disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 Oktober 2013
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Iman Soedrajat (Direktur Tata Ruang Nasional, KemenPU) dalam Sosialisasi Raperpres RTR Pulau Papua dan Kepulauan maluku di Ambon 1 Oktober 2013
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Iman Soedrajat (Direktur Tata Ruang Nasional, KemenPU) dalam Sosialisasi Raperpres RTR Pulau Papua dan Kepulauan maluku di Ambon 1 Oktober 2013
Penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecilDidi Sadili
Rencana Strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat prov/kab/kota adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan pesisr
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
INTERPRETASI CITRA
Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILAchmad Wahid
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PERMEN-KP/2013
TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Pemekaran daerah dan Kesejahteraan Rakyat. Mencari Jalan AlternatifOswar Mungkasa
Sebuah laporan studi oleh Harry Seldadyo dengan dukungan Deli Sopian, Denny Julian, Retno Handini, Rullan Rinaldi, dan Wahyudi Romdhani. BRIDGE Project UNDP-BAPPENAS
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
INTERPRETASI CITRA
Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua
PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILAchmad Wahid
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PERMEN-KP/2013
TENTANG PERIZINAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Pemekaran daerah dan Kesejahteraan Rakyat. Mencari Jalan AlternatifOswar Mungkasa
Sebuah laporan studi oleh Harry Seldadyo dengan dukungan Deli Sopian, Denny Julian, Retno Handini, Rullan Rinaldi, dan Wahyudi Romdhani. BRIDGE Project UNDP-BAPPENAS
Kajian Buku III RPJMN 2015-2019 Nusa Tenggara TimurOswar Mungkasa
disampaikan oleh Kepala Bappeda Propinsi NTT pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di kota CimahiOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Ison Suhud (Kepala Dinas PU Kota Cimahi) pada Pra Seminar nsional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di jakarta 18 September 2012
dirangkum oleh Oswar Mungkasa dari berbagai sumber. dituliskan dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. Majalah ini diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Bappeda Propinsi NTB pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Disampaikan oleh Budi Prayitno (Kepala Pusat Perumahan dan Permukiman UGM) pada Pra Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Jakarta 18 September 2012
Program Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat pada Pra Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Jakarta 18 September 2012
Pembelajaran dari Dukungan UN Habitat dalam Pelaksanaan PPSP Tahun 2013 di Ka...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Renan J. Indra S.
pada Lokakarya Nasional Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah bagi Masyarakat di Daerah Tertinggal
Jakarta 15 Januari 2014
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
disampaikan oleh OSwar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas) pada Rakor BKPRD Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 12 Desember 2013
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...Fitri Indra Wardhono
HAL-HAL POKOK SUBSTANSI UU No.26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
PERPRES No. 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JABODETABEKPUNJUR
ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TANGERANG BERDASARKAN PERPRES No. 54 TAHUN 2008
Disebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Hal ini
tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dll. Konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat dengan
pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan
tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang telah terjadi dikotomi
kebutuhan antara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah
dari sumberdaya alam yang dimiliki tanpa/kurang memperhatikan
dampak lingkungan dan penyelamatan ruang. Belum optimalnya kelembagaan penataan ruang di daerah serta
mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang.
Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan RakyatOswar Mungkasa
PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENGANGGARAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN DAN PEKERJAAN UMUM
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2011
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
pembangunan terkesan memanfaatkan tanah pertanian yang ditengarai dapat mengurangi produksi pangan. dengan demikian, dibutuhkan upaya yang masif agar pengalihan lahan pertanian tidak terjadi tanpa pengendalian.
