Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten untuk Mewujudkan Tata Ruang
•Download as PPTX, PDF•
4 likes•3,541 views
Dokumen tersebut membahas arahan implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Banten untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dibahas pula tantangan pengendalian pemanfaatan ruang, instrumen pengendalian seperti peraturan zonasi dan perizinan, serta pelaksanaan pengawasan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten untuk Mewujudkan Tata Ruang
Similar to Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten untuk Mewujudkan Tata Ruang (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten untuk Mewujudkan Tata Ruang
- 1. 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah ARAHAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PROVINSI BANTEN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB TATA RUANG Ir. Wisnubroto Sarosa, CES, M.Dev.Plg Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Disampaikan pada Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten, 5 Maret 2018
- 2. Outline 2 Tantangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Kementerian ATR/BPN Best Practice Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Daerah NSPK Pengendalian Pemanfatan Ruang Penutup
- 4. TUJUAN PENATAAN RUANG 4 Masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman Memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai Proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing. Kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. BERKELANJUTAN AMAN PRODUKTIF NYAMAN Spatial resiliency Spatial comfortability Spatial productivity Spatial justice Spatial sustainability
- 5. Penataan Ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007 5 Doku- men RTRW Kondisi Awal (T0) Proses Perenca- naan Tata Ruang Tujuan Penataan Ruang: aman, nyaman, produktif, berkelanjutan Peninjauan Kembali RTRW PELAKSANAAN PENATAAN RUANG PENGATURAN PEMBINAAN PENGAWASAN Kondisi yang Diinginkan (T20) Pemanfaat- an Ruang Pengenda- lian Peman- faatan Ruang Kondisi setelah Pelak- sanaan Penata an Ruang (T5) Dokumen RTRW pada dasarnya adalah sebuah gambaran spasial 20 thn y.a.d.di wilayah rencana PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
- 6. Isu strategis penyelenggaraan penataan ruang di daerah 6
- 7. BHP_DJPR_Kem.PU Pelaksanaan penataan ruang di Indonesia saat ini yang telah mulai memasuki babak baru, yaitu pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan pengendalian pemanfaatan melalui penerapan sanksi bidang penataan ruang ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- 8. PEMBINAAN Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Perencanaan Tata Ruang PENGATURAN PENGAWASAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Tahap Perencanaan tata ruang hampir selesai dengan telah terbitnya 1. 33 Perda RTRW Provinsi dari 34 Provinsi (97,05%) 2. 381 Perda RTRW Kabupaten dari 415 Kabupaten (91,80%) 3. 88 Perda RTRW Kota dari 93 Kota (94,62%) 1. ERA PENGENDALIAN : APA ITU? NO NAMA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA NOMOR PERDA PERDA YANG SUDAH MEMASUKI WAKTU PENINJAUAN KEMBALI Provinsi Banten No. 2 Tahun 2011 √ 1 Kab. Lebak No. 2 Tahun 2014 - 2 Kab. Pandegalang No. 3 Tahun 2011 √ 3 Kab. Serang No. 10 Tahun 2011 √ 4 Kab. Tangerang No 13 Tahun 2011 √ 5 Kota Cilegon No 3 Tahun 2011 √ 6 Kota Serang No. 6 Tahun 2011 √ 7 Kota Tangerang No. 6 Tahun 2012 √ 8 Kota Tangerang Selatan No. 15 tahun 2011 √ Tahap Pemanfaatan : 1. Indikasi Program ≅ RPJMN Provinsi, RPJM Kab/Kota 2. Ijin lokasi pembangunan
- 9. Kedudukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 9
- 10. Esensi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10 Kualitas Pemanfaatan Ruang Waktu Kondisi Ruang yang diinginkan (RTRW t-20) Kondisi Ruang saat ini (RTRW t-0) Tekanan-tekanan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang Kondisi Ruang yang semakin buruk Upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang
- 11. Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang BHP_DJPR_Kem. PU Kualitas Rencana Tata Ruang Proses penyusunan rencana tata ruang berdasarkan UUPR dilakukan dengan berjenjang dan komplementer. Kelengkapan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan ruang dilakukan terkendali dengan mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam RTR dan memperhatikan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi). Kesadaran Hukum Masyarakat UUPR menjadi landasan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat melalui pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang atas rencana tata ruang yang berlaku. 1 . 2 . 3 . Kepastian Hukum Pemanfaatan Ruang Penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan dengan konsisten untuk mewujudkan kepastian hukum pemanfaatan ruang. 4 .
