PP No. 46/2013 mengatur ketentuan PPh untuk penghasilan usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan perpajakan dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kontribusi perpajakan. Objek pajaknya adalah penghasilan usaha seperti toko dan jasa dengan omzet di bawah batas, sedangkan yang tidak dikenai antara lain penghasilan pekerjaan bebas dan

1. SITI YULIANA
AMRUL RIZAL

2. Hal apa sajakah yang diatur dalam
PP No 46 Tahun 2013 ?
 Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013,
merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur
mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

3. Apakah maksud dan tujuan kebijakan Pemerintah terkait dengan
pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini ?
Maksud :
 untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan
perpajakan;
 mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
 mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
 memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam
penyelenggaraan negara.
Tujuan:
 kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan;
 meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi
masyarakat;
 terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban
perpajakan.

4. Objek Pajak apa saja yang dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?
Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan dari
USAHA yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan
peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam
1 tahun Pajak.
Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto
(omzet) semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat
maupun cabangnya.
Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah:
1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)
Catatan: Usaha meliputi usaha dagang, industri, dan jasa, seperti
misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel,
penjahit, waruing/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

5. Objek Pajak apa saja yang TIDAK dikenai Pajak
Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun
2013?
 Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti
misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT,
arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan
dalam penjelasan PP tersebut;
 Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2)),
seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi
(perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas,
dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah
tersendiri.
 Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
Catatan: Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

6. Siapa yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?
Orang Pribadi;
Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
yang menerima penghasilan dari usaha
dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak
melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

7. Siapa yang TIDAK dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?
 Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana
yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian
atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya:
pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di
area kaki-lima, dan sejenisnya.
 Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi
secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet)
melebihi Rp4,8 miliar.
Catatan: Orang Pribadi atau Badan yang diterangkan di
atas wajib melaksanakan ketentuan Perpajakan sesuai
dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

8. Termasuk jenis pajak penghasilan apakah
ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ?
 Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46
Tahun 2013 termasuk dalam:
 PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat FINAL
 setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4
ayat (2), bukan PPh Pasal 25.
 Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak
wajib PPh Pasal 25.

9. Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh
sesuai ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013?
 Penyetoran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama tanggal 20
bulan berikutnya setelah masa pajak berkahir. Jika SSP sudah
validasi NTPN, Wajib Pajak dianggap telah menyampaikan SPT
Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penyetoran
dimaksud dengan mencantumkan kode pada SSP sebagai berikut:
 Kode Akun Pajak : 411128
 Kode Jenis Setoran : 420
 Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013
dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan
yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

10. Contoh soal
A. Tahun Pajak sebelumnya kurang dari 12 (dua
belas) bulan;
B.Wajib Pajak baru terdaftar pada Tahun Pajak yang
sama dengan tahun berlakunya Peraturan
Pemerintahini pada bulan sebelum bulan
berlakunya Peraturan Pemerintah ini; dan
C. Wajib Pajak baru terdaftar setelah berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, untuk Tahun Pajak
pertama,

11. PT Maju Jaya menggunakan tahun kalender sebagai
Tahun Pajak. Terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak bulan
Agustus 2013. Peredaran bruto selama bulan Agustus
2013 sampai dengan Desember 2013 adalah Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Peredaran bruto tahun 2013 disetahunkan adalah:
Rp150.000.000,00 x 12/5 = Rp360.000.000,00
Karena peredaran bruto disetahunkan di tahun 2013
tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang
diperoleh di tahun 2014 dikenai pajak yang bersifat final
sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

12. PT Daya Tangkap terdaftar 3 (tiga) bulan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini pada Tahun Pajak yang sama
dengan tahun berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Jumlah
peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
Peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan yang disetahunkan
adalah: Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00 Karena
peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut
tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan
ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai
pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai
dengan akhir tahun pajak bersangkutan, dikenai pajak yang
bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini.

13. Gatot Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulan
November 2014. Pada bulan November 2014 tersebut,
memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah).
Penghasilan bruto bulan November 2014 disetahunkan
adalah: 12/ 1 x Rp 15.000.000,00 = Rp 180.000.000,00
Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama
mulai terdaftar sebagaiWajib Pajak) yang disetahunkan tidak
melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sesuai dengan
Peraturan Pemerintah ini.