Bab 7 rev 02

1
VII-1
LAPORAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031
Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang bertujuan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Berlandaskan pada UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 35, yang menyebutkan bahwa: “Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi”. Sehingga fungsi pengendalian pemanfaatan ruang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kedetailan rencana yang ada, dan selanjutnya digunakan menciptakan tertib tata ruang. Mekanisme dalam pengendalian pemanfaatan ruang di atas terlebih dahulu melalui mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang, mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang, dan mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang.
Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang termasuk tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam

1
VII-2
lainnya yang berada pada kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan yang direncanakan dapat terwujud.
Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten, berisi: Ketentuan umum peraturan zonasi; ketentuan perizinan; ketentuan insentif dan disinsentif; dan arahan sanksi.
7.1 KETENTUAN UMUM ZONASI
Peraturan zonasi pada wilayah kabupaten merupakan kelengkapan materi didalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Ketentuan umum peraturan zonasi ini merupakan dasar dalam pemberian izin, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi di tingkat kabupaten.
Peraturan Zonasi (Zoning Regulation) adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang, dan prosedur pelaksanaan pembangunan.
Fungsi Utama Peraturan Zonasi :
1. Sebagai instrumen pengendalian pembangunan, peraturan zonasi yang lengkap dapat menjadi rujukan untuk perizinan, penerapan insentif/disinsentif, dan penertiban pemanfaatan ruang.
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana operasional, ketentuan dalam peraturan zonasi dapat menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, karena memuat ketentuan-ketentuan tentang penjabaran rencana yang bersifat makro ke dalam rencana yang bersifat sub makro sampai pada rencana yang rinci.
3. Sebagai panduan teknis pengembangan/pemanfaatan lahan, peraturan zonasi mencakup guna lahan, intensitas pembangunan, tata bangunan, prasarana minimum, dan standar perencanaan.
Tujuan Utama Peraturan Zonasi :
1. Menjamin bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas lokal minimum (health, safety and welfare);
2. Melindungi atau menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu penghuni atau pemanfaat ruang yang telah ada;
3. Memelihara nilai properti;
4. Memelihara/memantapkan lingkungan dan melestarikan kualitasnya;
5. Menyediakan aturan yang seragam di setiap zona.

1
VII-3
Manfaat:
1. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai
2. Meningkatkan pelayanan terhadap fasilitas yang bersifat publik
3. Menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat
4. Mendorong pengembangan ekonomi
KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem wilayah kabupaten memuat:
A. Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem wilayah Kabupaten Musi Bayuasin, meliputi pengaturan zonasi pada pola ruang sebagai berikut :
a. Peruntukan kawasan lindung, yang meliputi :
1. Kawasan Lindung Hutan
2. Kawasan Lindung Non-Hutan
b. Peruntukan kawasan budidaya, yang meliputi :
1. Lahan peruntukan Hutan Produksi
2. Lahan peruntukan Pertanian, yang meliputi : peruntukan Pertanian Lahan Basah peruntukan Pertanian Lahan Kering peruntukan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan Lahan peruntukan Perikanan
3. Lahan peruntukan Permukiman, yang meliputi : peruntukan lahan Permukiman Perkotaan peruntukan lahan Permukiman Perdesaan
4. Lahan peruntukan Pertambangan, yang meliputi : Peruntukan lahan Pertambangan Strategis Peruntukan lahan Pertambangan Lainnya
5. Lahan peruntukan Pariwisata
c. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada peruntukan Kawasan Lindung
1. Kawasan Lindung Hutan
2. Kawasan Lindung Non-Hutan

1
VII-4
d. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada peruntukan Kawasan Budidaya
1. Peruntukan Lahan Hutan Produksi Terbatas
2. Peruntukan Lahan Pertanian (Lahan Basah, Lahan Kering, Tanaman Tahunan)
3. Peruntukan Lahan Permukiman (Perkotaan, Perdesaan)
4. Peruntukan Lahan Pertambangan (Pertambangan Strategis, Golongan Lainnya)
5. Peruntukan Lahan Pariwisata
Kebijakan Pengendalian Lingkungan yang tumpang tindih antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berhimpitan dan akan menimbulkan benturan, maka dilakukan pendekatan melalui Keppres No.32 Tahun 1990, yaitu:
1. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP RI No.27/1999 tentang AMDAL.
2. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP RI No.27/1999 tentang AMDAL.
3. Apabila menurut AMDAL kegiatan budidaya menganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap (pasal 37).
4. Apabila di kawasan lindung terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diijinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur secara umum penggunaan lahan boleh tidaknya sebuah sistem kegiatan dikembangkan dalam sebuah zona. Ketentuan yang dimaksud adalah :
1. Pemanfaatan diizinkan (Simbol I), karena sesuai dengan peruntukkan tanahnya, yang berarti tidak akan ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain dari pemerintah setempat.

1
VII-5
2. Pemanfaatan diizinkan secara terbatas atau dibatasi (simbol T). Pembatasan dapat dengan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ketentuan kemudian oleh pemerinah setempat.
3. Pemanfaatan memerlukan izin penggunaan bersyarat (simbol B). Izin ini diperlukan untuk penggunaan-penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada area yang luas. Izin penggunaan bersyarat ini berupa AMDAL, RKL, dan RPL
4. Pemanfaatan yang tidak diizinkan atau Dilarang (simbol X)
B. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang yang sekurang-kurangnya terdiri atas koefisien dasar bangunan maksimum, koefisien lantai bangunan maksimum, dan koefisien dasar hijau minimum;
Pada bagian ini dijelaskan tentang ketentuan umum peratutan zonasi yang berisi acuan umum untuk penyusunan peraturan zonasi pada Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota.
Isinya berupa arahan perihal aktifitas keruangan yang diperbolehkan, tidak diperbolehkan, bersyarat dengan aturan tambahan, dan pengecualian pemanfaatan ruang untuk kategori kegiatan khusus. Selanjutnya dalam bagian ini menjelaskan secara umum materi yang diatur dalam rencana rinci tata ruang dimaksud.
Kriteria pembagian zona:
Terdapat 2 (dua) jenis zona, yaitu :
1. Zona umum, mencakup : Zona Dasar, meliputi : zona perumahan Zona Komersial dan Bangunan Umum Zona industri Zona Ruang Terbuka Sub Zona. Merupakan turunan/pendetailan dari masing-masing zona dasar
2. Zona khusus. Merupakan zona diluar zona umum, seperti area situs prasejarah, bantaran sungai, dan lain-lain.

