SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
CATATAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI
PADA SEKSI BANK
Jakarta, 12 April 2018
TOPIK
1. Void SP2D
2. Retur SP2D
3. Rekonsiliasi Rekening
PEMBATALAN
(VOID) SP2D
SOP VOID DI DIREKTORAT SITP
Pembatalan (Void) SP2D dan Surat Pengesahan Karena Kesalahan Satker/KPPN
KPPN Direktur SITP Kasubdit PSII Kasi PSII III Pelaksana PSII III Pelaksana PSII I Bank Operasional
Mulai
Menerima dan
mendisposisi Surat
Permintaan Pembatalan
SP2D/Surat Pengesahan
dari Kepala KPPN
Secara hirarki
Koordinasi dengan
Pelaksana PSII 1
VOID SP2D
ada dananya
VOID SP2D/Surat Pengesahan
tidak sesuai ketentuan
Membubuhkan paraf
pada konsep Surat
Penolakan Pembatalan
SP2D/Surat Pengesahan
An Direktur SITP
menandatangani Surat
Penolakan Pembatalan
SP2D/Surat Pengesahan
Selesai
Konfirmasi ke Bank,
apakah ada dana yang
didebet atas SP2D
yang dimintakan
VOID
Menyampaikan hasil
konfirmasi bahwa
dana BELUM
terdebet
Sudah
terdebet
Melakukan VOID SP2D/
Surat Pengesahan.
Khusus untuk SP2D
dengan Bank Non
Interkoneksi, VOID
dilakukan berdasarkan
data tambahan berupa
Surat Pernyataan Belum
Mendebet dari KPPN
Membubuhkan paraf
pada BA dan konsep
Surat Pemberitahuan
Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan
Membuat dan
menandatangani BA dan
menyusun konsep Surat
Pemberitahuan
Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan
Menandatangani BA dan
membubuhkan paraf
konsep Surat
Pemberitahuan
Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan
Meneliti, memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani BA dan
Surat Pemberitahuan
Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan
Menerima dan
mendisposisi surat
kepada pelaksana PSII 3
untuk menguji Surat
Permintaan Pembatalan
SP2D/Surat Pengesahan
Mengkonsep Surat
Penolakan
Pembatalan SP2D/
Surat Pengesahan
VOID SP2D/
Surat Pengesahan
tidak ada dananya atau
Bank Non-Interkoneksi
Cek status bank
Bank interkoneksi
yang BELUM
menyediakan CMS
Bank interkoneksi
yang SUDAH
menyediakan CMS
Cek status
pendebetan melalui
CMS
Menyampaikan hasil
konfirmasi bahwa
dana SUDAH
terdebet
Cek status
pendebetan
Sudah
terdebet
Menyampaikan hasil
konfirmasi bahwa
dana SUDAH
terdebet
Belum
terdebet
Belum
terdebet
Membatalkan
transaksi
Membatalkan
transaksi
Surat Penolakan
Pembatalan SP2D/
Surat Pengesahan
Surat Pemberitahuan
Pembatalan SP2D/
Surat Pengesahan
Menguji
permintaan
VOID
PENYEBAB VOID
• Kesalahan pemilihan kelompok bayar (paygroup);
• Kesalahan template pembayaran;
• Kesalahan tanggal pembayaran dalam proses PPR;
