1. Dokumen tersebut membahas tentang dana alokasi khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2014, khususnya pengelolaan keuangan dan barang yang bersumber dari DAK bidang pendidikan.

1. DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2014
(KEUANGAN & BARANG)
Disampaikan oleh :
Drs. NANA SUJANA, MSi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah
Kota Tasikmalaya
Tasikmalaya: 19 - 20 Agustus, 2014

2. PKD
PP 58/2005
PERDA •PERMENDAGRI 13 /2006
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Peraturan KDH
UU 17/2003
UU 32/2004
UU 33/2004
UU 1/2004
UU 15/2004
UU 25/2004
PP 55/2005
OMNIBUS REGULATIONS
•PERMENDAGRI 59 /2007
•PERMENDAGRI 20/2009
•PERMENDAGRI 59/2010
•PERMENDAGRI 21/2011
•PERMENDAGRI 27/2013

3.  DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional.
 DAK Bidang Pendidikan Tahun 2014 adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan bidang pendidikan di
daerah sesuai dengan prioritas nasional bidang
pendidikan Tahun Anggaran 2014.
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2014

4. APBD
Pendapatan PembiayaanBelanja
STRUKTUR APBD
APBN

5. KELOMPOK PENDAPATAN APBD
A. Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah; Retribusi Derah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah)
B. Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus)
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Hibah; Dana Darurat; Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya; Dana Penyesuaian & Dana OTSUS; Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemda lainnya)
KELOMPOK BELANJA APBD
A. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hiba; Belanja
Bantuan Sosial; Belanja Bagi Hasil; Bantuan Keuangan; Belanja Tak Terduga)
B. Belanja Langsung: (Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Modal) ---------------->
termasuk kegiatan DAK
KELOMPOK PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan (Selisih Lebih Perhitungan /SiLPA Anggaran Tahun Sebelumnya; Pencairan
Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah)
B. Pengeluaran Pembiayaan (Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; Pembayaran
Pokok Utang; Pemberian Pinjaman)

6. 1. Disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
3. APBD mempunyai fungsi Otorisasi, Perencanaan,
Pengawasan, Alokasi, Distribusi, Stabilisasi.
4. APBD ditetapkan dengan PERDA.
5. Semua Penerimaan dan Pengeluaran daerah
dianggarkan dalam APBD.
ASAS UMUM APBD

7. PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
RUANG LINGKUP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

8. PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
RKA-SKPD
DPA-SKPD
RAPBDPERDA APBD &
PERKADA TTG
PENJABARAN APBD
RKPD KUA & PPASRPJMD
PELAKSANAAN
PROG&KEG
JUNI –JULI 2013MEI-2013
AGUST-SEPT 2013OKT-NOP 2013DES-2013
JANUARI 2014 JAN-DES 2014
PAGU/JUKNIS DAK
APBD-P
SEP-OKT 2014
INFO RESMI KEMENKEU PAGU
SEMENTARA

9. PENGANGGARAN DAK DALAM APBD 2014
Permendagri 27/2013
• Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan
sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang
Alokasi DAKTahun Anggaran 2014.
• Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan
dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK
didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikan
secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran
Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang- Undang
tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara
Pemerintah dan DPR-RI.
9

10. Perubahan Tujuan dan Sasaran
Penggunaan DAK
Apabila terjadi perubahan tujuan dan sasaran
penggunaan DAK dari yang telah ditetapkan
dalam petunjuk teknis DAK dan/atau Perda
tentang APBD, maka sebelum dilaksanakan
perubahan perlu dikonsultasikan untuk mendapat
persetujuan dari Menteri teknis terkait setelah
terlebih dahulu mendapat pertimbangan Menteri
Dalam Negeri, yang selanjutnya dijadikan dasar
persetujuan DPRD.
Permendagri 20/2009
Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah

11. Penganggaran DAK di Daerah
Pasal 60 PP55/2005 ttg Dana Perimbangan
• Penggunaan DAK dilaksanakan sesuai dengan
Petunjuk Teknis;
• DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai:
1) Administrasi kegiatan
2) Penyiapan kegiatan fisik
3) Penelitian, pelatihan dan
4) Perjalanan Dinas.