- 12. Permasalahan dan Tantangan Penataan Ruang PERMASALAHAN Kemacetan Banjir Permukiman Kumuh Timbunan Sampah Alih Fungsi Lahan BHP_DJPR_Kem. PU Penataan ruang di diselenggarakan untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan ruang perkotaan
- 13. Penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan UUPR dilaksanakan untuk mewujudkan kesetaraan pembangunan Indonesia yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan BHP_DJPR_Kem. PU Pemanfaatan Ruang yang Merusak Hutan Kesenjangan Pembangunan/Investasi Antar dan di dalam Wilayah Disintegrasi NKRI … lanjutan
- 14. Tantangan pada tataran kota/kabupaten (mikro) 14 Keseimbangan dari berbagai fungsi-fungsi hunian, non-hunian, serta kawasan lindung setempat (sempadan jalan, bangunan, sungai, danau, pantai)
- 15. Tantangan pada tataran subnasional/provinsi (meso) 15 40-60 % untuk kawasan lindung? Keseimbangan antara wilayah hulu dan hilir, dengan menetapakan kawasan hulu sebagai kawasan lindung
- 16. Tantangan pada tataran nasional (makro) 16 Keseimbangan antara pembangunan antarwilayah
- 17. Tantangan Urban Sprawl di Wilayah Jabodetabek 17 Sumber: Hudalah, 2012
- 18. Tantangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten 18 Tol Kunciran – Serpong Tol Serpong – Cinere Tol Serpong Balaraja Kereta Api Express SHIA (Soekarno Hatta – Sudirman) Bendungan Sindang Heula Bendungan Karian Kawasan Industri Wilmar Serang KEK Tanjung Lesung Percepatan Infrastruktur transportasi, listrik, dan air di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Tanjung Lesung) Kaw. Industri Prioritas / KEK Sarpras KA Dalam Kota Infrastruktur jalan tol Bendungan dan irigasi Pariwisata
- 20. Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang 20 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Upaya untuk mewujudkan Tertib Tata Ruang PERATURAN ZONASI PERIZINAN PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENGENAAN SANKSI 1 2 3 4 1 2 3 4 Instrumen Pencegahan (ex-ante factum) Instrumen Penindakan/ Penertiban (post factum) UU No. 26/2007 Pasal 35 Pengendalian = Pencegahan + Penindakan
- 23. Perizinan 23 RTRW Kab/Kota RDTR Kab/Kota PZ Dasar Pemberian Izin IZIN PRINSIP IZIN LOKASI IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IZIN LAIN BERDASARKAN PERATURAN PER-UU-AN • Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota • Izin Prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan kegiatan • Izin Lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang > 1 Ha utk non pertanoan dan > 25 Ha utk pertanian • Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan • Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang • Diberikan berdasarkan peraturan zonasi • Sebagai surat bukti dari Pemda untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan • Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor dan/ instansi yang berwenang Berdasarkan PP 15 Tahun 2010, Pasal 160 - 167
- 24. Insentif dan disinsentif 24 INSENTIF DISINSENTIF KRITERIA BENTUK TATA CARA • Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya • Menghormati hak orang • Kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya • Menghormati hak orang • Pemberian keringanan pajak • Pengurangan distribusi • Pemberian kompensasi • Subsidi silang • Kemudahan perizinan • Imbalan • Sewa ruang • Urun saham • Penyediaan sarpras • Pengahargaan • Publikasi & promosi • Pengenaan pajak tinggi • Kewajiban memberi kompensasi • Persyaratan khusus dalam perizinan • Kewajiban memberi imbalan • Pembatasan penyediaan sarpras Pemerintah Pemda 1 Pemerintah & Pemda Fiskal Non Fiskal Fiskal Non Fiskal Pemerintah Pemda 1 Pemerintah & Pemda Berdasarkan PP 15 Tahun 2010 Ps. 170 Ps. 176 Ps. 171 Ps. 177
- 25. Sanksi 25
- 26. IV. … lanjutan ruang darat ruang dalam bumi ruang laut ruang udara Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang • Pemanfaatan ruang hutan seperti misalnya penebangan hutan yang tidak sesuai zona peruntukan hutan maupun yang tidak dilengkapi izin pemanfaatan ruang bidang kehutanan • Pertambangan yang melanggar izin pemanfaatan ruang maupun tidak sesuai RTR • Penutupan akses jalan umum • Pembangunan bangunan yang tidak sesuai peruntukan ruang • dll • Kegiatan explorasi dan expoitasi sumber daya alam dalam bumi yang tidak sesuai dengan penetapan struktur ruang dan pola ruang dalam RTR • dll • Kegiatan pengeboran lepas pantai yang tidak sesuai koordinat peruntukan ruang di ruang laut • Kegiatan penangkapan ikan yang menyalahi zona peruntukan kawasan penangkapan ikan • dll • Pembangunan bangunan tinggi yang menyalahi ketentuan perizinan mendirikan bangunan dan peraturan perundang-undangan • Pembangunan menara-menara telekomunikasi yang tidak sesuai peruntukan kawasan dalam RTR • dll BHP_DJPR_Kem.PU
- 27. Bentuk-bentuk perubahan pemanfaatan ruang 27 EKOSISTEM ALAMI (Natural Ecosystem) EKOSISTEM ALAM DIBUDIDAYAKAN (Cultivated Ecosystem) EKOSISTEM KAWASAN TERBANGUN (Built Ecosystem) EKOSISTEM YANG RUSAK DAN TERDEGRADASI (Degraded Ecosystem) EKOSISTEM ALAM TERMODIFIKASI (Modified Natural Ecosystem) Kawasan (Fungsi) Lindung Kawasan (Fungsi) Budidaya Kawasan yang Perlu DIrehabilitasi
- 28. PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG OLEH KEMENTERIAN ATR/BPN
- 29. Pengawasan Teknis 2016 Pengawasan Teknis Khusus Status per 17 November 2016 NO PROVINSI ASPEK PENILAIAN PERSENTASE KINERJA RANKING ASPEK PENGATURAN PENATAAN RUANG ASPEK PEMBINAAN PENATAAN RUANG ASPEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 25% 45% 30% 1 Jawa Timur 83,68 94,78 85,89 89,34 Memuaskan 1 2 Jawa Barat 74,67 94,54 90,50 88,36 Memuaskan 2 3 DI Yogyakarta 62,04 94,42 97,93 87,38 Memuaskan 3 4 Jawa Tengah 62,98 96,13 88,00 85,40 Memuaskan 4 5 Bali 79,20 95,31 70,14 83,73 Baik 5 6 DKI Jakarta 99,60 62,33 85,54 78,61 Baik 6 7 Banten 53,71 55,79 25,03 46,04 Kurang 7 >85 : memuaskan >55-69 : cukup >69-85 : baik <55 : kurang Keterangan :
- 30. Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota Cilegon (2016) No Aspek Bobot (%) A Konsistensi Struktur Ruang 36,70 1. Sistem Pusat Kegiatan 20,00 2. Sistem Jaringan Prasarana 16,70 B Konsistensi Pola Ruang 54,55 1. Kawasan Lindung 25,50 2. Kawasan Budidaya 29,05 Total 91,25 Sesuai (%) Tidak Sesuai (%) Keterangan Kawasan Lindung 82,23 17,77 Simpangan Rendah Kawasan Budidaya 93,10 6,90 Simpangan Rendah Kota Cilegon 89,50 10,50 Simpangan Rendah Kota Cilegon
- 31. Contoh detail ketidaksesuaian di Kota Cilegon: Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak RENCANA Kawasan Pariwisata (Pulau Rida) EKSISTING Kawasan Industri KATEGORI Simpangan Tinggi KETERANGAN • Industri yang sudah terbangun sudah memiliki Izin Usaha Industri • Tanah kosong yang terlihat pada gambar sudah di-kavling dan sudah memiliki izin usaha. • Awalnya luasan kawasan ini hanya 11 Ha, setelah dilakukan reklamasi bertambah luasan menjadi 14 Ha. X: 9347223 Y: 0611875 X: 9347263 Y: 0612353 LUAS PENYIMPANGAN 12,26 Ha/ 0,71% dari total luas penyimpangan REKOMENDASI • Melakukan audit pemanfaatan ruang. • Melakukan tindakan pulbaket di lokasi ini. 57
- 32. AUDIT TATA RUANG JABODETABEKPUNJUR (2013) Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Di Kab. Tangerang Kawasan Perluasan Bandara, Ketidaksesuaian: Permukiman Kawasan Pertanian, Ketidaksesuaian: Industri Hutan Lindung, Ketidaksesuaian : Tambak Hunian Kepadatan Tinggi, Ketidaksesuaian: Industri Hutan Lindung, Ketidaksesuaian : Pertanian Audit Makro Kawasan Tengah
- 33. 33 Kawasan Fasilitas Bandara, Ketidaksesuaian : Permukiman AUDIT TATA RUANG JABODETABEKPUNJUR (2013) Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Di Kota Tangerang Audit Makro Kawasan Tengah
- 34. 34 Pengembangan perumahan Beranda Rempoa, menurut informasi diduga akan merubah fungsi ruang di Situ Kayu menjadi perumahan Kondisi Situ Kayu Antap yang sudah berubah fungsi menjadi lahan terlantar berupa lahan kering Salah satu akses masuk ke Situ Kayu Antap yang ditutup AUDIT TATA RUANG JABODETABEKPUNJUR (2013) Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW Di Kota Tangerang Selatan Audit Mikro Kawasan Tengah