• Kesalahan KPPN lainnya.
Kesalahan
di KPPN
• Kesalahan pemilihan jenis dokumen;
• Kesalahan pemilihan kurs;
• Kesalahan pemilihan sifat pembayaran; dan/atau
• Kesalahan Satker lainnya.
Kesalahan
di Satker
• File XML SP2D tidak terbentuk pada hari yang sama dan/atau tidak
bisa terkirim ke BO
• Gangguan pada aplikasi SPAN
Kesalahan
Sistem
128
23
21
135
623
545
2,435
33
Kesalahan KPPN Lainnya
Kesalahan Pemilihan Jenis Dokumen
Kesalahan Pemilihan Kurs
Kesalahan Pemilihan Paygroup
Kesalahan Pemilihan Sifat Pembayaran
Kesalahan Satker Lainnya
Kesalahan Tanggal Pembayaran
Kesalahan Template Pembayaran
3.943 Void
1 Jan 2017 sd 4 April 2018
DATA VOID KPPN
No KPPN
Kesalahan
KPPN
Lainnya
Kesalahan
Pemilihan
Jenis Dokumen
Kesalahan
Pemilihan Kurs
Kesalahan
Pemilihan
Paygroup
Kesalahan
Pemilihan
Sifat
Pembayaran
Kesalahan
Satker Lainnya
Kesalahan
Tanggal
Pembayaran
Kesalahan
Template
Pembayaran
Grand Total
1 Gorontalo 5 10 275 290
2 Jakarta I 4 241 6 8 259
3 Jakarta V 4 5 204 213
4 Khusus Pinjaman Dan Hibah 2 1 21 7 39 115 185
5 Palembang 1 15 23 15 119 173
6 Jakarta VII 3 1 162 166
7 Balikpapan 1 13 97 111
8 Jakarta II 1 18 7 53 25 104
9 Palangkaraya 1 1 3 93 98
10 Kendari 7 7 81 95
11 Pekanbaru 2 6 83 91
12 Serang 5 3 3 79 90
13 Bandar Lampung 33 19 15 10 77
14 Barabai 1 69 70
15 Kupang 2 8 4 12 22 17 2 67
021 Purwakarta; 028 Surakarta; 070 Lubuk Linggau; 075 Rantau Prapat;
082 Toli-Toli; 083 Tahuna; 106 Sibolga; 107 Tanjung Pandan; 177 Sinjai;
141 Timika; 145 Liwa; 148 Klaten; 163 Purwodadi; 165 Sidoarjo; 168
Pelaihari; 169 Selong; 124 Tebing Tinggi; 181 Muko-Muko; 185 Tanjung Selor*.
Terima kasih dan Apresiasi Bagi 19 KPPN
Yang Tidak Pernah Void (Periode Jan 2017 sd April 2018)
DASAR HUKUM & MITIGASI VOID
Dasar Hukum
• Perdirjen Perbendaharaan No PER-05/PB/2015 Tentang
Mekanisme Pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan Pada SPAN
Mitigasi
1. Filterisasi paygroup, sehingga hanya muncul paygroup yang
terkait saja;
2. Mengubah format “Daftar Tagihan Jatuh Tempo”, sehingga
mempermudah pengawasan saat Seksi Bank melakukan PPR;
3. Memasang validasi pada SPAN saat ada SPM salah sifat
pembayaran;
4. Monitoring setiap saat atas proses pengesahan TAYL dan SPM
Gaji Induk yang salah tanggal.
RETUR
SP2D
DATA RETUR KPPN
(PERIODE TAHUN 2017)
No KPPN
Jumlah
Transaksi
Nilai Total
1 088 973 30.470.970.952,0Rp
2 123 493 3.395.195.697,0Rp
3 133 419 17.391.025.045,0Rp
4 013 347 228.399.110,0Rp
5 014 321 6.033.473.986,0Rp
6 039 288 15.894.165.721,0Rp
7 095 270 6.270.896.027,0Rp
8 019 261 9.651.225.545,0Rp
