SlideShare a Scribd company logo
1 
Indra Yuspiar, SE, Ak, M.Ak
 Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah 
pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, 
pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan 
nilai atas aset tetap. 
• Suatu entitas harus memilih model biaya 
atau 
model revaluasi sebagai kebijakan 
akuntansinya terhadap seluruh aset tetap 
yang berada di kelompok yang sama.
 Model Biaya : biaya perolehan - akumulasi 
peyusutan dan akumulasi rugi penurunan 
nilai 
 Model Revaluasi : suatu aset tetap yang nilai 
wajarnya dapat diukur secara andal harus 
dicatat pada jumlah revaluasian. yaitu nilai 
wajar pada tanggal revaluasi -akumulasi 
penyusutan dan akumulasi rugi penurunan 
nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi 
.
 Jika suatu aset tetap direvaluasi maka 
seluruh aset tetap dalam kelompok yang 
sama harus direvaluasi.
 Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat 
revaluasi, kenaikan tersebut langsung 
dikredit ke ekuitas pada bagian surplus 
revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus 
diakui dalam laporan laba rugi hingga 
sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat 
revaluasi yang pernah diakui sebelumnya 
dalam laporan laba rugi.
 Jika jumlah tercatat aset turun akibat 
revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam 
laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai 
akibat revaluasi tersebut langsung di debit 
ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi 
selama penurunan tersebut tidak melebihi 
saldo kredit surplus revaluasi untuk aset 
tersebut.
 Beban penyusutan untuk setiap periode harus 
diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika 
beban tersebut dimasukkan dalam jumlah 
tercatat aset lainnya. 
- metode garis lurus 
- metode saldo menurun 
- metode jumlah unit
 Jumlah tercatat aset tetap dihentikan 
pengakuannya pada saat dilepaskan atau 
pada saat aset sudah tidak memiliki manfaat 
ekonomis masa depan yang diharapkan dari 
penggunaan atau pelepasannya.
 Laba atau rugi yang timbul dari penghentian 
pengakuan aset tetap harus ditentukan 
sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil 
pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat 
dari aset tersebut.
 Menjelaskan PSAK 16 tentang aset tetap. 
 PSAK tersebut perlu dilengkapi oleh PSAK 47. 
 Standar dalam mengatur perlakuan 
akuntansi dan pelaporan hak atas aset tetap 
berupa tanah dan penyusutannya.
 Tanah sebagai aktiva tetap dan PSAK 47 
prinsipnya mengikuti PSAK 16: Aset Tetap 
 Pengakuan awal tanah diukur sebesar biaya 
perolehan tanah diluar pengeluaran legal hak 
atas tanah. 
 PSAK 47 memberikan contoh biaya perolehan 
awal tanah dan biaya tangguhan. 
 Pengeluaran setelah perolehan tanah 
ditambahkan dalam jumlah tercatat, apabila 
meningkatkan manfaat ekonomi.
 Pengeluaran untuk memelihara kondisi tanah 
sehingga seperti semula langsung dibebankan 
pada periode berjalan. 
 Pengeluaran perpanjangan hak tidak 
menambah nilai tercatat namun sebagai 
beban tangguhan. Untuk pengeluaran yang 
tidak material langsung dibebankan pada 
periode berjalan. 
 Tanah tidak disusutkan kecuali dengan 
beberapa kondisi.
 Tanah disusutkan, jika: 
• kondisi kualitas tanah tidak layak lagi untuk 
digunakan dalam operasi utama entitas 
• sifat operasi utama meninggalkan tanah 
dan bangunan begitu saja apabila proyek 
selesai 
• prediksi manajemen atau kepastian bahwa 
perpanjangan atau pembaruan hak 
kumungkinan besar atau pasti tidak 
diperoleh.
 Kondisi penghapusan dan pelepasan tanah; 
1. Jika tanah disumbangkan atau dihibahkan 
sebagian atau seluruhnya maka nilai terbawa 
tanah dalam neraca dikurangkan dengan: 
mendebit laba rugi tahun berjalan disertai 
pegungkapan yang diperlukan. Tanah yang 
disumbangkan harus dinyatakan dalam 
catatan atas laporan keuangan
2. Jika tanah diambil alih negara untuk 
kepentingan umum dengan atau tanpa ganti 
rugi maka kerugian kehilangan tanah 
dikurangi ganti rugi yang diterima atau 
kemungkinan besar diterima akan 
dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.
3. Jika tanah yang secara fisik menyusut 
luasnya karena pengikisan alam secara 
proporsional maka nilai terbawa aset tanah 
saat tanggal neraca akan berkurang dan 
akan dibebankan pada laba rugi tahun 
berjalan.
 PSAK 48 (Revisi 2009): Penurunan 
Nilai Aset Adopsi dari 
IAS 36 Impairment of Asset
Semua Aset Kecuali: 
 Persediaan 
 Aset timbul dari kontrak konstruksi 
 Aset pajak tangguhan 
 Aset dari imbalan kerja 
 Aset keuangan 
 Properti investasi yang diukur pada nilai 
wajar 
 Aset dimiliki untuk dijual
Faktor External 
• Nilai pasar Aset 
• Teknologi 
• Industry 
• Suku Bunga 
• dll 
Faktor Internal 
• Pelaporan 
Internal 
• Perubahan 
Penggunaan Aset 
• Keusangan dan 
Kerusakan Fisik 
Aset
 Apabila ada indikasi bahwa Jumlah tercatat 
aset lebih tinggi daripada nilai terpulihkan 
(recoverable amounts) maka aset tersebut 
harus diuji penurunan nilai. 
 Jumlah tercatat > Jumlah terpulihkan 
(recoverable amounts) 
Maka pilih yang lebih tinggi antara: 
1. Fair Value less Cost to sell 
2. Nilai Pakai (value in use)
NilaiWajar Dikurangi Biaya 
untuk Menjual 
 Harga mengikat dalam 
transaksi wajar dikurangi 
biaya-biaya menjual 
 Harga pasar dikurangi biaya 
pelepasan (harga 
penawaran terkini atau 
harga transaksi terakhir) 
 Informasi terbaik 
Manajemen atas arms 
length price pada saat 
akhir periode pelaporan 
Nilai Pakai 
 Estimasi arus kas masa 
depan 
 Ekspektasi kemungkinan 
variasi dari arus kas tsb 
 Nilaiwaktu uang 
 Harga ketidapastian 
yang melekat pada aset 
 Faktor lain seperti 
ilikuiditas
 Alokasi rugi penurunan nilai unit penghasil 
kas: 
