediakan untuk membantu PJPK menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (atau mencapai financial close) Gambar: Proses Bisnis Pemberian fasilitas
- 27. Dukungan Kelayakan (VGF) Dasar Hukum • Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2014 tentang KPBU Penyediaan Indrastruktur • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.08/2015 tentang Pembentukan Komite Dukungan Kelayakan Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek KPBU Kriteria Proyek • Memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial • Menerapkan prinsip user principle • Capex tidak kurang Rp100 miliar • Dilaksanakan oleh BU dari proses lelang • Memiliki skema pengalihan asset • Menyusun prastudi kelayakan • Mencantumkan pembagian risiko yang optimal • Komitmen dukungan dari stakeholder • Menurunkan biaya proyek yang harus ditanggung pihak swasta. • Meningkatkan kelayakan finansial proyek sehingga menimbulkan minat pihak swasta. • Meningkatkan kepastian pengadaan BU sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan. • Mewujudkan layanan publik dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dukungan Kelayakan dicairkan kepada BUPPKS/BUP secara angsuran, melalui 2 alternatif pencairan: • Selama masa konstruksi, atau • Saat Commercial Operation Date Manfaat Proses Pencairan Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial. Pemda dapat setelah memperoleh persetujuan dari DPRD. Gambar: Proses Dukungan Kelayakan Waktu Persetujuan a. Sebelum PQ (Persetujuan Prinsip) b. Sebelum RFP (Persetujuan Besaran) c. Saat penetapan pemenang lelang d. Terbentuknya Badan Usaha
- 28. Pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur sesuai alokasi yang disepakati (yang menjadi tanggungjawab PJPK). Penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh PT. PII sebagai single window policy Penjaminan Infrastruktur Dasar Hukum • Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Proyek KPBU dengan BU melalui PII • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU Kriteria Proyek • Mendukung kesuksesan perolehan pembiayaan serta potensi perbaikan tenor, bunga, atau syarat pembiayaan. • Menjamin kinerja PJPK selaku mitra badan usaha dalam perjanjian KPBU. • Meningkatkan keyakinan serta memberikan kenyamanan berinvestasi kepada investor dan perbankan. Manfaat Proses Pengajuan • Memenuhi ketentuan yang diatur dalam Perpres 38/2015 • Layak secara teknis, ekonomi, keuangan dan lingkungan, serta tidak berdampak negatif secara sosial. • Melakukan Feasibility Study • memiliki ketentuan arbitrase yang mengikat dalam perjanjian kerjasama proyek Waktu Persetujuan a. Sebelum PQ (Pernyataan Minat Menjamin) b. Sebelum RFP (In Principal Approval) Pengajuan dukungan penjaminan disampaikan kepada PT. PII http://www.iigf.co.id/id/contact-us Proses Pencairan Ketika terjadi klaim baik oleh PJPK sebagai first obligor maupun oleh PT PII Gambar: Framework Penjaminan Infrastruktur KPBU
