Dokumen tersebut membahas tentang paparan Direktur Pendapatan Daerah mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Paparan ini menjelaskan landasan hukum, tujuan, kriteria, dan tahapan pembayaran ketersediaan layanan berdasarkan peraturan tersebut.

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PAPARAN
DIREKTUR PENDAPATAN DAERAH
PAPARAN MATERI PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA
KERJASAMA PEMDA DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR DI DAERAH
Disampaikan Oleh:
Drs. HORAS MAURITS PANJAITAN, MEc.Dev
 Jakarta, 6 April 2017

2.  Perpres Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur;
 Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam
Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 PMK Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan
Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur;
 Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan
Layanan (Availability Payment) Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah (ditetapkan
pada tanggal 17 November 2016, diundangkan pada tanggal 22 November 2016).
2
LANDASAN KEBIJAKAN TERKAIT KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

3. 3
Presiden Jokowi menjadikan investasi infrastruktur sebagai prioritas utama
dan menekankan perlunya melibatkan Badan Usaha Sektor Privat, termasuk
investor Luar Negeri dalam pembiayaan proyek infrastruktur, serta
melakukan perubahan paradigma pembangunan dari membelanjakan
menjadi menghasilkan.
3
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

4. 4
1. Dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi Negara berpendapatan
menengah (middle income country) pada tahun 2025.
Sumber Data: Bappenas – JICA, 2014: Background study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim
K E B U T U H A N D A N S U M B E R P E N D A N A A N I N F R A S T R U K T U R ( 2 0 1 5 - 2 0 1 9 ) :
P E R A N S U M B E R N O N - A N G G A R A N P E M E R I N T A H S I G N I F I K A N
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

5. 5
TUJUAN AVAILABILITY PAYMENT
 Mencapai Value for Money (VFM)/Nilai Manfaat Uang yang
tinggi untuk layanan publik yang berkualitas.
 Inggris mendefinisikan VFM sebagai “kombinasi optimal dari
keseluruhan biaya life-cycle dan kualitas atau kesesuaian
fungsi barang/jasa dalam memenuhi kriteria pengguna.
 Sebagai metode dalam penyediaan layanan publik yang
berkualitas yang pada saat bersamaan dapat menekan
beban finansial dari sektor publik.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

6. Konvesional (APBD) AP
Penganggaran dan
Kontraktual
Dipecah dalam beberapa Kegiatan
(Design, Konstruksi, Operasi,
Pemeliharaan)
Hanya Satu
(KPBDU/Kontrak AP)
Jangka Waktu 1. Konstruksi : a. 1 Tahun Anggaran
b. Tahun Jamak/Multiyears
2. Pemeliharaan (setiap Tahun)
1. Sesuai Perjanjian/kontrak
2. Pemeliharan oleh Badan Usaha
Beban Risiko Publik Badan Usaha
Sumber Pendaanan
untuk Konstruksi Publik Badan Usaha
Pembayaran (Tahunan)
Perbedaan Skema Konvensional (APBD) dengan Availability Payment (AP)
Jumlah
(Rp)
Waktu
Berat di Awal
Operasi
Konstruksi
Datar
(Sesuai kontrak 30 s.d 50 thn)
Konstruksi Operasi
Jumlah
(Rp)
Waktu
6
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

7. Manfaat AP Bagi Pemda
• f
Tidak ada pembayaran selama
Kontruksi
Pembayaran bersifat jangka
panjang
Pembayaran Jasa Layanan
 AP dibayarkan untuk penyediaan jasa layanan.
 PJKP tidak perlu membayar biaya konstruksi.
 Jumlah pembayaran setiap tahun disesuaikan dengan
perjanjian kontrak.
 Jumlah AP disesuaikan terhadap inflasi.
AP dibayarkan selama periode operasi (30 s.d 50 Tahun).
Sehingga dapat mengatasi keterbatasan fiskal daerah
Jumlah
(Rp)
Periode Konstruksi (3 Tahun)
Periode Operasi (15 Tahun
Waktu
Jumlah AP
Struktur Pembayaran AP Jumlah AP meliputi:
a) Design dan Konstruksi
b) Operasi dan Pemeliharaan
c) Bunga pembayaran ke Bank
d) Profit untuk Badan Usaha
7
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Penganggaran Pembayaran Ketersediaan
Layanan untuk tahun pertama
Dilakukan dalam TA berkenaan sebelum layanan infrastruktur
yang dibangun oleh Badan Usaha akan beroperasi.