12. DANA PENDAMPING
Pasal 61 ayat (1) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan
• Penganggaran dana pendamping dalam APBD
wajib dialokasikan sekurang-kurangnya 10%
(sepuluh persen) dari jumlah alokasi DAK yang
ditetapkan masing-masing daerah.
• Kewajiban penyediaan Dana Pendamping
menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang
kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan
kewenangan daerah

13. DANA PENDAMPING
Pasal 61 ayat (2) PP 55/2005 ttg Dana Perimbangan
• Dana pendamping dianggarkan untuk kegiatan
yang bersifat fisik.
• kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan
administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek
fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan,
kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan
umum lain yang sejenis.

14. DANA PENDAMPING
Permendagri 20 tahun 2009 Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
• Penyusunan RKA-SKPD untuk dana pendamping
dilakukan menyatu dengan kegiatan DAK.
• RKA-SKPD memuat informasi atas capaian sasaran
program, indikator masukan, keluaran dan hasil
dari setiap tolok ukur kinerja kegiatan yang
direncanakan.

15. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN DAK BIDANG ....................
Formulir
RKA - SKPD 2.2.1Provinsi/Kabupaten/Kota …….
Tahun Anggaran …...
Urusan Pemerintahan : x. xx. ………………….
Organisasi : x. xx. xx. …
Program : x. xx. xx. xx. ………………….
Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. ………………….
Lokasi kegiatan : ………………….
Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. (......................................................)
Jumlah Tahun n : Rp ................ (.........................................................)
Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. (.......................................................)
Jumlah Tahun n+2 : Rp .................. (........................................................)
Jumlah Tahun n+3 : Rp .................. (........................................................)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur
Kinerja
Target Kinerja
D A K Dana Pendamping Jumlah
Capaian Program 1.000.000.000 100.000.000 (10%)
Masukan
Keluaran
Hasil 1.100.000.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : ……………
Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening
Uraian
Rincian Penghitungan Jumlah
(Rp)volume satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6=(3 x 5)
x x x xx xx
Jumlah
……..,tanggal………..
Kepala SKPD
(nama lengkap)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tandatangan

16. KRITERIA atau
PRASYARAT
DPA-L
(Psl 31
Permendagri
20/2009)
Sisa DAK yg akan dilanjutkan telah
ada di Kas Daerah
Memiliki ikatan kontrak dan
dimungkinkan dilakukan adendum
kontrak.
Diakibatkan bukan karena kelalaian
Pengguna Anggaran atau Rekanan,
namun akibat force major.
KEGIATAN LANJUTAN (DPAL)
Pasal 31 Permendagri 20 Tahun 2009

17. SISA DAK
Permendagri 27/2013 (PEDUM APBD 2014)
• Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran
sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK
pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk
teknis tahun anggaran sebelumnya atau Tahun Anggaran
2014.
• Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun
Anggaran 2014, digunakan untuk mendanai kegiatan
baru atau untuk menambah volume/target capaian
program dan kegiatan yang sesuai dengan bidang DAK yang
sama.
17

18. SISA DAK
• DAK yang sudah diterima di Kas Daerah,
tetapi program dan kegiatan belum
dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014,
maka program dan kegiatan tersebut dapat
dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015
dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis
Tahun Anggaran 2014.
18

19. KEUANGAN
/ DANA BELANJA BARANG
HUBUNGAN KEUANGAN DAN BARANG
PENGHAPUSAN / LELANG BARANG BEKAS

20. DASAR HUKUM
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ----------------------------> peraturan terbaru
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Daerah.

21. KEGIATAN
BERSUMBER
DARI
DANA
ALOKASI
KHUSUS
BELANJA
diprioritaskan untuk
membiayai pengadaan
dan distribusi buku teks
pelajaran sesuai
kurikulum 2013
peningkatan
prasarana
pendidikan
pengadaan sarana
peningkatan
mutu pendidikan
KEGIATAN DAK BIDANG PENDIDIKAN DASAR
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 100
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2014

22. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SATUAN
PENDIDIKAN :
1. Mengangkat panitia pembangunan yang
bertugas melaksanakan kegiatan DAK.
2. Mencatat hasil DAK sebagai inventaris sekolah.
3. Memanfaatkan bangunan / barang hasil DAK
untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
4. Merawat dan memelihara bangunan / barang
hasil DAK.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 4520/C/PP/2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN 2014

23. DANA
ALOKASI
KHUSUS
(DAK)
BELANJA
INVENTARISASI BARANG HASIL DAK
BARANG
INVEN-
TARIS
MILIK
DAERAH
KIB A
KIB B
KIB C
KIB D
KIB E
KIB F