• Goodwill yang dialokasikan ke UPK 
• Aset Lain Secara Prorata 
 Pembalikan penurunan nilai untuk goodwill 
tidak diperbolehkan
 Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam 
periode-periode sebelumnya untuk aset 
selain goodwill harus dibalik jika terdapat 
perubahan estimasi yang digunakan untuk 
menentukan jumlah terpulihkan atas aset 
tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir 
diakui.
 Frekuensi pengujian 
penurunan nilai 
 PSAK 48 (1998) 
Pada saat terdapat 
indikasi 
aset mungkin mengalami 
penurunan nilai 
 PSAK 48 (REVISI 2009) 
Sama, tetapi untuk aset 
berikut harus dilakukan 
pengujian secara 
tahunan:
1. Aset takberwujud 
dengan umur manfaat 
takterbatas 
2. Aset takberwujud 
yang belum tersedia 
untuk digunakan 
3. Goodwill yang 
diperoleh dalam 
kombinasi bisnis
 Lebih sedikit 
klarifikasi 
Mengenai pengukuran 
nilai pakai 
Memberikan klarifikasi atas: 
 Elemen-elemen dalam 
penghitungan nilai pakai 
 Keharusan untuk menilai 
kewajaran asumsi yang 
digunakan dalam proyeksi 
aliran kas 
 Dikeluarkannya estimasi 
aliran kas yang berkaitan 
dengan restrukturisasi 
Masa depan yang belum 
ada komitmen dan 
perbaikan kinerja aset 
dari proyeksi aliran kas 
PSAK 48 (1998) PSAK 48 (Revisi 2009)
 Goodwill diuji 
penurunan 
Nilainya sebagai 
bagian dari CGU 
terkaitnya 
 Menggunakan 
pendekatan 
‘bottomup/ 
topdown’ 
Pada dasarnya sama, 
tetapi terdapat 
klarifikasi bahwa: 
 Goodwill harus 
dialokasikan, pada 
tanggal akuisisi,ke 
UPK atau kelompok 
UPK yang diharapkan 
mendapatkan 
manfaat dari sinergi 
kombinasi bisnis 
PSAK 48 (1998) PSAK 48 (REVISI 2009)
 Goodwill ini, untuk tujuan 
akuntansi, melekat pada 
UPK tersebut. Jika UPK itu 
dijual, maka goodwill 
yang melekat padanya 
juga diperhitungkan dalam 
menentukan untung rugi 
penjualan UPK. 
 Realokasi goodwill dapat 
terjadi ketika ada 
reorganisasi.
 Mengharuskan 
pembalikan rugi 
penurunan goodwill 
pada situasi tertentu 
 Melarang pembalikan 
rugi penurunan atas 
goodwill 
PSAK 48 (1998) PSAK 48 (REVISI 2009)
 Ketentuan 
pengungkapan yang 
ada diteruskan di ED 
PSAK 48 (Revisi 2009) 
dengan beberapa 
tambahan 
Tambahan pengungkapan 
untuk: 
 Jumlah goodwill yang 
belum dialokasi dan 
alasannya 
 Informasi mengenai setiap 
UPK yang mendapatkan 
alokasi goodwil atau aset 
takberwujud dengan masa 
manfaat takterbatas dalam 
jumlah yang material, 
terutama yang berkaitan 
dengan asumsi utama yang 
digunakan dalam mengukur 
nilai terpulihkan 
PSAK (1998) PSAK (REVISI 2009)
 Mengatur akuntansi untuk aset yang dimiliki 
untuk dijual, serta penyajian dan 
pengungkapan operasi dihentikan. 
 Namun pada presentasi ini hanya akan 
dibahas mengenai aset yang dimiliki untuk 
dijual.
 Entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak 
lancar sebagai dimiliki untuk dijual jika 
penjualan aset lebih menguntungkan 
daripada 
pemakaian aset tersebut.
 Aset harus berada dalam keadaan yang dapat 
dijual dengan segera dengan syarat-syarat 
yang biasa dan secara umum diperlukan 
dalam penjualan aset, dan penjualannya harus 
sangat mungkin terjadi (highly probable). Agar 
penjualan tersebut dapat dikatakan sangat 
mungkin terjadi, pihak manajemen harus 
berkomitmen terhadap rencana penjualan 
aset.
Aset tetap yang tersedia untuk dijual , perlakuan: 
• diakui pada saat dilakukan penghentian operasi; 
• diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah 
tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi 
dengan biaya-biaya penjualan aset tersebut; 
• disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah 
tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan 
dari penggunaan lebih lanjut; 
• diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka 
evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan 
aset (aset tidak lancar)
 Entitas yang berkomitmen dalam rencana 
penjualan yang mengakibatkan kehilangan 
pengendalian atas entitas anak harus 
mengklasifikasikan seluruh aset dan liabilitas 
atas entitas anak tersebut sebagai dimiliki 
untuk dijual 
 Jika terjadi penundaan penyelesaian 
penjualan yang disebabkan oleh peristiwa 
diluar kendali entitas tidak akan menghalangi 
pengklasifikasian suatu aset sebagai dimiliki 
untuk dijual asalkan entitas tersebut tetap 
berkomitmen dalam penjualan aset.
 Ketika entitas memperoleh aset tidak lancar 
secara khusus dan bertujuan untuk 
melepaskan kembali aset tersebut, maka aset 
tersebut harus diklasifikasikan sebagai aset 
dimiliki untuk dijual pada tanggal 
perolehannya.
 Entitas harus mengakui rugi penurunan nilai 
atas penurunan ke nilai wajar dikurangi 
biaya 
untuk menjual aset, sepanjang kerugian 
penurunan nilai belum diakui. 
 Entitas harus mengakui laba atas 
peningkatan 
nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk 
menjual suatu aset, tetapi tidak boleh 
melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang 
telah diakui.
 Jika laba atau rugi sebelumnya tidak diakui 
pada tanggal penjualan aset tidak lancar maka 
harus diakui pada tanggal 
penghentianpengakuan. 
 Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai 
dimiliki untuk dijual tidak mengalami 
penyusutan. 
 Namun, bunga dan beban yang dapat 
diatribusikan ke laibilitas dari kelompok 
lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki 
untuk dijual harus tetap diakui.
Dalam industri pertambanan terdapat empat 
kegiatan usaha pokok: 
 Eksplorasi (exploration) 
 Pengembangan dan konstruksi (development 
and construction) 
 Produksi (production) 
 pengolahan
Jenis-jenis biaya eksplorasi yang pokok adalah sbb: 
 Penyelidikan umum 
biaya studi literatur 
biaya perolehan data satelit dan foto udara 
biaya pemetaan geologi 
 Perizinan dan administrasi 
