Dokumen tersebut membahas mengenai akuntansi aset tetap dan beberapa standar akuntansi terkait, antara lain: PSAK 16 mengenai perlakuan akuntansi aset tetap, PSAK 47 mengenai perlakuan akuntansi tanah, PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset, dan PSAK 58 mengenai aset yang dimiliki untuk dijual. Dibahas pula mengenai jenis-jenis biaya eksplorasi dalam industri pertambangan.
Dokumen tersebut merangkum tentang analisis laporan keuangan dan analisis bisnis yang meliputi definisi, tujuan, jenis, dan komponen dari analisis bisnis serta hubungannya dengan analisis laporan keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari sejarah, objek yang dikenakan PBB, proses pendaftaran dan pengukuran, siapa yang harus membayar, cara penghitungan PBB menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB, serta rumus untuk menghitung besaran PBB.
Dokumen tersebut membahas tentang penurunan nilai aset menurut PSAK 48. PSAK 48 menetapkan prosedur pengujian dan pengakuan penurunan nilai aset agar aset tidak dicatat melebihi jumlah terpulihkannya. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, perusahaan harus mengestimasi jumlah terpulihkan aset berdasarkan nilai pakai atau nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Selisih antara juml
Akun dan dokumen terkait dalam audit siklus penggajian dan personalia meliputi catatan personalia, formulir otorisasi, catatan gaji, kartu waktu, file transaksi penggajian, file induk penggajian, dan dokumen pajak. Fungsi-fungsi terkait meliputi penerimaan karyawan, pengubahan gaji, absensi, penggajian, pencatatan, pembayaran, dan penyiapan pajak penggajian. Tujuan audit mencakup
Dokumen tersebut merangkum tentang analisis laporan keuangan dan analisis bisnis yang meliputi definisi, tujuan, jenis, dan komponen dari analisis bisnis serta hubungannya dengan analisis laporan keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai dari sejarah, objek yang dikenakan PBB, proses pendaftaran dan pengukuran, siapa yang harus membayar, cara penghitungan PBB menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB, serta rumus untuk menghitung besaran PBB.
Dokumen tersebut membahas tentang penurunan nilai aset menurut PSAK 48. PSAK 48 menetapkan prosedur pengujian dan pengakuan penurunan nilai aset agar aset tidak dicatat melebihi jumlah terpulihkannya. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, perusahaan harus mengestimasi jumlah terpulihkan aset berdasarkan nilai pakai atau nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Selisih antara juml
Akun dan dokumen terkait dalam audit siklus penggajian dan personalia meliputi catatan personalia, formulir otorisasi, catatan gaji, kartu waktu, file transaksi penggajian, file induk penggajian, dan dokumen pajak. Fungsi-fungsi terkait meliputi penerimaan karyawan, pengubahan gaji, absensi, penggajian, pencatatan, pembayaran, dan penyiapan pajak penggajian. Tujuan audit mencakup
Metode pencatatan investasi saham terdiri dari metode ekuitas dan metode biaya. Metode ekuitas mencatat investasi berdasarkan biaya perolehan dan disesuaikan dengan bagian laba/rugi dan dividen perusahaan investee. Pendapatan investasi merefleksikan bagian laba bersih perusahaan investee, sedangkan rekening investasi merefleksikan bagian aktiva bersih investee. Metode ini wajib digunakan untuk perusahaan anak yang tidak dikonsolidasi dan invest
1. Reformasi pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta sistem akuntansi.
2. Reformasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didelegasikan kepada gubernur/
Dokumen tersebut membahas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencakup:
1. Dasar hukum BPHTB berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.
2. Pengertian BPHTB dan objek yang dikenakan pajak.
3. Prinsip pengenaan BPHTB seperti tarif 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak, pengecualian, dan sanksi.
4. Prosedur penghitungan
Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Penghasilan yang dikenakan Pajak Final antara lain :
Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
Penghasilan jasa giro dari bank.
Penghasilan diskonto SBI/SBN
Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari jasa konstruksi
Penghasilan perwakilan dagang asing.
Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
1. SPT digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak serta harta dan kewajiban.
2. Fungsi SPT adalah sarana pelaporan dan pertanggungjawaban bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak.
3. SPT dapat dilaporkan secara langsung maupun elektronik.
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Este documento describe los elementos que componen el patrimonio de una entidad contable, incluyendo la hacienda nacional, hacienda nacional adicional, reservas y resultados acumulados. Define cada cuenta, su reconocimiento, dinámica y subcuentas asociadas.
Tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi. Dalam menyiapkan sistem seperti itu, manajemen senior memilih lahkah-langkah yang paling mewakili strategi perusahaan. Keberhasilan strategi tergantung pada kekuatannya
Dokumen membahas perbandingan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual. Terdapat perbedaan pendekatan antara kedua kerangka konseptual terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pemerintah."
Mengevaluasi dan Meningkatkan Pengendalian Internal - Bagian 1Fauzan Wahyuabdi
Dokumen ini bermaterikan prinsip-prinsip utama untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengendalian internal dalam organisasi. Selanjutnya, diharapkan dapat dipublikasikan dokumen yang tidak terpisahkan, yang bermaterikan Pedoman Pelaksanaan untuk Mengimplemetasikan Prinsip-2. Selamat membaca.
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Konvergensi IFRS merupakan komitmen Indonesia sebagai anggota G20 untuk menerapkan standar akuntansi internasional. DSAK-IAI telah mengesahkan beberapa PSAK dan ISAK baru serta mencabut beberapa PSAK lama untuk menyesuaikan dengan IFRS. Persiapan yang diperlukan termasuk pengembangan kapasitas akuntan, perusahaan, regulator, dan asosiasi industri.
Metode pencatatan investasi saham terdiri dari metode ekuitas dan metode biaya. Metode ekuitas mencatat investasi berdasarkan biaya perolehan dan disesuaikan dengan bagian laba/rugi dan dividen perusahaan investee. Pendapatan investasi merefleksikan bagian laba bersih perusahaan investee, sedangkan rekening investasi merefleksikan bagian aktiva bersih investee. Metode ini wajib digunakan untuk perusahaan anak yang tidak dikonsolidasi dan invest
1. Reformasi pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta sistem akuntansi.
2. Reformasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didelegasikan kepada gubernur/
Dokumen tersebut membahas tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencakup:
1. Dasar hukum BPHTB berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.
2. Pengertian BPHTB dan objek yang dikenakan pajak.
3. Prinsip pengenaan BPHTB seperti tarif 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak, pengecualian, dan sanksi.
4. Prosedur penghitungan
Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pajak jenis ini dapat dikenakan terhadap jenis penghasilan, transaksi, atau usaha tertentu.
Penghasilan yang dikenakan Pajak Final antara lain :
Penghasilan dari bunga tabungan dari bank.
Penghasilan dari bunga deposito dari bank.
Penghasilan jasa giro dari bank.
Penghasilan diskonto SBI/SBN
Penghasilan bunga/diskonto obligasi.
Penghasilan penjualan saham dibursa efek.
Penghasilan penyalur/dealer/agen produk BBM.
Penghasilan pengalihan/penjualan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.
Penghasilan dari jasa konstruksi
Penghasilan perwakilan dagang asing.
Penghasilan usaha pelayaran/penerbangan.
Penghasilan dari penilaian kembali aktiva.
Penghasilan dengan peredaran usaha tertentu berdasarkan PP 46 Tahun 2013.
1. SPT digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak serta harta dan kewajiban.
2. Fungsi SPT adalah sarana pelaporan dan pertanggungjawaban bagi wajib pajak dan pengusaha kena pajak.
3. SPT dapat dilaporkan secara langsung maupun elektronik.
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Este documento describe los elementos que componen el patrimonio de una entidad contable, incluyendo la hacienda nacional, hacienda nacional adicional, reservas y resultados acumulados. Define cada cuenta, su reconocimiento, dinámica y subcuentas asociadas.
Tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi. Dalam menyiapkan sistem seperti itu, manajemen senior memilih lahkah-langkah yang paling mewakili strategi perusahaan. Keberhasilan strategi tergantung pada kekuatannya
Dokumen membahas perbandingan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual. Terdapat perbedaan pendekatan antara kedua kerangka konseptual terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pemerintah."
Mengevaluasi dan Meningkatkan Pengendalian Internal - Bagian 1Fauzan Wahyuabdi
Dokumen ini bermaterikan prinsip-prinsip utama untuk mengevaluasi dan meningkatkan pengendalian internal dalam organisasi. Selanjutnya, diharapkan dapat dipublikasikan dokumen yang tidak terpisahkan, yang bermaterikan Pedoman Pelaksanaan untuk Mengimplemetasikan Prinsip-2. Selamat membaca.
