Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Terdapat lima bentuk penyertaan yaitu pelaku utama, penyuruh, peserta, penganjur, dan pembantu. Masing-masing memiliki unsur dan pertanggungjawaban yang berbeda-beda sesuai peran serta dalam tindak pidana.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Hukum pidana adalah bagian hukum yang mengatur larangan-larangan perbuatan serta sanksi pidananya.
2) Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil yang mengatur larangan perbuatan dan hukum pidana formil yang mengatur proses penegakannya.
3) Sumber hukum pidana di Indonesia meliputi KUHP, UU-UU yang merubah dan menambah KUHP, serta ketentuan pidana dalam
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Suksesi = Succesion
Susesi dalam Hukum Internasional adalah
Peralihan hak dan kewajiban intenasional, baik dari negaraatau pemerintah lama ke pemerintah baru. Contoh perubahan kekuasaan territorial Uni Soviet yang dibagi atasbeberapa Negara lain seperti Rusia, Estonia,Ukraina dan yang lainnya. Atau bias juga tidak jauh dari Indonesiayakni suksesi Negara Timor Leste. Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa suksesi atau seccesion yakni membahas mengenai kedaulatan yang sebelumnya dimiliki, dan hak serta kewajiban baru Negara tersebut. Serta sejauh manahal tersebut dimiliki suatu Negara yang digantikan dan yang tergantikan.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Hukum pidana adalah bagian hukum yang mengatur larangan-larangan perbuatan serta sanksi pidananya.
2) Hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil yang mengatur larangan perbuatan dan hukum pidana formil yang mengatur proses penegakannya.
3) Sumber hukum pidana di Indonesia meliputi KUHP, UU-UU yang merubah dan menambah KUHP, serta ketentuan pidana dalam
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Teks tersebut merupakan ringkasan sejarah, pengertian, status personil, renvoi dan kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Dokumen tersebut membahas lima tahap perkembangan hukum perdata internasional dan pengertian serta perbedaan antara hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia dalam 3 kalimat. Mencakup pengertian sistem hukum sebagai kesatuan hukum yang berlaku di suatu negara dan dipatuhi warganya, serta sumber-sumber dan tujuan hukum. Juga menjelaskan penggolongan hukum berdasarkan wujud, ruang, dan isinya, serta sanksi hukum pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia dalam 3 kalimat. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional, sumber hukum, tujuan hukum, sanksi hukum, dan penggolongan hukum di Indonesia."
Etika berkaitan dengan moral dan etiket berkaitan dengan sopan santun. Dokumen ini membahas berbagai teori etika seperti hedonisme, utilitarianisme, stoisisme, evolusionisme, eudemonisme, dan deontologi. Juga dibahas mengenai perkembangan moral seseorang dan berbagai tingkatan perkembangan moral menurut para ahli seperti Piaget, Kohlberg dan Dewey.
1. Dokumen membahas alasan-alasan hapusnya pidana menurut KUHP, yaitu fait justificatief (alasan pembenaran perbuatan), fait d'excuse (pemaafan pelaku), dan melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 50 dan 51 KUHP.
Dokumen tersebut membahas tentang gugurnya hak menuntut berdasarkan Pasal 50 dan 51 KUHP. Pasal 50 menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, sedangkan Pasal 51 menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Namun, perintah jabatan yang tidak sah tid
Makalah ini membahas tentang etika, etiket, moral, dan hukum dalam praktik kebidanan. Ia menjelaskan pengertian dari konsep-konsep tersebut dan bagaimana mereka berkaitan. Makalah ini juga menjelaskan sistematika etika yang terdiri dari etika umum dan etika sosial. Fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan adalah untuk memastikan pelayanan yang berkualitas dan menjaga hubungan yang baik antara bidan
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perorangan yang mencakup pengertian hukum tentang orang, subyek hukum, kewenangan dan kecakapan bertindak, pendewasaan, pengampuan, domisili, keadaan tidak hadir, catatan sipil, dan balai harta peninggalan.
Dokumen tersebut membahas berbagai teori etika seperti hedonisme, utilitarianisme, stoisisme, evolusionisme, eudemonisme, dan deontologi. Juga membahas perkembangan moral anak menurut teori Piaget, Kohlberg, dan Dewey yang meliputi empat tahapan. Terakhir membahas perbedaan antara etika kewajiban yang berfokus pada prinsip dan aturan moral, dengan etika keutamaan yang lebih melihat karakter individu.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan merupakan sikap terbuka, toleransi, dan komunikasi yang baik, sementara keadilan berarti tidak memihak dan memperlakukan semua orang secara setara sesuai haknya. Keterbukaan dan keadilan sangat dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan serta
Dokumen tersebut membahas beberapa konsep hukum pidana seperti percobaan, penyertaan, perbarengan, dan pembantuan dengan menjelaskan unsur-unsur, bentuk, dan contoh kasusnya."