- 29. Pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK untuk membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur sesuai alokasi yang disepakati (yang menjadi tanggungjawab PJPK). Penjaminan infrastruktur dilaksanakan oleh PT. PII sebagai single window policy Dukungan Pembayaran Ketersediaan Layanan (AP) Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Proyek KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur Kriteria Proyek • Proyek infrastruktur ekonomi atau social memiliki manfaat besar bagi masyarakat • Pengembalian investasi tidaak bersumber dari user tariff • Dalam hal Proyek mendapat pemasaukan dari user tariff, maka tidak menjadi acuan bagi PJPK Dalam pembayaran kepada BUP Waktu Persetujuan Proses Pencairan Konfirmasi Final dari Kementerian Keuangan sebelum Pra-Kualifikasi Sama seperti dokumen pengajuan PDF dengan tambahan konfirmasi penggunaan skema AP pada Menteri Keuangan: • Rencana penggunaan skema AP • Permohonan konfirmasi pendaahuluan • Informassi terkait kapasitas fiskal • Bukti adanya komunikassi awal dengan DPR/DPRD Persyaratan Berkala selama masa operasi Mengapa perlu Perspektif Pemerintah a. Tidak ada pembayaran pada masa konstruksi; b. Konfirmasi Final merupakan acknowledgement atas mandatory spending PJPK selama masa kontrak c. Kepastian kualitas layanan infrastruktur sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian KPBU PJPK Perspektif Private a. Keajegan Revenue Stream b. Tidak dihadapkan kepada risiko permintaan BUP
- 30. Timeline Pemberian Dukungan Pemerintah PJPK Kementerian Keuangan Penyusunan Studi Pendahuluan Tahap Perencanaan KPBU Tahap Penyiapan KPBU Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan PQ Tahap Transaksi KPBU RFP, Bid Submission & Award Signing Perjanjian KPBU Financial Close Konstruksi Commercial Operation Date Perjanjian KPBU Berakhir Pendirian Badan Usaha Pelaksana Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Prinsip DK Fasilitas Penyiapan Proyek dan Pendampingan Transaksi (PDF) Pencairan DK Penjaminan Bersama Konfirmasi Pendahuluan AP Asistensi Penyiapan KPBU AP Konf. Final AP Penganggaran dan Pembayaran AP Market Sounding Monitoring Penjaminan Bersama Konstruksi & Operasi Market Consultation Persetujuan Dukungan Pemerintah untuk Proyek KPBU harus diperoleh sebelum tahap transaksi dilakukan Kesediaan Menjamin Besaran DK Final DK dan Surat DK
- 32. REALISASI DANA DUKUNGAN PEMERINTAH (PDF & VGF) Persetujuan pemberian fasilitas penyiapan proyek telah diberikan untuk 39 proyek KPBU sejak tahun 2011 dengan total dana yang telah dikeluarkan untuk fasilitas tersebut mencapai 454,6M. Realisasi dana PDF meningkat dari 2016 hingga 2019 seiring dengan semakin banyaknya proyek KPBU yang disiapkan. PDF tetap berjalan semasa pandemi covid-19 meskipun realisasinya mengalami sedikit penurunan. Akumulasi dana VGF mencapai Rp 1.1 triliun. Nilai tersebut diberikan untuk dua proyek di sektor Air Minum. Penandatangan Perjanjian KPBU 2011-2021 • Sejak 2011 terdapat 28 proyek KPBU yang telah ditandatangani dengan nilai investasi sebesar Rp241 T dengan jangkauan pelayanan 34 provinsi. • Proyek pipeline yang sedang disiapkan untuk ditransaksikan dengan swasta sejumlah 17 Proyek dengan indikasi nilai investasi Rp34,99 T. Project Development Facility (PDF) Yaitu fasilitas yang diberikan Kemenkeu kepada Penanggung Jawab Proyek Kerjasama untuk menyusun dokumen penyiapan dan transaksi proyek KPBU hingga mencapai financial close Viability Gap Fund (VGF) Yaitu fasilias fiscal yang diberikan kepada proyek KPBU untuk meningkatkan kelayakan finansialnya Total Proyek KPBU Yang Telah Ditandatangani • Integrasi KPBU dengan instrument pendanaan lain (e.g. SBSN, Pinjaman, SDG Indonesia One) dlm Blended Finance • Pengembangan Standar Template Dokumen Transaksi • Digitalisasi Proses melalui platform KPBU 4.0 • Disseminasi Guidelines & Manual via website Perbaikan & Penyederhanaan Proses
