Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum: Hukum Civil dan Objke Hukum; Hukum Kontrak dan Perikatan

1. Tugas Minggu ke – 1
Hukum Bisnis dan Lingkungan
Riski Ariyani 43218010006
Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, CMA, MM, MPM
Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum:
Hukum Civil dan Objke Hukum; Hukum Kontrak dan Perikatan
Sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) ialah suatu sistem hukum yang
didasarkan pada yurispudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah
putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan
kepada seorang hakim sangat luas.
Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan
atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Sistem Civil Law
mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat
kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang
terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya,
bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan
dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat
dalam menilai alat bukti. Hakim dalam civil law berusaha mendapatkan
gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal.
Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law
berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan, dan
yurisprudensi. Negara penganut Civil Law menempatkan konsitusi tertulis pada
urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundangan dan diikuti UU dan
peraturan lain di bawahnya.
Sedangkan kebiasaan-kebiasaan dijadikan sumber hukum kedua untuk
memecahkan berbagai persoalan. Pada kenyataanya undang-undang tidak

2. pernah lengkap karena kompleksnya kehidupan manusia. Dalam hal ini
diperlukan hukum kebiasaan. Patut dicermati yang menjadi sumber hukum
bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. kebiasaan tidak mengikat,
agar suatu kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan diperlukan 2 hal :
1. Tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang.
2. Adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan
secara terus menerus dan berulang-ulang itu hukum. Unsur psikologis dalam
bahasa latin adalah opinion necessitates yang berarti pendapat mengenai
keharusan orang bertindak sesuai dengan norma yang berlaku akibat adanya
kewajiban hukum.
Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum
(manusia dan badan hukum), dan dapat menjadi pokok/objek suatu hubungan
hukum , karena itu dapat dikuasa oleh subyek hukum.
Contoh, Ahmad dan Ali mengadakan sewa tanah. Tanah di sini adalah objek
hukum. Biasanya objek hukum itu adalah benda atau zaak, dan yang dapat
dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum.
Benda menurut Pasal 499 KUH Perdata ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak
, yang dapat dikuasai oleh hak milik.[1] Hak disebut juga dengan bagian dari
harta kekayaan (vermogens bestanddeel). Harta kekayaan meliputi barang,
hak dan hubungan hukum mengenai barang dan hak, diatur dalam buku II dan
buku III KUH Perdata. Adapun zaak meliputi barang dan hak diatur dalam Buku
II KUH Perdata. Barangg sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak
berwujud.
Menurut ilmu pengetahuan hukum, benda itu dapat diartikan dalam arti luas
dan sempit. Benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki
oleh orang. Pengertian ini meliputi benda-benda yang dapat dilihat, seperti
meja, kursi, jam tangan, motor, komputer, mobil, dan sebagainya, dan benda-

3. benda yang tidak dapat dilihat, yaitu berbagai hak seperti hak tagihan, hak
cipta, dan lain-lain.[2]
Adapun benda dalam arti sempit adalah segala benda yang dapat dilihat.
Menurut Pasal 503 KUH Perdata, bahwa benda itu dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu :
1. benda berwujud, yaitu benda segala sesuatu yang dapat dilihat dan
diraba dengan panca indra, contoh : buku, rumah, tanah, meja, kursi,
dan lain sebagainya;
2. benda tidak berwujud, yaiitu semua hak, contoh : hak cipta, hak atas
merek, dan sebagainya
Selanjutnya dalam pasa 504 KUH Perdata, benda dapat dibagi lagi menjadi
dua, yaitu :
1. Benda bergerak (benda tidak tetap), yaitu benda yang dapat
dipindahkan;
2. benda tetap (tidak bergerak), yaitu benda yang dapat dipindahkan
Benda bergerak dapat dibedakan sebagai berikut :
1. menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan (Pasal 509 KUH
Perdata) misalnya kursi, meja, buku, ternak, mobil dan sebagainya;
2. Menurut ketentuan undang-undang ialah benda dapat bergerak atau
dipindahkan, yaitu hak-hak yang melekat atas benda bergerak (Pasal
511 KUH Perdata) seperti hak memungut hasil atas benda bergerak,
hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, piutang-
piutang
Adapun benda tidak bergerak (tetap) dapat juga dibedakan sebagai berikut :

4. 1. menurut sifatnya, benda tersebut tidak dapat dipindahkan, seperti tanah
dan segala yang melekat di atasnya, contoh : gedung, bunga,
pepohonan;
2. menurut tujuannya, benda itu tidak dapat dipindahkan, kerena
dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan
tertentu, misalnya mesin-mesing yang di pasang dalam pabrik,
tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah (507 KUH
Perdata)
3. menurut undang-undang benda tersebut tidak dapat bergerak, ialah hak
yang melekat atas benda tidak bergerak (Pasal 508 KUH Peredata)
seperti hipotik, crediet verband, hak pakai atas benda tidak bergerak,
hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. Selain pembagian
benda sebagaimana telah disebutkan di atas, ada lagi pembagian
benda, yaitu :
1. benda materiil;
2. benda immateriil (ciptaan orang), misalnya karangan dalam buku,
pendapatan baru dalam bidang teknik, dan lain-lainnya.
Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak,
dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan
pihak yang lainnya itu berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak
yang berhak menuntut dinamakan kreditur (si berpiutang), sedangkan pihak
lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur (si
berhutang).Suatu perikatan bisa timbul baik karena perjanjian maupun karena
undang-undang – UU dan perjanjian adalah sumber perikatan. Dalam suatu
perjanjian, para pihak yang menandatanganinya sengaja menghendaki adanya
hubungan hukum diantara mereka – menghendaki adanya perikatan. Motivasi
tindakan para pihak adalah untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban
yang akan mengatur hubungan mereka, sehingga inisiatif munculnya hak dan
kewajiban perikatan itu ada pada mereka sendiri. Beda halnya dengan
perikatan yang bersumber pada undang-undang, dimana hak dan kewajiban
yang muncul bukan merupakan motivasi para pihak melainkan karena undang-

