Dokumen tersebut membahas tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang mencakup dasar hukum, pendekatan, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) secara terperinci dan partisipatif.
2. DASAR HUKUM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pada pasal 79 s.d. 80.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun
2014 tentang Desa, pada pasal 114 s.d. 120.
Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang
Pembangunan Desa
Peraturan Bupati Kotabaru No. 86 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa
dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kabupaten
Kotabaru
4. Perencanaan Pembangunan Desa
• Perencanaan pembangunan desa adalah suatu
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam
rangka peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM-Des) adalah rencana kegiatan pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun. (PP 43
tahun 2014)
• Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) Tahun. (PP 43 tahun 2014)
5. Perencanaan Pembangunan Desa
Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM)
Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP)
Untuk Jangka waktu
6 (enam) tahun
Untuk jangka waktu
1 (satu) tahun
Ditetapkan
Desa
dengan Peraturan Ditetapkan dengan Peraturan
Desa
Disusun oleh Pemerinyah
Desa pada bulan Juli tahun
berjalan
Ditetapkan paling lama 3
(tiga) bulan sejak
pelantikan Kepala Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Pasal 4 dan 5
6. Perencanaan Pembangunan Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,
adalah rencana kegiatan pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun,
yang memuat arah kebijakan
pembangunan Desa, arah kebijakan
keuangan desa, kebijakan umum dan
program-program Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) lintas SKPD dan program
prioritas kewilayahan disertai dengan
rencana kerja yang merupakan penjabaran
dari Visi-Misi dari Kepala Desa terpilih.
7. Perencanaan Pembangunan Desa
Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya
disebut RKP Desa adalah penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
Tahun, yang memuat rancangan kerangka
ekonomi Desa dengan mempertimbangan
kerangka pendanaan yang dimutakirkan,
program pembangunan Desa, rencana kerja
dan pendanaan serta prakiraan maju baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
desa maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan RPJM Desa.
8. Rancangan RPJM Desa
Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
Desa
Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
•
Rencana
Kegiatan
•
•
Visi &
Kepala
Misi
Desa
•
RPJM Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 6 Ayat (1)
Arah Kebijakan
Pembangunan
Desa
9. Alur Penyusunan RPJM Desa
Penyelarasan arah
kebijakan
perencanaan
pembangunan
kabupaten/kota
Pembentukan
tim penyusun
RPJM Desa
Pengkajian
keadaan Desa
Penyusunan
rencana
pembangunan
Desa melalui
musyawarah Desa
Penyusunan rencana
pembangunan Desa
melalui musyawarah
perencanaan
pembangunan Desa
Penyusunan
rancangan RPJM
Desa
Penetapan RPJM
Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 7
10. Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa
Kepala Desa
membentuk
bertugas
Penyelarasan arah kebijakan
pembangunan Kabupaten/Kota
Tim Penyusun RPJM Desa
Pengkajian keadaan Desa
Penyusunan rancangan RPJM
Desa
Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan
paling banyak 11 orang dan harus
mengikutsertakan perempuan
Penyempurnaan rancangan
RPJM Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 8
• Pembina: Kepala Desa
• Ketua Tim: Sekretaris Desa
• Sekretaris Tim: Ketua Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
• Anggota:
Perangkat Desa
Lembaga Pemberdayaan Masyaraka
Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Unsur Masyarakat Desa
11. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kab/Kota
Mengikuti Sosialisasi dan/atau
mendapatkan informasi
tentang arah kebijakan
pembangunan Kabupaten/Kota
Pengelompokkan program &
kegiatan menjadi bidang:
• Penyelenggaraan
pemerintahan Desa
• Pembangunan Desa
• Pembinaan
Kemasyarakatan Desa
Mendata & memilah
rencana program dan
kegiatan pembangunan
Kabupaten /Kota yang
akan masuk Desa
a. Rencana pembangunan
jangka menengah daerah
kabupaten/kota
b. Rencana strategis satuan
kerja perangkat daerah
c. Rencana umum tata
ruang wilayah
kabupaten/kota
d. Rencana rinci tata ruang
wilayah kabupaten/kota
e. Rencana pembangunan
kawasan perdesaan
• Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Format data rencana program
& kegiatan pembangunan yang
akan masuk Desa dan
menjadikannya lampiran hasil
pengkajian keadaan Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 3, Pasal 10 & 11
12. Pengkajian Keadaan Desa
Penggalian Gagasan
Masyarakat
Penyelarasan Data Desa
• Pengambilan data meliputi:
Menemukenali potensi dan
peluang pendayagunaan
Sumber daya Desa, dan
masalah yang dihadapi Desa
Data
Data
Data
SDA
SDM
Sumber Daya
Pembangunan
Sumber Daya Sosial