TPA Banjaran melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pembangunan TPA dilakukan tanpa persetujuan masyarakat, menyebabkan pencemaran lingkungan dan penyakit. Masyarakat melakukan protes dengan memboikot pembayaran air karena janji pemerintah untuk mengatasi masalah TPA tidak terpenuhi.
Perwujudan pilar budaya bangsa dalam diri pelajar melalui demokrasi untuk menjamin HAM membutuhkan upaya sosialisasi pentingnya budaya dan demokrasi bagi kehidupan sosial pelajar. Pilar budaya bangsa seperti gotong royong dan hormat menghargai orang lain perlu diwujudkan kembali agar pelajar memahami arti demokrasi dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
The document contains 4 key pieces of information:
1. A description of Mrs. Ary Sampson's appearance and characteristics.
2. A description of an unknown man's physical appearance.
3. A phone conversation between Kartini and Kathy about Kartini working on a report in her hotel room.
4. A word search puzzle containing words describing personality traits.
The document contains questions and tasks related to revising descriptions of people, drawing pictures based on descriptions, completing dialogs, answering questions about conversations, finding words in a word search, and filling in missing lyrics to a song about a cat. It provides points for total scores on each section and asks the reader to listen to descriptions, pretend to be people, find words, answer questions, and fill in song lyrics.
The document provides instructions for an English class activity where students practice describing physical features to identify people. The activity involves listening to a conversation to match pictures, underlining descriptions of people, and taking turns having one student select a picture for others to guess by asking questions about physical traits like hair, clothing and accessories. Descriptions include short curly hair, fair skin, black hair, earrings, gray suit, and wearing a tie.
Lord Stonebury is a 28-year-old wealthy man who lives in London and owns an international company. He has a leisurely routine where he sleeps in, reads the newspaper, takes walks in the park, plays golf with friends, dines at his club and socializes at night clubs or casinos with his girlfriends. In the winter he lives in Monte Carlo and spends his summers in the West Indies.
Ben and his friend are spending time at an activity center in North Wales where they participate in hobbies and interests during the summer. Ben is learning about computers while his friend focuses on photography and tennis. Their days involve lessons from 10am to 12:30pm, lunch at 1
This document contains three tasks:
1. Using the six words - TANK, A, 3, 4, 5, 6 - to complete six riddles.
2. Underlining the nouns and identifying them as common or proper nouns in 15 sentences.
3. The sentences contain various people, places, organizations, holidays, and other nouns.
Lord Stonebury is a 28-year-old wealthy man who lives in London and owns an international company. He has a leisurely routine where he sleeps in, reads the newspaper, takes walks in the park, plays golf with friends, dines at his club and socializes at night clubs and casinos. In the winter he lives in Monte Carlo and spends his summers in the West Indies.
Ben and his friend are spending time at an activity center in North Wales where they participate in hobbies and interests during the summer. Ben is learning about computers while his friend focuses on photography and tennis. Their days consist of lessons from 10am to 12:30pm followed by lunch and more afternoon activities
Lord Stonebury lives in London and owns a company called Office Blocks International. On a typical day, he has breakfast in bed and reads the newspaper. He goes for walks in Hyde Park and has lunch at his club. In the afternoons he sometimes plays golf with friends or goes for drives in his sports car. At night he attends night clubs or casinos with girlfriends and returns home around 2am. In the winter he lives in Monte Carlo and spends his summers in the West Indies.
1. The document provides speaking practice exercises for an English class, including describing job descriptions and roleplaying conversations.
2. For the first practice, students are asked to explain the job description of professions like news anchors in front of the class, noting responsibilities such as delivering newscasts, editing stories, engaging in commentary, dressing professionally, and using the right expression for each news item.
3. The second practice involves students making a 3-minute conversation with a partner, taking on character roles from a provided example of a receptionist and guest checking into a hotel.
The document lists various occupations including architect, mechanic, pilot, flight attendant, janitor, teacher, waiter, judge, nurse, secretary, teller, artist, dentist, police, receptionist, bellboy, pharmacist, fireman, farmer, house maid, and fisherman. It does not provide any additional context or details about the listed jobs.
The document provides 20 scenarios for role-playing conversations between different pairs of characters, including common professional and personal relationships like seller-buyer, doctor-patient, mother-son, and others more unusual pairs like cops-assassin, farmer-fisherman, and mechanic-secretary. The variety of relationships covered could inspire creative improvised dialog between two people taking on the provided roles.
The document discusses the simple future tense in English using will and be going to. Will has the affirmative form of subject + will + complement, negative of subject + will + not + complement, and interrogative of will + subject + complement. Be going to has the affirmative form of subject + be + going to + complement, negative of subject + be + not + going to + complement, and interrogative of be + subject + going to + complement. Examples are provided to illustrate the forms of will and be going to when used for the simple future tense.
