SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN Prinsip-prinsip Transferke Daerah Disampaikanpada Forum SilaturahmiMahasiswa UNDIP & DJPK, 6 Mei 2010 Surabaya, 27 April 2010
DasarHukum ,[object Object]
PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan
PMK 21/2009 tentangPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran Transfer ke Daerah,[object Object]
SDA
DBH
DAU
DAKDana Perimbangan Transfer ke Daerah Dana Otsus Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD) Dana Penyesuaian
Dana APBN ke Daerah Instansi Vertikal Transfer kedaerah Dana Bantuan Dana Subsidi Dekon dan TP
SumberPenerimaan APBD ,[object Object]
Transfer ke Daerah
Lain-lain Pendapatan,[object Object]
Penyaluran danaTransfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna  Anggaran (KPA),[object Object]
Perubahan Pola Pelaksanaan Transfer Ke Daerah 2008 (PMK 04/2008)  2007 dan tahun2 sebelumnya 2009 (PMK 21/2009)  2010 (PMK ……../2010)  Pemda SPM DJPK SPM KPPN DJPbn SP2D SP2D Rek Kas Umum Negara Rek Kas Negara RKUD (Pemda) RKUD (Pemda)
PolaPenyaluranBelanjaKe Daerahs.d. 2007 SPM 467 178 SP2D KPPN daerah kppn KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN 9
new design Transfer ke Daerah 2008 = 484 daerah pusat 10 2009 = 510 daerah 2010 = 524 daerah
Prinsip-prinsip Transfer ,[object Object]
Jadwal Tertentu
Pengisian Kas
Satu Rekening & Informatif
Mendorong Koordinasi,[object Object],[object Object]
Pengisian Kas - DBH Pajak - DBH Cukai - DBH SDA  - DAU DAK ,[object Object]
Tidak terkait dengan kinerja penyerapan di DaerahBlock Grant ,[object Object], Terkait dengan kinerja penyerapan di Kas Daerah ,[object Object],Specific Grant
Satu Rekening & Informatif ,[object Object]
Disediakan layanan tertulis berupa “Lembar Konfirmasi/Kuitansi”
Disediakan layanan informasi transfer secara elektronik berbasis web,[object Object]
Pengelola Kas Daerah wajib menginformasikan tersedianya dana DAK kepada SKPD,[object Object]
DokumenPelaksanaanAnggaranTransferke Daerah DokumenKPA (Ditjen PK) - DIPA - SPAT - SPP - SPM DokumenPemda(Penerima Transfer) - Nota Kredit - LembarKonfirmasi DokumenAkuntansi & Pelaporan - SPM - SP2D - LembarKonfirmasi Dokumen BUN (DitjenPerbendaharaan) - SP2D

More Related Content

What's hot

Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019
Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019
Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019Pemdes Seboro Sadang
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network Process
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network ProcessStrategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network Process
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network ProcessMat Sahudi
 
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...DeeDee150
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaZainur Ihsan
 
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxPEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxKPUTTS
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...Dadang Solihin
 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di DaerahPemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di DaerahLestari Moerdijat
 
Uji kompetensi dan pelatihan JF Widyaiswara.pptx
Uji kompetensi dan pelatihan JF Widyaiswara.pptxUji kompetensi dan pelatihan JF Widyaiswara.pptx
Uji kompetensi dan pelatihan JF Widyaiswara.pptxSherwinMikhaelTobing
 
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptxImanSantosa9
 
PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2024
PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2024PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2024
PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2024DidiKomarudin1
 
Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaYudhi Aldriand
 
Isu Manajemen ASN dan Smart ASN.pptx
Isu Manajemen ASN dan Smart ASN.pptxIsu Manajemen ASN dan Smart ASN.pptx
Isu Manajemen ASN dan Smart ASN.pptxDanurahniAryashta
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahAhmad Abdul Haq
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascamNabrisi Rohid
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (20)

Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019
Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019
Ppid.kebumenkab.go.id.230719 materi-dinas-kominfo-provinsi-23-07-2019
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk KelurahanInovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelurahan
 
Etika pemerintahan
Etika pemerintahanEtika pemerintahan
Etika pemerintahan
 
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network Process
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network ProcessStrategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network Process
Strategi memenangkan pemilu dan pemilukada dengan Analytic Network Process
 
Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015Rkpd kab. sikka 2015
Rkpd kab. sikka 2015
 
Modul Kas Dalam SPAN
Modul Kas Dalam SPANModul Kas Dalam SPAN
Modul Kas Dalam SPAN
 
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
 
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptxPEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024.pptx
 
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
Kesetaraan dan Kemitraan dalam Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif di Da...
 
