Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 03 Bahan Diklat DJPK.pdf
Similar to 03 Bahan Diklat DJPK.pdf (20)
03 Bahan Diklat DJPK.pdf
- 1. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN ● KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 26 Januari 2022 DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SISTEM PENYALURAN DAN PELAKSANAAN DAK FISIK PJJ PENGELOLAAN DAK FISIK TA 2022
- 2. 2 OUTLINE PENYALURAN DAK FISIK SISTEM PENYALURAN DAK FISIK PERSIAPAN TEKNIS PELAKSANAAN DAK FISIK KENDALA DAN TANTANGAN 01 03 02 04 • Peraturan Presiden No. 7/2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2022 • PMK No. 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik • Perdirjen Nomor PER-3/PK/2020 Tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana & Capaian Keluaran Kegiatan DAK Fisik. Penyaluran DAK Fisik DASAR HUKUM
- 4. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4 Arah Kebijakan KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2022 Mempertajam fokus kegiatan DAK sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19 Meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah Mendukung pencapaian PN melalui DAK berbasis tematik (khususnya pariwisata dan IKM; Food Estate dan Sentra Produksi Pangan; dan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif) Refokusing menu pada kegiatan bernilai signifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional. Memperkuat integrasi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya Peningkatan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan Tematik Penguatan DPP dan Sentra IKM (Bidang Pariwisata, IKM, Jalan, LH, Perdagangan, UMKM) Tematik Food Estated dan Sentra Produksi Pangan (Bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Jalan, Irigasi, LH Kehutanan, Perdagangan) Tematik Peningkatan Konektivitas Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua (Bidang Transportasi Perdesaan, Transportasi Perairan, Jalan) Tematik 2022 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sanitasi 4. Air Minum 5. Perkim 6. Jalan 7. IKM 8. Pariwisata 9. Kelautan dan Perikanan 10. Pertanian 11. Irigasi 12. LHK 13. Transportasi Perairan 14. Transportasi Perdesaan 15. Perdagangan 16. UMKM 2022 (16 Bidang)
- 5. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Maret- M1 April 2021 1 Penyusunan Kebijakan DAK Fisik 2021 (PN, Bidang, Subbidang, Menu, Rincian) Mei 2021 2 Penginputan usulan oleh daerah melalui KRISNA 3 Juni 2021 K/L dan Bappenas melakukan penilaian melalui Aplikasi Juli 2021 TM Hasil Penilaian Awal antara KL, Bappenas, dan Kemenkeu Agustus 2021 5 Penyajian hasil penilaian awal 9 Agustus 2021 6 Sinkronisasi & Harmonisasi bersama daerah 8 10 7 September 2021 September 2021 Fase approval sinkron oleh K/L September 2021 Oktober 2021 Sidang Paripurna DPR Okt – Des 2021 11 Proses Penyusunan Rencana Kegiatan (RK) oleh Daerah dan K/L 4 DJPK melakukan penghitungan alokasi dengan mempertimbang kan kapasitas fiskal serta kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahun sebelumnya TM Hasil Sinkron dan Hasil Perhitungan Alokasi Final Hasil alokasi disampaikan ke DPR (Raker Banggar) JADWAL PENGALOKASIAN DAK FISIK TAHUN 2022 5
- 6. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 6 1 Penyusunan RK oleh Pemda Pemda menyusun dan menyampaikan usulan RK di aplikasi KRISNA mengacu pada: a. Dokumen Usulan b. Hasil Penilaian Usulan c. Hasil Sinkronisasi dan harmonisasi usulan d. Hasil Penyelarasan atas usulan aspirasi anggota DPR dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah. e. Alokasi DAK Fisik yang tercantum dalam Perpres Rincian APBN Usulan RK paling sedikit memuat: a. Rincian dan lokasi kegiatan b. Metode pengadaan c. Target keluaran kegiatan d. Rincian kebutuhan dana e. Kegiatan penunjang PERSIAPAN TEKNIS DAK FISIK Berpedoman pada Perpres No 7/2022 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 2021 2 Usulan RK dibahas dengan K/L untuk mendapat persetujuan paling lambat bulan Desember 2021 setelah berkoordinasi dengan Bappenas Usulan Perubahan RK oleh Pemda Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 kali perubahan usulan RK paling lambat minggu pertama Bulan Maret dan disetujui/ditolak oleh K/L paling lambat minggu kedua