Dokumen tersebut berisi pedoman dan prosedur pengajuan permohonan penilaian kembali aktiva tetap oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat informasi mengenai persyaratan pengajuan permohonan, proses penilaian, keputusan persetujuan atau penolakan, dan ketentuan aktiva tetap yang dapat mengajukan permohonan penilaian kembali. Dokumen ini bertujuan untuk memandu Wajib Pajak
Konvergensi IFRS merupakan komitmen Indonesia sebagai anggota G20 untuk menerapkan standar akuntansi internasional. DSAK-IAI telah mengesahkan beberapa PSAK dan ISAK baru serta mencabut beberapa PSAK lama untuk menyesuaikan dengan IFRS. Persiapan yang diperlukan termasuk pengembangan kapasitas akuntan, perusahaan, regulator, dan asosiasi industri.
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Indra Yu
Dokumen tersebut membahas indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan praktek good governance di suatu daerah. Indikator-indikator tersebut meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, peningkatan pelayanan publik, peningkatan HDI, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi, peningkatan akuntabilitas, penurunan korupsi, p
This document summarizes a lecture on strategic decision making. It discusses four decision making styles: directive, analytic, conceptual, and behavioral. It also outlines the characteristics of strategic decisions and strategies, including the tensions between short and long-term orientations. The document presents a case study on TelkomVision, a struggling PayTV business unit of Telkom Indonesia. It describes the problem recognition, information gathering, alternative strategies considered, and decision to pursue a strategic partnership through partial sale of TelkomVision to optimize its value.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 5. Persediaan diakui ketika potensi manfaat ekonomi diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal, serta hak kepemilikan telah berpindah. Persediaan disajikan sebagai aset lancar berdasarkan harga perolehan dan harus disert
PSAK 48 menetapkan prosedur penilaian dan akuntansi penurunan nilai aset, dimana entitas harus menilai indikasi penurunan nilai dan mengestimasi jumlah terpulihkan aset. Jika nilai tercatat melebihi jumlah terpulihkan, rugi penurunan nilai diakui untuk menyesuaikan nilai tercatat menjadi jumlah terpulihkan.
Dokumen tersebut membahas tentang perhitungan biaya per unit menggunakan metode Activity-Based Costing (ABC). ABC membagi biaya overhead menjadi kelompok tingkat batch dan kelompok tingkat unit berdasarkan aktivitasnya. Kemudian biaya overhead dialokasikan ke produk menggunakan penggerak aktivitas seperti proses produksi, jam mesin, dan jam tenaga kerja langsung. Metode ini menghasilkan perhitungan biaya per unit yang lebih akurat dibandingkan metode konvension
Dokumen tersebut memberikan definisi dan penjelasan mengenai aset tetap, termasuk pengakuan, pengukuran awal dan selanjutnya, penyusutan, penurunan nilai, dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap dan properti investasi menurut PSAK, mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, revaluasi, dan penyusutan aset tetap.
PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset
PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar
PPT disusun oleh:
1. Fatimah Azzahra Daeng Mangngai
2. Rasyiqah Aulia Rahma
3. Dea Fatikha Windasari
PSAK 48 menetapkan prosedur untuk mengukur penurunan nilai aset agar nilai tercatat tidak melebihi jumlah terpulihkan. PSAK ini berlaku untuk semua aset kecuali aset tertentu seperti persediaan, aset pajak tangguhan, dan aset keuangan. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka perusahaan akan mengestimasi nilai terpulihkan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan at
PSAK 58 mengatur tentang kriteria dan perlakuan akuntansi untuk aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan, meliputi pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tidak lancar yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual serta penyajian dan pengungkapan operasi yang dihentikan.