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
artikel ini didasarkan pada kenyataan bahwa tata kelola kolaboratif telah diadopsi dalam hampir seluruh dokumen pebangunan di Indonesia namun dalam kenyataannya masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. untuk itu, makalah ini mencoba memetakan kondisi yang ada berdasar pada pembelajaran maupun studi kasus pelaksanaan SDGs di indonesia. kemudian memberikan pilihan langkah strategis dalam uaya memperkuat tata kelola kolaboratif di indonesia
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
oleh Oswar Mungkasa
FGD Daring Optimalisasi Peran, Fungsi dan Pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) bagi Penerima Manfaat Paska
Housing and Urban Development Institute
Jakarta, 24 Juni 2020
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
disiapkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik
Kolobarasi yang berkelanjutan adalah kunci
mewujudkan Ketahanan Kota Jakarta”
Oswar M. Mungkasa
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaOswar Mungkasa
disampaikan oleh Nugroho Tri Utomo (Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas)
pada Lokakarya Nasional Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah bagi Masyarakat di Daerah Tertinggal
Jakarta 15 Januari 2014
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
1. PENGELOLAAAN DALAM PELAKSANAAN RTR
PULAU PAPUA & RTR KEPULAUAN MALUKU
OLEH : EDI SUGIHARTO
DIREKTORAT FASILITAS PENATAAN RUANG & LINGKUNGAN
HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI
DISAMPAIKAN PADA ACARA SOSIALISASI RPP TENTANG
RTR PULAU PAPUA & KEP MALUKU
TGL 1 OKTOBER 2013 DI AMBON
1heso57@yahoo.com
3. PEMERINTAH PUSAT
Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan
mengurusnya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan
masyarakat
Pemerintahan NKRI
TUJUAN NASIONAL (Preambule UUD ‘45)
PEMERINTAH DAERAH
(PROVINSI, KAB/KOTA)
Penyerahan sebagian urusan disertai
NSPK (guidance)
PUSAT
DAERAH
Pemerintahan daerah merupakan subsistem pemerintahan secara
nasional untuk mencapai tujuan nasional
Urusan Pemerintahan
Perda urusan pemerintahan/ pelaksanaannya
Bersama DPRD
3heso57@yahoo.com
SK KDH
PERKADA
Pembinaan danPengawasan
(PP 79/05 )
10/5/2013
4. fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau
susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan
PEMERINTAHAN DAERAH
Kepala Daerah DPRD
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
PILIHAN/OPTIONAL
(Sektor Unggulan)
31 urusan
NSPK
Merupakan salah satu kebijakan nasional yg
mengatur pedoman penyelenggaraan urusan
pemerintahan yg bersifat umum & mengikat
Pemerintah, Pemda Prop dan Pemda
Kab/Kota.
Kelembagaan perlu
Koordinator dalam
penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang
Tata ruang
perlu
Penyelenggaraan
4heso57@yahoo.com
TATA
RUANG
BKPRD
PERMENDAGRI
No 50/2009
PKPRD
5. Ruang Lingkup Penataan Ruang
Perencanaan Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang Lingkup
Koordinasi Pengelola
Penataan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang bermakna sebagai
upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
(UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang)
Kegagalan
Dalam
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
heso57@yahoo.com 5
6. NEGARA
Negara
menyelenggarakan
penataan ruang untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat
Dalam melaksanakan
tugasnya, negara
memberikan
kewenangan
penyelenggaraan
penataan ruang kepada
Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
WEWENANG
PEMERINTAH
WEWENANG
PEMERINTAH
PROVINSI
WEWENANG
PEMERINTAH
KAB/KOTA
TUR,BIN dan WAS terhadap:
-LAK PR Wilayah Nasional, Pulau, Provinsi & Kab/Kota
- LAK PR Kws Strategis Nasional, Provinsi, & Kab/Kota
LAK PR wilayah Nasional, Pulau
LAK PR Kws Strategis Nasional
Kerjasama PR antarnegara & fasilitasi kerja
sama antar provinsi
TUR,BIN dan WAS terhadap:
-LAK PR Wilayah , Provinsi & Kab/Kota
- LAK PR Kws Strategis,Provinsi,
LAK PR wilayah Provinsi
LAK PR Kws Strategis Provinsi
Kerjasama PR antar provinsi&
fasilitasi kerja sama antar rovinsi
TUR,BIN dan WAS terhadap:
-LAK PR Wilayah , Kabupaten/Kota
- LAK PR Kws Strategis Kabupaten/Kota
LAK PR wilayah Kabupaten/Kota
LAK PR Kws Strategis Kabupaten/Kota
Kerjasama PR antar Kabupaten/Kota
Seorang
Menteri
Ps 7 ayat 1
Ps 7 ayat 2
Ps 8
Ps 9 ayat 1
Ps 10
Ps 11
TUR = Pengaturan
BIN = Pembinaan
LAK = Pelaksanaan
WAS = Pengawasan
PR = Penataan Ruang
UU 26/2007
heso57@yahoo.com
TUGAS DAN WEWENANG
7. S I S T E M I N F O R M A S I
RTR KSK
RTR KSP
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTRW Kab/Kota
• Kebijakan Perwujudan
Struktur Ruang Nasional
• Kebijakan Eco-Region Pulau
• Kebijakan Pengemb.