8. P EM B ANG UNAN D A ERA H
tahapan
perencanaan
satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nas.
pendekatan teknokratik, partisipatif,
atas-bawah dan bawah-atas
RPJPD, RPJMD, & RPTD
Perda Perkada
Pedoman Renstra SKPD
diselaraskan dengan pencapaian sasaran
program dan kegiatan pembangunan
yang ditetapkan dalam Renstra
Kementerian/LPNK untuk tercapainya
sasaran pembangunan nasional
tahapan
pengendalian
tahapan
evaluasi
pengendalian terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah,
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
dan evaluasi terhadap hasil rencana
pembangunan daerah
Pengendalian
dan Evaluasi
Provinsi
Mendagri
Gubernur
Pengendalian dan
Evaluasi lingkup
Prov/Kab/Kota dlm
wilayah Provinsi
Pengendalian
dan Evaluasi
lingkup
Kab/Kota
Bupati/Walikota
8
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

9. KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)
 Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan
Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat
sasaran, dan tepat waktu;
 Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
 Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang
diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar
pengguna; dan/atau
 Memberikan kepastian pengembalian investasi BadanUsaha dalam Penyediaan
Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh
pemerintah/pemerintah daerah kepada Badan Usaha.
Pasal 3 Perpres 38/2015
Bertujuan
9
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

10. Pendanaan Untuk Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU)
Pengembalian Investasi Badan Usaha melalui (1) pembayaran oleh
pengguna dalam bentuk tarif, (2) Availability Payment (3) bentuk
lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan.
Penganggaran dana Availability Payment dilakukan dengan
memperhitungkan biaya modal, biaya operasional dan/atau
keuntungan Badan Usaha Pelaksana.
Pasal 11 dan Pasal 12 Perpres 38/2015
10
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

11. JENIS PROYEK INFRASTRUKTUR YANG DI-KPBU-KAN
1. infrastruktur transportasi;
2. infrastruktur jalan;
3. infrastruktur sumber daya air dan
irigasi;
4. infrastruktur air minum;
5. infrastruktur sistem pengelolaan air
limbah terpusat;
6. infrastruktur sistem pengelolaan air
limbah setempat;
7. infrastruktur sistem pengelolaan
persampahan;
8. infrastruktur telekomunikasi dan
informatika;
9. infrastruktur ketenagalistrikan;
10. infrastruktur minyak dan gas bumi
dan energi terbarukan;
11. infrastruktur konservasi energi;
12. infrastruktur Fasilitas Perkotaan;
13. Infrastruktur fasilitas pendidikan;
14. infrastruktur fasilitas sarana dan
prasarana olahraga, serta
kesenian;
15. infrastruktur kawasan;
16. infrastruktur pariwisata;
17. infrastruktur kesehatan;
18. infrastruktur lembaga
pemasyarakatan; dan
19. infrastruktur perumahan rakyat.
Pasal 5 ayat (2) Perpres 38/2015 11
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

12. TAHAPAN KPBU
Perencanaan KPBU
 Identifikasi dan
penetapan
 Penganggaran
 Pengkategorian
Penyiapan KPBU
 Pra studi
kelayakan:
1.kajian hukum,
2.kajian teknis,
3.kajian ekonomi
dan komersial
4.kajian
lingkungan/sosial,
5.kajian bentuk
kerjasama,
6.kajian resiko dll)
 Rencana
dukungan
penjaminan
 Pengadaan tanah
Transaksi KPBU
 Penjajakan Minat
Pasar (Market
Sounding)
 Penetapan lokasi
 Pra-kualifikasi
 Proses Lelang dan
Penetapan
Pemenang
 Penandatanganan
Perjanjian
 Pemenuhan
Pembiayaan
(financial close)
Pelaksanaan KPBU
 Konstruksi
 Operasi
 Pemeliharaan
1 2 3 4
Pasal 21, Pasal 23, Pasal 31 dan Pasal 36
Perpres 38/2015
12
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

