Dokumen ini membahas kondisi geografis, fisik, dan penggunaan lahan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terdapat informasi mengenai letak, batasan, topografi, iklim, hidrologi, jenis tanah, dan pola penggunaan lahan di kabupaten tersebut. Dokumen ini juga memaparkan pembahasan mengenai kawasan lindung di Kabupaten Sukabumi.

1. Tugas : 03 (Kelompok)
Tanggal : 4 Maret 2014
Dosen : Ir Supratignyo Aji, MT.
Asisten : -
Memahami Wilayah Daerah Kabupaten Sukabumi
Tugas ini disusun guna melengkapi tugas mata kuliah Perancangan Wilayah
Oleh :
YANDI HERDIANSYAH (103060010)
ARGA PURWADIBRATA (103060021)
DIKA PRAMAHARDI (103060023)
RANDY SUBEKTI (103060034)
JURUSAN PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2014

2. Memahami Kabupaten Sukabumi
1. Kondisi Geografis
Kabupaten Sukabumi berada di wilayah Propinsi Jawa Barat dengan jarak tempuh
96 km dari Ibukota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan 119 km dari Ibukota
Negara (Jakarta). Secara geografis wilayah Kabupaten Sukabumi terletak diantara 6o 57’ -
7o 25’ Lintang Selatan dan 106o49’ - 107o00’ Bujur Timur dan mempunyai luas daerah
4.128 km2 atau 14,39 persen dari luas Jawa Barat atau 3,01 persen dari luas Pulau Jawa,
dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Propinsi Banten dan Samudera
Indonesia
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cianjur
Selain itu secara administratif Kabupaten Sukabumi juga berbatasan secara langsung
dengan wilayah Kota Sukabumi yang merupakan daerah kantong (enclave) dikelilingi
beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Kecamatan tersebut yaitu
Kecamatan Sukabumi di sebelah Utara, Kecamatan Cisaat dan Kecamatan Gunung Guruh
di sebelah Barat, Kecamatan Nyalindung di sebelah Selatan, Kecamatan Sukaraja dan
Kecamatan Kebon Pedes di sebelah Timur.
Dari tahun 2005 sampai tahun 2008 Kabupaten Sukabumi mengalami pemekaran
kecamatan dari 45 menjadi 47 kecamatan, pemekaran desa dari 345 desa menjadi 363 desa
dan 4 kelurahan. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Sukabumi pada umumnya meliputi
permukaan yang bergelombang di daerah selatan dan bergunung di daerah utara dan
tengah. Dengan ketinggian berkisar 0 – 2.960 m. (dengan puncak tertinggi
terdapat di Gunung Salak 2.211 m dan Gunung Gede 2.958 m). Daerah pesisir pantai
dengan ketinggian 0-25 m seluas 10.455,45 ha meliputi 10 kecamatan di Sukabumi
Selatan yaitu : Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, Tegalbuleud, Cidolog, Palabuhanratu,
Simpenan, Cisolok, dan Cikakak. Daerah pegunungan dengan ketinggian > 1000 m

3. umumnya terletak di bagian utara dengan luas 27.568,49 ha. Luas wilayah Kabupaten
Sukabumi berdasar kemampuan tanah (ketinggian). selengkapnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
2. Kondisi Fisik
Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Sukabumi
Keti nggi an Luas Wilayah
(ha)
Persen
0-25 10.455,45 2,52%
25-100 51.759,24 12,48%
100-500 183.710,65 44,29%
500-1000 141.253,85 34,06%
> 1000 27.568,49 6,65%
Jumlah 414.747,68 100,00%
Sumber : BPS Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Sukabumi beriklim tropis, pada tahun 2006 curah hujan sebesar
3.247 mm dari 124 hari hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan
curah hujan 762 mm dengan hari hujan 25 hari, rata-rata hujan setahun adalah 270,6 mm
dan 10,3 hari hujan. Suhu udara Kabupaten Sukabumi berkisar 19,7o–31,3o C dan
kelembaban rata-rata sebesar 86,2 %. Dari aspek kemampuan tanah (kedalaman efektif dan
tekstur), daerah Kabupaten Sukabumi sebagian besar bertekstur tanah sedang (tanah
lempung). Kedalaman tanahnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu
kedalaman tanah sangat dalam (lebih dari 90 cm) dan kedalaman tanah kurang
dalam (kurang dari 90 cm). Kedalaman tanah sangat dalam tersebar di bagian utara,
sedangkan kedalaman tanah kurang dalam tersebar di bagian tengah dan selatan. Hal ini
mengakibatkan wilayah bagian utara lebih subur dibanding wilayah bagian selatan.
Struktur geologi wilayah Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi dua zona yaitu
zona utara dan zona selatan, dengan batas Sungai Cimandiri yang mengalir dari arah
Timur Laut ke Barat Daya. Zona Utara merupakan kawasan yang dipengaruhi oleh vulkan
dan sebagian besar merupakan daerah yang subur, dimana terdapat kawasan perkebunan,
persawahan dan kegiatan pertanian lainnya. Sedangkan zona selatan merupakan kawasan

