Paparan - Kebijakan IKLH dalam Indikator Pembangunan Lingkungan Daerah

1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Kebijakan Penetapan lndeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) menjadi lndikator Keberhasilan
Pembangunan Lingkungan Daerah
Direktorat SUPD I, Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
USBHP-SUBDIT LH- IKLH
13 Januari 2022

2. KEWENANGAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
UU No 32 Th 2009
PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
Asas PPLH dilaksanaan berdasarkan :
a. Tanggung jawab Negara
b. Kelestarian dan keberlanjutan
c. Keserasian dan keseimbangan
d. Keterpaduan
e. Manfaat
f. Kehati-hatian
g. Keadilan
h. Ekoregion
i. Keanekaragaman hayari
j. Pencemar membayar
k. Partisipatif
l. Kearifan lokal
m. Tata kelola pemerintahan yang baik
n. Otonomi daerah
Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan Urusan
Pemerintah yang menjadi
kewenangan nya antara
didasarkan atas Asas otonomi ,
Tugas Pembantuan dan Otonomi
seluas-luasnya .
Dengan adanya kewenangan,
maka daerah berhak melakukan
perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan
hukum sesuai dengan kondisi
dan kemampuan daerah masing-
masing dengan tetap
berpedoman pada NSPK
Lingkup PPLH :
a. Perencanaan
b. Pemanfaatan
c. Pengendalian
d. Pemeliharaan
e. Pengawasan
f. Penegakan hukum
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan
fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.

3. DUKUNGAN IKLH DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
dalam UU 23/2014
Perencanaan
lingkungan hidup
Kajian lingkungan
hidup strategis
(KLHS)
Pengendalian
pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup
Keanekaragaman
hayati (kehati)
Bahan berbahaya
dan beracun (B3),
dan limbah bahan
berbahaya dan
beracun
(limbah B3)
Pendidikan,
pelatihan dan
penyuluhan
lingkungan hidup
untuk masyarakat
Penghargaan
lingkungan hidup
untuk masyarakat
Persampahan
PEMBAGIAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN IKLH
BERDASARKAN UU 23 TH 2014
Sub Bidang terkait perencanaan LH
Sub Bidang terkait pembinaan dan
pelatihan LH
Sub Bidang terkait pengendalian
pencemaran LH
Keterangan:

4. PEMBINAAN dan PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
UU 23/2014
Pasl 7 (1), pasal 8 (1) (2), pasal 16 (1)
huruf b;
Pasal373 (1) Pembinaan dan Pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah provinsi dilaksanakan oleh
Menteri, menteri teknis, dan kepala
lembaga pemerintah nonkementerian
Pasal 8 (3)
Binwas secara nasional dikoordinasikan
oleh Menteri
Pasal 374 (4)
Pembinaan yang bersifat umum dan
Teknis dilakukan dalam bentuk : Fasilitasi,
Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan,
Penelitian dan Pengembangan
KEMENDAGRI
PEMBINAAN dan PENGAWASAN TEKNIS
TECH ASISTANT
(Pasal 373 (1), 374 (1) (3); Pasal 377 (2)
PEMBINAAN dan PENGAWASAN UMUM
GENERAL ASISTANT
(Pasal 373 (1), 374 (1); Pasal 377 (1),
Pasal 374 (2)
1. PEMBAGIAN URUSAN
2. KELEMBAGAAN
3. SDM
4. KEUANGAN
5. PEMBANGUNAN DAERAH
6. PELAYANAN UMUM
7. KERJASAMA DAERAH
8. KEBIJAKAN UMUM
9. KEPALA DAERAH & DPRD
10. LAINNYA
1. NSPK
2. SPM
TECH
ASISTANT
GENERAL
ASISTANT
PROV
KAB
/KOTA
Psl. 375
KLHK
Pasal 375 (7), 378 (3)
GWPP blm mampu binwas, Pem. Pusat dpt
melakukan Binwas berkoord kpd GWPP
Pasal 8 (2), Pasal 373
(2), 375 (1) (3); Pasal
378 (1)
GWPP melakukan
Binwas thdp penyelengg
Pemerintahan Daerah
Kab/Kota
Pasal 373 (3)
Binwas secara
nasional di
koordinasikan
oleh Menteri
Pasal 377 (2))
Mentri Teknis dan
Kepala Lembaga
Non Kementerian
melakukan
Pengawasan teknis
berkoordinasi
dengan Menteri
LH
KEHUT
ANAN
ESDM
PERTA
NIAN
PU
INDU
STRI