5. undang mengaturnya demikian.Kontrak atau perjanjian merupakan suatu
peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang
saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Pengertian kontrak atau perjanjian, dalam setiap literatur didasarkan pada
Pasal 1313, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan degan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/ lebih.
Subekti memberikan uraian tentang perbedaan, perikatan, perjanjian, dan
kontrak dengan beberapa ciri khas tersendiri:
1. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum anatara dua orang atau
dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu
hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itu
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada
seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal.
3. Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk
tertulis.
Baik istilah perjanjian, perikatan, mapun kontrak masing-masing memilki
keterkaitan. Oleh karena perjanjian merupakan sumber perikatan yang
terpenting, ataukah perikatan merupakan pengertian abstrak sedangkan
perjanjian adalah suatu hal yang kongkrit atau suatu peristiwa. Perikatan
sebagai suatu bentuk persetujuan atau persesuaian kehendak diantara para
pihak masih bersifat abstrak, tetapi ketika dituangkan dalam perjanjian
tertulis, maka hal itu nyata sebagai suatu perjanjian, yang demikianlah disebut
kontrak.
Dalam ensiklopedi Indonesia, hukum kontrak adalah rangkaian kaidah-kaidah
hukum yang mengatur berbagai persetujuan dan ikatan antara warga-warga
hukum.

6. Defenisi tersebut menyamakan istilah kontrak (perjanjian) dengan persetujuan,
padahal antara keduanya berbeda. Kontrak merupakan salah satu sumber
perikatan sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak.Dengan
adanya beberapa kelemahan tersebut, maka Salim, H.S, mengemukakan,
kontrak adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum.
Rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut di atas menurut
para sarjana mengandung banyak kelemahan.
Menurut Muhamad Abdul Kadir, Pasal 1313 KUHPerdata mengandung
kelemahan karena:
1. Hanya menyangkut sepihak saja. Dapat dilihat dari rumusan “satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.
Kata “mengikatkan” sifatnya hanya sepihak, sehingga perlu dirumuskan
“kedua pihak saling mengikatkan diri” dengan demikian terlihat adanya
konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.
2. Kata perbuatan “mencakup” juga tanpa consensus. Pengertian
“perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa
atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus.
Seharusnya digunakan kata “persetujuan”.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Hal ini disebabkan mencakup janji
kawin (yang diatur dalam hukum keluarga), padahal yang diatur adalah
hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan.
4. Tanpa menyebutkan tujuan. Rumusan Pasal 1313 BW tidak disebut
tujuan diadakannya perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan
diri tidak jelas untuk maksud apa.
Sedangkan menurut R. Setiawan, pengertian perjanjian tersebut terlalu luas,
karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan

7. melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah
perbuatan melawan hukum.
Para sarjana yang merasa bahwa pengertian perjanjian sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata ini mengandung banyak
kelemahan, memberikan rumusan mengenai arti perjanjian.
Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua
pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten, menurutnya perjanjian adalah
perbuatan yang tidak sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan
hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-
orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu
pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak
secara timbal balik.
Para sarjana memberikan rumusan mengenai perjanjian dengan penggunaan
kalimat yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengandung unsur yang
sama yaitu:
1. Ada pihak-pihak. Yang dimaksud dengan pihak disini adalah subyek
perjanjian dimana sedikitnya terdiri dari dua orang atau badan hukum
dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai
yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu
perundingan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari
pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan Undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan bahwa
prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak
sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

8. 5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian
bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan
undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk
tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang
kuat.
Senada dengan yang dikemukakan oleh Salim H.S, juga mengemukakan
unsur-unsur yang yang tercantum dalam kontrak yakni, adanya kaidah hukum,
subjek hukum, adanya prestasi, kata sepakat, dan akibat hukum.
Anonim1,2012. http://hendyyap-law.blogspot.com/2012/12/sistem-hukum-ci vil-
law-dan-common-law.html (diakses 14 maret 17.45 WIB)
Anonim2, https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/objek-hukum.html
(diakses 14 maret 17.52 WIB)
DAMANG AVERROES AL-KHAWARIZMI, 2011
http://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html
(diakses 14 maret 18.06 WIB)
Anonim3, 2017. https://www.legalakses.com/perikatan-perjanjian-kontrak/
(diakses 14 maret 18.19 WIB)