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainEds last
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan penyajian laporan keuangan yang tercantum dalam PSAK 1 mengenai penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan tersebut meliputi penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan, pengungkapan minimum item dalam laporan tersebut, klasifikasi beban berdasarkan fungsi atau sifat, dan komponen-komponen penghasilan k
PSAK 48 mengatur tentang penurunan nilai aset. Tujuannya adalah menetapkan prosedur agar aset tidak dicatat melebihi jumlah terpulihkannya. Entitas harus melakukan pengujian penurunan nilai setiap akhir periode pelaporan dengan membandingkan nilai tercatat dan nilai terpulihkan, yang merupakan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai. Kerugian penurunan
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset dan akrual pada pemerintah daerah yang mencakup pengaturan hukum, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penyajian aset tetap dan aset tak berwujud berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
Makalah ini membahas tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 48 tentang Penurunan Nilai Aset. PSAK 48 mengatur tentang prosedur penilaian dan pengakuan penurunan nilai aset. Ruang lingkup PSAK 48 mencakup semua aset kecuali beberapa aset tertentu seperti persediaan, aset pajak tangguhan, dan aset keuangan. PSAK 48 juga membahas identifikasi indikasi penurunan
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen keuangan, kas, dan piutang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini mencakup pengertian, bentuk, konsep pengakuan dan pengukuran, serta klasifikasi dan penurunan nilai aset keuangan seperti kas, piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan yang tersedia untuk dijual.
PSAK 58 mengatur kriteria dan pengukuran aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. PSAK 58 menetapkan kriteria untuk klasifikasi aset sebagai dimiliki untuk dijual dan mensyaratkan pengukuran pada nilai terendah antara nilai tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. PSAK 58 juga mengatur penyajian dan pengungkapan aset dimiliki untuk dijual dan operasi yang di
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah menurut PSAP 05 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Persediaan merupakan aset berwujud yang terdiri dari barang, perlengkapan, bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi yang dimiliki pemerintah untuk mendukung operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pen
Perubahan kebijakan akuntansi & koreksi kesalahanIndra Yu
There are two types of accounting changes: changes in accounting policies and changes in accounting estimates. Changes in accounting policies are accounted for retrospectively by adjusting prior periods, while changes in estimates are accounted for prospectively. Errors are not considered accounting changes and are corrected by adjusting retained earnings in the period they are discovered. The document discusses the accounting treatment for each type of change or error.
This document discusses the statement of financial position and statement of cash flows. It defines the statement of financial position as reporting assets, liabilities, and equity at a specific date. It then covers the major classifications of the statement of financial position such as current assets, non-current assets, current liabilities, and non-current liabilities. It also discusses the purpose, content, and preparation of the statement of cash flows.
Standar akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang konsisten dan dapat dipercaya kepada para pemakai laporan keuangan. Dokumen ini menjelaskan sumber-sumber prinsip akuntansi umum yang diterima (GAAP), tujuan dan isi dari standar akuntansi, serta kerangka teori yang mendasari pengembangan standar akuntansi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang analisis keuangan yang perlu dilakukan sebelum melakukan investasi, termasuk mengestimasi biaya modal, biaya operasi, pendapatan, dan menganalisis kelayakan investasi berdasarkan nilai sekarang bersih dan tingkat pengembalian internal."
2. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah
pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat,
pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan
nilai atas aset tetap.
• Suatu entitas harus memilih model biaya
atau
model revaluasi sebagai kebijakan
akuntansinya terhadap seluruh aset tetap
yang berada di kelompok yang sama.
3. Model Biaya : biaya perolehan - akumulasi
peyusutan dan akumulasi rugi penurunan
nilai
Model Revaluasi : suatu aset tetap yang nilai
wajarnya dapat diukur secara andal harus
dicatat pada jumlah revaluasian. yaitu nilai
wajar pada tanggal revaluasi -akumulasi
penyusutan dan akumulasi rugi penurunan
nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi
.
4. Jika suatu aset tetap direvaluasi maka
seluruh aset tetap dalam kelompok yang
sama harus direvaluasi.
5. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat
revaluasi, kenaikan tersebut langsung
dikredit ke ekuitas pada bagian surplus
revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus
diakui dalam laporan laba rugi hingga
sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat
revaluasi yang pernah diakui sebelumnya
dalam laporan laba rugi.
6. Jika jumlah tercatat aset turun akibat
revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam
laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai
akibat revaluasi tersebut langsung di debit
ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi
selama penurunan tersebut tidak melebihi
saldo kredit surplus revaluasi untuk aset
tersebut.
7. Beban penyusutan untuk setiap periode harus
diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika
beban tersebut dimasukkan dalam jumlah
tercatat aset lainnya.
- metode garis lurus
- metode saldo menurun
- metode jumlah unit
8. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan
pengakuannya pada saat dilepaskan atau
pada saat aset sudah tidak memiliki manfaat
ekonomis masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya.
9. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian
pengakuan aset tetap harus ditentukan
sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil
pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat
dari aset tersebut.