4. yang berbukit-bukit yang terdiri atas kawasan pertanian lahan kering, perkebunan dan
kehutanan. Jenis tanah di bagian utara pada umumnya terdiri dari tanah latosol, andosol dan
regosol. Di bagian tengah pada umumnya terdiri dari tanah latosol dan podzolik, sedangkan
di bagian selatan sebagian besar terdiri dari tanah laterit, grumosol, podzolik dan alluvial.
Jenis tanah ini termasuk tanah yang agak peka erosi.
Kondisi hidrologi dan hidrogeologi wilayah Kabupaten Sukabumi meliputi air tanah
terutama berupa mata air, dan air permukaan berupa sungai dan anakanak sungainya. Di
wilayah Kabupaten Sukabumi banyak dijumpai mata air, biasanya tempat pemunculan mata
air ini berasal dari dasar lembah atau kaki perbukitan.
2.1 Penggunaan Lahan
Kabupaten Sukabumi dengan luas wilayah ± 412.799,54 ha mengalapi pergeseran pola
penggunaan lahan pada Tahun 2004 ke Tahun 2007 sebagai berikut:
Tabel 2
Pola Penggunaan Lahan Kabupaten Sukabumi (dalam hektar) Tahun 2004 – 2008
No Penggunaan
La han
2004 2007 2008
1 Lahan Sawah 62.751 (15,35%) 62.896 (15,24%) 69.239 (16,91%)
2 Kebun/tegalan 103.678 (25,37%) 73.461 (17,79%) 72.151 (17,62%)
3 Padang rumput 4.335 (1,06%) 2.021 (0,49%) 1.548 (0,38%)
4 Kolam/empang 1.702 (0,42%) 1.812 (0,44%) 1.792 (0,44%)
5 Tambak 200 (0,05%) 0 (0,00%) 451 (0,11%)
6 Hutan rakyat 45.851 (11,22%) 39.303 (9,52%) 34.917 (8,53%)
7 Perkebunan 74.839 (18,32%) 68.047 (16,48%) 62.524 (15,27%)
8 Hutan negara 85.296 (20,87%) 79.429 (19,24%) 79.237 (19,36%)
9 Bangunan
dan halaman
18.641 (4,57%) 17.493 (4,24%) 16.595 (4,05%)
10 Tanah bera 4.395 (1,09%) 849 (0,21%) 510 (0,12%)
11 Lain-lain 6.872 (1,68 %) 25.799 (6,24 %) 29.431 ,19%)
2.1.2 Kawasan Lindung
Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam,

5. sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan
pembangunan berkelanjutan.
Pengembangan kawasan lindung di Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk
mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung
lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses
pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi.
Ruang kawasan lindung kabupaten, pada dasarnya diarahkan meliputi :
a. penetapkan kawasan lindung dengan luas kurang lebih sebesar 50,76 % dari luas
seluruh wilayah Kabupaten yang terdiri atas kawasan yang berfungsi lindung di
dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan;
b. pelestarian kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 7,81 % atau kawasan
yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi
lindung.
Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan terdiri atas hutan
konservasi dan hutan lindung. Sedangkan kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan
hutan, terdiri dari kawasan yang menunjang fungsi lindung, baik di wilayah darat
maupun laut.

6. Gambar 1 Peta Pola Ruang Kabupaten Sukabumi

7. Tabel 3
Pola Ruang Kabupaten Sukabumi Tahun 2031 dirinci menurut Luas Penggunaan Lahan
No Penggunaan Lahan * ) Luas (Ha) Proporsi
(%)
Rencana Kawasan Budidaya pada Kawasan LNH (Ha)
PLB PLK Perkebunan Perdesaan Perkotaan
A Kawasan Lindung 211,251.31 50.76
I Kawasan Lindung Hutan
1 Kawasan Hutan Konservasi 48,045.90 11.54
2 Kawasan Hutan Lindung 2,062.21 0.50
II Kawasan Lindung Non Hutan
3 Kawasan Bahaya Gunung Api 1,519.10 0.37 300.04 853.60 166.71 21.48 177.27
4 Kawasan Rawan Gerakan Tanah 97,081.20 23.33 11,376.35 22,966.33 25,099.59 32,913.31 4,725.62
5 Kawasan Resapan Air 32,501.00 7.81 3,970.47 16,578.55 3,823.54 8,127.18 1.25
6 Kawasan Rawan Tsunami 8,850.10 2.13 3,777.44 3,550.47 447.01 557.51 517.66
7 Perlindungan Geologi 14,169.20 3.40 520.79 4,058.12 1,208.56 8,381.73 -
8 Kawasan Diusulkan menjadi Hutan Lindung 7,022.60 1.69 18.37 4,667.24 1,066.40 1,244.39 26.19
B Kawasan Budidaya 204,922.20 49.24
1 Hutan Produksi Tetap 20,629.15 4.96
2 Hutan Produksi Terbatas 38,106.54 9.16
3 Pertanian Lahan Basah 27,543.04 6.62 27,543.04
4 Pertanian Lahan Kering 35,720.24 8.58 35,720.24
5 Perkebunan 24,571.92 5.90 24,571.92
6 Permukiman Perdesaan 39,906.28 9.59 39,906.28
7 Permukiman Perkotaan 13,463.96 3.24 13,463.96
8 Hutan Cadangan 853.61 0.21
9 Tubuh Air 1,711.53 0.41
10 Enclave 2,415.93 0.58
Total Keseluruhan 416,173.50 100.00 47,506.50 88,394.55 56,383.74 91,151.88 18,911.96
Keterangan:
PLB = Pertanian Lahan Basah. PLK = Pertanian Lahan Kering. Perdesaan = Permukiman Perdesaan. Perkotaan = Permukiman
Perkotaan

8. Pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Sukabumi meliputi :
a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi;
f. kawasan lindung lainnya;
 Kawasan perlindungan setempat
Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari:
a. sempadan pantai, tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Cisolok, Cikakak,
Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung, dan
Tegalbuleud.
b. sempadan sungai, tersebar di sepanjang kanan kiri sungai-sungai yang
terletak pada 12 (dua belas) DAS, yaitu DAS Cimandiri, DAS Ciletuh, DAS
Cikarang, DAS Cikaso, DAS Cibuni, DAS Cibareno, DAS Cisolok,
DAS Cimaja, DAS Cisukawayana, DAS Cimarijung, DAS Cipamarangan,
dan DAS Citepus.
c. kawasan sekitar waduk, tersebar pada 6 (enam) kecamatan yaitu Palabuhanratu,
Waluran, Jampangkulon, Cisolok, Bantargadung, dan Tegalbuleud.
d. kawasan sekitar danau atau situ, meliputi 94 situ yang tersebar pada 20
kecamatan yaitu Surade, Kalibunder, Cicurug, Sukaraja, Palabuhanratu,
Kalapanunggal, Ciemas, Nyalindung, Waluran, Parakansalak, Parungkuda,
Cibitung, Cidahu, Jampangtengah, Cikidang, Nagrak, Pabuaran, Sagaranten,
Kadudampit, dan Warungkiara;
e. kawasan sekitar mata air, tersebar pada 47 kecamatan; dan
f. ruang terbuka hijau kota, tersebar di dalam kawasan perkotaan pada 9
(sembilan) pusat kegiatan yaitu : PKNp/PKW Palabuhanratu, PKL
Cibadak, PKL Jampangtengah, PKL Jampangkulon, PKL Sagaranten, PPK
Cicurug, PPK Cisaat, PPK Sukaraja, dan PPK Surade.
Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya Kawasan
suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, terdiri dari:

