1. Badan Hukum Sebagai Subyek
Hukum
Dalam pergaulan hukum di tengah-tengah
masyarakat, ternyata manusia bukan satu-
satunya subyek hukum (pendukung hak dan
kewajiban), tetapi masih ada subyek hukum
lain yang sering disebut "badan hukum"
(rechtspersoon).

2. Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum
inipun dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban,
serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum
(rechts-betrekking/rechtsverhouding) baik antara badan
hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun
antara badan hukum dengan orang manusia
(natuurUjkpersoon). Karena itu, badan hukum dapat
mengadakan perjanjian-perjanjian jual-beli, tukar-menukar,
sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan
harta kekayaan.

3. Dengan demikian, badan hukum ini adalah
pendukung hak dan kewajiban yang tidak
berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan
kewajiban yang berjiwa yakni manusia. Dan
sebagai subyek hukum yang tidak berjiwa,
maka badan hukum tidak dapat dan tidak
mungkin berkecimpung di lapangan keluarga
seperti mengadakan perkawinan, melahirkan
anak dan lain sebagainya.

4. Adanya badan hukum (rechtspersoon) di samping manusia
tunggal (natuurlijkpersoon) adalah suatu realita yang timbul
sebagai suatu kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-
tengah masyarakat. Sebab, manusia selain mempunyai
kepentingan perseorangan (individuil), juga mempunyai
kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus
diperjuangkan bersama pula. Karena itu, mereka berkumpul
mempersatukan diri dengan mem-bentuk suatu organisasi dan
memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga
memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi milik
bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan intern yang
hanya berlaku di kalangan mereka anggota organisasi itu.
Dalam pergaulan hukum, semua orang-orang yang mempunyai
kepentingan bersama yang tergabung dalam kesatuan kerja
sama tersebut dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru,
yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-
anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

5. Teori-teori Badan Hukum
1. Teori Fictie dari Von Savigny
2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel
vermogents theorie)
3. Teori Organ dari Otto van Gierke
4. Teori Propriete Collective
5. Teori Kenyataan Yuridis (juridishe
Realiteitsleere)

6. 1. Teori Fictie dari Von Savigny
Menurut teori dari Von Savigny badan hukum
semata-mata buatan negara saja. Badan hukum
itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang
sesungguhnya tidak ada, tetapi orang
menghidup-kannya dalam bayangan sebagai
subyek hukum yang dapat melakukan
perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini
diikuti juga oleh Houwing.

7. 2. Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel
vermogents theorie)
Menurut teori ini hanya manusia saja yang
dapat menjadi subyek hukum. Namun, kata
teori ini ada kekayaan (vermogen) yang bukan
merupakan kekayaan seseorang, tetapi
kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan
yang tidak ada yang mempunyainya dan yang
terikat kepada tujuan tertentu inilah yang
diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan
oleh A. Brinz, dan diikuti oleh Van der Hayden.

8. 3. Teori Organ dari Otto van Gierke
Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak
(fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak
bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu
organisme yang riil, yang menjelma sungguh-
sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat
membentuk kemauan sendiri dengan
perantaraan alat-alat yang ada padanya
(pengurus, anggota-anggotanya) seperti
manusia biasa, yang mempunyai pancaindera
dan sebagainya. Pengikut teori organ ini
antara lain Mr. L.C. Polano.

9. 4. Teori Propriete Collective
Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraaff.
Menurut teori ini hak dan kewajiban badan
hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban
para anggota bersama-sama. Kekayaan badan
hukum adalah kepunyaan bersama semua
anggotanya. Orang-orang yang berhimpun
tersebut merupakan suatu kesatuan dan
membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan
hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah
suatu konstruksi yuridis saja. Star Busmann dan
Kranenburg adalah pengikut-pengikut ajaran ini.

10. 5. Teori Kenyataan Yuridis (juridishe
Realiteitsleere)
Dikatakan bahwa, badan hukum itu merupakan
suatu realiteit, konkret, riil, walaupun tidak bisa
diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis.
Teori yang dikemukakan oleh Majers ini
menekankan bahwa hendaknya dalam
mempersamakan badan hukum dengan
manusia terbatas sampai pada bidang hukum
saja.