- 35. P E M A S A N G A N PA PA N P E R I N G ATA N Dalam rangka Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW)
- 36. P E M A S A N G A N PA PA N P E R I N G ATA N Dalam rangka penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- 37. P e r l i n d u n g a n d a n O p t i m a l i s a s i S D E W Perjanjian Kerja Sama Perlindungan dan Optimalisasi Fungsi SDEW antara 3 Kementerian Hasil Rumusan: 1. Kondisi SDEW dan sumber air permukaan lainnya saat ini banyak yang hilang dan berkurang luasannya, hal tersebut diakibatkan adanya okupasi. Diperlukan upaya legalisasi kekayaan negara (SDEW dan sumber air permukaan lainnya) berupa sertipikat; 2. Dalam rangka implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh 4 eselon I diperukan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta. Disepakati bahwa Kementerian ATR/BPN sebagai leader sedangkan Kementerian PUPR harus menentukan klaim atas batas tanah SDEW dan sumber air permukaan lainnya; 3. Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PPRPT melakukan penyusunan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang pada SDEW dan sumber air permukaan lainnya; 4. Kementerian ATR/BPN melakukan langkah-langkah percepatan legalisasi asset SDEW; 5. Kemendagri mengawal urusan Pemerintah Daerah yang terkait dengan proses penetapan batas serta legalisasi SDEW; dan 6. Ketiga kementerian segera menyusun rencana kerja dan penganggarannya.
- 38. P e r l i n d u n g a n d a n O p t i m a l i s a s i S D E W Sebagai salah satu upaya perlindungan dan optimalisasi fungsi SDEW, dilakukan penerbitan sertipikat tanah untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset SDEW
- 39. BEST PRACTICE PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI DAERAH
- 40. Pergub Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur Kawasan Pengendalian Ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur. Kawasan perdagangan regional Kawasan kaki jembatan Suramadu wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengan sempadannya Kawasan sekitar fasilitas transportasi prasarana wilayah dalam skala regional kawasan rawan bencana kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional kawasan konservasi yang bersifat unik dan khas kawasan untuk kegiatan yang mengubah rona wilayah dan administratif Jawa Timur kawasan lainnya yang dianggap memenuhi kriteria kawasan pengendalian ketat Kawasan perdagangan regional Kawasan kaki jembatan Suramadu wilayah aliran sungai, sumber air dan stren kali dengan sempadannya Kawasan sekitar fasilitas transportasi prasarana wilayah dalam skala regional kawasan rawan bencana kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional
- 41. Perwali Bandung Nomor 1032 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 548 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung Perwali Penerapan Sanksi Administratif di Kota Bandung Menjadi dasar hukum dalam melakukan optimalisasi penerapan sanksi serta untuk meningkatkan kepatuhan penanggung jawab atau pemilik bangunan dan bangun bangunan dalam menaati ketentuan peraturan perundang- undangan
- 42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat TUJUAN Mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna Meningkatkan pengendalian dan penertiban ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan Mewujudkan kepastian hukum dalam pengendalian di KBU Kabupaten Bandung Kota Bandung Kota Cimahi Kabupaten Bandung Barat Kawasan Bandung Utara W I L A Y A H