9. a. kawasan cagar alam, meliputi :
1. Cagar Alam Sukawayana di kawasan Citepus Kecamatan Cikakak;
2. Cagar Alam Tangkuban Parahu di Kecamatan Palabuhanratu;
3. Cagar Alam Cibanteng di Kecamatan Ciracap; dan
4. Cagar Alam Buniwangi di Kecamatan Nyalindung.
b. kawasan suaka margasatwa, terletak di kawasan suaka margasatwa Cikepuh, di
Kecamatan Ciracap dan Ciemas dengan luas 8.127,00 Ha.
c. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, meliputi :
1. Palangpang (ikan hias) di Kecamatan Ciemas;
2. Citireum (penyu) dalam kawasan SA Cikepuh di Kecamatan Ciemas; dan
3. Pangumbahan (penyu) di Kecamatan Surade.
d. kawasan pantai berhutan bakau, terletak di kawasan Muara Pamarangan
Kecamatan Surade.
e. taman nasional, meliputi :
1. Taman Nasional Gununggede Pangrango (TNGP) berada di Kecamatan
Nagrak, Kecamatan Ciambar, Kecamatan Cicurug, Kecamatan Kadudampit,
Kecamatan Caringin, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukaraja, dan
Kecamatan Sukalarang; dan
2. Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TBGHS) berada di Kecamatan
Kabandungan, Cikidang, Parakansalak, Cidahu,Cisolok,
Cikakak,
Kalapanunggal, dan Cicurug.
f. taman wisata alam, meliputi :
1. taman wisata alam (TWA) Sukawayana seluas kurang lebih 16 (enam belas)
hektar berada di Kecamatan Cikakak dan Palabuhanratu,
2. TWA Situgunung seluas kurang lebih 100 (seratus) hektar berada di
Kecamatan Kadudampit;
3. TWA Goa Siluman berada di Desa Buniwangi Kecamatan Nyalindung;
dan
4. taman rekreasi Cimalati di Kecamatan Cicurug.
g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi :
1. kampung adat dan situs unggulan berskala nasional dan provinsi yaitu :

10. a) kampung Adat Sirnaresmi di Kecamatan Cikakak;
b) palagan Bojongkokosan di Kecamatan Parungkuda;
c) situs batu Lumpang di Kecamatan Cisolok;
d) situs Punden Berundak Panguyangan di Kecamatan Cikakak;
e) situs Ciarca di Kecamatan Cikakak;
f) situs Salak Datar di Kecamatan Cikakak;
g) situs Ciawitali di Kecamatan Cikakak;
h) situs Tugu Gede Cengkuk di Kecamatan Cikakak;
i) situs Batu Kujang I dan II; dan
j) situs Batu Bergores.
2. Kampung adat dan situs unggulan berskala kabupaten tersebar di beberapa
kecamatan antara lain :
a) situs megalitikum Gunung Padang berbatasan dengan Kecamatan
Cireunghas dan Gegerbitung;
b) kampung Kasepuhan Ciptagelar di Kecamatan Cisolok;
c) makam Kabayan di Kecamatan Cisolok;
d) situs Gentarbumi di Kecamatan Cisolok;
e) kampung Cipta Rasa, di Kecamatan Cikakak;
f) situs Megalith Batu Tapak Kaki di Kecamatan Cikakak;
g) makam Keramat Gunung Sunda di Kecamatan Cikakak;
h) situs Megalith Gunung Rompang di Kecamatan Simpenan;
i) kampung adat Cibeas di Kecamatan Simpenan;
j) kutamaneuh di Kecamatan Gunungguruh; dan
k) apun Guntai di Kecamatan Cikembar.
 Kawasan rawan bencana alam
Kawasan rawan bencana alam, terdiri dari :
a. kawasan rawan tanah longsor, tersebar di beberapa lokasi sebagian besar di bagian
Utara Kabupaten Sukabumi.
b. kawasan rawan gelombang pasang, tersebar di sepanjang pantai selatan meliputi 9
(sembilan) kecamatan yaitu Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan, Ciemas,
Ciracap, Surade, Cibitung, dan Tegalbuleud.

11. c. kawasan rawan banjir, terletak di beberapa kecamatan meliputi Bantargadung
Palabuhanratu, Cikakak, Cisolok, Jampangkulon, Gunungguruh, Cisaat,
Cireunghas, Nyalindung, Gegerbitung, Sagaranten, Cidolog, Pabuaran, dan
Tegalbuleud;
d. kawasan rawan angin puting beliung, tersebar di beberapa kecamatan umumnya
terdapat di wilayah Selatan.
e. kawasan rawan kekeringan, tersebar di beberapa kecamatan umumnya terdapat di
wilayah Selatan.
2.1.2 Kawasan Budidaya
Berdasarkan RTRWN, kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sementara berdasarkan
RTRWP Jawa Barat, kawasan budidaya yang menjadi kewenangan provinsi dan
merupakan kawasan strategis provinsi, adalah kawasan peruntukan hutan produksi
(kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, kawasan hutan yang
dapat dikonversi), kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian,
kawasan peruntukan perikanan (darat dan laut), kawasan peruntukan pertambangan,
kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan industri
dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan budidaya yang menjadi kewenangan
kabupaten, dan menjadi kawasan strategis kabupaten, pada dasarnya merupakan
penjabaran lebih lanjut dari kewenangan provinsi dalam RTRWP Jawa Barat.
pola ruang kawasan budidaya, terdiri dari :
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

12. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi
pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan budidaya hutan produksi terdiri dari hutan
produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi.
Berdasarkan hasil analisis pola ruang, rencana kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri
dari :
a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap, ditetapkan dengan luas kurang lebih
20.629,15 hektar (4,96 % dari luas wilayah Kabupaten) yang tersebar pada 16
kecamatan yaitu Cibadak, Cibitung, Cidadap, Cidolog, Ciemas, Cikakak, Cikembar,
Curugkembar, Jampangtengah, Kalibunder, Lengkong, Pabuaran, Palabuhanratu,
dan Waluran; dan
b. Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, ditetapkan dengan luas kurang lebih
38.106,54 hektar (9,16 % dari luas wilayah Kabupaten) yang tersebar pada 12
kecamatan yaitu Ciemas, Cikakak, Cikembar, Cireunghas, Gegerbitung,
Jampangtengah, Nyalindung, Palabuhanratu, Purabaya, Sagaranten, Sim penan, dan
Tegalbuleud.
Pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi, diarahkan untuk :
a. meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta
kegiatan ekonomi sekitarnya;
b. meningkatkan fungsi lindung;
c. meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;
d. meningkatkan pendapatan masyarakat terutama di daerah setempat;
e. meningkatkan kesempatan kerja terutama masyarakat setempat; dan
f. mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah
setempat.
Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan untuk menunjang
fungsi lindung sehingga dalam pengelolaannya harus memperhatikan fungsinya
sebagai kawasan resapan air dan memperhatikan daya dukung lingkungan.
Kawasan peruntukan hutan produksi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Berdasarkan Peraturan Menteri PU No : 41 /Prt/M/2007 tentang Pedoman
Kriteria Teknis, kawasan peruntukan hutan produksi memiliki fungsi utama antara lain:
1. Penghasil kayu dan bukan kayu;
2. Sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya;

13. 3. Membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat;
4. Sumber pemasukan dana bagi Pemerintah Daerah (dana bagi hasil) sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Adapun kriteria umum dan kaidah perencanaan kawasan peruntukan hutan produksi
meliputi :
1. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan
pembangunan di luar kehutanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi;
b. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan
pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri
terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta
kelestarian hutan/lingkungan;
c. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan
pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara
selektif.
2. Ketentuan pokok tentang status dan fungsi hutan; pengurusan hutan; perencanaan
hutan; dan pengelolaan hutan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan;
3. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang
kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan
pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu
dan atau bukan kayu;
4. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus terlebih dahulu
memiliki kajian studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
yang diselenggarakan oleh pemrakarsa yang dilengkapi dengan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
5. Cara pengelolaan produksi hutan yang diterapkan harus didasarkan rencana
kerja yang disetujui Dinas Kehutanan dan atau Departemen Kehutanan, dan
pelaksanaannya harus dilaporkan secara berkala. Rencana kerja tersebut harus
memuat juga rencana kegiatan reboisasi di lokasi hutan yang sudah ditebang;

14. 6. Kegiatan di kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan untuk tetap
mempertahankan bentuk tebing sungai dan mencegah sedimentasi ke aliran
sungai akibat erosi dan longsor;
7. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi harus diupayakan
untuk menyerap sebesar mungkin tenaga kerja yang berasal dari masyarakat
lokal;
3. Ekonomi
Kondisi perekonomian Kabupaten Sukabumi secara makro ditinjau dari sisi
Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Keuangan Daerah mengalami perbaikan yang
cukup baik, namun dirasa masih belum optimal memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
3.1 Pertumbuhan Ekonomi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan
keadaan perekonomian penduduk di suatu wilayah/daerah. Produk Domestik regional
Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang
ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan
kabupaten /kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender).
Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah Pertanian, Pertambangan, Industri
Migas, Non Migas, Listrik, Gas, dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel,
Restoran, Angkutan, Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa
Pemerintahan Umum, dan Jasa Swasta.
Tabel 4
PDRB Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2005 – 2009
Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009
Pertanian 4.031.803,17 4.419.107,41 4.816.695,3
3
5.140.864,58 5.415.951,2
4Pertambangan
dan Penggalian
607.780,16 639.454,91 684.052,79 740.308,28 755.121,96
I nd ustri Tanpa
Migas
1.942.829,43 2.256.010,37 2.445.515,2
4
2.720.880,26 2.933.454,3
8Listrik, Gas, dan
Air Bersih
150.059,01 166.782,45 187.214,46 207.788,64 225.098,10
Bangunan 378.438,93 439.228,37 505.288,32 561.562,80 627.082,83