11. Meskipun teori-teori tentang badan
hukum tersebut berbeda-beda
dalam memahami hakikat badan
hukum, namun teoti-teori itu
sependapat bahwa badan-badan
hukum dapat ikut berkecimpung
dalam pergaulan hukum di
masyarakat, meskipun dengan
beberapa pengecualian.

12. Pembagian Badan-badan
Hukum
Menurut Pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3
macam yaitu:
1). Badan hukum yang diadakan oleh
Pemerintah/kekuasaan umum, misalnya Daerah Propinsi,
Kabupaten/Kota, Bank-bank yang didirikan oleh Negara
dan sebagainya.
2). Badan hukum yang diakui oleh Pemerintah/kekuasaan
umum, misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan
organisasi-organisasi agama dan sebagainya.
3). Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud
tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang
dan kesusilaan, seperti P.T., koperasi, dan lain sebagainya.

13. Badan Hukum itu dilihat dari segi
wujudnya, maka dapat dibedakan 2
macam:
1. Korporasi (corporatie) adalah gabungan (kumpulan orang-
orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama
sebagai suatu subyek hukum tersendiri. Karena itu, korporasi
ini merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi
mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang
terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para
anggotanya. Misalnya: PT, koperasi dan sebagainya.
2. Yayasan (stichting) adalah harta kekayaan yang
ditersendirikan untuk tujuan tertentu yaitu untuk
kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Jadi, pada
yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.

14. Perbedakan Korporasi dengan
Yayasan
a). Pada korporasi para anggotanya bersama-sama mempunyai
kekayaan dan bermacam-macam kepentingan yang berwujud
dalam badan hukum itu; sedangkan pada yayanan kepentingan
yayasan tidak terletak pada anggotanya, karena yayasan tidak
mempunyai anggota.
b). Dalam korporasi para anggota bersama-sama merupakan organ
yang memegang kekuasaan yang tertinggi; sedangkan dalam
yayasan yang memegang kekuasaan tertinggi adalah
pengurusnya.
c). Dalam korporasi yang menentukan maksud dan tujuannya
adalah para anggotanya; sedangkan dalam yayasan yang
menentukan maksud dan tujuannya adalah orang-orang yang
mendirikan yang selanjutnya berdiri di luar badan tersebut.
d). Pada korporasi titik berat pada kekuasaannya dan kerjanya;
sedangkan pada yayasan titik berat pada suatu kekayaan yang ditujukan
untuk mencapai sesuatu maksud tertentu.

15. Badan hukum dapat pula
dibedakan atas 2 jenis
Di Indonesia kriterium yang dipakai untuk menentukan sesuatu
badan hukum termasuk badan hukum publik atau termasuk
badan hukum privat ada 2 macam:
a. Berdasarkan terjadnya, yakni "badan hukum privat" didirikan
oleh perseorangan, sedangkan "badan hukum publik" didirikan
oleh Pemerintah/Negara.
b. Berdasarkan lapangan kerjanya, yakni apakah lapangan
pekerjaan itu untuk kepentingan umum atau tidak. Kalau
lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, maka badan
hukum tersebut merupakan badan hukum publik, kalau
lapangan pekerjaannya untuk kepentingan perseorangan, maka
badan hukum itu termasuk badan hukum privat.

16. Badan hukum publik misalnya:
-Negara RI;
-Daerah Propinsi;
-Daerah Kabupaten/Kota;
-Bank-bank Negara (seperti Bank Indonesia).
Badan hukum privat misalnya:
-Perseroan Terbatas (PT);
-Koperasi;
-Yayasan.