24. buku teks
pelajaran sesuai
kurikulum 2013
peningkatan
prasarana
pendidikan
sarana peningkatan
mutu pendidikan
ILUSTRASI PENCATATAN HASIL DAK SEBAGAI
INVENTARIS SEKOLAH
Kartu Inventaris
Barang (KIB) B
Peralatan dan Mesin
Kartu Inventaris Barang
(KIB) E Aset Tetap
Lainnya
Kartu Inventaris Barang
(KIB) C Gedung dan
Bangunan
Kartu Inventaris
Barang (KIB) B
Peralatan dan Mesin

25. FORMAT KIB A
25
:KECAMATANPURBARATU :
:PEMERINTAHKOTATASIKMALAYA
:JAWABARAT
KodeBarang Register Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SEKRETARIATKECAMATAN
1
TanahBangunanKantor
Pemerintah
01.11.04.01. 000001 3.390 2008
Jl.DepokRT02RW02Kelurahan
DepokKotaTasikmalaya
HakPakai 31-05-2010 00006
KantorKecamatan
Purbaratu
Pembebasan
Pemerintah
382.495.810,00
KELURAHANSUKANAGARA
1 MakamUmum/KuburanUmum 01.01.03.08. 000001 3.000 1982 Kp.TanjungsariRT06/01Blok8 HakPakai Makam Swadaya 53.500.000,00
2 MakamUmum/KuburanUmum 01.01.03.08. 000002 6.385 1982 Kp.SilihAsihRT01/08Blok2 HakPakai Makam Swadaya 228.000.000,00
3 MakamUmum/KuburanUmum 01.01.03.08. 000003 2.256 1982 Kp.SaripinRT02/12Blok4 HakPakai Makam Swadaya 24.150.000,00
4
TanahBangunanKantor
Pemerintah
01.11.04.01. 000001 275 1982
Kp.SaripinRT02/11Blok2Kel.
Sukanagara
HakPakai 26-08-2009 00006 KantorKelurahan Ruislag 55.000.000,00
5 TanahSawah 01.11.05.02. 000001 6.107 1982 Kp.SindangkasihRT04/02Blok10 HakPakai Pertanian Swadaya 130.800.000,00
6 TanahSawah 01.11.05.02. 000002 4.200 1982 Kp.GunungsalikurRT01/09Bok1 HakPakai Pertanian Swadaya 75.000.000,00
KARTUINVENTARISBARANG(KIB)A
TANAH DESEMBER2012
SKPD NO.KODELOKASI
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
No.
Urut
NamaBarang/JenisBarang
Nomor
Luas(M²)
StatusTanah
Penggunaan Asal-Usul Harga Keterangan
Hak
Sertifikat
Tahun
Pengadaan
Letak/Alamat
Kartu Inventaris
Barang (KIB) A
Tanah
Permendagri 17 thn 2007

26. FORMAT KIB B
26
:KECAMATANPURBARATU NO.KODELOKASI :
:PEMERINTAHKOTATASIKMALAYA
:JAWABARAT
Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SEKRETARIATKECAMATAN
1 03.01.02.03.
MiniBus(Penumpang14
Orangkebawah)
000001 ToyotaKijang 1781CC Campuran 1996 MHF21K42000029039 7K-0059574 Z59H A6025149H APBD 40.000.000,00
2 03.01.05.01. SepedaMotor 000001 SuzukiBravo 100CC 1997 MHDRC100PVJ288958 E104ID510860 Z2452H APBD 3.000.000,00
3 03.01.05.01. SepedaMotor 000002 SuzukiBravo 100CC 1997 MHDRC100PVJ287687 E104ID511515 Z2492H APBD 3.000.000,00
4 03.01.05.01. SepedaMotor 000003 HondaAstrea 100CC 1997 MHDRC100PVJ287905 E1041D511651 Z.2726H APBD 4.500.000,00
5 03.01.05.01. SepedaMotor 000004 SuzukiBravo 100CC Besi/Biru 1997 MHDRC100PVJ288958 E104ID510860 Z2486H APBD 3.000.000,00
6 03.01.05.01. SepedaMotor 000013 HondaMCBWIN 100 Campuran 2003 MH1HBD183K008929
HABDE100898
3
Z2409H C.6199417H APBD 8.000.000,00
7 06.02.05.05. AlatDapurLainnya 000002 2008 APBD 1.325.000,00 PeralatanDapur
8 06.01.04.04. FillingBesi/Metal 000001 2008 APBD 1.450.000,00
9 06.01.04.04. FillingBesi/Metal 000002 Lufo 2008 APBD 1.812.500,00
KeteranganUkuran/CC Bahan
Tahun
Pembelian
Nomor
Asal-UsulCara
Perolehan
Harga
No.
Urut
KodeBarang
NamaBarang/Jenis
Barang
Nomor
Register
Merk/Type
KARTUINVENTARISBARANG(KIB)B
PERALATANDANMESIN
SKPD
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
Kartu Inventaris
Barang (KIB) B
Peralatan dan Mesin
Permendagri 17 thn 2007