1. The document discusses two types of paragraph ordering: time order and spatial order.
2. In time order, ideas are arranged sequentially based on when events occurred using words like "first", "then", "after". An example paragraph describes the steps taken to choose a summer program in this order.
3. Spatial order arranges details based on location from one place to another using words like "beside", "above", "on the right". An example describes the layout of a TOEFL testing facility from the entrance to classrooms.
This document provides instructions for 3 listening tasks for an English class. Students will first listen to a conversation and match pictures, then underline words used to describe people in another conversation, and finally one student will hold up a picture for classmates to guess by asking questions about physical features which the student will describe.
Dokumen ini berisi soal ujian akhir semester (UAS) bahasa Inggris kelas 6 yang mencakup 30 pertanyaan pilihan ganda. Soal-soal tersebut meliputi berbagai aspek bahasa Inggris seperti tata bahasa, kosa kata, dan penggunaan kata dalam kalimat. Diberikan juga pembahasan singkat untuk beberapa soal yang dianggap perlu penjelasan lebih lanjut.
The document discusses different types of nouns:
1. Countable nouns can be counted and take a plural form with "s", like books and chairs. Non-countable nouns cannot be counted and have no plural form, like music and furniture.
2. Proper nouns name specific people, places, or things and are capitalized, like Andi and Siti. Common nouns are not capitalized and can refer to multiple people, places or things, like love and marriage.
3. Concrete nouns name tangible things that can be seen or touched, like birds and toys. Abstract nouns name intangible concepts that cannot be seen or touched, like ideas and success
The document discusses different types of nouns. It defines a noun as a word that names a person, place or thing. It then describes and provides examples of:
1) Countable and non-countable nouns. Countable nouns can be pluralized while non-countable nouns cannot.
2) Proper and common nouns. Proper nouns name specific people, places or things and are capitalized, while common nouns are not.
3) Concrete and abstract nouns. Concrete nouns name tangible things while abstract nouns name intangible concepts.
4) Compound and simple nouns. Compound nouns are made of multiple words and simple
2. PengertianPengertian
Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1Terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1
tindak pidana (sebelum dan atau padatindak pidana (sebelum dan atau pada
saat tindak pidana terjadi)saat tindak pidana terjadi)
5. Keterlibatan SSO dalam suatu tindak pidanaKeterlibatan SSO dalam suatu tindak pidana
dapat dikatagorikandapat dikatagorikan sebagaisebagai
1. Yang melakukan1. Yang melakukan
2. Yang menyuruh melakukan2. Yang menyuruh melakukan
3. Yang turut melakukan3. Yang turut melakukan
4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk
melakukanmelakukan
5. Yang membantu melakukan5. Yang membantu melakukan
6. No. 1 s.d. 4 dikatagorikan sebagaiNo. 1 s.d. 4 dikatagorikan sebagai
“pelaku” (pembuat) (Pasal 55 KUHP):“pelaku” (pembuat) (Pasal 55 KUHP):
- Pelaku: memenuhi semua unsur delik- Pelaku: memenuhi semua unsur delik
- dianggap sebagai sebagai pelaku:- dianggap sebagai sebagai pelaku:
memenuhi sebagian unsur delikmemenuhi sebagian unsur delik
sama sekali tidak memenuhi unsur deliksama sekali tidak memenuhi unsur delik
Pidananya sama dengan pelakuPidananya sama dengan pelaku
• No. 5 : pembantu (Pasal 56, 57 KUHP)No. 5 : pembantu (Pasal 56, 57 KUHP)
7. Bentuk-bentuk PenyertaanBentuk-bentuk Penyertaan
1.1. Menyuruh melakukan (Menyuruh melakukan (doen plegendoen plegen))
2.2. Turut melakukan (Turut melakukan (medeplegenmedeplegen))
3.3. Menggerakkan (Menggerakkan (uitlokken, uitlokkinguitlokken, uitlokking))
4.4. Membantu melakukanMembantu melakukan
((medeplichtigheidmedeplichtigheid))
8. Menyuruh MelakukanMenyuruh Melakukan
SSO punya kehendak untuk melakukan TP,SSO punya kehendak untuk melakukan TP,
