Policy for Sanitation Development in Indonesia

1. Direktorat Perumahan dan Permukiman, Bappenas
Sekretariat PMU PPSP
Kebijakan Pembangunan
Sanitasi
28 Maret 2022
Pelatihan Fasilitator Implementasi Provinsi PPSP

2. Pembangunan Sanitasi dalam RPJMN 2020-2024
dan SDGs 2030
2022 2024 2030
2020
RPJMN 2020-2024
SDGs
MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA
PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN
SANITASI YANG BERKELANJUTAN
UNTUK SEMUA
Target 6.1
Pada tahun 2030, mencapai akses universal air minum yang merata, aman, dan
terjangkau untuk semua.
Target 6.2
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan
merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka,
memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok
masyarakat rentan.
Target 6.3
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan
pembuangan, dan meminimalkan produksi limbah berbahaya, mengurangi setengah
proporsi air limbah yang tidak diolah, meningkatkan daur ulang (recycle), serta
penggunaan kembali (reuse) barang daur ulang.
MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN
INKLUSIF, AMAN, TANGGUH, DAN
BERKELANJUTAN
Target 11.6
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang
merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara,
termasuk penanganan sampah kota.
90% layak
(termasuk 15%
aman)
Rumah tangga yang memiliki
akses sanitasi layak dan aman
Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) di Tempat Terbuka
0%
Rumah tangga yang memiliki akses sampah
terkelola dengan baik (perkotaan)
80% penanganan
20% pengurangan
Target RPJMN 2020-2024 Bidang Sanitasi

3. Arah Kebijakan Sub-Sektor Sanitasi dalam
RPJMN 2020-2024
Sistem layanan sanitasi berkelanjutan
diwujudkan melalui Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP),
yang diterjemahkan menjadi 5 arah kebijakan:
Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan
pengelolaan sanitasi
Peningkatan komitmen kepala daerah untuk
layanan sanitasi berkelanjutan
Pengembangan infrastruktur dan layanan
sanitasi permukiman sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan daerah
Peningkatan perubahan perilaku masyarakat
dalam mencapai akses aman sanitasi
Pengembangan kerja sama dan pola
pendanaan
Sumber:
*) Susenas KOR, 2021 diolah Bappenas
**) Susenas MKP, 2019 diolah Bappenas
Capaian 2021
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Air Limbah
Domestik*
7,25 % Akses Aman* 80,29 % Akses Layak
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Persampahan**
0,88 % Pengurangan 54,85% Penanganan
Target 2024
5,69 % BABS di tempat terbuka
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Air Limbah
Domestik*
15 % Akses Aman* 90 % Akses Layak
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Persampahan**
20 % Pengurangan 80 % Penanganan
0 % BABS di tempat terbuka
1
2
3
4
5

4. Capaian Akses Sanitasi Nasional 2019 -2021
0
20
40
60
80
100
Air Limbah Domestik*
2019 2020 2021 Target 2024
0 %
5,69 %
6,19 %
7,61 %
90 %
80,29 %
79,53%
77,49%
Akses Aman
15 %
7,25 %
7,64 %
7,50 %
Akses Layak BABS di tempat terbuka
Sumber:
*) Susenas KOR, diolah Bappenas
Persampahan**
0
20
40
60
80
100
2019 2020 2021 Target 2024
0,88 %
54,85 %
59,08 %
59,08 %
1,55 %
1,55 %
20 %
80%
Pengurangan Penanganan
Data Persampahan diupdate setiap 3 tahun, capaian 2019 dan 2020, menggunakan baseline 2016,
capaian 2021 menggunakan baseline 2019
Sumber:
**) Susenas MKP, 2019 diolah Bappenas

5. Implementasi Milestone PPSP dan status Kabupaten/Kota
Peningkatan
Akses dan
Penyelenggaraa
n Layanan
Berkelanjutan
Tahun Pertama Tahun Kedua
Milestone-1 Milestone-2 Milestone-3 Milestone-4
1. Persamaan persepsi di
tingkat Pokja
2. Dukungan kepala
OPD
3. Komitmen
Bupati/Walikota
1. Penetapan prioritas
wilayah/komunitas dan
skala layanan
2. Penyusunan program
dan kegiatan
Mendapatkan Komitmen
Kepala Daerah
Penetapan Kebijakan (Untuk
uji Coba Skala Layanan)
1. Melaksanaan ujicoba
model layanan terbatas
2. Memantau pelaksanaan
ujicoba model layanan
3. Evaluasi pelaksanaan
ujicoba model layanan
Uji Coba Model Layanan
Skala Terbatas
Uji Coba Model Layanan
Skala Penuh
1. Melaksanaan ujicoba
model layanan skala
penuh
2. Memantau pelaksanaan
ujicoba model layanan
3. Evaluasi pelaksanaan
ujicoba model layanan
(S-1)
Kabupaten/Kota yang SSK dan
EHRA yang Tidak Ada atau
Tidak Valid
(S-2)
Kabupaten/Kota yang
memiliki EHRA Masih Valid
tetapi SSK Tidak Valid
(S-3)
Kabupaten/Kota yang
memiliki EHRA dan SSK
Masih Valid
(S-4)
Kabupaten/Kota yang
sudah menyelesaikan
Implementasi SSK
Tahapan Implementasi
Milestone
Status Kabupaten Kota