9 020 245 1.876.006.899,0Rp
10 134 216 1.950.716.247,0Rp
KPPN DENGAN JUMLAH
RETUR TERBANYAK
No KPPN
Jumlah
Transaksi
Nilai Total
1 006 1 266.250Rp
2 021 1 2.333.865Rp
3 043 1 2.443.800Rp
4 062 1 4.312.480Rp
5 064 1 6.550.250Rp
6 076 1 450.000Rp
7 079 1 570.000Rp
8 081 1 175.776.363Rp
9 110 1 375.000Rp
10 113 1 1.500.000Rp
11 118 1 450.000Rp
12 119 1 450.000Rp
13 122 1 1.150.000Rp
14 145 1 1.250.000Rp
15 154 1 1.000.000Rp
16 155 1 65.018.182Rp
KPPN DENGAN JUMLAH
RETUR MINIMAL
TOTAL
Transaksi 7453,
Nilai Rp 206,747,094,837
PERMASALAHAN
PEMBUATAN SP2D RETUR
• SP2D retur salah paygroup, misalnya dana SP2D masuk ke
rekening RR RPKBUN SPAN BNI namun Seksi Bank KPPN
membuat SP2D retur dengan Paygroup RR RPKBUN SPAN
BRI
• Masih ditemukan SP2D retur ke-2 & ke-3 tanpa perubahan
data suplier, jadi tetap terjadi retur oleh bank operasional
MITIGASI SP2D RETUR
• Memasang validasi pada SPAN saat pilihan paygroup pada
SPM Retur tidak sesuai dengan SPM Aslinya, sehingga dapat
memastikan tidak ada salah paygroup (done)
• Mengembangkan fitur validasi nama no rek dengan perbankan
(in progress)
INFO TAMBAHAN
TERKAIT SP2D RETUR
1. Penyaluran SP2D Non-Gaji (4 BO) dengan cara overbooking,
yang divalidasi hanya nomor rekening saja.
2. Karena yang divalidasi hanya no rekening saja, maka berpotensi
status SP2D di OM SPAN “sukses overbooking” namun dana
masuk ke rekening pihak lain yang tidak berhak.
3. Penyaluran SP2D dengan bank rekening penerima berbeda
dengan paygroup SP2D-nya, maka eksekusi SP2D
menggunakan SKN/RTGS BI, yang divalidasi adalah nama dan
nomor rekening.
4. Dimungkinkan untuk transaksi SP2D via SKN dan atau RTGS ke
bank yang sama, mis: BCA, salah satu transaksi masuk,
sedangkan yang lain retur karena perbedaan petugas yang
melakukan validasi SKN/RTGS di bank tujuan.
5. Penyaluran SP2D Gaji menggunakan Bank BPG baru seperti
BPD, Bank Syariah, dan Bank umum non-BUMN (overbooking).
Maka yang divalidasi oleh bank adalah Nama dan Nomor
Rekening
REKONSILIASI
REKENING
PERMASALAHAN
REKONSILIASI REKENING
1. Masih ada beberapa KPPN yang belum atau
menunda melakukan proses monitoring transaksi
belum direkonsiliasi dan transaksi unreconciled,
terutama untuk transaksi SP2D hibah dan transaksi
SP2D BLU.
• Maka, Seksi Bank perlu secara berkala
memonitoring transaksi-transaksi tersebut agar tidak
menumpuk diakhir periode pelaporan.
2. KPPN melakukan rekonsiliasi transaksi pengesahan
negatif yang seharusnya masuk sebagai tipe
penerimaan, namun rekon dengan tipe pembayaran.
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