tetapi dia tidak melaksanakannya sendiritetapi dia tidak melaksanakannya sendiri
melainkanmelainkan menyuruhmenyuruh orang lain untukorang lain untuk
melakukannyamelakukannya
- Yang menyuruh diancam pidana sebagaimanaYang menyuruh diancam pidana sebagaimana
seorang pelakuseorang pelaku
- Yang disuruh (sebagai pelaku langsung, pelakuYang disuruh (sebagai pelaku langsung, pelaku
materil): tidak (diancam) pidanamateril): tidak (diancam) pidana
9. Orang yang disuruh melakukanOrang yang disuruh melakukan
tidak dapat dihukum karena duatidak dapat dihukum karena dua
sebab:sebab:
1. Orang tsb. sama sekali tidak melakukan tindak1. Orang tsb. sama sekali tidak melakukan tindak
pidana atau perbuatan yang dilakukan tidakpidana atau perbuatan yang dilakukan tidak
dapat dikualifikasi sebagai tindak pidanadapat dikualifikasi sebagai tindak pidana
2. Orang tsb. memang melakukan tindak pidana2. Orang tsb. memang melakukan tindak pidana
tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satutetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu
atau beberapa alasan penghapus kesalahanatau beberapa alasan penghapus kesalahan
10. Contoh keadaan dimana Orang tsb. samaContoh keadaan dimana Orang tsb. sama
sekali tidak melakukan tindak pidana atausekali tidak melakukan tindak pidana atau
perbuatan yang dilakukan tidak dapatperbuatan yang dilakukan tidak dapat
dikualifikasi sebagai tindak pidanadikualifikasi sebagai tindak pidana
Seorang juru rawat yang sama sekali tidakSeorang juru rawat yang sama sekali tidak
mengetahui bahwa obat yang diberikan padamengetahui bahwa obat yang diberikan pada
pasien atas perintah seorang dokter adalahpasien atas perintah seorang dokter adalah
obat yang mengandung racunobat yang mengandung racun
A meminta B untuk menukarkan uang palsu;A meminta B untuk menukarkan uang palsu;
sedangkan B tidak tahu bahwa uang itu palsusedangkan B tidak tahu bahwa uang itu palsu
11. Contoh keadaan-keadaan yang membuatContoh keadaan-keadaan yang membuat
orang yang disuruh melakukan tidak dapatorang yang disuruh melakukan tidak dapat
dijatuhi pidana karena ada alasandijatuhi pidana karena ada alasan
penghapus kesalahanpenghapus kesalahan
Orang yang disuruh adalah orang tidak dapatOrang yang disuruh adalah orang tidak dapat
dipertanggungjawabkan karena Pasal 44dipertanggungjawabkan karena Pasal 44
KUHPKUHP
Orang yang disuruh berada dalam keadaanOrang yang disuruh berada dalam keadaan
daya paksa (overmacht)daya paksa (overmacht)
Orang yang disuruh melakukan perintahOrang yang disuruh melakukan perintah
jabatan yang tidak sah tapi dengan itikad baikjabatan yang tidak sah tapi dengan itikad baik
ia mengira bahwa perintah itu sahia mengira bahwa perintah itu sah
12. Doenplegen dalam hal Delik JabatanDoenplegen dalam hal Delik Jabatan
Apabila seorang pegawai negeri menyuruhApabila seorang pegawai negeri menyuruh
orang yang bukan pegawai negeri untukorang yang bukan pegawai negeri untuk
melakukan TP yang diatur dalam bab XXVIII:melakukan TP yang diatur dalam bab XXVIII:
Apakah yang menyuruh dapat dipidana?Apakah yang menyuruh dapat dipidana?
- dapat- dapat
Apakah yang disuruh dapat dipidana?Apakah yang disuruh dapat dipidana?
- tergantung: apakah ybs. mengetahui atau- tergantung: apakah ybs. mengetahui atau
tidak bahwa yang menyuruhnya adalahtidak bahwa yang menyuruhnya adalah
pegawai negeri--- kalau dia mengetahui tapipegawai negeri--- kalau dia mengetahui tapi
tetap melakukan berarti dapat dipidana,tetap melakukan berarti dapat dipidana,
sekaligus artinya adalah tidak terjadi menyuruhsekaligus artinya adalah tidak terjadi menyuruh
melakukanmelakukan
13. ……..lanjutan..lanjutan
Apabila seorang yang bukan pegawai negeriApabila seorang yang bukan pegawai negeri
menyuruh seorang pegawai negeri untukmenyuruh seorang pegawai negeri untuk
melakukan delik jabatan:melakukan delik jabatan:
- Pendapat van Hamel, Simons (para sarjana- Pendapat van Hamel, Simons (para sarjana
yang klasik): tidak mungkin terjadi konstruksiyang klasik): tidak mungkin terjadi konstruksi
seperti itu karena yang menyuruh harusseperti itu karena yang menyuruh harus
