Arjuno widya pratama Pengantar Ilmu Hukum

1. Arjuno Widya Pratama
1312000326
PENGANTAR ILMU HUKUM (E)
1. Jelaskan tentang norma kebiasaan atau norma kesopanan !
2. A. Pengertian Subyek Hukum adalah pendukung Hak dan Kewajiban menurut hukum.
Jelaskan maksudnya dan berikan contoh!
B. Membahas manusia sebagai Subyek Hukum, maka sebutkan siapa-siapa saja yang
termasuk sebagai Subyek Hukum?
3. Agar Subyek Hukum menjadi cakap hukum maka harus memenuhi beberapa faktor.
Sebutkan dan jelaskan !
4. Bagaimana pengertian benda menurut Pasal 503 KUH Perdata?
1. norma yang menjadi kebiasaan setiap orang untuk melakukannya.
bentuk perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dengan bentuk yang sama,
secara sadar dengan tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar.
2. A. Subjek Hukum dibagi menjadi 2 :
- Subjek Hukum Manusia (orang)
- Subjek Hukum Badan hukum (Rechts persoon)
Subjek hukum badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum
dan mempunyai tujuan tertentu.
Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti
melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan
sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan
hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan
hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.
2. B. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara
kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek
hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia
meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa
dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang
menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang
sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum. Maka dalam melakukan
perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain,
seperti anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, atau belum menikah, dan
orang yang berada dalam pengampunan seperti orang yang sakit
ingatan, pemabuk, pemboros.

2. 3. berdasarkan konsep dasar ilmu hukum serta asas dan teori hukum yang baik dan
benar, cakap hukum dalam kontrak perdata ialah 21 tahun sesuai hukum perikatan
perdata hanya membolehkan melakukan hubungan hukum minimal telah berusia 21
tahun. Dan bila dilakukan dibawah usia 21 tahun merupakan tidak cakap hukum.
Mahkamah Agung RI lewat SEMA No. 7 Tahun 2012 menyatakan, dalam konteks
pidana yang dimaksud dewasa ialah telah berusia 18 tahun.
Sementara dalam konteks pertanahan, Kementerian Agraria / BPN pada awal tahun
2015 telah menerbitkan surat edaran yang menyatakan cakap hukum dalam konteks
pertanahan ialah telah berusia 18 tahun. Namun, SEMA Tahun 2012 kemudian
dianulir oleh MA RI dalam SEMA Tahun 2014, yang menyatakan bahwa cakap
hukum dalam lapangan hukum perdata, bersifat KASUISTIK (perekaman dan
penelitian sebab-sebab (kasus-kasus).
4. Pasal 503 KUH Perdata, bahwa benda itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
1. benda berwujud, yaitu benda segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan panca
indra, contoh : buku, rumah, tanah, meja, kursi, dan lain sebagainya;
2. benda tidak berwujud, yaiitu semua hak, contoh : hak cipta, hak atas merek, dan sebagainya