10. Menjelaskan PSAK 16 tentang aset tetap.
PSAK tersebut perlu dilengkapi oleh PSAK 47.
Standar dalam mengatur perlakuan
akuntansi dan pelaporan hak atas aset tetap
berupa tanah dan penyusutannya.
11. Tanah sebagai aktiva tetap dan PSAK 47
prinsipnya mengikuti PSAK 16: Aset Tetap
Pengakuan awal tanah diukur sebesar biaya
perolehan tanah diluar pengeluaran legal hak
atas tanah.
PSAK 47 memberikan contoh biaya perolehan
awal tanah dan biaya tangguhan.
Pengeluaran setelah perolehan tanah
ditambahkan dalam jumlah tercatat, apabila
meningkatkan manfaat ekonomi.
12. Pengeluaran untuk memelihara kondisi tanah
sehingga seperti semula langsung dibebankan
pada periode berjalan.
Pengeluaran perpanjangan hak tidak
menambah nilai tercatat namun sebagai
beban tangguhan. Untuk pengeluaran yang
tidak material langsung dibebankan pada
periode berjalan.
Tanah tidak disusutkan kecuali dengan
beberapa kondisi.
13. Tanah disusutkan, jika:
• kondisi kualitas tanah tidak layak lagi untuk
digunakan dalam operasi utama entitas
• sifat operasi utama meninggalkan tanah
dan bangunan begitu saja apabila proyek
selesai
• prediksi manajemen atau kepastian bahwa
perpanjangan atau pembaruan hak
kumungkinan besar atau pasti tidak
diperoleh.
14. Kondisi penghapusan dan pelepasan tanah;
1. Jika tanah disumbangkan atau dihibahkan
sebagian atau seluruhnya maka nilai terbawa
tanah dalam neraca dikurangkan dengan:
mendebit laba rugi tahun berjalan disertai
pegungkapan yang diperlukan. Tanah yang
disumbangkan harus dinyatakan dalam
catatan atas laporan keuangan
15. 2. Jika tanah diambil alih negara untuk
kepentingan umum dengan atau tanpa ganti
rugi maka kerugian kehilangan tanah
dikurangi ganti rugi yang diterima atau
kemungkinan besar diterima akan
dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.
16. 3. Jika tanah yang secara fisik menyusut
luasnya karena pengikisan alam secara
proporsional maka nilai terbawa aset tanah
saat tanggal neraca akan berkurang dan
akan dibebankan pada laba rugi tahun
berjalan.
17. PSAK 48 (Revisi 2009): Penurunan
Nilai Aset Adopsi dari
IAS 36 Impairment of Asset
18. Semua Aset Kecuali:
Persediaan
Aset timbul dari kontrak konstruksi
Aset pajak tangguhan
Aset dari imbalan kerja
Aset keuangan
Properti investasi yang diukur pada nilai
wajar
Aset dimiliki untuk dijual
19. Faktor External
• Nilai pasar Aset
• Teknologi
• Industry
• Suku Bunga
• dll
Faktor Internal
• Pelaporan
Internal
• Perubahan
Penggunaan Aset
• Keusangan dan
Kerusakan Fisik
Aset
20. Apabila ada indikasi bahwa Jumlah tercatat
aset lebih tinggi daripada nilai terpulihkan
(recoverable amounts) maka aset tersebut
harus diuji penurunan nilai.
Jumlah tercatat > Jumlah terpulihkan
(recoverable amounts)
Maka pilih yang lebih tinggi antara:
1. Fair Value less Cost to sell
2. Nilai Pakai (value in use)
21. NilaiWajar Dikurangi Biaya
untuk Menjual
Harga mengikat dalam
transaksi wajar dikurangi
biaya-biaya menjual
Harga pasar dikurangi biaya
pelepasan (harga
penawaran terkini atau
harga transaksi terakhir)
Informasi terbaik
Manajemen atas arms
length price pada saat
akhir periode pelaporan
Nilai Pakai
Estimasi arus kas masa
depan
Ekspektasi kemungkinan
variasi dari arus kas tsb
Nilaiwaktu uang
Harga ketidapastian
yang melekat pada aset
Faktor lain seperti
ilikuiditas
22. Alokasi rugi penurunan nilai unit penghasil
kas:
• Goodwill yang dialokasikan ke UPK
• Aset Lain Secara Prorata
Pembalikan penurunan nilai untuk goodwill
tidak diperbolehkan
23. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam
periode-periode sebelumnya untuk aset
selain goodwill harus dibalik jika terdapat
perubahan estimasi yang digunakan untuk
menentukan jumlah terpulihkan atas aset
tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir
diakui.