5. PELAKSANAAN URUSAN
PEMERINTAHAN KONKUREN
Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren)
berwenang untuk:
UU 23 TAHUN TAHUN 2014 Ps. 16
• menetapkan norma, standar, prosedur, dan
kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan, sebagai Pedoman dalam
penyelenggaran urusan pemerintahan konkruen
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Daerah.
Dilaksanakan oleh kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian
melaksanakan pembinaan
dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah
ESENSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
menteri teknis dan kepala Lembaga
pemerintah non komenterian melaksanakan
pembinaan dan pengawasan teknis
terhadap penyelenggaraan Pemda Provinsi
dengan bidang tugas masing-masing untuk
berkoordinasi
SASARAN PENGAWASAN TEKNIS
1. capaian norma, standar, prosedur dan
kriteria urusan pemerintahan daerah
provinsi urusan Lingkungan Hidup; dan
2. capaian norma, standar, prosedur dan
kriteria urusan pemerintahan daerah
kabupaten/kota urusan Lingkungan Hidup.

6. KETERKAITAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL TARGET PEMBANGUNAN PROVINSI
K/L Prov + Kab/Kota Prov Kab/Kota
Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis. Dikoordinasikan
oleh MDN dengan Menteri Bidang Perencanaan
Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat
Rakortekrenbang
+ +
Dukungan daerah terhadap
pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (PSN)
Kontribusi daerah dalam
mendukung Prioritas
Nasional
Kontribusi daerah dalam
mencapai target
pembangunan nasional dalam
RPJMN dan Kinerja Urusan
Penyepakatan upaya memenuhi
kesenjangan/gap target
pembangunan nasional melalui
usulan daerah dan rekomendasi K/L
PSN/MAJOR PROJECT PN RPJMN – KINERJA URUSAN USULAN DAERAH – REKOMEN K/L

7. KEBIJAKAN PENETAPAN IKLH MENJADI INDIKATOR KEBERHASILAN
PENCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERMENDAGRI
18/2020
Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
INDIKATOR KINERJA KUNCI
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Provinsi Kabupaten/Kota
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Provinsi
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Kab/Kota
Ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi
Terlaksananya pengelolaan
sampah di wilayah kab/kota
Ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan
terhadap izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan
keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dalam hal ini pada
Urusan Lingkungan Hidup
Pencapaian target IKK Urusan
Lingkungan Hidup akan
berpengaruh pada nilai
keberhasilan pencapaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
urusan Lingkungan Hidup,
sehingga perlu diupayakan oleh
Pemerintah Daerah untuk dapat
mencapai target yang telah
ditetapkan

8. PEMETAAN INDIKATOR IKLH MELALUI PROGRAM/KEGIATAN
DALAM KEPMENDAGRI 050-5889- Tahun 2021
PERMENDAGRI 18/2019 KEPMENDAGRI 050-5889-Tahun 2021
IKK OUTCOME IKK OUTPUT
PROVINSI KAB/KOTA
Kodefikasi Program Kodefikasi Program
Indeks Kualitas
Lingkungan Hiduo
(IKLH)
Hasil perhitungan terhadap:
a. Indeks Kualitas Air (IKA)
b. Indeks Kualitas Udara (IKU)
c. Indeks Kualitas Tutupan Hutan
(IKTH)
2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragamaan
Hayati (Kehati)
2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati (Kehati)
2.11.05 Progam Pengendalian Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3)
2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berhaya dan
Beracun (B3) dan limbah bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3)
2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
Masyarakat
2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup unutk
Masayrakat
2.11.09 Program Penghargaan lingkungan Hidup untuk
Masyarakat
2.11.09 Program Penghargaan Lingkungan Hiduo
untuk Masayrakat
2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan
Kodefikasi dan Nomenklatur Program yang dapat digunakan
daerah untuk meningkatkan nilai capaian target IKLH Daerah
(Provinsi dan Kab/Kota) berdasarkan Kepmendagri 050-5889-
Tahun 2021