15. Perdag,
Hotel,
Restoran
1.968.981,31 2.699.375,46 3.224.155,8
1
3.712.993,35 4.056.257,7
1
Angkutan 848.234,23 996.097,891.122.910,5
6
1.323.196,63 1.419.399,3
4Komunikasi 58.406,33 68.407,99 75.510,99 84.936,03 90.361,07
Keuangan,
Persewaan dan
Jasa Perusahaan
401.906,64 429.798,01 453.960,80 490.652,19 519.556,18
Jasa Pemeri
ntahan Umum
534.336,70 585.152,12 592.854,96 633.643,38 683.201,43
Jasa Swasta 401.481,43 464.400,59 488.778,87 516.376,50 539.201,87
PDRB
dengan
Minyak dan
Gas Bumi
11.324.257,3
4
13.163.815,5
7
14.596.938,
13
16.133.202,6
4
17.264.686,
11
PDRB tanpa Mi
nyak dan Gas
Bumi
11.091.328,9
1
12.914.077,6
7
14.331.479,
42
15.844.355,0
7
16.993.891,
51
Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 –
2009, digunakan PDRB Berdasarkan harga konstan tahun 2000
Tabel 5
PDRB Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2005 – 2009
Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 2009
Pertanian 2.653.509,35 2.675.458,79 2.759.700,54
2.840.655,47 2.946.901,27
Pertambangan dan
Penggalian 362.693,75 365.039,13 378.452,02 389.910,41 401.368,82
Industri Tanpa Migas 1.246.733,58 1.336.373,72 1.368.571,16
1.437.684,00 1.485.539,75
Listrik, Gas, dan Air
Bersih 78.358,13 82.410,64 88.450,28 93.703,91 99.134,06
Bangunan 149.750,56 157.327,94 163.274,94 173.838,83 184.855,23
Perdag,
Hotel,
Restoran
1.210.891,59 1.326.199,11 1.449.602,9 2 1.524.833,19 1.591.444,29
Angkutan 364.709,31 389.478,10 397.152,18 412.143,54 425.907,32
Komunikasi 24.559,02 26.970,72 28.819,15 30.878,80 32.938,45
Keuangan,
Persewaan dan Jasa
Perusahaan
283.326,92 287.001,32 295.134,41 306.140,58 316.692,99
Jasa Pemerintahan
Umum 440.225,84 449.809,39 453.182,96 462.255,08 470.026,75
Jasa Swasta 310.811,85 323.291,74 332.312,45 343.157,22 353.250,12
PDRB dengan
Minyak dan Gas
Bumi
7.125.569,90 7.419.360,60 7.714.653,0
1
8.015.201,03 8.308.059,05
PDRB tanpa
Minyak dan Gas
Bumi
6.997.589,91 7.290.894,29 7.581.834,8
8
7.878.719,76 8.167.914,65

16. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi dari tahun ke tahun
cenderung mengalami penurunan. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Sukabumi Tahun 2005 – 2009 adalah 3,91 %, angka ini masih di bawah target laju
pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi
untuk setiap sektor di Kabupaten Sukabumi adalah Sektor Komunikasi 7,62%,
kemudian Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7,10 %, Listrik, Gas, dan Air Bersih 6,06
%, dan Bangunan (Konstruksi) 5,41 %. Sektor pertanian yang memberi kontribusi
PDRB terbesar rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nya hanya sebesar 2,66 %.
Tabel 6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sukabumi Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000
Tahun 2005 – 2009
Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 Rata2
Pertanian 0,83% 3,15% 2,93% 3,74% 2,66%
Pertambangan dan
Penggalian
0,65% 3,67% 3,03% 2,94% 2,57%
Industri Tanpa Migas 7,19% 2,41% 5,05% 3,33% 4,49%
Listrik, Gas, dan Air
Bersih
5,17% 7,33% 5,94% 5,80% 6,06%
Bangunan 5,06% 3,78% 6,47% 6,34% 5,41%
Perdag, Hotel,
Restoran
9,52% 9,31% 5,19% 4,37% 7,10%
Angkutan 6,79% 1,97% 3,77% 3,34% 3,97%
Komunikasi 9,82% 6,85% 7,15% 6,67% 7,62%
Keuangan,Persewaan dan
Jasa Perusahaan
1,30% 2,83% 3,73% 3,45% 2,83%
Jasa Pemerintahan
Umum
2,18% 0,75% 2,00% 1,68% 1,65%
Jasa Swasta 4,02% 2,79% 3,26% 2,94% 3,25%
PDRB dengan
Minyak dan Gas
Bumi
4,12% 3,98% 3,90% 3,65% 3,91%
PDRB tanpa Minyak
dan Gas Bumi
4,19% 3,99% 3,92% 3,67% 3,94%

17. 4. Prasarana Dan Sarana Daerah
Pembangunan prasarana dan sarana adalah bagian integral dari pembangunan
daerah, serta merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Jenis Prasarana dan
sarana daerah meliputi Sumber daya air, transportasi dan perhubungan, Energi,
Ketenagalistrikan, Pos Dan Telematika, Perumahan Dan Permukiman.
a) Sumber Daya Air
Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan
meningkatkan kesejahteraannya. Pembangunan di bidang sumber daya air pada
dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat
untuk mendapatkan air agar mampu berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
Selain itu, pembangunan di bidang sumber daya air juga ditujukan untuk mengendalikan
daya rusak air agar tercipta kehidupan masyarakat yang aman.
Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik
air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat
kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah
Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan
adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air.
Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telahmengarah pada
tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakinserius. Selain itu,
kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang
tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga
mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah.
Areal irigasi potensial mencapai 19 Daerah Irigasi > 500 Ha mencapai 20.792,00
Ha, 1024 Daerah Irigasi < 500 Ha : 35.138,00, 756 Daerah Irigasi Tadah Hujan :
7.635,00 dari areal yang ada yang berfunsi secara optimal jaringan irigasi baru
mencapai 40 % karena disebabkan oleh Catcment Area yang terdegradasi, kondisi
jaringan irigasi yang mengalami penurunan fungsi, pemakai air kurangnya tanggung
jawab terhadap pemeliharaan dan minimnya dana pemeliharan. Areal irigasi tersebut
berfungsi untuk mendukung Program Ketahanan Pangan Daerah maupun Nasional.