More Related Content

What's hot

Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Ahmad Abdul Haq
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Ahmad Abdul Haq
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendahara
Inspektorat
 
wajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwpwajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwp
Yan Chen
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam span
Ahmad Abdul Haq
 

What's hot (20)

2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Materi tot kontrak
Materi tot kontrakMateri tot kontrak
Materi tot kontrak
 
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
 
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPANPenyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
Penyaluran dana SP2D oleh BO I pusat pada implementasi SPAN
 
3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx3. Modul Komitmen.pptx
3. Modul Komitmen.pptx
 
Pengel kekayaan negara
Pengel kekayaan negaraPengel kekayaan negara
Pengel kekayaan negara
 
Modul komitmen
Modul komitmenModul komitmen
Modul komitmen
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendahara
 
2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx2. Overview SAKTI (1).pptx
2. Overview SAKTI (1).pptx
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
Tim KPPN Pelaihari - Buku Manual Seksi Bank (2015)
 
Modul span
Modul spanModul span
Modul span
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
Reviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTNReviu Laporan Keuangan PTN
Reviu Laporan Keuangan PTN
 
wajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwpwajib pajak dan npwp
wajib pajak dan npwp
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam span
 
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajakFormulir perubahan penanda tangan faktur pajak
Formulir perubahan penanda tangan faktur pajak
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 

Similar to 2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Ahmad Abdul Haq
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
ssuserf9d0a9
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Ahmad Abdul Haq
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan
DESTINA21
 

Similar to 2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank (20)

LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaengslide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
slide gkm untuk presentasi kppn bantaeng
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
Presentation sia 2
Presentation sia 2Presentation sia 2
Presentation sia 2
 
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
2018-04-11 (10) Ditjen Perbendaharaan - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
 
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
 
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdfFinal PD_KPPN for Dummies (1).pdf
Final PD_KPPN for Dummies (1).pdf
 
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdfSeksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
Seksi Pencairan Dana_KPPN for Dummies.pdf
 
Sop bagian tata usaha
Sop bagian tata usahaSop bagian tata usaha
Sop bagian tata usaha
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx5. Modul Bendahara.pptx
5. Modul Bendahara.pptx
 
tugas perpajakan
tugas perpajakan tugas perpajakan
tugas perpajakan
 
Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR PERMOHONAN PE...
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR PERMOHONAN PE...Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR PERMOHONAN PE...
Implementasi SOP - Business Process Finance Accounting-PROSEDUR PERMOHONAN PE...
 
Materi Edukasi Keuangan bagi Calon TKI
Materi Edukasi Keuangan bagi Calon TKIMateri Edukasi Keuangan bagi Calon TKI
Materi Edukasi Keuangan bagi Calon TKI
 
Bahan Presentasi Pelatihan CMS 2021 - Template Syariah.pptx
Bahan Presentasi Pelatihan CMS 2021 - Template Syariah.pptxBahan Presentasi Pelatihan CMS 2021 - Template Syariah.pptx
Bahan Presentasi Pelatihan CMS 2021 - Template Syariah.pptx
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
 

More from Ahmad Abdul Haq

More from Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Recently uploaded (7)