- 33. PIPELINE PROYEK KPBU ROADS 17 Projects WATER 10 Projects ENERGY 3 Project ICT 4 Projects TRANSPORT 6 Projects ENERGY EFFICIENCY 1 Project WASTE TREATMENT 5 Projects INDUSTRIAL AREA 1 Project 11 Projects 7 Projects 10 Projects 4 Projects 18 Projects OPERATION CONSTRUCTION PRE CONSTRUCTION BIDDING/ TRANSACTION APPRAISAL/ PREPARATION (Kurs APBN 2020: Rp14,400) SUMATERA NON TOLL ROAD (RIAU) PEKANBARU WATER SOUTH SUMATERA NON TOLL ROAD PALAPA RING WEST PACKAGE 1980 KM BANDAR LAMPUNG WATER BALIKPAPAN- SAMARINDA TOLL ROAD PALAPA RING CENTRAL PACKAGE 1980 KM MANADO- BITUNG TOLL ROAD PALAPA RING EAST PACKAGE 8454 KM BEKASI VTCC PROVING GROUND WEST SEMARANG WATER BATANG- SEMARANG TOLL ROAD SERANG- PANIMBANG TOLL ROAD UMBULAN WATER CENTRAL JAVA POWER PLANT CISUMDAWU TOLL ROAD JAPEK II ELEVATED TOLL ROAD SOUTH JAPEK II TOLL ROAD MULTI FUNCTIONAL SATELLITE MAKASSAR – PAREPARE RAILWAY KOMODO AIRPORT KAMIJORO WATER SURAKARTA STREET LIGHTING KALENDER TOLL ROAD PANDAAN-MALANG TOLL ROAD PROBOLINGGO TOLL ROAD TELUK BINTUNI INDUSTRIAL ZONE SOUTH TANGERANG WASTE TREATMENT WASUSOKAS WATER JATIGEDE WATER Jumlah Proyek KPBU berdasarkan klasifikasi sektor (TOTAL 50 proyek (39 dapat PDF)) LEGOK NANGKA WASTE TREATMENT SEMARANG-DEMAK TOLL SOLO-JOGJA- KULONPROGO TOLLROAD BANDARA SINGKAWANG JATIBARANG WASTE BADUNG NON TOLL ROAD SEI MANGKEI HOUSING MERANGIN DAM HOUSING 3 Project PDF VGF Joint Guarantee of PT PII and the Government IIGF Guarantee Availability Payment KARIAN-SERPONG WATER JATILUHUR I WATER YOGYAKARTA- BAWEN TOLL ROAD CALLENDER- HAMILTON BRIDGE REPLACEMENT HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT PALEMBANG HOUSEHOLD GAS NETWORK TANJUNG CARAT PORT BATAM HOUSEHOLD GAS NETWORK CISARANTEN PUBLIC HOUSING PIYUNGAN WASTE TREATMENT NEW AMBON PORT Proyek yang telah ditandatangani 28 proyek senilai USD 17.17 Milyar (IDR 241 Triliun) KARAWANG SPUUR HOUSING Pempus; 36 (72%) Pemda; 14 (28%) PJPK 33
- 34. ARAH PEMBIAYAAN KPBU 2022 Fokus Sektor KPBU tetap difokuskan pada penyediaan Layanan Dasar dan Fasilitas Perkotaan a.l: • Air Minum • Pengelolaan Sampah • Perumahan • Kesehatan • Distribusi Gas • Transportasi Perkotaan Elemen Kualitas yang akan didorong Merujuk pada Quality Infrastructure Investment (QII) Principles dari G20, proyek akan diarahkan untuk memperhatikan prinsip: • Green & Sustainable • Resilience terhadap bencana • Penerapan teknologi • Inklusif (gender, disability dll) • Governance Kebijakan 2022 • Penyusunan kerangka penilaian ESG dalam pemberian dukungan pemerintah (PDF, VGF, Penjaminan, dll) dan implementasi dalam proyek. • Penyusunan PFRAM untuk pengelolaan risiko fiskal • Sektor Perhubungan • Sektor Air Minum • Sektor Persampahan • Sektor Perumahan • Integrasi KPBU dengan instrument pendanaan lain (e.g. SBSN, Pinjaman, SDG Indonesia One) dlm Blended Finance • Pengembangan Standar Template Dokumen Transaksi • Digitalisasi Proses melalui platform KPBU 4.0 • Disseminasi Guidelines & Manual via website Proyek KPBU Potensial 2022 Perbaikan & Penyederhanaan Proses