18. b) Transportasi Dan Perhubungan
Transportasi secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, Pada umumnya infrastruktur
transportasi mengemban fungsi pelayanan publik. Di sisi lain transportasi juga
berkembang sebagai industri jasa.
Permasalahan yang masih dihadapi pada pembangunan lalu lintas angkutan jalan
sampai dengan tahun 2009, baik prasarana dan sarana moda transportasi jalan terutama
adalah belum optimalnya kelaikan prasarana dan sarana jalan, disiplin dan keselamatan
lalu lintas di jalan, serta perkembangan armada dan pergerakan angkutan jalan yang
terus meningkat dan tidak sebanding dengan perkembangan panjang dan kapasitas
prasarana jalan. Di samping itu, masalah kemacetan dan dampak polusi udara
khususnya di daerah utara Kabupaten Sukabumi seperti Wilayah Cicurug, Cibadak,
Cisaat, dan Sukabumi masih merupakan tantangan yang harus diatasi. Dimana akibat
kemacetan akan berdampak kepada Biaya Operasi Kendaraan (BOK) yang sangat tinggi
dan polusi akan berdampak kepada gangguan Kesehaatan Masyarakat yang nilai
uangnya tidak bisa diukur.
Jumlah kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, serta pelanggaran muatan
lebih di jalan masih tinggi sehingga memerlukan koordinasi dan upaya yang lebih
intensif di masa depan. Tingkat jangkauan pelayanan angkutan jalan di wilayah
perdesaan dan terpencil masih terbatas, dilihat dari terbatasnya pemba-ngunan rasarana
jalan dan penyediaan angkutan umum perintis.
c) Prasarana Jalan
Jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalammendukung
pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalammelayani mobilitas
manusia maupun distribusi komoditas perdagangan danindustri. Prasarana jalan
semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-
hasil pembangunan antar-wilayah, antar-perkotaan dan antar-perdesaan. Sampai pada
tahun 2009 dihadapi tantangan menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama
perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan dan dimensi
berlebih yang antara lain di ruas jalan Ciawi – Cicurug - Sukabumi – Gekbrong

19. sehingga akibat dari itu semua mengakibatkan cost produksi ekonomi menjadi tinggi
akibat dari kemacetan yang bedampak kepada meningkatnya Biaya Operasi Kendaraan
(BOK ).
Panjang jalan yang ada di wilayah di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2007 yang
dikelola oleh negara sepanjang 49.932 km, dikelola propinsi sepanjang 426.448 km, dan
yang dikelola kabupaten sepanjang 1.316.300 km dan jalan desa sepanjang 408.350 km.
Panjang jalan yang dikelola Kabupaten Sukabumi, sebagian besar telah diaspal dengan
persentase sebesar 61,92 %, sisanya masih berupa kerikil dan tanah sebesar 38,08 %.
Dari segi kondisi jalan aspal yang kondisinya baik dan sedang hanya sebesar 39,19 %,
sisanya 60,81 % pada kondisi sedang rusak, rusak, dan rusak berat. Berdasarkan kelas
jalan, klasifikasi jalan yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi termasuk jalan
kelas III.
Tabel 7
Panjang Jalan Menurut Tingkat Pemerintah yang berwenang dan keadaan jalan
di Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2008(dalam Km)
No Uraian
Jalan Negara Jalan Propinsi
2006 2007 2008 2006 2007 2008
1
Jenis
Permukaana.Diaspal 49.932 49.932115.090 426.448 426.448 300.100
b.Kerikil - - - - - -
c.Tanah - - - - - -
d.Tidak dirinci - - - - - -
Jumlah 49.932 49.932115.090 426.448 426.448 300.100
2
Kondisi Jalan
a.Baik 16.200 16.20016.200 255.869 255.869 255.869
b.Sedang 28.932 28.93228.932 85.290 85.290 85.290
c.Rusak
Sedang
- - - - - -
d.Rusak 4.800 4.8004.800 63.967 63.967 63.967
e.Rusak Berat - - - 21.322 21.322 21.322
Jumlah 49.932 49.93249.932 426.448 426.448 426.448
3
Kelas Jalan
Kelas I - - - - - -
Kelas II 49.932 49.93249.932 - - -
Kelas III - - - 426.448 426.448 426.448
Kelas IIIA - - - - - -
Kelas IIIB - - - - - -
Kelas IIIC - - - - - -
Tidak Terinci - - - - - -
Jumlah 49.932 49.93249.932 426.448 426.448 426.448
4
a.Diaspal 815.050 815.0501.236.17
5
117.690 117.690 95.430
b.Kerikil 459.650 459.650431.050 73.400 73.400 295.065
c.Tanah 41.600 41.60061.300 217.260 217.260 114.035
d.Tidak Dirinci - - - - -

20. Jumlah 1.316.30
0
1.316.30
0
1.728.52
5
408.350 408.350 408.350
5
Kondisi Jalan
a.Baik 22.900 22.900 170.050 18.800 18.800 2.700
b.Sedang 311.750 311.750 574.625 110.850 110.850 56.400
c.Sedang
Rusak
456.450 456.450- 30.100 30.100 -
d.Rusak 485.600 485.600 376.050 278.700 278.700 30.230
e.Rusak Berat 39.600 39.600 117.450 - - 6.100
Jumlah 1.316.30
0
1.316.30
0
1.238.175 408.350 408.350 408.350
6
Kelas Jalan
Kelas I - - - - - -
Kelas II - - - - - -
Kelas III - - - - - -
Kelas IIIA 278.500 278.500 278.500 - - -
Kelas IIIB 18.200 18.200 18.200 - - -
Kelas IIIC 1.019.30
0
1.019.30
0
1.019.300 - - -
Tidak Terinci - - - 408.350 408.350 408.350
Jumlah 1.316.30
0
1.316.30
0
1.316.300 408.350 408.350 408.350
d) Perkeretaapian
Perkeretaapian diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, adil dan merata,
berdasarkan kepada keseimbangan kepentingan umum, keterpaduan dan percaya diri
sendiri, dan bahwa perkeretaapian ditujukan untuk memperlancar perpindahan orang
dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta
sebagai pendorong dan penggerak pembangunan. Sampai saat ini, perkeretaapian masih
berkembang terbatas, serta kontribusi berdasarkan pangsa angkutan yang dihasilkan,
masih sangat rendah dibandingkan moda angkutan lain. Disisi lain minat masyarakat
dalam pelayanan perkeretaapian sangat tinggi, hal ini terbukti dengan sangat tingginya
jumlah penumpang.
3.1 Sarana
Tabel 8
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 2008
No. Sarana Kesehatan Jumlah
1. Puskesmas 58
2. Puskesmas pembantu 111
3. Puskemas Keliling 55