Pergub DKI 10/2015
Pergub DKI 10/2015Pergub DKI 10/2015
Pergub DKI 10/2015
 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di DaerahPemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
 
Uji kompetensi dan pelatihan JF Widyaiswara.pptx
Uji kompetensi dan pelatihan JF Widyaiswara.pptxUji kompetensi dan pelatihan JF Widyaiswara.pptx
Uji kompetensi dan pelatihan JF Widyaiswara.pptx
 
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
1. SOSIALISASI FMIS Menu Akuntansi.pptx
 
PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2024
PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2024PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2024
PENGAWASAN TAHAPAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILU 2024
 
Santiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desaSantiaji pemilihan kepala desa
Santiaji pemilihan kepala desa
 
Isu Manajemen ASN dan Smart ASN.pptx
Isu Manajemen ASN dan Smart ASN.pptxIsu Manajemen ASN dan Smart ASN.pptx
Isu Manajemen ASN dan Smart ASN.pptx
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
Pengawasan panwascam
Pengawasan panwascamPengawasan panwascam
Pengawasan panwascam
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
 

Similar to Prinsip2 transfer ke daerah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009abeyraffley
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...Ahmad Abdul Haq
 
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.pptBAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppternis aisyah
 
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Operator Warnet Vast Raha
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxLukiBas
 
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfPMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfirmanurfitroh
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...PDMSBaubau
 
Materi Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMateri Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMetaAmida2
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdfErickTanalepy
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptTito Franky
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021BappedaLampungUtara
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Arbyn Dungga
 
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxSlide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxElisaNurCholis1
 
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...fisika putra
 

Similar to Prinsip2 transfer ke daerah (20)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 21/PMK.07/2009
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
 
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
Kebijakan dana-bagi-hasil-2021
 
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.pptBAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
BAHAN_AJAR_DEPUTI_IV_MS2003.ppt
 
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
2017-08-14 Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012Kemendagri   kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
Kemendagri kebijakan pengelolaan dak perdagangan dlm apbd jan 2012
 
S-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptxS-54 Lengkap.pptx
S-54 Lengkap.pptx
 
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdfPMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
PMK 204_2022 - BOK - 18 Januari 2022 (net).pdf
 
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
Bahan Pengantar Sosialisasi Billing Perbendaharaan updated 23 Des 2021_fix (1...
 
Materi Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptxMateri Pak Dwinanto.pptx
Materi Pak Dwinanto.pptx
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
#1 Kebijakan Penyaluran DF DD.pdf
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
 
Presentasi dak
Presentasi dakPresentasi dak
Presentasi dak
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021Kebijakan dana alokasi umum 2021
Kebijakan dana alokasi umum 2021
 
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptxSlide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
Slide Materi Perdirjen KKP Domestik_Net 01112022.pptx
 
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
 

More from Herry Prananto

Kajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahKajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahHerry Prananto
 
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerahKajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerahHerry Prananto
 
Kajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpKajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpHerry Prananto
 
Kajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahKajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahHerry Prananto
 
Kajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerahKajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerahHerry Prananto
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahHerry Prananto
 
Japan’s development experience edited
Japan’s development experience editedJapan’s development experience edited
Japan’s development experience editedHerry Prananto
 
Seto city introduction
Seto city introductionSeto city introduction
Seto city introductionHerry Prananto
 
Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08Herry Prananto
 
Aichi financial standing
Aichi financial standingAichi financial standing
Aichi financial standingHerry Prananto
 
Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011Herry Prananto
 
Assessment Center DJPK
Assessment Center DJPKAssessment Center DJPK
Assessment Center DJPKHerry Prananto
 

More from Herry Prananto (15)

Kajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerahKajian mapping keuangan daerah
Kajian mapping keuangan daerah
 
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerahKajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
Kajian sinkronisasi pungutan pusat dan daerah
 
Kajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tpKajian pengalihan dana dekon & tp
Kajian pengalihan dana dekon & tp
 
Kajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerahKajian pemekaran daerah
Kajian pemekaran daerah
 
Kajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerahKajian formula rating daerah
Kajian formula rating daerah
 
Konsolidasi 2011
Konsolidasi 2011Konsolidasi 2011
Konsolidasi 2011
 
Buletin defis 02 djpk
Buletin defis 02   djpkBuletin defis 02   djpk
Buletin defis 02 djpk
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
 
Japan’s development experience edited
Japan’s development experience editedJapan’s development experience edited
Japan’s development experience edited
 
Ombusman
OmbusmanOmbusman
Ombusman
 
Seto city introduction
Seto city introductionSeto city introduction
Seto city introduction
 
Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08Good governance theory and practice08
Good governance theory and practice08
 
Aichi financial standing
Aichi financial standingAichi financial standing
Aichi financial standing
 
Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011Sosialisasi samarinda 2011
Sosialisasi samarinda 2011
 
Assessment Center DJPK
Assessment Center DJPKAssessment Center DJPK
Assessment Center DJPK
 