1
VII-6
Tabel 7. 1 Kriteria Pembagian Zona Umum ZONA NORMA ZONA KRITERIA ZONA
A. Zona Perumahan
Kawasan Permukiman sebagai tempat bermukim dan berlindung harus memenuhi norma-norma berikut :
 lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur
 bebas dari gangguan: suara, kotoran, udara, bau, dan sebagainya
 menunjang berlangsungnya proses sosialisasi dari nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan
 aman serta mudah mencapai pusat-pusat pelayanan serta tempat kerja
 dukungan prasarana dan sarana lain yaitu sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perbelanjaan, rekreasi, dan lain- lain yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan penduduk.
 Persyaratan Dasar, meliputi :
- Aksesibilitas yang baik, yaitu kemudahan pencapaian dari dan ke kawasan dengan dukungan ketersediaan jalan dan transportasi;
- Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antar kawasan yang menjadi lingkungannya;
- Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran kawasan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana;
- Ekologi, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahinya.
 Kriteria Teknis, yaitu kriteria yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan lingkungan perumahan, serta keandalan prasarana dan sarana pendukungnya. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi adalah : Persyaratan kesehatan. Memenuhi standar kesehatan rumah dan lingkungannya, meliputi penyehatan air, udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi, kebisingan, pengendalian faktor penyakit dan penyehatan atau pengamanan lainnya Persyaratan keandalan prasarana dan sarana lingkungan yang harus memenuhi standar efisiensi, efektivitas, dan kontinuitas pelayanan. Fasilitas dan utilitas lingkungan permukiman merupakan dua hal penting untuk mendukung kesehatan lingkungan permukiman.
Syarat masing-masing fasilitas dan utilitas pada

1
VII-7
ZONA NORMA ZONA KRITERIA ZONA
setiap kawasan permukiman harus dilengkapi dengan:
- Sistem pembuangan air limbah yang memenuhi SNI;
- Sistem pembuangan air hujan yang mempunyai kapasitas tampung yang cukup sehingga lingkungan permukiman bebas dari genangan. Saluran pembuangan air hujan harus direncanakan berdasarkan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan dan daya resap tanah. Saluran ini dapat berupa saluran terbuka maupun tertutup;
- Prasarana air bersih yang memenuhi syarat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kapasitas minimum sambungan rumah 60 liter/orang/hari, dan sambungan kran umum 30 liter/orang/hari;
- Sistem pembuangan sampah yang aman.
 Kriteria Ekologis, adalah kriteria yang berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan.
B. Zona Komersial dan Bangunan Umum
Untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung, kawasan perdagangan dan jasa harus memenuhi norma-norma berikut :
 lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, dan „menarik‟ serta menguntungkan
 peraturan pembangunan pada
Kriteria yang harus dipenuhi oleh kawasan perdagangan dan jasa meliputi :
 Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam;
 Lokasi yang strategis dan kemudahan pencapaian dari seluruh penjuru kota, dapat dilengkapi dengan sarana antara lain : tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos

1
VII-8
kawasan ini harus memenuhi syarat-syarat dimensi, intensitas, dan disain yang diharapkan akan dapat menarik sebanyak mungkin pengunjung
 Kecukupan sarana dan prasarana terutama air, buangan limbah, jaringan jalan
pembantu, tempat ibadah, dan sarana penunjang kegiatan komersial dan kegiatan pengunjung.
 Peletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kelas konsumen yang akan dilayani.
C. Zona Industri
Hal-hal yang perlu diperhatikan pada kawasan ini adalah aksesibilitas bagi tenaga kerja dan bahan baku, serta untuk memasarkan barang jadi. Oleh karenanya norma-norma yang harus dipenuhi antara lain :
 kedekatan dengan jaringan jalan dan pelabuhan
 dampak kegiatan industri terhadap lingkungan
 kecukupan sarana dan prasarana terutama air, buangan limbah, jaringan jalan
Kriteria penggunaan kawasan industri meliputi ketentuan tentang penggunaan lahan dan ketentuan mengenai sarana dan prasarana yang harus dibangun.
Berdasarkan Keppres 53 tahun 1989 tentang Kawasan Industri, ketentuan penggunaan lahan untuk kawasan industri adalah:
1. Lahan untuk industri 70%
2. Lahan untuk jaringan jalan 10%
3. Lahan untuk jaringan utilitas 5%
4. Lahan untuk fasilitas umum 5%
5. Lahan untuk ruang terbuka hijau 10%
Selain itu terdapat ketentuan mengenai prasarana yang wajib dibangun oleh perusahaan kawasan industri, yaitu :
a. Jaringan jalan dalam kawasan industri:
 Jalan kelas satu, satu jalur dengan dua arah, lebar perkerasan minimum 8 meter;
 Jalan kelas dua, satu jalur dengan dua arah, lebar perkerasan minimum 7 meter;
 Jalan kelas tiga, lebar perkerasan minimum 4 meter.
b. Saluran pembuangan air hujan (drainase) yang bermuara pada saluran pembuangan;

1
VII-9
c. Instalasi penyediaan air bersih termasuk saluran distribusi ke kapling industri;
d. Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik;
e. Jaringan telekomunikasi;
f. Instalasi pengolahan limbah industri, termasuk saluran pengumpulannya (kecuali industri yang berada dalam kawasan industri);
g. Penerangan jalan pada setiap lajur jalan;
h. Unit perkantoran perusahaan kawasan industri;
i. Unit pemadam kebakaran;
Perusahaan industri juga dapat menyediakan prasarana dan sarana penunjang lainnya seperti :
 Perumahan Karyawan;
 Kantin;
 Poliklinik;
 Sarana ibadah;
 Rumah penginapan sementara (mess transito);
 Pusat kesegaran jasmani (fitness centre);
 Halte angkutan umum;
 Areal penampungan sementara limbah padat;
 Pagar kawasan industri;
 Pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi, serta pos keamanan.
D. Zona Ruang Terbuka
Kawasan ruang terbuka memiliki norma sesuai dengan fungsi utamanya yaitu mempertahankan/melindungi lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya
1. Ruang Terbuka Hijau Lindung
a) Kemiringan lereng di atas 40%;
b) Untuk jenis tanah peka terhadap erosi, yaitu Regosol, Litosol, Orgosol, dan Renzina, kemiringan lereng di atas 15%;
c) Wilayah pasokan/resapan air dengan ketinggian

1
VII-10
buatan. Sebagai kawasan ruang terbuka, kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk rekreasi.
1.000 meter di atas permukaan air laut;
d) Dapat merupakan kawasan sempadan sungai/ kawasan sempadan situ/ kawasan sempadan mata air dengan ketentuan sebagai berikut :
 Sempadan sungai di wilayah perkotaan berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi atau minimal 15 meter;
 Kawasan sempadan situ adalah dataran sepanjang tepian situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik situ antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan ini mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian situ.
2. Ruang Terbuka Hijau Binaan
a) Mempunyai fungsi utama sebagai taman, tempat main anak-anak, dan lapangan olah raga, serta untuk memberikan kesegaran pada kota (cahaya dan udara segar), dan netralisasi polusi udara sebagai paru-paru kota;
b) Lokasi dan kebutuhannya disesuaikan dengan satuan lingkungan perumahan/kegiatan yang dilayani;
c) Lokasinya diusahakan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi faktor pengikat.
3. Ruang Terbuka Tata Air
a) Memiliki kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

1
VII-11
b) Memiliki curah hujan > 2000 mm/th dan permeabilitas tanah > 27,7 mm/jam
C. Ketentuan prasarana minimum sebagai kelengkapan pada zona ruang agar pola ruang yang dituju dapat tercapai dengan optimal;
D. Ketentuan khusus lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan penggunaan lahan pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan dan kawasan lainnya.