21. 4. Rumah Sakit 3
5. Posyandu 3.178
Secara administratif sarana Puskesmas yang tersedia saat ini telah menjangkau
disemua kecamatan yang berjumlah 47 Kecamatan, disamping itu dibantu dengan
tersedianya Puskesmas pembantu,puskesmas keliling ke desa-desa telah menjangkau
pelayanan kesehatan yang masing-masing disertai dengan kurang lebih dua Puskesmas
dan Puskesmas keliling. Namun dari segi bentang alam dan geografis memungkinkan
adanya wilayahwilayah yang jauh dari jangkauan sarana kesehatan.
3.2 Prasarana
Pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang meliputi air bersih dan
penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) banyak kemajuan yang
telah dicapai, namun demikian cakupan pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan
di Kabupaten Sukabumi masih jauh dari memadai dimana kondisinya adalah sebagai
berikut :
a. Air Bersih
Sistem air bersih terbangun baru melayani 30.545 jaringan air minum (Skala Ibukota
Kecamatan) atau 40% penduduk perkotaan, 85.475 jaringan air minum Skala Perkotaan)
dan dan yang sudah terlayani jaringan air minum (Skala Perdesaan) adalah sebanyak
172 Desa/Kelurahan dari 367 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sukabumi. Untuk Skala
Ibukota Kecamatan dan Skala Perkotaan sebagian besar dilayani oleh PDAM (90%)
dimana permasalahannya adalah Daritahun 2007-2009 jumlah penduduk yang terlayani
air bersih meningkat tetapicakupan layanan menurun karena keterbatasan sumber air
baku. (Sumber:Persatuan Daerah Air Minum Kabupaten Sukabumi), sedangkan jaringan
air minum (Skala Perdesaan) masih disubsidi oleh pemerintah karena masyarakat
miskin di kawasan rawan air terutama di perdesaan dan daerah terpencil masih harus
berjuang untuk mendapatkan air bersih pada saat musim kemarau dibanding kelompok
yang lebih mampu di perkotaan

22. b. Sanitasi (PLP)
Pelayanan sistem pengolahan air limbah di kabupaten Sukabumi masih terbatas,
pelayanan terpusat hanya pada diperkotaan tingkat pelayanan sanitasi (jamban) di
perkotaan mencapai 50% penduduk diperkotaan dan perdesaan 23 % penduduk dimana
Prasarana MCK saat ini tahun 2007 baru tersedia 360 unit dari target tahun 2010
menjadi 1100 unit jadi masih jauh dari target yang diinginkan.
c. Persampahan.
Pengelolaan persampahan di Kabupten Sukabumi baru bisa melayani 19 Kecamatan
dengan jumalah desa/kelurahan terlayani sejumlah 58 desa/kelurahan Kondisi
pengelolaan persampahan di Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi 5 korwil. Masing-
masing korwil mempunyai cakupan pelayanan yang berbedabeda, dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 9
Wilayah Pelayanan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Di
Kabupaten Sukabumi Tahun 2007
No Wilayah Cakupan
Pelayanan (Jiwa)
Truk Sampah TPS Kontainer TPA
1 Sukabumi 80.509 5 84 4 0
2 Cibadak 35.325 2 48 6 1
3 Cicurug 37.565 3 45 4 1
4 Palabuanratu 39.285 8 54 18 1
5 Jampangkulon 21.202 2 19 0 1
Jumlah 213.886 20 250 32 4
Sumber : Kantor Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kab. Sukabumi
Data Volume Sampah yang ditangani oleh Kantor Kebersihan berdasarkan tempat asal
sampah dari Tahun 2005 – 2007 adalah sebagai berikut :
Tabel 10
Data Volume Sampah (m3) yang Terkumpul di TPS dan Non TPS Menurut Asa
Sampah Di Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2007
Asal Sampah Ta hun
2005 2006 2007
Permukiman 100.087 101.892 104.892
Tempat Komersil 219.848 220.947 225.362

23. Kawasan Industri 26.088 26.226 26.352
Fasilitas Lain 6.552 8.971 9.216
Jumlah 352.575 358.036 365.822
Sumber : Kantor Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Kab. Sukabumi
Permasalahan Yang Dihadapi adalah banyaknya timbunan sampah yang
terkumpul belum optimal penanganannya tertangani (diangkut/ditanam) sehingga pada
saat sampah tersebut menjadi terdekomposisi dan menimbulkan bau yang menganggu
pernafasan dan mengundang lalat yang merupakan pembawa dari berbagai jenis
penyakit dikarenakan masih kurangnya penyediaan tempat sampah yang memadai ,
masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah kesungai, khususnya masyarakat
perkotaan, pada beberapa daerah yang padat penduduknya TPS sangat kecil dn tidak
cukup untuk menampung sampah yang ditimbulkan, masih terbatasnya jumlah truk
yang dijadikan sebagai pengangkut sampah, luas TPA yang digunakan semakin kecil
Untuk menoptimalkan pengelolaan persampahan selanjutnya diperlukan penanganan
secara terintegrasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta agar bisa
dicapai pelayanan secara optimal.
d. Saluran drainase di perkotaan
Perbaikan / pembangunan saluran drainase di perkotaan dilakukan untuk
menurunkan lamanya waktu genangan di daerah perkotaan belum optimal dimana
rencana Pembangunan jaringan drainase dari 18.000 m’ menjadi 50.000m’ pada tahun
2010,
e. Perumahan dan Permukiman
Masih adanya permukiman kumuh tersebar di berbagai ibu kota kecamatan
yang penduduknya padat dimana permasalahan utamanya adalah masih
rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh termasuk
pendanaan dan menumbuhkan gerakan masyarakat.