biaya perolehan kuasa pertambangan 
biaya perolehan kontrak kerja karya 
biaya perolehan kontrak karya 
biaya pembebasan tanah 
biaya administrasi eksplorasi
 Geologi dan geo fisika 
biaya side loking air radar 
biaya geologi lapangan 
biaya penyelidikan gravitasi 
biaya penyelidikan magnetik 
 Pemboran eksplorasi 
biaya persiapan lahan, termasuk biaya 
pembuatan jalan masuk ke lokasi pemboran. 
biaya pemboran, termasuk peralatan bor. 
biaya mobilisasi dan demobilisasi 
biaya logistik selama dilaksanakannya pemboran
Biaya yang timbul atas kegiatan eksplorasi dan 
evaluasi di suatu area of interest wajib 
dibebankan pada periode berjalan. Kecuali 
bilamana memenuhi salah satu dibawah ini: 
a. Izin untuk melaksanakan eksplorasi di area of 
interest tersebut masih berlaku dan kegiatan 
eksplorasinya pada tanggal neraca belum selesai. 
Serta kegiatan eksplorasi yang berarti dalam 
area of interest masih terus berlangsung. 
b. Izin untuk melaksanakan kegiatan 
pertambangan di area of interest tersebut masih 
berlaku dan dapat dibuktikan bahwa biaya 
eksplorasi yang terjadi diharapkan dapat 
diperoleh kembali.
 Biaya penyusutan aset tetap yang mendukung 
kegiatan eksplorasi dialokasikan sebagai bagian 
biaya eksplorasi 
 Biaya bunga yang terjadi karena pendanaan 
kegiatan eksplorasi ditangguhkan (selama biaya 
eksplorasinyapun dapat ditangguhkan) dengan 
mengacu pada PSAK No. 26 tentang biaya 
pinjaman. 
 Biaya umum dan administrasi yang berkaitan 
langsung dengan kegiatan eksplorasi ikut 
ditangguhkan sebagai bagian dari biaya 
eksplorasi yang ditangguhkan 
 Pendapatan lain-lain yang diperoleh sehubungan 
dengan kegiatan eksplorasi dikurangkan dari 
biaya eksplorasi yang ditangguhkan
 Jumlah biaya eksplorasi yang dibebankan 
pada periode berjalan (diluar biaya 
amortisasi atas biaya eksplorasi yang 
ditangguhkan) disajikan secara tersendiri 
dalam laporan Laba/rugi komprehensif 
sebagai beban eksplorasi 
 Biaya yang ditangguhkan atas kegiatan 
eksplorasi disajikan sebagai biaya eksplorasi 
yang ditangguhkan
Jenis-jenis biaya pengembangan dan 
konstruksi yang pokok adalah sbb: 
 Biaya pengembangan 
biaya administrasi: pengurusan perizinan, 
pembebasan tanah. 
biaya pembersihan lahan 
biaya pembukaan tambang 
 Biaya konstruksi 
biaya pembuatan prasarana 
biaya pembuatan atau pengadaan bangunan
 Biaya yang terjadi atas kegiatan pengembangan 
suatu area of interest tertentu baik langsung 
maupun tidak langsung ditangguhkan 
pembebananya sebagai biaya pengembangan 
yang ditanggunhkan. 
 Biaya penyusutan aset tetap yang dipergunakan 
dalam melaksanakan kegiatan pengambangan 
ditanggukan sebagai bagian dari biaya 
pengembangan yang ditangguhkan 
 Biaya umum dan administrasi yang berkaitan 
langsung dengan kegiatan pengembangan 
ditangguhkan sebagai bagian dari biaya 
pengembangan yang ditangguhkan.
 Sedangkan biaya umum dan administrasi yang 
tidak berkaitan langsung denan kegiatan 
pengembangan harus diperlakukan sebagai 
beban pada periode berjalan 
 Pada saat dimulainya produksi suatu area of 
interest, akumulasi biaya pengembangan 
yang ditangguhkan dan akumulasi biaya 
eksplorasi yang ditangguhkan atas area of 
interest yang sama dijumlahkan, dan 
penjumlahan biaya tersebut diamortisasi, 
biaya amortisasi dibebankan sebagai biaya 
produksi.
 Biaya pengembangan yang ditangguhkan 
disajikan dalam Laporan posisi keuangan 
(Neraca) secara bersama-sama dengan biaya 
eksplorasi yang ditangguhkan (atas kegiatan 
eksplorasi yang sudah menemukan cadangan 
bukti), sebagai biaya eksplorasi dan 
pengembangan yang ditangguhkan. 
 Untuk periode akuntansi dimana produksi 
komersial telah dimulai, biaya eksplorasi dan 
pengembangan yang ditangguhkan disajikan 
sebesar jumlah netto nya.
Jenis-jenis biaya penambangan yang pokok baik 
yang berhubungan dengan kegiatan langsung 
maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi 
adalah sbb: 
 Pengupasan lapisan tanah selama masa produksi 
biaya pengupasan tanah 
biaya penyediaan lahan untuk penimbunan tanah 
biaya penimbunan tanah hasil pengupasan 
 Pengambilan bahan galian 
biaya penggalian 
biaya penyemprotan 
biaya pengerukan
 Pencucian bahan galian 
biaya pembersihan dan pemisahan bahan 
galian utama dari bahan galian berikutnya 
 Pengangkutan bahan galian 
biaya yang terjadi untuk mengangkut bahan 
galian tambang umum dari lokasi 
penambangan ke stasiun pengumpul 
 Pengelolaan lingkungan hidup 
merupakan biaya untuk pengelolaan 
lingkungan hidup
 Semua biaya yang terjadi sehubungan 
dengan produksi dicatat sebagai barang 
dalam proses produksi 
 Beban pokok produksi meliputi biaya 
produksi dengan memperhitungkan saldo 
awal dan akhir barang dalam proses produksi 
 Beban pokok persediaan per unit dihitung 
dengan menggunakan metode rata-rata atau 
masuk pertama keluar pertama (fifo) 
 Persediaan meliputi persediaan dalam proses 
produksi, barang jadi, dan persediaan bahan 
penunjang.
 Persediaan dinyatakan dalam Laporan Posisi 
Keuangan (Neraca) sebesar harga yang 
terendah antara harga perolehan dengan 
harga pasar.
Perlakuan akuntansi: 
 Biaya pengadaan prasarana dikapitalisasikan 
sebagai aset tetap dan disusutkan secara 
sistematis berdasarkan umur ekonomisnya 
 Taksiran biaya untuk PLH yang timbul sebagai 
akibat kegiatan produksi tambang 
dibebankan sebagai biaya produksi dengan 
mengkredit kewajiban PLH 
 Pembayaran atas kewajiban PLH selama 
tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang 
taksiran kewajiban PLH
 Taksiran kewajiban PLH disajikan dalam 
laporan posisi keuangan (Neraca) sebesar 
jumlah kewajiban yang telah di akru, setelah 
dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang 
sesungguhnya terjadi.

