Dokumen ini membahas peran Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional di Indonesia, yang berakar pada nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa. Pancasila berfungsi sebagai landasan teoretis dan praktis dalam sistem pendidikan, untuk membentuk manusia yang sesuai dengan cita-cita negara. Selain itu, dokumen ini menyoroti pentingnya Pancasila dalam menghadapi tantangan global dan pelaksanaan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. FILSAFAT PENDIDIKAN PANCASILA
Oleh: Hariyatunnisa Ahmad
A. Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional
Pendidikan di Indonesia berkembang secara dinamis dari zaman kemerdekaan 17
Agustus 1945 yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi dan
kebudayaan. Seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang berbunyi
“pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem
pengajaran nasional (setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya”. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan dapat menjamin
perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa.
B. Sejarah yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai asas pendidikan nasional:
· Menurut Aris Toteles, tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu
negara (Rapar, 1988:40). Begitu juga Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 ingin menciptakan manusia pancasila.
a. Tahun 1959, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan agar arah pendidikan tidak
menuju pembentukan manusia liberal yang dianggap sangat bertentangan dengan
jiwa dan semangat bangsa Indonesia (Depdikbud,1993:79).
b. Atas instruksi menteri Pengajaran dan Budaya (PM) Prof. Dr. Priyono yang dikenal
dengan nama “Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana” yang isinya antara lain
bahwa Pancasila merupakan asas pendidikan nasional (Supardo, 1960:431).
Alasan Filsafat Pendidikan Pancasila merupakan tuntutan nasional, karena
Filsafat pendidikan Pancasila merupakan sub sistem dari sistem negara yang merupakan
perwujudan nilai dan jiwa pancasila yang dapat melestarikan kebudayaan, martabat dan
kepribadian bangsa dan Negara. Dapat dikatakan bahwa Filsafat Pendidikan Pancasila
merupakan aspek Rohaniah atau spiritual Sisdiknas (Jalaludin & Abdullah Idi,2011:170).
Tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam UU No. 20 Tahun
2003.

2. C. Pengertian Filsafat Pendidikan Pancasila
Filsafat pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan
teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup
bangsa "Pancasila" yang diabdikan demikepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha
merealisasikan cita-citabangsa dan negara Indonesia.
D. Landasan Pendidikan Pancasila
Pancasila adalah dasar falsafah Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus
mempelajari,mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan.
Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan sejarah
kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan intrepetasi sesuai dengan
kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa
rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan pancasila sebagai satu-
satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat.
Nampak pemerintahan Orde Baru berupaya menyeragamkan paham dan ideologi
bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat
pluralistik. Oleh sebab itu, MPR melalui sidang Istimewa tahun 1998 dengan Tap.
No.XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
(P4) dan menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila sebagaimana dimaksud
dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar Negara dari Negara kesatuan RI harus
dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.
a. Landasan Historis
Keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai
Pancasila dalam sejarah kenegaraan Negara Indonesia. Pancasila mendapat tempat yang
berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa. Penafsiran Pancasila
didominasi oleh pemikiranpemikiran dari rezim untuk melanggengkan kekuasaannya.
Pada masa Orde lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasionalis, agama dan komunis
(Nasakom) yang disebut juga dengan Tri Sila, kemudian diperas lagi menjadi Eka Sila
(gotong royong).
Pada masa Orde Baru pancasila harus dihayati dan diamalkan dengan berpedoman
kepada butir-butir yang ditetapkan oleh MPR melalui Tap. MPR No.II/MPR/1978 tentang
P-4. Namun, penafsiran rezim itu membuat kenyataan dalam masyarakat dan bangsa
berbeda dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, timbulah
tuntunan reformasi dalam segala bidang. Dalam kenyataan ini, MPR melalui Tap. MPR