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 

2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank

  • 1. CATATAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA SEKSI BANK Jakarta, 12 April 2018
  • 2. TOPIK 1. Void SP2D 2. Retur SP2D 3. Rekonsiliasi Rekening
  • 4. SOP VOID DI DIREKTORAT SITP Pembatalan (Void) SP2D dan Surat Pengesahan Karena Kesalahan Satker/KPPN KPPN Direktur SITP Kasubdit PSII Kasi PSII III Pelaksana PSII III Pelaksana PSII I Bank Operasional Mulai Menerima dan mendisposisi Surat Permintaan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan dari Kepala KPPN Secara hirarki Koordinasi dengan Pelaksana PSII 1 VOID SP2D ada dananya VOID SP2D/Surat Pengesahan tidak sesuai ketentuan Membubuhkan paraf pada konsep Surat Penolakan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan An Direktur SITP menandatangani Surat Penolakan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan Selesai Konfirmasi ke Bank, apakah ada dana yang didebet atas SP2D yang dimintakan VOID Menyampaikan hasil konfirmasi bahwa dana BELUM terdebet Sudah terdebet Melakukan VOID SP2D/ Surat Pengesahan. Khusus untuk SP2D dengan Bank Non Interkoneksi, VOID dilakukan berdasarkan data tambahan berupa Surat Pernyataan Belum Mendebet dari KPPN Membubuhkan paraf pada BA dan konsep Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan Membuat dan menandatangani BA dan menyusun konsep Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan Menandatangani BA dan membubuhkan paraf konsep Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan Meneliti, memeriksa, menyetujui dan menandatangani BA dan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan Menerima dan mendisposisi surat kepada pelaksana PSII 3 untuk menguji Surat Permintaan Pembatalan SP2D/Surat Pengesahan Mengkonsep Surat Penolakan Pembatalan SP2D/ Surat Pengesahan VOID SP2D/ Surat Pengesahan tidak ada dananya atau Bank Non-Interkoneksi Cek status bank Bank interkoneksi yang BELUM menyediakan CMS Bank interkoneksi yang SUDAH menyediakan CMS Cek status pendebetan melalui CMS Menyampaikan hasil konfirmasi bahwa dana SUDAH terdebet Cek status pendebetan Sudah terdebet Menyampaikan hasil konfirmasi bahwa dana SUDAH terdebet Belum terdebet Belum terdebet Membatalkan transaksi Membatalkan transaksi Surat Penolakan Pembatalan SP2D/ Surat Pengesahan Surat Pemberitahuan Pembatalan SP2D/ Surat Pengesahan Menguji permintaan VOID
  • 5. PENYEBAB VOID • Kesalahan pemilihan kelompok bayar (paygroup); • Kesalahan template pembayaran; • Kesalahan tanggal pembayaran dalam proses PPR; • Kesalahan KPPN lainnya. Kesalahan di KPPN • Kesalahan pemilihan jenis dokumen; • Kesalahan pemilihan kurs; • Kesalahan pemilihan sifat pembayaran; dan/atau • Kesalahan Satker lainnya. Kesalahan di Satker • File XML SP2D tidak terbentuk pada hari yang sama dan/atau tidak bisa terkirim ke BO • Gangguan pada aplikasi SPAN Kesalahan Sistem 128 23 21 135 623 545 2,435 33 Kesalahan KPPN Lainnya Kesalahan Pemilihan Jenis Dokumen Kesalahan Pemilihan Kurs Kesalahan Pemilihan Paygroup Kesalahan Pemilihan Sifat Pembayaran Kesalahan Satker Lainnya Kesalahan Tanggal Pembayaran Kesalahan Template Pembayaran 3.943 Void 1 Jan 2017 sd 4 April 2018
  • 6. DATA VOID KPPN No KPPN Kesalahan KPPN Lainnya Kesalahan Pemilihan Jenis Dokumen Kesalahan Pemilihan Kurs Kesalahan Pemilihan Paygroup Kesalahan Pemilihan Sifat Pembayaran Kesalahan Satker Lainnya Kesalahan Tanggal Pembayaran Kesalahan Template Pembayaran Grand Total 1 Gorontalo 5 10 275 290 2 Jakarta I 4 241 6 8 259 3 Jakarta V 4 5 204 213 4 Khusus Pinjaman Dan Hibah 2 1 21 7 39 115 185 5 Palembang 1 15 23 15 119 173 6 Jakarta VII 3 1 162 166 7 Balikpapan 1 13 97 111 8 Jakarta II 1 18 7 53 25 104 9 Palangkaraya 1 1 3 93 98 10 Kendari 7 7 81 95 11 Pekanbaru 2 6 83 91 12 Serang 5 3 3 79 90 13 Bandar Lampung 33 19 15 10 77 14 Barabai 1 69 70 15 Kupang 2 8 4 12 22 17 2 67 021 Purwakarta; 028 Surakarta; 070 Lubuk Linggau; 075 Rantau Prapat; 082 Toli-Toli; 083 Tahuna; 106 Sibolga; 107 Tanjung Pandan; 177 Sinjai; 141 Timika; 145 Liwa; 148 Klaten; 163 Purwodadi; 165 Sidoarjo; 168 Pelaihari; 169 Selong; 124 Tebing Tinggi; 181 Muko-Muko; 185 Tanjung Selor*. Terima kasih dan Apresiasi Bagi 19 KPPN Yang Tidak Pernah Void (Periode Jan 2017 sd April 2018)
