Pembiayaan Pembangunan

1. KPBU
K e r j a s a m a P e m e r i n t a h d a n B a d a n U s a h a

2. TANTANGAN
IMPLEMENTASI
KPBUIKN
Kelompok IV
Edwin Dwi Putra 4623102010
Muh. Suwandy Ote 4623102014
Nur Alam 4623102011

3. Latar Belakang
Penyediaan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan
publik yang lebih baik. Keterlibatan pihak swasta sebagai inovasi dalam pembangunan
infrastruktur akan menciptakan pelayanan publik yang lebih baik
Pemerintah Indonesia memperkenalkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan ruang
bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan swasta berdasarkan prinsip alokasi
risiko yang proporsional
Implementasi skema ini telah diatur dalam Perpres
Nomor 38 Tahun 2015.

4. DEFINISI
Definisi KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur
dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya
oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan
memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa tradisional atau konvensional, pengadaan infrastruktur
melalui KPBU mengumpulkan semua komponen suatu layanan infrastruktur pada satu kontrak
kerjasama, termasuk didalamnya disain, pembangunan, pembiayaan, pemeliharaan, dan operasionalnya

5. Beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memanfaatkan skema KPBU
• Fokus pengadaan pada penyediaan layanan infrastruktur
• Pihak badan usaha/swasta membiayai penyediaan infrastruktur terlebih dahulu, sehingga
dapat mengatasi keterbatasan anggaran negara/daerah
• Terdapat ruang bagi badan usaha untuk melakukan inovasi baik pada saat pembangunan
infrastruktur maupun inovasi untuk mendorong efisiensi dalam penyelenggaraan
pelayanan
• Terdapat pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha
• Kontrak tunggal dengan badan usaha untuk seluruh kegiatan penyediaan infrastruktur
• Tersedia dukungan pemerintah pada tahap persiapan proyek

6. Pelaksanaan KPBU
Sektor infrastruktur dalam KPBU dapat dilihat pada bagan berikut ini.

7. TAHAPAN
KPBU
Tahapan pelaksanaan KPBU dibagi menjadi empat tahapan
yaitu
1. Tahap perencanaan KPBU
2. Tahap Penyiapan KPBU
3. Tahap Transaksi KPBU
4. Tahapan pelaksanaan KPBU

8. Dukungan Pemerintah untuk KPBU
a.Fasilitas Penyiapan Proyek atau dikenal sebagai Project Development Facility (PDF), adalah
fasilitas yang disediakan untuk membantu PJPK menyusun kajian akhir prastudi kelayakan,
dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh
pembiayaan dari lembaga pembiayaan (atau mencapai financial close).
b.Dukungan Kelayakan atau Viability Gap Fund (VGF) adalah Dukungan Pemerintah dalam
bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai pada proyek KPBU yang
sudah memiliki kelayakan ekonomi namun belum memiliki kelayakan finansial. Dukungan
Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja
Sama layak secara finansial. Pemerintah Daerah dapat berkontribusi atas pemberian dukungan ini
setelah memperoleh persetujuan dari DPRD penjaminan infrastruktur.
c.Penjaminan infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPK untuk
membayar kompensasi kepada badan usaha saat terjadi risiko infrastruktur – sesuai dengan alokasi
yang disepakati dalam perjanjian KPBU – yang menjadi tanggung jawab PJPK.

9. Latar Belakang
Kontrak Operasi & Pemeliharaan (Operation & Maintenance (O&M)): Operator swasta/badan usaha,
berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik Pemerintah (mis. Pabrik pengolahan air/air limbah) untuk
jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada pihak Pemerintah.
Bangun-Keuangan (Build – Finance (BF)): Swasta/badan usaha membangun aset dan
membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi.
• Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara (Design-Build-Finance-Maintenance (DBFM)): Badan usaha merancang,
membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (hard facilities management) berdasarkan
perjanjian jangka panjang.
Skema KPBU
• Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara-Operasi (Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO)): Pihak
badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah
perjanjian jangka panjang. Pengoperasian aset juga termasuk dalam proyek-proyek seperti ini misalnya
pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.
• Konsesi: Seorang pemegang konsesi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas
untuk jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu tersebut kepemilikan kembali ke pihak pemerintah.

10. SKEMA KPBU DI IKN
Pembanguanan Kota dan infrastruktur merupakan salah satu pendorong utama pertumnbuhan Ekonomi
Pengembangan Kota dan Infrastruktur modern meningkatkan daya saing dalam lingkunan yang sangat kompetitif

11. PRINSIP KPBU
• Meningkatkan efesiensi dan kelayakan proyek
• Menciptakan inovasi dan dan transfer Teknologi
• Meningkatkan Kerjasama multi sektor
• Menegmbangkan proyek yang terintegrasi dan multi
fungsi
• Mengoptimalkan manfaat bagi seluruh pemangku
kepetingan
Prinsip
KPBU
Pemerintah
dapat
menyediakan
infrastruktur
Publik
Investor
memperoleh
keuntungan
Pengguna
membayar
harga yang
wajar

12. Peluang Pengembangan Proyek-Proyek berbasis KPBU di IKN

13. Peluang Pengembangan Proyek-Proyek berbasis KPBU di IKN

14. Peluang Pengembangan Proyek-Proyek berbasis KPBU di IKN

15. Beberapa Aggrement Investasi di IKN

16. Tantangan Implementasi KPBU IKN
Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) digunakan untuk memberikan signifikansi
pembangunan infrastruktur untuk layanan publik.
KPBU digunakan sebagai salah satu mekanisme pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Selain bertujuan sebagai pengungkit (leverage) APBN, KPBU juga berfungsi sebagai skema yang
mampu mengatasi gap funding pembangunan infrastruktur. Namun demikian, KPBU tidak luput dari
berbagai permasalahan yang menjadi tantangan dalam implementasinya, termasuk dalam pembangunan
IKN.

17. Latar Belakang
Postur kelembagaan yang lemah Kelembagaan menjadi faktor fundamendal keberhasilan KPBU.
Kelembagaan yang tidak didukung oleh lingkungan yang kondusif dapat menyebabkan gagalnya KPBU
Kerangka Politik dan Hukum yang Lemah Ketidakpastian akibat stabilitas politik yang dinamis seperti terjadinya
perubahan kepemimpinan dapat berdampak pada kepentingan yang berbeda-beda dalam masing-masing
kepemimpinan ketika proyek KPBU sedang berlangsung. Risiko politik menjadi salah satu risiko yang cenderung
dihindari oleh swasta, karena dianggap dapat menghentikan pelaksanaan proyek-proyek KPBU
• Mekanisme berbagi risiko dan tanggung jawab Perjanjian KPBU yang tidak mengatur secara jelas
pembagian risiko, tanggung jawab, perselisihan, dan pembagian keuntungan dapat menyebabkan KPBU
yang gagal
Tantangan Implementasi KPBU IKN

18. TERIMA KASIH