VII-12
Tabel 7. 2 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten Musi Banyuasin NO KLASIFIKASI KEGIATAN KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN KETERANGAN Kawasan Lindung Kawasan Hutan Kawasan Pertanian Kawasan Permukiman Kawasan Pertambangan TNKS Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Konversi Perkebunan Pertanian Padi Sawah Perkotaan Sekayu Sub Pusat Agroplitan Perdesaan
1
Pertanian
a.
Pertanian Lahan Basah
X
X
X
X
X
T
I
T
I
I
X
b.
Pertanian Lahan Kering
X
X
X
X
X
I
T
T
I
I
X
c.
Peternakan
X
X
X
X
X
T
I
B
I
I
X
d.
Perikanan
X
X
X
X
X
T
I
B
I
I
X
2
Perkebunan
a.
Perkebunan Karet
X
X
X
X
X
I
X
X
T
I
T*
Sesuai kondisi lapangan
b.
Perkebunan Sawit
X
X
X
X
X
I
X
X
T
I
T*
c.
Perkebunan Kopi
X
X
X
X
X
I
X
X
T
I
T*
d.
Perkebunan Kelapa
X
X
X
X
X
I
X
X
T
I
T*
3
Pertambangan
a.
Migas
X
X
X
X
X
B
X
X
X
B
I
b.
Galian Strategis (Emas, Timah Hitam, Biji Besi, Nikel, Batubara)
X
X
X
X
X
B
X
X
X
B
I
c.
Galian Pasir (C)
X
X
X
X
X
B
X
X
X
B
I
d.
Bekas Tambang
X
X
X
X
X
B
X
X
X
B
I
4
Pariwisata
a.
Wisata Alam
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
B
b.
Wisata Buatan
X
X
X
X
X
X
X
I
B
B
X
c.
Wisata Budaya/ Ilmu Pengetahuan/ Sejarah
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
B
5
Permukiman
a.
Hunian (rumah)
X
X
X
X
T
T
T
I
I
I
T*
Sesuai kebutuhan lokal
b.
Pendidikan (sekolah)
X
X
X
X
B
T
T
I
I
I
T*
Sesuai kebutuhan

VII-13
NO KLASIFIKASI KEGIATAN KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN KETERANGAN Kawasan Lindung Kawasan Hutan Kawasan Pertanian Kawasan Permukiman Kawasan Pertambangan TNKS Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Konversi Perkebunan Pertanian Padi Sawah Perkotaan Sekayu Sub Pusat Agroplitan Perdesaan
lokal
c.
Kesehatan (fasilitas kesehatan)
X
X
X
X
B
T
T
I
I
I
T*
6
Perdagangan
a.
Perdagangan Besar/Modern/Induk
X
X
X
X
X
X
X
I
I
X
X
b.
Perdagangan Sedang
X
X
X
X
X
X
X
I
I
B
X
c.
Perdagangan Kecil (tradisional)
X
X
X
X
X
T
T
I
I
I
T*
7
Industri
a.
Industri Besar/Berat/Manufaktur
X
X
X
X
X
B
X
X
I
X
I
b.
Industri Sedang (Pengeolahan)
X
X
X
X
X
B
B
B
I
B
I
c.
Industri Kecil/Ringan/Rumah Tangga
X
X
X
X
X
I
I
I
I
I
T*
8
Pergudangan
X
X
X
X
B
I
I
B
I
I
I

VII-14
Tabel 7. 3 Ketentuan Zonasi INDEKS ZONING KETENTUAN ZONASI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN UMUM KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN BANGUNAN KETENTUAN PENGENDALIAN
Ss – Sempadan Sungai
Perlindungan terhadap kawasan Sempadan Sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung Sempadan Sungai Air melalui pemberian ruang yang cukup yaitu minimal 100 meter kir- kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan sungai yang berada di luar permukiman. Sedangkan untuk sungai dikawan permukiman berupa sempadan sungai yang
Bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan/transmisi bagi kepentingan umum dan kegiatan wisata lain yang keberadaannya sudah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, antara lain: Pos pengamatan kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, muara kereta kabel, tiang listrik dan menara TV, serta jalan inspeksi KWT : Maksimum 2%. KWH : 98%.
KDB maksimum KDB 2% KDH 98% KLB 0,04%
Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berijin, harus segera mengurus perijinan. Pemanfaatan yang tidak sesuai aturan ini, tapi telah mempunyai ijin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada perubahan fisik bangunan. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan dan ada perubah fisik bangunan, harus mengacu pada aturan

VII-15
INDEKS ZONING KETENTUAN ZONASI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN UMUM KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN BANGUNAN KETENTUAN PENGENDALIAN
diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter. Boleh: Pemanfaatan di sekitar kawasan Sempadan Sungai yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan Sempadan Sungai seperti pemanfaatan untuk; Lindung. Budidaya hutan.
Boleh bersyarat:
ini. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan ini dan tidak mempunyai ijin dapat ditertibkan dengan: pencabutan ijin, pembongkaran bangunan, perlengkapan perijinan, denda atau kurungan.

VII-16
Sarana dan prasaranan penunjang dengan memperhatikan fungsi hidroorologi.
Lk – Pertanian lahan kering Fungsi utama pertanian yang sifatnya produksi atau untuk kepentingan subsisten. Pembatasan perkembangan permukiman agar fungsi utama tidak berubah menjadi permukiman perdesaan/perkotaan dengan tujuan agar lahan pertanian produktif tetap dapat
KWT : Maksimum 2% KWH : 98 %
Dianjurkan luas petak lahan min : 16.000 m2 Tinggi Bangunan Maks. 2 lantai Jarak Bebas Samping & Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berijin, harus segera mengurus perijinan. Pemanfaatan yang tidak sesuai aturan ini, tapi telah mempunyai ijin dapat tetap dipertahan-kan asal tidak ada perubahan fisik bangunan. Pemanfaatan ruang yang

VII-17
dipertahankan. Mempertahankan hutan lindung yang masih ada di blok kawasan.
Boleh: Pertanian kering dapat ditanami padi, palawija, sayuran, bungabungaan. Tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perikanan.
Boleh bersyarat:
Belakang Bangunan Min. 2 lt – 5 m, 3 lt – 6 m, 4 lt – 7 m. GSB ½ damija + 1 m jika lebar damija > 8 m
tidak sesuai aturan dan ada perubah fisik bangunan, harus mengacu pada aturan ini. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan ini dan tidak mempunyai ijin dapat ditertibkan dengan: pencabutan ijin, pembongkaran bangunan, perlengkapan perijinan, denda atau kurungan. Pemanfaatan air tanah dalam harus mendapat ijin.