bulan maret setelah berkoordinasi dengan Bappenas Usulan Perubahan RK dilakukan dalam rangka: a. optimalisasi sisa kontrak selain usulan aspirasi DPR b. Pemenuhan readiness criteria usulan aspirasi DPR Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit menular, Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan RK yang telah disetujui K/L memberikan persetujuan/penolakan perubahan RK setelah berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan BPKP (bila diperlukan) paling lambat 10 hari kerja 3 Ketentuan Kegiatan Penunjang Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari pagu alokasi untuk mendanai kegiatan penunjang yang meliputi: 1. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual; 2. Biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelolaan keuangan; 3. Jasa pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola; 4. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau 5. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- 8. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN DAK FISIK 8 Melakukan reviu atas RKA BUN DAK Fisik Inspektorat Jenderal KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus Penyusunan RKA BUN DAK Fisik berdasarkan Perpres Rincian APBN KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Khusus Penyusunan RDP BUN TKDD PPA BUN Pengelolaan TKDD Penetapan RDP BUN TKDD DJA Penelahaan RDP BUN PPA BUN Pengelolaan TKDD Penandatanganan DIPA BUN Pengelolaan TKDD untuk DAK Fisik DJA Pengesahan DIPA Induk/ DIPA Petikan BUN TKDD untuk DAK Fisik PPA BUN Pengelolaan TKDD Penyampaian DIPA Induk/DIPA Petikan BUN TKDD untuk DAK Fisik kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik 1 2 3 5 6 7 8 “DIPA Induk/DIPA Petikan BUN TKDD untuk DAK Fisik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satuan kerja BUN dan pencairan dana /pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN” Pejabat Perbendaharaan Negara Pengelola DAK Fisik • Dirjen Perimbangan Keuangan Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD • Direktur DTK KPA BUN Pengelolaan DTK • Kepala KPPN KPA Penyaluran DAKF&DD • Direktur PA Koordinator KPA Penyaluran DAKF&DD KPA BUN Pengelolaan DTK memiliki tugas dan fungsi antara lain mengajukan usulan IKD, menyusun dan menyampaikan RKA BUN, menyusun DIPA untuk DAK Fisik, serta menyampaikan rekomendasi penyaluran, pengenaan sanksi, penundaan, pengehentian salur, dan/atau penyaluran kembali. KPA Penyaluran DAKF&DD mempunyai tugas dan fungsi antara lain menetapkan pejabat PPK PPSPM, verifikasi dokumen salur, menyalurkan DAK Fisik, menyusun menatausahakan dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, serta menyusun dan menyampaikan proyeksi penyaluran Tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daearh
- 9. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PENYALURAN DAK FISIK 9 Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan PMK No. 198/PMK.07/2021 tentang pengelolaan DAK Fisik Penyaluran DAK Fisik dilakukan per jenis, dengan ketentuan: Penyaluran DAK Fisik dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Apabila terdapat perubahan RKUD, Kepala Daerah Wajib menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Menteri Keuangan c.q DJPK dengan melampirkan: (i) asli rekening koran dari RKUD dan (ii) Salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD Per Bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki Subbidang Per Subbidang untuk bidang DAK Fisik yang memiliki Subbidang Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Sekaligus Bertahap Campuran Dilakukan untuk Bidang dengan pagu alokasi dibawah Rp1 Miliar Dilakukan untuk Bidang/Subbidang dengan pagu alokasi diatas Rp1 Miliar kecuali untuk kegiatan yang direkomendasikan K/L dilakukan pembayaran secara sekaligus Dilakukan untuk Bidang/Subbidang yang sebagian kegiatannya dilakukan pembayaran secara sekaligus/ bertahap