3. No.XVIII/MPR/1998 tentang penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, yang
mengandung makna ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan Negara.
b. Landasan Kultural
Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan
nilainilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-niali yang
dirumuskandalam Pancasila bukanlah pemikiran satu orang, seperti halnya ideologi
komunis yang merupakan pemikran dari Karl Marx, melainkan pemikiran konseptual dari
tokoh-tokoh bangsa Indonesia, seperti Soekarno, Drs. Moh.Hatta, Mr. Muhammad
Yamin, Prof. Mr. Dr. Supomo dan tokoh lain-lain. Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-
tokoh bangsa iNdonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak
mengandung nilai-nilai yang terbuka masuknya nilai-nilai baru yang positif, baik yang
dating dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Dengan demikian generasi
penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan
zaman.
c. Landasan Yuridis
Sebelum dikeluarkannya PP No.60 Tahun 1999, keputusan Mentri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dari Kurikulum
pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat
nasional. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1993 sampai tahun 1999 telah
banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dnegan perubahan yang berlaku
dalam masyarakat, bangsa, dan Negara yang berlangsung cepat serta kebutuhan untuk
mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat disertai dengan pola
kehidupan yang mengglobal.
Perubahan dari silabus pendidikan Pancasila adalah dengan dikeluarkannya keputusan
Dirjen Dikti Nomor: 265/Dikti/Kep/2000 tentang penyempurnaan Pancasila pada
Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam keputusan ini dinyatakan bahwa mata kuliah
Pendidikan Tinggi Pancasila yang mencakup unsur filsafat Pancasila merupakan salah
satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok mata kuliah pengembangan
kepribadian (MKPK) dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi di Indonesia.
Selanjutnya, berdasarkan keputusan Mendiknas No.232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa telah
ditetapkan bahwa pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang
wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Oleh karena itu, untuk

4. melaksanakan ketentuan diatas, maka dirjen dikti depdiknas mengeluarkan SK
No.38/Dikti/Kep./2002 tentang rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah
Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
d. Landasan Filosofis
Pancasila sebagai dasar filsafat Negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan
para penyelenggara Negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam
kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa
memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila
sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan
nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.
E. Filsafat Pendidikan Pancasila Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi
1. Ontologi
Ontologi adalah bagian dari filsafat yang menyelidiki tentang hakikat yang ada.
Menurut Muhammad Noor Syam (1984: 34), sebelum manusia menyelidiki yang lain,
manusia berusaha mengerti hakikat sesuatu. Pancasila sebagai filsafat, ia mempunyai
abstrak umum dan universal. Yang dimaksud isi yang abstrak disini bukannya
pancasila sebagai filsfat yang secara operasionalkan telah diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk
merumuskan masing-masing sila.
a. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama menjiwai sila-sila yang lainnya. Di dalam sistem pendidikan
nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidika yang berakar
pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Dengan sila pertama ini kita diharapkan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional yaitu untuk menjadikan manusia beriman dan bertaqwa
kepada Allah. Karena itu, di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
ditanamkan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila.
b. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab
Manusia yang ada dimuka bumi ini mempunyai harkat dan martabat yang
sama, yang diperlikan sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan fitrahnya sebagai
hamba Allah (Darmodiharjo, 1988: 40). Pendidikan tidak membedakan usia,
agama dan tingkat sosial budaya dalam menuntut ilmu. Setiap manusia memiliki

5. kebebasan dalam menuntut ilmu, mendapat perlakuan yang sama, kecuali tingkat
ketaqwaan seseorang. Pendidikan yang harus dijiwai Pancasila sehingga akan
melahirkan masyarakat yang susila, bertanggung jawab, adil dan makmur baik
spiritual maupun material.
c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia
Sila ketiga ini tidak membatasi golongan dalam belajar. Ini berarti bahwa
semua golongan dapat menerima pendidikan, baik golongan rendah maupun
golongan tinggi, tergantung kemampuannya untuk berpikir.
d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan atau Perwakilan
Sila keempat ini sering dikaitkan dengan kehidupan demokrasi. Dalam hal
ini, demokrsai sering diartikan sebagai kekuasaan ditangan rakyat. Bila dilihat dari
dunia pendidikan, maka hal ini sangat relevan, karena menghargai orang lain demi
kemajuan. Disamping itu, juga sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 yang
menyatakan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
Jadi dalam menyusun pendidikan, diperlukan ide-ide dari orang lain demi
kemajuan pendidikan.
e. Sila kelima, Keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Dalam sistem pendidikan nsional, maksud adil dalam arti yang luas
mencakup seluruh aspek pendidikan yang ada. Adil disini adalah adil dalam
melaksanakan penddikan: antara ilmu agama dan umum itu seimbang, serta
pendidikan tidak boleh membeda-bedaka siswa.
2. Epistemology
Epistemolgi adalah studi tentang pengetahuan benda-benda, epistemologi dapat
juga berarti bidang filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, proses terjadinya ilmu
pengetahuan, dan hakikat ilmu pengetahuan. Dengan filsafat kita dapat menetukan
tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan
hidup, pergaulan dan berwarga Negara. Untuk itu Indonesia telah menemukan filsafat
pancasila.
a. Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa
Pancasila lahir tidak secara mendadak, tetapi melalui proses panjang.
Pancasila digali dari bumi Indonesia yang merupakan dasar Negara, pandangan
hidup bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan arah untuk mencapai cita-cita dan
perjanjian luhur rakyat Indonesia (Widjaya, 1985: 176-177). Dengan demikian,