  • 7. DASAR HUKUM & MITIGASI VOID Dasar Hukum • Perdirjen Perbendaharaan No PER-05/PB/2015 Tentang Mekanisme Pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan Pada SPAN Mitigasi 1. Filterisasi paygroup, sehingga hanya muncul paygroup yang terkait saja; 2. Mengubah format “Daftar Tagihan Jatuh Tempo”, sehingga mempermudah pengawasan saat Seksi Bank melakukan PPR; 3. Memasang validasi pada SPAN saat ada SPM salah sifat pembayaran; 4. Monitoring setiap saat atas proses pengesahan TAYL dan SPM Gaji Induk yang salah tanggal.
  • 9. DATA RETUR KPPN (PERIODE TAHUN 2017) No KPPN Jumlah Transaksi Nilai Total 1 088 973 30.470.970.952,0Rp 2 123 493 3.395.195.697,0Rp 3 133 419 17.391.025.045,0Rp 4 013 347 228.399.110,0Rp 5 014 321 6.033.473.986,0Rp 6 039 288 15.894.165.721,0Rp 7 095 270 6.270.896.027,0Rp 8 019 261 9.651.225.545,0Rp 9 020 245 1.876.006.899,0Rp 10 134 216 1.950.716.247,0Rp KPPN DENGAN JUMLAH RETUR TERBANYAK No KPPN Jumlah Transaksi Nilai Total 1 006 1 266.250Rp 2 021 1 2.333.865Rp 3 043 1 2.443.800Rp 4 062 1 4.312.480Rp 5 064 1 6.550.250Rp 6 076 1 450.000Rp 7 079 1 570.000Rp 8 081 1 175.776.363Rp 9 110 1 375.000Rp 10 113 1 1.500.000Rp 11 118 1 450.000Rp 12 119 1 450.000Rp 13 122 1 1.150.000Rp 14 145 1 1.250.000Rp 15 154 1 1.000.000Rp 16 155 1 65.018.182Rp KPPN DENGAN JUMLAH RETUR MINIMAL TOTAL Transaksi 7453, Nilai Rp 206,747,094,837
  • 10. PERMASALAHAN PEMBUATAN SP2D RETUR • SP2D retur salah paygroup, misalnya dana SP2D masuk ke rekening RR RPKBUN SPAN BNI namun Seksi Bank KPPN membuat SP2D retur dengan Paygroup RR RPKBUN SPAN BRI • Masih ditemukan SP2D retur ke-2 & ke-3 tanpa perubahan data suplier, jadi tetap terjadi retur oleh bank operasional MITIGASI SP2D RETUR • Memasang validasi pada SPAN saat pilihan paygroup pada SPM Retur tidak sesuai dengan SPM Aslinya, sehingga dapat memastikan tidak ada salah paygroup (done) • Mengembangkan fitur validasi nama no rek dengan perbankan (in progress)
  • 11. INFO TAMBAHAN TERKAIT SP2D RETUR 1. Penyaluran SP2D Non-Gaji (4 BO) dengan cara overbooking, yang divalidasi hanya nomor rekening saja. 2. Karena yang divalidasi hanya no rekening saja, maka berpotensi status SP2D di OM SPAN “sukses overbooking” namun dana masuk ke rekening pihak lain yang tidak berhak. 3. Penyaluran SP2D dengan bank rekening penerima berbeda dengan paygroup SP2D-nya, maka eksekusi SP2D menggunakan SKN/RTGS BI, yang divalidasi adalah nama dan nomor rekening. 4. Dimungkinkan untuk transaksi SP2D via SKN dan atau RTGS ke bank yang sama, mis: BCA, salah satu transaksi masuk, sedangkan yang lain retur karena perbedaan petugas yang melakukan validasi SKN/RTGS di bank tujuan. 5. Penyaluran SP2D Gaji menggunakan Bank BPG baru seperti BPD, Bank Syariah, dan Bank umum non-BUMN (overbooking). Maka yang divalidasi oleh bank adalah Nama dan Nomor Rekening
  • 13. PERMASALAHAN REKONSILIASI REKENING 1. Masih ada beberapa KPPN yang belum atau menunda melakukan proses monitoring transaksi belum direkonsiliasi dan transaksi unreconciled, terutama untuk transaksi SP2D hibah dan transaksi SP2D BLU. • Maka, Seksi Bank perlu secara berkala memonitoring transaksi-transaksi tersebut agar tidak menumpuk diakhir periode pelaporan. 2. KPPN melakukan rekonsiliasi transaksi pengesahan negatif yang seharusnya masuk sebagai tipe penerimaan, namun rekon dengan tipe pembayaran.