6. Kabupaten Kota PPSP Tahun 2022
ACEH
• Aceh Tamiang (S-3)
• Pidie (S-2)
• Kota Langsa (S-3)
SUMATERA UTARA
• Deli Serdang (S-2)
• Humbang Hasundutan
(S-2)
SUMATERA BARAT
• Agam (S-3)
• Lima Puluh Kota (S-3)
• Kota Padang Panjang (S-3)
• Kota Payakumbuh (S-3)
RIAU
• Bengkalis (S-3)
• Kuantan Singingi (S-2)
SUMATERA SELATAN
• Lahat (S-3)
• Ogan Komering Ilir (S-3)
BENGKULU
• Bengkulu Utara (S-2)
• Rejang Lebong (S-2)
KEPULAUAN RIAU
• Bintan (S-2)
• Karimun (S-2)
LAMPUNG
• Lampung Tengah (S-2)
• Way Kanan (S-2)
JAWA BARAT
• Kota Cimahi (S-2)
• Kota Depok (S-2)
JAWA TENGAH
• Boyolali (S-2)
• Purbalingga (S-2)
D.I. YOGYAKARTA
• Kulon Progo (S-4)
• Kota Yogyakarta (S-4)
JAWA TIMUR
• Jember (S-2)
• Tulungagung (S-2)
• Kota Mojokerto (S-2)
• Kota Pasuruan (S-2)
BALI
• Bangli (S-2)
• Jembrana (S-2)
NUSA TENGGARA TIMUR
• Belu (S-2)
• Manggarai (S-2)
KALIMANTAN BARAT
• Melawi (S-2)
• Kubu Raya (S-2)
KALIMANTAN TENGAH
• Murung Raya (S-2)
• Barito Timur (S-2)
KALIMANTAN TIMUR
• Berau (S-2)
• Kutai Timur (S-2)
• Kota Samarinda (S-2)
KALIMANTAN SELATAN
• Kotabaru (S-2)
• Kota Banjarbaru (S-2)
SULAWESI SELATAN
• Bone (S-2)
• Pangkajene dan Kepulauan (S-2)
SULAWESI TENGGARA
• Wakatobi (S-2)
• Bombana (S-2)
GORONTALO
• Bone Bolango (S-2)
• Gorontalo Utara (S-2)
SULAWESI BARAT
• Mamuju (S-2)
• Mamasa (S-2)
NUSA TENGGARA BARAT
• Lombok Timur (S-2)
• Dompu (S-2)
PAPUA BARAT
• Manokwari (S-2)
• Kaimana (S-2)
24
Provinsi
54
Kabupaten/Kota
0 Tidak ada kab/kota berstatus (S-1)
pada dampingan tahun 2022
43
Ada 43 kab/kota berstatus (S-2) pada
dampingan tahun 2022
9
Ada 9 kab/kota berstatus (S-3) pada
dampingan tahun 2022
2
Ada 2 kab/kota berstatus (S-4) pada
dampingan tahun 2022

7. Catatan Perbaikan Untuk PPSP Tahun 2022
Kick-Off Meeting PPSP Provinsi
Fasilitasi Kegiatan Implementasi SSK
Pemantauan dan evaluasi Materi Advokasi dan Paket Kebijakan
1
Kegiatan Kick Off Meeting (KOM) Provinsi sebaiknya dilaksanakan
maksimal 1 bulan setelah penyelenggaraan KOM Pusat dilakukan
2 PFI mendorong provinsi untuk memfasilitasi penyelenggaraan
program PPSP di wilayahnya (mengadakan Kick-Off Meeting)
4
1
Perlu adanya perbaikan mekanisme pengaturan Coaching Clinic di provinsi
dalam pencapaian masing-masing output kegiatan
2
Perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan Coaching Clinic di tingkat
provinsi dan kab/kota sesuai dengan jadwal di Manual Pengelolaan
Program (MPP)
3 Diperlukan peran provinsi dalam melakukan penjaminan kualitas output
dokumen implementasi SSK berdasarkan status kabupaten/kota
4 Penyusunan desain pelatihan pelaksanaan kegiatan Coaching Clinic skala
hybrid
1 Paket kebijakan dapat diimplementasikan di daerah setelah komitmen
kepala daerah terbentuk
2 Perlu ada dukungan legislatif terkait implementasi paket kebijakan sebagai
komitmen politis di daerah masing-masing
3 Penyusunan paket kebijakan disusun berdasarkan kebutuhan dan kesiapan
anggaran daerah
4 Diperlukan advokasi horizontal learning sebagai pembelajaran daerah
dalam membentuk skema twinning program
1 Diperlukan penjaminan kualitas dokumen oleh Provinsi terkait hasil output
dokumen implementasi SSK
2 Pelatihan NAWASIS di luar daerah pendampingan implementasi SSK tahun
N
3
Hasil pelaporan kegiatan implementasi SSK dapat dilaporkan ke dalam
NAWASIS sesuai dengan timeline panduan
4
Pemanfaatan data di sistem informasi NAWASIS dapat dijadikan acuan
dalam pengambilan keputusan oleh kepala daerah/OPD
5
Diperlukan peran provinsi untuk memastikan kabupaten/kota mengisi
laporan kegiatan pemutakhiran/implementasi SSK di dalam NAWASIS