memenuhi kualitas pelakumemenuhi kualitas pelaku
- Pendapat Jonkers, Vos (para sarjana yang- Pendapat Jonkers, Vos (para sarjana yang
lebih modern) dan HR: mungkin saja seoranglebih modern) dan HR: mungkin saja seorang
bukan pegawai negeri menyuruh seorangbukan pegawai negeri menyuruh seorang
pegawai negeripegawai negeri
14. Turut MelakukanTurut Melakukan
Beberapa orang bersama-sama melakukanBeberapa orang bersama-sama melakukan
TPTP
Kemungkinannya:Kemungkinannya:
Semua dari mereka yang terlibat, masing-Semua dari mereka yang terlibat, masing-
masing memenuhi semua unsur TPmasing memenuhi semua unsur TP
Ada yang memenuhi semua unsur; ada yangAda yang memenuhi semua unsur; ada yang
memenuhi sebagian saja, bahkan ada yangmemenuhi sebagian saja, bahkan ada yang
sama tidak memenuhi unsur deliksama tidak memenuhi unsur delik
Semua hanya memenuhi sebagian-sebagianSemua hanya memenuhi sebagian-sebagian
saja unsur deliksaja unsur delik
15. Syarat Turut MelakukanSyarat Turut Melakukan
1.1. Ada kerja sama secara sadarAda kerja sama secara sadar
tidak perlu ada kesepakatan, tapi harus adatidak perlu ada kesepakatan, tapi harus ada
kesengajaan:kesengajaan:
- untuk bekerja sama, dan- untuk bekerja sama, dan
- untuk mencapai hasil yang berupa TP- untuk mencapai hasil yang berupa TP
2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik2. Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik
(tidak dalam arti bahwa para peserta harus(tidak dalam arti bahwa para peserta harus
bersama-sama berada di lokasi kejadian)bersama-sama berada di lokasi kejadian)
16. Pemidanaan pada Turut MelakukanPemidanaan pada Turut Melakukan
Setiap peserta diancam pidana yangSetiap peserta diancam pidana yang
samasama
17. Turut Melakukan pada Delik JabatanTurut Melakukan pada Delik Jabatan
Terjadi perbedaan pendapat di antara paraTerjadi perbedaan pendapat di antara para
sarjana:sarjana:
• Pendapat yang klasik mengatakan:Pendapat yang klasik mengatakan:
orang yang turut melakukan harusorang yang turut melakukan harus
memenuhi kualitas yang disyaratkanmemenuhi kualitas yang disyaratkan
• Pendapat yang lebih modernPendapat yang lebih modern
berpendapat sebaliknya, yaitu orang yangberpendapat sebaliknya, yaitu orang yang
turut melakukan tidak perluturut melakukan tidak perlu
memiliki/memenuhikualitas yangmemiliki/memenuhikualitas yang
disyaratkandisyaratkan
18. Menggerakkan/Menganjurkan/MembujukMenggerakkan/Menganjurkan/Membujuk
SSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapiSSO punya kehendak untuk melakukan TP, tetapi
tidak melakukannya sendiri, melainkantidak melakukannya sendiri, melainkan
menggerakkan orang lain utk melaksanakan niatnyamenggerakkan orang lain utk melaksanakan niatnya
ituitu
Syarat-syarat Penggerakkan yang dapat dipidanaSyarat-syarat Penggerakkan yang dapat dipidana::
Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untukAda kesengajaan menggerakkan orang lain untuk
melakukan TPmelakukan TP
Menggerakkan dengan upaya-upaya yang adaMenggerakkan dengan upaya-upaya yang ada
dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2: pemberian, janji,dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2: pemberian, janji,
penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh,penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh,
kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya,kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya,
memberi kesempatan, alat , keteranganmemberi kesempatan, alat , keterangan
19. ……..Lanjutan..Lanjutan
Ada yang tergerak untuk melakukan TPAda yang tergerak untuk melakukan TP
akibat dengan sengaja digerakkan denganakibat dengan sengaja digerakkan dengan
upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butirupaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir
ke-2 KUHPke-2 KUHP
Yang digerakkan melakukan delik yangYang digerakkan melakukan delik yang
dianjurkan atau percobaannya (catatan:dianjurkan atau percobaannya (catatan:
Pasal 163 bis)Pasal 163 bis)
Yang digerakkan dapatYang digerakkan dapat
dipertanggungjawabkan menurut hukumdipertanggungjawabkan menurut hukum
pidanapidana