More Related Content

What's hot

Dian ayu lestari akuntansi keuangan lanjutan 2-metode ekuitas
Dian ayu lestari akuntansi keuangan lanjutan 2-metode ekuitasDian ayu lestari akuntansi keuangan lanjutan 2-metode ekuitas
Dian ayu lestari akuntansi keuangan lanjutan 2-metode ekuitas
Neng Ayu Lestari
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
Kementerian Dalam Negeri
 
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan UmumAkuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Abdul Haris
 
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
Muhamad Jaenudin
 
Keuangan Wirausaha 3#3
Keuangan Wirausaha 3#3Keuangan Wirausaha 3#3
Keuangan Wirausaha 3#3
Judianto Nugroho
 
Bphtb present
Bphtb presentBphtb present
Bphtb present
Ariza Ekky
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahkomar_adi
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
arnisyah
 
Analisis biaya relevan
Analisis biaya relevanAnalisis biaya relevan
Analisis biaya relevansischayank
 
SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)
SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)
SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)
Wirodat Az
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apip
Dr. Zar Rdj
 
contabilidad-gubernamental-elemento-3_compress (1).pdf
contabilidad-gubernamental-elemento-3_compress (1).pdfcontabilidad-gubernamental-elemento-3_compress (1).pdf
contabilidad-gubernamental-elemento-3_compress (1).pdf
VERITPAMELADELGADOCA1
 
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
BappedaLampungUtara
 
PPT Pengukuran Kinerja.pptx
PPT Pengukuran Kinerja.pptxPPT Pengukuran Kinerja.pptx
PPT Pengukuran Kinerja.pptx
Sugeng Riadi
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah
Ratna Raissa
 
Mengevaluasi dan Meningkatkan Pengendalian Internal - Bagian 1
Mengevaluasi dan Meningkatkan Pengendalian Internal - Bagian 1Mengevaluasi dan Meningkatkan Pengendalian Internal - Bagian 1
Mengevaluasi dan Meningkatkan Pengendalian Internal - Bagian 1
Fauzan Wahyuabdi
 
5. Audit II Aset Tidak Berwujud (1).pptx
5. Audit II Aset Tidak Berwujud (1).pptx5. Audit II Aset Tidak Berwujud (1).pptx
5. Audit II Aset Tidak Berwujud (1).pptx
AuliaRossa
 
Presentasi Revaluasi Aset
Presentasi Revaluasi AsetPresentasi Revaluasi Aset
Presentasi Revaluasi Aset
Pajeg Lempung
 
Psak 30-sewa-isak-8-120212
Psak 30-sewa-isak-8-120212Psak 30-sewa-isak-8-120212
Psak 30-sewa-isak-8-120212
Sri Apriyanti Husain
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
keuangandesa
 

What's hot (20)

Dian ayu lestari akuntansi keuangan lanjutan 2-metode ekuitas
Dian ayu lestari akuntansi keuangan lanjutan 2-metode ekuitasDian ayu lestari akuntansi keuangan lanjutan 2-metode ekuitas
Dian ayu lestari akuntansi keuangan lanjutan 2-metode ekuitas
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
 
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan UmumAkuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum
 
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
 
Keuangan Wirausaha 3#3
Keuangan Wirausaha 3#3Keuangan Wirausaha 3#3
Keuangan Wirausaha 3#3
 
Bphtb present
Bphtb presentBphtb present
Bphtb present
 
Pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerahPengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan keuangan daerah
 
Ppt p ph final
Ppt p ph finalPpt p ph final
Ppt p ph final
 
Analisis biaya relevan
Analisis biaya relevanAnalisis biaya relevan
Analisis biaya relevan
 
SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)
SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)
SPT( SURAT PEMBERITAHUAN)
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apip
 
contabilidad-gubernamental-elemento-3_compress (1).pdf
contabilidad-gubernamental-elemento-3_compress (1).pdfcontabilidad-gubernamental-elemento-3_compress (1).pdf
contabilidad-gubernamental-elemento-3_compress (1).pdf
 
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
 
PPT Pengukuran Kinerja.pptx
PPT Pengukuran Kinerja.pptxPPT Pengukuran Kinerja.pptx
PPT Pengukuran Kinerja.pptx
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah
 
Mengevaluasi dan Meningkatkan Pengendalian Internal - Bagian 1
Mengevaluasi dan Meningkatkan Pengendalian Internal - Bagian 1Mengevaluasi dan Meningkatkan Pengendalian Internal - Bagian 1
Mengevaluasi dan Meningkatkan Pengendalian Internal - Bagian 1
 
5. Audit II Aset Tidak Berwujud (1).pptx
5. Audit II Aset Tidak Berwujud (1).pptx5. Audit II Aset Tidak Berwujud (1).pptx
5. Audit II Aset Tidak Berwujud (1).pptx
 
Presentasi Revaluasi Aset
Presentasi Revaluasi AsetPresentasi Revaluasi Aset
Presentasi Revaluasi Aset
 
Psak 30-sewa-isak-8-120212
Psak 30-sewa-isak-8-120212Psak 30-sewa-isak-8-120212
Psak 30-sewa-isak-8-120212
 
20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa20. siklus keuangan desa
20. siklus keuangan desa
 

Viewers also liked

konvergensi IFRS atas lap.keu
konvergensi  IFRS atas lap.keukonvergensi  IFRS atas lap.keu
konvergensi IFRS atas lap.keu
Indra Yu
 
Activity Based Costing
Activity Based CostingActivity Based Costing
Activity Based Costing
Indra Yu
 
Dicision making role, level, models ss
Dicision making role, level, models ssDicision making role, level, models ss
Dicision making role, level, models ss
Indra Yu
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Indra Yu
 
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Indra Yu
 
strategic decision making
 strategic decision making  strategic decision making
strategic decision making
Indra Yu
 
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan dan
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan danMengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan dan
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan danIndra Yu
 
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeri
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeriKomisi anti-korupsi-di-luar-negeri
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeri
Indra Yu
 
Persediaan
PersediaanPersediaan
Persediaan
Indra Yu
 
Laporan laba rugi& related information
Laporan laba rugi& related informationLaporan laba rugi& related information
Laporan laba rugi& related information
Indra Yu
 