Kawasan:
- Kaw Strategis Nas
- Kebijakan Spasial Sektor al:
MP3EI, Pesisir & Pulau2 Kecil
Perijinan Skala
Besar (Berdampak
Strategis)
Perijinan
Pemanfaatan Ruang
Lintas Provinsi
Insentif &
Disinsentif
Sanksi
• Strategi Perwujudan Struktur
Lintas
Kab/Kota
• Arah Pengembangan Wilayah/
Kawasan lintas Kab/Kota
• Pelaksanaan indikasi program
pembangunan sektor lintas
Kab/Kota
• Pembangunan
Infrastruktur
• Pembangunan Kawasan
• Rencana Program Sektor
• Feasibility Study (FS)/Pre-FS
• Detailed Engineering Design
(DED)
• Arahan peraturan
zonasi
• Perijinan
Pemanfaatan Ruang
Lintas Kab/Kota
• Insentif &
Disinsentif
• Sanksi
• Pengaturan zonasi
• Perijinan
Pemanfaatan
Ruang lingkup
Kab/kota
• Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB)
• Insentif &
Disinsentif
• Sanksi
PEMERINTAH
GUBERNUR
BUPATI/
WALIKOTA
PERENCANAAN PEMANFATAN PENGENDALIAN
LEMBAGA
OPERASIONAL
STRUKTURAL
LEMBAGA
KOORDINASI
BKPRN
MASY
BKPRD
Provinsi
MASY
BKPRD
Kab/Kota
MASY
RDTR
RTR Pulau
RTR KSN
PERAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM PENATAAN RTR PULAU
8. SINKRONISASI
RENCANA TATA RUANG DGN
RENCANA PEMBANGUNAN
ANTAR PROVINSI
(TANTANGAN APLIKASI RTR PULAU)
SINKRONISASI
RENCANA TATA RUANG DGN
RENCANA PEMBANGUNAN
ANTAR KABUPATEN KOTA
(TANTANGAN APLIKASI RTR PULAU)
GUBERNUR
BUPATI/WALIKOTA
PRINSIP PERAN RTR PULAU ADALAH UPAYA MENGINTEGRASIKAN
RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN ANTARA DAERAH DALAM SATU PULAU
RPJPD
(20 tahun)
RPJMD
(5 tahun)
RPJPD
(20 tahun)
RPJMD
(5 tahun)
RTRWK
(20 tahun)
RDTR
(20 tahun)
RTRWP
(20 tahun)
RTR KSP
(20 tahun)
HUBUNGAN RENCANA TATA RUANG PULAU DG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
8
heso57@yahoo.com
RTR PULAU
RPJMN
RPJPN
Sinergis
Sinergis
Sinergis
Sinergis
Sinergis
Sinergis
PEMERINTAH
RTRDANRENCBANGDADENGANKLHSSINERGI
9. PERAN PEMERINTAH
Pemerintah (Government)
PUSAT DAERAH
Pemerintahan daerah merupakan sub sistem
pemerintahan secara nasional
Memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan
pencapaian target nasional
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan
dalam kewenangannya masing-masing
Melalui
9
heso57@yahoo.com
10. PERAN PROVINSI KE KAB/KOTA
PERAN PROVINSI KAB/KOTA
DI WIL.NYA
mengoordinasikan
Penyelenggaraan
urusan pemerintahan
daerah
Ketentuan PP No. 23 tahun 2011 (Gub sbg wakil pem pusat)
heso57@yahoo.com
10
11. PERAN KEMENDAGRI (DITJEN BINA BANGDA)
PENERAPAN
DI DAERAH
PENCAPAIAN
DI DAERAH
PENYUSU
NAN
TUJUAN NASIONAL
( KEBIJAKAN
NASIONAL )
Perencanaan daerah
Penganggaran di APBD
Perenc Nas.( K/L )
Sosialisasi secara komprehensif
PEMERINTAH
PEMERINTAH
DAERAH
PENETA
PAN
Sesuai mekanisme Sesuai mekanisme
BINWAS
MONEV
Pencapaian sesuai target
PERAN KEMENDAGRI Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 222 UU No. 32 Tahun 2004 & DITJEN BINA
PEMBANGUNAN DAERAH mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan
melakukan pembinaan serta fasilitasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam
menjalankan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.