8. Catatan Perbaikan Untuk PPSP Tahun 2022
(Wrap Up ToT Pusat 2022)
1. Milestone/tahapan pelaksanaan program harus konsekuen dijalankan oleh daerah yang juga didukung oleh
Pusat.
2. Pusat sudah memiliki sistem informasi nawasis yang dapat diinput oleh daerah dan dimanfaatkan oleh pusat
untuk memantau progres layanan sanitasi dan juga progres pendampingan program PPSP.
3. PIU KP sudah menyusun Pedoman Asesmen Kinerja Pokja dalam pelaksanaan program PPSP di daerah
sebagai acuan bagi pokja provinsi dan kab/kota dalam melakukan penilaian secara mandiri tentang kondisi dan
kapasitas Pokja secara sistematis dan efektif dalam menjalankan program PPSP.
4. EHRA perlu disusun sebagai bahan perencanaan yang lebih baik dan menjadi materi advokasi kepada
pimpinan daerah dan juga kepada masyarakat.
5. PIU AE – Kemenkes telah menyusun panduan EHRA sebagai rujukan dalam pelaksanaan studi EHRA di daerah.
6. PIU Teknis sudah menyusun instrumen SSK, diharapkan ke depan Pokja kabkota dapat secara efektif
merumuskan hasil dari instrumen SSK dalam rekomendasi dan isu strategis pengelolaan sanitasi di daerahnya.

9. Catatan Perbaikan Untuk PPSP Tahun 2022
(Wrap Up ToT Pusat 2022)
1. Bentuk kelembagaan (pokja) yang ada dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan aturan daerah.
Esensinya adalah, pokja dapat melaksanakan fungsinya dalam berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi
program. Kemampuan dalam melakukan identifikasi dan analisis siapa saja pihak-pihak yang berpengaruh dan
perlu dilibatkan dan perlu dimiliki oleh Ketua Pokja Daerah.
2. Sudah banyak kebijakan yang mendukung yang sudah diterbitkan, kebijakan ini perlu dimonitor dan
dipastikan mengakomodir aturan-aturan yang mendukung pelaksanaan program, termasuk juga dalam
penegakkannya.
3. Peningkatan akses dan keberlanjutan layanan tidak dapat tercapai jika hanya dilihat dari satu aspek saja.
Perlu dorongan terhadap semua aspek (multiaspek) yaitu penguatan kelembagaan dan kerangka
pengaturan, pendanaan dan pembiayaan, peningkatan aspek teknis pengelolaan, dan komunikasi serta
pemberdayaan masyarakat.
4. Analisis multiaspek harus melihat dari sistem pengelolaan sanitasi di hulu sampai dengan ke hilir. Setelah
seluruh aspek dianalisis maka penting untuk memantau setiap kelompok fungsi dalam sistem pengelolaan
sanitasi. Analisis diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif sehingga diperlukan tim yang berbeda latar
belakang dan segala aspek saling terkait.

10. Catatan Perbaikan Untuk PPSP Tahun 2022
(Wrap Up ToT Pusat 2022)
1. Seringkali ditemukan Peraturan Daerah sanitasi masih berisikan hal yang umum (template),
paket kebijakan dapat menjadi pembeda agar regulasi/kebijakan di daerah lebih spesifik sesuai
dengan kondisi kabupaten/kota.
2. Dalam paket kebijakan, esensi dan sensasi harus seimbang. Selain itu paket kebijakan juga: (a)
memberikan kemudahan bagi stakeholder untuk mendukung pembangunan sanitasi aman dan
berkelanjutan, (b) menjawab permasalahan yang ada dalam satu rantai layanan, (c) mendorong
terbentuknya kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang mendukung, (d) sejalan dengan target
yang ditetapkan, dan (e) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pendanaan rutin (APBN dan APBD) tetap harus dioptimalkan untuk pembangunan sanitasi,
sedangkan pendanaan alternatif harus dimulai dengan keterbatasan fiskal pusat-daerah
(KPBU/KSO/Dana swasta).

11. Terima
Kasih