Liabilities & Equity
Liabilities & EquityLiabilities & Equity
Liabilities & EquityIndra Yu
 
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
Indra Yu
 
Piutang account-receivable
Piutang account-receivablePiutang account-receivable
Piutang account-receivableIndra Yu
 
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanPSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
Indra Yu
 
Activity Based Costing (ABC)
Activity Based Costing (ABC)Activity Based Costing (ABC)
Activity Based Costing (ABC)
Indra Yu
 
Konseptual Framework psak ifrs-sap
Konseptual Framework psak ifrs-sap Konseptual Framework psak ifrs-sap
Konseptual Framework psak ifrs-sap Indra Yu
 
Metode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDBMetode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDB
Indra Yu
 
10.audit kecurangan
10.audit kecurangan10.audit kecurangan
10.audit kecuranganIndra Yu
 
Expense (beban)
Expense (beban)Expense (beban)
Expense (beban)
Icha Icha
 

Viewers also liked (19)

konvergensi IFRS atas lap.keu
konvergensi  IFRS atas lap.keukonvergensi  IFRS atas lap.keu
konvergensi IFRS atas lap.keu
 
Activity Based Costing
Activity Based CostingActivity Based Costing
Activity Based Costing
 
Dicision making role, level, models ss
Dicision making role, level, models ssDicision making role, level, models ss
Dicision making role, level, models ss
 
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.fileProspek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
Prospek ekonomi Indonesia 2014 -IndraYuspiar.file
 
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
 
strategic decision making
 strategic decision making  strategic decision making
strategic decision making
 
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan dan
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan danMengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan dan
Mengatasi tumpang tindih antara lahan pertambangan dan
 
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeri
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeriKomisi anti-korupsi-di-luar-negeri
Komisi anti-korupsi-di-luar-negeri
 
Persediaan
PersediaanPersediaan
Persediaan
 
Laporan laba rugi& related information
Laporan laba rugi& related informationLaporan laba rugi& related information
Laporan laba rugi& related information
 
Liabilities & Equity
Liabilities & EquityLiabilities & Equity
Liabilities & Equity
 
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
PSAK-48- IAS 36: Impairment -ias-36
 
Piutang account-receivable
Piutang account-receivablePiutang account-receivable
Piutang account-receivable
 
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilanPSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
PSAK-46-akuntansi pajak penghasilan
 
Activity Based Costing (ABC)
Activity Based Costing (ABC)Activity Based Costing (ABC)
Activity Based Costing (ABC)
 
Konseptual Framework psak ifrs-sap
Konseptual Framework psak ifrs-sap Konseptual Framework psak ifrs-sap
Konseptual Framework psak ifrs-sap
 
Metode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDBMetode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDB
 
10.audit kecurangan
10.audit kecurangan10.audit kecurangan
10.audit kecurangan
 
Expense (beban)
Expense (beban)Expense (beban)
Expense (beban)
 

Similar to PSAK terkait Aset tetap

Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012
Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012
Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012
Sri Apriyanti Husain
 
Rangkuman aset tetap
Rangkuman aset tetapRangkuman aset tetap
Rangkuman aset tetap
Intan Diliyana
 
Aset-tetap.pptx
Aset-tetap.pptxAset-tetap.pptx
Aset-tetap.pptx
SyafiraNidaIsyarani
 
PSAK 48&PSAK 68.pdf
PSAK 48&PSAK 68.pdfPSAK 48&PSAK 68.pdf
PSAK 48&PSAK 68.pdf
Fatimah Azzahra Daeng Mangngai
 
PSAK 48 PPT 2320170033.pptx
PSAK 48 PPT 2320170033.pptxPSAK 48 PPT 2320170033.pptx
PSAK 48 PPT 2320170033.pptx
CitraAnisa1
 
PSAK 58 & PSAK 13 _ Pelaporan Korporat.pptx
PSAK 58 & PSAK 13 _ Pelaporan Korporat.pptxPSAK 58 & PSAK 13 _ Pelaporan Korporat.pptx
PSAK 58 & PSAK 13 _ Pelaporan Korporat.pptx
febdianikusmara
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainLaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Eds last
 
PSAK 48
PSAK 48PSAK 48
PSAK 48
RisniSari1
 
Aset vs akrual
Aset vs akrualAset vs akrual
Aset vs akrual
Mohammad Ramadhan
 
aset-tetap-dan-properti-investasi
aset-tetap-dan-properti-investasiaset-tetap-dan-properti-investasi
aset-tetap-dan-properti-investasi
Novi Lestara
 
PSAK 48
PSAK 48PSAK 48
PSAK 48
RisniSari1
 
Aktiva Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual
Aktiva Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk DijualAktiva Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual
Aktiva Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual
Fair Nurfachrizi
 
Aktiva tidak lancar lainnya
Aktiva tidak lancar lainnyaAktiva tidak lancar lainnya
Aktiva tidak lancar lainnyaFair Nurfachrizi
 
Soal etap
Soal etapSoal etap
Soal etap
anisa_13
 
Instrumen keuangan,kas,dan piutang
Instrumen keuangan,kas,dan piutangInstrumen keuangan,kas,dan piutang
Instrumen keuangan,kas,dan piutang
Rahmatia Azzindani
 
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
Sri Apriyanti Husain
 
Psak 16-aset-tetap-dan-psak-terkait-25032015
Psak 16-aset-tetap-dan-psak-terkait-25032015Psak 16-aset-tetap-dan-psak-terkait-25032015
Psak 16-aset-tetap-dan-psak-terkait-25032015
azhar dwi osra
 
Psak 50 55 dan 60
Psak 50 55 dan 60Psak 50 55 dan 60
Psak 50 55 dan 60
innesnoorfatimah
 
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
Sri Apriyanti Husain
 

Similar to PSAK terkait Aset tetap (20)

Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012
Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012
Psak 48-penurunan-nilai-aset-ias-36-impairment20062012
 
Rangkuman aset tetap
Rangkuman aset tetapRangkuman aset tetap
Rangkuman aset tetap
 
Aset-tetap.pptx
Aset-tetap.pptxAset-tetap.pptx
Aset-tetap.pptx
 
PSAK 48&PSAK 68.pdf
PSAK 48&PSAK 68.pdfPSAK 48&PSAK 68.pdf
PSAK 48&PSAK 68.pdf
 
PSAK 48 PPT 2320170033.pptx
PSAK 48 PPT 2320170033.pptxPSAK 48 PPT 2320170033.pptx
PSAK 48 PPT 2320170033.pptx
 
