4. SOP VOID DI DIREKTORAT SITP
Pembatalan (Void) SP2D dan Surat Pengesahan Karena Kesalahan Satker/KPPN
KPPN Direktur SITP Kasubdit PSII Kasi PSII III Pelaksana PSII III Pelaksana PSII I Bank Operasional
Mulai
Menerima dan
mendisposisi Surat
Permintaan Pembatalan
SP2D/Surat Pengesahan
dari Kepala KPPN
Secara hirarki
Koordinasi dengan
Pelaksana PSII 1
VOID SP2D
ada dananya
VOID SP2D/Surat Pengesahan
tidak sesuai ketentuan
Membubuhkan paraf
pada konsep Surat
Penolakan Pembatalan
SP2D/Surat Pengesahan
An Direktur SITP
menandatangani Surat
Penolakan Pembatalan
SP2D/Surat Pengesahan
Selesai
Konfirmasi ke Bank,
apakah ada dana yang
didebet atas SP2D
yang dimintakan
VOID
Menyampaikan hasil
konfirmasi bahwa
dana BELUM
terdebet
Sudah
terdebet
Melakukan VOID SP2D/
Surat Pengesahan.
Khusus untuk SP2D
dengan Bank Non
Interkoneksi, VOID
dilakukan berdasarkan
data tambahan berupa
Surat Pernyataan Belum
Mendebet dari KPPN
Membubuhkan paraf
pada BA dan konsep
Surat Pemberitahuan
Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan
Membuat dan
menandatangani BA dan
menyusun konsep Surat
Pemberitahuan
Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan
Menandatangani BA dan
membubuhkan paraf
konsep Surat
Pemberitahuan
Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan
Meneliti, memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani BA dan
Surat Pemberitahuan
Pembatalan SP2D/Surat
Pengesahan
Menerima dan
mendisposisi surat
kepada pelaksana PSII 3
untuk menguji Surat
Permintaan Pembatalan
SP2D/Surat Pengesahan
Mengkonsep Surat
Penolakan
Pembatalan SP2D/
Surat Pengesahan
VOID SP2D/
Surat Pengesahan
tidak ada dananya atau
Bank Non-Interkoneksi
Cek status bank
Bank interkoneksi
yang BELUM
menyediakan CMS
Bank interkoneksi
yang SUDAH
menyediakan CMS
Cek status
pendebetan melalui
CMS
Menyampaikan hasil
konfirmasi bahwa
dana SUDAH
terdebet
Cek status
pendebetan
Sudah
terdebet
Menyampaikan hasil
konfirmasi bahwa
dana SUDAH
terdebet
Belum
terdebet
Belum
terdebet
Membatalkan
transaksi
Membatalkan
transaksi
Surat Penolakan
Pembatalan SP2D/
Surat Pengesahan
Surat Pemberitahuan
Pembatalan SP2D/
Surat Pengesahan
Menguji
permintaan
VOID
5. PENYEBAB VOID
• Kesalahan pemilihan kelompok bayar (paygroup);
• Kesalahan template pembayaran;
• Kesalahan tanggal pembayaran dalam proses PPR;
• Kesalahan KPPN lainnya.
Kesalahan
di KPPN
• Kesalahan pemilihan jenis dokumen;
• Kesalahan pemilihan kurs;
• Kesalahan pemilihan sifat pembayaran; dan/atau
• Kesalahan Satker lainnya.
Kesalahan
di Satker
• File XML SP2D tidak terbentuk pada hari yang sama dan/atau tidak
bisa terkirim ke BO
• Gangguan pada aplikasi SPAN
Kesalahan
Sistem
128
23
21
135
623
545
2,435
33
Kesalahan KPPN Lainnya
Kesalahan Pemilihan Jenis Dokumen
Kesalahan Pemilihan Kurs
Kesalahan Pemilihan Paygroup
Kesalahan Pemilihan Sifat Pembayaran
Kesalahan Satker Lainnya
Kesalahan Tanggal Pembayaran
Kesalahan Template Pembayaran
3.943 Void
1 Jan 2017 sd 4 April 2018
6. DATA VOID KPPN
No KPPN
Kesalahan
KPPN
Lainnya
Kesalahan
Pemilihan
Jenis Dokumen
Kesalahan
Pemilihan Kurs
Kesalahan
Pemilihan
Paygroup
Kesalahan
Pemilihan
Sifat
Pembayaran
Kesalahan
Satker Lainnya
Kesalahan
Tanggal
Pembayaran
Kesalahan
Template
Pembayaran
Grand Total
1 Gorontalo 5 10 275 290
2 Jakarta I 4 241 6 8 259
3 Jakarta V 4 5 204 213
4 Khusus Pinjaman Dan Hibah 2 1 21 7 39 115 185
5 Palembang 1 15 23 15 119 173
6 Jakarta VII 3 1 162 166
7 Balikpapan 1 13 97 111
8 Jakarta II 1 18 7 53 25 104
9 Palangkaraya 1 1 3 93 98
10 Kendari 7 7 81 95
11 Pekanbaru 2 6 83 91
12 Serang 5 3 3 79 90
13 Bandar Lampung 33 19 15 10 77
14 Barabai 1 69 70
15 Kupang 2 8 4 12 22 17 2 67
021 Purwakarta; 028 Surakarta; 070 Lubuk Linggau; 075 Rantau Prapat;
082 Toli-Toli; 083 Tahuna; 106 Sibolga; 107 Tanjung Pandan; 177 Sinjai;
141 Timika; 145 Liwa; 148 Klaten; 163 Purwodadi; 165 Sidoarjo; 168
Pelaihari; 169 Selong; 124 Tebing Tinggi; 181 Muko-Muko; 185 Tanjung Selor*.