- 10. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 10 PENYALURAN DAK FISIK 2.laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah direview APIP. titik koordinat yang realisasi pelaksanaan 3.Foto dengan menunjukkan kegiatan 4. Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis terkait 5. Daftar Kontrak Kegiatan. Tahap I Penyaluran : paling cepat Februari – paling lambat Juli Dokumen Persyaratan (Paling Lambat 21 Juli): 1.Perda APBD TA berjalan; 25% Pagu Tahap II Penyaluran : paling cepat April – paling lambat Oktober Dokumen Persyaratan (Paling Lambat 21 Oktober): 1. Daftar kontrak kegiatan yang final; 2. laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah direview APIP; 3. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan 45% kontrak jika Nilai kontrak >70% Pagu Selisih nilai kontrak dengan salur tahap I jika Nilai kontrak > 25% dan <70% Pagu Tidak Salur jika Nilai kontrak < 25% Pagu 2.Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%. titik koordinat yang realisasi pelaksanaan 3.Foto dengan menunjukkan kegiatan Tahap III Penyaluran : paling cepat September – paling lambat Desember Dokumen Persyaratan (Paling lambat 15 Desember): 1.laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% yang telah direview APIP. selisih jumlah dana yg telah disalurkan s.d. TW II dengan nilai rencanapenyelesaian kegiatan Sesuai Ketentuan PMK No. 198/PMK.07/2021
- 11. Mekanisme Penyaluran Bertahap DAK Fisik TA 2020 Konsekuensi persyaratan terlambat: Tahapan DAK Fisik tidak disalurkan Tujuan Penerapan: Punishment bagi daerah yang tidak tertib dan berkomitmen rendah dan salah satu pertimbangan kinerja dalam pengalokasian di tahun berikutnya Mendorong agar tertib/disiplin anggaran paling lambat 15 Desember paling lambat 21 Oktober BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERSYARATAN: TAHAP I TAHAP II TAHAP III Berdasarkan PMK 130/PMK.07/2019 TAHAP I TAHAP II TAHAP III Keterangan Besaran Penyaluran 25% 45%1 2 3 4 1 Penyaluran sebesar 45% apabila nilai kontrak sebesar >70% nilai pagu 2 Teruntuk nilai kontrak sebesar >25% s.d 70% dari nilai pagu, penyaluran tahap II akan disalurkan sebesar selisih nilai kontrak dengan tahap I 3 Teruntuk nilai kontrak yang tidak melebihi 25% nilai pagu, maka tidak akan dilakukan penyaluran 4 Sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan 5 Nilai rencana kegiatan100% 6 RK akan terhubung antara KRISNA dengan OMSPAN dan menggunakan digital signature Syarat Penyaluran 1. Perda APBD + 2. Laporan Realisasi dan Capaian Output TA/TW sebelumnya + + + + 3. Minimal Penyerapan 75% 75% 90% 4. Minimal Output 70%5 5. Rencana Kegiatan yang disetujui K/L6 + 6. Kontrak Kegiatan + + 7. Laporan nilai rencana kebutuhan dana + 8. Reviu Laporan Realisasi dan Output o/ APIP + + + + 9. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik kegiatan + + + + Waktu Penyaluran - Paling Cepat Februari April September - Paling Lambat Juli Oktober Desember - Penyampaian Dokumen Paling Lambat 21 Juli 21 Oktober 15 Desember paling lambat 21 Juli 17
- 12. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 12 PENYALURAN DAK FISIK Sebagian atau seluruhnya sekaligus 1. Alokasi Bidang > 1 Miliar 2. Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling lambat Januari 3. DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanankan secara bertahap kepada KPPN melalui Koordinator KPA 4. Rentangwaktu penyaluransekaligus : April- Desember 5. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember 6. Dokumen Persyaratan : a)Perda APBD tahun anggaran berjalan; b)laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (seluruh kegiatan sekaligus) yang telah direview APIP; c)Foto dan Geotagging pelaksanaan DAK Fisik TA sebelumnya; d)Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis e)Daftar kontrak Kegiatan dan f) Sebagian dan/atau seluruh Daftar BAST 6.Daftar kontrak berisi seluruh kontrak kegiatanyang dilaksanakan dan berifat final Sesuai Ketentuan PMK No. 198/PMK.07/2021 Sekaligus, bidang <1 miliar 1. Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik 2. Rentang waktu penyaluran : April – Juli 3. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 21 Juli 4. Dokumen Persyaratan : a) Perda APBD tahun anggaran berjalan; b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah direview APIP; c) Foto dan Geotagging pelaksanaan DAK Fisik TA sebelumnya; d) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L teknis; dan e) Daftar kontrak Kegiatan. 5. Daftar kontrak berisi seluruh kontrak kegiatan yang dilaksanakan dan berifat final 6. Penyaluran bisa per seluruh/sebagian kontrak.