20. Pemidanaan terhadap PenggerakPemidanaan terhadap Penggerak
(Uitlokker)(Uitlokker)
Diancam pidana yang sama dengan pelakuDiancam pidana yang sama dengan pelaku
langsung (yang digerakkan/langsung (yang digerakkan/uitgelokteuitgelokte), pada:), pada:
penggerakan yang berhasil (penggerakan yang berhasil (geslaagdegeslaagde
uitlokkinguitlokking))
penggerakan yang sampai pada tarafpenggerakan yang sampai pada taraf
percobaan yang dapat dipidana (percobaan yang dapat dipidana (uitlokkinguitlokking
bij pogingbij poging))
21. Pasal 163 bis:Pasal 163 bis:
Penggerakan yang gagal (mislukte uitlokking/Penggerakan yang gagal (mislukte uitlokking/
poging tot uitlokking = mencoba menggerakkan)poging tot uitlokking = mencoba menggerakkan)
Penggerakan tanpa akibat (zonder gevolg geblevenPenggerakan tanpa akibat (zonder gevolg gebleven
uitlokking)uitlokking)
- Pemidanaan terhadap penggerak:- Pemidanaan terhadap penggerak:
maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp. 4500,-maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp. 4500,-
tetapi tidak boleh lebih berat daripada:tetapi tidak boleh lebih berat daripada:
pidana untuk percobaan TP-pidana untuk percobaan TP- kl percobaannyakl percobaannya
dapat dipidanadapat dipidana
pidana karena melakukan TP-pidana karena melakukan TP- dalam haldalam hal
percobaan melakukan TP (yaitu kejahatan) tidakpercobaan melakukan TP (yaitu kejahatan) tidak
dapat dipidanadapat dipidana
22. Pasal 163 bisPasal 163 bis
Menurut Pompe, Jonkers, Hazewinkel-Suringa:Menurut Pompe, Jonkers, Hazewinkel-Suringa:
Pasal 163 bis berlaku juga pada doeplegen,Pasal 163 bis berlaku juga pada doeplegen,
karena istilah yang digunakan dalam rumusankarena istilah yang digunakan dalam rumusan
pasalnya bukanpasalnya bukan uitlokkenuitlokken tetapitetapi trachten tetrachten te
bewegenbewegen (yang maknanya lebih luas dari(yang maknanya lebih luas dari
uitlokkenuitlokken))
Pasal 163 bis berlaku pada doenplegen,Pasal 163 bis berlaku pada doenplegen,
asalkan daya upaya yang digunakan terbatasasalkan daya upaya yang digunakan terbatas
pada daya upaya yang disebut Pasal 55 ayatpada daya upaya yang disebut Pasal 55 ayat
(1) ke-2 KUHP(1) ke-2 KUHP
23. Batas Pertanggungjawaban SeorangBatas Pertanggungjawaban Seorang
Penggerak (Pasal 55 ayat (2))Penggerak (Pasal 55 ayat (2))
Hanya sebatas perbuatan yang denganHanya sebatas perbuatan yang dengan
sengaja digerakkan oleh penggerak, besertasengaja digerakkan oleh penggerak, beserta
dengan akibatnyadengan akibatnya
Yang dimaksud dengan akibat adalah akibatYang dimaksud dengan akibat adalah akibat
obyektif yang dapat menyebabkanobyektif yang dapat menyebabkan
diperberatnya pidana yang akan dijatuhkandiperberatnya pidana yang akan dijatuhkan
(Mis. Ayat (3) Pasal 351 KUHP)(Mis. Ayat (3) Pasal 351 KUHP)
Tidak dipersyaratkan bahwa penggerak telahTidak dipersyaratkan bahwa penggerak telah
mengetahui terlebih dahulu akibat-akibat yangmengetahui terlebih dahulu akibat-akibat yang
akan terjadi. Ia juga bertanggungjawab atasakan terjadi. Ia juga bertanggungjawab atas
akibat yang tidak dapat diketahui atauakibat yang tidak dapat diketahui atau
diramalkannya terlebih dahuludiramalkannya terlebih dahulu
24. PertanggungjawabanPertanggungjawaban
Seorang PenggerakSeorang Penggerak
A mengajak B untuk memukul C denganA mengajak B untuk memukul C dengan
sebatang kayu. Akan tetapi B tidak memukul Csebatang kayu. Akan tetapi B tidak memukul C
dengan kayu, malahan menusuk C dengandengan kayu, malahan menusuk C dengan
sebilah pisausebilah pisau
Bagaimana pertanggungjawaban A?Bagaimana pertanggungjawaban A?
25. Penggerakan dalam hal DelikPenggerakan dalam hal Delik
JabatanJabatan
Baik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeriBaik pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri
dapat membujuk seorang pegawai negeri untukdapat membujuk seorang pegawai negeri untuk
melakukan delik jabatan (sehingga keduanya mungkinmelakukan delik jabatan (sehingga keduanya mungkin
untuk dipidana)untuk dipidana)
Bagaimana bila yang dibujuk bukan pegawai negeri?Bagaimana bila yang dibujuk bukan pegawai negeri?