Recently uploaded

Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfPerkuliahanDaring
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 

Recently uploaded (16)

Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 

Prinsip2 transfer ke daerah

  • 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN Prinsip-prinsip Transferke Daerah Disampaikanpada Forum SilaturahmiMahasiswa UNDIP & DJPK, 6 Mei 2010 Surabaya, 27 April 2010
  • 2.
  • 3. PP 55/2005 tentang Dana Perimbangan
  • 4.
  • 5. SDA
  • 6. DBH
  • 7. DAU
  • 8. DAKDana Perimbangan Transfer ke Daerah Dana Otsus Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD) Dana Penyesuaian
  • 9. Dana APBN ke Daerah Instansi Vertikal Transfer kedaerah Dana Bantuan Dana Subsidi Dekon dan TP
  • 10.
  • 12.
  • 13. Penyaluran danaTransfer ke Daerah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
  • 14.
  • 15. Perubahan Pola Pelaksanaan Transfer Ke Daerah 2008 (PMK 04/2008) 2007 dan tahun2 sebelumnya 2009 (PMK 21/2009) 2010 (PMK ……../2010) Pemda SPM DJPK SPM KPPN DJPbn SP2D SP2D Rek Kas Umum Negara Rek Kas Negara RKUD (Pemda) RKUD (Pemda)
  • 16. PolaPenyaluranBelanjaKe Daerahs.d. 2007 SPM 467 178 SP2D KPPN daerah kppn KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN KPPN 9
  • 17. new design Transfer ke Daerah 2008 = 484 daerah pusat 10 2009 = 510 daerah 2010 = 524 daerah
  • 18.
  • 21. Satu Rekening & Informatif
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26. Disediakan layanan tertulis berupa “Lembar Konfirmasi/Kuitansi”
  • 27.
  • 28.
  • 29. DokumenPelaksanaanAnggaranTransferke Daerah DokumenKPA (Ditjen PK) - DIPA - SPAT - SPP - SPM DokumenPemda(Penerima Transfer) - Nota Kredit - LembarKonfirmasi DokumenAkuntansi & Pelaporan - SPM - SP2D - LembarKonfirmasi Dokumen BUN (DitjenPerbendaharaan) - SP2D
  • 30. DBH PBB Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Kab/Kota PENYALURAN DBH PBB November Agustus April 50% 25% Alokasi Definitif minus Penyaluran Tahap 1 & 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Dari perkiraan alokasi pada Bulan April dari perkiraan alokasi dari perkiraan alokasi
  • 31. PENYALURAN DBH PBB DBH PBB Bagian Pusat yang dikembalikan sebagaiinsentif kepada Kab/Kota November DiberikankepadaKab/Kota yang mencapai target PBB sektorPedesaan/ Perkotaan TA sebelumnya. DisalurkanbersamaandenganTahap 3
  • 32. DBH BPHTB Bagian Pusat yang dikembalikan secara merata kepada Kab/Kota PENYALURAN DBH BPHTB November Agustus April 25% 25% Alokasi Definitif minus Penyaluran Tahap 1 & 2 Tahap 3 Tahap 1 Tahap 2 Dari perkiraan alokasi pada Bulan April dari perkiraan alokasi dari perkiraan alokasi
  • 33.
  • 34. Hari Rabu untuk DBH BPHTB, dan Hari Jum’at untuk DBH PBB Bagian Daerah
  • 35.
  • 36. Penyaluran DBH CHT 20% Tahap 1 30% Tahap 2 30% Tahap 3 Dari alokasi sementara Tahap 4 Selisih antara alokasi definitif dengan jumlah penyaluran Triwulan I, II, III.
  • 37. PENYALURAN DBH SDA 1 20% Tw - I 2 PMK Alokasi 3 4 20% Tw - II 5 PMK Alokasi 6 7 Realisasi PNBP hasil rekonsiliasi dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tw I dan Tw II Tw - III 8 9 10 Realisasi PNBP hasil rekonsiliasi dikalikan porsi DBH dikurangi penyaluran Tw I s/d Tw III 11 Tw - IV 12
  • 38.
  • 39.
  • 40. POLA PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS dan DANA PENYESUAIAN Penyaluran Dana OtsusdilaksanakansetelahmendapatpertimbangandariMenteriDalamNegeri. Dicairkandalam 3 tahapanyaituTahap I (Maret) (30%),Tahap II (Juli) 45%, danTahap III (Oktober) 25%. PenyaluranDana Penyesuaiandilaksanakansesuaiperaturan yang berlaku
  • 41. KementerianKeuanganRI - 2010 Sekian dan TerimaKasih DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI Jl. Dr Wahidin No. 1 GedungSutiknoSlamet (Gdg D) Lt. 16 Jakarta 10710 Telepon : (021) 3509442, 3509445 Fax : (021) 3506218 Website : www.djpk.depkeu.go.id