VII-18
INDEKS ZONING KETENTUAN ZONASI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN UMUM KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN BANGUNAN KETENTUAN PENGENDALIAN Peralihan peruntukan areal untuk suatu komoditas pertanian lahan kering menjadi peruntukan komoditas lain hanya imungkinkan untuk pemanfaatan dengan syarat mempunyai fungsi sosio ekonomi, dan estetika yang lebih baik dari komoditas pertanian lahan kering yang ada. Perkebunan dengan tanaman mendukung fungsi Minimum perubahan fungsi lahan tetap mempertahankan fungsi sebagai pertanian lahan kering. Kegiatan budidaya diusahakan kembali ke fungsi lindung.

VII-19
lindung dan tidak mengganggu fungi hidrologi. Bangunan yang diperkenankan hanya bangunan penunjang usaha tani/sawah tadah hujan/pelayanan lingkungan. Pertanian lahan basah jika memungkinkan dibuat irigasi . Kegiatan lainnya pendukung kegiatan pertanian sawah kering. Industri kecil/rumah tangga

VII-20
yang berkaitan dengan pertanian lahan kering. Pariwisata yang tidak mengganggu fungsi utama pertanian lahan kering. Permukiman perdesaan bagi masyarakat yang terkait langsung dengan usaha pertanian lahan kering. Jalan sesuai dengan kebutuhan pertanian lahan kering
Dilarang:

VII-21
INDEKS ZONING KETENTUAN ZONASI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN UMUM KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN BANGUNAN KETENTUAN PENGENDALIAN Pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi pertanian lahan kering & fungsi lindung/konservasi. Permukiman perkotaan. Pariwisata.
Lb - Pertanian Lahan Basah Pertanian lahan basah (sawah irigasi teknis dan sawah tadah hujan) dapat ditanami padi, palawija, sayuran, bunga-bungaan dan ikan. Garis sempadan irigasi 1 Tidak diperkenankan adanya bangunan termasuk bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan/transmisi bagi kepentingan umum dan kegiatan wisata lain, Bangunan yang diperbolehkan KWT :Maksimum 2% KWH :8 %
Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berijin, harus segera mengurus perijinan. Pemanfaatan yang tidak sesuai aturan ini, tapi telah mempunyai ijin dapat tetap

VII-22
meter dari kaki luar tanggul dan yang melewati permukiman ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknik dan sosio ekonomi. Mempertahankan hutan lindung, Taman Nasional /Wisata Alam, budidaya hutan, perkebunan yang masih ada saat ini.
Boleh:
Hutan lindung, perkebunan, budidaya hutan, taman
antara lain: Pos pengamatan kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, serta jalan setapak untuk pariwisata dan bangunan istirahat sementara untuk wisatawan.
dipertahan-kan asal tidak ada perubahan fisik bangunan. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan dan ada perubah fisik bangunan, harus mengacu pada aturan ini. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan ini dan tidak mempunyai ijin dapat ditertibkan dengan: pencabutan ijin, pembongkaran bangunan, perlengkapan perijinan,

VII-23
nasional/wisata alam. Boleh bersyarat: Jalan sesuai dengan kebutuhan usaha pertain-an lahan basah. Budidaya tersebut memperhatikan azas konservasi tanah dan air, sosio ekonomi masyarakat dan estetika. Dilarang: Tidak diperkenakan adanya konstruksi bang-unan, termasuk bangunan
denda atau kurungan

VII-24
penunjang fungsi lindung seperti bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum dan kegiatan wisata, muara kereta kabel, tiang listrik dan menara TV. Pengembangan industri menengah dan besar. Membuat galian yang membahayakan irigasi. Membongkar, menambah dan mendirikan bangunan di sekitar jaringan irigasi tanpa

VII-25
ijin. Konversi budidaya (padi sawah sebagai komo-ditas utama) ke budidaya atau kegiatan lainnya. Pertanian lahan kering. Pertambangan Pariwisata. Permukiman perkotaan.
Lk – Lahan Kering
Mempertahankan hutan lindung yang ada saat ini. Kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan bersifat mutlak untuk menegakkan fungsi hidrologis, Tidak diperkenankan adanya bangunan, kecuali bangunan penunjang/prasarana bagi hutan dan perkebunan atau bangunan yang merupakan bagian dari KWT : Maksimum 2% KWH : 98%
Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berijin, harus segera mengurus perijinan. Pemanfaatan yang tidak

VII-26
sehingga tidak boleh dikonversi atau diubah untuk kepentingan lain yang merupakan fungsi hutan lindung. Boleh: Hutan Lindung. Taman Hutan Rakyat/Wisata Alam. Budidaya hutan. Berbagai jenis perkebunan besar/rakyat.
suatu jaringan/transmisi bagi kepentingan umum dan kegiatan wisata lain yang keberadaannya sudah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan Bangunan yang diperbolehkan antaralain: Pos pengamatan kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, muara kereta kabel, tiang listrik dan menara TV, serta jalan setapak untuk pariwisata dan bangunan
sesuai aturan ini, tapi telah mempunyai ijin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada perubahan fisik bangunan. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan dan ada perubah fisik bangunan, harus mengacu pada aturan ini. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan ini dan tidak mempunyai ijin dapat ditertibkan dengan: pencabutan ijin,

VII-27
Boleh bersyarat: Bangunan penunjang/prasarana bagi perkebunan. Bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi perkebunan dan atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum dan kegiatan wisata lain yang keberadaannya telah mendapat persetujuan
istirahat untuk wisatawan. Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan industri pengolahan hasil pertanian; Radius pelayanan jaringan jalan regional dan lokal; Didukung oleh ketersediaan tenaga kerja; Didukung oleh prasarana irigasi/sumber air
pembongkaran bangunan, perlengkapan perijinan, denda atau kurungan. Perkebunan tanaman tahunan bila luasnya = 10.000 ha harus dilengkapi AMDAL. Perkebunan yang habis HGU dikembalikan sebagai hutan lindung. Perkebunan yang masih belum habis HGU dipertahankan sebagai fungsi konservasi air dan tanah.

VII-28
Menteri Kehutanan, misal: Pos pengamat kebakaran, pos penjagaan (di luar kawasan bahaya aliran lahar/kawasan rawan gerakan tanah), papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, muara kereta kabel, tiang listrik dan menara TV, jalan setapak untuk pariwisata. Pada kawasan penyangga tidak diperkenankan bangunan kecuali bangunan

VII-29
penunjang seperti tersebut di atas. Jalan sesuai kebutuhan usaha perkebunan.
Dilarang: Semua pemanfaatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan dalam boleh bersyarat tersebut di atas. Pengembangan industri menengah dan besar.