13.  Lingkup pekerjaan;
 Jangka waktu;
 Jaminan pelaksanaan;
 Tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
 Hak dan kewajiban termasuk alokasi risiko;
 Standar kinerja pelayanan;
 Pengalihan saham sebelum KPBU beroperasi secara komersial;
 Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
 Pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
 Status kepemilikan aset;
 Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah
mufakat,
 mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
 Mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha Pelaksana dalam pengadaan;
 Mekanisme perubahan pekerjaan dan/atau layanan;
 Mekanisme hak pengambilalihan oleh Pemerintah dan pemberi pinjaman;
 Penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kpd PJPK
 Keadaan memaksa (force majeure);
 Pernyataan dan jaminan para pihak bahwa perjanjian KPBU adalah sah dan
mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 Penggunaan bahasa dalam perjanjian, yaitu Bahasa Indonesia (ketentuan translasi
apabila diperlukan);dan
 Hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
PERJANJIAN KPDBU
(Pasal 32 ayat (2) Perpres Nomor 38 Tahun 2015)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

14. 1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7) Bantuan Keuangan
8) Belanja Tak Terduga
b. Belanja Langsung:
1) Belanja Pegawai
2) BELANJA BARANG DAN JASA
3) BELANJA MODAL
3. Pembiayan Daerah (Investasi) ........ ?
STRUKTUR APBD
Penganggaran
untuk Availability
Payment (AP)
melalui belanja,
sesuai karakterisitik
untuk jasa layanan
14
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

15.  Pasal 13 ayat (5) & Pasal 47 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun
2015;
 PP Nomor 58 Tahun 2005 jo. Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011.
 Permendagri 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017.
berdasarkan
PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN
KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH
DAERAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI
DAERAH
15
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

16. BAB I
Ketentuan Umum
BAB II
KRITERIA
PEMBAYARAN
KETERSEDIAAN
LAYANAN
BAB III
TAHAPAN
PELAKSANAAN
KPDBU
BAB IV
PEMBAYARAN
KETERSEDIAAN
BAB V
PELAKSANAAN
ANGGARAN
BAB VI
PEMBINAAN
DAN
PENGAWASAN
BAB VII
KETENTUAN
LAIN-LAIN
BAB VII
PENUTUP
SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2016
16
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

17. Hal yg diatur dalam Perjanjian KPDBU, antara lain:
Memuat
1. output dan indikator kinerja yang obyektif dan terukur.
2. Perhitungan pembayaran ketersediaan layanan.
3. Sistem pemantauan yang efektif terhadap indikator
kinerja.
4. Waktu pembayaran.
5. Mekanisme Pembayaran.
17
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

18. Availability Payment
APBD
Periode
konstruksi
(3 tahun)
Inflasi
AP berdasarkan
kinerja layanan
Periode operasi (30 tahun)
OPEX :
• Biaya
pemeliharaan
• Administrasi
pegawai
CAPEX :
• Debt service
• Barang Modal
• Beban
penggantian
• Tingkat
pengembalian
AP
=
+ - PENALTY :
• Bila kinerja
layanan tidak
sesuai target
Badan
Usaha
(Swasta)
PJPK
Ka.SKPD
Belanja
APBD
alokasi AP
Pengguna
jasa
Lender
Capex
Opex
pendapatan tarif &
non tarif (x)
Cicilan
AP
Debt Service
Target output kinerja Layanan
- Jumlah penumpang yang diangkut per tahun;
- Ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan kereta api cepat;
- Pembangunan terminal bus sesuai rute yang dilayani;
- Kenyamanan penumpang atas fasilitas stasiun kereta api cepat;
- Ratio ruang kelas dengan jumlah siswa: 1:30;
- Membangun aula dgn fasilitas pengaturan suhu pendingin ruangan 23o
C.
PENGHITUNGAN BESARNYA “AVAILABILITY PAYMENT “
Tidak ada pembayaran selama periode konstruksi
Skhema AP
Perjanjian
kerjasama
18