17. Peraturan Tentang Badan
Hukum (Rechtspersoon)
BW tidak mengatur secara lengkap dan
sempurna tentang badan hukum. Dalam BW
ketentuan tentang badan hukum hanya termuat
pada Buku III titel IX Pasal 1653 s.d. 1665 dengan
istilah "van zedelijke lichamen" yang dipandang
sebagai perjanjian, karena itu, lalu diatur dalam
Buku III tentang perikatan. Hal ini menimbulkan
keberatan para ahli karena badan hukum adalah
persoon, maka seharusnya dimasukkan dalam
Buku I tentang orang

18. Peraturan perundang-undangan lain yang
mengatur tentang badan hukum ini antara lain
termuat dalam Stb. 1870 No. 64 tentang
pengakuan badan hukum; Stb. 1927 No. 156
tentang Gereja dan Organisasi-organisasi Agama;
Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian; Undang-undang No. 25
Tahun 1992 tentang Perkoperasian; Undang-
undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas; Undang-undang No. 12 Tahun 1998
tentang Perbankan; dan Undang-undang No. 16
Tahun 2001 tentang Yayasan.

19. Syarat-syarat Badan Hukum
Ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi oleh suatu badan/
perkumpulan/badan usaha agar
dapat dikatakan sebagai badan
hukum (rechtspersoon) yaitu:

20. 1. Adanya kekayaan yang terpisah
Harta kekayaan ini diperoleh dari para anggota maupun
dari perbuatan pemisahan yang dilakukan
seseorang/partikelir/ pemerintah untuk suatu tertentu.
Adanya harta kekayaan ini dimaksudkan sebagai alat untuk
mencapai tujuan daripada badan hukum yang
bersangkutan. Harta kekayaan ini, meskipun berasal dari
pemasukan anggota-anggotanya, tetapi terpisah dengan
harta kekayaan kepunyaan pribadi anggota-anggotanya itu.
Perbuatan pribadi anggota-anggotanya tidak mengikat
harta kekayaan tersebut, sebaliknya, perbuatan badan
hukum yang diwakili pengurusnya tidak mengikat harta
kekayaan anggota-anggotanya.

21. 2. Mempunyai tujuan tertentu
Tujuan tertentu ini dapat berupa tujuan yang
idul maupun tujuan komersiil yang merupakan
tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi,
bukan tujuan untuk kepentingan satu atau
beberapa orang anggotanya. Usaha untuk
mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh
badan hukum dengan diwakili organnya. Tujuan
yang hendak dicapai itu lazimnya dirumuskan
dengan jelas dan tegas dalam anggaran dasar
badan hukum yang bersangkutan.

22. 3. Mempunyai kepentingan sendiri
Dalam mencapai tujuannya badan hukum
mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi
oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut
merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari
peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu,
badan hukum mempunyai kepentingan sendiri,
dan dapat menuntut serta mempertahankannya
terhadap pihak lain dalam pergaulan hukumnya.
Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus
stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang
pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.

23. 4. Ada organisasi yang teratur
Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis.
Karena itu, sebagai subyek hukum di samping
manusia, badan hukum hanya dapat melakukan
perbuatan hukum dengan perantaraan organnya.
Bagaimana tata cara organ badan hukum yang
terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan
hukum, bagaimana organ itu dipilih, diganti dan
sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan
peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat
anggota yang tiada lain daripada pembagian tugas.
Dengan demikian, badan hukum mempunyai
organisasi.

24. Pada akhirnya, yang menentukan suatu
badan/perkumpulan/ perhimpunan sebagai badan
hukum atau tidak adalah hukum positif yakni hukum
yang berlaku pada suatu daerah/negara tertentu, pada
waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. Misalnya
di Perancis dan Belgia, hukum positifnya mengakui
Perseroan Firma sebagai badan hukum. Sedangkan di
Indonesia hukum positifnya tidak mengakuinya sebagai
badan hukum.
Syarat mutlak untuk diakui sebagai badan hukum,
himpunan/ perkumpulan/badan itu harus mendapat
izin dari Pemerintah cq. Departemen Kehakiman (d/h
Gubernur Jenderal - Pasal 1 Stb. 1870 No. 64).

25. Perbuatan Badan Hukum
Sebagaimana dikatakan badan hukum adalah subyek
hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga
badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-
perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh
orang-orang manusia biasa. Namun, orang-orang ini
bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk
dan atas nama badan hukum. Orang-orang yang
bertindak untuk dan atas nama badan hukum ini
disebut "organ" (alat perlengkapan seperti pengurus,
direksi dan sebagainya) dan badan hukum yang
merupakan unsur penting dari organisai badan
hukum itu.

26. SEKIAN & TERIMA KASIH