Dokumen tersebut membahas arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Musi Rawas untuk mencapai tujuan Rencana Tata Ruang Wilayahnya. Termasuk di dalamnya adalah rencana pembangunan struktur ruang dengan Muara Beliti sebagai pusatnya, serta rencana untuk lima kawasan prioritas seperti kawasan lindung, hutan, pertanian, dan permukiman.

1. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 1
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
6.1 PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG
Arahan pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang sesuai dengan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan beserta pembiayaannya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas merupakan pedoman pembangunan terutama dalam kegiatan pembangunan yang mempunyai implikasi ruang. RTRW Kabupaten Musi Rawas yang telah disusun dan perlu didukung oleh arahan-arahan yang menyangkut aspek pelaksanaannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan arahan mengenai mekanisme pengelolaan tata ruang kabupaten dalam kurun waktu 20 tahun, yang di dalamnya mencakup pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta peninjauan kembali RTRW tersebut. Agar pembangunan daerah berhasil guna dan berdayaguna serta mencapai sasaran menurut arah yang telah digariskan, maka RTRW yang telah disusun juga perlu didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka memperoleh kekuatan dan kepastian hukum, maka perlu dibuat menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Sedangkan untuk menjamin keefektifan mekanisme pengelolaan tata ruang ini, maka perlu didukung oleh kelembagaan yang memadai guna mengoperasionalisasikan perencanaan yang telah disusun.
Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun dan melaksanakan program 10 (sepuluh) tahun, 5 (lima) tahun dan program tahunan, bahkan dengan peraturan yang baru menjadi 20 (duapuluh) tahunan. Indikasi program pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan. Dalam bab ini akan diidentifikasi program utama 5 (lima) tahunan dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan seluruh rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan sehingga tujuan dan sasaran pengembangan Kabupaten Musi Rawas yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir tahun perencanaan.

2. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 2
6.1.1 Rencana Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas
Dalam konstelsi RTRWP, Muara Beliti sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Mengacu pada kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJM, Muara Beliti Berperan sebagai pusat agropolitan. Berdasarkan rencana sruktur ruang, sistem pusat permukiman Kabupaten Musi Rawas teridiri dari Muara Beliti sebagai PKL dan pada jenjang berikutnya terdapat pusat pelayanan yang sekaligus menjadi sub pusat agropolitan yaitu Simpang Nibung, Simpang Terawas, Megang Sakti, Simpang Semambang dan Muara Lakitan. Sedangkan ibukota kecamatan lainnya diarahkan sebagai sub pusat pelayanan bagi wilayah kecamatan masing- masing. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu struktur ruang yang efektif dan efisien dimana Kota Muara Beliti menjadi pusat agropolitan yang akan melayani 5 sub pusat agropolitan dan masing-msing sub pusat akan menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah hinterlandnya. Agar struktur tersebut dapat terwujud dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pembangunan pusat pemerintahan dan pusat agropolitan di Muara Beliti yang terdiri dari :
a. Pembangunan infrastruktur kawasan perkantoran, pusat perdagangan dan jasa serta pusat agropolitan berupa sistem jaringan jalan, listrik, drainase, air minum dan telekomunikasi.
b. Pembangunan bangunan utama perkantoran, pusat perdagangan dan bangunan pendukung kegiatan agropolitan.
c. Pembangunan fasilitas sosial, ekonomi dan budaya serta RTH untuk mendukung fungsi pusat perkotaan dengan pelayanan skala kabupaten.
d. Muara Beliti yang berfungsi sebagai Agropolitan Center (AC) didukung dengan pembangunan Terminal Peti Kemas di desa Durian Remuk dan Pergudangan.
2. Pembangunan Sub Pusat Agropolitan atau Pusat Pelayanan pada 5 (lima) lokasi yaitu Simpang Nibung, Simpang Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan dan Simpang Semambang berupa :
a. Sub Terminal Agropolitan.
b. Kawasan pertokoan/ruko.
c. Perkantoran untuk jasa dan keuangan.
d. Sub Terminal Penumpang.
e. Permukiman perkotaan.
f. Industri agro.
g. Workshop dan fasilitas pendukung kegiatan agropolitan.
3. Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung terbangunnya sistem perkotaan dan agropolitan, yaitu :

3. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 3
a. Jalan kolektor yang menghubungkan pusat agropolitan Muara Beliti dengan sub pusat agropolitan dan antar sub pusat agropolitan.
b. Pembangunan sistem pengairan berupa waduk di Lakitan dan Ulu Rawas berikut dengan sistem jaringan irigasi untuk kecamatan yang telah dan akan dikembangkan pertanian padi- sawah seperti Tugumulyo, Purwodadi, Megang Sakti, Rawas Ulu dan Rupit.
c. Pembangunan infrastruktur strategis lainnya seperti jalan KA yang akan menghubungkan Lubuklinggau-rencana Pelabuhan Peti Kemas (di Selatan Muara Beliti)-Palembang dan peningkatan Bandara Silampari.
4. Pembangunan fasilitas sosial ekonomi pada setiap ibukota kecamatan (sub pusat pelayanan) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
6.1.2 Rencana Perwujudan Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas
Secara garis besar rencana pola ruang Kabupaten Musi Rawas terbagi menjadi 3 kawasan utama yaitu kawasan lindung (TNKS), pertanian (perkebunan, kehutanan dan pertanian padi-sawah), serta kawasan permukiman perkotaan. Sementara itu dalam kebijakan pengelolaan kawasan pertanian akan dilakukan dengan pendekatan agropolitan dan kawasan permukiman perkotaan, khususnya pada pusat pemerintahan dan pusat agropolitan di Kota Muara Beliti serta akan dikembangkannya 5 sub pusat agropolitan (pusat distrik). Dengan demikian terdapat 5 kawasan yang sebaiknya mendapat prioritas penanganan yaitu :
1. Kawasan Lindung.
2. Kawasan Hutan Produksi.
3. Kawasan Pertanian (Agropolitan).
a. Kawasan Pertanian Lahan Basah
b. Kawasan Pertanian Lahan Kering
4. Kawasan Pertambangan.
Adapun rencana pewujudan ruang untuk masing-masing kawasan sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
1. Rencana Pewujudan Kawasan Lindung
a. Kawasan lindung setempat, seperti sempadan sungai, danau, waduk dan lain-lain segera ditatapkan luasnya (lebar) secara defenitif dan selanjutnya tidak diperkenankan mengeluarkan izin atau membangun tanpa izin pada jalur/sempadan tersebut, terutama pada sempadan sungai Musi, Sungai Rawas, Sungai Semangus, Sungai Kelingi dan Sungai Lakitan serta sumber- sumber mata air.

4. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 4
b. Untuk kawasan/areal sumber mata air diperlukan penetapan batas radius kawasan lindungnya, sehingga fungsinya menjadi optimal, mengingat semakin menurunnya debit air sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Semangus, Sungai Kelingi dan Sungai Rawas.
2. Rencana Pewujudan Kawasan Hutan Produksi, adalah :
a. Fungsi hutan dikembalikan sesuai dengan status kawasan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hutan produksi.
b. Pengelolaan hutan dilakukan secara optimal sesuai peraturan yang berlaku dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan setempat serta mengikuti syarat-syarat keselamatan lingkungan.
c. Untuk menjaga kualitas dan kuantitas hutan, disekeliling kawasan hutan dibangun sabuk hijau pengaman (green buffer zone) minimal selebar 250 meter dengan tanaman keras yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat dengan pendampingan dari pihak penanggung jawab pengelelola hutan (Dinas Kehutanan).
d. Untuk melakukan revitalisasi fungsi hutan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, dapat dikembangkan pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Pengelolaaan Hutan Berbasis Masyarakat atau PHBM).
e. Bagi pihak yang mendapat izin mengolah hutan seyogyanya melaksanakan kegiatannya sesuai peraturan yang berlaku.
f. Pihak manapun tidak berhak melakukan alih fungsi hutan menjadi fungsi lain, kecuali mendapat izin dari instansi terkait dan persetujuan Pemerintah Musi Rawas.
3. Rencana Pewujudan Kawasan Agropolitan berbasis Perkebunan Rakyat
a. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas akan dikembangkan dengan pendekatan agropolitan dan oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan masterplan agropolitan dan selanjutnya ditetapkan kawasan-kawasan yang termasuk dalam agroplitan tersebut.
b. Perumusan skenario atau pentahapan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan agropolitan berikut dengan skenario investasinya.
c. Agar terdapat penguatan ekonomi kerakyatan serta keberlanjutan usaha perkebunan rakyat maka perkebunan atas milik rakyat tidak dapat diubah menjadi milik perusahaan, kecuali menjadi milik negara sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Areal agropolitan yang berada pada kawasan potensial terkena bahaya alam, baik banjir, longsor dan lain-lain seyogyanya ditangani dengan pendekatan mitigasi termasuk mengalokasikan areal untuk lindung setempat.
4. Rencana Pewujudan Kawasan Agropolitan berbasis Perkebunan Swasta
a. Berdasarkan kajian kesesuaian lahan dan fakta lapangan perlu segera ditetapkan areal-areal yang diizinkan untuk dikembangkan perkebunan swasta dengan komoditas tanaman sawit.

5. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 5
b. Pihak pengelola/pemilik izin, setelah RTRW ini disahkan seyogyanya melakukan penyusunan ulang masterplan perkebunan dengan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan yang bersesuaian dengan UU Penataan Ruang 26/2007, khususnya terkait dengan kawasan lindung, seperti sempadan sungai, kawasan potensial terancam banjir, lahan dengan kemiringan diatas 40%, dan lain-lain.
c. Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas lahan pihak swasta bersama pemerintah dan masyarakat setempat seyogyanya menyediakan infrastruktur pendukung kegiatan agropolitan perkebunan secara efektif dan optimal.
d. Perkebunan swasta dalam penataan kawasan perkebunan harus memperhitungkan dan mengalokasikan lahan untuk infrastruktur, permukiman pekerja/karyawan, pabrik (bila ada) dan fasiltias penunjang lainnya sebagai syarat minimal suatu agropolitan berbasis perkebunan swasta.
5. Rencana Pewujudan Kawasan Agropolitan Pertanian Pangan (Padi Sawah)
a. Setelah ditetapkan secara definitif batasan areal/kawasan pertanian pangan, maka pada areal/lahan tersebut tidak diperkenankan menerbitkan IMB dan melaksanakan pembangunan bangunan.
b. Sawah irigasi teknis, sesuai dengan SE Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410- 1850/1994 dan No. 410-1851/1994 tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non Pertanian, dan SE/KBAPPENAS No. 5334/MK/9/1994 tentang Pelarangan Konversi Lahan Sawah Irigasi Teknis Untuk Non Pertanian, tidak diperkenan untuk dialih fungsikan, apalagi untuk bangunan.
c. Bagi petani yang telah menggarap/mengolah sawah lebih dari 5 tahun sejak ditetapkannya Perda RTRW ini akan mendapat berbagai insentif seperti IMB untuk pembangunan rumah/toko diluar kawasan pertanian, beasiswa sekolah anak petani, keringanan pajak tanah dan bangunan, dan lain-lain.
d. Pengembangan kawasan agropolitan pertanian pangan harus mendapat dukungan pengadaan infrastruktur yang memadai dan penunjang lainnya seperti jalan produksi, mesin penggiling padi (milling rice), irigasi teknis, transportasi yang terjangkau, tempat pemasaran (terminal agribisnis), dan lain-lain, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan lumbung pangan di Kabupaten Musi Rawas.
e. Sistem Kawasan Agropolitan meliputi :
(1) Kawasan Lahan Pertanian (hinterland); Berupa kawasan pengolahan dan kegiatan pertanian yang mencakup kegiatan pembenihan, budidaya dan pengelolaan pertanian. Penentuan hinterland berupa kecamatan/desa didasarkan atas jarak capai/radius keterikatan dan ketergantungan kecamatan/desa tersebut pada kawasan agropolitan di bidang ekonomi dan pelayanan lainnya.

6. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 6
(2) Kawasan Pemukiman; Merupakan kawasan tempat bermukimnya para petani dan penduduk kawasan agropolitan.
(3) Kawasan Pengolahan dan Industri; Merupakan kawasan tempat penyeleksian dan pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan dan dikirim ke terminal agribisnis atau pasar, atau diperdagangkan. Dikawasan ini bisa berdiri pergudangan dan industri yang mengolah langsung hasil pertanian menjadi produk jadi.
(4) Kawasan Pusat Prasarana dan Pelayanan Umum; Terdiri dari pasar, kawasan perdagangan, lembaga keuangan, terminal agribisnis dan pusat pelayanan umum lainnya.
f. Infrastruktur Kawasan Agropolitan terdiri atas :
(1) Sarana & prasarana penunjang subsistem agribisnis hulu (up stream) untuk kelancaran mobilitas barang dari dan keluar kawasan seperti; jalan antar desa/sentra produksi, gudang saprotan, lahan bongkar muat produksi, dan lain-lain.
(2) Sarana & prasarana penunjang subsistem usaha pertanian/perkebunan (on farm) seperti jalan usaha/produksi, air baku (irigasi), dermaga/terminal, dan lain-lain)
(3) Sarana dan prasarana penunjang subsistem agribisnis hilir (down stream), seperti; sarana pengeringan, gudang penyimpan, sarana pengolahan, sarana pemasaran/perdagangan (pasar tradisional), terminal kendaraan, terminal agribisnis, sarana promosi, pusat informasi, BPR, KUB, balai pelatihan, penelitian, industri, pengolahan limbah, pembangkit listrik, dan lain-lain.
6. Rencana Pewujudan Kawasan Pertambangan
a. Perlu penetapan secara hukum dan fisik batasan kawasan pertambangan yang akan dieksplorasi/eksploitasi.
b. Untuk pengelolaan pertambangan seyogyanya diperlukan adanya kajian yang mendasar dan komprehensif yang merumuskan skenario pengelolaan pertambangan dari hulu sampai hilir.
c. Kegiatan pengelolaan pertambangan (eksplorasi) harus mempunyai dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan IPM (indeks pembangunan manusia) masyarakat Musi Rawas secara signifikan.
d. Kegiatan pertambangan harus mempunyai tanggungjawab terhadap kualitas lingkungan secara terukur dan memenuhi baku mutu nasional dan internasional.
e. Kegiatan pertambangan harus mendapat dukungan infrastruktur yang memadai dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan yang ada.
6.1.3 Rencana Pewujudan Kawasan Strategis
1. Rencana Pewujudan Kawasan Lindung TNKS.

7. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 7
a. Identifikasi areal yang telah mengalami perubahan fungsi atau yang sudah kehilangan fungsi lindung, baik akibat pembalakan ataupun karena sebelum terbitnya SK Menteri tentang kawasan lindung sudah dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman.
b. Melakukan pemetaan secara detail tentang status, kondisi dan jenis pemanfaatan lahan dan merumuskan progam dan pentahapan rehabilitasi lahan menjadi kawasan lindung atau sesuai dengan kesepakatan semua pihak terkait.
c. Perumusan program rehabilitasi dan revitalisasi kawasan lindung TNKS termasuk lembaga/pihak yang akan berkonstribusi dalam proses tersebut.
d. Pada kawasan lingkar luar TNKS dikembangkan sabuk hijau pengaman, minimal selebar 1 Km dengan tanaman yang mempunyai fungsi lindung dan sekaligus juga mempunyai nilai ekonomi. Tanaman pada areal sabuk pengaman tersebut dapat dimanfaatkan oleh penduduk secara ekonomis selama tidak mengurangi fungsi lindungnya, dengan penerapan program insentif dan disinsentif.
e. Perlunya dikembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sehingga tercipta sosial buffer guna menjaga kelestarian dan fungsi lindung TNKS.
2. Rencana Pewujudan Kawasan Perkotaan Muara Beliti
a. Penyusunan masterplan kawasan perkotaan Muara Beliti yang mencakup delineasi batas kawasan perkotaan.
b. Menyusunan program investasi pembangunan kawasan perkotaan yang terdiri dari kawasan perkantoran, pusat agropolitan, pusat perdagangan dan jasa, fasilitas dan instalasi prasarana pelayanan publik skala kabupaten serta permukiman perkotaan. Program investasi disusun secara partisipatif bersama lembaga usaha termasuk BUMN/D
c. Melanjutkan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang telah dan akan dibangun sesuai dengan masterplan yang telah disusun.
d. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan Muara Beliti dengan sistem perkotaan lokal dan regional (PKN, PKW dan PP ataupun sub PP).
e. Kawasan perkotaan Muara Beliti dirancang dengan pendekatan kota hijau dengan memaksimalkan fungsi ruang hijau (RTH) pada kawasan pusat dan pinggir kota dengan komposisi minimal 30% berfungsi RTH, guna menciptakan lingkungan kota yang hijau, sehat dan rindang, terutama pada pengembangan KASIBA dan LISIBA.
6.2 INDIKASI PROGRAM UTAMA
Indikasi program Kabupaten Musi Rawas secara umum terbagi dalam beberapa periode 5 tahunan. Berikut tabel indikasi program, termasuk dengan rencana program dan kegiatan, sumber pendanaan, serta institusi pelaksana, dirinci pertahun terkait dengan, (1) Rencana Struktur Ruang, (2) Rencana Pola Ruang dan (3) Rencana Pengelolaan Kawasan Strategis. Lebih detil dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

8. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VI - 8
6.3 PEMBIAYAAN DAN KELEMBAGAAN
6.3.1 Pembiayaan
Pada dasarnya sumber pembiayaan untuk perencanaan dapat bersumber dari berbagai lembaga dan perorangan tergantung dari objek perencanaannya. Untuk perencanaan wilayah administrasi seperti desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, pulau ataupun seluruh wilayah Indonesia tentunya bersumber dari dana pemerintah. Sementara itu juga tidak sedikit perencanaan yang bersumber dari dana masyarakat langsung yang dikelola oleh pihak swasta, seperti perencanaan pembangunan komplek perumahan, taman rekreasi, lapangan olah raga dan lain-lain.
Berkenaan dengan rencana penataan ruang yang berupa wilayah administrasi, seperti penyusunan RTRW, RDTR, RTBL dan lain-lain terdapat standar pembiayaan yang berbeda-beda. Pada satu sisi terdapat keterbatasan pendanaan dari daerah namun pada sisi lain suatu perencanaan yang baik perlu dikelola oleh para profesional dan didukung data dan informasi yang lengkap, valid dan terkini disamping bertumbuhnya perencanaan yang berbasis masyarakat (participatory planning). Keadaan ini menyebabkan besaran pembiayaan untuk suatu perencanaan dengan luasan dan komplestias yang sama dapat berbeda, dan tidak jarang perbedaaannya begitu signifikan. Untuk itu dalam perumusan perencanaan rinci di Kabupaten Musi Rawas diperlukan adanya semacam standar pembiayaan untuk perencanaan yang dikaitkan dengan kedalaman dan tingkat kesulitan dalam pelaksanaannya. Namun akan lebih baik bila terdapat standar yang berlaku nasional tentang satuan biaya perencanaan. Dalam rencana pembiayaan pembangunan Kabupaten Musi Rawas untuk masa mendatang telah terdapat beberapa komitmen dari pemerintah pusat, khususnya untuk pembangunan jalur KA, bendungan dan jaringan irigasi primer di Ulu Rawas dan Rawas Ulu serta instalasi air minum untuk kawasan perkotaan Muara Beliti.
6.3.2 Kelembagaan
Pada tataran daerah (kota/kabupaten) lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyusunan rencana umum ruang wilayah adalah Bappeda dan pada perencanaan yang lebih rinci dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan oleh PU Cipta Karya dan Tata Ruang namun tetap selalu mendapat dampingan dari Bappeda. Sebelumnya perencanaan ruang yang bersifat umum seperti RTRW berada dibawah kewenangan Bappeda. Satu hal yang paling penting mendapat perhatian dalam perencanaan ruang adalah lemahnya kapasitas pemerintah dalam menerapkan hasil perencanaan dan pengawasan. Untuk itu sangat perlu untuk meningkatkan kapasitas kecamatan dan instansi lain dalam hal perencanaan tata ruang, mulai dari lembaga koordinatif seperti Bappeda sampai pada Kepala Desa/Lurah. Dengan kapasitas yang memadai, diharapkan penerapan dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang dapat berjalan sebagaimana yang telah dirumuskan bersama.

9. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
9
Tabel VI - 1.
Indikasi Program Pengembangan Kabupaten Musi Rawas
A. Rencana Struktur Ruang (Sistem Kota-Kota)
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
2011
2012
2013
2014
2015
A1
Program Pembangunan Infrastruktur Wilayah
A1.1
Infrastruktur Pertanian
Jaringan irigasi Primer
Selangit & Terawas
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Pengairan
Jaringan Irigasi Primer (sebagian sekunder)
Rawas Ulu, Rupit, Karang Dapo, Megang Sakti, Lakitan
APBD Kab, APBD Prov,
DPU Pengairan
A1.2
Infrastruktur Perhubungan
Jaringan jalan yang menghubungkan seluruh sub pusat agropolitan
S.Nibung-Megang Sakti- Lakitan-S.Semambang- M.Beliti-S.Terawas
APBD Kab, APBD Prov,
DPU Binamarga
Jaringan jalan ke daerah tertinggal (akses rendah)
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Binamarga
Pembangunan Terminal Penumpang Type A
MuaraBeliti
Dinas Perhubungan
Pembangunan Terminal Peti Kemas
Desa Duren Remuk-Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov,
Dinas Perhubungan
Pembangunan Rel KA
Jalur Palembang- Lubuklinggau dengan Durian
APBD Kab, APBD Prov, APBN
Dinas Perhubungan

10. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
10
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
2011
2012
2013
2014
2015
Remuk
Peningkatan Bandara Silampari
Lubuklinggau
APBN
Dinas Perhubungan
A1.2
Infrastruktur Telekomunikasi
Penetapan titik BTS
Di seluruh wilayah Musi Rawas sesuai hasil studi
APBD Kab
Infokom
Pembangunan Telepon Umum Desa
Seluruh Kawasan Perdesaan yang tidak mempunyai jaringan telepon umum (kabel)
APBD Kab, APBN, Swasta
Infokom
Pembangunan Sistem Jaringan Informasi & Komunikasi Agropolitan
Setiap Sub Pusat Aropolitan (5 lokasi)
APBD Kab
Infokom
A1.3
Infrastruktur Energi
Penyusunan Masterplan Pengembangan Energi Listrik
-
APBD Kab, APBD Prov
PLN
Pembangunan Jaringan Listrik
Seluruh Desa
APBD Kab, APBD Prov, APBN
PLN
Pengembangan energi alternatif (renewable)
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan & Sp. Semambang
APBD Kab, Swasta
Multi Pihak
A2
Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal
A2.1
Program Pembangunan Pusat Pemerintahan
1. Pembangunan Infrastruktur Pusat

11. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
11
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
2011
2012
2013
2014
2015
Pemerintahan
1a.Penyusunan Masterplan Kawasan Perkantoran
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
1b. Pembangunan jaringan jalan umum
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Binamarga
1c. Pembangunan jaringan drainase
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
1d. Pembangunan jaringan listrik
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
PLN
1e. Pembangunan jaringan air minum
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
PDAM (BUP)
1f. Pembangunan jaringan telekomunikasi
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
Multi Pihak
2. Pembangunan Kawasan Perkantoran Pemerintahan
2a. Kantor Kepala Daerah & DPRD
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya & Tata Ruang
2b. Kantor SKPD
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
2.c Perumahan Dinas PNS
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Menpera

12. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
12
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
2011
2012
2013
2014
2015
2d. Perumahan Dinas Pejabat
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Menpera
2e. Perumahan Dinas DRPD
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Menpera
2f. Bangunan penunjang (fasos/ fasum kawasan)
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
2g. Kantor Polisi/Militer
Kawasan Perkantoran Pemerintah Muara Beliti
APBN
Kepolisian/TNI
3. Fasilitas Sosek Pelayanan Skala Kabupaten
-
3a. Mesjid Agung & Pusat Pengembangan Islam
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
D. Agama
3b. Alun-Alun & Taman Kota
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
APBD Kab, APBD Prov
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
3c. Sekolah Unggulan Terpadu
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
APBD Kab, swasta
Multi Pihak
3c. Perguruan Tinggi
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
APBD Kab, Swasta
Multi Pihak
3d. Rumah Sakit
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
APBD Kab, Swasta
Multi Pihak
3e. Sport Center
Kawasan Pusat Kota Muara
APBD Kab, Swasta
Multi Pihak

13. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
13
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
2011
2012
2013
2014
2015
Beliti (CBD)
3f. Terminal Penumpang
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
APBD Kab, APBD Prov, APBN
D. Perhubungan
3g. Perdagangan modern
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
Swasta
Multi Pihak
3h. Jasa Persewaan & Perbankan
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
Swasta
Swasta
3i. Jasa Service/Bengkel
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
Swasta
Swasta
3j. Hotel & Restoran
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
Swasta
Swasta
3k. Jasa Hukum & Konsultasi
Kawasan Pusat Kota Muara Beliti (CBD)
Swasta
Swasta
A2.2
Pusat Agropolitan
Kantor Perbankan & Keuangan
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
Swasta, BUMN
Swasta
Kantor Jasa & Perdagangan
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
Swasta
Swasta
Lembaga Penelitian & Sertifikasi
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
APBN, Swasta
Multi Pihak
Ruko/outlet
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
Swasta
Swasta

14. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
14
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
2011
2012
2013
2014
2015
Terminal Agro
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
APBD Kab, Swasta
D.Pertanian
Terminal angkutan barang
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
APBD Kab, APBN
D. Perhubungan
Kebun Percobaan (Demplot)
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
APBD, APBN
D.Pertanian
Balai Latihan Kerja
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
APBD, APBN, BLN
D.Tenaga Kerja
Kantor Agroplitan center
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov
D.Pertanian
Kantor Koperasi Agro
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
D. Koperasi & UKM
Workshop Agro
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, Swasta
Multi Pihak
Bengkel Agro
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, Swasta
Swasta
Industri Hilir Ringan
Kawasan Pusat Agropoltan Muara Beliti
Swasta
Swasta
A2.3
Pembangunan Kawasan Perumahan Perkotaan
Pembangunan Jalan Lingkungan
Kawasan permukiman Muara Beliti
APBD Kab
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang

15. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
15
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
2011
2012
2013
2014
2015
Pembangunan Jaringan Prasarana Dasar
Kawasan permukiman Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Kawasan permukiman Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Pengembangan RTH
Kawasan permukiman Muara Beliti
APBD Kab, APBD Prov, APBN
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
A3
Pembangunan Sub Pusat Agropolitan (Pusat Pelayanan-1)
Sub Terminal Agribisnis
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
APBD Kab, APBD Prov, APBN
D.Pertanian
Terminal Type B
Sp.Nibung, M. Lakitan,
APBD Kab, APBD Prov, APBN
D.Perhubungan
Kebun Percobaan/Demplot
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
APBD Kab, APBD Prov, APBN
D.Pertanian
Industri Pengolahan
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
APBD Kab, APBD Prov, APBN
D.Industri
Balai Penyuluhan
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
APBD Kab, APBD Prov, APBN
D.Pertanian

16. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
16
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
2011
2012
2013
2014
2015
Lembaga Keuangan
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
Swasta, BUMN
Multi Pihak
Prasarana dasar perkotaan (Air Minum, Listrik, Telekomunikasi & Persampahan)
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
APBD Kab, APBD Prov, APBN, BUMN, Swasta
Multi Pihak
Sarana Dasar Perkotaan (SLTA, Puskesmas/ Poliklinik, Mesjid Raya, Pasar Umum)
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
APBD Kab, APBD Prov, APBN, BUMN, Swasta
D.Pendidikan, Ktr. Agama, D.Kesehatan, D.Perdagangan, Swasta
Perumahan Umum
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
Menpera, Swasta
DPU Ciptakarya dan Swasta
Pengembangan PLTU
Muara Lakitan, Rawas Ilir
APBN
PLN & Swasta
Pembangunan Dermaga/Pelabuhan
Surulangun, Ma. Kulam, Ma. Rupit, Bingin Teluk, Pauh
APBD Kab, APBD Prov, APBN
D.Perhubungan
Bengkel/Showroom
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
Swasta
Swasta
Jasa Persewaan
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp.
Swasta
Swasta

17. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
17
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
2011
2012
2013
2014
2015
Semambang
Balai Benih
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
APBD Kab, APBD Prov, APBN
D.Pertanian
Pergudangan
Sp.Nibung, Sp.Terawas, M. Lakitan, Megang Sakti & Sp. Semambang
Swasta
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Swasta
A4
Pusat Pelayanan-2 & 3
Prasarana Dasar Permukiman Ibukota Kecamatan
- Jaringan Jalan
- Jaringan Air Bersih
- Jaringan Listrik
- Persampahan
- Limbah
- Jaringan Drainase
- Jaringan Irigasi
Sekunder & tersier
- Jaringan Telekomunikasi
Seluruh ibukota kecamatan kecuali Muara Beliti & Megang Sakti
APBD Kab, APBD Prov, APBN, BUMN, Swasta
DPU Bina Marga,
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang , DPU
Pengairan, PDAM,
D.Pertanian, PLN,
Swasta
Sarana Dasar Permukiman Ibukota Kecamatan)

18. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
18
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
(x 1000)
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
2011
2012
2013
2014
2015
- SD
- SLTP,
- Pustu,
- Pasar mingguan,
- Mesjid Kecamatan
- Kantor Kecamatan,
- Balai Pertemuan
- Kantor Pertahanan &
Keamanan
Seluruh ibukota kecamatan kecuali Muara Beliti & Megang Sakti
APBD Kab, APBD Prov, APBN, BUMN, Swasta
D.Pendidikan, Ktr. Agama, DPU, D.Perdagangan, Polisi/TNI,
Perumahan untuk relokasi (dari kawasan TNKS)
Rawas Ulu
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Sumber : Hasil Analisis; 2008

19. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
19
B) Rencana Pola Ruang Kabupaen Musi Rawas
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
B1
Kawasan Lindung
Kajian & Penetapan luas kawasan lindung
Seluruh DAS (Musi, Rawas & Lakitan)
APBD Kab, APBD Prov
D.Kehutanan
Rehabilitasi & Revitalisasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya
- Hutan Lindung
BTS Ulu, Karang Jaya, Tugumulyo, Purwodadi, Rawas Ilir
APBD Kab, APBD Prov, APBN, BLN
D.Kehutanan & LSM
- Resapan Air
Hulu Sungai (Musi, Rawas, Lakitan di Ulu Rawas, Karang Jaya, Selangit., BTS Ulu)
APBD Kab, APBD Prov, APBN, BLN
D.Kehutanan & LSM
- TNKS (diuraikan pada
Kawasan Strategis)
Rehabilitasi & Revitalisasi kawasan setempat
- Sempadan Sungai
S. Rawas, S. Musi S Rupit, S. Kelingi, S. Megang, S. Lakitan, S.
APBD Kab
D.Kehutanan & LSM

20. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
20
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
Lemutas, S. Semangus, dan S. Gegas
- Sekitar Waduk/Danau/Bendungan
Rupit, Ma.Beliti, TPK
APBD Kab
D.Kehutanan & LSM
B2
Kawasan pertanian
B2.1
Pertanian Lahan Kering
Kecamatan Rawas Ulu, Karang Jaya, Muara Rupit, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, Rupit, Megang Sakti, Muara Kelingi, dan Muara Lakitan.
Penyusunan Masterplan Perkebunan
APBD Kab
D.Perkebunan
Penetapan kawasan Perkebunan sesuai potensi lahan dan status lahan lainnya (hutan/PLB)
APBD Kab
D.Perkebunan, Bappeda, BPN
Program pengelolaan PLB
APBD Kab, APBD Prov, APBN, BLN, Swasta, BUMN
D.Pertanian/ perkebunan
B2.2
Pertanian Lahan Basah (pangan)
Rawas ulu, Rupit,

21. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
21
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
Karang Jaya, STL. Ulu Terawas, Sumber Harta, Megang Sakti, Tugumulyo, Purwodadi, Ma. Beliti, Ma. Lakitan, Rawas Ilir, Karang Dapo, Nibung.
Penyusunan Masterplan kawasan pertanian pangan
APBD Kab
D.Pertanian
Penetapan luas lahan pertanian pangan
APBD Kab
D.Pertanian
Program Pengelolaan PLB
Multi Pihak
B3
Kawasan Hutan Produksi
Rawas Ulu, Nibung, Muara Lakitan, Muara Kelingi, BTS Ulu, Muara Rupit, Karang Jaya, Karang Dapo, Megang Sakti
Evaluasi Kuantitas & Kualitas Hutan Produksi
APBD Kab
D.Kehutanan
Penetapan Luas Hutan Produksi
APBD Kab, Swasta
D.Kehutanan
Program Pengelolaan Hutan
APBD Kab, APBD
D.Kehutana & LSM

22. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
22
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
Prov, APBN, Swasta
B4
Kawasan Perkotaan
Sub Pusat Agropolitan
Penyusunan Masterplan Sub Pusat Agropolitan & Tugumulyo
Sp. Nibung, Sp. Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan & Sp. Semambang & Tugumulyo
APBD KAb
D.Pertanian
Penetapan kawasan perkotaan Sub Pusat Agropolitan & Tugumulyo
Sp. Nibung, Sp. Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan & Sp. Semambang
APBD Kab
D.Pertanian
Pemetan Zonasi Kawasan perkotaan Sub Pusat Agropolitan & Tugumulyo
Sp. Nibung, Sp. Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan & Sp. Semambang
APB Kab
D.Pertanian
Pembangunan Kawasan perkotaan Sub Pusat Agropolitan & Tugumulyo
APBD Kab, APBD Prov, APBN, BUMN, Swasta
Multi Pihak
B5
Kawasan pertambangan
Kajian Skenario pengembangan pertambangan
Seluruh Wilayah Musi
APBD Kab
D. ESDM/

23. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
23
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
Rawas
Pertambangan
Penetapan Kawasan Pertambangan
Seluruh Wilayah Musi Rawas
APBD Kab
D. ESDM/ Pertambangan
Penyusunan skenario reklamasi masing- masing KP
- Pertambangan Emas &
Timah Hitam
Rawas Ulu, Ulu Rawas & Karang Jaya
D. ESDM/ Pertambangan & Swasta
- Pertambangan Batubara
Kecamatan Rawas Ulu, Rawas Ilir, Nibung, Jayaloka, BTS. Ulu, Muara Lakitan, Muara Kelingi
Swasta
D. ESDM/ Pertambangan & Swasta
- Pertambangan Migas
Musi Rawas bagian tengah, timur dan selatan
Swasta
D. ESDM/ Pertambangan & Swasta
B6
Kawasan Strategis
B6.1
Kawasan Lindung TNKS
Kawasan TNKS terletak di di bagian barat Kecamatan Ulu Rawas,

24. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
24
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
Karang Jaya dan Selangit
- Kajian kondisi eksisting
(identifikasi kerusakan
fungsi lindung &
pemetaan masalah)
APBD Kab
D.Kehutanan
- Evaluasi luas & fungsi
lindung
APBD Kab
D.Kehutanan
- Perumusan program
rehabilitasi dan
pelestarian TNKS
APBD Kab
D.Kehutanan
- Penyepakatan program
Pengelolaan TNKS lintas
wilayah, lintas instansi
dan lintas pelaku.
Multi Pihak
- Program Rehabilitasi &
pengelolaan TNKS
APBD Kab, APBD Prov, APBN, BLN
Multi Pihak
B6.2
Kawasan perkotaan Muara Beliti
Untuk sementara kawasan perkotaan Muara Beliti mengacu

25. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
25
NO
USULAN PROGRAM UTAMA
LOKASI
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN
PEMBIAYAAN
Dimensi Waktu
Pelaksanaan
KETERANGAN
2011-2015
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2020
2021-2025
2026-2031
pada wilayah Kecamatan Muara Beliti
Penyusunan Masterplan Kota Muara Beliti
APBD Kab
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Penetapan Kawasan Perkotaan
APBD Kab
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Pembagian Zonasi
APBD Kab
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Program pembangunan setiap Zona
APBD Kab, APBD Prov, APBN, Swasta
DPU Cipta Karya &
Tata Ruang
Sumber : Hasil Analisis; 2008

26. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N V I -
26