Dokumen tersebut membahas tentang penerapan hukum dan penemuan hukum oleh hakim. Terdapat tiga unsur utama dalam penerapan hukum yaitu kepastian hukum, pemanfaatan, dan keadilan. Hukum dan keadilan memiliki sifat yang berbeda, di mana hukum bersifat umum sedangkan keadilan bersifat subyektif. Dalam menghadapi ketidaksempurnaan undang-undang, hakim melakukan penafs

1. PENEGAKAN HUKUM DAN
PENEMUAN HUKUM
Oleh I Gede Auditta
About.me/igedeauditta
17 Nopember 2014

2. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan
manusia, maka hukum harus dilaksanakan.
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara
damai, normal, tetapi dapat juga terjadi karena
pelanggaran hukum
PENEGAKAN HUKUM

3. TIGA UNSUR DALAM PENEGAKAN HUKUM
1. Kepastian Hukum
2. Pemanfaatan
3. Keadilan
Ketiga unsur tersebut dilakukan bersama-sama dan
seimbang. Untuk menyeimbangkan tidaklah mudah
karena di dalam pelaksanaan peraturan per-UU-an
seorang hakim haruslah pandai dalam menyikapi dan
menerapkan peraturan per-UU-an tersebut.

4. HUKUM DAN KEADILAN TIDAK IDENTIK
Hukum mempunyai sifat umum, mengikat setiap
orang dan setiap orang adalah sama
kedudukannya/ sama rata.
Keadilan memiliki sifat subyektif, individualistis dan
tidak sama rata.

5. KETIDAKSEMPURNAAN UNDANG-UNDANG
Karena:
UU didalamnya tidak mengatur segala kegiatan
manusia secara tuntas
UU seringkali tidak lengkap dan tidak jelas
Meski demikian, UU tetap harus dilaksanakan,
apabila terjadi pelanggaran peraturan per-UU-an
maka hakim harus melaksanakan dan menegakkan
hukum.

6. KETIDAKSEMPURNAAN UNDANG-UNDANG
(2)
Hakim tidak boleh menolak menjatuhkan putusan
dengan alasan tidak lengkap/ tidak jelasnya hukum
karena di dalam pasal 22 AB UU No. 14 tahun 1970*
tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman bahwa
“Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan
dengan dalih tidak sempurnanya UU atau tidak adanya
hukum” sehingga hakim harus menjatuhkan putusan.
Karena tidak lengkapnya suatu peraturan per-UU-an
maka hakim harus melakukan “ Penemuan Hukum”.
* UU ini sudah tidak berlaku, namun dapat dijadikan fondasi dalam pengambilan
keputusan terlaksananya hukum, terakhir UU No 48 thn 2009 ttg kekuasaan kehakiman.

7. PENEMUAN HUKUM
Proses pembentukan hukum oleh hakim/ petugas-
petugas hukum lain yang diberi tugas
melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa
hukum yang konkrit.

8. ALIRAN DALAM PENEMUAN HUKUM
• Aliran Progresif
Hukum dan peradilan merupakan alat untuk
perubahan sosial
• Aliran Konservatif
Hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah
kemerosotan moral dan nilai-nilai lain

9. CARA HAKIM MELAKUKAN PENEMUAN
HUKUM
• Menafsirkan Undang-undang/ Interpretasi
• Mengisi kekosongan hukum
• Membentuk hukum

10. PENAFSIRAN/ INTERPRETASI
Merupakan salah satu metode penemuan hukum
yang memberi penjelasan secara gamblang
mengenai teks UU agar ruang lingkup kaidah dapat
ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu
atau dengan kata lain metode interpretasi adalah
sarana atau alat untuk mengetahui makna UU.

11. MENGISI KEKOSONGAN HUKUM
Hal ini dilakukan oleh Hakim karena tidak adanya
suatu peraturan yang khusus atau karena UU/
suatu peraturan tidak mengatur hal tertentu.

12. MEMBENTUK HUKUM
Makin tua umur undang-undang, makin banyak
terdapat kekosongan didalamnya sehingga
dirasakan perlunya hakim diberi kebebasan untuk
membentuk hukum. Pembentukan hukum oleh
hakim dinamakan dengan “Penemuan Hukum
Bebas”.

13. THE END OF THIS TOPIC, GET MORE
KNOWLEDGE TO igedeauditta@gmail.com or
type my name “I Gede Auditta” on google search
Thank You