- 43. a. Zona L-1, adalah Zona Konservasi atau Lindung Utama, meliputi kawasan lindung, terutama kawasan hutan lindung, hutan konservasi b. Zona L-2, adalah Zona Lindung Tambahan, meliputi kawasan hutan masyarakat, kawasan rawan bencana II dan I Gunung Api Tangkuban Parahu, kawasan perbedaan dengan fungsi resapan air tinggi; c. Zona B-1, adalah Zona Pemanfaatan Perdesaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai rendah d. Zona B-2, adalah Zona Pemanfaatan Perkotaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi; e. Zona B-3, adalah Zona Pemanfaatan Terbatas Perdesaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai rendah; f. Zona B-4, adalah Zona Pemanfaatan Terbatas Perkotaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi; g. Zona B-5, adalah Zona Pemanfaatan Sangat Terbatas Perkotaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi. Pembagian Zona di Kawasan Bandung Utara
- 44. Inovasi Penerapan Teknik Peraturan Zonasi di DKI Jakarta dilakukan dengan penerapan TPZ pada kawasan-kawasan tertentu yang ditetapkan pengaturannya pada Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi DKI Jakarta Zona Bonus (bonus zoning) Zona TDR (Transfer Development Right) Zona Pertampalan (overlay zoning) Zona Permufakatan (Negotiated zoning) Zona Khusus (Special Zoning) Zona Pengendalian Pertumbuhan (Growth Control Zoning) Zona Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah (History/Perservation
- 46. Inovasi Pengendalian Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Provinsi DIY Salah satunya dilakukan melalui Program Sertipikasi Lahan Sawah, yang mencantumkan catatan dalam sertipikat tanah pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi lahan
- 48. 1 . P e n g e n d a l i a n P e m a n f a a t a n R u a n g 1) Permen ATR/Kepala BPN no 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang 2) Rapermen ATR/Kepala BPN tentang Perizinan 3) Rapermen ATR/Kepala BPN tentang Peraturan Zonasi 4) Rapermen ATR/Kepala BPN tentang Insentif/Disinsentif 5) Rapermen Rencana Teknis Antara/Interim Development Plan (IDAP) 2 . P e n e r t i b a n P e m a n f a a t a n R u a n g 1) Permen ATR/Kepala BPN no 3 tahun 2017 tentang PPNS Penataan Ruang 2) Permen ATR/Kepala BPN no 17 tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang 3) Rapermen ATR/Kepala BPN tentang Pelindungan dan Pelaksanaan tugas PPNS 4) Rapermen Rapermen ATR/Kepala BPN tentang Pengenaan Sanksi Administratif bidang Penataan Ruang 5) Petunjuk Teknis Standar Operasional Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang 6) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendampingan Penertiban Pemanfaatan Ruang di Daerah NSPK UNTUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN LEBIH EFEKTIF
- 49. 3 . P e n g e n d a l i a n d a n P e m a n t a u a n P e r t a n a h a n 1) Raperpres tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalalian Alih Fungsi Lahan Sawah 2) Rapermen ATR/Kepala BPN tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 3) Rapermen ATR/Kepala BPN tentang Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 4 . P e n e r t i b a n T a n a h Te r l a n t a r 1) Revisi PP no.11/2010 tentang Penertiban Tanah Terlantar 2) Rapermen Revisi Perkaban no.4/2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar dan No.5/2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Lanjutan NSPK Untuk Pelaksanaan Pengendalian Lebih Efektif
- 50. PENUTUP
- 51. Penutup Perkembangan Kawasan Perkotaan Jabodetabek menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya di Provinsi Banten. Perlunya peran aktif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dapat mengefektifkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan semakin berkembangnya permasalahan tata ruang yang ada, diperlukan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan permasalahan yang berkembang tersebut. Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan berbagai pilot project pengendalian pemanfaatan ruang, yang selanjutnya dapat direplikasi dan disempurnakan kembali pada pelaksanaan di daerah Penyelesaian NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah menjadi prioritas Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah saat ini Adanya NSPK di daerah sangat diperlukan sebagai landasan operasional pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
- 52. 52 Terima kasih