27. FORMAT KIB C
27
: KECAMATAN PURBARATU :
: PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
: JAWA BARAT
Kode Barang Register
Bertingkat/
Tidak
Beton/
Tidak
Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SEKRETARIAT KECAMATAN
1
Bangunan Gedung Kantor
Permanen
11.01.01.01. 000001 Tidak Beton Jl. Depok Purbaratu Hak Pakai 01.01.11.04.01.0001 APBD 781.241.350,00
Kantor Kecamatan +
Rehab 2012
2 Kanopi 11.01.01.06. 000001 Tidak Tidak Jl. Depok Purbaratu Hak Pakai APBD 42.120.000,00
Canopi penghubung
Kantor Kecamatan &
Aula
3 Tralis 11.01.01.05. 000001 Tidak Tidak Jl. Depok Purbaratu Hak Pakai APBD 15.000.000,00 Tralis
3 Tralis 11.01.01.05. 000002 Tidak Tidak Jl. Depok Purbaratu Hak Pakai APBD 5.445.000,00 Tralis Aula
3 Tralis 11.01.01.05. 000003 Tidak Tidak Jl. Depok Purbaratu Hak Pakai APBD 825.000,00 Tralis Ruang PKK
4
Bangunan Gudang Tertutup Semi
Premanen
11.01.02.01. 000001 Tidak Beton Jl. Depok Purbaratu 2011 Hak Pakai 01.01.11.04.01.0001 APBD 43.750.000,00 Gudang & WC
5
Bangunan Gedung Kantor
Permanen
11.01.01.01. 000002 Tidak Beton Jl. Depok Purbaratu 2012 Hak Pakai 01.01.11.04.01.0001 APBD 43.411.000,00 Ruang PKK
6
Tugu/ Tanda Batas Administrasi
Kec.
12.06.01.06. 000001 APBD 7.498.100,00
Pembangunan Tugu
Batas Kecamatan
Hasil Pemekaran Thn
2010
7 Tempat Parkir 11.01.14.04. 000002 APBD 89.480.000,00
Penataan Halaman
parkir Komplek Kantor
Kecamatan Purbaratu
Thn 2010
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN DESEMBER 2012
SKPD NO. KODE LOKASI
KABUPATEN/ KOTA
PROVINSI
Asal - Usul
No.
Urut
Nama Barang/ Jenis Barang
Nomor
Kondisi Bangunan
(B, KB, RB)
Konstruksi Bangunan
Luas
Lantai
(M²)
Letak/ Lokasi
Alamat
Dokumen Gedung
Luas
M²
Status
Tanah
Nomor Kode Tanah Harga Keterangan
Kartu Inventaris Barang
(KIB) C Gedung dan
Bangunan
Permendagri 17 thn 2007