PSAK 58 & PSAK 13 _ Pelaporan Korporat.pptx
PSAK 58 & PSAK 13 _ Pelaporan Korporat.pptxPSAK 58 & PSAK 13 _ Pelaporan Korporat.pptx
PSAK 58 & PSAK 13 _ Pelaporan Korporat.pptx
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainLaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
 
PSAK 48
PSAK 48PSAK 48
PSAK 48
 
Aset vs akrual
Aset vs akrualAset vs akrual
Aset vs akrual
 
aset-tetap-dan-properti-investasi
aset-tetap-dan-properti-investasiaset-tetap-dan-properti-investasi
aset-tetap-dan-properti-investasi
 
PSAK 48
PSAK 48PSAK 48
PSAK 48
 
Aktiva Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual
Aktiva Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk DijualAktiva Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual
Aktiva Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual
 
Aktiva tidak lancar lainnya
Aktiva tidak lancar lainnyaAktiva tidak lancar lainnya
Aktiva tidak lancar lainnya
 
Soal etap
Soal etapSoal etap
Soal etap
 
Instrumen keuangan,kas,dan piutang
Instrumen keuangan,kas,dan piutangInstrumen keuangan,kas,dan piutang
Instrumen keuangan,kas,dan piutang
 
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
 
Psak 16-aset-tetap-dan-psak-terkait-25032015
Psak 16-aset-tetap-dan-psak-terkait-25032015Psak 16-aset-tetap-dan-psak-terkait-25032015
Psak 16-aset-tetap-dan-psak-terkait-25032015
 
Psak 50 55 dan 60
Psak 50 55 dan 60Psak 50 55 dan 60
Psak 50 55 dan 60
 
Psak48 penurunannilaiaktiva
Psak48 penurunannilaiaktivaPsak48 penurunannilaiaktiva
Psak48 penurunannilaiaktiva
 
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
Psak 58-aset-tidak-lancar-yang-dimiliki-untuk-dijual-dan-operasi-yang-dihenti...
 

More from Indra Yu

PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANPSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
Indra Yu
 
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahanPerubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
Indra Yu
 
ISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
ISAK-10-Program Loyalitas PelangganISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
ISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
Indra Yu
 
Laporan posisi keuangan&cash flow
Laporan posisi keuangan&cash flowLaporan posisi keuangan&cash flow
Laporan posisi keuangan&cash flow
Indra Yu
 
Case Analisa swot
 Case Analisa swot  Case Analisa swot
Case Analisa swot
Indra Yu
 
Standar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganStandar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuangan
Indra Yu
 
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerjaMetode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
Indra Yu
 
Analisis finansial sektor tambang
Analisis finansial sektor tambangAnalisis finansial sektor tambang
Analisis finansial sektor tambang
Indra Yu
 
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Indra Yu
 

More from Indra Yu (9)

PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAANPSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
 
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahanPerubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahan
 
ISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
ISAK-10-Program Loyalitas PelangganISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
ISAK-10-Program Loyalitas Pelanggan
 
Laporan posisi keuangan&cash flow
Laporan posisi keuangan&cash flowLaporan posisi keuangan&cash flow
Laporan posisi keuangan&cash flow
 
Case Analisa swot
 Case Analisa swot  Case Analisa swot
Case Analisa swot
 
Standar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuanganStandar akuntansi keuangan
Standar akuntansi keuangan
 
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerjaMetode evaluasi dan kontrol kinerja
Metode evaluasi dan kontrol kinerja
 
Analisis finansial sektor tambang
Analisis finansial sektor tambangAnalisis finansial sektor tambang
Analisis finansial sektor tambang
 
