Bab 2rev 02

1. II-1
Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin 2011-2031
2.1 RUMUSAN TUJUAN Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :
1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten ; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :
1. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten;
2. Karakteristik wilayah kabupaten;
3. Isu strategis ; dan
4. Kondisi objektif yang diinginkan

2. II-2
Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin 2011-2031
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional;
2. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.
Tujuan umum penataan ruang; sesuai dengan amanah Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah :
1. Aman : Masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dan terlindungi dari berbagai ancaman;
2. Nyaman : Memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai - nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai;
3. Produktif : Proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing;
4. Berkelanjutan : Kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini namun juga generasi yang akan datang
. Atas dasar hal tersebut, tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin 2011 – 2030 dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya strategi dan kebijakan pembangunan kabupaten untuk 20 tahun mendatang. Perumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Musi Banyuasin diselaraskan dengan visi kabupaten, dan isu-isu strategis kabupaten. Merujuk pada visi dan isu-isu strategis Kabupaten Musi Banyuasin, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, adalah : mewujudkan pertumbuhan Kabupaten Musi Banyuasin yang maju berbasis sektor-sektor ekonomi tangguh, berdaya saing, melalui pengembangan sektor sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan didukung keterpaduan sistem sarana dan prasarana wilayah yang berwawasan lingkungan

3. II-3
Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin 2011-2031
2.2 RUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai :
1. Sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten ; dan
4. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :
1. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten ;
2. Karakteristik wilayah kabupaten;
3. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya ; dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
1. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah propinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
2. Jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
3. Mampu menjawab isu isu strategis, baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang ; dan
4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan penataan ruang adalah garis besar tindakan yang harus diambil untuk mencapai atau mewujudkan tujuan penataan ruang. Mengingat bahwa tujuan penataan ruang disusun berdasarkan isu strategis tata ruang wilayah yang dihadapi sekarang maka kebijakan penataan ruang pun

4. II-4
Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin 2011-2031
berangkat dari atau dikaitkan dengan penyelesaian berbagai isu strategis tata ruang wilayah yang dihadapi sekarang. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten kedalam langkah - langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi :
1. Sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten ; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan :
1. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Kapasitas sumber daya wilayah kabupaten dalam melaksanakan kebijakan penataan ruangnya ; dan
3. Ketentuan peraturan perundang - undangan.
Strategi penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria :
1. Memiliki kaitan logis dengan kebijakan penataan ruang;
2. Tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional dan propinsi;
3. Jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan secara efisien dan efektif;
4. Harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
5. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan.

5. II-5
Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin 2011-2031
Dengan pertimbangan bahwa strategi adalah turunan dari kebijakan yang dijabarkan secara lebih operasional yang dapat dituangkan dalam bentuk ruang. Mengacu pada klausul kebijakan yang telah dirumuskan di atas serta dikaitkan dengan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dirumuskan sebagai berikut : Kebijakan 1 : Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan Strategi :
a. Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan pertambangan yang berkelanjutan dan pemanfaatan energi non migas sebagai alternatif energi di masa yang akan datang
b. Meningkatkan peranan perusahaan pertambangan dalam pengelola sumber daya alam untuk lebih berperan terhadap lingkungan disekitarnya terutama lingkungan masyarakat.
Kebijakan 2 : pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna dan terpadu. Adapun strategi pencapaian kebijakan I, meliputi : Strategi :
a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
b. Mengembangkan sentra - sentra kegiatan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan ; dan
c. Mengembangkan pusat perdagangan yang didukung kegiatan jasa dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing dan memperkuat basis perekonomian wilayah.

6. II-6
Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin 2011-2031
Kebijakan 3 : peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian. . Adapun strategi pencapaian kebijakan II, meliputi : Strategi :
a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan ;
b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat ; dan
c. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Kebijakan 4 : pengembangan sistem perkotaan yang efisien, efektif, rasional serta terintegrasi. Strategi :
a. Merevitalisasi dan meningkatkan fungsi pusat-pusat perkotaan untuk pelayanan kedalam dan keluar wilayah kabupaten; dan
b. Meningkatkan keterkaitan fungsi pusat-pusat kegiatan dengan kawasan belakangnya.
Kebijakan 5 : pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang. Strategi :
a. Membangun sistem jaringan prasarana dan sarana transportasi secara terpadu dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah ;
b. Mengembangkan dan membangun jaringan jalan untuk mendorong perkembangan pembangunan fisik, sosial dan ekonomi di kawasan pesisir Kabupaten Musi Banyuasin ;
c. Mengembangkan dan membangun prasarana energi dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas, jangkauan dan kualitas layanan energi listrik secara berkelanjutan ;
d. Membangun sistem prasarana pengolahan air bersih dan sistem jaringan distribusi untuk meningkatkan kapasitas sediaan, jangkauan, dan kualitas layanan air bersih secara berkelanjutan di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan

7. II-7
Laporan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin 2011-2031
e. Membangun dan meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi (terestrial dan satelit) di kawasan perkotaan dan perdesaan untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.
Kebijakan 6 : penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainya Strategi :
a. Memantapkan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi ;
b. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan ;
c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati ; dan
d. penyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti longsor, banjir, dan kebakaran hutan.