Budaya Dilakukan secara partisipatif
dengan melibatkan seluruh
unsur masyarakat Desa yang
dilakukan melalui musyawarah
dengan cara diskusi kelompok
secara terarah
• Pembandingan data Desa
dengan kondisi Desa terkini
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 4, Pasal 12 s/d 19
Rekapitulasi
Rekapitulasi
13. Pengkajian Keadaan Desa (Lanjutan)
Rekapitulasi
Menyusun berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa,
dengan dilampiri dokumen
a. Data Desa yang sudah diselaraskan
b. Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang
akan masuk ke Desa
c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari
dusun dan/atau kelompok masyarakat
Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 4, Pasal 12 s/d 19
Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa
Kepala Desa Menyampaikan lapora
Desa dalam rangka penyusu
n kepada BPD melalui musyawarah
Rekapitulasi
Reka
14. Penyusunan Rancangan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
Musyawarah Penyusunan Rancangan RPJM Desa membahas dan menyepakati:
Laporan hasil Rumusan arah
kebijakan
Rencana prioritas kegiatan
pengkajian
keadaan desa pembangunan
Desa yang
Dilakukandengan kelompok secara terarah yang
dibagi berdasarkan bidang:
- Penyelenggaraan Pemerintah Desa
-Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
dijabarkan dari visi
Kepala
Sumber pembiyaan Rencana
pelaksana
Kegiatan
kegiatan Desa
dalam jangka
waktu 6 tahun
rencana kegiatan
pembangunan Desa
Dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi
pemerintah Desa dalam menyusun dokumen RPJM Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 5, Pasal 20 s/d 22
Desa ya
dijabark
dan misi
Desa
Prioritas rencana
Laporan hasil
pengkajian
keadaan Desa
15. Penyusunan Dokumen Rancangan RPJM Desa
Mengembalikan kepada Tim Penyusun
bila ada perbaikan
Tim penyusun RPJM Desa Kepala Desa
Memeriksa dokumen
rancangan RPJM Desa.
Bila tidak ada perbaikan
lagi musyawarah
pembangunan Desa
dapat dilakukan
Membuat berita acara
tentang hasil
penyusunan dokumen
rancangan RPJM Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 6, Pasal 23 & 24
16. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
• Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perancanaan
pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati
rancangan RPJM Desa
• Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan
masyarakat
unsur
• Hasil kesepakatan musyawarah Pembangunan Desa
dituangkan dalam berita acara
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 7, Pasal 25 & 26
17. Penetapan
Penetapan
dan Perubahan RPJM Desa
Perubahan
Tim penyusun RPJM Desa
merapihkan/memperbaiki
Kepala Desa dapat mengubah RPJM
bila:
dokumen
rancangan RPJM Desa berdasarkan
hasil kesepakatan musyawarah
pembangunan Desa
a. T
erjadi peristiwa khusus, seperti
bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan
T
erdapat perubahan mendasar atas
kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten/kota
b.
Kepala Desa menyusun rancangan
peraturan desa tentang RPJM Desa
dengan melampirkan rancangan
RPJM Desa
Rancangan peraturan desa tentang
RPJM Desa dibahas & disepakati oleh
Kepala Desa dan BPD untuk
Perubahan RPJM Desa dibahas dan
disepakati dalam musyawarah
perencanaan pembangunan Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Desa
ditetapkan menjadi Peraturan
tentang RPJM Desa
Desa
Diolah dari:
Permendagri No. 114/2014, Bab II, Bagian Kedua, Paragraf 8, Pasal 27 & 28
18. RKP Desa
RKP Desa atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau
yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah dokumen
perencanaan desa untuk periode satu tahun dan merupakan
penjabaran RPJM Desa.
RKP Desa disusun untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar :
(1) Kemana desa akan diarahkan pengembangannya dan apa
yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang? (2)
Bagaimana mencapainya, dan (3) Langkah-langkah strategis
apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Penyusunan RKP Desa diawali dengan Musyawarah Desa paling
lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
Dokumen RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada
bulan Juli tahun berjalan.
RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat
akhir bulan September tahun berjalan.
RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa
19. Subtansi RKP Desa
RKP Desa memuat :
Rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan
masyarakat,
Catatan : RKP Desa paling sedikit berisi uraian
1. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
2. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
oleh Desa
3. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga
4. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola
oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota; dan
5. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa
RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi
dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu
indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota