SlideShare a Scribd company logo

RKPD-Pedoman-Penyusunan

•
•
B
bappedameme

Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Pedoman ini memberikan panduan mengenai proses, tahapan, dan substansi penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga integrasi ke dalam proses penganggaran daerah. Tujuannya adalah memastikan penyusunan RKPD sesuai dengan peraturan dan

Leadership & Management
1 of 107
Download to read offline
DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 050/200/II/BANGDA/2008 TENTANG DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2008 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
i PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2008
ii
iii SURAT EDARAN Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Maksud dan tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperjelas tahapan, langkah dan substansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota dan provinsi. Pedoman terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: 1. Bagian A: Umum, berisi latar belakang, landasan hukum, fungsi kedudukan dan pendekatan RKPD, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pedoman, serta sistematika pedoman. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 050/200/II/Bangda Sifat : SEGERA Lampiran : 1 (Satu) berkas Hal : Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jakarta, 28 Februari 2008 Kepada Yth. Sdr. Gubernur di - Seluruh Indonesia
iv
v 2. Bagian B: Proses Penyusunan RKPD, antara lain berisi tentang persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan, penyusunan rancangan awal RKPD, Renja SKPD, proses musrenbang, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah. 3. Bagian C: Teknis Penyusunan Dokumen RKPD (prototype), berisi langkah-langkah dalam menyusun dokumen mulai tahap persiapan dan pengorganisasian hingga proses penganggaran. 4. Bagian D: Penutup, berisi kaidah dalam menggunakan pedoman. Surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dengan terbitnya pedoman ini diharapkan daerah dapat menyusun RKPD disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundangan dan tata kepemerintahan yang baik. Kepada para Gubernur diminta untuk menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud dan selanjutnya memberitahukan dan mensosialisasikan kepada para Bupati dan Walikota di wilayah masing-masing. Demikian untuk menjadi perhatian. Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan) 2. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas 3. Sdr. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH H. SYAMSUL ARIEF RIVAI
vi
vii Jakarta, 28 Februari 2008 Afriadi S. Hasibuan Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri KATA PENGANTAR Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Mengingat pentingnya peranan RKPD dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka diperlukan pedoman penyusunan RKPD untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, terbitnya SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai pedoman teknis/operasional penyusunan RKPD. Dengan adanya SE Mendagri ini diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen RKPD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indo- nesia dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan RKPD dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan. DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata - Jakarta Selatan
viii
ix SAMBUTAN Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini. Dengan adanya pedoman ini, Pemerintah Daerah telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional penyusunan RKPD, guna mendukung perencanaan tahunan daerah yang memenuhi peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip- prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Pedoman yang ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD ini dirancang dengan pendekatan sefleksibel mungkin sehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik. Direktorat Perencanaan Ditjen Bangda menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam pengembangan dan penyusunan pedoman ini, khususnya pihak peserta Konsultasi Regional pada akhir November 2007, yang telah menyampaikan kritik dan masukannya untuk penyempurnaan rancangan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk perbaikan kualitas perencanaan daerah dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan. Jakarta, 28 Februari 2008 H. Syamsul Arief Rivai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
x
xi Daftar Isi SURAT EDARAN ................................................................................................................ iii KATA PENGANTAR ........................................................................................................... vii SAMBUTAN ........................................................................................................................ix DAFTAR ISI.........................................................................................................................xi DAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN ....................................................................xv BAGIAN A: UMUM .............................................................................................................. 1 1. Latar Belakang............................................................................................................ 3 2. Landasan Hukum........................................................................................................ 3 3. Fungsi, Kedudukan, dan Pendekatan RKPD.............................................................. 3 3.1. Fungsi RKPD ....................................................................................................... 3 3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah................................................................ 4 3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD......................................... 5 3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD ........................................................ 7 4. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pedoman ......................................................11 4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman ...........................................................................11 4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman ...........................................................11 5. Sistimatika Pedoman .................................................................................................11 A. Umum .................................................................................................................11 B. Proses Penyusunan RKPD ................................................................................11 C. Teknis Penyusunan RKPD ................................................................................ 12 D. Penutup ............................................................................................................. 12 BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD ................................................................... 13 1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN .............. 15 1.1. Orientasi RKPD ................................................................................................. 15 1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan .................................................................. 15 1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator .................................................... 16 1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen ............................................. 17 1.5. Pengumpulan Data dan Informasi ..................................................................... 17 1.6. Penyiapan Daftar Isi........................................................................................... 17 2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD ........................................................... 18 2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD........................................ 18 2.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 19
xii 3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD.......................................................... 20 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD ...................................... 21 3.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 22 3.2.1. Kegiatan Persiapan: ................................................................................ 22 3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen: .......................................... 23 3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD:.................................... 23 4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD ...................................................................... 25 4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD................................................. 25 4.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 26 5. MUSRENBANG ........................................................................................................ 26 5.1. Musrenbang Desa/Kelurahan ............................................................................ 28 5.2. Musrenbang Kecamatan.................................................................................... 29 5.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota .............................................. 30 5.4. Musrenbang Kabupaten/Kota ............................................................................ 31 5.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi ........................................................... 32 5.6. Musrenbang Provinsi......................................................................................... 33 6.7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) ............................ 34 6. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD.............................................................. 34 6.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ....................................... 34 6.2. Tata Cara Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ............................................... 35 7. PENYUSUNAN RENJA SKPD.................................................................................. 35 7.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Renja SKPD .......................................................... 35 7.2. Tata Cara Penyusunan Renja SKPD ................................................................. 36 8. PENYIAPAN DAN PENETAPAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RKPD DAN PERATURAN KEPALA SKPD TENTANG RENJA SKPD ...................... 36 8.1. Penyiapan dan penetapan PERKADA ............................................................... 36 8.2. Penyiapan dan penetapan PERKA SKPD ......................................................... 37 9. PENGINTEGRASIAN RKPD KE DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH.. 37 9.1. Penyusunan KUA dan PPAS ............................................................................. 38 9.2. Penyusunan RKA SKPD ................................................................................... 39 9.3. Penyusunan RAPBD ......................................................................................... 39 BAGIAN C: TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD (PROTOTYPE) ........................ 41 BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 43 1.1. Latar Belakang............................................................................................ 43 1.2. Landasan Hukum........................................................................................ 43 1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 43 1.4. Sistimatika Dokumen RKPD ....................................................................... 43 BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH .................................. 43 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah ............................ 43 2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah ........................................................................................................ 44 2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak ........................................................ 44
xiii BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH ............................................. 45 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ... (tahun lalu) dan Perkiraan Tahun .... ....... (tahun berjalan) ........................................................................................... 45 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ..... dan Tahun ..... 45 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah................................................................ 45 3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah ..................... 46 3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD ............................................................. 46 3.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN............................................................. 47 3.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN.................................................... 47 3.4.4. Dana Otonomi Khusus / APBN ......................................................... 47 3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................. 47 3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah................................................. 48 3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 48 3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................ 49 BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN (Tahun Rencana) ................. 49 4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .................................. 49 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah............................. 49 BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................................ 50 BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN .................................................................................... 50 BAGIAN D. PENUTUP ...................................................................................................... 51 Daftar Bagan Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 .................... 5 Bagan 2a. Alur Perencanaan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan APBD ................... 9 Bagan 2b. Alur Penyusunan Dokumen RKPD dan Dokumen Renja SKPD ................... 10 Bagan 3. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD ............................... 20 Bagan 4. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Renja SKPD.............................. 25
xiv DaftarTabel Tabel 1. Contoh Susunan Tim Penyusun RKPD ........................................................... 57 Tabel 2. Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD ................................. 58 Tabel 3. Inventarisasi Sumber dan Jenis Data/Informasi untuk Penyusunan RKPD .... 59 Tabel 4. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Review Pencapaian RPJMD ........................................................................................ 60 Tabel 5. Format Daftar Rancangan Program dan Kegiatan RKPD/Renja SKPD .......... 61 Tabel 6. Contoh Prototype Daftar Isi Renja SKPD ........................................................ 62 Tabel 7. Pengisian RKA-SKPD 2.2.1 dan Penyusunan Prakiraan Maju Berdasarkan Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan ............................................................. 63 Tabel 8. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Provinsi/ Kabupaten/Kota* Tahun....dan Tahun... ........................................................... 64 Tabel 9. Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak di Tingkat Nasional, Provinsi.....dan Kab/Kota.......Tahun. ........................................................................................ 65 Tabel 10. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Prov./Kab./Kota......Tahun........dan Tahun..........serta Perubahannya .................................................................... 66 Tabel 11. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Prov./Kab./Kota .............. 67 Tabel 12. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan Pagu Anggaran RKPD .............................................................................................. 68 Tabel 13. Contoh Matrik Prioritas Pembangunan............................................................ 70 Tabel 14. Rencana Kerja dan Pendapatan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi/Kab./Kota........Tahun.......(tahun rencana) ........................ 70 Daftar Referensi Referensi R-1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009 .... 73 Referensi R-2. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah........................................................ 75 Referensi R-3. Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................... 76 Referensi R-4. Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................................................... 77 Referensi R-5. Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Menurut SKPD ............................................................................. 81
xv Daftar Peristilahan dan Singkatan 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun. 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun. 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun. 6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. 8) Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan SKPD. 9) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 10) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 11) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
xvi 12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. 13) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. 14) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah. 15) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang. 16) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah. 17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 18) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 19) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun. 20) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD. 21) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 22) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD setelah disepakati dengan DPRD. 23) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 24) Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 25) Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
xvii 26) Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 27) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 28) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 29) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 30) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 31) Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 32) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strate- gic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program. 33) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 34) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. 35) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 36) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 37) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota. 38) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota. 39) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 40) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 41) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 42) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 43) Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
xviii 44) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stake- holder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/ pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan. 45) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stake- holder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkat SKPD maupun di peringkat lintas SKPD. 46) MusrenbangatauMusyawarahPerencanaanPembangunanadalahforumantarpelakudalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 47) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/ kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/ kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. 48) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. 49) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 50) Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Fo- rum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. 51) Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang. 52) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. 53) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan. 54) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang. 55) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi. 56) NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM. 57) CBO adalah singkatan dari Community Based Organization (Kelompok Masyarakat Sipil). 58) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil).
1 UMUM
2
3 1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek/1 tahun (RKPD). Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan- perencanaan yang bersifat sektoral di daerah. 2. Landasan Hukum Kewajiban daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAGIAN A: UMUM
4 3. Fungsi, Kedudukan dan Pendekatan RKPD 3.1. Fungsi RKPD Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut: • Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; • Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; • Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD; • Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD; • Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; • Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah; • Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD; • Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. • Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
5 Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKPD DAERAH RPJM DAERAH RPJP DAERAH RPJM NASIONAL RPJP NASIONAL RKP Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Penyusunan RAPBD Dijabarkan Diacu 20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun Diperhatikan Dijabarkan 3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up. a. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu 2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini 3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD 4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan 5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah) 6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja 7. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal 8. Tolok ukur dan target kinerja keluaran 9. Tolok ukur dan target kinerja hasil 10. Pagu indikatif program dan kegiatan. 11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya 12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
6 b. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD 2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan 3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan 4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal 5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD 6. Pelibatan media 7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif 8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program c. Pendekatan Politis Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah 2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD 3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD 4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD 5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD d. Pendekatan Bottom-up Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih 2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah 3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD e. Pendekatan Top-down Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1 Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L 2 Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD 3 Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD 4 Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem. 5 Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan HakAsasi Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.
7 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 Tahap 7 Tahap 8 Persiapan dan Pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD Penyusunan Rancangan RKPD Musrenbang Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD Penyiapan dan Penetapan Peraturan RKPD/Renja SKPD Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah 3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD Secara garis besar, tahapan proses penyusunan RKPD dapat dibagi dalam delapan tahapan utama, yaitu: Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD. Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD. Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD. Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD kepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam RancanganAwal RKPD untuk menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah, dan penyampaian tembusan Rancangan RKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan RKPD Provinsi. Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan, melalui pelaksanaan Musrenbang sejak tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi, sesuai jadwal yang ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota. Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD. Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam proses penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.
8 Bagan 2A memperlihatkan alur proses penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Bagan tersebut menunjukkan kedudukan RKPD dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, dimana RKPD merupakan acuan penyusunan KUA, PPAS, dan APBD. Bagan 2B memperlihatkan rincian tahapan dan kegiatan dalam proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD
9 Bagan 2A. Alur Penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan APBD Keterangan: m Batas waktu penyelenggaraan pada minggu ke..... -----> Konsultatif/Sosialisasi Dokumen RPJM-D (PERDA) Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD RKP Renstra SKPD (Peraturan Kepala SKPD) Rancangan Renja SKPD Rancangan Akhir RKPD Dokumen RKPD (Perkada) Renja SKPD Dokumen Renja SKPD (Perka SKPD) Penetapan Peraturan Kep. Daerah ttg RKPD Penetapan Peraturan Kep. SKPD ttg Renja SKPD Pembahasan KUA & PPAS (TAPD & Panggar DPRD Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Nota Kesepakatan PPAS Penetapan SE KaDa ttg Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pembahasan Forum SKPD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/Kel. Musrenbang Daerah/RKPD Konsultasi dgn Delegasi Peserta Musrenbang Pedoman Penyusunan APBD Penyusunan Rancangan KUA Penyusunan Rancangan PPAS Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Dokumen Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RKA- SKPD Rancangan PERKADA tentang Penjabaran APBD Rancangan PERDA tentang APBD Pembahasan Ranperda APBD oleh Pemda dan DPRD Keputusan Bersama Kepala Daerah dan DPRD thdp Ranperda APBD Konsultasi Publik Ranperda APBD (RAPBD) Sosialisasi Ranperda kepada Masyarakat m- 1 Feb m- 1 Mar m- 4 Feb m- 2 Mei m- 4 Mei m- 1 Jun m- 4 Mei m- 4 Mei m- 4 Mei m- 3 Mar m- 1 Mar m- 3 Feb m- 4 Jan m- 4 Jul m- 1 Agt m- 2/3 Jul m- 1 Des m- 2 Okt m- 2 Sept Proses Tekno- Kratis Proses Legis- lasi/ Politis Proses Partisi- patif PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD PENYUSUNAN KUA DAN APBD PERKADA tentang Penjabaran APBD PERDA tentang APBD Penetapan Kepala Daerah tentang Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Evaluasi Ranperda APBD dan Ranpekada Penjabaran APBD oleh Gubernur m- 2 Des m- 3 Des m- 4 Des m- 4 Des
10 Bagan 2B. Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Dokumen Rencana Kerja SKPD ( Renja SKPD)
11 4. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pedoman 4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman Pedoman ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pedoman ini dirancang dengan pendekatan seluwes mungkin sehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan- ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25/2004, PP-8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). 4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman Pedoman penyusunan RKPD secara umum merupakan pedoman bagi daerah kabupaten/ kota maupun provinsi yang berisikan mengenai tata cara penyusunan dokumen RKPD mulai dari tahap persiapan, penyiapan dan penetapan RKPD dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, hingga proses pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah (Musrenbangda) merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD. Oleh karena itu pedoman ini mencakup juga hal-hal pokok/prinsip-prinsip dalam pelaksanaan musrenbang tahunan daerah mulai dari musrenbang desa/kelurahan sampai dengan musrenbang Provinsi. Pengaturan penyelenggaraan Musrenbang secara lebih lebih terinci akan diatur dalam Permendagri tersendiri tentang Musrenbang. 5. Sistimatika Pedoman Pedoman penyusunan RKPD ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: A. UMUM Merupakan pengantar bagi pengguna pedoman untuk memahami filosofi dan latar belakang penyusunan RKPD, substansi utama RKPD, pendekatan perencanaan, serta keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya.
12 B. PROSES PENYUSUNAN RKPD Berisikan penjelasan singkat tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan RKPD dilengkapi dengan bagan alir penyusunan RKPD. C. TEKNIS PENYUSUNAN RKPD Berisikan pedoman langkah-langkah dalam rangka menyusun dokumen, mulai dari tahap persiapan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan, penyusunan rancangan RKPD/Renja SKPD, hal-hal pokok dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang, penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD, penyiapan dan penetapan RKPD/Renja SKPD, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah. D. PENUTUP Berisikan kaidah-kaidah dalam menggunakan pedoman penyusunan dokumen RKPD. Pedoman teknis penyusunan RKPD diupayakan agar lebih bersifat operasional, sehingga mudah diikuti para pengguna, untuk keperluan itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran teknis dan matriks/tabel-tabel untuk mempermudah kajian.
13 PROSES PENYUSUNAN RKPD
14
15 1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN Kualitas suatu perencanaan akan dipengaruhi oleh sejauhmana kematangan dalam tahap persiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh seberapa jauh keterlibatan para pemangku kepentingan. Tahapan persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan meliputi : orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RKPD, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD. 1.1. Orientasi RKPD Kesamaan pemahaman merupakan salah satu syarat pencapaian kesepakatan untuk tujuan bersama. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan RKPD perlu dilakukan orientasi bagi pihak-pihak yang terkait, baik yang menyangkut proses dan pendekatan perencanaan maupun berkaitan dengan substansi perencanaan itu sendiri. Adapun proses orientasi mengenai RKPD, adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Membentuk tim inti penyusun RKPD yang anggotanya berasal dari unsur Bappeda Langkah-2 : Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan RKPD Langkah-3 : Menyusun jadwal/agenda, bahan presentasi dan narasumber untuk kegiatan orientasi RKPD (dari unsur Bappeda, atau bila dipandang perlu dapat mengundang narasumber dari luar daerah yang memahami betul tentang RKPD). Langkah-4 : Melakukan lokakarya/workshop orientasi dengan mengundang seluruh SKPD, DPRD, Perguruan Tinggi dan unsur LSM yang relevan untuk mengikuti orientasi. Langkah 5 : Menyusun kesepakatan bersama mengenai pokok-pokok yang perlu dilakukan dalam penyusunan RKPD, baik yang menyangkut proses penyusunan, substansi utama, pendekatan RKPD, maupun rancangan sementara agenda penyusunan dokumen RKPD. 1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan Identifikasi para pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari unsur mana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan RKPD. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Menyusun inventarisasi daftar perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi, LSM dan individu yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan. Data dapat bersumber dari Bappeda sendiri, Kesatuan Bangsa, atau sumber lainnya. BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD
16 Langkah-2 : Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang terdaftar dan selanjutnya menentukan siapa individu atau institusi yang cocok untuk dilibatkan sebagai tim penyusun, fasilitator, narasumber, advisor atau sebagai mitra diskusi, dan juga menentukan keterlibatan masing-masing dalam keseluruhan proses penyusunan RKPD. Langkah-3 : Menyiapkan surat permintaan resmi dari Bappeda atau Kepala Daerah untuk pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD sesuai peran yang dikehendaki. Langkah-4 : Mengundang para pemangku kepentingan yang relevan dan sesuai perannya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan dokumen RKPD. 1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator Mengingat RKPD merupakan rencana tahunan daerah yang mencakup seluruh bidang pembangunan di daerah, maka tim penyusun sebaiknya juga melibatkan unsur para pemangku kepentingan di luar Bappeda, misalnya unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/ LSM, dan unsur SKPD lain yang sangat terkait dengan kepentingan RKPD. Untuk lebih efektifnya kerja tim, maka tim penyusun dibagi dalam kelompok-kelompok kerja (POKJA). Dengan demikian, tim penyusun akan terdiri atas Tim Inti dan Kelompok Kerja. Tim Inti sendiri terbagi habis di dalam POKJA. Pembagian pokja perlu diatur berdasarkan fungsi pemerintahan daerah atau gabungan beberapa fungsi yang mempunyai keterterkaitan erat, serta sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga setiap pokja-dalam proses pematangan konsepnya-dapat melakukan diskusi masing-masing secara terpisah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Menentukan pilihan calon-calon anggota kelompok kerja/tim penyusun RKPD dan calon individu/kelompok mitra diskusi yang dinilai potensial berdasarkan hasil kajian identifikasi para pemangku kepentingan. Langkah-2 : Menyusun surat permintaan kesediaan kepada calon terpilih anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD melalui atasan calon tersebut, untuk bergabung menjadi anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD. Langkah-3 : Untuk hal yang sama, menyusun surat permintaan kesediaan pada calon individu/kelompok untuk dapat berperanserta dalam diskusi-diskusi terfokus yang akan dilaksanakan selama proses penyusunan dokumen RKPD. Langkah-4: Merekrut fasilitator yang kompeten dari unsur pemerintah/non pemerintah, guna memastikan terdapatnya kualitas hasil kesepakatan dan pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik, dan musrenbang. Tabel 1 memperlihatkan contoh pengorganisasian dan susunan Tim Penyusun RKPD.
17 1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metoda pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan. Lihat Lampiran 1 Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD Langkah-2 : Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut. Langkah-3 : Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaan Langkah-4 : Menjabarkan rencana kerja penyusunan RKPD tersebut oleh masing-masing Pokja Tabel 2 memperlihatkan contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD. 1.5. Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Langkah-1: Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD dan menuangkannya dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan pemantauan. Langkah-2: Melakukan pengumpulan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan Langkah-3: Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel 3 memperlihatkan contoh check list untuk inventarisasi sumber dan jenis data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan RKPD.
18 1.6. Penyiapan Daftar Isi Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya. 2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD RancanganAwal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana keja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Arah kebijakan keuangan daerah di dalam RancanganAwal RKPD Provinsi memuat indikasi belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, indikasi belanja dana dekonsentrasi, indikasi belanja dana sektoral, serta indikasi belanja tugas pembantuan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa, sedangkan arah kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota memuat indikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasi bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Informasi ini sangat berguna sebagai acuan desa dalam menyusun rancangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) desa. Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, untuk itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen RKPD. 2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD Hal prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah: 1. Penyusunan RancanganAwal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, hasil review terhadap usulan-usulan SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun sebelumnya, serta memperhatikan perkiraan kemampuan keuangan daerah .
19 2. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu b. Rancangan kerangka ekonomi daerah c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD 3. Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD (dan desa untuk RKPD kabupaten/kota) sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD (dan rencana kerja tahunan desa). Pagu indikatif SKPD dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. 5. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan. 6. Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan RKPD dibawah tanggung jawab Bappeda, yang prosesnya dilakukan secara partisipatif. 7. Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RanperdaAPBD untuk pelaksanaan tahun sebelumnya (sekitar bulan Desember). Selanjutnya, paling lambat pada Minggu ke-3 bulan Januari Rancangan Awal RKPD sudah selesai disusun dan disebarkan kepada setiap SKPD dan unit kegiatan. 2.2. Tata Cara Penyusunan Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut: 1. Bappeda melakukan review RPJMD untuk melihat seberapa jauh pencapaian target kinerja program; isu dan permasalahan yang dihadapi; dan indikasi prioritas program pada tahun rencana 2. Bappeda melakukan kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD untuk tahun rencana. Kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD ini diambil dari prakiraan maju RKA-SKPD tahun (n+1) dari usulan tahun sebelumnya untuk dikonfirmasi kembali kepada setiap SKPD. 3. Bappeda menyiapkan konsep Surat Edaran Kepala Daerah yang ditujukan kepada seluruh SKPD, berisikan permintaan agar setiap SKPD mengkonfirmasi, mereview atau memperbaiki usulan atas rencana program dan kegiatan tahun rencana yang diajukan pada tahun sebelumnya, dengan memperhatikan prioritas daerah. 4. Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh SKPD dengan dilengkapi dengan formulir-formulir isian/matriks rencana program dan kegiatan SKPD yang telah
20 disiapkan Bappeda, disertai batas waktu pengembalian formulir isian tersebut kepada Bappeda. 5. Bappeda menerima pengembalian formulir isian rencana program dan kegiatan yang telah dikonfirmasi/ direview/ dievaluasi atau usulan perubahan dari masing-masing SKPD. 6. Bappeda melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap matriks-matriks program setiap SKPD berdasarkan pengembalian formulir isian dari SKPD yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD, serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian tahun lalu. 7. Dalam melaksanakan langkah (1), (2), (3), (4) dan (5), secara simultan Bappeda melalui Tim Intinya menyiapkan dokumen Rancangan Awal RKPD secara lengkap dengan menggunakan pedoman sebagaimana dijelaskan dalam Bagian-C. 8. Bappeda bersama Sekda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja-SKPD. 9. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota juga merupakan bahan acuan bagi desa/kelurahan dan kecamatan untuk melakukan Musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan. 10. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan. . Secara diagramatis dapat digambarkan sebagai berikut : Bagan 3. Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD Perkiraan Kemampuan Keuangan Daerah Penyiapan Rumusan Rancangan Awal RKPD Rumusan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas Program dan Kegiatan; serta Pagu Indikatif Abalisis Kondisi dan Permasalahan Daerha Mutakhir Review RPJMD - Prioritas dan Target Program - Perkiraaan Capaian Review Usulan Program dan Kegiatan dari RKA-SKPD Tahun Sebelumnya Tabel 4 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereview realisasi target capaian kinerja RPJMD. Format ini dapat digunakan untuk mengana- lisis kesenjangan pencapaian program/kegiatan, faktor-faktor penyebabnya, dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas program dan kegiatan tahun rencana. Tabel 5 kolom 5, 6 dan 7 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereview usulan program dan kegiatan SKPD serta prioritas tahun rencana berdasarkan prakiraan maju (n+1) RKPD tahun berjalan.
21 3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu masing- masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA-SKPD. 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: 1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD. 2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. 3. Substansi rancangan Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju. 4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia). 5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD. 6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya. 7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. 8. Dibentuknya forum SKPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk pembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusi dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang SKPD masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum SKPD harus yang betul-betul memiliki komitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya. 9. Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda paling lambat pada minggu ke-4 bulan Februari, sedangkan untuk Renja SKPD Provinsi paling lambat pada minggu pertama bulan Maret.
22 10. Program dan kegiatan di dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk didanai melalui APBD Provinsi dan APBN, dan/atau usulan program/kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK. Tembusannya disampaikan oleh SKPD Kabupaten/Kota kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang sesuai. 11. SKPD Provinsi melakukan pengkajian terhadap usulan program/kegiatan yang disampaikan SKPD terkait dari kabupaten/kota yang ada di provinsi, selanjutnya dibahas bersama SKPD-SKPD kabupaten/kota tersebut dalam forum SKPD Provinsi untuk menentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan/atau APBN. Tabel 5 kolom 1, 2, 3, 4, 8 sampai dengan 14 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk menyusun rancangan program dan kegiatan RKPD/Renja SKPD 3.2. Tata Cara Penyusunan 3.2.1. Kegiatan Persiapan: Kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima SKPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadi APBD (awal Desember). Langkah-langkah pada Kegiatan Persiapan mencakup: 1. Melakukan identifikasi para pemangku kepentingan Identifikasi dan seleksi para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai peserta forum SKPD, dan/atau yang akan dipilih sebagai anggota Tim Penyusun Renja SKPD, mencakup individu ataupun lembaga yang dinilai kompeten, relevan, dan representa- tive. Jika kegiatan ini telah dilakukan pada waktu penyusunan Renja tahun sebelumnya, maka pada langkah ini cukup mereview dan melakukan perubahan yang diperlukan berdasarkan masukan tahun sebelumnya. 2. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD Pada langkah ini selain membentuk Tim Penyusun Renja SKPD disarankan pula untuk menetapkan fasilitator untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan partisipatif yang efektif dan efisien. Tim yang dibentuk diusahakan melibatkan anggota dari unsur LSM yang memiliki kompetensi dan komitmen. Tim penyusun Renja SKPD, dapat dibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan dapat juga sekaligus dirangkap/ merangkap Tim penyusun Renstra SKPD. Jika tim telah terbentuk pada tahun sebelumnya, maka jika diperlukan dapat direview kembali. 3. Penyiapan Kelembagaan Forum SKPD Pada langkah ini dilakukan penyiapan kelembagaan forum SKPD yang pesertanya merupakan perwakilan para para pemangku kepentingan yang memiliki relevansi dan kompetensi khusus serta punya komitmen dengan SKPD yang bersangkutan. Jika kelembagaan forum SKPD ini sudah terbentuk, maka tinggal dilanjutkan. 4. Pengisian Formulir (Isian) Pada langkah ini Tim Penyusun Renja SKPD melakukan konfirmasi terhadap formulir
23 isian/matrik yang disampaikan oleh Kepala Daerah tentang usulan program dan kegiatan yang diajukan SKPD tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju serta menyerahkan formulir isian yang telah dilengkapi dan telah direview kepada Bappeda. 5. Penyusunan Rencana Kerja Tim untuk Penyusunan Renja SKPD Tim Penyusun Renja SKPD menyusun rencana kerja untuk penyusunan Renja SKPD serta menyiapkan outline atau daftar isi Renja SKPD dengan lampiran berupa format kegiatan yang akan dianggarkan. Format kegiatan yang akan dianggarkan tersebut menggunakan format sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13/2006. 6. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Kementrian/Lembaga (K/L) Terkait Tim Penyusun Renja SKPD meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi dengan K/L sehubungan dengan rancangan Renja K/L untuk bidang/sektor terkait di provinsi dan kabupaten/kota. 7. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Provinsi Terkait Tim Penyusun Renja SKPD kabupaten/kota meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi sehubungan dengan rancangan Renja SKPD Provinsi untuk bidang/sektor terkait. Tabel 6 memperlihatkan Prototype Daftar Isi Rancangan Renja SKPD 3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen: Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang terkait langsung dengan penyusunan Renja SKPD dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatan SKPD. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD diterima. Langkah-langkah pada kegiatan analisis dan pengkajian dokumen ini mencakup: 1. Melakukan Kajian terhadap Rancangan Awal RKP Nasional (dan RKPD Provinsi) Langkah ini dimaksudkan untuk melihat arahan dan prioritas program/kegiatan yang terkait SKPD yang bersangkutan. 2. Review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Melakukan identifikasi arahan dan prioritas RPJM Nasional untuk diakomodasikan dalam penyusunan Renja SKPD Provinsi. Untuk Renja SKPD Kabupaten/Kota juga perlu mengidentifikasi arahan dan prioritas RPJM Provinsi atau dari Renja SKPD Provinsi tahun yang direncanakan (jika telah disusun), untuk diakomodasikan dan disinergikan dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota. Jika belum diperoleh informasi untuk tahun yang direncanakan, maka dapat diidentifikasi dari RKP/RKPD Provinsi tahun lalu. 3. Kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra SKPD Melakukan evaluasi status capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap RPJM Daerah dan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD pada tahun rencana, sesuai Tupoksi SKPD dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan tahun rencana 4. Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan tahun berjalan, evaluasi pencapaian SPM serta review terhadap kebutuhan pro-
24 gram dan kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju pada program/ kegiatan (n + 1) 5. Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bappeda 3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD: Kegiatan ini dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda. Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup: 1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun bersangkutan. 2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD. 3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakan program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut. 4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan. 5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari SKPD kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota. 6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. 7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. 8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA- SKPD. 9. Rancangan Renja SKPD Provinsi memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirinci menurut kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta perkiraan alokasi sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
25 Bagan 4. Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD Review Rancangan Awal RKPD Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Wajib/Pilihan SKPD terhadap Target Renstra SKPD Usulan Hasil Musrenbang dan Forum Identifikasi Program dan Kegiatan yang ditangani Pusat Review Renstra SKPD Program/Kegiatan SKPD Berdasarkan Skala Prioritas Identifikasi Program/ Kegiatan terkait SKPD Rumusan Rancangan Renja SKPD 10. Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja SKPD Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan majuAPBD Provinsi tahun sebelumnya. 11. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/ atau APBD Provinsi. 12. Untuk Renja SKPD provinsi, tembusannya disampaikan kepada Kemeterian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai pemerintah pusat melalui danaAPBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus). Skematis proses penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :
26 4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD Merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk disperbaiki menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPD Provinsi disampaikan kepada Bappenas, sedangkan ringkasan RKPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan/atau RKPD Provinsi. Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan materi program/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah. 4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan RKPD mencakup: 1. Merupakan proses tindak lanjut dan kesinambungan dari penyusunan rancangan awal RKPD dan penyusunan Renja SKPD. 2. Substansi pokok rancangan RKPD meliputi : evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; rancangan kerangka ekonomi daerah; arah kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas yang dilengkapi dengan pagu indikatif. 3. Menjamin konsistensi program dan kegiatan SKPD terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah. 4. Setiap prioritas pembangunan daerah memiliki maksud mencapai sasaran hasil pembangunan jangka menengah daerah yang terukur dan jelas indikatornya. 5. Menjamin kesinambungan, efisiensi dan efektifitas program/kegiatan yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. 6. Penyelesaian dokumen Rancangan RKPD paling lambat pada minggu ke-2 bulan Maret. 4.2. Tata Cara Penyusunan Tata cara penyusunan Rancangan RKPD adalah sebagai berikut: 1. Bappeda menerima secara resmi naskah rancangan Renja-SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD 2. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja-SKPD dengan SKPD yang bersangkutan terhadap tugas dan fungsinya, serta terhadap prioritas pembangunan daerah yang sudah dicanangkan. 3. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas SKPD
27 dan lintas wilayah, khususnya yang terkait dengan penanganan isu strategis daerah, kemudian memberi catatan agar program/kegiatan tersebut dapat bersinergi. 4. Mereview kembali besaran program, anggaran yang dibutuhkan, indikator kinerja, dan target kinerja yang hendak dicapai dari setiap program dan kegiatan. 5. Mengintegrasikan rancangan Renja-SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah maupun nasional, prioritas program dan kegiatan SKPD, serta perkembangan informasi ketersediaan dana pembangunan. 6. Melakukan beberapa diskusi kelompok terfokus menurut bidang bahasan dengan berbagai kalangan para pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka memperoleh masukan dan pertimbangan terhadap draft rancangan RKPD. 7. Menyelesaikan dokumen rancangan RKPD serta menyiapkan ringkasan (summary) atau pokok-pokok materi sebagai bahan pembahasan dalam kegiatan musrenbang tahunan daerah. 8. Menyampaikan tembusan ringkasan rancangan RKPD kepada Bappenas dan/atau Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan/atau RKPD Provinsi. 5. MUSRENBANG Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD adalah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan/Musrenbang, forum SKPD/Gabungan SKPD, serta kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Musrenbang tahunan dan forum SKPD dilaksanakan pada setiap tahun perencanaan yang penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab daerah, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda. Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggungjawab pada kegiatan tersebut, maupun pihak-pihak yang berkomitmen untuk melaksanakannya, dibawah koordinasi Kepala Bappeda. Agar dalam pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan keluaran yang optimal serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, maka dalam setiap tahapan musrenbang dari mulai persiapan sampai dengan paska musrenbang perlu difasilitasi oleh fasilitator yang memadai. Musrenbang tahunan atau musrenbang RKPD dan forum SKPD juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat (top-down dan bottom-up approach), serta mendapatkan komitmen/ kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan. Panyelenggaraan musrenbang tahunan daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD atau forum gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD atau Gabungan SKPD
28 Provinsi, dan Musrenbang Provinsi. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota sendiri menjadi masukan bagi provinsi dan pusat untuk bahan musrenbang provinsi, musrenbang pusat dan musrenbang nasional maupun dalam rangka penyusunan rancangan akhir RKPD. Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD atau gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten/Kota yang pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten /Kota, sedangkan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang provinsi dibebankan pada APBD Provinsi. Keseluruhan penyelenggaraan musrenbang tahunan yang berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional, dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: 1) Musrenbang Desa/Kelurahan; dilaksanakan sepanjang bulan Januari, dan paling lambat akhir bulan Januari seluruh desa/kelurahan telah melaksanakannya. 2) Musrenbang Kecamatan; dilaksanakan sekitar bulan Februari, dan paling lambat akhir minggu ke-3 bulan Februari seluruh kecamatan sudah selesai melaksanakan musrenbang kecamatan. 3) Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/kota; dilaksanakan antara minggu ke-2 Februari sampai dengan akhir minggu ke-1 bulan Maret. 4) Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret. 5) Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. 6) Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi dilaksanakan paling lambat minggu ke-2 bulan Maret. 7) Musrenbang Provinsi dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret. 8) Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April. Musrenbang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Inklusif. Memastikan keterlibatan dan keterwakilan para pemangku kepentingan. 2. Relevan. Melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan yaitu yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah 3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah 4. Partisipatif dan interaktif; proses pembahasan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, interpretasi informasi, dan pengembangan kesepakatan untuk pengambilan keputusan. 5.1. Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang desa/ kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah, dan difasilitasi/disupervisi oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala Bappeda.
29 Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Desa/kelurahan: 1. Musrenbangdes/kel ditujukan untuk membahas seluruh rencana kegiatan pembangunan di wilayah desa/kelurahan untuk tahun rencana yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber (PADes, ADD/dana bagi hasil, Bantuan desa/kelurahan, PPK/P2KP, swadaya masyarakat, dan sumber dana lainnya). 2. Untuk menjamin pemahaman dan kajian mendalam, maka bahan/materi musrenbang desa/kelurahan sudah dibagikan bersamaan ketika mengantarkan surat undangan kepada peserta yang memiliki kompetensi memadai. 3. Peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengkaji, mendiskusikan, mengusulkan dan mengambil kesepakatan bersama terhadap rumusan hasil musrenbang desa/kelurahan. 4. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang desa/kelurahan, serta melibatkan narasumber yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 5. Adanya kejelasan informasi dari Pemda Kabupaten/Kota tentang indikasi Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran direncanakan serta sumber pendanaan program/kegiatan lainnya. 6. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan desa/kelurahan dan urutan faktor penyebabnya 7. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu/permasalahan pembangunan desa/kelurahan 8. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan (RPJMdes/RPJMkel). 9. Keluaran musrenbang desa/kelurahan berupa : a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan dengan tolok ukur capaian kinerjanya, yang akan didanai melalui dana bagi hasil/Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan desa/kelurahan, dana swadaya masyarakat, dan sumber dana program/ kegiatan lainnya. b. Daftar prioritas kegiatan pembangunan lengkap dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui SKPD dan/atau kecamatan, namun masih akan dibahas dalam musrenbang kecamatan dan/atau forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota. c. Daftar nama delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan d. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan 10. Paling lambat pada akhir bulan Januari seluruh desa dan kelurahan telah selesai melaksanakan musrenbang desa/kelurahan. 5.2. Musrenbang Kecamatan Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
30 Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan: 1. Sasaran musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, demokratis/partisipatif, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, fokus serta mengarah pada pemecahan masalah dengan kebersamaan. 2. Pelaksanaan musrenbang kecamatan perlu dipandu oleh fasilitator kecamatan yang memahami teknik-teknik fasilitasi dan mengerti tentang mekanisme perencanaan pembangunan di daerah. 3. Peserta musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas: delegasi hasil musrenbang desa/kelurahan, institusi/lembaga/organisasi masyarakat tingkat kecamatan; pengusaha/ asosiasi dan lembaga pendidikan yang ada di kecamatan tersebut, serta tokoh-tokoh masyarakat kecamatan setempat. 4. Setiap peserta memperoleh bahan/materi yang lengkap, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya terhadap materi bahasan. 5. Narasumber meliputi Bappeda, perwakilan SKPD kabupaten/kota, kepala-kepala cabang SKPD dan kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, camat, aparat kecamatan dan para ahli/profesional yang dibutuhkan. 6. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang kecamatan. 7. Pokok bahasan dalam musrenbang kecamatan adalah mensinergikan hasil musrenbang desa/kelurahan tentang usulan daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD dan/atau kecamatan, serta rancangan kerja pembangunan kecamatan. 8. Rumusan kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang direncanakan harus terukur dan jelas indikator kinerjanya. 9. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan kecamatan dan urutan faktor penyebabnya 10. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu/permasalahan pembangunan kecamatan 11. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 12. Keluaran musrenbang kecamatan meliputi : a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD yang siap dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota, yang diusulkan untuk didanai melalui APBD Kabupaten /Kota maupun sumber pendanaan lainnya. b. Daftar delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. c. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan 13. Adanya sosialisasi kembali oleh delegasi desa/kelurahan kepada masyarakat yang diwakilinya tentang hasil musrenbang kecamatan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang disepakati dan apa yang tidak disepakati di tingkat kecamatan. 14. Paling lambat pada minggu ke-3 bulan Februari seluruh kecamatan telah selesai melaksanakan musrenbang kecamatan.
31 5.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota Merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD. Pada dasarnya setiap SKPD perlu mempunyai forum diskusi masing-masing, namun jika belum memungkinkan, maka beberapa SKPD yang bidang tugasnya saling mempunyai keterkaitan erat dapat juga membentuk forum gabungan SKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota: 1. Forum SKPD/gabungan SKPD merupakan forum pembahasan strategis yang mempertemukan pendekatan teknokratis dan top-down dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up. 2. Forum SKPD/gabungan SKPD membahas daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya. 3. Peserta terdiri dari para delegasi kecamatan, perwakilan institusi/organisasi/ perguruan tinggi atau kelompok masyarakat tingkat kabupaten/kota yang terkait langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan, serta anggota forum SKPD. 4. Narasumber meliputi kepala SKPD kabupaten/kota, kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari komisi pasangan kerja masing-masing SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. 5. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil Forum SKPD. 6. Forum SKPD dapat digunakan DPRD baik secara perorangan maupun atas nama komisi terkait untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses dan usulan pro- gram dan kegiatannya dalam forum SKPD/ gabungan SKPD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan bersama. 7. Keluaran forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota, meliputi: a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum-SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa. Selanjutnya, hasil kesepakatan prioritas kegiatan per kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan. c. Terpilihnya delegasi SKPD yang berasal dari organisasi dan/atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mengikuti musrenbang daerah kabupaten/kota. 8. Penyelenggaraan Forum SKPD/gabungan SKPD paling lambat pada minggu ke-1 bulan Maret telah selesai dilaksanakan seluruhnya.
32 5.4. Musrenbang Kabupaten/Kota Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan Renja- SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota: 1. Musrenbang kabupaten/kota memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau fo- rum gabungan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. 2. Hasil musrenbang kabupaten/kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dariAPBD setempat,APBD Provinsi danAPBN sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar dan rujukan utama dalam penyusunan anggaran tahunan (RAPBD). 3. Peserta musrenbang kabupaten/kota adalah delegasi dari musrenbang kecamatan, delegasi dari forum SKPD/gabungan SKPD dan perwakilan institusi/organisasi/ perguruan tinggi yang bekerja di kabupaten/kota. 4. Narasumber terdiri atas: SKPD kabupaten/kota, DPRD, Perguruan Tinggi, perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Anggaran Eksekutif maupun Panitia Anggaran DPRD. 5. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang kabupaten/kota. 6. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan kabupaten/kota dan urutan faktor penyebabnya 7. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu/permasalahan pembangunan kabupaten/kota 8. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 9. Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi: a) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/ SKPD. b) Daftar kegiatan prioritas dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang sudah dipilah menurut sumber pembiayaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. c) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/ atau Pusat. d) Rancangan belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, serta indikasi belanja bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa (untuk RKPD Provinsi). e) Rancangan belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasi bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa (untuk RKPD Kabupaten/Kota).
33 f) Daftar delegasi musrenbang kabupaten/kota untuk mengikuti proses penyusunan APBD dan proses musrenbang provinsi. g) Berita Acara pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. 10. Paling lambat pada akhir bulan Maret, musrenbang kabupaten/kota sudah selesai dilaksanakan. 5.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi Merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi pada tahun yang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil forum musrenbang kabupaten/ kota dengan rancangan renja SKPD Provinsi yang bersumber dari Renstra SKPD Provinsi. Setiap SKPD perlu memiliki forum diskusi masing-masing, namun dapat pula membentuk forum gabungan SKPD untuk beberapa SKPD yang bidang tugasnya mempunyai saling keterkaitan erat. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Forum SKPD/gabungan SKPD Provinsi: 1. Merupakan forum pembahasan strategis yang mempertemukan pendekatan teknokratis dan top-down dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up. 2. Membahas daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah provinsi menurut fungsi/ SKPD atau gabungan SKPD, yang akan didanai melalui APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. 3. Peserta terdiri dari para delegasi kabupaten/kota, SKPD kabupaten/kota terkait se- provinsi, perwakilan institusi/organisasi/perguruan tinggi tingkat provinsi yang terkait langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan, serta anggota forum SKPD. 4. Narasumber meliputi kepala SKPD provinsi, kepala/pejabat Bappeda, anggota DPRD dari komisi pasangan kerja masing-masing SKPD, para ahli/ profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. 5. Forum SKPD dapat digunakan DPRD baik secara perorangan maupun atas nama komisi terkait untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses dan usulan pro- gram dan kegiatannya dalam forum SKPD/gabungan SKPD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan bersama. 6. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil forum SKPD/gabungan SKPD provinsi. 7. Keluaran forum SKPD/gabungan SKPD provinsi, meliputi : a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum-SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaanAPBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD 7. Penyelenggaraan forum SKPD/gabungan SKPD provinsi paling lambat pada minggu ke-2 bulan Maret sudah selesai dilaksanakan seluruhnya.
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan
RKPD-Pedoman-Penyusunan

Recommended

0 uu nomor 25 tahun 2004
0 uu nomor 25 tahun 20040 uu nomor 25 tahun 2004
0 uu nomor 25 tahun 2004bappedameme
 
1 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 20041 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 2004bappedameme
 
Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Dini Audi
 
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Penataan Ruang
 
Uu252004
Uu252004Uu252004
Uu252004Abnk Aria
 
Uu no 25_2004
Uu no 25_2004Uu no 25_2004
Uu no 25_2004Nengah Sudata
 
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...Penataan Ruang
 
Uu 25 2004
Uu 25 2004Uu 25 2004
Uu 25 2004People Power
 

Recommended

0 uu nomor 25 tahun 2004
0 uu nomor 25 tahun 20040 uu nomor 25 tahun 2004
0 uu nomor 25 tahun 2004bappedameme
 
1 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 20041 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 2004bappedameme
 
Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Ringkasan uu 25 tahun 2004
Ringkasan uu 25 tahun 2004Dini Audi
 
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...
Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Na...Penataan Ruang
 
Uu252004
Uu252004Uu252004
Uu252004Abnk Aria
 
Uu no 25_2004
Uu no 25_2004Uu no 25_2004
Uu no 25_2004Nengah Sudata
 
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas...Penataan Ruang
 
Uu 25 2004
Uu 25 2004Uu 25 2004
Uu 25 2004People Power
 
Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Deki Zulkarnain
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007Wiwiek S Ningsih
 
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangriky_safrizal_rusli
 
Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013davidfirdha
 
1.1 pp nomor 8 tahun 2008
1.1 pp nomor 8 tahun 20081.1 pp nomor 8 tahun 2008
1.1 pp nomor 8 tahun 2008bappedameme
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016santoni toni
 
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdPresentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdIlham Ismail
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Penataan Ruang
 
A. buku saku rpjp final
A. buku saku rpjp finalA. buku saku rpjp final
A. buku saku rpjp finalPEMPROP JABAR
 
Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Teguh Aafila
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Penataan Ruang
 
Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Ssdotnet
 
UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004Badan Kebijakan Fiskal
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007Yusgo Telaumbanua
 
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011pardi bujang
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
 
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxLUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxilusiDigulSelatan
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018rikisyahputra4
 

More Related Content

What's hot

Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Deki Zulkarnain
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007Wiwiek S Ningsih
 
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangriky_safrizal_rusli
 
Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013davidfirdha
 
1.1 pp nomor 8 tahun 2008
1.1 pp nomor 8 tahun 20081.1 pp nomor 8 tahun 2008
1.1 pp nomor 8 tahun 2008bappedameme
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Dadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016santoni toni
 
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdPresentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdIlham Ismail
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Penataan Ruang
 
A. buku saku rpjp final
A. buku saku rpjp finalA. buku saku rpjp final
A. buku saku rpjp finalPEMPROP JABAR
 
Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Teguh Aafila
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Penataan Ruang
 
Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Ssdotnet
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007Yusgo Telaumbanua
 
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011pardi bujang
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Deki Zulkarnain
 

What's hot (20)

Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010Permen dagri no.54 tahun 2010
Permen dagri no.54 tahun 2010
 
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
LKPJ Berdasarkan PP No 3 Tahun 2007
 
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangPedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbang
 
Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013Permen no.72 th_2013
Permen no.72 th_2013
 
1.1 pp nomor 8 tahun 2008
1.1 pp nomor 8 tahun 20081.1 pp nomor 8 tahun 2008
1.1 pp nomor 8 tahun 2008
 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD sesua...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
Pergub Lampung Nomor 88 tahun 2016
 
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppdPresentasi lppd, lkpj dan ilppd
Presentasi lppd, lkpj dan ilppd
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
 
A. buku saku rpjp final
A. buku saku rpjp finalA. buku saku rpjp final
A. buku saku rpjp final
 
Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014
 
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan ...
 
Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010Permen 54 tahun 2010
Permen 54 tahun 2010
 
UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004UU Nomor 25 Tahun 2004
UU Nomor 25 Tahun 2004
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
 
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
 
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...
 
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan...
 

Similar to RKPD-Pedoman-Penyusunan

LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxLUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxilusiDigulSelatan
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018rikisyahputra4
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021ortalakpppa2022
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdfdianaekowati1
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014Syamsul Akbar
 
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxPOKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxIndividuMerdeka
 
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdP mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdMikhail Rasyid
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Raz Cell
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Rusman R. Manik
 
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018Gedhe Foundation
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptArya Biase
 
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdfLap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdfIrfinWira
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxzulfadly11
 

Similar to RKPD-Pedoman-Penyusunan (20)

LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptxLUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
LUSIARTI -Sosialisasi-Permendagri-86-Tahun-2017.pptx
 
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
Rencana kinerja dinas kominfo kabupaten pakpak bharat tahun 2018
 
Renja
RenjaRenja
Renja
 
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
Arah Kebijakan Penyusunan RKPD 2021
 
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
2. RENJA K-J 2024 T.A 2023.pdf
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
RKPD Kota Pontianak Tahun 2014
 
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxPOKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
 
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pdP mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
P mendagri 9 2018 reviu rpjmd& renstra pd
 
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
 
Renja bappeda
Renja bappedaRenja bappeda
Renja bappeda
 
Juknis kec 2016
Juknis kec 2016Juknis kec 2016
Juknis kec 2016
 
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
Versi 2 Sekelumit Panduan Ringkas Penyusunan Renja Perangkat Daerah menurut ...
 
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 2018
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.pptmateri Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
 
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdfLap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf
Lap. Tahunan 2021 BPKAD 31 final Ok-23 Febr jILID.pdf
 
Paparan Riau 26102018.ppt
Paparan Riau 26102018.pptPaparan Riau 26102018.ppt
Paparan Riau 26102018.ppt
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
RENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdfRENJA K-J 2024.pdf
RENJA K-J 2024.pdf
 
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptxG_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
G_SINERGITAS LITBANG PUSAT DAN DAERAH.pptx
 

RKPD-Pedoman-Penyusunan

  • 1. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 050/200/II/BANGDA/2008 TENTANG DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2008 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
  • 2. i PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2008
  • 3. ii
  • 4. iii SURAT EDARAN Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 4Ayat 1, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu Dokumen RKPD mempunyai peranan sangat strategis, karena menjembatani antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Berdasarkan hal tersebut dan sebagai upaya untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Maksud dan tujuan dari pedoman ini adalah untuk memperjelas tahapan, langkah dan substansi penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kabupaten/kota dan provinsi. Pedoman terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: 1. Bagian A: Umum, berisi latar belakang, landasan hukum, fungsi kedudukan dan pendekatan RKPD, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pedoman, serta sistematika pedoman. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor : 050/200/II/Bangda Sifat : SEGERA Lampiran : 1 (Satu) berkas Hal : Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jakarta, 28 Februari 2008 Kepada Yth. Sdr. Gubernur di - Seluruh Indonesia
  • 5. iv
  • 6. v 2. Bagian B: Proses Penyusunan RKPD, antara lain berisi tentang persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan, penyusunan rancangan awal RKPD, Renja SKPD, proses musrenbang, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah. 3. Bagian C: Teknis Penyusunan Dokumen RKPD (prototype), berisi langkah-langkah dalam menyusun dokumen mulai tahap persiapan dan pengorganisasian hingga proses penganggaran. 4. Bagian D: Penutup, berisi kaidah dalam menggunakan pedoman. Surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dengan terbitnya pedoman ini diharapkan daerah dapat menyusun RKPD disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan perundangan dan tata kepemerintahan yang baik. Kepada para Gubernur diminta untuk menindaklanjuti Surat Edaran dimaksud dan selanjutnya memberitahukan dan mensosialisasikan kepada para Bupati dan Walikota di wilayah masing-masing. Demikian untuk menjadi perhatian. Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Sebagai Laporan) 2. Bapak Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas 3. Sdr. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH H. SYAMSUL ARIEF RIVAI
  • 7. vi
  • 8. vii Jakarta, 28 Februari 2008 Afriadi S. Hasibuan Direktur Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri KATA PENGANTAR Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Mengingat pentingnya peranan RKPD dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD, maka diperlukan pedoman penyusunan RKPD untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, terbitnya SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini menjadi satu hal yang penting dan strategis sebagai pedoman teknis/operasional penyusunan RKPD. Dengan adanya SE Mendagri ini diharapkan proses penyusunan dan substansi dokumen RKPD di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indo- nesia dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan proses penyusunan RKPD dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan. DEPARTEMEN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata - Jakarta Selatan
  • 10. ix SAMBUTAN Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya SE Mendagri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini. Dengan adanya pedoman ini, Pemerintah Daerah telah dilengkapi dengan suatu pedoman teknis/operasional penyusunan RKPD, guna mendukung perencanaan tahunan daerah yang memenuhi peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta prinsip- prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Pedoman yang ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD ini dirancang dengan pendekatan sefleksibel mungkin sehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik. Direktorat Perencanaan Ditjen Bangda menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam pengembangan dan penyusunan pedoman ini, khususnya pihak peserta Konsultasi Regional pada akhir November 2007, yang telah menyampaikan kritik dan masukannya untuk penyempurnaan rancangan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat memenuhi harapan kita semua untuk perbaikan kualitas perencanaan daerah dalam rangka perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara berkelanjutan. Jakarta, 28 Februari 2008 H. Syamsul Arief Rivai Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
  • 11. x
  • 12. xi Daftar Isi SURAT EDARAN ................................................................................................................ iii KATA PENGANTAR ........................................................................................................... vii SAMBUTAN ........................................................................................................................ix DAFTAR ISI.........................................................................................................................xi DAFTAR PERISTILAHAN DAN SINGKATAN ....................................................................xv BAGIAN A: UMUM .............................................................................................................. 1 1. Latar Belakang............................................................................................................ 3 2. Landasan Hukum........................................................................................................ 3 3. Fungsi, Kedudukan, dan Pendekatan RKPD.............................................................. 3 3.1. Fungsi RKPD ....................................................................................................... 3 3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah................................................................ 4 3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD......................................... 5 3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD ........................................................ 7 4. Tujuan, Sasaran, dan Ruang Lingkup Pedoman ......................................................11 4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman ...........................................................................11 4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman ...........................................................11 5. Sistimatika Pedoman .................................................................................................11 A. Umum .................................................................................................................11 B. Proses Penyusunan RKPD ................................................................................11 C. Teknis Penyusunan RKPD ................................................................................ 12 D. Penutup ............................................................................................................. 12 BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD ................................................................... 13 1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN .............. 15 1.1. Orientasi RKPD ................................................................................................. 15 1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan .................................................................. 15 1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator .................................................... 16 1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen ............................................. 17 1.5. Pengumpulan Data dan Informasi ..................................................................... 17 1.6. Penyiapan Daftar Isi........................................................................................... 17 2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD ........................................................... 18 2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD........................................ 18 2.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 19
  • 13. xii 3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD.......................................................... 20 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD ...................................... 21 3.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 22 3.2.1. Kegiatan Persiapan: ................................................................................ 22 3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen: .......................................... 23 3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD:.................................... 23 4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD ...................................................................... 25 4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD................................................. 25 4.2. Tata Cara Penyusunan ...................................................................................... 26 5. MUSRENBANG ........................................................................................................ 26 5.1. Musrenbang Desa/Kelurahan ............................................................................ 28 5.2. Musrenbang Kecamatan.................................................................................... 29 5.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota .............................................. 30 5.4. Musrenbang Kabupaten/Kota ............................................................................ 31 5.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi ........................................................... 32 5.6. Musrenbang Provinsi......................................................................................... 33 6.7. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) ............................ 34 6. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKPD.............................................................. 34 6.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ....................................... 34 6.2. Tata Cara Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ............................................... 35 7. PENYUSUNAN RENJA SKPD.................................................................................. 35 7.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Renja SKPD .......................................................... 35 7.2. Tata Cara Penyusunan Renja SKPD ................................................................. 36 8. PENYIAPAN DAN PENETAPAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG RKPD DAN PERATURAN KEPALA SKPD TENTANG RENJA SKPD ...................... 36 8.1. Penyiapan dan penetapan PERKADA ............................................................... 36 8.2. Penyiapan dan penetapan PERKA SKPD ......................................................... 37 9. PENGINTEGRASIAN RKPD KE DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH.. 37 9.1. Penyusunan KUA dan PPAS ............................................................................. 38 9.2. Penyusunan RKA SKPD ................................................................................... 39 9.3. Penyusunan RAPBD ......................................................................................... 39 BAGIAN C: TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD (PROTOTYPE) ........................ 41 BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 43 1.1. Latar Belakang............................................................................................ 43 1.2. Landasan Hukum........................................................................................ 43 1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 43 1.4. Sistimatika Dokumen RKPD ....................................................................... 43 BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH .................................. 43 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah ............................ 43 2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah ........................................................................................................ 44 2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak ........................................................ 44
  • 14. xiii BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH ............................................. 45 3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun ... (tahun lalu) dan Perkiraan Tahun .... ....... (tahun berjalan) ........................................................................................... 45 3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun ..... dan Tahun ..... 45 3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah................................................................ 45 3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah ..................... 46 3.4.1. Dana Desentralisasi / APBD ............................................................. 46 3.4.2. Dana Dekonsentrasi / APBN............................................................. 47 3.4.3. Dana Tugas Pembantuan / APBN.................................................... 47 3.4.4. Dana Otonomi Khusus / APBN ......................................................... 47 3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................. 47 3.5.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah................................................. 48 3.5.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ........................................................ 48 3.5.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ................................................ 49 BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN (Tahun Rencana) ................. 49 4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .................................. 49 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah............................. 49 BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ................................................................ 50 BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN .................................................................................... 50 BAGIAN D. PENUTUP ...................................................................................................... 51 Daftar Bagan Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 .................... 5 Bagan 2a. Alur Perencanaan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan APBD ................... 9 Bagan 2b. Alur Penyusunan Dokumen RKPD dan Dokumen Renja SKPD ................... 10 Bagan 3. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Awal RKPD ............................... 20 Bagan 4. Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Renja SKPD.............................. 25
  • 15. xiv DaftarTabel Tabel 1. Contoh Susunan Tim Penyusun RKPD ........................................................... 57 Tabel 2. Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD ................................. 58 Tabel 3. Inventarisasi Sumber dan Jenis Data/Informasi untuk Penyusunan RKPD .... 59 Tabel 4. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Review Pencapaian RPJMD ........................................................................................ 60 Tabel 5. Format Daftar Rancangan Program dan Kegiatan RKPD/Renja SKPD .......... 61 Tabel 6. Contoh Prototype Daftar Isi Renja SKPD ........................................................ 62 Tabel 7. Pengisian RKA-SKPD 2.2.1 dan Penyusunan Prakiraan Maju Berdasarkan Biaya Satuan Per Keluaran Kegiatan ............................................................. 63 Tabel 8. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Provinsi/ Kabupaten/Kota* Tahun....dan Tahun... ........................................................... 64 Tabel 9. Identifikasi Isu dan Masalah Mendesak di Tingkat Nasional, Provinsi.....dan Kab/Kota.......Tahun. ........................................................................................ 65 Tabel 10. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Prov./Kab./Kota......Tahun........dan Tahun..........serta Perubahannya .................................................................... 66 Tabel 11. Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Prov./Kab./Kota .............. 67 Tabel 12. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan Daerah, dan Pagu Anggaran RKPD .............................................................................................. 68 Tabel 13. Contoh Matrik Prioritas Pembangunan............................................................ 70 Tabel 14. Rencana Kerja dan Pendapatan Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah di Provinsi/Kab./Kota........Tahun.......(tahun rencana) ........................ 70 Daftar Referensi Referensi R-1. Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Pembangunan 2004-2009 .... 73 Referensi R-2. Indikator Kemajuan Otonomi Daerah........................................................ 75 Referensi R-3. Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................... 76 Referensi R-4. Indikator Kinerja Kunci yang digunakan untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah .......................................................... 77 Referensi R-5. Contoh Tolok Ukur Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Menurut SKPD ............................................................................. 81
  • 16. xv Daftar Peristilahan dan Singkatan 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat dengan RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode dua puluh (20) tahun. 2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun. 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 5) Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode satu (1) tahun. 6) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 7) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran. 8) Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/ wakil kepala daerah, dan SKPD. 9) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 10) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 11) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
  • 17. xvi 12) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. 13) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. 14) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Daerah. 15) Rencana Tata Ruang, yang selanjutnya disingkat dengan RTR adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang. 16) Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah. 17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 18) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 19) Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun. 20) Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD. 21) Pagu sementara merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. 22) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD setelah disepakati dengan DPRD. 23) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 24) Prakiraan maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. 25) Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
  • 18. xvii 26) Kinerja adalah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 27) Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. 28) Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. 29) Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 30) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 31) Misi adalah Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 32) Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan-tujuan besar (strate- gic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan dan program. 33) Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 34) Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan. 35) Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 36) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 37) Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota. 38) Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota. 39) Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 40) Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 41) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 42) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 43) Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
  • 19. xviii 44) Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stake- holder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan/ pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan. 45) Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stake- holder dalam rangka mendiskusikan dan memahami isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus tentang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbangda di peringkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di peringkat SKPD maupun di peringkat lintas SKPD. 46) MusrenbangatauMusyawarahPerencanaanPembangunanadalahforumantarpelakudalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. 47) Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa/ kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/ kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. 48) Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. 49) Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait. 50) Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Fo- rum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. 51) Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklajuti hasil Musrenbang. 52) Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. 53) Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok ataupun konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang efektivitas dan partisipatifnya kegiatan. 54) Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang. 55) Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta Musrenbang untuk menghadiri Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi. 56) NGO adalah singkatan dari Non-Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM. 57) CBO adalah singkatan dari Community Based Organization (Kelompok Masyarakat Sipil). 58) CSO adalah singkatan dari Civil Society Organization (Organisasi Masyarakat Sipil).
  • 21. 2
  • 22. 3 1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek/1 tahun (RKPD). Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu maka sesuai amanat dalam kedua undang-undang diatas, Bappeda merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan perencanaan daerah yang juga mengkoordinasikan perencanaan- perencanaan yang bersifat sektoral di daerah. 2. Landasan Hukum Kewajiban daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain: 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAGIAN A: UMUM
  • 23. 4 3. Fungsi, Kedudukan dan Pendekatan RKPD 3.1. Fungsi RKPD Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut: • Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; • Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; • Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD; • Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD; • Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah; • Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah; • Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD; • Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. • Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 3.2. Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
  • 24. 5 Bagan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004 RENSTRA SKPD RENJA SKPD RKPD DAERAH RPJM DAERAH RPJP DAERAH RPJM NASIONAL RPJP NASIONAL RKP Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Penyusunan RAPBD Dijabarkan Diacu 20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun Diperhatikan Dijabarkan 3.3. Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top-down, dan bottom-up. a. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu 2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini 3. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RKPD 4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan 5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah) 6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja 7. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal 8. Tolok ukur dan target kinerja keluaran 9. Tolok ukur dan target kinerja hasil 10. Pagu indikatif program dan kegiatan. 11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya 12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran
  • 25. 6 b. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD 2. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan 3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan 4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal 5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD 6. Pelibatan media 7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif 8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan dan prioritas program c. Pendekatan Politis Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah 2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD 3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD 4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD 5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD d. Pendekatan Bottom-up Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih 2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah 3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD e. Pendekatan Top-down Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut: 1 Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L 2 Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD 3 Sinergi dan konsistensi dengan RTRWD 4 Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem. 5 Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), Sustainable Development, pemenuhan HakAsasi Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya.
  • 26. 7 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6 Tahap 7 Tahap 8 Persiapan dan Pengorganisasian Para Pemangku Kepentingan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD Penyusunan Rancangan RKPD Musrenbang Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD Penyiapan dan Penetapan Peraturan RKPD/Renja SKPD Pengintegrasian RKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah 3.4. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD Secara garis besar, tahapan proses penyusunan RKPD dapat dibagi dalam delapan tahapan utama, yaitu: Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD. Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD. Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD. Pada tahap ini dilakukan penilaian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD kepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam RancanganAwal RKPD untuk menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah, dan penyampaian tembusan Rancangan RKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan RKPD Provinsi. Tahap ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan, melalui pelaksanaan Musrenbang sejak tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, Forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi, dan Musrenbang Provinsi, sesuai jadwal yang ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas Rancangan RKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKPD Provinsi, dan rancangan RKPD Provinsi untuk RKPD Kabupaten/Kota. Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala SKPD untuk Renja SKPD. Pada tahap ini RKPD perlu diterjemahkan ke dalam proses penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.
  • 27. 8 Bagan 2A memperlihatkan alur proses penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Bagan tersebut menunjukkan kedudukan RKPD dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, dimana RKPD merupakan acuan penyusunan KUA, PPAS, dan APBD. Bagan 2B memperlihatkan rincian tahapan dan kegiatan dalam proses penyusunan RKPD dan Renja SKPD
  • 28. 9 Bagan 2A. Alur Penyusunan RKPD, Renja SKPD, KUA, PPAS dan APBD Keterangan: m Batas waktu penyelenggaraan pada minggu ke..... -----> Konsultatif/Sosialisasi Dokumen RPJM-D (PERDA) Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD RKP Renstra SKPD (Peraturan Kepala SKPD) Rancangan Renja SKPD Rancangan Akhir RKPD Dokumen RKPD (Perkada) Renja SKPD Dokumen Renja SKPD (Perka SKPD) Penetapan Peraturan Kep. Daerah ttg RKPD Penetapan Peraturan Kep. SKPD ttg Renja SKPD Pembahasan KUA & PPAS (TAPD & Panggar DPRD Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Nota Kesepakatan PPAS Penetapan SE KaDa ttg Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Pembahasan Forum SKPD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/Kel. Musrenbang Daerah/RKPD Konsultasi dgn Delegasi Peserta Musrenbang Pedoman Penyusunan APBD Penyusunan Rancangan KUA Penyusunan Rancangan PPAS Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Dokumen Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RKA- SKPD Rancangan PERKADA tentang Penjabaran APBD Rancangan PERDA tentang APBD Pembahasan Ranperda APBD oleh Pemda dan DPRD Keputusan Bersama Kepala Daerah dan DPRD thdp Ranperda APBD Konsultasi Publik Ranperda APBD (RAPBD) Sosialisasi Ranperda kepada Masyarakat m- 1 Feb m- 1 Mar m- 4 Feb m- 2 Mei m- 4 Mei m- 1 Jun m- 4 Mei m- 4 Mei m- 4 Mei m- 3 Mar m- 1 Mar m- 3 Feb m- 4 Jan m- 4 Jul m- 1 Agt m- 2/3 Jul m- 1 Des m- 2 Okt m- 2 Sept Proses Tekno- Kratis Proses Legis- lasi/ Politis Proses Partisi- patif PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA SKPD PENYUSUNAN KUA DAN APBD PERKADA tentang Penjabaran APBD PERDA tentang APBD Penetapan Kepala Daerah tentang Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Evaluasi Ranperda APBD dan Ranpekada Penjabaran APBD oleh Gubernur m- 2 Des m- 3 Des m- 4 Des m- 4 Des
  • 30. 11 4. Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup Pedoman 4.1. Tujuan dan Sasaran Pedoman Pedoman ini dirancang untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya yang ditentukan oleh peraturan perundangan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah provinsi/kabupaten/kota. Pedoman ini ditujukan untuk memperjelas tahapan, langkah-langkah, dan substansi untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD, termasuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pedoman ini dirancang dengan pendekatan seluwes mungkin sehingga daerah dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kemampuan perencanaan di masing-masing daerah, namun tetap mengindahkan ketentuan- ketentuan yang bersifat prinsip sebagaimana terkandung dalam Undang-undang 25/2004, PP-8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). 4.2. Ruang Lingkup dan Substansi Pedoman Pedoman penyusunan RKPD secara umum merupakan pedoman bagi daerah kabupaten/ kota maupun provinsi yang berisikan mengenai tata cara penyusunan dokumen RKPD mulai dari tahap persiapan, penyiapan dan penetapan RKPD dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, hingga proses pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran tahunan daerah. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah (Musrenbangda) merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD. Oleh karena itu pedoman ini mencakup juga hal-hal pokok/prinsip-prinsip dalam pelaksanaan musrenbang tahunan daerah mulai dari musrenbang desa/kelurahan sampai dengan musrenbang Provinsi. Pengaturan penyelenggaraan Musrenbang secara lebih lebih terinci akan diatur dalam Permendagri tersendiri tentang Musrenbang. 5. Sistimatika Pedoman Pedoman penyusunan RKPD ini secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: A. UMUM Merupakan pengantar bagi pengguna pedoman untuk memahami filosofi dan latar belakang penyusunan RKPD, substansi utama RKPD, pendekatan perencanaan, serta keterkaitan dokumen RKPD dengan dokumen lainnya.
  • 31. 12 B. PROSES PENYUSUNAN RKPD Berisikan penjelasan singkat tentang tahapan-tahapan dalam penyusunan RKPD dilengkapi dengan bagan alir penyusunan RKPD. C. TEKNIS PENYUSUNAN RKPD Berisikan pedoman langkah-langkah dalam rangka menyusun dokumen, mulai dari tahap persiapan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan, penyusunan rancangan RKPD/Renja SKPD, hal-hal pokok dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang, penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD, penyiapan dan penetapan RKPD/Renja SKPD, dan pengintegrasian RKPD ke dalam proses penganggaran daerah. D. PENUTUP Berisikan kaidah-kaidah dalam menggunakan pedoman penyusunan dokumen RKPD. Pedoman teknis penyusunan RKPD diupayakan agar lebih bersifat operasional, sehingga mudah diikuti para pengguna, untuk keperluan itu juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran teknis dan matriks/tabel-tabel untuk mempermudah kajian.
  • 33. 14
  • 34. 15 1. PERSIAPAN DAN PENGORGANISASIAN PEMANGKU KEPENTINGAN Kualitas suatu perencanaan akan dipengaruhi oleh sejauhmana kematangan dalam tahap persiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh seberapa jauh keterlibatan para pemangku kepentingan. Tahapan persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan meliputi : orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim Penyusun RKPD, Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RKPD, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD. 1.1. Orientasi RKPD Kesamaan pemahaman merupakan salah satu syarat pencapaian kesepakatan untuk tujuan bersama. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan RKPD perlu dilakukan orientasi bagi pihak-pihak yang terkait, baik yang menyangkut proses dan pendekatan perencanaan maupun berkaitan dengan substansi perencanaan itu sendiri. Adapun proses orientasi mengenai RKPD, adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Membentuk tim inti penyusun RKPD yang anggotanya berasal dari unsur Bappeda Langkah-2 : Mempelajari peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan RKPD Langkah-3 : Menyusun jadwal/agenda, bahan presentasi dan narasumber untuk kegiatan orientasi RKPD (dari unsur Bappeda, atau bila dipandang perlu dapat mengundang narasumber dari luar daerah yang memahami betul tentang RKPD). Langkah-4 : Melakukan lokakarya/workshop orientasi dengan mengundang seluruh SKPD, DPRD, Perguruan Tinggi dan unsur LSM yang relevan untuk mengikuti orientasi. Langkah 5 : Menyusun kesepakatan bersama mengenai pokok-pokok yang perlu dilakukan dalam penyusunan RKPD, baik yang menyangkut proses penyusunan, substansi utama, pendekatan RKPD, maupun rancangan sementara agenda penyusunan dokumen RKPD. 1.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan Identifikasi para pemangku kepentingan dimaksudkan untuk mencari siapa dan dari unsur mana yang memiliki kompetensi untuk dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan RKPD. Untuk itu, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Menyusun inventarisasi daftar perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi, LSM dan individu yang memiliki kompetensi dalam perencanaan pembangunan. Data dapat bersumber dari Bappeda sendiri, Kesatuan Bangsa, atau sumber lainnya. BAGIAN B: PROSES PENYUSUNAN RKPD
  • 35. 16 Langkah-2 : Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang terdaftar dan selanjutnya menentukan siapa individu atau institusi yang cocok untuk dilibatkan sebagai tim penyusun, fasilitator, narasumber, advisor atau sebagai mitra diskusi, dan juga menentukan keterlibatan masing-masing dalam keseluruhan proses penyusunan RKPD. Langkah-3 : Menyiapkan surat permintaan resmi dari Bappeda atau Kepala Daerah untuk pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD sesuai peran yang dikehendaki. Langkah-4 : Mengundang para pemangku kepentingan yang relevan dan sesuai perannya dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka penyusunan dokumen RKPD. 1.3. Pembentukan Tim dan Rekrutmen Fasilitator Mengingat RKPD merupakan rencana tahunan daerah yang mencakup seluruh bidang pembangunan di daerah, maka tim penyusun sebaiknya juga melibatkan unsur para pemangku kepentingan di luar Bappeda, misalnya unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/ LSM, dan unsur SKPD lain yang sangat terkait dengan kepentingan RKPD. Untuk lebih efektifnya kerja tim, maka tim penyusun dibagi dalam kelompok-kelompok kerja (POKJA). Dengan demikian, tim penyusun akan terdiri atas Tim Inti dan Kelompok Kerja. Tim Inti sendiri terbagi habis di dalam POKJA. Pembagian pokja perlu diatur berdasarkan fungsi pemerintahan daerah atau gabungan beberapa fungsi yang mempunyai keterterkaitan erat, serta sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga setiap pokja-dalam proses pematangan konsepnya-dapat melakukan diskusi masing-masing secara terpisah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Menentukan pilihan calon-calon anggota kelompok kerja/tim penyusun RKPD dan calon individu/kelompok mitra diskusi yang dinilai potensial berdasarkan hasil kajian identifikasi para pemangku kepentingan. Langkah-2 : Menyusun surat permintaan kesediaan kepada calon terpilih anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD melalui atasan calon tersebut, untuk bergabung menjadi anggota kelompok kerja tim penyusun RKPD. Langkah-3 : Untuk hal yang sama, menyusun surat permintaan kesediaan pada calon individu/kelompok untuk dapat berperanserta dalam diskusi-diskusi terfokus yang akan dilaksanakan selama proses penyusunan dokumen RKPD. Langkah-4: Merekrut fasilitator yang kompeten dari unsur pemerintah/non pemerintah, guna memastikan terdapatnya kualitas hasil kesepakatan dan pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik, dan musrenbang. Tabel 1 memperlihatkan contoh pengorganisasian dan susunan Tim Penyusun RKPD.