VII-30
INDEKS ZONING KETENTUAN ZONASI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN UMUM KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN BANGUNAN KETENTUAN PENGENDALIAN Permukiman perkotaan. Permukiman perdesaan. Pertambangan.
P- Permukiman
Boleh: Perumahan kepadatan rendah (rumah mewah, real estate, luas lahan ≥ 2000 m2). Perumahan kepadatan sedang (rumah menengah dengan luas lahan 120 – 200 m2). Fasilitas Lokasi peruntukan permukiman sesuai dengan alokasi pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW Provinsi atau Kabupaten; Kondisi fisik kawasan permukiman memiliki sudut kelerengan < 15%; Lokasi kawasan permukiman mempunyai fungsi yang KWT : Maksimum 40% KWH :52 % Kepadatan penduduk tinggi
Dianjurkan luas petak lahan min : 600 m2 Luas Pelandaian Lereng Maks. 15 % Tinggi Bangunan Bangunan yang sesuai aturan tapi tidak berijin, harus segera mengurus perijinan Bangunan yang tidak sesuai aturan ini, tapi telah mempunyai ijin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada perubahan fisik bangunan Bangunan yang tidak sesuai

VII-31
sosial/umum/lingkungan. Rekreasi indoor/olahraga. Rumah sakit. Pendidikan tinggi. Jasa dan perkantoran. Perdagangan eceran. Pasar tradisional. Perdagangan grosir. Pergudangan. Perbengkelan. Terminal, parkir, prasarana umum. Wisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi
mendukung keberadaan jalan arteri primer (fungsi primer). Memiliki aksesibilitas yang lengkap (jaringan sistem primer, tol, sekunder, dan lokal)
Maks. 4 lantai Jarak Bebas Samping & Belakang Bangunan Min. 2 lt – 5 m, 3 lt – 6 m, 4 lt – 7 m. GSB ½ damija + 1 m jika lebar damija > 8m
aturan dan ada perubahan fisik bangunan, harus mengacu pada aturan ini Bangunan yang tidak sesuai aturan ini dan tidak mempunyai ijin dapat ditertibkan dengan: pencabutan ijin, pembongkaran bangunan, perlengkapan perijinan, denda atau kurungan

VII-32
sesuai kebutuhan.
Boleh bersyarat: lebih besar atau diperkenakan adanya kegiatan industri kecil/kerajinan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.• Pemanfaatan air tanah dalam/sumur bor harus memperoleh ijin terlebih dahulu. Pembagunan perumahan skala besar diwajibkan

VII-33
menyediakan lahan pekuburan sesuai peraturan daerah, minimal 2% dari luas areal. Permukiman perkotaan harus didasarkan pada penataan sistem prasarana dasar. Wisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan fungsi daya dukung ruang yang ada. Perubahan dari kawasan

VII-34
perumahan menjadi kawasan pariwisata hanya dimungkinkan bila KDH blok permukiman sama dengan 60%.
Dilarang: Industri menengah, besar dan berat dengan tingkat pencemaran sedang hingga tinggi serta industri yang menggunakan air baku cukup banyak.

VII-35
M – TPU
Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan disesuaikan dengan SNI 03-Tata Cara Perencananaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan
1) Tidak berada dalam wilayah permukiman yang padat penduduknya.
2) Menghindari penggunaan tanah yang subur.
3) Memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup.
4) Mencegah pengrusakan Areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa. Fasilitas TPU merupakan fungsi penunjang terhadap kegiatan kawasan permukiman yang berkaitan dengan penyediaan tempat pemakaman jenazah untuk penduduk di kawasan
penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah seseorang ditetapkan tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter x 1,5 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu setengah)
1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan lahan untuk pemakaman sebesar 2% dari luas lahan yang telah mendapatkan izin lokasi.
2) Penyediaan lokasi pemakaman untuk pengembang yang izin dapat berada di dalam kawasan atau diluar kawasan sesuai dengan rtrw kabupaten/kota. Sementara pengembang perumahan yang izin

VII-36
tanah dan lingkungan hidup.
5) Lokasi di pinggiran kota, dapat tersebar.
6) Lokasi tpu mudah dicapai dari kawasan pemukiman agar proses pemakaman dapat dilakukan dengan cepat dan aman.
7) Lokasi tpu mudah dijangkau dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi dari jaringan jalan arteri atau kolektor.
perkotaan dan perdesaan. Aktivitas pelayanan ini berkaitan dengan fungsi melayani kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan yang bersifat sosial. Selain itu TPU juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.
meter.
lokasinya secara bersama- sama dapat menyediakan lahan pemakaman diluar kawasan perumahan.
3) Dalam rangka mengefektifkan dan mengefesienkan penyediaan lahan pemakaman, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya yang letaknya saling berbatasan untuk menyediakan lahan tpu

VII-37
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4) Untuk ketertiban dan keteraturan tpu dapat dilakukan pengelompokan tempat bagi masing-masing pemeluk agama.
Hl-Hutan lindung Mempertahankan hutan lindung. Kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan bersifat mutlak untuk menegakan fungsi Hutan kota merupakan suatu lahan yang bertumbuhan pohon- pohonan di dalam wilayah perkotaan di dalam tanah negara maupun tanah milik yang

VII-38
hidrologis, sehingga tidak boleh dikonversi atau diubah untuk kepentingan lain diluar fungsi hutan lindung. Kegiatan pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung tidak boleh berupa tambang terbuka. Pemanfaatan kegiatan pertambangan pada kawasan hutan lindung dilaksanakan dengan mekanisme pinjam pakai sebagaimana diatur dalam
berfungsi sebagai penyangga lingkungan dalam hal pengaturan tata air, udara, habitat flora dan fauna yang memiliki nilai estetika dan dengan luas yang solid yang merupakan ruang terbuka hijau pohon-pohonan, serta areal tersebut ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai hutan kota. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada

VII-39
peraturan perundangan
tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang Tidak diperkenankan adanya bangunan, kecuali bangunan penunjang/prasarana bagi hutan dan perkebunan atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan/transmisi bagi kepentingan umum dan kegiatan wisata lain yang keberadaannya sudah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan

VII-40
INDEKS ZONING KETENTUAN ZONASI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN UMUM KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN BANGUNAN KETENTUAN PENGENDALIAN Bangunan yang diperbolehkan antaralain: Pos pengamatan kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, muara kereta kabel, tiang listrik dan menara TV, serta jalan setapak untuk pariwisata.
TB – Pertambangan Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan di wilayah yang sedang maupun yang akan dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi

VII-41
golongan bahan galian A, B dan C. Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap ekplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat. Rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas

VII-42
pertambangan setempat dan atau oleh Departemen Pertambangan dan Energi, dan pelaksanaannya dilaporkan secara berkala. Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor.
Boleh:

VII-43
bahan galian terletak di daerah dataran, perbukitan yang bergelombang atau landai {kemiringan lereng antara (0° - 17°), curam (17° - 36°) hingga sangat curam (> 36°)}, pada alur sungai, dan cara pencapaian Boleh bersyarat:
 lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan

VII-44
tanah, pencemaran udara, serta kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya. Jarak dari permukiman 1 - 2 km bila digunakan bahan peledak dan minimal 500 m bila tanpa peledakan
Dilarang:
 kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan di kawasan lindung, kecuali

VII-45
ada pernyataan pinjam pakai dari kedua belah pihak
 lokasi penggalian tidak terletak di daerah rawan bencana alam seperti gerakan tanah, jalur gempa, bahaya letusan gunung api, dan sebagainya
 lokasi tidak terletak pada bagian hulu dari alur-alur sungai (yang umumnya bergradien dasar sungai

VII-46
yang tinggi
 kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan
 lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam (> 40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil. Hal ini untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor.
Sa-Suaka Alam
Sma-Suaka
a)Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan
1) memiliki struktur tanah
1) ketentuan pokok tentang pengaturan, pembinaan dan pengembangan kegiatan pemanfaatan Taman Nasional,

VII-47
Marga Satwa
yang stabil. 2) memiliki kemiringan tanah yang memungkinkan dibangun tanpa memberikan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. 3) merupakan lahan yang tidak terlalu subur dan bukan tanah pertanian yang produktif. (untuk wisata agro dapat dipertimbangkan pada lahan subur)
kepariwisataan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan.
2) kegiatan kepariwisataan diarahkan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam, budaya dan sejarah di kawasan pariwisata guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, mutu dan keindahan lingkungan alam dan
Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam untuk kegiatan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan azas konservasi sumberdaya alam hayati

VII-48
4) memiliki aksesibilitas yang tinggi. 5) tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur jalan raya regional. 6) tersedia prasarana fisik yaitu listrik dan air bersih. 7) terdiri dari lingkungan/ bangunan/ gedung bersejarah dan cagar budaya 8) memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya. 9) memiliki keunikan tertentu.
kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3) kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat.
4) pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayan dan agama harus
dan ekosistemnya. pemanfaatan kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam untuk sarana pariwisata alam

VII-49
10) dilengkapi fasilitas pengolah limbah (padat dan cair)
memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut. Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang menangani bidang Kebudayaan.
5) pengusahaan situs benda cagar budaya sebagai obyek wisata diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dana bagi pemeliharaan dan upaya pelestarian benda cagar budaya yang bersangkutan.
diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:
(a) luas kawasan yang dimanfaatkan untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam maksimum 10%

VII-50
6) ketentuan tentang penguasaan, pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan benda-benda cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU Nomor 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya.
7) pemanfaatan ruang di kawasan pariwisata harus diperuntukkan untuk sebesar-besarnya
dari luas zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, dan blok pemanfaatan taman wisata alam yang bersangkutan
(b) bentuk bangunan bergaya

VII-51
kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhati kan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8) pada kawasan pariwisata, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor.
arsitektur setempat (c) tidak mengubah bentang alam yang ada
3) pemanfaatan kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam untuk

VII-52
9) harus memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti kawasan pertanian, perikanan, dan perkebunan.
10) harus bebas polusi.
11) pengelolaan dan perawatan benda cagar budaya dan situs adalah tanggungjawab pemerintah/pemerintah daerah.
12) setiap orang dilarang mengubah bentuk dan/atau warna, mengambil atau memindahkan benda cagar
kegiatan pengusahaan pariwisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun sesuai dengan jenis kegiatannya. jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang

VII-53
budaya dari lokasi keberadaannya.
dapat dilakukan dalam kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam meliputi kegiatan usaha:
(a).akomodasi

VII-54
seperti pondol wisata, bumi perkemahan, karavan, dan penginapan (b).makanan dan minuman (c). sarana wisata tirta (d).angkutan wisata (e).cenderamata
(f). sarana

VII-55
wisata budaya dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya setempat, pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan, lingkungan dan atau bangunan

VII-56
sebagai lingkungan dan bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya. Penetapannya dilakukan apabila dalam suatu

VII-57
kawasan terdapat beberapa lingkungan cagar budaya yang mempunyai keterkaitan keruangan, sejarah, dan arkeologi. penetapan kawasan, lingkungan

VII-58
dan atau bangunan bersejarah sebagai kawasan pariwisata oleh Pemerintah Kota/Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

VII-59
undangan yang berlaku. kriteria, tolok ukur, dan penggolongan lingkungan cagar budaya berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, dan

VII-60
kelangkaan. Sedangkan kriteria penggolongan bangunan cagar budaya berdasarkan kriteria nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, tengeran/lan

VII-61
dmark, dan arsitektur. Kriteria dan tolok ukur tersebuta adalah sebagai berikut:
(a) nilai sejarah dikaitkan dengan peristiwa- peristiwa perjuangan,

VII-62
ketokohohan, politik, sosial, budaya yang menjadi simbol nilai kesejarahan tingkat nasional dan atau daerah masing- masing.
(b) umur dikaitkan dengan batas usia sekurang-

VII-63
kurangnya 50 (lima puluh) tahun.
(c) keaslian dikaitkan dengan keutuhan baik sarana dan prasarana lingkungan maupun struktur, material, tapak bangunan dan

VII-64
bangunan di dalamnya.
(d) kelangkaan dikaitkan dengan keberadaannya sebagai satu- satunya atau yang terlengkap dari jenisnya yang masih ada pada lingkungan lokal, nasional,

VII-65
atau dunia. (e) tengeran dikaitkan dengan keberadaan sebuah bangunan tunggal monumen atau bentang alam yang dijadikan simbol dan wakil dari suatu lingkungan.

VII-66
(f) arsitektur dikaitkan dengan estetik dan rancangan yang menggambarkan suatu zaman dan gaya tertentu. berdasarkan kriteria dan tolak ukur, kawasan lingkungan

VII-67
cagar budaya dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan yang berbeda satu dengan lainnya. Penggolongan lingkungan

VII-68
cagar budaya diatur melalui Keputusan Bupati/Walikota setempat. pelestararian lingkungan dan bangunan cagar budaya yang

VII-69
dijadikan kawasan pariwisata harus mengikuti prinsip- prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, penyajian dan tata

VII-70
letak dengan memperhatikan niai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. pengembangan lahan yang berada dalam kawasan lingkungan cagar

VII-71
budaya harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
P3 – 01
Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur penggunaan sebagian kawasan Tidak diperkenankan adanya bangunan, kecuali bangunan penunjang/prasarana bagi hutan dan perkebunan atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan/transmisi bagi KWT: Maksimum 2% KWH : 98%
Pemanfaatan ruang yang sesuai aturan tapi tidak berijin, harus segera mengurus perijinan. Penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin

VII-72
hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Boleh: kawasan hutan produksi; dan/atau kawasan hutan lindung
Boleh bersyarat: religi; pertambangan; instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
kepentingan umum dan kegiatan wisata lain yang keberadaannya sudah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan Bangunan yang diperbolehkan antaralain: Pos pengamatan kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, muara kereta kabel, tiang listrik dan menara TV, serta jalan setapak untuk pariwisata dan bangunan istirahat untuk wisatawan.
pinjam pakai kawasan hutan. Pemanfaatan yang tidak sesuai aturan ini, tapi telah mempunyai ijin dapat tetap dipertahankan asal tidak ada perubahan fisik bangunan. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan dan ada perubah fisik bangunan, harus mengacu pada aturan ini. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai aturan ini dan tidak mempunyai ijin dapat

VII-73
INDEKS ZONING KETENTUAN ZONASI KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN UMUM KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG KETENTUAN BANGUNAN KETENTUAN PENGENDALIAN pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan
ditertibkan dengan: pencabutan ijin, pembongkaran bangunan, perlengkapan perijinan, denda atau kurungan. Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

VII-74
instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
Dilarang: Semua pemanfaatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan dalam boleh bersyarat tersebut di atas. Pengembangan industri menengah dan besar. Permukiman perkotaan. Permukiman perdesaan. Pengaturan penggunaan kawasan hutan secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010.
Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2011

VII-75
7.2 Ketentuan Perijinan
Izin pemanfaatan ruang diberikan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum; menghindari eksternalisasi negatif; dan menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, strandar dan kualitas minimum yang ditetapkan. Izin diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan arahan rencana pola ruang. Perijinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang melanggar ketentuan perencanaan dan pembangunan, serta menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. Mekanisme perijinan merupakan mekanisme terdepan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, kinerja perijinan pada suatu daerah mempunyai peran yang penting dalam menarik atau menghambat investasi. Penyelenggaraan mekanisme perijinan yang efektif akan mempermudah pengendalian pembangunan dan penertiban pelanggaran rencana tata ruang. Bila mekanisme perijinan tidak diselenggarakan dengan baik, maka akan menimbulkan penyimpangan pemanfaatan ruang secara legal. Penyimpangan semacam ini akan sulit dikendalikan dan ditertibkan. Mekanisme perijinan juga dapat dimanfaatkan sebagai perangkat insentif untuk mendorong pembangunan yangsesuai dengan rencana tata ruang, atau perangkat disinsentif untuk menghambat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Perijinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan terdiri dari 5 jenis, yaitu:
1. Perijinan kegiatan/lisensi (SIUP, TDP, dll).
2. Perijinan pemanfaatan ruang dan bangunan (Ijin Lokasi, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah/IPPT, Ijin Penggunaan Bangunan/IPB).
3. Perijinan konstruksi (Ijin Mendirikan Bangunan/IMB).
4. Perijinan lingkungan (Amdal, yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan dan Rencana Pengelolaan Lingkungan; Ijin Gangguan/HO).
5. Perijinan khusus (pengambilan air tanah, dll).

VII-76
Pemberian izin dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang terdiri atas:
a. Izin prinsip, diberikan berdasarkan rencana tata ruang untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
b. Izin lokasi, diberikan berdasarkan rencana tata ruang untuk penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang;
c. Izin peruntukkan penggunaan tanah, diberikan berdasarkan rencana tata ruang untuk penggunaan tanah.
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.
Dalam ketentuan perizinan pada RTRW Kabupaten, paling tidak memuat:
1. Semua jenis Perizinan yang terkait dengan tata ruang dan dalam pemberian izinnya harus mengacu pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang ada di wilayah yang disusun RTRW kabupatennya
2. Mekanisme perizinan yang menjadi wewenang Pemerintahan Kabupaten yang terkait dengan tata ruang yang mencakup pengaturan keterlibatan SKPD terkait dalam setiap perizinan yang terkait dengan tata ruang.
3. Dalam mekanisme perizinan tersebut juga dinyatakan kapan RTRW kabupaten diacu dalam proses perizinan dan dilakukan oleh pihak mana;
4. Arahan pengambilan keputusan apabila dalam dokumen RTRW kabupaten belum memberikan arahan yang cukup terkait perizinan yang dimohonkan oleh masyarakat (individual maupun organisasi).

VII-77
7.3 Ketentuan Insentif-Disinsentif
Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. Insentif ini diberikan dalam bentuk insentif fiskal berupa pemberian keringanan atau pembebasan pajak maupun dalam bentuk insentif non fiskal berupa penambahan dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan perizinan, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publisitas atau promosi. Sedangkan disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Disinsentif ini diberikan dalam bentuk disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi maupun dalam bentuk disinsentif non fiskal berupa pengurangan dana alokasi khusus, kewajiban pemberian kompensasi, persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban membayar imbalan, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, dan/atau pemberian status tertentu dari pemerintah. Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan dengan tujuan:
a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
Ketentuan insentif dan disinsentif yang harus dimuat/disusun dalam RTRW Kabupaten meliputi:
a. Ketentuan insentif-disinsentif pada masyarakat umum
b. Ketentuan insentif-disinsentif pada lembaga komersial
c. Ketentuan insentif-disinsentif pada pemerintahan desa dalam wilayah kabupaten.

VII-78
1. Jenis insentif dan disinsenitif
Jenis perangkat/mekanisme insentif dan disinsentif dapat dikelompokkan menjadi: a. Pengaturan/ regulasi/ kebijaksanaan b. Ekonomi/ keuangan c. Pemilikan/ pengadaan langsung oleh pemerintah
2. Perangkat insentif-disinsentif pengaturan regulasi kebijaksanaan, secara umum dikelompokkan berdasarkan elemen berikut :
A. Perangkat yang berkaitan langsung dengan pengaturan elemen guna lahan, meliputi:
a. Pengaturan hukum kepemilikan lahan oleh swasta b. Pengaturan sertifikasi tanah c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan d. Transfer of Development Right (TDR) e. Pengaturan perizinan meliputi: lzin prinsip: izin usaha/tetap Izin lokasi Planning permit Izin gangguan IMB Izin Penghunian Bangunan (IPB)
B. Perangkat yang berkaitan dengan pengaturan elemen pelayanan umum, misalnya meliputi:
a. Kekuatan hukum untuk inengembalikan gangguan/pencemaran b. Pengendalian hukum terhadap kendaraan dan transportasi c. Pengaturan penyediaan pelayanan umum oleh swasta