24. Frekuensi pengujian
penurunan nilai
PSAK 48 (1998)
Pada saat terdapat
indikasi
aset mungkin mengalami
penurunan nilai
PSAK 48 (REVISI 2009)
Sama, tetapi untuk aset
berikut harus dilakukan
pengujian secara
tahunan:
25. 1. Aset takberwujud
dengan umur manfaat
takterbatas
2. Aset takberwujud
yang belum tersedia
untuk digunakan
3. Goodwill yang
diperoleh dalam
kombinasi bisnis
26. Lebih sedikit
klarifikasi
Mengenai pengukuran
nilai pakai
Memberikan klarifikasi atas:
Elemen-elemen dalam
penghitungan nilai pakai
Keharusan untuk menilai
kewajaran asumsi yang
digunakan dalam proyeksi
aliran kas
Dikeluarkannya estimasi
aliran kas yang berkaitan
dengan restrukturisasi
Masa depan yang belum
ada komitmen dan
perbaikan kinerja aset
dari proyeksi aliran kas
PSAK 48 (1998) PSAK 48 (Revisi 2009)
27. Goodwill diuji
penurunan
Nilainya sebagai
bagian dari CGU
terkaitnya
Menggunakan
pendekatan
‘bottomup/
topdown’
Pada dasarnya sama,
tetapi terdapat
klarifikasi bahwa:
Goodwill harus
dialokasikan, pada
tanggal akuisisi,ke
UPK atau kelompok
UPK yang diharapkan
mendapatkan
manfaat dari sinergi
kombinasi bisnis
PSAK 48 (1998) PSAK 48 (REVISI 2009)
28. Goodwill ini, untuk tujuan
akuntansi, melekat pada
UPK tersebut. Jika UPK itu
dijual, maka goodwill
yang melekat padanya
juga diperhitungkan dalam
menentukan untung rugi
penjualan UPK.
Realokasi goodwill dapat
terjadi ketika ada
reorganisasi.
29. Mengharuskan
pembalikan rugi
penurunan goodwill
pada situasi tertentu
Melarang pembalikan
rugi penurunan atas
goodwill
PSAK 48 (1998) PSAK 48 (REVISI 2009)
30. Ketentuan
pengungkapan yang
ada diteruskan di ED
PSAK 48 (Revisi 2009)
dengan beberapa
tambahan
Tambahan pengungkapan
untuk:
Jumlah goodwill yang
belum dialokasi dan
alasannya
Informasi mengenai setiap
UPK yang mendapatkan
alokasi goodwil atau aset
takberwujud dengan masa
manfaat takterbatas dalam
jumlah yang material,
terutama yang berkaitan
dengan asumsi utama yang
digunakan dalam mengukur
nilai terpulihkan
PSAK (1998) PSAK (REVISI 2009)
31. Mengatur akuntansi untuk aset yang dimiliki
untuk dijual, serta penyajian dan
pengungkapan operasi dihentikan.
Namun pada presentasi ini hanya akan
dibahas mengenai aset yang dimiliki untuk
dijual.
32. Entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak
lancar sebagai dimiliki untuk dijual jika
penjualan aset lebih menguntungkan
daripada
pemakaian aset tersebut.
33. Aset harus berada dalam keadaan yang dapat
dijual dengan segera dengan syarat-syarat
yang biasa dan secara umum diperlukan
dalam penjualan aset, dan penjualannya harus
sangat mungkin terjadi (highly probable). Agar
penjualan tersebut dapat dikatakan sangat
mungkin terjadi, pihak manajemen harus
berkomitmen terhadap rencana penjualan
aset.
