Dokumen tersebut membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Terdapat pembahasan mengenai sistem pembagian kekuasaan negara, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian, serta implementasi nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam penyelenggaraan pemerint

2.  ADE SURYA RAMADANI
 AHMAD NUR FADHLURRAHMAN
 AZIZ IRSYAD ABIDIN
 DELLA PUSPITA
 APRIANTI

3. BAB-1
Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka
Praktik Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara

4. 1. Sistem Pembagian Kekuasaan Negara
Republik Indonesia
Macam-Macam Kekuasaan Negara
kekuasaan dapat diartikan sebagai
kemampuan seseorang untuk memengaruhi
orang lain supaya melakukan tindakan-
tindakan yang dikehendaki atau
diperintahkannya.

5. Menurut John Locke kekuasaan negara itu dapat
dibagi menjadi tiga macam kekuasaan sebagai
berikut:
1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk
membuat atau membentuk undang-undang
2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan undang- undang, termasuk
kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran
terhadap undang- undang.
3. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan
untuk melaksanakan hubungan luar negara

6. ada tokoh lain yang berpendapat tentang
kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Pendapat
yang dikemukakan oleh Montesquieu
merupakan:
1. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan undang- undang, termasuk
kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran
terhadap undang- undang.
2. Kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan hubungan luar negara

7. 1. Konsep Pembagian Kekuasaan di
Indonesia
Kusnardi dan Ibrahim (1983:140) menyatakan
bahwa istilah pemisahan kekuasaan
(separation of powers) dan pembagian
kekuasaan (divisions of power).
Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan
negara itu terpisah-pisah dalam beberapa
bagian, baik mengenai organ maupun
fungsinya.

8. Berbeda dengan mekanisme pemisahan
kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian
kekuasaan, kekuasaan negara itu memang
dibagi- bagi dalam beberapa bagian (legislatif,
eksekutif dan yudikatif ), tetapi tidak
dipisahkan. Mekanisme pembagian ini banyak
sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia,
termasuk Indonesia.

9. penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia
terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian
kekuasaan secara horisontal dan pembagian
kekuasaan secara vertikal.
1. Pembagian Kekuasaan Secara Horisontal
yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi
lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif
dan yudikatif)

10. 1. Pembagian Kekuasaan Secara
Vertikal
Merupakan pembagian kekuasaan
berdasarkan tingkatannya,yaitu pembagian
kekuasaan antara beberapa tingkatan
pemerintahan.

11. B. Kedudukan dan Fungsi Kementerian Negara
Republik Indonesia dan Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian
Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia
Keberadaan Kementerian Negara Republik
Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan:

12. (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan
oleh presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan.
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam undang-
undang.

13. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai
tugas
menyelenggarakan urusan tertentu dalam peme
rintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada
presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.
1. Penyelenggara perumusan, penetapan, dan
pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan
barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan
tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis
dari pusat sampai ke daerah.

14. 1. Perumusan, penetapan,pelaksanaan kebijakan
dibidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan
negara yang menjadi tanggung jawabnya,
pengawasan atas pelaksanaan tugas di
bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan
supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian
di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang
berskala nasional.
2. Perumusan dan penetapan
kebijakan di bidangnya,koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya,
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang
menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan
atas pelaksanaan tugas di bidangny

15. C. Nilai-Nilai Pancasila dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Sistem Nilai dalam Pancasila
Sistem secara sederhana dapat diartikan
sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan
antara nilai yang satu dan nilai yang lain. Jika
kita berbicara tentang sistem nilai berarti ada
beberapa nilai yang menjadi satu dan
bersama-sama menuju pada suatu tujuan
tertentu

16. 2. Implementasi Pancasila
Pancasila yang termuat dalam Pembukaan
UUD 1945 merupakan landasan bangsa
Indonesia yang mengandung tiga tata nilai
utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi
kultural, dan dimensi institusional.
Tiga nilai utama yang tertuang
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
tersebut senantiasa harus menjadi
pertimbangan dan perhatian dalam sistem
dan proses penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan bangsa.

17. 3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara
penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada
nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan
UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut.
a. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Nilai Sila Kemanusian yang Adil dan Beradab
c. Nilai Sila Persatuan Indonesia
d. Nilai Sila
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaks
anaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
e. Nilai Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia

18. Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian
Republik Indonesia juga memiliki Lembaga
Pemerintah Non-Kementerian (LPNK).
Lembaga Pemerintah Non- Kementerian
merupakan lembaga negara yang dibentuk
untuk membantu presiden dalam
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.
Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
berada di bawah presiden dan bertanggung
jawab langsung kepada presiden.