Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset dan akrual pada pemerintah daerah yang mencakup pengaturan hukum, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penyajian aset tetap dan aset tak berwujud berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

1. Aset dan Akrual

2. Dasar Pengelolaan Aset BMD
UU No. 1 Tahun 2004
• Pasal 69 Ayat (6) Ketentuan mengenai Pedoman Teknis dan
Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah diatur
dengan Peraturan Pemerintah
PP NO 6 TH 2006 jo PP NO 38 TH 2008
diganti dengan PP Nomor 27 Tahun 2014
PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007

3. Dasar Akuntansi Berbasis Akrual
• Pasal 36 ayat 1 Ketentuan mengenai pengakuan
dan pengukuran pendapatan dan belanja
berbasis akrual dilaksanakan selambat-
lambatnya dalam 5 (lima) tahun
UU Nomor 17 Tahun 2003
PP 71 Tahun 2010
Permendagri 64 Tahun 2013

4. Pengelolaan Aset vs Akuntansi
Pelaporan
Akuntansi
Pengelolan
Aset Tetap
PSAP 07 AT
PSAP 08 KDP
• Bultek 15 AT Akrual
• Bultek 17 ATB Akrual
• Bultek 18 Penyusutan

5. AKTIVA TETAP AKRUAL (PSAP 07)
Klasifikasi Aset Tetap
Pengakuan
Pengukuran
Penyajian dan Pengungkapan
Renovasi dan Pelepasan Aset Tetap
Hubungan Belanja dan Perolehan Aset Tetap

6. Klasifikasi Aset Tetap
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan
kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas.
Tanah;
Peralatan dan Mesin;
Gedung dan Bangunan;
Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Aset Tetap Lainnya; dan
Konstruksi dalam Pengerjaan.

7. Pengakuan Aset Tetap
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dengan kriteria :
Berwujud;
Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

8. Konstruksi Dalam Pekerjaan
Suatu benda berwujud harus diakui sebagai
Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
• Besar kemungkinan bahwa manfaat
ekonomi masa yang akan datang berkaitan
dengan aset tersebut akan diperoleh;
• Biaya perolehan tersebut dapat diukur
secara andal; dan
• Aset tersebut masih dalam proses
pengerjaan.

9. Pengukuran Aset Tetap
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui
sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset
tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya
perolehan.
Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset
tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset
tersebut diperoleh.

10. Komponen Biaya
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan
secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat
aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset
tersebut sampai siap pakai.
Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan komponen
biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara
langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi
kerjanya.
Biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan
bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke
kondisi kerjanya.

11. Penyajian dan Pengungkapan
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan
dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun
ekuitas.
• Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatat (carrying amount)
• Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode
• Informasi penyusutan
Laporan keuangan
harus mengungkapkan
untuk masing-masing
jenis aset tetap sebagai
berikut:
• Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
• Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan
aset tetap;
• Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
• Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
Laporan keuangan
juga harus
mengungkapkan :

12. Renovasi Aset Tetap
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja,
harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan
Renovasi aset tetap dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
• 1. Renovasi aset tetap milik sendiri;
• 2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan;
• 3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

13. Pelepasan Aset Tetap
Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika
dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomi masa yang akan datang.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan
atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset
tetap dan harus dipindahkan ke pos aset
lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

14. Penyusutan Aset Tetap
Prasyarat Penyusutan yang perlu
dipenuhi
Identitas Aset yang kapasitasnya menurun
Nilai yang Dapat Disusutkan
Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap

15. Metode Penyusutan
Garis
Lurus
Nilai Yang Disusutkan : Masa
Manfaat
Saldo
Menurun
(Nilai Yang Disusutkan – Akumulasi
Penyusutan) x Tarif Penyusutan
Unit
Produksi
(Nilai Yang Disusutkan : Perkiraan
Total Output) x Output Periode

16. Penyajian Penyusutan
Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai
beban penyusutan.
Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai
perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap
sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat
diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

17. Penyusutan Pertama Kali
Aset yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan
Penyusutan
• Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan
penyusutannya adalah 1 tahun saja
Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga
satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan
• Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri
dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun
sebelumnya
Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal
• Untuk menghitung penyusutannya, Ditetapkan sisa masa manfaat pada saat
penyusunan neraca awal dilanjutkan menghitung masa antara neraca awal
dengan saat penerapan penyusutan.

18. Aset Tak Berwujud
Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan barang
atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.
ATB harus memenuhi kriteria dapat
diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan
mempunyai potensi manfaat ekonomi masa
depan

19. Jenis Aset Tak Berwujud
Jenis sumber daya
• Software komputer
• Lisensi dan
franchise
• Hak Paten dan Hak
Cipta
• Hasil
kajian/pengembang
an yang
memberikan
manfaat jangka
panjang
• ATB yang
mempunyai nilai
sejarah/budaya
• ATB dalam
Pengerjaan
Cara perolehan
• Pembelian
• Pengembangan
secara internal
• Pertukaran
• Kerjasama
• Donasi/hibah
• Warisan
Budaya/Sejarah
Masa manfaat
• ATB dengan umur
manfaat terbatas
• ATB dengan umur
manfaat yang tak
terbatas

20. Pengakuan ATB (Bultek 17)
• Kemungkinan besar diperkirakan
manfaat ekonomi di masa datang
yang diharapkan atau jasa
potensial yang diakibatkan dari
ATB tersebut akan mengalir
kepada/dinikmati oleh entitas; dan
• Biaya perolehan atau nilai wajarnya
dapat diukur dengan andal.
Diakui ATB Jika dan Hanya Jika

21. Perlakuan ATB Khusus Software
• Dikembangkan instansi pemerintah sendiri  Biaya sulit
Identifikasi  Non ATB
• Dikembangkan pihak ketiga (kontraktor)ATB
Untuk software yang diperoleh atau dibangun
oleh internal instansi pemerintah
• Pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat  Persediaan
• Software yang dibeli digunakan sendiri namun merupakan
bagian integral dari suatu hardware  Kapitalisasi ke
Hardware
• Biaya perolehan untuk software program yang dibeli
tersendiri dan tidak terkait dengan hardware ATB
Perolehan software secara pembelian

22. Perlakuan Akuntansi untuk Software
Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih
dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya
harus dikapitalisasi sebagai ATB.
Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin
penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus
dikapitalisasi sebagai ATB.
Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
Pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi
akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

23. Amortisasi
Amortisasi adalah alokasi
harga perolehan ATB secara
sistematis dan rasional
selama masa manfaatnya.
Amortisasi ATB sama
prinsipnya seperti
penyusutan dalam aset
tetap.

24. Amortisasi Masa Manfaat Terbatas
Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki
masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam
jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis
alokasi garis lurus.
Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas
(seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat
terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau
masa secara hukum mana yang lebih pendek.
Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus
diasumsikan bernilai nihil,

25. Amortisasi Masa Manfaat Tak Terbatas
ATB dengan masa manfaat tidak terbatas
(seperti goodwill) tidak boleh diamortisasi.
Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah
setiap periode
• Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan
atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat
maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
• Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat
ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat
mengajukan proses penghapusan ATB

26. Penyajian Aset Tidak Berwujud
Aset Tak Berwujud
disajikan pada
lembar muka Neraca
sebesar nilai tercatat
neto, yaitu sebesar
harga perolehan
setelah dikurangi
akumulasi amortisasi

27. TERIMA KASIH
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38 Sidoarjo
Telepon (031)8670360 Faksimil (031)8670911 e-mail : jatim@bpkp.go.id