6. pancasila bersumber dari bangsa Indonesia yang prosesnya melalui perjuangan
rakyat. Bila kita hubungkan dengan Pancasila maka dapat kita ketahui bahwa
apakah ilmu itu didapat melalui rasio atau dating dari Tuhan.
b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Manusia itu mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Pancasila adalah
ilmu yang diperoleh melalui perjuangan yang sesuai dengan logika. Dengan
mempunyai ilmu moral, diharapkan tidak lagi kekerasan dan kesewenang-
wenangan manusia tehadap yang lain.
c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia
Proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerjasama
atau produk hubungan dengan lingkungannya. Potensi dasar dengan factor kondisi
lingkungan yang memadai akan membentuk pengetahuan.
Dalam hal ini, sebagai contohnya dalah ilmu sosiologi yang mempelajari
hubungan manusia yang satu dengan lainnya (IKIP Malang, 1983: 59). Dalam
hubungan antara manusia itu diperlukan suatu landasan yaitu Pancasila. Dengan
demikian, kita terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri suatu masyarakat dan
bagaimana terbentuknya masyarakat.
d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Himat Kebijaksanan dalam
Permusyawaratan atau Perwakilan
Manusia diciptakan Allah sebagai pemimpin dimuka bumi ini untuk
memakmurkan umat manusia. Seorang pemimpin mempunyai syarat untuk
memimpin dengan bijaksana. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan
memang mempunyai peranan sangat besar, tapi tidak menutup kemungkinan
peran keluarga dan masyarakat dalam membentuk manusi Indonesia seutuhnya.
Jadi dalam hal ini diperlukan suatu ilmu keguruan untuk mencapai guru yang
ideal, guru yang kompeten. Setiap manusia bebas mengeluarkan pendapat dengan
melalui lembaga pendidikan. Setiap ada permasalahan diselesaikan dengan jalan
musyawarah.
e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Ilmu pengetahuan sebagai perbendaharaan dan prestasi individu serta
sebagai karya budaya umta manusia merupakan martabat kepribadian manusia.
Dalam arti luas, adil diatas dimaksudkan seimbang antara ilmu umum dan ilmu
agama. Hal ini didapatkan melalui pendidikan, baik itu formal maupun non
formal. Dalam sistem pendidikan nasional yang intinya mempunyai tujuan

7. tertentu. Di bidang sosial, dapat dilihat pada suatu badan yang mengkoordinir
dalam hal mengentaskan kemiskinan, dimana hal-hal ini sesuai dengan butir-butir
Pancasila.
3. Aksiologi
Aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki nilai-nilai Pancasila sebagai
pandangan hidup dan dasar Negara yang memiliki nial-nilai: Ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadila.
a. Sila pertama, Ketuhana Yang Maha Esa
Percaya pada Allah merupakan hal yang paling utama dalam ajaran
Islam. Dilihat dari segi pendidikan, sejak dari kanak-kanak sampai perguruan
tinggi, diberikan pelajaran agama dalam hal ini merupakan subsistem dari
sistem pendidikan.
b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Dalam kehidupan umat Islam, setiap muslim yang datang kemasjid
untuk shalat berjamaah berhak berdiri di depan dengan tidak membedakan
keturunan, ras, dan kedudukan: dimata Allah, kecuali ketaqwaan seseorang.
Inilah sebagian kecil contoh nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan
umat Islam.
c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia
Islam mengajarkan supaya bersatu dalam mencapai tujuan yang dicita-
citakan. Mengajarkan untuk taat pada pemimpin. Di dalam pendidikan, jika
kita ingin berhasil, kita harus berkorban demi tercapainya tujuan yang
didambakan. Yang jelas warga Negara punya tanggung jawab untuk
mempertahankan dan mengsisi kemerdekaan ini. Bercerai berai kita runtuh,
bersatu kita teguh.
d. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan atau Perwakilan
Jauh sebelum Islam datang, di Indonesia sudah ada sikap gotong
royong dan musyawarah. Dengan datangnya Islam, sikap ini lebih diperkuat
lagi dengan keterangan Al-Qur’an. Di dalamnya juga diterangkan bahwa
dalam hasil musyawarah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan
dapat dipertanggung jawabkan.

