Downloaded 14 times
Uploaded byIndra Yu
konvergensi IFRS atas lap.keu
Konvergensi IFRS merupakan komitmen Indonesia sebagai anggota G20 untuk menerapkan standar akuntansi internasional. DSAK-IAI telah mengesahkan beberapa PSAK dan ISAK baru serta mencabut beberapa PSAK lama untuk menyesuaikan dengan IFRS. Persiapan yang diperlukan termasuk pengembangan kapasitas akuntan, perusahaan, regulator, dan asosiasi industri.
More Related Content
Similar to konvergensi IFRS atas lap.keu
konvergensi IFRS atas lap.keu
- 1. Konvergensi IFRS oleh:Indra Yuspiar,SE Ak M.Ak 11
- 2. Latar belakang ►Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 Forum. ► DSAK-IAI sedang melakukan konvergensi IFRS dengan target tahun penyelesaian 2012 ► Sepanjang tahun 2009, DSAK-IAI telah mengesahkan 10 PSAK terbaru, 5 ISAK, dan mencabut 9 PSAK berbasis industri dan mencabut 1 ISAK
- 3. G20 Leaders Meeting ► Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 November 2008 ► Prinsip-prinsip G20 yang dicanangkan tanggal 15 November 2008: Strengthening Transparency and Accountability Enhancing Sound Regulation Promoting Integrity in Financial Markets Reinforcing International Cooperation Reforming International Financial Institutions
- 4. Kesepakatan G20 LondonSummit 2 April 2009 ► Pertemuan G20 di London, 2 April 2009 menghasilkan 29 kesepakatan, dimana kesepakatan nomor 13 sd 16 adalah tentang Strengthening Financial Supervision and Regulation.
- 5. ► Pada butirkesepakatan nomor 15 dikatakan : “to call on the accounting standard setters to workurgently with supervisors and regulators to improve standards on valuation and provisioning and achievea single set of high-quality global accounting standards.”
- 6. Manfaat Konvergensi IFRS ► Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability). ► Meningkatkan arus investasi global melalui transparansi. ► Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang fund raising melalui pasar modal secara global.
- 7. ► Menciptakan efisiensipenyusunan laporan keuangan.
- 8. ROADMAP ► Tahapadopsi (2008 – 2010 ) Adopsi seluruh IFRS ke PSAK Persiapan infrastruktur yang diperlukan Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku
- 9. ► Tahap PersiapanAkhir (2011) Penyelesaian infrastruktur yang diperlukan Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis IFRS
- 10. ► Tahap Implementasi(2012) Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif
- 11. PSAK Disahkan 23Desember 2009 1. PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan 2. PSAK 2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas 3. PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri 4. PSAK 5 (revisi 2009): Segmen Operasi 5. PSAK 12 (revisi 2009): Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama
- 12. 6.PSAK 15 (revisi2009): Investasi Pada Entitas Asosiasi 7. PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan 8. PSAK 48 (revisi 2009): Penurunan Nilai Aset 9. PSAK 57 (revisi 2009): Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi 10.PSAK 58 (revisi 2009): Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- 13. Interpretasi Disahkan 23Desember 2009 1.ISAK 7 (revisi 2009): Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus 2. ISAK 9: Perubahan atas Liabilitas Purna Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa 3. ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan 4. ISAK 11: Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik 5. ISAK 12: Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer
- 14. PPSAK Disahkan Sepanjang2009 (Berlaku efektif 2010) 1.PPSAK 1 : Pencabutan PSAK 32 Akuntansi Kehutanan,PSAK 35 Akuntansi Pendapatan Jasa Telekomunikasi, dan PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol 2. PPSAK 2: Pencabutan PSAK 41: Akuntansi Waran dan PSAK 43: Akuntansi Anjak Piutang 3. PPSAK 3: Pencabutan PSAK 54: Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang bermasalah
- 15. 4. PPSAK 4:Pencabutan PSAK 31 (revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana 5. PPSAK 5: Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing
- 16. PSAK Disahkan 2010 PSAK Disahkan 19 Februari 2010 ► PSAK 19 (2010): Aset tidak berwujud ► ISAK 14 (2010): Biaya Situs Web ► PSAK 23 (2010): Pendapatan ► PSAK 7 (2010): Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi PSAK 22 (2010): Kombinasi Bisnis (disahkan 3 Maret 2010)
- 17. ► PSAK 10(2010): Transaksi Mata Uang Asing (disahkan 23 Maret 2010) ► ISAK 13 (2010) : Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- 18. Exposure Draft PublicHearing 27 April 2010 ► ED PSAK 24 (2010) Imbalan Kerja ► ED PSAK 18 (2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya ► ED ISAK 16 : Perjanjian Konsesi Jasa (IFRIC 12) ► ED ISAK 15: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan ► Minimum dan Interaksinya. ► ED PSAK 3 : Laporan Keuangan Interim ► ED ISAK 17 : Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
- 19. ED PSAK PublicHearing 14 Juli 2010 ► ED PSAK 60: Instrumen keuangan: pengungkapan ► ED PSAK 50 (R 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian ► ED PSAK 8 (R 2010): Peristiwa setelah periode pelaporan ► ED PSAK 53 (R 2010):
- 20. ED PSAK PublicHearing 30 Agustus 2010 ► ED PSAK 46 (Revisi 2010) Pajak Penghasilan ► ED PSAK 61: Akuntansi Hibah Pemerintah Dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah ► ED PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi ► ED ISAK 18: Bantuan Pemerintah-Tidak Ada Relasi Specifik dengan Aktivitas Operasi ► ED ISAK 20: Pajak Penghasilan-Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
- 21. ED PSAK PublicHearing 18 November 2010 ► ED PSAK No. 34 (Revisi 2010): Kontrak Konstruksi ► ED PSAK No. 45 (Revisi 2010): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba ► ED ISAK No. 19: Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi ► ED ISAK No. 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat
- 22. ED PSAK PublicHearing 18 November 2010 (Lanj.) ► ED PPSAK No. 6: Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Penentuan Harga Pasar Dividen, ISAK 2: Penyajian Modal Dalam Neraca dan Piutang Kepada Pemesan Saham, ISAK 3 : Akuntansi Atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan. ► ED PPSAK No.7: Pencabutan PSAK 44:Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat ► ED PPSAK No. 8: Pencabutan PSAK 27: Akuntansi Koperasi
- 23.
- 24. Program Kerja Tersisauntuk 2010 ► Adopsi IFRS tersisa • IFRS 4 (Insurance Contract), • IFRS 6 (Exploration and evaluation mineral resources), • IAS 33 (EPS) IAS 41 (Agriculture) • SIC 15 d SIC 27 (Leasing )
- 25. ► Memutuskan posisiPSAK – PSAK Non IFRS • PSAK 51 (Kuasi), PSAK 38 ( Restrukturisasi- Sepengendali), PSAK 39 (KSO), PSAK 28 + 36, (Asuransi), PSAK 29+ 33 (pertambangan), PSAK 59 (perbankan syari’ah)
- 26. ► Melakukan AnnualImprovement • PSAK-PSAK yang terbit sebelum tahun 2008 ► Kodifikasi dan konsistensi seluruh PSAK • Untuk menerbitkan buku SAK 2011
- 27. Kerangka Standar Akuntansidi Indonesia 2010 - 2011 ► SAK UMUM • PSAK Non IFRS • Standar Syari’ah • PSAK 45 • PSAK NON IFRS lainnya ► SAK ETAP 2012 ► SAK Umum PSAK berbasis IFRS PSAK non IFRS (termasuk Syariah) ► SAK Etap ► SAK Entitas Nirlaba
- 28. Dampak IFRS terhadapSistem Akuntansi dan Pelaporan ► Penyajian: 1. Konsep Other Comprehensive Income di dalam laba rugi komprehensif 2. Perubahan definisi-definisi seperti Kewajiban menjadi Liabilitas dan hak minoritas menjadi kepentingan nonpengendali (non-controlling interest) 3. Pos Luar Biasa tidak lagi diperbolehkan 4. Perubahan nama laporan keuangan
- 29. Dampak IFRS terhadapSistem Akuntansi dan Pelaporan ► Pengukuran: 1. Peningkatan penggunaan nilai wajar (fair value) Standar IFRS lebih condong kepada penggunaan nilai wajar,terutama untuk properti investasi, beberapa aset tak berwujud, asetkeuangan, dan aset biologis. Dengan demikian maka diperlukan sumber daya yang kompeten untuk menghitung nilai wajar atau bahkan perlu menyewa jasa konsultan penilai terutama untuk asetaset yang tidak memiliki nilai pasar aktif.