- Van Hattum: tidak mungkin seorang bukan pegawai- Van Hattum: tidak mungkin seorang bukan pegawai
negeri dibujuk untuk melakukan delik jabatannegeri dibujuk untuk melakukan delik jabatan
- Kalau yang membujuk pegawai negeri, seharusnya- Kalau yang membujuk pegawai negeri, seharusnya
sama dengan perlakuan pada menyuruh:sama dengan perlakuan pada menyuruh:
# kalau mengetahui bahwa yang membujuk pegawai# kalau mengetahui bahwa yang membujuk pegawai
negeri seharusnya dapat dihukumnegeri seharusnya dapat dihukum
26. Membantu MelakukanMembantu Melakukan
(Pasal 56, 57 KUHP)(Pasal 56, 57 KUHP)
Harus dilakukan dengan sengajaHarus dilakukan dengan sengaja
Menurut Pasal 56, ada 2 jenis:Menurut Pasal 56, ada 2 jenis:
1. Membantu sebelum TP dilakukan1. Membantu sebelum TP dilakukan
sarananya: kesempatan, daya upaya (alat),sarananya: kesempatan, daya upaya (alat),
keteranganketerangan
2. Membantu pada saat TP dilakukan2. Membantu pada saat TP dilakukan
sarananya: boleh apa sajasarananya: boleh apa saja
Yang dipidana hanya membantu melakukanYang dipidana hanya membantu melakukan
kejahatan (lihat Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP)kejahatan (lihat Pasal 56 dan Pasal 60 KUHP)
Ancaman pidana maksimal bagi seorangAncaman pidana maksimal bagi seorang
pembantu: pidana bagi pelaku kejahatan dikurangipembantu: pidana bagi pelaku kejahatan dikurangi
1/3-nya1/3-nya
Note: Pada beberapa UU Khusus, ancaman pidanaNote: Pada beberapa UU Khusus, ancaman pidana
bagi seorang yang membantu melakukanbagi seorang yang membantu melakukan
27. Batas Pertanggungjawaban seorangBatas Pertanggungjawaban seorang
yang membantu melakukan TPyang membantu melakukan TP
(Pasal 57 ayat (4(Pasal 57 ayat (4 ))
Hanya terbatas pada perbuatan yangHanya terbatas pada perbuatan yang
dengan sengaja dimudahkan oleh pembantu;dengan sengaja dimudahkan oleh pembantu;
beserta dengan akibatnyabeserta dengan akibatnya
28. Perbedaan antara MenyuruhPerbedaan antara Menyuruh
Melakukan dengan MenggerakkanMelakukan dengan Menggerakkan
Menyuruh MelakukanMenyuruh Melakukan
Sarana menggerakkanSarana menggerakkan
tidak ditentukantidak ditentukan
Pelaku langsung tidakPelaku langsung tidak
dapatdapat
dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan
MenggerakkanMenggerakkan
Sarana menggerakkanSarana menggerakkan
ditentukan secaraditentukan secara
limitatiflimitatif
Pelaku langsung dapatPelaku langsung dapat
dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan
29. Perbedaan Turut Serta denganPerbedaan Turut Serta dengan
Pembantuan (pada saat TP dilakukan)Pembantuan (pada saat TP dilakukan)
Turut MelakukanTurut Melakukan
# Mnrt ajaran obyektif:# Mnrt ajaran obyektif:
PerbuatannyaPerbuatannya
merupakan perbuatanmerupakan perbuatan
pelaksanaanpelaksanaan
(uitvoeringshandeling)(uitvoeringshandeling)
# Menurut ajaran# Menurut ajaran
subyektif:subyektif:
- kesengajaan ditujukan- kesengajaan ditujukan
untuk terwujudnya delikuntuk terwujudnya delik
Membantu MelakukanMembantu Melakukan
# Mnrt ajaran obyektif:# Mnrt ajaran obyektif:
Perbuatannya merupakanPerbuatannya merupakan
perbuatan yangperbuatan yang
membantu/menunjangmembantu/menunjang
# Menurut ajaran subyektif:# Menurut ajaran subyektif:
- Kesengajaannya hanya- Kesengajaannya hanya
untuk memberi bantuanuntuk memberi bantuan
saja pada orang lainsaja pada orang lain
30. …….lanjutan.lanjutan
Turut melakukanTurut melakukan
- Harus ada kerja sama- Harus ada kerja sama
yang disadariyang disadari
- Mempunyai- Mempunyai
kepentingan/tujuankepentingan/tujuan
sendiri, yaitusendiri, yaitu
terwujudnya delikterwujudnya delik
Membantu melakukanMembantu melakukan
- Tidak harus ada kerjaTidak harus ada kerja
sama yang disadarisama yang disadari
- Tidak mempunyaiTidak mempunyai
kepentingan/tujuankepentingan/tujuan
sendirisendiri
31. Perbedaan Menggerakkan denganPerbedaan Menggerakkan dengan
Membantu Sebelum TP TerjadiMembantu Sebelum TP Terjadi
MenggerakkanMenggerakkan
Keterangan, sarana,Keterangan, sarana,
kesempatan digunakankesempatan digunakan
oleh penggerak untukoleh penggerak untuk
menimbulkan kehendakmenimbulkan kehendak
melakukan TP padamelakukan TP pada
pelaku langsungpelaku langsung
MembantuMembantu
Keterangan, sarana,Keterangan, sarana,
kesempatan digunakankesempatan digunakan
oleh pembantu untukoleh pembantu untuk
memberikan bantuanmemberikan bantuan
pada pelaku langsungpada pelaku langsung
32. Medeplegen dan DoenplegenMedeplegen dan Doenplegen
dalam delik Jabatandalam delik Jabatan
Pendapat terbaru di BelandaPendapat terbaru di Belanda
Hasil penelitian E. Sikkema dalam disertasiHasil penelitian E. Sikkema dalam disertasi
tentang TP Korupsi:tentang TP Korupsi:
Medepleger dan doenpleger tidak dapatMedepleger dan doenpleger tidak dapat
dipidana apabila ybs. tidak mempunyaidipidana apabila ybs. tidak mempunyai
kualitas yang dipersyaratkan (sebagaikualitas yang dipersyaratkan (sebagai
pejabat)pejabat)
33. Penyertaan Mutlak PerluPenyertaan Mutlak Perlu
((Noodzakelijke deelnemingNoodzakelijke deelneming))
Baru merupakan delik apabila pelakunya lebih dariBaru merupakan delik apabila pelakunya lebih dari
1 orang1 orang
contoh: TP Perzinahan, TP Penyuapan, TP Pasalcontoh: TP Perzinahan, TP Penyuapan, TP Pasal
287 KUHP, TP Pasal 292 KUHP287 KUHP, TP Pasal 292 KUHP
• Bagaimana pemidanaan terhadap paraBagaimana pemidanaan terhadap para
pelakunya?pelakunya?