- 36. KUNCI KEBERHASILAN PROYEK KPBU • Kesiapan PJPK dan Kesiapan Proyek • Komitmen PJPK vs Kapasitas Fiskal PJPK • Dukungan DPR/DPRD
- 37. terima kasih @pdppi_kemenkeu Direktorat PDPPI Kemenkeu www.kpbu.kemenkeu.go.id
- 38. 38 1. Surat Permohonan PDF disertai dengan: a. Proyek KPBU Prioritas Dokumen Kajian Awal meliputi: i. Kajian hukum dan kelembagaan ii. Kajian teknis iii. Kajian ekonomi dan komersial iv. Kajian lingkungan dan sosial v. Kajian mengenai bentuk kerjasama vi. Kajian risiko vii. Kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Penjaminan Infrastruktur viii.Kajian hal-hal yang perlu ditindaklanjuti termasuk penyiapan rancangan Perjanjian KPBU Persyaratan Pengajuan PMK 180 Tahun 2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Nusaha dalam Penyediaan Infrastruktur b. Proyek KPBU Kilang Minyak dan KPBU Lainnya Dokumen Kajian Awal meliputi: i. Studi Pendahuluan ii. Laporan hasil konsultasi publik iii. Kajian yang memuat refrensi internasional atas proyek KPBU sejenis yang telah berhasil iv. Khusus untuk proyek KPBU Kilang Minyak melampirkan dokumen yang membuktikan adanya komunikasi dengan Lembaga Internasional
- 39. 39 2. Dalam hal proyek yang dimohonkan menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan melampirkan: a. Rencana penggunaan skema pembayaran ketersediaan layanan b. Permohonan konfirmasi pendahuluan c. Informasi terkait kapasitas fiskal d. Bukti adanya komunikasi awal dengan DPRD terkait rencana penggunaan AP dalam hal PJPK merupakan Pemda 4. Business plan dalam hal PJPK adalah BUMN/BUMD 5. Dokumen rencana pengadaan lahan 6. Dokumen penetapan Tim KPBU 7. Surat pernyataan PJPK Persyaratan Pengajuan PMK 180 Tahun 2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Nusaha dalam Penyediaan Infrastruktur 1 1. Kelayakan Proyek yang dilihat dari dokumen permohonan PDF 2. Kelayakan PJPK yang meliputi: a. Pembentukkan Tim KPBU b. Aspek kelembagaan dan dukungan masyarakat c. Komitmen PJPK dan perangkat organisasinya d. Pengetahuan dasar terkait KPBU dari PJPK dan Tim KPBU 3. Kriteria manfaat kepada masyarakat berdasarkan hasil konsultasi publik Kriteria Penilaian
- 40. 40 3 PJPK BUP PERJANJIAN KERJA SAMA PERJANJIAN PENJAMINAN PERJANJIAN REGRES Single window policy Usulan Penjaminan kepada BUPI Pasal 6 Perpres 78/2010: a. Rencana pembagian risiko berdasarkan alokasi risiko b. Uraian Dukungan Pemerintah yang diberikan pada proyek c. Cakupan penjaminan (jenis risiko, presentas kewajiban finansial, dan periode penjaminan) d. Matriks risiko e. Rancangan PKS f. Proyeksi keuangan Penyampaian Screening Form kepada BUPI Dilampiri dengan Outline Business Case Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016
- 41. 41 PJPK Penyusunan Studi Pendahuluan Tahap Perencanaan KPBU Tahap Penyiapan KPBU Penyusunan Kajian Awal Prastudi Kelayakan PQ Tahap Transaksi KPBU RFP, Bid Submission & Award Signing Perjanjian KPBU Financial Close Konstruksi Commercial Operation Date Perjanjian KPBU Berakhir Pendirian Badan Usaha Pelaksana Penyusunan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan Market Sounding Konstruksi & Operasi Market Consultation Screening Form Confirmation to Proceed Usulan Penjaminan Usulan Penjaminan Bersama (jika diperlukan) Pernyataan Kesediaan Menjamin In Principal Approval PT PII