24. 5. Kependudukan
Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah
penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui
pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani dan sumber daya
manusia. Karakteristik pembangunan antara lain dilaksanakan melalui pengendalian
pertumbuhan penduduk, keluarga berencana, dan dengan cara pengembangan kualitas
penduduk, melalui pewujudan keluarga kecil yang berkualitas dan mobilitas penduduk.
Dalam kaitan itu, aspek penataan administrasi kependudukan merupakan hal penting
dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
(lihat Tabel 2.29). Berdasar Hasil Sensus BPS Tahun 2010, penduduk Kabupaten
Sukabumi tercatat sebanyak 2.339.348 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki
sebanyak 1.191.489 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.147.859 jiwa.
Tabel 11
Perkembangan Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Sukabumi
Tahun 2005 – 2010
Tahun
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jumlah
Pendudu
kLaki-
laki
1.136.359 1.151.103 1.151.413 1.158.964
1
.167.580
1.191.489
Jumlah
Penduduk
Perempua
n
1.088.634 1.089.798 1.106.840 1 .118 .056 1 .126.1621.147.859
Jumlah 2.224.993 2.240.901 2.258.2532.277.020 2.293.742 2.339.348
Rasio
Jenis Ke
lam in
104,38% 105,63% 104,03% 103,66% 103,68% 103,80%
Berdasarkan struktur umur pada Tahun 2009, keadaan penduduk Kabupaten
Sukabumi memiliki komposisi usia non produktif sebesar 46,21 % yaitu penduduk usia
0 – 19 tahun berjumlah 927.296 orang (40,43 %) dan penduduk usia di atas 65 tahun
bejumlah 132.54 orang (5,78 %). Sedangkan penduduk usia produktif sebesar 1.233.904
orang (53,79 %).

25. Tabel 12
Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sukabumi Tahun 2009
Golongan
Umur
Laki-laki Perempuan Jumlah
Persentase
Struktur
Penduduk
0 – 4 116.410 146.287 262.697 11,45%
5 – 9 108.010 107.220 215.230 9,38%
10 – 14 142.325 121.643 263.968 11,51%
15 – 19 99.605 85.796 185.401 8,08%
20– 24 68.050 81.203 149.253 6,51%
25 – 29 89.065 93.830 182.895 7,97%
30– 34 86.970 69.186 156.156 6,81%
35 – 39 91.875 88.627 180.502 7,87%
40– 44 84.170 80.457 164.627 7,18%
45 – 49 76.405 64.457 140.862 6,14%
50– 54 59.595 55.186 114.781 5,00%
55 – 59 46.960 33.898 80.858 3,53%
60 - 64 30.140 33.830 63.970 2,79%
65 - 69 25.225 22.000 47.225 2,06%
70 – 74 16.150 16.627 32.777 1,43%
75+ 26.625 25.915 52.540 2,29%
Jumlah 1.167.580 1.126.162 2.293.742
Sumber : Hasil Suseda 2009 BPS Jawa Barat
Hasil sensus BPS tahun 2010 rata rata kepadatan penduduk di Kabupaten
Sukabumi mencapai 562 jiwa per km2 (6 jiwa/ ha). Pada umumnya Kecamatan di
wilayah utara kepadatan penduduknya lebih tinggi dari pada kecamatan di wilayah
selatan . Hal ini berhubungan dengan kondisi alam dimana wilayah utara lebih subur
dari pada wilayah selatan. Selain itu fasilitas umum lebih tersedia sehingga mendorong
terjadinya urbanisasi ke wilayah utara. Kecamatan Cisaat merupakan kecamatan
terpadat dimana kepadatan penduduknya mencapai 4.912 per km2, disusul Kecamatan
Parungkuda dengan kepadatan 2.763 per km2, dan Kecamatan Kebonpedes dengan
kepadatan 2.445 per km2. Daerah dengan kepadatan penduduk terendah adalah
Kecamatan Tegalbuleud 129 per km2, kemudian

26. Kecamatan Ciemas dengan kepadatan 164 per km2, dan Kecamatan Cidolog
dengankepadatan 173 per km2.
Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Sukabumi per tahun selama sepuluh
tahun terakhir dari tahun 2000 - 2010 sebesar 1,27 %. LPP Kecamatan Cimanggu,
Cicurug, dan Parungkuda adalah yang tertinggi dibandingkan dengan kecamatan-
kecamatan lain di Kabupaten Sukabumi yakni 3,06 %, 3,01 %, dan 2,86 %. Kecamatan
Cimanggu LPP nya tinggi karena setelah Tahun 2000 ada pemekaran desa dari
kecamatan induk yang masuk ke Cimanggu. LPP yang terendah adalah Kecamatan
Curugkembar, Cidolog, dan Kalibunder dengan LPP di bawah 0,05%.
c. Kebudayaan
Kebudayaan suatu bangsa hakekatnya adalah identitas, kepribadian, atau jati diri
bangsa itu, sehingga membangun kebudayaan adalah membangun identitas, jati diri atau
kepribadian bangsa itu. Persaingan antar bangsa pada dasarnya adalah pertarungan
untuk mempertahankan jati diri bangsa yang berlangsung dalam kontek karakteristik
kebudayaan yang dinamis yang terus berubah seiring perubahan yang dialami para
pelaku budayanya.
Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Sukabumi termasuk yang bercorak
heterogen namun masih dalam pengaruh dominasi kebudayaan suku sunda. Dominasi
ini dimungkinkan sebagai konsekuensi Kabupaten sukabumi merupakan sub kultur dari
lingkup kebudayaan yang hidup dan tinggal di wilayah Jawa Barat (Sunda Pituin
maupun Sunda Mukimin). Identitas kesundaan atau ciri pribadi orang Sunda dapat
terlihat dan terapresiasi antara lain dalam penggunaan bahasa sehari–hari bahasa Sunda
yang memiliki entonasi khas, kesenian, kepribadian dan sistem kemasyarakatan orang
Sunda.
d. Agama
Mayoritas penduduk Kabupaten Sukabumi (2008) pemeluk agama Islam sebanyak
99,52 persen, diikuti penganut Kristen Protestan 0.27 persen, Kristen Katolik 0,18
persen ,Hindu 0,02 persen, Budha 0,02 persen. Pembangunan agama merupakan upaya
mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas
pelayanan dan pemahaman agama serta kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan

27. agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama, yang
mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.
Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang
memiliki kesadaran mengenai realitas multikultur dan memahami makna kemajemukan
sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang
rasa, dan harmonis.