Dokumen tersebut membahas tentang audit secara umum dan audit teknologi. Pada bagian audit secara umum dijelaskan pengertian, faktor yang menentukan kualitas, dan hubungan antara kualitas audit dengan kepuasan auditee. Sedangkan pada bagian audit teknologi dijelaskan definisi, peranan, dan fungsi dari audit teknologi.

1. 2013
[ Angky Wahyu P ]
[116100317011002]
Sebagai Tugas Untuk Mata Kuliah
Manajemen Teknologi
PROGRAM MAGISTER TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
[TECHNOLOGY AUDIT]

2. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 2
A. AUDIT SECARA UMUM
1. PENGERTIAN AUDIT SECARA UMUM
Terdapat beberapa pengertian audit yang diberikan oleh beberapa ahli di
bidang akuntansi, antara lain :
 Menurut Arens dan Loebbecke (2006), bahwa audit adalah akumulasi dan
evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat
kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus
dilakukan oleh orang yang kompeten independen
 Menurut Mulyadi (2002), bahwa suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan.
 Secara umum pengertian di atas dapat diartikan bahwa audit adalah proses
sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan
mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
 Menurut Mulyadi (2002), pelaksanaan audit harus memperhatikan faktor-faktor
berikut :
1. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria (standar) yang
dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut
2. Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk
menentukan lingkup tanggungjawab auditor
3. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk
memenuhi tujuan audit
4. Kemampuan auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap
independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk
mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.
2. FAKTOR PENENTU KUALITAS AUDIT DAN KEPUASAN AUDITEE
Suatu hal yang tidak dapat disangkal lagi bahwa kualitas produk adalah
kunci keberhasilan suatu organisasi yang sangat penting. Kemampuan suatu
organisasi menghasilkan produk barang maupun jasa yang bermutu tinggi
merupakan kunci sukses bagi keberhasilan masa mendatang, Tatang (1995).

3. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 3
Parasuraman (1985) dalam Glynn dan Barnes (1996) menyatakan bahwa
ada dua atribut utama yang mempengaruhi kualitas jasa yaitu expected service dan
perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan sudah sesuai dengan
yang diharapkan maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan jika jasa
yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa dipersepsikan
sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika kualitas jasa yang diperoleh lebih
rendah maka kualitas jasa buruk. Dengan demikian, baik tidaknya kualitas jasa
tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan
pelanggannya secara konsisten.
Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah
membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya (Philip
Kotler, 1994 dalam Widagdo, 2002). Jadi tingkat kepuasan pelanggan merupakan
fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dan harapan yang diinginkan
apabila kinerja dibawah harapan, maka pelanggan kecewa. Bila kinerja sesuai
dengan harapan pelanggan maka akan puas. Fornell (1996) menyatakan bahwa
kepuasan pada dasarnya meliputi tiga hal yaitu kualitas yang dirasakan, nilai yang
dirasakan dan harapan pelanggan.
Selanjutnya untuk mengetahui kepuasan pelanggan, dapat dilihat dari tolok
ukur, yaitu: bilamana tercapainya keseimbangan dari apa yang diharapkan dengan
apa yang dirasakan. Bila sesuatu yang dirasakan oleh pelanggan itu melebihi
harapan mereka maka ia akan puas. Menilai sesuatu yang dirasakan, ukuran
kualitas merupakan salah satu kriteria yang digunakan sebagai bahan
pertimbangan. Begitu juga yang terjadi pada penilaian kualitas jasa audit dalam
memenuhi harapan auditee sebagai pelanggan mereka.
Selanjutnya untuk menentukan faktor-faktor penentu kualitas jasa audit
Carcello (1992), melakukan survey terhadap pembuat laporan keuangan, pengguna
dan auditornya. Carcello (1992) meringkas 41 atribut kualitas audit menjadi hanya
12 faktor penentu kualitas audit dan juga digunakan Behn et al., (1997) untuk
menghubungkan kualitas audit dengan kepuasan klien / auditee, yaitu:
1. Pengalaman tim audit dan KAP dalam melakukan pemeriksaan laporan
keuangan klien.
2. Keahlian/pemahaman terhadap industri klien.
3. Responsif atas kebutuhan klien.
4. Kompetensi anggota-anggota tim audit terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan
norma-norma pemeriksaan.
5. Sikap independensi dalam segala hal dari individu-individu tim audit dan KAP.
6. Anggota tim audit sebagai suatu kelompok yang bersifat hati-hati.

4. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 4
7. KAP memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas.
8. Keterlibatan pimpinan KAP dalam pelaksanaan audit.
9. Pelaksanaan audit lapangan
10. Keterlibatan komite audit sebelum, pada saat, dan sesudah audit.
11. Standar-standar etika yang tinggi dari anggota anggota tim audit.
12. Menjaga sikap skeptis dari anggota-anggota tim audit.
3. KUALITAS AUDIT DAN KEPUASAAN AUDITEE
DeAngello (1981) mendefinisikan audit quality sebagai “pasar menilai
kemungkinan bahwa auditor akan memberikan a) penemuan mengenai suatu
pelanggaran dalam sistem akuntansi klien; dan b) adanya pelanggaran dalam
pencatatannya.“ Pada public sector, GAO (1986) mendefinisikan audit quality yaitu
pemenuhan terhadap standar profesional dan terhadap syarat-syarat sesuai
perjanjian, yang harus dipertimbangkan. Pengertian lain yang digunakan berkaitan
dengan studi mengenai audit quality adalah analisis terhadap kualitas yang ditinjau
dari aturan yang dibuat oleh aparatur pemerintah. Kemudian dari tiga pendekatan
tersebut Schroeder (1986) dan Carcello (1992) mengidentifikasi adanya hubungan
antara atribut kualitas audit dan kualitas audit yang dirasakan (dalam Lowensohn,
2007).
Definisi auditee satisfaction pada penelitian Behn et al., (1997)
menggunakan miliknya Hall dan Elliot (1993), yang menyatakan bahwa konstruk
kualitas pelayanan sering dilihat memiliki hubungan erat dengan kepuasan
konsumen atau klien. Dan miliknya Cronin dan Taylor (1994) yang mendefinisikan
kepuasan sebagai pilihan setelah evaluasi penilaian dari sebuah transaksi yang
spesifik. Kemudian penelitian Behn et al., (1997) mencoba menghubungkan
kualitas audit dengan kepuasan klien.
Kualitas audit dan kepuasan auditee mempresentasikan dua hal penting,
dalam pasar auditee secara keseluruhan (Behn et al.,1997). Agar dapat bertahan
hidup, perusahaan audit harus mampu memberikan kinerja audit yang berkualitas
tinggi dan kepuasan auditee yang tinggi. Sementara kualitas audit penting, baik
bagi pihak internal dan eksternal stakeholders, dan kepuasan auditee adalah pusat
dari profesi akuntansi (Bhattacharya, 2001)
Konsep dari kualitas audit adalah kompleks dan sulit pengukurannya secara
langsung (DeAngelo, 1981 dalam Samelson et al., 2006). Oleh karena beberapa
penelitian seringkali menggunakan proksi untuk mengukur kualitas audit dan
mempertimbangkan kualitas untuk dihubungkan dengan atribut perusahaan Kantor
Akuntan Publik, seperti ukuran (Shockley dan Holt, 1983), reputasi perusahaan

5. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 5
KAP (Beatty, 1989), premium fee (Copley, 1991), atau luasnya litigation/digugat
(Palmrose, 1988). Peneliti biasanya mendukung penggunaan proksi ini, dimana
dipersepsikan adanya hubungan antara penggunaan Big five KAP terhadap
tingginya kualitas auditor pada sektor perusahaan (McKinley, Pany dan Reckers,
1985) dan sektor non-profit (Krishnan dan Schauer, 2000), sebagaimana juga
dalam pasar obligasi pemda (Allen, 1994).
Kualitas audit seharusnya memberi penjelasan juga mengenai faktorfaktor
yang menentukan kepuasan klien. Tetapi ternyata studi mengambil kesimpulan,
kualitas pelayanan atau kualitas audit dan kepuasan klien merupakan sesuatu yang
berdiri sendiri (Cronin dan Taylor, 1994). Sebagaimana dikemukakan Taylor dan
Baker (1994), ada konsensus relatif dalam penelitian pemasaran (marketing)
bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen merupakan sesuatu yang
terpisah (unique) tetapi memiliki hubungan yang sangat dekat. Faktor-faktor yang
berhubungan dengan kualitas audit tidak sama dengan faktor-faktor yang
mendorong kepuasan klien, maka sangatlah penting untuk menentukan atribut dari
kualitas audit yang berhubungan dengan kepuasan klien.
B. AUDIT TEKNOLOGI
1. DEFINISI AUDIT TEKNOLOGI
Audit Teknologi adalah evaluasi secara sistematis dan objektif yang dilakukan
oleh Auditor Teknologi terhadap aset teknologi untuk mencapai tujuan Audit
Teknologi sehingga memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja pihak yang
diaudit (auditee) atau pemilik kepentingan.
Audit Teknologi tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, namun
dimaksudkan untuk melakukan perbaikan. Audit Teknologi merupakan mata rantai
dari prinsip “Rencana – Pelaksanaan – Evaluasi – Perbaikan”, dimana Audit
Teknologi merupakan mata rantai evaluasi. Kode Etik & Standar Audit
Teknologi(Versi 1.0).
 Audit Teknologi dapat dilihat sebagai suatu aktivitas Verifikasi: apakah teknologi
yang diaudit sesuai dengan aturan, standar, atau prosedur yang berlaku.
 Audit Teknologi dapat dilihat sebagai suatu aktivitas Evaluasi: apakah teknologi
yang diaudit sesuai dengan yang rencana, perkiraan, atau kebutuhan.

6. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 6
 Audit Teknologi dapat dilihat sebagai suatu aktivitas Analisa: apakah teknologi
yang diaudit sudah efektif atau efisien, apakah kekuatan dan kelemahan dari
teknologi yang diaudit.
 Nilai tambah mencakup semua manfaat yang berguna bagi pihak yang
berkepentingan, dan kinerja mencakup aspek proses yang berhubungan dengan
aset teknologi. Sistematis menekankan bahwa audit teknologi dilakukan dengan
mengikuti suatu tatalaksana yang baku (standar). Obyektif merupakan indikator
atau kriteria yang digunakan sebagai acuan penilaian terhadap obyek audit.
2. PERANAN DAN FUNGSI AUDIT TEKNOLOGI
Perbedaan antar negara maju dan berkembang bukan tergantung semata-
mata dari tingkat kemajuan ekonomi namun juga dari tingkat kemajuan teknologi.
Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini banyak dipicu oleh ketatnya
persaingan dalam dunia industri dan lagi merupakan salah satu kunci keunggulan
negara-negara maju untuk tetap mempertahankan daya saingnya. Berdasarkan
kajian yang dilakukan oleh IMD (2004) peringkat daya saing Indonesia masih di
urutan 58 dari 60 negara. Indonesia membutuhkan teknologi dalam pembangunan
untuk menjadi negara maju sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Teknologi yang dibutuhkan tidak hanya berupa teknologi sederhana namun
juga teknologi moderen. Keterbatasan dana untuk pengembangan teknologi
memaksa Indonesia menerapkan “Teknologi Tepat Guna” yang seringkali disalah
artikan sebagai teknologi “sederhana-murah-mudah”. Teknologi tepat guna yang
dimaksud lebih tepat jika dikonotasikan sebagai “sesuai dengan keperluan”, baik
sederhana maupun moderen.
Selain itu juga terdapat beberapa peran dan fungsi audit teknologi, antara
lain sebagai berikut :
 Technology Clearing House
Audit teknologi berperan sebagai alat untuk mengevaluasi kelayakan dan
kesesuaian suatu teknologi terhadap suatu referensi sebelum teknologi tersebut
diterapkan sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa penerapan teknologi tidak
memiliki resiko yang merugikan secara ekonomi, sosial, lingkungan, dan
keselamatan.
 Advokasi Teknologi
Audit teknologi berperan sebagai alat untuk menilai dan memilih teknologi
terbaik bagi suatu kondisi penerapan, diantara berbagai pilihan teknologi yang
ada, sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa penerapan teknologi akan

7. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 7
memberikan manfaat yang paling besar dan resiko paling kecil kepada
pengguna teknologi.
 Manajemen Teknologi
Audit teknologi berperan sebagai bagian dari pengelolaan aset teknologi secara
keseluruhan dalam rangka memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari
aset teknologi, melalui peningkatan kinerja, peningkatan efisiensi biaya dan
proses, peningkatan produktifitas, penciptaan tata kelola yang baik, dan
perwujudan sistem perbaikan yang berkesinambungan.
3. FRAMEWORK AUDIT TEKNOLOGI
Framework Audit Teknologi adalah model kerangka kerja yang memberikan
acuan dalam perancangan, pelaksanaan dan pelaporan audit teknologi,
mendefinisikan terminologi dan konsep spesifik bagi audit teknologi, menetapkan
standar persyaratan bagi peran, tanggung jawab, pengetahuan dan keahlian
auditor teknologi, kepatuhan, pelaksanaan dan pelaporan.
Demikian luasnya spektrum dan cakupan audit tekologi, yang mencakup
berbagai sektor teknologi, sehingga keberadaan Framework Audit Teknologi
menjadi kebutuhan yang vital bagi pelaksanaan audit teknologi yang berkualitas.
Framework Audit Teknologi secara umum mengadopsi model yang serupa yang
diterapkan pada Framework Audit Internal dan Framework Audit Teknologi
Informasi (ITAF – Information Technology Assurance Framework). Framework
memberikan gambaran hubungan antara standar dan kode etik audit teknologi,
pedoman umum audit teknologi dan panduan audit teknologi, serta kerangka
penggunaannya.
Framework Audit Teknologi dan semua dokumen yang tercakup didalamnya
merupakan dokumen yang dinamis, hidup, dan akan selalu dikembangkan dan
diperbaiki di masa mendatang untuk memastikan bahwa best practice akan
diadopsi dalam audit teknologi. Sementara ini Framework Audit Teknologi dan
dokumen didalamnya diperuntukkan bagi pelaksanaan audit teknologi yang
dilakukan oleh BPPT. Untuk memastikan pelaksanaan audit teknologi oleh BPPT
secara konsisten, maka framework audit teknologi ini menjadi kesepakatan di BPPT
sebagai acuan yang wajib diterapkan.
4. STRUKTUR FRAMEWORK AUDIT TEKNOLOGI
Framework Audit Teknologi terdiri dari beberapa tingkatan/hirarki dokumen
yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Setiap tingkatan memiliki kode

8. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 8
dokumen yang unik dan berbeda, sehingga dari kode dokumen dapat dipahami
fungsi dari dokumen tersebut.
Struktur dan hubungan antara bagian-bagian dalam Framework Audit
Teknologi digambarkan dalam diagram dibawah dan dapat dijelaskan sebagai
berikut. Setiap dokumen diawali dengan daftar istilah dan definisi yang menjelaskan
pemahaman umum tentang hal-hal terkait dengan audit teknologi yang digunakan
dalam dokumen tersebut, baik yang bersifat umum maupun khusus terkait sektor
atau tujuan audit teknologi.
a. Kerangka Kerja Audit Teknologi
Kode dokumen 0NNN (level 0), berfungsi sebagai acuan dan kerangka
dalam audit teknologi.
b. Kode Etik dan StandarAudit Teknologi
Kode dokumen 1NNN (level 1), berfungsi menetapkan standar yang harus
dipenuhi oleh auditor berupa kode etik audit dan kemampuan auditor, lembaga
pelaksana audit berupa praktek manajemen dalam organisasi, dan pelaksanaan
audit itu sendiri sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan paska
pelaksanaan audit teknologi.
c. Pedoman Umum Audit Teknologi
Kode dokumen 2000 (level 2), berfungsi sebagai guidance umum bagi
pelaksanaan audit teknologi sehingga memenuhi standar yang ditetapkan
dalam Kode Etik dan Standar Audit Teknologi. Pedoman ini memberikan
petunjuk tentang cara umum memenuhi persyaratan dalam standar dalam
pelaksanaan audit teknologi berbagai sektor teknologi. Karena Pedoman
Umum bersifat petunjuk maka dapat dipahami bahwa cara yang diberikan
bukanlah satu-satunya cara unbtuk memenuhi persyaratan standar.
Pedoman ini memastikan dan memudahkan bahwa audit teknologi yang
dilakukan telah memenuhi persyaratan. Jika pelaksanaan audit tidak mengikuti
petunjuk dalam Pedoman ini maka pelaksanaan audit teknologi harus dapat
membuktikan terpenuhinya semua persyaratan dalam Kode Etik dan Standar
Audit Teknologi.
d. Panduan Audit Teknologi
Kode dokumen 3NNN (level 3), berfungsi sebagai guidance khusus bagi
pelaksanaan audit teknologi pada sektor tertentu dan merupakan rincian lebih
lanjut dari Pedoman Umum, dengan menjelaskan cara atau pendekatan dalam
melakukan suatu aktivitas, menjabarkan persyaratan yang ada dalam Standar
Audit Teknologi kedalam bentuk indikator kriteria. Setiap sektor teknologi
memiliki Panduan yang berlaku khusus untuk sektor teknologi tersebut.

9. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 9
Panduan memberikan tekanan pada kriteria audit teknologi, instrumen audit,
metode pengumpulan data/bukti dan metode analisa.
e. Panduan Audit Teknologi Tujuan Khusus
Kode dokumen 4NNN, berfungsi sebagai guidance khusus bagi audit
teknologi yang memiliki tujuan khusus tertentu, biasanya terkait dengan sektor
teknologi tertentu. Panduan Audit Teknologi Tujuan Khusus dapat digunakan
secara terpisah maupun berkomplemen dengan Panduan Audit Teknologi
Sektor yang relevan.
Gambar Diagram Struktur Kaitan Berbagai
Dokumen Audit Teknologi dalam Framework

10. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 10
Tabel Struktur kerangka dokumen audit teknologi yang membentuk Framework

11. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 11
5. KODE ETIK AUDIT TEKNOLOGI
Kode Etik Audit Teknologi terdiri dari dua bagian:
a. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi Auditor Teknologi dan pelaksanaan
Audit Teknologi.
b. Aturan Pelaksanaan menjelaskan perilaku yang diharapkan dari seorang auditor.
Aturan-aturan ini dimaksudkan sebagai alat bantu guna menginterpretasikan
prinsip-prinsip di atas ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai
panduan perilaku etika auditor.
1). Etika Auditor Teknologi
Tuntutan sikap dan perilaku auditor dalam melaksanakan Audit Teknologi
dilandasi beberapa prinsip yaitu Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan
Kompetensi.
 Integritas
Auditor Teknologi dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi
oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab untuk membangun
kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang
handal, bekerja secara terpercaya dan bersungguhsungguh dalam memenuhi
tanggung jawab.
 Obyektivitas
Auditor Teknologi harus menjaga objektivitas dalam pengumpulan dan
analisis data serta penyusunan laporan dengan menggunakan data dan
informasi yang valid, membuat penilaian yang seimbang atas semua situasi
yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain
dalam membuat kesimpulan atau memberikan pendapat.
 Kerahasiaan
Auditor Teknologi harus menghargai nilai dan kepemilikan data
maupun informasi yang diterimanya serta tidak mengungkapkan data dan
informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari auditee.
 Kompetensi
Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Teknologi dituntut untuk
memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang sesuai
guna memenuhi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Audit Teknologi.

12. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 12
2). Aturan Pelaksanaan
Aturan pelaksanaan mengatur setiap tindakan yang harus dilakukan
oleh Auditor Teknologi dan merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip di
atas.
 Aturan Pelaksanaan - Integritas
Dalam prinsip ini Auditor Teknologi dituntut untuk:
 melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, berani, bijaksana,
bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh serta tidak terlibat dalam
konflik kepentingan;
 menunjukkan kesetiaan dalam melaksanakan tugas;
 mengikuti perkembangan peraturan, pedoman umum dan pedoman
sektor Audit Teknologi;
 menjaga citra dan mendukung visi serta misi Organisasi/Institusi;
 tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada
tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan Organisasi/Institusi;
 dapat menggalang kerjasama yang sehat di antara Auditor Teknologi dari
berbagai sektor dan institusi dalam pelaksanaan Audit Teknologi;
 saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama
Auditor Teknologi;
 tidak terkait dengan suatu laporan, pernyataan atau perwakilan yang
nyata-nyata salah atau menyesatkan;
 Bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
 Aturan Pelaksanaan - Obyektivitas
Auditor Teknologi harus menunjukkan objektivitas profesional dalam level
tertinggi dengan cara:
 mengungkapkan semua fakta materiil yang diketahuinya, yang apabila
tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah isi laporan Audit Teknologi;
 terbebas dari semua pengaruh, kepentingan atau hubunganhubungan
yang mungkin menganggu atau dianggap menganggu penilaian,
independensi atau objektivitas selama memberikan layanan jasa Audit
Teknologi;
 melaksanakan Audit Teknologi sesuai dengan instruksi dalam protokol
audit tanpa bias, prasangka, variance dan kompromi;
 tidak menawarkan layanan jasanya (atas nama pribadi) selama proses
pelaksanaan Audit Teknologi;

13. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 13
 menyampaikan kemungkinan adanya pertentangan kepentingan pada
saat komunikasi awal dengan auditee;
 menghindari terjadinya konflik kepentingan selama pelaksanaan Audit
Teknologi. Konflik kepentingan ini termasuk, namun tidak terbatas pada,
hal-hal sebagai berikut :
o adanya kaitan dengan auditee melalui anggota keluarga,
o pernah menjadi konsultan teknologi di organisasi auditee
o dalam jangka waktu 12 bulan sebelum pelaksanaan AuditTeknologi,
o memiliki hubungan bisnis khusus yang dapat menimbulkan konflik
kepentingan;
 tidak melakukan dua pekerjaan Audit Teknologi secara berurutan
terhadap auditee yang sama;
 menjaga sikap independensinya dengan tidak menerima bingkisan
ataupun hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi,
mengkompromikan atau mengancam kemampuan Auditor Teknologi
untuk bertindak dan bersikap independen;
 Dalam hal terjadinya konflik kepentingan, adalah merupakan tanggung
jawab dari Dewan Audit Teknologi atau General Manager untuk meninjau
temuan-temuan yang ada, dan apabila perlu melakukan rapat untuk
mengambil keputusan.
 Aturan Pelaksanaan - Kerahasiaan
Dalam prinsip ini Auditor Teknologi harus:
 memelihara kerahasiaan data dan informasi yang diterimanya selama
pelaksanaan Audit Teknologi;
 berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga data serta informasi yang
diperoleh selama pelaksanaan Audit Teknologi;
 mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi
kerahasiaan hasil-hasil Audit Teknologi, data dan informasi yang
dikumpulkan, serta kerahasiaan identitas pihak-pihak yang diwawancarai;
 tidak menggunakan informasi Audit Teknologi dengan tujuan untuk
kepentingan pribadi atau tujuan lainnya yang bertentangan dengan
aturan profesi dan atau aturan perundangundangan yang berlaku;
 tidak membagi informasi mengenai pedoman, instrumen dan tahapan
proses serta metodologi Audit Teknologi yang telah disusun oleh Pusat
Audit Teknologi BPPT dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan
atau tujuan lainnya, tanpa ijin dari Direktur Pusat Audit Teknologi BPPT.

14. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 14
 Aturan Pelaksanaan - Kompetensi
Dalam prinsip ini Auditor Teknologi dituntut agar :
 terlibat dalam layanan jasa Audit Teknologi hanya jika mempunyai
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup (dibuktikan
dengan sertifikat profesi Auditor Teknologi) serta tidak memerintahkan
atau mensubkontrakkan seluruh kegiatan Audit Teknologi kepada pihak
lain;
 meng’outsource’kan sebagian saja dari pekerjaan Audit Teknologi sesuai
ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Umum Audit Teknologi sub
bab 3.12.4;
 mendasarkan pelaksanaan Audit Teknologi pada Kode Etik dan Standar
Audit Teknologi serta Pedoman Umum Audit Teknologi.
 konsisten dan akurat dalam memberikan evaluasi terhadap data yang
diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi;
 bertekad untuk melengkapi evaluasinya dan menghindari
ketidaklengkapan informasi;
 memisahkan fakta dari pendapat secara jelas dan tepat dalam
evaluasinya. Opini yang dibuat seorang Auditor Teknologi harus
didukung oleh data kuantitatif dan terukur;
 melayani auditee dengan sukarela, rajin, menghargai dan efisien;
 menjunjung tinggi profesionalisme tanpa bias dan prasangka selama
pelaksanaan Audit Teknologi atau dalam berkomunikasi dengan auditee;
 membantu auditee dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan post audit,
seperti rekomendasi atau penjelasan dari hasil Audit Teknologi;
 melakukan komunikasi dengan jujur, serius, dan terbuka dalam
pelaksanaan Audit Teknologi;
 secara terus menerus berusaha untuk memelihara dan meningkatkan
kemampuan, efektivitas dan kualitas kemampuannya melalui pelatihan
Audit Teknologi atau pelatihan lain yang relevan;
 mau untuk secara terbuka membagi pengetahuannya dengan Auditor
Teknologi lainnya;
6. STANDAR AUDIT TEKNOLOGI
Standar Audit Teknologi terdiri atas empat bagian, yaitu:
a. Standar Umum menjelaskan tentang kualifikasi dari Auditor Teknologi dan atau
institusi yang memberikan layanan jasa Audit Teknologi sehingga pekerjaan

15. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 15
Audit Teknologi sampai pelaporannya dapat terlaksana dengan baik dan
efektif.
b. Standar Pelaksanaan menjelaskan sifat kegiatan Audit Teknologi dan
menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan
Audit Teknologi serta menyebutkan kriteria kualitas yang harus dicapai
sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dievaluasi.
c. Standar Pelaporan menjelaskan tentang aturan yang harus dipenuhi dalam
tahap akhir pelaksanaan Audit Teknologi berupa laporan kegiatan dan
substansi yang harus ada dan dilaporkan kepada klien dan auditee.
d. Standar Tindak Lanjut mencakup aktivitas yang dapat dilakukan sebagai tindak
lanjut dari pelaksanaan Audit Teknologi.
7. URGENSI AUDIT DAN SIFAT PELAKSANAAN TEKNOLOGI
a. Urgensi audit teknologi antara lain sebagi berikut :
 Audit Teknologi diperlukan sebagai bagian dari usaha perbaikan yang
berkelanjutan.
 Audit Teknologi diperlukan karena penerapan teknologi yang tidak tepat dapat
mengakibatkan dampak buruk.
 Audit Teknologi diperlukan karena publik perlu dilindungi dari akibat buruk
penerapan suatu teknologi.
 Audit Teknologi diperlukan karena sumber daya atau aset teknologi yang
dimiliki suatu organisasi perlu dioptimalkan.
 Audit Teknologi diperlukan untuk memberi input yang akurat bagi
perencanaan teknologi, sehingga pengulangan kesalahan dapat dihindari.
b. Sifat Pelaksanaan Audit Teknologi
1). Audit Teknologi Wajib (Mandatory)
Audit Teknologi wajib dilakukan pada suatu organisasi apabila pihak
yang berwenang atas organisasi tersebut memerintahkan dilakukannya
audit teknologi atas organisasi tersebut. Dalam hal tersebut pihak yang
berwenang disebut sebagai klien dan organisasi yang diaudit disebut
sebagai Auditee. Bagi BUMN, audit teknologi bersifat wajib ketika
diperintahkan oleh Kantor Menteri Negara BUMN.
2). Audit Teknologi Sukarela (Voluntary)
Audit Teknologi sukarela dilakukan pada suatu organisasi apabila
suatu organisasi atas keinginan sendiri atau atas anjuran pelaksana audit

16. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 16
teknologi menginginkan dilakukannya audit teknologi atas organisasi
tersebut. Dalam hal tersebut organisasi yang diaudit disebut sebagai klien
sekaligus Auditee.
8. Tata Laksana Audit Teknologi
Audit teknologi dilaksanakan mengikuti tata laksana audit teknologi yang
secara garis besar terbagi dalam tiga kelompok tahapan, yaitu:
1. Tahap perencanaan (pre-audit)
2. Tahap pelaksanaan lapangan (onsite audit)
3. Tahap analisa data dan pelaporan (post audit)
Secara lengkap tata laksana audit teknologi digambarkan dalam diagram di
bawah.
1. Penyiapan tim audit:
Penyiapan meliputi penetapan personil tim audit dan tugas serta kewenangan
tim. Familiarisasi tim dengan obyek yang akan diaudit, meliputi antara lain
sejarah / rekam jejak perusahaan, proses bisnis, teknologi produk, masalah
perusahaan dan pangsa pasar.
2. Quick assessment
Evaluasi kilat berdasarkan beberapa kriteria kunci.
3. Penyiapan rencana audit:
Penyiapan rencana audit dimulai dengan komunikasi dengan auditee untuk
menjelaskan secara garis besar tentang audit teknologi. Tim audit teknologi
menindaklanjuti dengan menyusun rencana audit yang meliputi: tujuan, lingkup,
kriteria, acuan, metoda pengumpulan data, metoda analisa, perkiraaan jadwal
pelaksanaan.
4. Penyepakatan rencana audit:
Komunikasi lanjutan dengan auditee dilakukan untuk menyepakati protokol yang
disusun. Auditee dapat memberi masukan untuk memperbaiki protokol dan
menunjuk personil di pihak auditee yang akan mendampingi auditor dalam
pelaksanan lapangan. Dokumen protokol ditandangani oleh tim audit dan
auditee.
5. Penyiapan protokol audit (pedoman dan instrumen audit)
Setelah rencana audit disepakati, tim audit menyiapkan secara rinci formform
yang diperlukan. Form-form tersebut akan dianggap sebagai kertas kerja formal
dalam pengumpulan data.

17. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 17
6. Penetapan parameter acuan
Menetapkan acuan yang akan digunakan sebagai patokan penilaian untuk
beberapa kriteria kunci, dapat berupa kinerja secara horisontal (dengan
organisasi lain yang sejenis), kinerja vertikal (dengan kinerja organisasi pada
tahun-tahun sebelumnya), standar industri dan best practice.
7. Pertemuan pembukaan
Pelaksanaan lapangan diawali dengan pertemuan pembukaan yang
memaparkan rincian pelaksanaan lapangan audit teknologi.
8. Pelaksanaan lapangan
Tim audit mengumpulkan data sesuai metoda yang telah disiapkan. Perubahan-
perubahan pelaksanaan dari rencana semula harus atas persetujuan lead
auditor.
9. Pertemuan penutupan
Pelaksanaan lapangan ditutup dengan pertemuan penutupan yang memaparkan
hasil pengumpulan data selama pelaksanaan lapangan. Pihak auditee dapat
mengusulkan untuk menambah data.
10. Analisa data
Tim audit menganalisa data menjadi bukti audit dan selanjutnya temuan audit
sesuai metoda yang disiapkan. Semua temuan yang didapat harus dapat dilacak
kembali hingga ke pengumpulan data.
11. Pengelolaan data
Seluruh data yang diperoleh disimpan secara rapi dan aman dengan
memperhatikan sifat kerahasiaan, dengan kode-kode tertentu untuk
memudahkan pelacakan kembali temuan. Sifat konfidensial data harus tetap
terjaga.
12. Penyusunan laporan
Tim audit menyiapkan laporan sesuai dengan Standar Pelaporan Audit
Teknologi PAT – BPPT. Laporan dibubuhi tandatangan Lead Auditor sebagai
pihak yang menyiapkan laporan.
13. Proof-read laporan
Draft Laporan diperiksa dan ditandatangani oleh Technical Manager.
Selanjutnya dibaca dan disetujui oleh General Manager.
14. Penyerahan laporan
Laporan diserahkan oleh General Manager kepada pihak auditee.
15. Evaluasi aktivitas
General Manager melakukan evaluasi secara menyeluruh atas kegiatan audit
teknologi.

18. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 18

19. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 19
9. 11 Atribut Kualitas Audit
EXPERIENCE Pengalaman tim audit menjadi auditor
pemerintahan
INDUSTRY EXPERTISE Tim audit paham terhadap lingkungan
instansi
yang diperiksa
RESPONSIVENESS Tim audit tanggap terhadap schedule
kebutuhan instansi
COMPLIANCE Tim audit melaksanakan pemeriksaan sesuai
standar umum audit
INDEPENDENCE Tim audit yang menjaga independensi in
appearance dan in fact (dalam fakta dan
penampilan)
PROFESSIONAL CARE Tim audit selalu bersikap hati-hati dan
professional dalam melakukan perikatan
audit
COMMITMENT Tim audit memiliki komitmen terhadap
kualitas audit
EXECUTIVE INVOLVEMENT Ketua tim audit secara aktif terlibat dalam
perencanaan dan pelaksanaan audit
(memimpin)
CONDUCT OF AUDIT FIELD
WORK
Pekerjaan lapangan audit yang dilakukan
oleh
tim audit
MEMBER CHARACTERISTI CS Standar etika tim audit dan pengetahuan
akuntansi/auditing
SKEPTICAL ATTITUDE Tim audit menjaga sikap skeptipisme secara
professional dalam perikatan audit
Sumber: Samelson et al., (The Determinants of Perceived Audit Quality and Auditee
Satisfaction in Local Government. 2006)
C. CONTOH AUDIT TEKNOLOGI
Perancangan Panduan Audit Manajemen Proyek Teknologi Informasi
untuk Organisasi pemerintahan
I Putu Cherry Fantastika, Suhono Harso Supangkat, dan Albarda
Teknik Elektro dan Informatika ITB dalam Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi
untuk Indonesia 14-15 Juni 2011
1. Pendahuluan
Banyak proyek pembangunan dan pengadaan TI (teknologi informasi) yang tidak
berangkat dari suatu kebutuhan yang konkret dan dalam pelaksanaannya sering mengalami
kegagalan. Kegagalan pelaksanaan

20. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 20
manajemen proyek TI tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu belum diterapkannya
prinsip-prinsip manajemen proyek TI secara tepat dan tidak adanya panduan audit
manajemen proyek TI yang digunakan untuk mengaudit pelaksanaan manajemen proyek TI
tersebut. Audit terhadap proyek TI akan menghindari terjadinya kesalahan yang sama terjadi
pada proyek TI selanjutnya.
Penelitian ini menghasilkan dokumen panduan audit manajemen proyek TI yang
dirancang dengan cara memadukan standar-standar internasional yang terkait dengan
manajemen proyek, yaitu PMBoK, COBIT versi 4.1, dan ISO 10006. Perpaduan ini dilakukan
dengan cara memetakan ketiga standar tersebut, sehingga dapat menghasilkan kriteria
audit. Dengan alat bantu CSF yang digunakan untuk menghasilkan daftar periksa yang
menjadi acuan untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan manajemen proyek TI.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data
menggunakan dokumen dan wawancara. Sedangkan teknik analisis dilakukan dengan cara
non-statistik. Hasil analisis dapat berupa penggabungan kategori menjadi sebuah pola
tertentu dalam narasi, tabel, atau gambar.
Gambar 1. Metode Penelitian
a. Identifikasi dan Analisis
Pada tahap identifikasi, menjelaskan dokumendokumen yang digunakan dalam
penelitian ini yang terkait dengan perancangan panduan audit manajemen proyek TI.
Masing-masing dokumen memiliki peran tersendiri dalam penelitian ini. Dokumen
tersebut antara lain:
1. PMBoK edisi 4, dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi-kan proses-proses
yang ada dalam pelaksanaan manajemen proyek TI.
2. COBIT versi 4.1, dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi penggunaan kontrol
untuk menjadi kriteria audit dalam mengaudit manajemen proyek TI. Kriteria audit
berdasarkan COBIT versi 4.1 ini digunakan untuk mengecek kesesuaian terhadap
proses pelaksanaan manajemen proyek TI.

21. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 21
3. ISO 10006, dokumen ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penilaian mutu
proyek. Faktor-faktor ini akan digunakan sebagai kriteria audit untuk mengecek
kesesuaian mutu proses pelaksanaan manajemen proyek TI
Gambar 2. Kerangka Kerja Penelitian
b. Pemetaan
Pada tahap analisis, pertama-tama dilakukan proses pemetaan terhadap ketiga
dokumen di atas (PMBoK edisi 4, COBIT versi 4.1, dan ISO 10006), untuk menghasilkan

22. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 22
kriteria pengukuran terhadap proses manajemen proyek. Tabe 1 dibawah ini adalah
salah satu contoh hasil pemetaan.
Tabel 1. Contoh Hasil Pemetaan
Sesuai dengan tabel diatas, diketahui bahwa untuk bidang pengetahuan
Menajemen Integrasi Proyek terdiri dari proses membuat project charter dan membuat
perencanaan manajemen proyek. Kriteria pengukuran yang digunakan untuk mengukur
proses membuat project charter adalah:
1. Berdasarkan COBIT versi 4.1: PO10.3 (Pendekatan Manajemen Proyek), PO10.4
(Komitmen Stakeholder), PO10.6 (Inisiasi Tahapan Proyek), dan PO10.7
(Perencanaan Proyek yang Ter-integrasi).
2. Berdasarkan ISO 10006: Proses Strategis.
c. Dekomposisi Tahap Satu
Proses dekomposisi pemetaan ini dilakukan dengan tujuan untuk
menyederhanakan kriteria pengukuran. Dekomposisi ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
Dekomposisi yang pertama dilakukan untuk mengeliminasi pengulangan penggunaan
kriteria pengukuran dari COBIT versi 4.1 maupun ISO 10006.
Tabel 2 adalah salah satu contoh proses dekomposisi tahap 1 (satu) untuk
bidang pengetahuan Manajemen Biaya Proyek. Bagian pada tabel yang ditandai dengan
lingkaran merah adalah bagian yang akan dieliminasi. Sedangkan hasil dekomposisi
tahap 1 (satu) tersebut dapat dilihat pada tabel 3.

23. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 23
Tabel 2. Contoh Dekomposisi Tahap 1 untuk Manajemen Biaya Proyek
Tabel 3. Contoh Hasil Dekomposisi Tahap 1 untuk Manajemen Biaya Proyek
Sesuai dengan tabel diatas, diketahui bahwa tidak terdapat lagi pengulangan dalam
penggunaan kriteria pengukuran. Untuk bidang pengetahuan Manajemen Biaya Poyek,
yang terdiri dari proses mengestimasi biaya, menganggarkan biaya dan mengontrol
biaya, kriteria pengukurannya adalah :
1. Berdasarkan COBIT versi 4.1 ada 4 (empat) kriteria pengukuran yang dapat
digunakan, yaitu: PO5.1 (kerangka kerja manajemen keuangan), PO5.3 (proses
penganggaran TI), PO5.4 (manajemen biaya), dan PO10.13 (pengukuran kinerja
proyek, pelaporan, dan pengawasan).
2. Berdasarkan ISO 10006 ada 3 (tiga) kriteria pengukuran yang dapat digunakan, yaitu:
estimasi biaya, penganggaran, dan kontrol biaya.

24. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 24
d. Dekomposisi Tahap Dua
Dekomposisi yang kedua dilakukan untuk mengelompokkan penggunaan kontrol
pada COBIT versi 4.1 ke dalam proses TI dan pengukuran dilakukan terhadap bidang
pengetahuan pada manajemen proyek. Dekomposisi yang kedua ini bertujuan untuk
membuat kriteria pengukuran yang digunakan menjadi lebih sederhana lagi.
Tabel 4 adalah salah contoh proses dekomposisi tahap 2 (dua) untuk bidang
pengetahuan Manajemen Biaya Proyek. Bagian pada tabel yang ditandai dengan
lingkaran merah adalah bagian yang akan dieliminasi. Sedangkan hasil dekomposisi
tahap 2 (dua) tersebut dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 4 Contoh Dekomposisi Tahap 2 untuk Manajemen Biaya Proyek
Tabel 5 Contoh Hasil Dekomposisi Tahap 2 untuk
Manajemen Biaya Proyek
Sesuai dengan tabel diatas, diketahui bahwa kriteria pengukuran menjadi lebih
sederhana, di mana penggunaan kontrol pada COBIT versi 4.1 dikelompokkan ke dalam
proses TI yang sama. Sebagai contoh, kriteria pengukuran untuk bidang pengetahuan
Manajemen Biaya Proyek adalah:
1. Berdasarkan COBIT versi 4.1 ada 2 (dua) kriteria pengukuran yang dapat digunakan,
yaitu: PO5 (mengelola investasi TI) dan PO10 (mengelola proyek).

25. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 25
2. Berdasarkan ISO 10006 ada 3 (tiga) kriteria pengukuran yang dapat digunakan,
yaitu: estimasi biaya, penganggaran, dan kontrol biaya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. FAKTOR KRITIS SUKSES
Analisis CSF dilakukan terhadap hasil dekomposisi pemetaan tahap dua.
Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan daftar periksa, yang digunakan sebagai
panduan untuk melaksanakan audit. Analisis dengan menggunakan CSF ini dilakukan
pada setiap bidang pengetahuan yang ada pada manajemen proyek.
Pada tahap analisis CSF ini, juga dilakukan eliminasi terhadap kriteria
pengukuran pada COBIT versi 4.1. Dasar pertimbangan eliminasi ini adalah kriteria
pengukuran pada COBIT versi 4.1 tersebut dapat menghasilkan faktor kritis sukses
Sebagai contoh, untuk manajemen integrasi proyek, terdapat 4 (empat) kriteria
pengukuran yang digunakan berdasarkan COBIT, yaitu: PO10 (mengelola proyek),
AI1 (meng solusi otomatis), DS10 (mengelola permasalahan), dan ME1 (mengawasi
dan mengevaluasi kinerja TI). Setelah melakukan analisis CSF, keempat kriteria
pengukuran tersebut menghasilkan faktor kritis sukses yang mirip. Maka yang akan
digunakan sebagai criteria pengukuran hanya 1 (satu) yaitu PO10 (mengelola proyek),
sedangkan 3 (tiga) kriteria pengukuran yang lain di eliminasi. Tabel 6 adalah salah
contoh proses analisis dengan menggunakan CSF untuk bidang pengetahuan
Manajemen Integrasi Proyek.
Tabel 6 Contoh Analisis CSF untuk Manajemen Proyek
b. Rancangan Panduan Audit Manajemen Proyek TI
Hasil rancangan panduan audit manajemen proyek TI dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.

26. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 26
Gambar 3 Rancangan Panduan Audit Manajemen Proyek TI
Rancangan panduan audit manajemen proyek TI terdiri dari tiga bagian, yaitu
bidang pengetahuan manajemen proyek TI, kriteria audit, dan daftar periksa.
Bidang pengetahuan manajemen proyek TI diperoleh dari identifikasi dokumen
PMBoK yang digunakan sebagai kategori audit. Kriteria audit diperoleh berdasarkan
hasil pem 4.1 dan ISO 10006 terhadap bidang pengetahuan manajemen proyek TI.
Daftar periksa diperoleh dari hasil analisis dengan menggunakan alat bantu CSF.
Validasi dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi dan consensual
validation dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan panduan
audit manajemen proyek TI ini tepat untuk diterapkan di BPK RI Tabel 7 adalah salah
satu contoh daftar periksa untuk bidang pengetahuan manajemen komunikasi proyek.
Sedangkan, kriteria audit yang digunakan adalah :
1. Berdasarkan COBIT versi 4.1 (Mengelola Proyek)
2. Berdasarkan ISO 10006 Komunikasi, Manajemen Informasi, dan Kontrol
Komunikasi.
Tabel 4.1 Contoh Daftar Periksa untuk Manajemen Komunikasi Proyek

27. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 27
Tabel daftar periksa di atas, digunakan dengan cara memberikan tanda _ (tick
mark) pada kolom “Ya” atau “Tidak” yang sesuai dengan kondisi entitas pada saat di
audit. Sedangkan kolom “Komentar” dapat diisi dengan informasi tambahan mengenai
entitas yang perlu dicantumkan dam terkait dengan daftar periksa tersebut
4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah:
1. Proses perpaduan terhadap pendekatan manajemen proyek (PMBoK), kerangka kerja
COBIT versi 4.1, dan ISO 10006, yang dilakukan dengan cara memetakan ketiga
standar tersebut, dapat menghasilkan suatu rancangan panduan audit manajemen
proyek teknologi informasi.
2. Yang dihasilkan proses dekomposisi pemetaan yang dilakukan pada tahap analisis,
adalah:
a. Bidang pengetahuan manajemen proyek TI, dimana bidang pengetahuan
manajemen proyek TI ini menjadi kategori dalam melakukan audit manajemen
proyek TI. Sesuai dengan PMBoK, bidang pengetahuan manajemen proyek TI yang
digunakan ada 9 (sembilan), yaitu: Manajemen Integrasi Proyek, Manajemen
Lingkup Proyek, Manajemen Waktu Proyek, Manajemen Biaya Proyek, Manajemen
Kualitas Proyek, Manajemen Sumber Daya Manusia Proyek, Manajemen
Komunikasi Proyek, Manajemen Risiko Proyek, Manajemen Pengadaan Proyek.
b. Kriteria audit manajemen proyek TI
i. Sesuai dengan COBIT versi 4.1, kriteria audit yang dihasilkan ada 7 (tujuh),
yaitu: PO5 (Mengelola Investasi TI) PO7 (Mengelola Sumber Daya Manusia TI)
PO8 (Mengelolam Kualitas) PO9 (Menilai dan Mengelola Risiko TI) PO10
(Mengelola Proyek) AI5 (Memenuhi Sumber Daya TI), dan DS2 (Mengelola
Layanan Pihak Ketiga).
ii. Sesuai dengan ISO 10006, kriteria audit ada 29 (dua puluh sembilan), yaitu
Proses Strategis, Manajemen Perubahan, Inisiasi Proyek dan Pembuatan
Perencanaan Proyek, Penutupan Proyek, Pembuatan Lingkup dan Kontrol,
Definisi Aktivitas (tugas, kelompok kerja, struktur rincian kerja/WBS),
Perencanaan Aktivitas yang Berhubungan, Estimasi Durasi, Pembuatan Jadwal,
Kontrol Jadwal, Kontrol aktivitas, Estimasi Biaya, Penganggaran, Kontrol Biaya,
Perencanaan Sumber Daya Manusia, Alokasi Staf, Pembuatan Tim, Kontrol
Sumber Daya, Definisi Struktur Organisasi Proyek, Perencanaan Komunikasi,
Manajemen Informasi, Kontrol komunikasi, Pengidentifikasikan Risiko, Penilaian
Risiko, Kontrol Risiko, Perencanaan Pembelian dan Kontrol, Evaluasi subkontrol,
Penggantian Kontrak, Dokumentasi Kebutuhan.

28. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 28
3. Penggunaan analisis Faktor Sukses Kritis (CSF) menghasilkan daftar periksa
(checklist) yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan audit terhadap
manajemen proyek TI.
D. REFERENSI
Allen, A. C. 1994. “The Effect of Large-Firm Audits on Municipal Bond Rating Decisions.”
Auditing: A Journal of Practice & Theory, 13 (1): 115-125
Arens, Alvin, A. dan James, K. Loebbecke. 2006. Auditing and Assurance Services An
Integrated Approach. International Edition, Eleventh Edition. New Jersey: Prentice-
Hill Inc.
Behn, B. K., J. V. Carcello., D. R. Hermanson. dan R. H. Hermanson. 1997. “The
Determinants of Audit Client Satisfaction among Clients of Big 6 Firms.” Accounting
Horizons, (March): vol. 11. No. (1), 7-24.
Bhattacharya, A. 2001. “Multiculturalism and the Accounting Profession: Enhancing
Employee Productivity and Client Satisfaction.” National Public Accountant, 46 (3):
13-14, 21.
Carcello, J. V., R. H. Hermanson. dan N. T. McGrath. 1992. “Audit Quality Attributes: The
Perceptions of Audit Partners, Prepares, and Financial Statement Users.” Auditing: A
Journal of Practice & Theory 11, (Spring): 1-15.
Copley, P. A. 1991. “The Association between Municipal Disclosure Practices and Audit
Quality.” Journal of Accounting and Public Policy, 10: 245-266.
Fantastika, I.P.C., Supangkat, S.H. dan Albarda. 2011. Perancangan Panduan Audit
Manajemen Proyek Teknologi Informasi untuk Organisasi pemerintahan. Konferensi
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia. 14-15 Juni, Sekolah Teknik
Elektro dan Informatika. Institut Teknologi Bandung
Fornell. 1996. ”The American Customer Satisfaction Index, Nature Purpose, and Finding.”
Journal of Marketing, (October): vol. 60.
Glynn, William, J. dan James, G. Barnes. 1996. Understanding Services Management. John
Wiley & Son Ltd. England.
Hall, M. C. dan K. M. Elliott. 1993. “Expectations and performance From Whose Perspective:
A note on measuring service quality.” Journal of Professional Service Marketing, 8(2):
27-32.
Lowensohn, S., L. E. Johnson., R. J. Elder dan S. P. Davies. 2007. “Auditor Specialization,
Perceived Audit Quality, and Audit Fee in the Local Government Audit Market.”
Journal of Accounting and Public Policy, 26, 705-732.
Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi 6. Badan Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Palmrose, Z. 1988. “An Analysis of Auditor Litigation and Service Quality.“ The Accounting
Review, 63 (1): 55-73.
Purwantoro Y. dan Wibowo, S. S. 2011. Framework, Kode Etik, Standar dan Pedoman
Umum Audit Teknologi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Jakarta.
Schroeder, M. S., I. Salomon dan D. Vickrey. 1986. “Audit Equality: The Perception of Audit
Committee Chairpersons and Audit Partners.” Auditing: A Journal of Practice &
Theory 5, (Spring): 86-94.

29. TECHNOLOGY
Manajemen Teknologi_S2_TIP_UB_angkywahyu@gmail.com Page 29
Samelson, D., S. Lowensohn. dan L. E. Johnson. 2006. ”The Determinants of Perceived
Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government.” Journal of Public
Budgeting, Accounting & Financial Management, 18 (2): 139-166Tatang. 1995.
Manajemen dan Usahawan Indonesia. No. 06/Th XXIV/ Juni.
Taylor, S. A. dan T. T. Baker. 1994. “An Assesment of the Relationship between Service
Quality and Customer Satisfaction in the Formation of Consumer’s Purchase
Intentions.” Journal of Retailing, 70 (2): 163-178.
Widagdo, Ridwan. 2002. “Analisis Pengaruh Atribut-Atribut Kualitas Audit Terhadap
Kepuasan Klien.” Tesis Tidak dipublikasikan, Program Pasca Sarjana Magister
Akuntansi Universitas Diponegoro.
Zawitri, Sari. 2009. Analisis Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit Yang Dirasakan Dan
Kepuasan Auditee Di Pemerintahan Daerah. Studi Lapangan pada Pemerintah
Daerah KalBar tahun 2009.TESIS. Program Studi Magister Akuntansi. Program
Pascasarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.