- 13. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RUANG LINGKUP REVIU Reviu dilakukan terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Laporan realisasi dimaksud merupakan laporan yang akan disampaikan kepada Kepala KPPN sebagai syarat penyaluran DAK Fisik • membantu Pemda dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku; • memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • sehingga dapat meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik. Tujuan Reviu RUANG LINGKUP REVIU APIP 13
- 14. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 14 PEREVIU MELAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP: Kesesuaian antara dokumen kontrak kegiatan DAK Fisik dengan daftar kontrak kegiatan yang dilaporkan dalam Aplikasi OMSPAN Kesesuaian antara data titik koordinat pada foto kegiatan DAK Fisik atau titik koordinat yang disampaikan secara terpisah dengan data titik koordinat yang dilaporkan dalam aplikasi OMSPAN Kesesuaian antara dokumen BAST barang/pekerjaan kegiatan DAK Fisik dengan data capaian output dan data input BAST yang dilaporkan dalam aplikasi OMSPAN Kesesuaian antara nilai yang masih harus dibayarkan kepada penyedia/pelaksana kegiatan untuk mencapaian output 100% kegiatan DAK Fisik dengan nilai rencana kebutuhan dana yg dilaporkan dalam aplikasi OMSPAN Kesesuaian antara jumlah sisa DAK Fisik pada RKUD dan SP2D BUD atas penggunaan sisa DAK Fisik dengan data sisa dan penggunaan sisa DAK Fisik yg dilaporkan dalam aplikasi OMSPAN
- 15. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 15 Diskresi Penyaluran Oleh Menteri Keuangan (Pasal 42 PMK 198/PMK.07/2021) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/ atau wabah penyakit menular Dalam hal terdapat risiko tidak tercapainya target prioritas nasional
- 16. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 16 PENGHENTIAN PENYALURAN DAK FISIK Penghentian penyaluran DAK Fisik dilakukan dalam hal: a. Daerah tidak menyampaikan dokumen syarat penyaluran DAK Fisik dan/atau melampaui batas waktu penyampaian; b. K/L mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Kemenkeu c.q. DJPK; dan c. Daerah mengajukan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik kepada Kemenkeu c.q. DJPK. DJPK akan melakukan pembahasan bersama antara K/L Teknis terkait, dan Bappenas berkaitan dengan pengajuan permohonan penghentian penyaluran DAK Fisik Dalam hal penghentian penyaluran dilakukan, kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik menjadi tanggung jawab pemda.
- 17. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 17 PENGELOLAAN SISA DAK FISIK PENGGUNAAN SISA DAK FISIK Mengatur penggunaan sisa DAK Fisik s.d TA 2014 dan/atau sisa DAK Fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang/subbidang yang keluaran (output) kegiatannya sudah tercapai dan yang belum tercapai. Sisa DAK Fisik Mendanai kegiatan pd bidang/subbidang yang sama dgn juknis tahun berjalan Mendanai kegiatan pd bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah berdasar juknis TA berjalan Output tercapai Sisa DAK Fisik 1 TA sebelumnya, digunakan utk pencapaian outputdgn juknis pada saat output belum tercapai Sisa DAK Fisik TA 2014 dan/atau > 1 TA sebelumnya, digunakan utk kegiatan sesuai kebutuhan daerah dgn Juknis TA berjalan Output belum tercapai Laporan penggunaan sisa DAK Fisik melalui Aplikasi OMSPAN
- 19. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 19 BISNIS PROSES PENYALURAN DAK FISIK Pagu Alokasi DAK Fisik Per jenis/bidang/subbidang Penyaluran DAK Fisik Sekaligus Kegiatan direkomendasikan oleh K/L untuk penyaluran sekaligus? Seluruh Kegiatan direkomendasikan untuk penyaluran sekaligus? Penyaluran Sekaligus Ya Penyaluran DAK Fisik Bertahap Tidak 2 2 1 Pagu Alokasi per jenis/bidang/subbidang kurang dari/ sama dengan 1 M ? Penyaluran Campuran Ya 3 Tidak Tidak Ya Sebagian Kegiatan direkomendasikan untuk penyaluran sekaligus
- 20. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ALUR PENYALURAN DAK FISIK 20 OPD Teknis BPKAD Mengajukan dokumen persyaratan penyaluran Perbaikan dan Approve Data Input Data Submit Data Verifikasi Data APIP Daerah Penerbitan SP2D BUN SP2D BUN RKUN Reviu Dokumen Persyaratan Penyaluran RKUD Hasil Reviu Transfer Dana OMSPAN OMSPAN KRISNA Interkoneksi data RK