9. RENCANA CAPAIAN TARGET IKLH DAERAH
Berdasarkan Rakortekrenbangnas 2021
Perbandingan Target IKLH Daerah dengan Target Nasional
Target IKLH Nasional tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 69.22 poin
Pulau Jawa dan beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan (sebesar 29% dari total keseluruhan)
menetapkan rencana target capaian IKLH daerahnya (provinsi) dibawah target IKLH Nasional tahun 2022
Diatas Target Nasional Dibawah Target
Nasional
1. Aceh
2. Sumut
3. Sumbar
4. Riau
5. Jambi
6. Babel
7. Kepri
8. Bali
9. NTB
10. NTT
11. Kalbar
12. Kalteng
13. Kaltim
14. Kaltara
15. Sulut
16. Sulteng
17. Sulsel
18. Sultra
19. Gorontalo
20. Sulbar
21. Maluku
22. Maluku Utara
23. Papua Barat
24. Papua
1. Sumsel
2. Bengkulu
3. Lampung
4. Banten
5. DKI Jakarta
6. Jabar
7. Jateng
8. DIY
9. Jatim
10. Kalsel

10. Terdapat 11 Provinsi yang menetapkan target diatas target KLHK,
16 Provinsi yang meetapkan target sama dengan target dari KLHK,
dan 7 Provinsi yang menetapkan target dibawah target KLHK
Perbandingan Target IKLH Daerah dengan Target KLHK
Diatas Target KLHK
1. Sumbar
2. Lampung
3. Jatim
4. Bali
5. NTT
6. Sulut
7. Sulsel
8. Sulbar
9. Maluku
10. Papua Barat
11. Paoua
Sama Dengan Target KLHK
1. Aceh
2. Sumut
3. Riau
4. Jambi
5. Bengkulu
6. Babel
7. Kepri
8. Jabar
9. NTB
10. Kalbar
11. Kalteng
12. Kalsel
13. Sulteng
14. Sutra
15. Sorontalo
16. Maluku Utara
Dibawah Target KLHK
1. Sumsel
2. Banten
3. DKI Jakarta
4. Jateng
5. DIY
6. Kaltim
7. Kaltara
RENCANA CAPAIAN TARGET IKLH DAERAH
Berdasarkan Rakortekrenbangnas 2021
Target IKLH terbaru dari KLHK dengan komponen perhitungan IKA, IKU, IKL, dan IKAL
(Berdasarkan Surat KLHK Nomor S-318/ PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020)

11. UPAYA DAERAH MENINGKATKAN CAPAIAN IKLH
Memasukan program/kegiatan yang
berkaitan langsung/tidak langsung
dengan perhitungan nilai IKA, IKU, IKL (IKTL
dan IKEG) dan IKAL
Melakukan sharing data hasil pematauan
IKA, IKU, IKL (IKTL dan IKEG) dan IKAL, baik
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota
Melakukan koordinasi dengan dinas lain
yang terkait langsung/tidak langsung dengan
lingkungan hidup (Dinas Perhubungan, Dinas
KKP, Dinas Perindustrian, dsb)
Melakukan upaya pencegahan
kerusakan lingkungan hidup melalui
pembinaan dan pengawasan

12. PENUTUP
1. Untuk dapat mencapai target IKLH, daerah diharapkan memasukkan kegiatan lain yang berkaitan secara
langsung/tidak langsung dengan peningkatan IKLH, seperti pengurangan beban pencemar, pembinaan
dan pengawasan terhadap masyarakat, dan upaya lain dalam rangka pencegahan pencemaran
2. Melakukan koordinasi dengan OPD lain yang terkait dengan upaya pencegahan pencemar (Dinas
Perhubungan terkaiit emisi gas kendaraan, Dinas Perindustrian terkait limbah industri, dsb)
3. Perlu adanya peran berbagai pihak untuk meningkatkan nilai capaian IKLH mengingat penyelesaian
permasalahan lingkungan melibatkan multi sektor, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas
Lingkungan Hidup saja
4. Agar dapat saling berbagi data hasil pemantauan terhadap IKA, IKU, IKL, dan IKAL antara Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar rencana target yang ditetapkan
dapat tercapai
5. Program/Kegiatan yang dapat dimasukan dalam mencapai target IKLH ini bukan hanya pada aspek
pemantauan dan pengukuran kualitas lingkungan hidup saja, tetapi juga diperlukan program/kegiatan
yang dilakukan dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan
lingkungan
6. Berdasarkan hasil Rakortekrenbang 2021, Pemerintah Provinsi dalam perhitungan IKLH masih banyak
menggunakan metode cara perhitungan lama. Dikarenakan ketentuan perhitungan baru telah ditetapkan
oleh KLHK, maka diharapkan pemerintah provinsi dapat menyesuaikan dengan metode baru dan
melakukan penyempurnaan perhitungan capaian sebagaimana ketetapan yang sudah ditetapkan

13. TERIMA KASIH