(PERMENDAGRI No 4I/2010 Ps 526 )
Termasuk memperhitungkan Target
capaian, pembiayaan , Mekanisme
koordinasi, Monev & Binwas
11heso57@yahoo.com
( PP 79/05 )( PERPRES 59/12 ) PKPD &
13. 13
Penyelenggaraan penataan ruang
harus dilakukan secara
koordinatif baik di tingkat Pusat
maupun di Daerah sesuai
dengan kewenangan masing-
masing.
(PP No 15/2010)
Penyelenggaraan penataan ruang
harus didukung oleh
kelembagaan pada masing-
masing tingkat pemerintahan
secara serasi, selaras, terpadu
dan berkelanjutan
(UU No 26/2007)
Tataran Kewenangan Dalam
Penataan Ruang
Sinkronisasi Kelembagaan
PEMIKIRAN :
1.Apakah kita membuat
badan/lembaga baru atau
menyatukan seluruh
lembaga terkait penataan
ruang yang ada (KEK, KSN,
RTR, dsb) ?
2. Bagaimana bentuk dan
mekanisme kerja lembaga
pengelola RTR Pulau dengan
melibatkan peran pusat dan
daerah ?
3.Membuat RENDUK
PULAU(POLA KSM PULAU)
Pengelolaan Tata Ruang Pulau ?
Dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat, daerah
dapat mengadakan kerja
sama dengan daerah lain yang
didasarkan pada pertimbangan
efisiensi dan efektifitas pelayanan
publik, sinergi dan saling
menguntungkan.
(UU No 32/2004, Psl 195 ayat 1)
PP 50/2007 Ttg TCPKSM
Kerjasama antar Daerah
Tujuan RTR Pulau
Papua
Tujuan RTR Pulau
Maluku (Psl 5)
Mewujudkan :
Lumbung Ikan
Nasional,
Konservasi Karang
Ekonomi Pariwisata
Jaringan Sarpras
berbasis kepulauan
Perlindungan Kawasan
Perbatasan
Mewujudkan :
Pengembangan
Wilayah berbasis
Masyarakat Adat
70 % Kawasan
Lindung
Pertumbuhan ekonomi
sektoral berkelanjutan
Penlindungan wilayah
Perbatasan
heso57@yahoo.com
14. Perlu disepakati bersama “GRAND INSTITUTION” yang bertugas
mengkoordinasikan Penataan Kawasan di Pulau Maluku dan Pulau Papua
Apakah setiap Program terkait
Penataan Ruang
perlu membuat lembaga tersendiri ?
KSN di
Pulau Maluku
(4 KSN)
Dan
Pulau Papua
(10 KSN)
KEK
Maluku
dan
Papua
RTR
Pulau Maluku
Dan
Pulau Papua
Kawasan
Lainnya?
“Pemikiran” Terkait Lembaga Penataan Ruang
Pulau Maluku dan Pulau Papua
“Grand Forum”
Antar Daerah
Dalam Satu
Pulau
Dampak :
Makin “Gemuknya”
jumlah badan/lembaga
di Daerah
“Pokja Baru” dibawah
BKPRN + BKPRD antar
Prov
Khusus tentang
Pengelolaan RTR Pulau
Ide / Usulan
Lain Dari
Daerah ???
15. First Step
SINKRONISASI DOKUMEN PENATAAN
RUANG ANTAR DAERAH
SINKRONISASI DOKUMEN
PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
Konsensus Pemda Terkait
Sektor dan Pola Kerjasama
Antar Daerah Dalam Mendukung
Implementasi RTR Pulau Maluku
dan Pulau Papua
Disepakatinya Bentuk
dan Mekanisme
Pengelolaan RTR
Pulau Maluku dan
Papua (Grand Forum
Antar Daerah atau
dibawah BKPRN atau
lainnya)
NEXTSTEP
METODE IMPLEMENTASI RTR PULAU
heso57@yahoo.com
16. Pengelolaan RTR Pulau Maluku
Dan Pulau Papua
Pola Kerjasama Provinsi ?