Terima kasih dan Apresiasi Bagi 19 KPPN
Yang Tidak Pernah Void (Periode Jan 2017 sd April 2018)
7. DASAR HUKUM & MITIGASI VOID
Dasar Hukum
• Perdirjen Perbendaharaan No PER-05/PB/2015 Tentang
Mekanisme Pembatalan SP2D dan Surat Pengesahan Pada SPAN
Mitigasi
1. Filterisasi paygroup, sehingga hanya muncul paygroup yang
terkait saja;
2. Mengubah format “Daftar Tagihan Jatuh Tempo”, sehingga
mempermudah pengawasan saat Seksi Bank melakukan PPR;
3. Memasang validasi pada SPAN saat ada SPM salah sifat
pembayaran;
4. Monitoring setiap saat atas proses pengesahan TAYL dan SPM
Gaji Induk yang salah tanggal.
9. DATA RETUR KPPN
(PERIODE TAHUN 2017)
No KPPN
Jumlah
Transaksi
Nilai Total
1 088 973 30.470.970.952,0Rp
2 123 493 3.395.195.697,0Rp
3 133 419 17.391.025.045,0Rp
4 013 347 228.399.110,0Rp
5 014 321 6.033.473.986,0Rp
6 039 288 15.894.165.721,0Rp
7 095 270 6.270.896.027,0Rp
8 019 261 9.651.225.545,0Rp
9 020 245 1.876.006.899,0Rp
10 134 216 1.950.716.247,0Rp
KPPN DENGAN JUMLAH
RETUR TERBANYAK
No KPPN
Jumlah
Transaksi
Nilai Total
1 006 1 266.250Rp
2 021 1 2.333.865Rp
3 043 1 2.443.800Rp
4 062 1 4.312.480Rp
5 064 1 6.550.250Rp
6 076 1 450.000Rp
7 079 1 570.000Rp
8 081 1 175.776.363Rp
9 110 1 375.000Rp
10 113 1 1.500.000Rp
11 118 1 450.000Rp
12 119 1 450.000Rp
13 122 1 1.150.000Rp
14 145 1 1.250.000Rp
15 154 1 1.000.000Rp
16 155 1 65.018.182Rp
KPPN DENGAN JUMLAH
RETUR MINIMAL
TOTAL
Transaksi 7453,
Nilai Rp 206,747,094,837
10. PERMASALAHAN
PEMBUATAN SP2D RETUR
• SP2D retur salah paygroup, misalnya dana SP2D masuk ke
rekening RR RPKBUN SPAN BNI namun Seksi Bank KPPN
membuat SP2D retur dengan Paygroup RR RPKBUN SPAN
BRI
• Masih ditemukan SP2D retur ke-2 & ke-3 tanpa perubahan
data suplier, jadi tetap terjadi retur oleh bank operasional
MITIGASI SP2D RETUR
• Memasang validasi pada SPAN saat pilihan paygroup pada
SPM Retur tidak sesuai dengan SPM Aslinya, sehingga dapat
memastikan tidak ada salah paygroup (done)
• Mengembangkan fitur validasi nama no rek dengan perbankan
(in progress)
11. INFO TAMBAHAN
TERKAIT SP2D RETUR
1. Penyaluran SP2D Non-Gaji (4 BO) dengan cara overbooking,
yang divalidasi hanya nomor rekening saja.
2. Karena yang divalidasi hanya no rekening saja, maka berpotensi
status SP2D di OM SPAN “sukses overbooking” namun dana
masuk ke rekening pihak lain yang tidak berhak.
3. Penyaluran SP2D dengan bank rekening penerima berbeda
dengan paygroup SP2D-nya, maka eksekusi SP2D
menggunakan SKN/RTGS BI, yang divalidasi adalah nama dan
nomor rekening.
4. Dimungkinkan untuk transaksi SP2D via SKN dan atau RTGS ke
bank yang sama, mis: BCA, salah satu transaksi masuk,
sedangkan yang lain retur karena perbedaan petugas yang
melakukan validasi SKN/RTGS di bank tujuan.
5. Penyaluran SP2D Gaji menggunakan Bank BPG baru seperti
BPD, Bank Syariah, dan Bank umum non-BUMN (overbooking).
Maka yang divalidasi oleh bank adalah Nama dan Nomor
Rekening
13. PERMASALAHAN
REKONSILIASI REKENING
1. Masih ada beberapa KPPN yang belum atau
menunda melakukan proses monitoring transaksi
belum direkonsiliasi dan transaksi unreconciled,
terutama untuk transaksi SP2D hibah dan transaksi
SP2D BLU.
• Maka, Seksi Bank perlu secara berkala
memonitoring transaksi-transaksi tersebut agar tidak
menumpuk diakhir periode pelaporan.
2. KPPN melakukan rekonsiliasi transaksi pengesahan
negatif yang seharusnya masuk sebagai tipe
penerimaan, namun rekon dengan tipe pembayaran.