28. FORMAT KIB D
28
:KECAMATANPURBARATU :
:PEMERINTAHKOTATASIKMALAYA
:JAWABARAT
KodeBarang Register Tanggal Nomor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
KECAMATANPURBARATU
1 InstalasiListrik 16.02.01.04 000001 APBD 2.430.000,00 Kec.Purbaratu
KELURAHANSUKAMENAK
1 JalanDesa 13.01.04.01. 000001 Aspal 1.000 4 4.000
Kp.Bojongnangka,Kp.
Sukamaju
APBD 1.250.000.000,00 Jl.Bojongnangka
2 JalanDesa 13.01.04.01. 000002 450 4 1.800 Kp.Depok APBD 550.000.000,00 Jl.Depok
3 JalanDesa 13.01.04.01. 000003 250 5 1.250 Kp.Sidamulih APBD 412.000.000,00 Jl.Sindangmulih
4 JalanDesa 13.01.04.01. 000004 Aspal 1.000 3 3.000
Kp.Benteng,Kp.
Golempang
APBD 850.000.000,00
Jl.Benteng
Golempang
5 JalanDesa 13.01.04.01. 000005 Aspal 1.600 3 4.800 PerumSukamenakIndah APBD 220.000.000,00
Jl.PerumSukamenak
Indah
6 SaluranSekunder 14.01.03.03. 000001 Tembok 2.000 16 3.200
Kp.Bojongnangka,Kp.
Sukamaju,Kp.Nagrog,Kp.
Benteng,Kp.Golempang
APBD 449.600.000,00 IrigasiCikarag
7 SaluranSekunder 14.01.03.03. 000002 Tanah 800 1 800 Kp.Sukamaju APBD 56.800.000,00 IrigasiSukamaju
KARTUINVENTARISBARANG(KIB)D
JALAN,IRIGASIDANJARINGANDESEMBER2012
SKPD NO.KODELOKASI
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
Asal-Usul
No.U
rut
NamaBarang/JenisBarang
Nomor
Konstruksi
Panjang
(Km)
Lebar(M) KeteranganLuas(M²) Letak/Lokasi
Dokumen
Status
Tanah
NomorKode
Tanah
Harga
Kondisi
(B,KB,RB)
Kartu Inventaris Barang
(KIB) D Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Permendagri 17 thn 2007

29. FORMAT KIB E
29
:KECAMATANPURBARATU :
:PEMERINTAHKOTATASIKMALAYA
:JAWABARAT
KodeBarang Register Judul/Pencipta Spesifikasi AsalDaerah Pencipta Bahan Jenis Ukuran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SEKRETARIATKECAMATAN
1 PeraturanPerundang-undangan 17.01.04.11. 000001 2008 APBD 800.000,00
2 PeraturanPerundang-undangan 17.01.04.11. 000001 2009 APBD 1.000.000,00
3 AgamaIslam 17.01.03.01. 000001 2010 APBD 240.000,00
4 AgamaIslam 17.01.03.01. 000002 2010 APBD 695.000,00
5 Hukum 17.01.04.05. 000001 2010 APBD 65.000,00
7 BukuPerpustakaan 17.01.04.11. 000001 2012 APBD 1.000.000,00
6 PeraturanPerundang-undangan 17.01.04.11. 000001 2011 APBD 1.000.000,00
KELURAHANSUKANAGARA
1 BukuPerpustakaan 17.01.01.12. 000001
Kesehatananakdidaerahtropis/
JulifeBumiAksara
1994 15.000,00
PROVINSI
Keterangan
KARTUINVENTARISBARANG(KIB)E
ASETTETAPLAINNYADESEMBER2012
SKPD NO.KODELOKASI
KABUPATEN/KOTA
Hewan/Ternakdan
Tumbuhan
Jumlah
TahunCetak/
Pembelian
Asal-Usul
Cara
Perolehan
Harga
No.
Urut
NamaBarang/JenisBarang
Nomor Buku/Perpustakaan
BarangBercorakKesenian/
Kebudayaan
Kartu Inventaris Barang
(KIB) E Aset Tetap
Lainnya
Permendagri 17 thn 2007

30. FORMAT KIB F
30
Kartu Inventaris Barang
(KIB) F Konstruksi
dalam Pengerjaan
Permendagri 17 thn 2007

31. 31
KARTU INVENTARIS RUANGAN
KAB :
PROVINSI :
UNIT : NO. KODangE LOKASI……..xx)
SATUAN KERJA :
RUANGAN :
NO
Urt Nama Barang/
Jenis barang
Merk/
Model No. Seri
Pabrik
Ukuran
Bahan
Tahun
Pembuatan/
pembelian
No. Kode
Barang
Jumlah
Barang/
Register
x)
Harga
Beli/
Perolehan
Keadaan Barang
Keterangan
Mutasi dll
Baik Kurang
Baik
Rusak
Berat
(B) (KB) (RB)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
MENGETAHUI ……………………………………
KEPALA SKPD PENGURUS BARANG
(…………………………)
(……………………………...)
NIP……………………………NIP………………………
x) Tuliskan jumlah/register dalam lajur ybs
xx) Diisi sampai dgn No. Kode Unit/Satuan Kerja (Th tidak ditulis)
Diisi
barang
inventaris
yang ada
di tiap
ruangan
Permendagri 17 thn 2007

32. 32
SELAMAT
BEKERJA
SELAMAT
BEKERJA
SELAMAT
BEKERJA