19. Penyusunan Anggaran AP
diusulkan
Pemerintah Prov
Pemerintah
Kab/Kota
APBD Provinsi APBD Kab/Kota
Akun belanja
Kelompok Belanja Langsung, diuraikan pada jenis, objek belanja
barang dan Jasa berkenaan
SKPD SKPD
19
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

20. PERENCANAAN
• Identifikasi dan Seleksi
• Pemrioritaskan
PENYIAPAN
PROYEK
• Outline Business Case
• Readness Assessment
TRANSAKSI
• Finalisasi Pra-Studi Kelayakan
• Pengadaan Badan Usaha
MANAJEMEN
KONTRAK
• Rencana Pelaksanaan Manajemen Kontrak
• Pelaksanaan & Pengendalian Kontrak Manajemen
SIKLUS KPDBU (PRAKARSA PEMDA DAN BADAN USAHA)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PRAKARSA PEMDA (SOLITED)
Badan
Usaha
Mengajukan Pra
Studi Kelayakan
Kepada PJPK
Persetujuan
Oleh PJPK
Kepada Badan
Usaha
Badan Usaha
Mengajukan FS
berserta
kelengkapan
dokumen lainnya
Evaluasi
oleh PJPK
PJPK Mentetapkan
Badan Usaha sebagai
pemrakarsa dan
bentuk kompensasi
yang diberikan
Pengadaan
Badan
Usaha
PRAKARSA BADAN USAHA (UNSOLITED)
Siklus
Proposal
KPDBU
Prakarsa
Pemda
Siklus Proposal
KPBDU Prakarsa
Badan Usaha
20

21. TAHAP PELAKSANAAN KPDBU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Penyusunan
Rencana
Anggaran
KPDBU
KPDBU
Diusulkan
Kepada
Menteri PPN
dan tembusan
MDN
Identifikasi
Penetapan
KPDBU
Penganggaran
Dana Tahap
Perencanaan
KPDBU
Keputusan
Lanjut/Tidak
Skema
KPDBU
DAFTAR
RENCANA
KPBDU
SUMBER
APBN
APBD
PINJAMAN/
HIBAH LAINNYA
SESUAI
DENGAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
Studi
Pendahuluan
&
 Menjadi pertimbangan rencana kerja pemerintah daerah
 Diperbaharui secara berkala untuk diumumkan serta disebar luaskan
 PJPK menginformasikan status KPDBU minimal 1 kali dalam setahun kepada
Menteri PPN dan tembusan MDN
 Menteri PPN dan MDN akan mengevaluasi Rencana KPDBU jika tidak ada
perkembangan dalam jangka waktu dua tahun
Konsultasi
Publik
Untuk memperoleh
pertimbangan mengenai manfaat
& dampak KPDBU terhadap
Masayarakat
Indikasi perlu tidaknya
Dukungan dan/atau
Jaminan Pemerintah
Kesesuaian dengan
prioritas Nasional
21

22. TAHAP PERENCANAAN KPDBU
DOKUMEN
PERENCANAAN
KERANGKA ACUAN
PENGADAAN BADAN
PENYIAPAN KPDBU
 Latar belakang & Deskripsi
KPBDU
 Tujuan Pekerjaan
 Lingkup Jasa Konsultasi
 Jumlah Personil dan
Kualifikasinya
 Dokumen yang Harus
Dipersiapakan
 Jadwal Pelaksanaan
 Perkiraan besarnya anggaran
DOKUMEN STUDI
PENDAHULUAN
BERITA ACARA
KONSULTASI PUBLIK
 Daftar peserta Konsultasi
Publik
 Notulensi pembahasan
rencana KPDBU
 Kesimpulan dan rencana
tindak lanjut
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
22