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
 

PSAK terkait Aset tetap

  • 1. 1 Indra Yuspiar, SE, Ak, M.Ak
  • 2.  Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai atas aset tetap. • Suatu entitas harus memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya terhadap seluruh aset tetap yang berada di kelompok yang sama.
  • 3.  Model Biaya : biaya perolehan - akumulasi peyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai  Model Revaluasi : suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian. yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi -akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi .
  • 4.  Jika suatu aset tetap direvaluasi maka seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi.
  • 5.  Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi.
  • 6.  Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung di debit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.
  • 7.  Beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. - metode garis lurus - metode saldo menurun - metode jumlah unit
  • 8.  Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau pada saat aset sudah tidak memiliki manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
  • 9.  Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat dari aset tersebut.
  • 10.  Menjelaskan PSAK 16 tentang aset tetap.  PSAK tersebut perlu dilengkapi oleh PSAK 47.  Standar dalam mengatur perlakuan akuntansi dan pelaporan hak atas aset tetap berupa tanah dan penyusutannya.
  • 11.  Tanah sebagai aktiva tetap dan PSAK 47 prinsipnya mengikuti PSAK 16: Aset Tetap  Pengakuan awal tanah diukur sebesar biaya perolehan tanah diluar pengeluaran legal hak atas tanah.  PSAK 47 memberikan contoh biaya perolehan awal tanah dan biaya tangguhan.  Pengeluaran setelah perolehan tanah ditambahkan dalam jumlah tercatat, apabila meningkatkan manfaat ekonomi.
  • 12.  Pengeluaran untuk memelihara kondisi tanah sehingga seperti semula langsung dibebankan pada periode berjalan.  Pengeluaran perpanjangan hak tidak menambah nilai tercatat namun sebagai beban tangguhan. Untuk pengeluaran yang tidak material langsung dibebankan pada periode berjalan.  Tanah tidak disusutkan kecuali dengan beberapa kondisi.
  • 13.  Tanah disusutkan, jika: • kondisi kualitas tanah tidak layak lagi untuk digunakan dalam operasi utama entitas • sifat operasi utama meninggalkan tanah dan bangunan begitu saja apabila proyek selesai • prediksi manajemen atau kepastian bahwa perpanjangan atau pembaruan hak kumungkinan besar atau pasti tidak diperoleh.
  • 14.  Kondisi penghapusan dan pelepasan tanah; 1. Jika tanah disumbangkan atau dihibahkan sebagian atau seluruhnya maka nilai terbawa tanah dalam neraca dikurangkan dengan: mendebit laba rugi tahun berjalan disertai pegungkapan yang diperlukan. Tanah yang disumbangkan harus dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan
  • 15. 2. Jika tanah diambil alih negara untuk kepentingan umum dengan atau tanpa ganti rugi maka kerugian kehilangan tanah dikurangi ganti rugi yang diterima atau kemungkinan besar diterima akan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.
  • 16. 3. Jika tanah yang secara fisik menyusut luasnya karena pengikisan alam secara proporsional maka nilai terbawa aset tanah saat tanggal neraca akan berkurang dan akan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.
  • 17.  PSAK 48 (Revisi 2009): Penurunan Nilai Aset Adopsi dari IAS 36 Impairment of Asset
  • 18. Semua Aset Kecuali:  Persediaan  Aset timbul dari kontrak konstruksi  Aset pajak tangguhan  Aset dari imbalan kerja  Aset keuangan  Properti investasi yang diukur pada nilai wajar  Aset dimiliki untuk dijual
  • 19. Faktor External • Nilai pasar Aset • Teknologi • Industry • Suku Bunga • dll Faktor Internal • Pelaporan Internal • Perubahan Penggunaan Aset • Keusangan dan Kerusakan Fisik Aset
  • 20.  Apabila ada indikasi bahwa Jumlah tercatat aset lebih tinggi daripada nilai terpulihkan (recoverable amounts) maka aset tersebut harus diuji penurunan nilai.  Jumlah tercatat > Jumlah terpulihkan (recoverable amounts) Maka pilih yang lebih tinggi antara: 1. Fair Value less Cost to sell 2. Nilai Pakai (value in use)
  • 21. NilaiWajar Dikurangi Biaya untuk Menjual  Harga mengikat dalam transaksi wajar dikurangi biaya-biaya menjual  Harga pasar dikurangi biaya pelepasan (harga penawaran terkini atau harga transaksi terakhir)  Informasi terbaik Manajemen atas arms length price pada saat akhir periode pelaporan Nilai Pakai  Estimasi arus kas masa depan  Ekspektasi kemungkinan variasi dari arus kas tsb  Nilaiwaktu uang  Harga ketidapastian yang melekat pada aset  Faktor lain seperti ilikuiditas
  • 22.  Alokasi rugi penurunan nilai unit penghasil kas: • Goodwill yang dialokasikan ke UPK • Aset Lain Secara Prorata  Pembalikan penurunan nilai untuk goodwill tidak diperbolehkan
  • 23.  Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode-periode sebelumnya untuk aset selain goodwill harus dibalik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan atas aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.
  • 24.  Frekuensi pengujian penurunan nilai  PSAK 48 (1998) Pada saat terdapat indikasi aset mungkin mengalami penurunan nilai  PSAK 48 (REVISI 2009) Sama, tetapi untuk aset berikut harus dilakukan pengujian secara tahunan:
  • 25. 1. Aset takberwujud dengan umur manfaat takterbatas 2. Aset takberwujud yang belum tersedia untuk digunakan 3. Goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis
  • 26.  Lebih sedikit klarifikasi Mengenai pengukuran nilai pakai Memberikan klarifikasi atas:  Elemen-elemen dalam penghitungan nilai pakai  Keharusan untuk menilai kewajaran asumsi yang digunakan dalam proyeksi aliran kas  Dikeluarkannya estimasi aliran kas yang berkaitan dengan restrukturisasi Masa depan yang belum ada komitmen dan perbaikan kinerja aset dari proyeksi aliran kas PSAK 48 (1998) PSAK 48 (Revisi 2009)
  • 27.  Goodwill diuji penurunan Nilainya sebagai bagian dari CGU terkaitnya  Menggunakan pendekatan ‘bottomup/ topdown’ Pada dasarnya sama, tetapi terdapat klarifikasi bahwa:  Goodwill harus dialokasikan, pada tanggal akuisisi,ke UPK atau kelompok UPK yang diharapkan mendapatkan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis PSAK 48 (1998) PSAK 48 (REVISI 2009)
  • 28.  Goodwill ini, untuk tujuan akuntansi, melekat pada UPK tersebut. Jika UPK itu dijual, maka goodwill yang melekat padanya juga diperhitungkan dalam menentukan untung rugi penjualan UPK.  Realokasi goodwill dapat terjadi ketika ada reorganisasi.
  • 29.  Mengharuskan pembalikan rugi penurunan goodwill pada situasi tertentu  Melarang pembalikan rugi penurunan atas goodwill PSAK 48 (1998) PSAK 48 (REVISI 2009)
  • 30.  Ketentuan pengungkapan yang ada diteruskan di ED PSAK 48 (Revisi 2009) dengan beberapa tambahan Tambahan pengungkapan untuk:  Jumlah goodwill yang belum dialokasi dan alasannya  Informasi mengenai setiap UPK yang mendapatkan alokasi goodwil atau aset takberwujud dengan masa manfaat takterbatas dalam jumlah yang material, terutama yang berkaitan dengan asumsi utama yang digunakan dalam mengukur nilai terpulihkan PSAK (1998) PSAK (REVISI 2009)
  • 31.  Mengatur akuntansi untuk aset yang dimiliki untuk dijual, serta penyajian dan pengungkapan operasi dihentikan.  Namun pada presentasi ini hanya akan dibahas mengenai aset yang dimiliki untuk dijual.
  • 32.  Entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak lancar sebagai dimiliki untuk dijual jika penjualan aset lebih menguntungkan daripada pemakaian aset tersebut.
  • 33.  Aset harus berada dalam keadaan yang dapat dijual dengan segera dengan syarat-syarat yang biasa dan secara umum diperlukan dalam penjualan aset, dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi (highly probable). Agar penjualan tersebut dapat dikatakan sangat mungkin terjadi, pihak manajemen harus berkomitmen terhadap rencana penjualan aset.