VII-79
C. Perangkat yang berkaitan dengan pengaturan penyediaan prasarana, rnisalnya meliputi:
a. Development exaction., misalnya dalam penyediaan fasilitas urnum dan fasilitas sosial b. Ketentuan 'Linkage' (pengkaitan), misalnya: kebijaksanaan 1:3:6 dalam pembangunan perumahan, 20% dari lahan harus untuk membangun rumah susun murah, dan sebagainya.
3. Jenis-jenis perangkat insentif-disinsentif ekonomi/keuangan secara umum dkelompokan berdasarkan elemen di bawah ini:
A. Perangkat yang berkaitan langsung dengan elemen guna lahan, meliputi:
a. Pajak lahan/PBB b. Pajak pengembangan lahan c. Pajak balik nama/ jual beli lahan d. Retribusi perubahan lahan e. Development Impact Fee
B. Perangkat yang berkaitan dengan elemen pelayanan umum, meliputi:
a. Pajak kemacetan b. Pajak pencemaran c. Restribusi perijinan: Izin prinsip: izin usaha/tetap Izin lokasi Planning Permit Izin gangguan IMB Izin Penghunian Bangunan (IPB)
d. User Charge atas pelayanan umum e. Subsidi untuk pengadaan pelayanan umum oleh pemerintah atau swasta

VII-80
C. Perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana:
a. Kontribusi (skema kerjasama) b. Pemberian dana awal untuk program konsolidasi lahan c. Pengusahaan skema pinjaman lunak
4. Jenis-jenis perangkat insentif-disinsentif pemilikan/pengadaan langsung oleh pemerintah, secara umum dikelompokkan berdasarkan elemen di bawah ini:
A. Perangkat yang berkaitan langsung dengan elemen guna lahan: penguasaan lahan oleh pemerintah (bank lahan)
B. Perangkat yang berkaitan dengan elemen pelayanan
Pengadaan pelayanan umum oleh pemerintah (air bersih, pengumpulan/ pengolahan sampah, air kotor, listrik, telepon, angkutan umum)
C. Perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana :
a. Pengadaan infrastruktur kota oleh pemerintah b. Pembangunan perumahan oleh pemerintah c. Pembanguan fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pemerintah Sebagai rangkuman dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kelompok perangkat/mekanisme Insentif-disinentif, yaitu yang berbentuk:
1. Pengaturan/regulasi/kebijaksanaan, sebagai salah satu upaya untuk menerapkan police power,
2. Ekonomi/keuangan, sebagai penerapan dan pengenaan pajak & retribusi dan
3. Pemilikan/pengadaan langsung oleh Pemerintah yang menerapkan sebagian dari ominent domain.

VII-81
Elemen-elemen yang dikenai instrumen tersebut adalah berkaitan dengan (a) pemanfaatan tata guna lahan, (b) pelayanan umum dan (c) prasarana.
7.4 Ketentuan Sanksi
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut di atas akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian sementara kegiatan; penghentian sementara pelayanan umum; penutupan lokasi; pencabutan izin; pembatalan izin; pembongkaran bangunan; pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang diberikan berdasarkan besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang; nilai manfaat pemberian jenis sanksi yang diberikan untuk pelanggaran penataan ruang; dan kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. Sanksi pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya di wilayah berupa arahan sanksi yang mencakup:
1. Arahan sanksi bagi pelanggar pemanfaatan ruang yang tidak pernah mengajukan perizinan pemanfaatan ruang;
2. Arahan sanksi bagi pemohon izin pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana izin pemanfaatan ruang yang diminta;
3. Arahan sanksi bagi pemberi izin yang melanggar kaidah dan ketentuan pemanfaatan ruang.

VII-82
Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:
1. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
2. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem kabupaten;
3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
4. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
5. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
6. Pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum;
7. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
Arahan sanksi meliputi arahan pengenaan bentuk sanksi yang mencakup sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Secara konseptual bentuk sanksi yang dapat diterapkan pada pelanggaran pemanfaatan ruang, pada gambar pada halaman berikutnya.
1. Sanksi Administratif
Sanksi administratif yang dapat dikenakan pada pelanggar pemanfaatan ruang, dapat berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan;
c. Penghentian sementara pelayanan umum;
d. Penutupan lokasi;
e. Pencabutan izin;
f. Pembatalan izin;
g. Pembongkaran bangunan;

VII-83
h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. Denda administratif.
2. Sanksi Perdata
Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana terkait penataan ruang, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Tuntutan ganti kerugian ini dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana.
3. Sanksi Pidana
Sedangkan ketentuan sanksi pidana yang diterapkan pada tiap pelanggaran pidana terkait penataan ruang, yang dapat diterapkan sebagaimana pada tabel berikut ini.
Tabel 7. 4 Cakupan Arahan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UUPR No 26/2007

VII-84
Tabel 7. 5 Arahan Sanksi Pada Tiap Jenis Unsur Tindak Pidana Terkait Penataan Ruang Menurut UUPR NO. 26 Tahun 2007 No Unsur Tindak Pidana Terkait Penataan Ruang Arahan Sanksi Pidana
1
Tidak mentaati rencana tata ruang dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang
Dikenakan pidana Penjara paling lama 3 tahun dan dendan paling banyak Rp 500 juta
2
Tidak mentaati rencana tata ruang, mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dan mengakibatkan kerugian terhadap harga benda atau rusaknya barang
Dikenakan pidana Penjara paling lama 8 tahun dan dendan paling banyak Rp 1,5 Milyar
3
Tidak mentaati rencana tata ruang, mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dan mengakibatkan kematian orang
Dikenakan pidana Penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 Milyar
4
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
Dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta
5
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang
Dikenakan pidana Penjara paling lama 5 tahun dan dendan paling banyak Rp 1 Milyar
6
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dan mengakibatkan kerugian terhadap harga benda atau kerusakan barang
Dikenakan pidana Penjara paling lama 5 tahun dan dendan paling banyak Rp 1.5 Milyar
7
Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang
Dikenakan pidana Penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5

VII-85
No Unsur Tindak Pidana Terkait Penataan Ruang Arahan Sanksi Pidana
berwenang, dan mengakibatkan kematian orang
Milyar
8
Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
Dikenakan pidana Penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta
9
Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan dinyatakan sebagai milik umum
Dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta
10
Pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang
Dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dendan paling banyak Rp 500 juta. Pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
11
Korporasi yang melakukan sebagian atau semua tindak pidana terkait penataan ruang,
Dikenakan pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dan pidana terhadap korporasi berupa pidana dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana yang dilakukan oleh perseorangan. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 pencabutan izin usaha, dan atau
 pencabutan status badan hukum.

VII-86
Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat ijin sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan pemanfaatan lahan harus melalui prosedur khusus yang berbeda dari prosedur reguler/normal. Dalam masa transisi tahapan rencana, ijin khusus dapat diberikan apabila dampak kegiatan yang dimohon negatif dan atau kecil. Permohonan perubahan pemanfaatan ruang yang disetujui harus dikenakan disinsentif berupa:
1. Denda (development charge) sesuai jenis pelanggaran rencana tata ruang.
Pengenaan biaya dampak pembangunan (development impactfee) sesuai dengan eksternalitas yang harus diatasi dan upaya mengembalikannya ke kualitas sebelum proyek tersebut dibangun

Bab 7 rev 02

More Related Content

What's hot

Similar to Bab 7 rev 02

More from Deki Zulkarnain

Recently uploaded

Bab 7 rev 02