34. Aset tetap yang tersedia untuk dijual , perlakuan:
• diakui pada saat dilakukan penghentian operasi;
• diukur sebesar nilai yang lebih rendah dari jumlah
tercatatnya dibandingkan nilai wajar setelah dikurangi
dengan biaya-biaya penjualan aset tersebut;
• disajikan sebagai aset tersedia untuk dijual, jika jumlah
tercatatnya akan dipulihkan melalui transaksi penjualan
dari penggunaan lebih lanjut;
• diungkapkan dalam laporan keuangan dalam rangka
evaluasi dampak penghentian operasi dan pelepasan
aset (aset tidak lancar)
35. Entitas yang berkomitmen dalam rencana
penjualan yang mengakibatkan kehilangan
pengendalian atas entitas anak harus
mengklasifikasikan seluruh aset dan liabilitas
atas entitas anak tersebut sebagai dimiliki
untuk dijual
Jika terjadi penundaan penyelesaian
penjualan yang disebabkan oleh peristiwa
diluar kendali entitas tidak akan menghalangi
pengklasifikasian suatu aset sebagai dimiliki
untuk dijual asalkan entitas tersebut tetap
berkomitmen dalam penjualan aset.
36. Ketika entitas memperoleh aset tidak lancar
secara khusus dan bertujuan untuk
melepaskan kembali aset tersebut, maka aset
tersebut harus diklasifikasikan sebagai aset
dimiliki untuk dijual pada tanggal
perolehannya.
37. Entitas harus mengakui rugi penurunan nilai
atas penurunan ke nilai wajar dikurangi
biaya
untuk menjual aset, sepanjang kerugian
penurunan nilai belum diakui.
Entitas harus mengakui laba atas
peningkatan
nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk
menjual suatu aset, tetapi tidak boleh
melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang
telah diakui.
38. Jika laba atau rugi sebelumnya tidak diakui
pada tanggal penjualan aset tidak lancar maka
harus diakui pada tanggal
penghentianpengakuan.
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai
dimiliki untuk dijual tidak mengalami
penyusutan.
Namun, bunga dan beban yang dapat
diatribusikan ke laibilitas dari kelompok
lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki
untuk dijual harus tetap diakui.
39. Dalam industri pertambanan terdapat empat
kegiatan usaha pokok:
Eksplorasi (exploration)
Pengembangan dan konstruksi (development
and construction)
Produksi (production)
pengolahan
40. Jenis-jenis biaya eksplorasi yang pokok adalah sbb:
Penyelidikan umum
biaya studi literatur
biaya perolehan data satelit dan foto udara
biaya pemetaan geologi
Perizinan dan administrasi
biaya perolehan kuasa pertambangan
biaya perolehan kontrak kerja karya
biaya perolehan kontrak karya
biaya pembebasan tanah
biaya administrasi eksplorasi
41. Geologi dan geo fisika
biaya side loking air radar
biaya geologi lapangan
biaya penyelidikan gravitasi
biaya penyelidikan magnetik
Pemboran eksplorasi
biaya persiapan lahan, termasuk biaya
pembuatan jalan masuk ke lokasi pemboran.
biaya pemboran, termasuk peralatan bor.
biaya mobilisasi dan demobilisasi
biaya logistik selama dilaksanakannya pemboran
42. Biaya yang timbul atas kegiatan eksplorasi dan
evaluasi di suatu area of interest wajib
dibebankan pada periode berjalan. Kecuali
bilamana memenuhi salah satu dibawah ini:
a. Izin untuk melaksanakan eksplorasi di area of
interest tersebut masih berlaku dan kegiatan
eksplorasinya pada tanggal neraca belum selesai.
Serta kegiatan eksplorasi yang berarti dalam
area of interest masih terus berlangsung.
b. Izin untuk melaksanakan kegiatan
pertambangan di area of interest tersebut masih
berlaku dan dapat dibuktikan bahwa biaya
eksplorasi yang terjadi diharapkan dapat
diperoleh kembali.
43. Biaya penyusutan aset tetap yang mendukung
kegiatan eksplorasi dialokasikan sebagai bagian
biaya eksplorasi
Biaya bunga yang terjadi karena pendanaan
kegiatan eksplorasi ditangguhkan (selama biaya
eksplorasinyapun dapat ditangguhkan) dengan
mengacu pada PSAK No. 26 tentang biaya
pinjaman.