  • 36. 17 1.4. Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan (termasuk seluruh kegiatan musrenbang dan forum SKPD), siapa yang melakukan, metoda pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut: Langkah-1 : Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan. Lihat Lampiran 1 Contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD Langkah-2 : Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut. Langkah-3 : Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaan Langkah-4 : Menjabarkan rencana kerja penyusunan RKPD tersebut oleh masing-masing Pokja Tabel 2 memperlihatkan contoh Kalender Penyusunan RKPD dan Renja SKPD. 1.5. Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Langkah-1: Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD dan menuangkannya dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan pemantauan. Langkah-2: Melakukan pengumpulan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan Langkah-3: Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel 3 memperlihatkan contoh check list untuk inventarisasi sumber dan jenis data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan RKPD.
  • 37. 18 1.6. Penyiapan Daftar Isi Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya. 2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD RancanganAwal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana keja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Arah kebijakan keuangan daerah di dalam RancanganAwal RKPD Provinsi memuat indikasi belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, indikasi belanja dana dekonsentrasi, indikasi belanja dana sektoral, serta indikasi belanja tugas pembantuan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa, sedangkan arah kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota memuat indikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasi bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Informasi ini sangat berguna sebagai acuan desa dalam menyusun rancangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) desa. Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, untuk itu Bappeda membentuk tim penyusun RKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen RKPD. 2.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Awal RKPD Hal prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah: 1. Penyusunan RancanganAwal RKPD berpedoman pada hasil review RPJMD dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, hasil review terhadap usulan-usulan SKPD yang tertuang dalam prakiraan maju yang diajukan tahun sebelumnya, serta memperhatikan perkiraan kemampuan keuangan daerah .
  • 38. 19 2. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu b. Rancangan kerangka ekonomi daerah c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD 3. Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD (dan desa untuk RKPD kabupaten/kota) sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD (dan rencana kerja tahunan desa). Pagu indikatif SKPD dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan. 5. Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan. 6. Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan oleh Tim Inti Penyusunan RKPD dibawah tanggung jawab Bappeda, yang prosesnya dilakukan secara partisipatif. 7. Penyusunan rancangan awal RKPD dapat dimulai segera setelah dicapainya persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RanperdaAPBD untuk pelaksanaan tahun sebelumnya (sekitar bulan Desember). Selanjutnya, paling lambat pada Minggu ke-3 bulan Januari Rancangan Awal RKPD sudah selesai disusun dan disebarkan kepada setiap SKPD dan unit kegiatan. 2.2. Tata Cara Penyusunan Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut: 1. Bappeda melakukan review RPJMD untuk melihat seberapa jauh pencapaian target kinerja program; isu dan permasalahan yang dihadapi; dan indikasi prioritas program pada tahun rencana 2. Bappeda melakukan kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD untuk tahun rencana. Kompilasi rancangan program/kegiatan setiap SKPD ini diambil dari prakiraan maju RKA-SKPD tahun (n+1) dari usulan tahun sebelumnya untuk dikonfirmasi kembali kepada setiap SKPD. 3. Bappeda menyiapkan konsep Surat Edaran Kepala Daerah yang ditujukan kepada seluruh SKPD, berisikan permintaan agar setiap SKPD mengkonfirmasi, mereview atau memperbaiki usulan atas rencana program dan kegiatan tahun rencana yang diajukan pada tahun sebelumnya, dengan memperhatikan prioritas daerah. 4. Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran untuk seluruh SKPD dengan dilengkapi dengan formulir-formulir isian/matriks rencana program dan kegiatan SKPD yang telah
  • 39. 20 disiapkan Bappeda, disertai batas waktu pengembalian formulir isian tersebut kepada Bappeda. 5. Bappeda menerima pengembalian formulir isian rencana program dan kegiatan yang telah dikonfirmasi/ direview/ dievaluasi atau usulan perubahan dari masing-masing SKPD. 6. Bappeda melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap matriks-matriks program setiap SKPD berdasarkan pengembalian formulir isian dari SKPD yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD, serta hasil monitoring dan evaluasi kinerja pencapaian tahun lalu. 7. Dalam melaksanakan langkah (1), (2), (3), (4) dan (5), secara simultan Bappeda melalui Tim Intinya menyiapkan dokumen Rancangan Awal RKPD secara lengkap dengan menggunakan pedoman sebagaimana dijelaskan dalam Bagian-C. 8. Bappeda bersama Sekda mengundang seluruh Kepala SKPD untuk pembahasan rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja-SKPD. 9. Bappeda mengirimkan rancangan awal RKPD yang disertai dengan jadwal kalender perencanaan daerah untuk tahun yang direncanakan kepada seluruh SKPD sebagai bahan bagi SKPD untuk menyusun Rancangan Renja SKPD. Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota juga merupakan bahan acuan bagi desa/kelurahan dan kecamatan untuk melakukan Musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan. 10. Pengiriman rancangan awal RKPD tersebut disertai dengan catatan agar setiap SKPD menyerahkan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sesuai dengan kalender perencanaan yang disampaikan. . Secara diagramatis dapat digambarkan sebagai berikut : Bagan 3. Proses Penyusunan Rancangan Awal RKPD Perkiraan Kemampuan Keuangan Daerah Penyiapan Rumusan Rancangan Awal RKPD Rumusan Kebijakan Keuangan Daerah; Prioritas Program dan Kegiatan; serta Pagu Indikatif Abalisis Kondisi dan Permasalahan Daerha Mutakhir Review RPJMD - Prioritas dan Target Program - Perkiraaan Capaian Review Usulan Program dan Kegiatan dari RKA-SKPD Tahun Sebelumnya Tabel 4 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereview realisasi target capaian kinerja RPJMD. Format ini dapat digunakan untuk mengana- lisis kesenjangan pencapaian program/kegiatan, faktor-faktor penyebabnya, dan mengidentifikasi kebutuhan prioritas program dan kegiatan tahun rencana. Tabel 5 kolom 5, 6 dan 7 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk mereview usulan program dan kegiatan SKPD serta prioritas tahun rencana berdasarkan prakiraan maju (n+1) RKPD tahun berjalan.
  • 40. 21 3. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD Rancangan Renja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu masing- masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA-SKPD. 3.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan Renja SKPD Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: 1. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD. 2. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. 3. Substansi rancangan Renja SKPD memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap Renstra SKPD; evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan; dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju. 4. Penyusunan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia). 5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD. 6. Progam/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya. 7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1. 8. Dibentuknya forum SKPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk pembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusi dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang SKPD masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum SKPD harus yang betul-betul memiliki komitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya. 9. Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda paling lambat pada minggu ke-4 bulan Februari, sedangkan untuk Renja SKPD Provinsi paling lambat pada minggu pertama bulan Maret.
  • 41. 22 10. Program dan kegiatan di dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk didanai melalui APBD Provinsi dan APBN, dan/atau usulan program/kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK. Tembusannya disampaikan oleh SKPD Kabupaten/Kota kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga yang sesuai. 11. SKPD Provinsi melakukan pengkajian terhadap usulan program/kegiatan yang disampaikan SKPD terkait dari kabupaten/kota yang ada di provinsi, selanjutnya dibahas bersama SKPD-SKPD kabupaten/kota tersebut dalam forum SKPD Provinsi untuk menentukan kesepakatan prioritas terhadap program/kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan/atau APBN. Tabel 5 kolom 1, 2, 3, 4, 8 sampai dengan 14 memperlihatkan contoh format yang dapat digunakan untuk menyusun rancangan program dan kegiatan RKPD/Renja SKPD 3.2. Tata Cara Penyusunan 3.2.1. Kegiatan Persiapan: Kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dilakukan sebelum Rancangan Awal RKPD diterima SKPD, atau segera setelah RAPBD tahun sebelumnya disahkan menjadi APBD (awal Desember). Langkah-langkah pada Kegiatan Persiapan mencakup: 1. Melakukan identifikasi para pemangku kepentingan Identifikasi dan seleksi para pemangku kepentingan yang akan dilibatkan sebagai peserta forum SKPD, dan/atau yang akan dipilih sebagai anggota Tim Penyusun Renja SKPD, mencakup individu ataupun lembaga yang dinilai kompeten, relevan, dan representa- tive. Jika kegiatan ini telah dilakukan pada waktu penyusunan Renja tahun sebelumnya, maka pada langkah ini cukup mereview dan melakukan perubahan yang diperlukan berdasarkan masukan tahun sebelumnya. 2. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD Pada langkah ini selain membentuk Tim Penyusun Renja SKPD disarankan pula untuk menetapkan fasilitator untuk membantu proses pelaksanaan perencanaan partisipatif yang efektif dan efisien. Tim yang dibentuk diusahakan melibatkan anggota dari unsur LSM yang memiliki kompetensi dan komitmen. Tim penyusun Renja SKPD, dapat dibentuk untuk masa waktu beberapa tahun, dan dapat juga sekaligus dirangkap/ merangkap Tim penyusun Renstra SKPD. Jika tim telah terbentuk pada tahun sebelumnya, maka jika diperlukan dapat direview kembali. 3. Penyiapan Kelembagaan Forum SKPD Pada langkah ini dilakukan penyiapan kelembagaan forum SKPD yang pesertanya merupakan perwakilan para para pemangku kepentingan yang memiliki relevansi dan kompetensi khusus serta punya komitmen dengan SKPD yang bersangkutan. Jika kelembagaan forum SKPD ini sudah terbentuk, maka tinggal dilanjutkan. 4. Pengisian Formulir (Isian) Pada langkah ini Tim Penyusun Renja SKPD melakukan konfirmasi terhadap formulir
  • 42. 23 isian/matrik yang disampaikan oleh Kepala Daerah tentang usulan program dan kegiatan yang diajukan SKPD tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju serta menyerahkan formulir isian yang telah dilengkapi dan telah direview kepada Bappeda. 5. Penyusunan Rencana Kerja Tim untuk Penyusunan Renja SKPD Tim Penyusun Renja SKPD menyusun rencana kerja untuk penyusunan Renja SKPD serta menyiapkan outline atau daftar isi Renja SKPD dengan lampiran berupa format kegiatan yang akan dianggarkan. Format kegiatan yang akan dianggarkan tersebut menggunakan format sesuai ketentuan yang diatur dalam PERMENDAGRI No 59/2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13/2006. 6. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Kementrian/Lembaga (K/L) Terkait Tim Penyusun Renja SKPD meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi dengan K/L sehubungan dengan rancangan Renja K/L untuk bidang/sektor terkait di provinsi dan kabupaten/kota. 7. Kompilasi Informasi/Konsultasi dengan Provinsi Terkait Tim Penyusun Renja SKPD kabupaten/kota meminta/mengumpulkan informasi atau berkonsultasi sehubungan dengan rancangan Renja SKPD Provinsi untuk bidang/sektor terkait. Tabel 6 memperlihatkan Prototype Daftar Isi Rancangan Renja SKPD 3.2.2. Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen: Merupakan kegiatan pengkajian terhadap dokumen program/kegiatan yang terkait langsung dengan penyusunan Renja SKPD dalam rangka koordinasi dan sinergi program/kegiatan SKPD. Kegiatan dapat dilaksanakan sebelum rancangan awal RKPD diterima. Langkah-langkah pada kegiatan analisis dan pengkajian dokumen ini mencakup: 1. Melakukan Kajian terhadap Rancangan Awal RKP Nasional (dan RKPD Provinsi) Langkah ini dimaksudkan untuk melihat arahan dan prioritas program/kegiatan yang terkait SKPD yang bersangkutan. 2. Review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Melakukan identifikasi arahan dan prioritas RPJM Nasional untuk diakomodasikan dalam penyusunan Renja SKPD Provinsi. Untuk Renja SKPD Kabupaten/Kota juga perlu mengidentifikasi arahan dan prioritas RPJM Provinsi atau dari Renja SKPD Provinsi tahun yang direncanakan (jika telah disusun), untuk diakomodasikan dan disinergikan dalam penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota. Jika belum diperoleh informasi untuk tahun yang direncanakan, maka dapat diidentifikasi dari RKP/RKPD Provinsi tahun lalu. 3. Kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra SKPD Melakukan evaluasi status capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan SKPD terhadap RPJM Daerah dan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD pada tahun rencana, sesuai Tupoksi SKPD dalam rangka mencapai sasaran hasil pembangunan tahun rencana 4. Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD Melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan tahun berjalan, evaluasi pencapaian SPM serta review terhadap kebutuhan pro-
  • 43. 24 gram dan kegiatan yang diusulkan tahun sebelumnya dalam rangka prakiraan maju pada program/ kegiatan (n + 1) 5. Meminta/menerima Rancangan Awal RKPD secara resmi dari Bappeda 3.2.3. Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD: Kegiatan ini dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda. Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup: 1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun bersangkutan. 2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD. 3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakan program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut. 4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan. 5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari SKPD kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota. 6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. 7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. 8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA- SKPD. 9. Rancangan Renja SKPD Provinsi memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirinci menurut kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta perkiraan alokasi sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.
  • 44. 25 Bagan 4. Proses Penyusunan Rancangan Renja SKPD Review Rancangan Awal RKPD Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Wajib/Pilihan SKPD terhadap Target Renstra SKPD Usulan Hasil Musrenbang dan Forum Identifikasi Program dan Kegiatan yang ditangani Pusat Review Renstra SKPD Program/Kegiatan SKPD Berdasarkan Skala Prioritas Identifikasi Program/ Kegiatan terkait SKPD Rumusan Rancangan Renja SKPD 10. Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan SKPD Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja SKPD Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan majuAPBD Provinsi tahun sebelumnya. 11. Tembusan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota disampaikan kepada SKPD Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/ atau APBD Provinsi. 12. Untuk Renja SKPD provinsi, tembusannya disampaikan kepada Kemeterian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai pemerintah pusat melalui danaAPBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus). Skematis proses penyusunan Rancangan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :
  • 45. 26 4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD Merupakan tahap lanjutan, berupa kajian dan pembahasan atas rancangan Renja SKPD yang diintegrasikan dengan Rancangan Awal RKPD untuk disperbaiki menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah. Ringkasan rancangan RKPD Provinsi disampaikan kepada Bappenas, sedangkan ringkasan RKPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan/atau RKPD Provinsi. Rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja setiap SKPD yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD. Penyusunan Rancangan RKPD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dan materi program/kegiatan yang termuat merupakan bahan utama dalam penyelenggaraan musrenbang tahunan daerah. 4.1. Prinsip-prinsip Penyusunan Rancangan RKPD Prinsip-prinsip penyusunan Rancangan RKPD mencakup: 1. Merupakan proses tindak lanjut dan kesinambungan dari penyusunan rancangan awal RKPD dan penyusunan Renja SKPD. 2. Substansi pokok rancangan RKPD meliputi : evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya; rancangan kerangka ekonomi daerah; arah kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas yang dilengkapi dengan pagu indikatif. 3. Menjamin konsistensi program dan kegiatan SKPD terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan prioritas pembangunan daerah. 4. Setiap prioritas pembangunan daerah memiliki maksud mencapai sasaran hasil pembangunan jangka menengah daerah yang terukur dan jelas indikatornya. 5. Menjamin kesinambungan, efisiensi dan efektifitas program/kegiatan yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. 6. Penyelesaian dokumen Rancangan RKPD paling lambat pada minggu ke-2 bulan Maret. 4.2. Tata Cara Penyusunan Tata cara penyusunan Rancangan RKPD adalah sebagai berikut: 1. Bappeda menerima secara resmi naskah rancangan Renja-SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD 2. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja-SKPD dengan SKPD yang bersangkutan terhadap tugas dan fungsinya, serta terhadap prioritas pembangunan daerah yang sudah dicanangkan. 3. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan-kegiatan yang merupakan lintas SKPD
  • 46. 27 dan lintas wilayah, khususnya yang terkait dengan penanganan isu strategis daerah, kemudian memberi catatan agar program/kegiatan tersebut dapat bersinergi. 4. Mereview kembali besaran program, anggaran yang dibutuhkan, indikator kinerja, dan target kinerja yang hendak dicapai dari setiap program dan kegiatan. 5. Mengintegrasikan rancangan Renja-SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah maupun nasional, prioritas program dan kegiatan SKPD, serta perkembangan informasi ketersediaan dana pembangunan. 6. Melakukan beberapa diskusi kelompok terfokus menurut bidang bahasan dengan berbagai kalangan para pemangku kepentingan yang relevan dalam rangka memperoleh masukan dan pertimbangan terhadap draft rancangan RKPD. 7. Menyelesaikan dokumen rancangan RKPD serta menyiapkan ringkasan (summary) atau pokok-pokok materi sebagai bahan pembahasan dalam kegiatan musrenbang tahunan daerah. 8. Menyampaikan tembusan ringkasan rancangan RKPD kepada Bappenas dan/atau Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP Nasional dan/atau RKPD Provinsi. 5. MUSRENBANG Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKPD adalah melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan/Musrenbang, forum SKPD/Gabungan SKPD, serta kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Musrenbang tahunan dan forum SKPD dilaksanakan pada setiap tahun perencanaan yang penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab daerah, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda. Musrenbang tahunan daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rencana pembangunan daerah dan mengalokasikan kegiatan tersebut menurut prioritasnya kepada pihak yang berwenang atau bertanggungjawab pada kegiatan tersebut, maupun pihak-pihak yang berkomitmen untuk melaksanakannya, dibawah koordinasi Kepala Bappeda. Agar dalam pelaksanaan musrenbang dapat menghasilkan keluaran yang optimal serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, maka dalam setiap tahapan musrenbang dari mulai persiapan sampai dengan paska musrenbang perlu difasilitasi oleh fasilitator yang memadai. Musrenbang tahunan atau musrenbang RKPD dan forum SKPD juga berfungsi untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat (top-down dan bottom-up approach), serta mendapatkan komitmen/ kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan. Panyelenggaraan musrenbang tahunan daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD atau forum gabungan SKPD Kabupaten/Kota, Musrenbang Kabupaten/Kota, Forum SKPD atau Gabungan SKPD
  • 47. 28 Provinsi, dan Musrenbang Provinsi. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota sendiri menjadi masukan bagi provinsi dan pusat untuk bahan musrenbang provinsi, musrenbang pusat dan musrenbang nasional maupun dalam rangka penyusunan rancangan akhir RKPD. Penyelenggaraan musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD atau gabungan SKPD dan musrenbang kabupaten/kota dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten/Kota yang pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten /Kota, sedangkan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang provinsi dibebankan pada APBD Provinsi. Keseluruhan penyelenggaraan musrenbang tahunan yang berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat nasional, dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: 1) Musrenbang Desa/Kelurahan; dilaksanakan sepanjang bulan Januari, dan paling lambat akhir bulan Januari seluruh desa/kelurahan telah melaksanakannya. 2) Musrenbang Kecamatan; dilaksanakan sekitar bulan Februari, dan paling lambat akhir minggu ke-3 bulan Februari seluruh kecamatan sudah selesai melaksanakan musrenbang kecamatan. 3) Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/kota; dilaksanakan antara minggu ke-2 Februari sampai dengan akhir minggu ke-1 bulan Maret. 4) Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret. 5) Musrenbang Pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. 6) Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi dilaksanakan paling lambat minggu ke-2 bulan Maret. 7) Musrenbang Provinsi dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret. 8) Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan April. Musrenbang harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Inklusif. Memastikan keterlibatan dan keterwakilan para pemangku kepentingan. 2. Relevan. Melibatkan para pemangku kepentingan yang relevan yaitu yang memiliki kepedulian, kompetensi serta peranan (termasuk pengaruh) dalam proses pemecahan permasalahan penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah 3. Sensitif gender. Memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses yang sama pada pengambilan keputusan perencanaan daerah 4. Partisipatif dan interaktif; proses pembahasan melibatkan seluruh para pemangku kepentingan secara seimbang, baik dalam penyampaian informasi, analisis, interpretasi informasi, dan pengembangan kesepakatan untuk pengambilan keputusan. 5.1. Musrenbang Desa/Kelurahan Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan tingkat desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Penyelenggaraan musrenbang desa/ kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah, dan difasilitasi/disupervisi oleh camat yang bersangkutan di bawah koordinasi kepala Bappeda.
  • 48. 29 Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Desa/kelurahan: 1. Musrenbangdes/kel ditujukan untuk membahas seluruh rencana kegiatan pembangunan di wilayah desa/kelurahan untuk tahun rencana yang pendanaannya berasal dari berbagai sumber (PADes, ADD/dana bagi hasil, Bantuan desa/kelurahan, PPK/P2KP, swadaya masyarakat, dan sumber dana lainnya). 2. Untuk menjamin pemahaman dan kajian mendalam, maka bahan/materi musrenbang desa/kelurahan sudah dibagikan bersamaan ketika mengantarkan surat undangan kepada peserta yang memiliki kompetensi memadai. 3. Peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengkaji, mendiskusikan, mengusulkan dan mengambil kesepakatan bersama terhadap rumusan hasil musrenbang desa/kelurahan. 4. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang desa/kelurahan, serta melibatkan narasumber yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. 5. Adanya kejelasan informasi dari Pemda Kabupaten/Kota tentang indikasi Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran direncanakan serta sumber pendanaan program/kegiatan lainnya. 6. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan desa/kelurahan dan urutan faktor penyebabnya 7. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu/permasalahan pembangunan desa/kelurahan 8. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan (RPJMdes/RPJMkel). 9. Keluaran musrenbang desa/kelurahan berupa : a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan dengan tolok ukur capaian kinerjanya, yang akan didanai melalui dana bagi hasil/Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan desa/kelurahan, dana swadaya masyarakat, dan sumber dana program/ kegiatan lainnya. b. Daftar prioritas kegiatan pembangunan lengkap dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui SKPD dan/atau kecamatan, namun masih akan dibahas dalam musrenbang kecamatan dan/atau forum SKPD dan musrenbang kabupaten/kota. c. Daftar nama delegasi untuk mengikuti musrenbang kecamatan d. Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan 10. Paling lambat pada akhir bulan Januari seluruh desa dan kelurahan telah selesai melaksanakan musrenbang desa/kelurahan. 5.2. Musrenbang Kecamatan Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah pembangunan bersama para pemangku kepentingan tingkat kecamatan. Penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat yang bersangkutan dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
  • 49. 30 Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan: 1. Sasaran musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, demokratis/partisipatif, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, fokus serta mengarah pada pemecahan masalah dengan kebersamaan. 2. Pelaksanaan musrenbang kecamatan perlu dipandu oleh fasilitator kecamatan yang memahami teknik-teknik fasilitasi dan mengerti tentang mekanisme perencanaan pembangunan di daerah. 3. Peserta musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas: delegasi hasil musrenbang desa/kelurahan, institusi/lembaga/organisasi masyarakat tingkat kecamatan; pengusaha/ asosiasi dan lembaga pendidikan yang ada di kecamatan tersebut, serta tokoh-tokoh masyarakat kecamatan setempat. 4. Setiap peserta memperoleh bahan/materi yang lengkap, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya terhadap materi bahasan. 5. Narasumber meliputi Bappeda, perwakilan SKPD kabupaten/kota, kepala-kepala cabang SKPD dan kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, camat, aparat kecamatan dan para ahli/profesional yang dibutuhkan. 6. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang kecamatan. 7. Pokok bahasan dalam musrenbang kecamatan adalah mensinergikan hasil musrenbang desa/kelurahan tentang usulan daftar prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD dan/atau kecamatan, serta rancangan kerja pembangunan kecamatan. 8. Rumusan kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang direncanakan harus terukur dan jelas indikator kinerjanya. 9. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan kecamatan dan urutan faktor penyebabnya 10. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu/permasalahan pembangunan kecamatan 11. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 12. Keluaran musrenbang kecamatan meliputi : a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD yang siap dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota, yang diusulkan untuk didanai melalui APBD Kabupaten /Kota maupun sumber pendanaan lainnya. b. Daftar delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. c. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan 13. Adanya sosialisasi kembali oleh delegasi desa/kelurahan kepada masyarakat yang diwakilinya tentang hasil musrenbang kecamatan, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang disepakati dan apa yang tidak disepakati di tingkat kecamatan. 14. Paling lambat pada minggu ke-3 bulan Februari seluruh kecamatan telah selesai melaksanakan musrenbang kecamatan.
  • 50. 31 5.3. Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota Merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi program/kegiatan untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja SKPD yang bersumber dari Renstra SKPD. Pada dasarnya setiap SKPD perlu mempunyai forum diskusi masing-masing, namun jika belum memungkinkan, maka beberapa SKPD yang bidang tugasnya saling mempunyai keterkaitan erat dapat juga membentuk forum gabungan SKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota: 1. Forum SKPD/gabungan SKPD merupakan forum pembahasan strategis yang mempertemukan pendekatan teknokratis dan top-down dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up. 2. Forum SKPD/gabungan SKPD membahas daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang akan didanai melalui APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya. 3. Peserta terdiri dari para delegasi kecamatan, perwakilan institusi/organisasi/ perguruan tinggi atau kelompok masyarakat tingkat kabupaten/kota yang terkait langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan, serta anggota forum SKPD. 4. Narasumber meliputi kepala SKPD kabupaten/kota, kepala dan para pejabat Bappeda, anggota DPRD dari komisi pasangan kerja masing-masing SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. 5. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil Forum SKPD. 6. Forum SKPD dapat digunakan DPRD baik secara perorangan maupun atas nama komisi terkait untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses dan usulan pro- gram dan kegiatannya dalam forum SKPD/ gabungan SKPD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan bersama. 7. Keluaran forum SKPD/gabungan SKPD Kabupaten/Kota, meliputi: a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum-SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan desa. Selanjutnya, hasil kesepakatan prioritas kegiatan per kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan. c. Terpilihnya delegasi SKPD yang berasal dari organisasi dan/atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mengikuti musrenbang daerah kabupaten/kota. 8. Penyelenggaraan Forum SKPD/gabungan SKPD paling lambat pada minggu ke-1 bulan Maret telah selesai dilaksanakan seluruhnya.
  • 51. 32 5.4. Musrenbang Kabupaten/Kota Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan Renja- SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota: 1. Musrenbang kabupaten/kota memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau fo- rum gabungan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. 2. Hasil musrenbang kabupaten/kota adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dariAPBD setempat,APBD Provinsi danAPBN sebagai bahan pemutakhiran rancangan RKPD Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar dan rujukan utama dalam penyusunan anggaran tahunan (RAPBD). 3. Peserta musrenbang kabupaten/kota adalah delegasi dari musrenbang kecamatan, delegasi dari forum SKPD/gabungan SKPD dan perwakilan institusi/organisasi/ perguruan tinggi yang bekerja di kabupaten/kota. 4. Narasumber terdiri atas: SKPD kabupaten/kota, DPRD, Perguruan Tinggi, perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Anggaran Eksekutif maupun Panitia Anggaran DPRD. 5. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil musrenbang kabupaten/kota. 6. Adanya kesepakatan urutan prioritas isu/permasalahan pembangunan kabupaten/kota dan urutan faktor penyebabnya 7. Adanya kesepakatan urutan prioritas fungsi/urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah untuk menangani isu/permasalahan pembangunan kabupaten/kota 8. Adanya kesepakatan rancangan program dan kegiatan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). 9. Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi: a) Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/ SKPD. b) Daftar kegiatan prioritas dengan tolok ukur capaian kinerjanya yang sudah dipilah menurut sumber pembiayaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya. c) Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan/ atau Pusat. d) Rancangan belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, serta indikasi belanja bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa (untuk RKPD Provinsi). e) Rancangan belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa serta indikasi bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa (untuk RKPD Kabupaten/Kota).
  • 52. 33 f) Daftar delegasi musrenbang kabupaten/kota untuk mengikuti proses penyusunan APBD dan proses musrenbang provinsi. g) Berita Acara pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. 10. Paling lambat pada akhir bulan Maret, musrenbang kabupaten/kota sudah selesai dilaksanakan. 5.5. Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi Merupakan wahana pembahasan dan konsolidasi untuk memperoleh kesepakatan bersama mengenai program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi pada tahun yang direncanakan termasuk prioritas dan cara penanganannya, dengan cara membahas dan mensinergikan antara prioritas kegiatan pembangunan hasil forum musrenbang kabupaten/ kota dengan rancangan renja SKPD Provinsi yang bersumber dari Renstra SKPD Provinsi. Setiap SKPD perlu memiliki forum diskusi masing-masing, namun dapat pula membentuk forum gabungan SKPD untuk beberapa SKPD yang bidang tugasnya mempunyai saling keterkaitan erat. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Forum SKPD/gabungan SKPD Provinsi: 1. Merupakan forum pembahasan strategis yang mempertemukan pendekatan teknokratis dan top-down dengan pendekatan partisipatif dan bottom-up. 2. Membahas daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah provinsi menurut fungsi/ SKPD atau gabungan SKPD, yang akan didanai melalui APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. 3. Peserta terdiri dari para delegasi kabupaten/kota, SKPD kabupaten/kota terkait se- provinsi, perwakilan institusi/organisasi/perguruan tinggi tingkat provinsi yang terkait langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang bersangkutan, serta anggota forum SKPD. 4. Narasumber meliputi kepala SKPD provinsi, kepala/pejabat Bappeda, anggota DPRD dari komisi pasangan kerja masing-masing SKPD, para ahli/ profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. 5. Forum SKPD dapat digunakan DPRD baik secara perorangan maupun atas nama komisi terkait untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil kegiatan reses dan usulan pro- gram dan kegiatannya dalam forum SKPD/gabungan SKPD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan bersama. 6. Mekanisme pembahasan menggunakan fasilitator yang kompeten untuk memandu pembahasan dan penyepakatan hasil forum SKPD/gabungan SKPD provinsi. 7. Keluaran forum SKPD/gabungan SKPD provinsi, meliputi : a. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil forum-SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaanAPBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja-SKPD 7. Penyelenggaraan forum SKPD/gabungan SKPD provinsi paling lambat pada minggu ke-2 bulan Maret sudah selesai dilaksanakan seluruhnya.