- 21. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA A l u r P r o b i s A l u r D a t a ALUR DATA DAN PROSES BISNIS DALAM APLIKASI OMSPAN 21
- 22. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MEKANISME PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN PELAKSANAAN PENYALURAN 22 PEMDA KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fiisk dan Dana Desa KPPN selaku BUN Pemda merekam dan mengupload dokumen penyaluran melalui OMSPAN : • Laporan realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik tahun sebelumnya atau tahun berjalan (setelah direviu APIP) • Rencana Kegiatan diambil dari aplikasi Krisna • Daftar Kontrak Kegiatan • Laporan Rencana Penyelesaian Kegiatan • Foto Geotagging • Daftar BAST 1. Verifikasi dokumen penyaluran melalui aplikasi OMSPAN 2. Menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) 3. Menerbitkan SPP, dan SPM melalui aplikasi SAKTI 1. Pengujian SPM 2. menerbitkan SP2D sesuai tanggal RPD OM SPAN BPKAD Dinas Dinas User Dinas: • Rekam Data Kontrak • SP2D BUD Hasil rekam Dinas/OPD wajib disetujui/ditolak BPKAD OM SPAN OPERATOR PPK PPSPM
- 23. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ALUR DATA DAN PROSES BISNIS DALAM APLIKASI OMSPAN 23 KPPN selaku BUN Laporan penyerapan dan capaian output yang disampaikan ke KPPN telah direviu Inspektorat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (APIP) : Tahun sebelumnya (Laporan Tahunan) s.d. tahap I realisasi penyerapan min 75% s.d. tahap II realisasi penyerapan min 90% dan capaian output min 70% LAPORAN PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT Input Data Kontrak Input data daftar SP2D BUD dan Capaian Output untuk menghasilkan laporan realisasi penyerapan dana capaian output Melakukan Perbaikan Data atas koreksi reviu APIP Memberikan klarifikasi ke APIP OPD Teknis APIP Daerah OPD TEKNIS OM SPAN APROVE DATA BPKAD INPUT DATA SUBMIT DATA OM SPAN KPA PENYALURAN Verifikasi dokumen 1. RencanaKegiatan (AplikasiKRISNA) 2. Data Kontrak Kegiatan 3. Laporan Penyerapan Dana & Capaian Output DAK Fisik APIP Daerah Reviu Laporan Hasil Reviu RKUD TRANSFER DANA PENERBITA N SP2D SP2D RKUN Pokok-pokok hasil Reviu pada CHR, sebagai berikut: 1. Realisasi penyerapan DAK Fisik Jenis ...Bidang ....menurut hasil sebesar Rp ....... Atau .... % dari dana yang telah diterima di RKUD. 2. Capaian output Kegiatan DAK Fisik Jenis .....Bidang .....menurut hasil reviu sebesar .....% Melakukan Reviu sesuai Program Kerja Reviu Melakukan konfirmasi dan koreksi data ke OPD Menyampaikan Hasil Reviu (CHR) ke BPKAD Laporan Penyerapan dan Capaian Output prinsipnya harus sama dengan Hasil Reviu (CHR) Reviu Paling Lambat 10 HK sebelum batas akhir persyaratan penyaluran Laporan Penyerapan dan Capaian Output ttd kepala Daerah (Reviu dilakukan sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah). BPKAD Jika terdapat perbedaan OPD Teknis melakukan perbaikan data shg Laporan sama dg CHR;
- 25. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 25 KENDALA PENYALURAN DAK FISIK 2021 1. Penyesuaian kodefikasi DAK Fisik pada SIPD, sehingga perlu penyesuaian nomenklatur dan perubahan APBD 2. Penyesuaian aplikasi SIPD terkait program kegiatan dan sub kegiatan tidak terkoneksi dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sehingga harus diinput manual dan lebih lambat. 3. Keterlambatan proses PBJ: a. Menunggu penetapan DPA/Revisi DPA b. Keterlambatan penunjukan pejabat pengadaan c. Jenis barang yang akan dibeli tidak muncul/terlambat muncul dalam e-katalog 4. Reviu APIP atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output per jenis per bidang/subbidang sebagai syarat setiap tahap penyaluran DAKFisik. Dalam mereviu harus melihat kesesuaian: a. Daftar kontrak kegiatan b. Titik koordinat pada foto c. Daftar BAST d. Nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan e. Jumlah sisa di RKUD dan penggunaan sisa 5. Keterlambatan Jukop oleh beberapa K/L
- 26. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH 26 26