Biaya umum dan administrasi yang berkaitan
langsung dengan kegiatan eksplorasi ikut
ditangguhkan sebagai bagian dari biaya
eksplorasi yang ditangguhkan
Pendapatan lain-lain yang diperoleh sehubungan
dengan kegiatan eksplorasi dikurangkan dari
biaya eksplorasi yang ditangguhkan
44. Jumlah biaya eksplorasi yang dibebankan
pada periode berjalan (diluar biaya
amortisasi atas biaya eksplorasi yang
ditangguhkan) disajikan secara tersendiri
dalam laporan Laba/rugi komprehensif
sebagai beban eksplorasi
Biaya yang ditangguhkan atas kegiatan
eksplorasi disajikan sebagai biaya eksplorasi
yang ditangguhkan
45. Jenis-jenis biaya pengembangan dan
konstruksi yang pokok adalah sbb:
Biaya pengembangan
biaya administrasi: pengurusan perizinan,
pembebasan tanah.
biaya pembersihan lahan
biaya pembukaan tambang
Biaya konstruksi
biaya pembuatan prasarana
biaya pembuatan atau pengadaan bangunan
46. Biaya yang terjadi atas kegiatan pengembangan
suatu area of interest tertentu baik langsung
maupun tidak langsung ditangguhkan
pembebananya sebagai biaya pengembangan
yang ditanggunhkan.
Biaya penyusutan aset tetap yang dipergunakan
dalam melaksanakan kegiatan pengambangan
ditanggukan sebagai bagian dari biaya
pengembangan yang ditangguhkan
Biaya umum dan administrasi yang berkaitan
langsung dengan kegiatan pengembangan
ditangguhkan sebagai bagian dari biaya
pengembangan yang ditangguhkan.
47. Sedangkan biaya umum dan administrasi yang
tidak berkaitan langsung denan kegiatan
pengembangan harus diperlakukan sebagai
beban pada periode berjalan
Pada saat dimulainya produksi suatu area of
interest, akumulasi biaya pengembangan
yang ditangguhkan dan akumulasi biaya
eksplorasi yang ditangguhkan atas area of
interest yang sama dijumlahkan, dan
penjumlahan biaya tersebut diamortisasi,
biaya amortisasi dibebankan sebagai biaya
produksi.
48. Biaya pengembangan yang ditangguhkan
disajikan dalam Laporan posisi keuangan
(Neraca) secara bersama-sama dengan biaya
eksplorasi yang ditangguhkan (atas kegiatan
eksplorasi yang sudah menemukan cadangan
bukti), sebagai biaya eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan.
Untuk periode akuntansi dimana produksi
komersial telah dimulai, biaya eksplorasi dan
pengembangan yang ditangguhkan disajikan
sebesar jumlah netto nya.
49. Jenis-jenis biaya penambangan yang pokok baik
yang berhubungan dengan kegiatan langsung
maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi
adalah sbb:
Pengupasan lapisan tanah selama masa produksi
biaya pengupasan tanah
biaya penyediaan lahan untuk penimbunan tanah
biaya penimbunan tanah hasil pengupasan
Pengambilan bahan galian
biaya penggalian
biaya penyemprotan
biaya pengerukan
50. Pencucian bahan galian
biaya pembersihan dan pemisahan bahan
galian utama dari bahan galian berikutnya
Pengangkutan bahan galian
biaya yang terjadi untuk mengangkut bahan
galian tambang umum dari lokasi
penambangan ke stasiun pengumpul
Pengelolaan lingkungan hidup
merupakan biaya untuk pengelolaan
lingkungan hidup
51. Semua biaya yang terjadi sehubungan
dengan produksi dicatat sebagai barang
dalam proses produksi
Beban pokok produksi meliputi biaya
produksi dengan memperhitungkan saldo
awal dan akhir barang dalam proses produksi
Beban pokok persediaan per unit dihitung
dengan menggunakan metode rata-rata atau
masuk pertama keluar pertama (fifo)
Persediaan meliputi persediaan dalam proses
produksi, barang jadi, dan persediaan bahan
penunjang.
52. Persediaan dinyatakan dalam Laporan Posisi
Keuangan (Neraca) sebesar harga yang
terendah antara harga perolehan dengan
harga pasar.
53. Perlakuan akuntansi:
Biaya pengadaan prasarana dikapitalisasikan
sebagai aset tetap dan disusutkan secara
sistematis berdasarkan umur ekonomisnya
Taksiran biaya untuk PLH yang timbul sebagai
akibat kegiatan produksi tambang
dibebankan sebagai biaya produksi dengan
mengkredit kewajiban PLH
Pembayaran atas kewajiban PLH selama
tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang
taksiran kewajiban PLH
54. Taksiran kewajiban PLH disajikan dalam
laporan posisi keuangan (Neraca) sebesar
jumlah kewajiban yang telah di akru, setelah
dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang
sesungguhnya terjadi.