  • 34. Aset tetap yang tersedia untuk dijual , perlakuan: • diakui pada saat dilakukan penghentian operasi; • diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya-biaya penjualan aset tersebut; • disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan dari penggunaan lebih lanjut; • diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan aset (aset tidak lancar)
  • 35.  Entitas yang berkomitmen dalam rencana penjualan yang mengakibatkan kehilangan pengendalian atas entitas anak harus mengklasifikasikan seluruh aset dan liabilitas atas entitas anak tersebut sebagai dimiliki untuk dijual  Jika terjadi penundaan penyelesaian penjualan yang disebabkan oleh peristiwa diluar kendali entitas tidak akan menghalangi pengklasifikasian suatu aset sebagai dimiliki untuk dijual asalkan entitas tersebut tetap berkomitmen dalam penjualan aset.
  • 36.  Ketika entitas memperoleh aset tidak lancar secara khusus dan bertujuan untuk melepaskan kembali aset tersebut, maka aset tersebut harus diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual pada tanggal perolehannya.
  • 37.  Entitas harus mengakui rugi penurunan nilai atas penurunan ke nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset, sepanjang kerugian penurunan nilai belum diakui.  Entitas harus mengakui laba atas peningkatan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual suatu aset, tetapi tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui.
  • 38.  Jika laba atau rugi sebelumnya tidak diakui pada tanggal penjualan aset tidak lancar maka harus diakui pada tanggal penghentianpengakuan.  Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual tidak mengalami penyusutan.  Namun, bunga dan beban yang dapat diatribusikan ke laibilitas dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual harus tetap diakui.
  • 39. Dalam industri pertambanan terdapat empat kegiatan usaha pokok:  Eksplorasi (exploration)  Pengembangan dan konstruksi (development and construction)  Produksi (production)  pengolahan
  • 40. Jenis-jenis biaya eksplorasi yang pokok adalah sbb:  Penyelidikan umum biaya studi literatur biaya perolehan data satelit dan foto udara biaya pemetaan geologi  Perizinan dan administrasi biaya perolehan kuasa pertambangan biaya perolehan kontrak kerja karya biaya perolehan kontrak karya biaya pembebasan tanah biaya administrasi eksplorasi
  • 41.  Geologi dan geo fisika biaya side loking air radar biaya geologi lapangan biaya penyelidikan gravitasi biaya penyelidikan magnetik  Pemboran eksplorasi biaya persiapan lahan, termasuk biaya pembuatan jalan masuk ke lokasi pemboran. biaya pemboran, termasuk peralatan bor. biaya mobilisasi dan demobilisasi biaya logistik selama dilaksanakannya pemboran
  • 42. Biaya yang timbul atas kegiatan eksplorasi dan evaluasi di suatu area of interest wajib dibebankan pada periode berjalan. Kecuali bilamana memenuhi salah satu dibawah ini: a. Izin untuk melaksanakan eksplorasi di area of interest tersebut masih berlaku dan kegiatan eksplorasinya pada tanggal neraca belum selesai. Serta kegiatan eksplorasi yang berarti dalam area of interest masih terus berlangsung. b. Izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di area of interest tersebut masih berlaku dan dapat dibuktikan bahwa biaya eksplorasi yang terjadi diharapkan dapat diperoleh kembali.
  • 43.  Biaya penyusutan aset tetap yang mendukung kegiatan eksplorasi dialokasikan sebagai bagian biaya eksplorasi  Biaya bunga yang terjadi karena pendanaan kegiatan eksplorasi ditangguhkan (selama biaya eksplorasinyapun dapat ditangguhkan) dengan mengacu pada PSAK No. 26 tentang biaya pinjaman.  Biaya umum dan administrasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan eksplorasi ikut ditangguhkan sebagai bagian dari biaya eksplorasi yang ditangguhkan  Pendapatan lain-lain yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dikurangkan dari biaya eksplorasi yang ditangguhkan
  • 44.  Jumlah biaya eksplorasi yang dibebankan pada periode berjalan (diluar biaya amortisasi atas biaya eksplorasi yang ditangguhkan) disajikan secara tersendiri dalam laporan Laba/rugi komprehensif sebagai beban eksplorasi  Biaya yang ditangguhkan atas kegiatan eksplorasi disajikan sebagai biaya eksplorasi yang ditangguhkan
  • 45. Jenis-jenis biaya pengembangan dan konstruksi yang pokok adalah sbb:  Biaya pengembangan biaya administrasi: pengurusan perizinan, pembebasan tanah. biaya pembersihan lahan biaya pembukaan tambang  Biaya konstruksi biaya pembuatan prasarana biaya pembuatan atau pengadaan bangunan
  • 46.  Biaya yang terjadi atas kegiatan pengembangan suatu area of interest tertentu baik langsung maupun tidak langsung ditangguhkan pembebananya sebagai biaya pengembangan yang ditanggunhkan.  Biaya penyusutan aset tetap yang dipergunakan dalam melaksanakan kegiatan pengambangan ditanggukan sebagai bagian dari biaya pengembangan yang ditangguhkan  Biaya umum dan administrasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengembangan ditangguhkan sebagai bagian dari biaya pengembangan yang ditangguhkan.
  • 47.  Sedangkan biaya umum dan administrasi yang tidak berkaitan langsung denan kegiatan pengembangan harus diperlakukan sebagai beban pada periode berjalan  Pada saat dimulainya produksi suatu area of interest, akumulasi biaya pengembangan yang ditangguhkan dan akumulasi biaya eksplorasi yang ditangguhkan atas area of interest yang sama dijumlahkan, dan penjumlahan biaya tersebut diamortisasi, biaya amortisasi dibebankan sebagai biaya produksi.
  • 48.  Biaya pengembangan yang ditangguhkan disajikan dalam Laporan posisi keuangan (Neraca) secara bersama-sama dengan biaya eksplorasi yang ditangguhkan (atas kegiatan eksplorasi yang sudah menemukan cadangan bukti), sebagai biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan.  Untuk periode akuntansi dimana produksi komersial telah dimulai, biaya eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan disajikan sebesar jumlah netto nya.
  • 49. Jenis-jenis biaya penambangan yang pokok baik yang berhubungan dengan kegiatan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi adalah sbb:  Pengupasan lapisan tanah selama masa produksi biaya pengupasan tanah biaya penyediaan lahan untuk penimbunan tanah biaya penimbunan tanah hasil pengupasan  Pengambilan bahan galian biaya penggalian biaya penyemprotan biaya pengerukan
  • 50.  Pencucian bahan galian biaya pembersihan dan pemisahan bahan galian utama dari bahan galian berikutnya  Pengangkutan bahan galian biaya yang terjadi untuk mengangkut bahan galian tambang umum dari lokasi penambangan ke stasiun pengumpul  Pengelolaan lingkungan hidup merupakan biaya untuk pengelolaan lingkungan hidup
  • 51.  Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan produksi dicatat sebagai barang dalam proses produksi  Beban pokok produksi meliputi biaya produksi dengan memperhitungkan saldo awal dan akhir barang dalam proses produksi  Beban pokok persediaan per unit dihitung dengan menggunakan metode rata-rata atau masuk pertama keluar pertama (fifo)  Persediaan meliputi persediaan dalam proses produksi, barang jadi, dan persediaan bahan penunjang.
  • 52.  Persediaan dinyatakan dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sebesar harga yang terendah antara harga perolehan dengan harga pasar.
  • 53. Perlakuan akuntansi:  Biaya pengadaan prasarana dikapitalisasikan sebagai aset tetap dan disusutkan secara sistematis berdasarkan umur ekonomisnya  Taksiran biaya untuk PLH yang timbul sebagai akibat kegiatan produksi tambang dibebankan sebagai biaya produksi dengan mengkredit kewajiban PLH  Pembayaran atas kewajiban PLH selama tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang taksiran kewajiban PLH
  • 54.  Taksiran kewajiban PLH disajikan dalam laporan posisi keuangan (Neraca) sebesar jumlah kewajiban yang telah di akru, setelah dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang sesungguhnya terjadi.