23. Studi
Pendahuluan
Analis
Kebutuhan
1. Dasar pemikiran teknis dan ekonomi
2. Kepastian permintaan yang berkelanjutan baik secara kuantitas maupun kualitas
3. Mendapat dukungan dari pemangku kepentingan salah satunya melalui Konsultasi
Publik
1. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kesesuaian dengan RPJMN/RPJMD dan/atau renstra Kementerian/Lembaga,
Rencana Kerja Pemda, Rencana bisnis BUMN/BUMD
3. Kesesuaian lokasi KPBDU dengan rencana Tata Ruang wilayah; dan
4. Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah
1. Sektor swasta memilih keunggulan dalam pelaksanaan KPBDU termasuk dalam
pengelolaaan risiko;
2. Terjaminnya efektivitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam
jangka panjang
3. Alih pengetahuan dan teknologi;dan
4. Terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dn efisiensi dalam proses pengadaan.
Kriteria
Kepatuhan
Nilai Manfaat
Uang
Potensi
Pendapatan &
Skema
Pembiayaan
Rekomendasi &
Rencana Tindak
Lanjut
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
1. Kemampuan pengguna untuk membayar
2. Kemampuan Fiskal Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dalam
melaksanakan KPBU
3. Potensi pendapatan Lainnya; dan
4. Perkiraan bentuk dukungan pemerintah
1. Rekomendasi Bentuk KPBDU
2. Rekomendasi Kriteria Utama dalam Pemilihan Badan Usaha;dan
3. Rencana Jadwal Kegiatan Penyiapan & Transaksi KPBDU
23

24. TAHAP PENYIAPAN KPDBU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PENYIAPAN KPBDU
KAJIAN AWAL
KONSULTASI PUBLIK
PENJAJAKAN MINAT
PASAR
KEGIATAN
PENDUKUNG
24

25. TAHAP TRANSAKSI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TRANSAKSI KPBDU
PENJAJAKAN MINAT PASAR
(MARKET SOUNDING)
PENETAPAN LOKASI
PRA-KUALIFIKASI
PROSES LELANG DAN
PENETAPAN PEMENANG
PENANDATANGANAN
PERJANJIAN
 PEMENUHAN
PEMBIAYAAN
(FINANCIAL CLOSE)
25

26. Pelaksanaan Anggaran
 Pelaksanaan pembayaran AP wajib dialokasikan
oleh PJPK berdasarkan perjanjian KPDBU dalam
Perda tentang APBD dan Perkada tentang
Penjabaran APBD.
 Pelaksanaan pembayaran AP yang dialokasikan
oleh PJPK wajib disetujui oleh DPRD selama masa
perjanjian KPDBU.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
26

27.  Direksi BUMD dapat bertindak sebagai PJPK.
 Dalam hal Direksi BUMD sebagai PJPK, pembayaran AP untuk
penyediaan infrastruktur di daerah dilaksanakan berdasarkan
perjanjian kerjasama.
 Pendanaan pengadaan tanah dapat bersumber dari BUMD
atau dari Badan Usaha Pelaksana melalui kerjasama dengan
BUMD yang bersangkutan.
 Pengaturan BUMD dalam skema KPDBU untuk penyediaan
infrastruktur di daerah lebih lanjut berpedoman pada peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan
daerah (akan diakomodir dalam RPP ttg BUMD; pengelolaan
BUMD mrpkn sub sistem dari pengelolaan keuda).
27
BUMD selaku PJPK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

28. Pembinaan
Ketentuan Lain-lain
Menteri dalam Negeri cq. Ditjen Bina Keuda melakukan
pembinaan (:berupa Sosialisasi, Bintek, Monev, dan
asistensi) ke Pemda untuk KPDBU, dgn melibatkan K/L
terkait.
Untuk KPDBU yang sedang dalam tahap penyiapan dan
berencana untuk menerapkan AP, agar melakukan
penganggaran pembayaran AP dengan menyesuaikan pada
ketentuan Permendagri.
28
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

29. Terima Kasih
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
29