8. e. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Adil berarti seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam segi
pendidikan, adil itu seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama di mana ilmu
agama adalah subsistem dari sistem pendidikan nasional. Mengembangkan
perbuatan yang luhur, menghormati hak orang lain, suka member pertolongan,
bersikap hemat, suka bekerja, menghargai hasil karya orang lain dan bersama-
sama mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Dengan
berdasarkan butir-butir dari sila kelima ini, kita dapat mengetahui bahwa nilai-
nilai yang ada pada sila kelima ini telah ada sebelum Islam datang. Nilai-nilai
ini sudah menjadi darah daging dan telah diamalkan di Indonesia. Filsafat
Pendidikan Pancasila adalah tuntutan formal yang fungsional dari kedudukan
dan fungsi dasar Negara Pancasila sebagai Sistem Kenegaraan Republik
Indonesia. Kesadaran memiliki dan mewarisi sistem kenegaraan Pancasila
adalah dasar pengamalan dan pelestariannya, sedangkan jaminan utamanya
ialah subjek manusia Indonesia seutuhnya. Subjek manusia Indonesia
seutuhnya ini terbina melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai oleh
filsafat pendidikan Pancasila.
F. Metode Pengajaran Filsafat Pendidikan Pancasila
Metode pengajaran filsafat pendidikan pancasila bertolok dari sila-sila
pancasila.
1. Sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa
a. sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran guru harusnya mengajak siswa
untuk berdoa terlebih dahulu.
b. di dalam proses pembelajaran guru menyelipkan nilai-nilai ketuhanan pada
setiap isi materi seperti halnya siswa di ajarkan untuk selalu bersyukur
terhadap ciptaan tuhan, contoh : alam, makhluk hidup, adanya sistem
pernapasan dan sebagainya.
c. membiasakan adanya jam untuk beribadah sesuai dengan agama masing-
masing.
2. Sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab
a. Guru memperlakukan siswa dengan baik tanpa menggunakan kekerasan baik
secara lisan maupun perbuatan.

9. b. Guru memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan potensi yang
ada dalam peserta didik.
c. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang mampu mengerjakan tugasnya
dengan baik.
d. Guru memahami potensi yang ada pada setiap peserta didik.
3. Sesuai dengan sila ke tiga yaitu persatuan Indonesia
a. guru mampu menciptakan situasi yang menimbulkan kerjasama didalam
belajar, antara anak dengan anak, antara anak dengan guru, begitu pula antara
sesama guru (diskusi, presentasi dan pengajaran pola kolabarasi)
b. dengan diadakannya upacara bendera setiap hari senin maka dapat
mempersatukan peserta didik.
c. Mengadakan program ekstrakurikuler, pramuka, calss meeting, kerja bakti dan
sebagainya yang bertujuan untuk mempersatukan peserta didik satu dengan
lainnya.
4. Sesuai dengan sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dalam setiap
proses pembelajaran.
b. Adanya pemilihan pengurus kelas dengan cara musyawarah dan voting.
c. Guru mampu memberikan solusi terhadapan kesulitan belajar siswa baik
secara materi maupun metode yang digunakan di dalam kelas.
5. Sesuai dengan sila ke lima yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
a. Guru tidak membeda bedakan peserta didik yang satu dengan yang lainnya
dalam hal pemberian sangsi, materi dan bimbangan saat proses pembelajaran.
b. Dalam penerimaan siswa baru, sekolah tidak memprioritaskan uang
sumbangan yang lebih besar.
c. Seorang siswa tidak memilih milih teman, ia mampu berteman dengan siapa
saja dan berlaku adil kepada semua temannya.