- 30. 2. Penggunaan estimasidan “judgement” Akibat karakteristik IFRS yang lebih berbasis prinsip, akan lebih banyak dibutuhkan “judgement” untuk menentukan bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat.
- 31. 3. Persyaratan pengungkapanyang lebih banyak dan lebih rinci IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data/informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen.
- 32. Yang harus dipersiapkan ► Akuntan Publik (AP)/IAPI – meng-update pengetahuan AP sehubungan dengan perubahan SAK, meng-update SPAP dan menyesuaikan pendekatan audit yang berbasis IFRS. ► Akuntan Manajemen (AM)/Perusahaan – membentuk tim sukses konvergensi IFRS yang bertugas meng-update pengetahuan AM,melakukan gap analysis dan menyusun road map konvergensi IFRS serta berkoordinasi dengan perusahaan lain dalam asosiasi industrinya untuk optimalisasi sumber daya.
- 33. ► Akuntan Akademisi(AA)/Universitas- membentuk tim sukses konvergensi IFRS untuk meng-update pengetahuan AA, merevisi kurikulum dan silabus serta melakukan berbagai penelitian yang terkait serta memberikan input/komentar terhadap ED dan DP yang diterbitkan oleh DSAK maupun IASB
- 34. Yang harus dipersiapkan ► Regulator – melakukan penyesuaian regulasi yang perlu terkait dengan pelaporan keuangan dan perpajakan serta melakukan upaya pembinaan dan supervisi terhadap profesi yang terkait dengan pelaporan keuangan seperti penilai dan aktuaris.
- 35. ► Asosiasi Industri– menyusun Pedoman Akuntansi Industri yang sesuai dengan perkembangan SAK, membentuk forum diskusi yang secara intensif membahas berbagai isu sehubungan dengan dampak penerapan SAK dan secara proaktif memberikan input/komentar kepada DSAK IAI
- 36. Kesimpulan ► KonvergensiIFRS bukanlah sekedar masalah akuntansi ► Sesuai dengan kesepakatan G20, konvergensi standar akuntansi juga sebaiknya bersinergi dengan peraturan perpajakan dan pasar modal
Editor's Notes
- #3 If a contract does not result into a financial asset to one entity and a financial liability or equity instruments in another entity, then it is not a financial instrument. If it is not a financial instrument, the entity should not apply the accounting for recognition and measurement under PSAK 50 and 55. However, if the non-financial instrument results into a financial asset or financial liability to an entity, that financial asset or financial liability shall still be subject to the accounting provisions of PSAK 50 and 55. If the contract is a financial instrument, the entity shall apply all the accounting provisions in PSAK 50 & 55, except for certain financial instruments that should be accounted for under other PSAK such as investment in subsidiaries and associates, rights & obligations under leases, share-based payment, and others. Please refer to the PSAK 50 & 55 Overview Presentation materials from Cynthia Belen for those financial instruments that are not within the scope of revised PSAK 50 & 55.