Pola Kerja Sama antar Kabupaten ?
Pola kerjasama antar Kawasan ?
Skala
1:500.000
Skala
1:250.000
Skala
1:50.000
Skala
1:5000
Sumber : PP 8/2013 tentang Ketelitian Peta
TATA KELOLA KERJASAMA TATA RUANG
PULAU MALUKU DAN PULAU PAPUA
ISU STRATEGIS :
1. Idealnya RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua menjadi Arahan Umum (“Grand Concept”) Perencanaan bagi
Provinsi dan Kabupaten di Maluku dan Papua Isu Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Ruang Daerah
2. Apakah Dalam RTRW Kab dan Prov yg telah Perda, memberikan gambaran terkait Pola Kerjasama antar
Wilayah?--> Isu Interaksi Keberlanjutan Pembangunan Antar Daerah (“Semangat” terbentuknya RTR
Kepulauan)
17. KELEMBAGAAN (INSTITUSI DAN TATA LAKSANA)
UU No.32 Tahun 2004 ttng
PP No.20 Tahun 2000 ttng
Kab/kotaPropinsiBKPRDInstansi LainBKPRN
DaerahPusat
UU Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
(UU 25/2004)
PermendagriNo 50 Tahun 2009 ttng
Efektifitas Pengelolaan RTR Pulau ditentukan oleh
Komitmen dan Intensitas Kerjasama Antar
Daerah
heso57@yahoo.com
18. Parameter Efektifitas “GRAND FORUM”
Dalam RTR Pulau Maluku dan Pulau Papua
Forum
Kerjasama
Antar Daerah
Dalam Satu
Pulau
KEWEN
ANGAN
P3R
SDM
DATA&
INFOR
MASI
KEUA
NGAN
REGULA
SI
KOMIT
MEN
PARTISI
PASI
MASY.
KOORDI
NASI &
SINKRO
NISASI
BINWAS
TUJUAN
Kompetensi
teknis &
manajerial
Pelayanan/
Kepentingan
Masyarakat
Efektif, Efisien &
Akuntabel
Kebijakan
Pemerintah
Perencanaan, Pemanfaatan
dan Pengendalian Ruang
Umum &
Teknis
Pusat Daerah
Antar Daerah
Dalam satu Daerah
Keterlibatan dlm formulasi
dan implementasi
Konsistensi dan
Penegakan
hukum
19. Kunci Keberhasilan Kelembagaan Pengelola
RTR Pulau Papua dan Pulau Maluku
1. Pengambilan
keputusan kolektif
2. Transparansi dalam proses
negosiasi diantara pemerintah
Propinsi/kabupaten/kota
4. Dukungan dari
Pemerintah/ Provinsi & Kab/Kot
3. Kepemimpinan dan komitmen
Bersama dari Gub walikota/
bupati antar wilayah
Keywords : Leadership, Kolektifitas, Transparansi, dan Komitmen Bersama
heso57@yahoo.com
20. KATA AKHIR
1. “Perlu disepakati bentuk dan mekanisme “Grand Institution” yang bertugas
melakukan pengelolaan dalam Penataan Ruang Kawasan di Kepulauan Maluku dan Pulau
Papua
2. Perlu dirumuskan Pola Kerjasama antar Kawasan, Kabupaten dan Provinsi (What,
Where, When, and How) sehingga cita-cita penyusunan RTR Kepulauan sebagai Acuan
Umum Penataan Ruang antar Wilayah dapat tercapai ;
3. Dalam pengelolaan RTR Pulau Maluku dan Pulau Papua, seyogyanya berperan sebagai
berikut :
Pusat : Lead Sector Penataan Ruang RTR Kepulauan Maluku & Papua
Daerah : Memberikan masukan, menjadikan RTR Kep sebagai acuan penyusunan
RTRWP/Kab/Kot, Implementatif
4. Indikasi Program dalam RTR Pulau hendaknya diarahkan pada Arahan
Pengendalian Pemanfaatan Struktur dan Pola Ruang. RTR Pulau seyogyanya tidak
diarahkan pada Upaya mengisi pemanfaatan ruang dengan Kegiatan (Indikasi yang
mencantumkan kegiatan diatur lebih rinci dalam Materplan) USULAN PEMIKIRAN
20heso57@yahoo.com