KUHP menyebutkan secara tegasKUHP menyebutkan secara tegas
pertanggungjawaban pidana setiap peserta yangpertanggungjawaban pidana setiap peserta yang
terlibat (contoh Pasal 284, Pasal 209 dan Pasalterlibat (contoh Pasal 284, Pasal 209 dan Pasal
418, Pasal 419 KUHP)418, Pasal 419 KUHP)
Dilihat dari sejarah pembentukannya dan tujuanDilihat dari sejarah pembentukannya dan tujuan
dibuatnya ketentuan (Pasal 287, Pasal 292 KUHP)dibuatnya ketentuan (Pasal 287, Pasal 292 KUHP)
34. SLA menyuruh BM dan AA untuk mencuriSLA menyuruh BM dan AA untuk mencuri
kerbau dengan diberi upah masing-masingkerbau dengan diberi upah masing-masing
sebesar Rp. 2.500,- dan Rp. 5.000,- Keduanyasebesar Rp. 2.500,- dan Rp. 5.000,- Keduanya
melaksanakan suruhan itu dengan mengambil 5melaksanakan suruhan itu dengan mengambil 5
ekor kerbau jantan milik penduduk desa. Setelahekor kerbau jantan milik penduduk desa. Setelah
mendapatkan kerbau, mereka diberi uang lagimendapatkan kerbau, mereka diberi uang lagi
sebanyak Rp. 15.000,- dan disuruh membawasebanyak Rp. 15.000,- dan disuruh membawa
kerbau-kerbau itu ke desa lain. Di tempat itukerbau-kerbau itu ke desa lain. Di tempat itu
telah menunggu SLA dengan truk yang akantelah menunggu SLA dengan truk yang akan
membawa kerbau-kerbau hasil curian ke daerahmembawa kerbau-kerbau hasil curian ke daerah
lain. Sebelum kasus SLA disidangkan, BM danlain. Sebelum kasus SLA disidangkan, BM dan
AA telah terlebih dahulu dijatuhi pidana olehAA telah terlebih dahulu dijatuhi pidana oleh
pengadilan negeri karena perbuatan mencuripengadilan negeri karena perbuatan mencuri
kerbau ini.kerbau ini.
35. HS, suami terdakwa, ingin membunuh S yangHS, suami terdakwa, ingin membunuh S yang
tidak mau membayar hutang. Dengan dalih akantidak mau membayar hutang. Dengan dalih akan
membicarakan masalah hutang, HSmembicarakan masalah hutang, HS
mengundang S untuk datang ke rumahnya.mengundang S untuk datang ke rumahnya.
Terdakwa (Y) diminta oleh HS untuk berjaga-Terdakwa (Y) diminta oleh HS untuk berjaga-
jaga di depan rumah, untuk melarang ataujaga di depan rumah, untuk melarang atau
mencegah orang lain masuk ke dalam rumah.mencegah orang lain masuk ke dalam rumah.
Pada saat itulah HS memukul S dengan linggisPada saat itulah HS memukul S dengan linggis
yang sudah disiapkannya. Setelah itu atasyang sudah disiapkannya. Setelah itu atas
suruhan suaminya, terdakwa memukul alat vitalsuruhan suaminya, terdakwa memukul alat vital
korban sebanyak tiga kali dengan palu. Akibatkorban sebanyak tiga kali dengan palu. Akibat
perbuatan mereka, S tewas.perbuatan mereka, S tewas.