Laporan ini merangkum pelaksanaan pemerintahan Desa Bhuana Jaya pada tahun 2020, mencakup program kerja, pelaksanaan anggaran, dan tantangan. Desa ini memiliki 4 dusun dan 4.434 jiwa penduduk yang bermukim. Prioritas pembangunan meliputi peningkatan SDM aparatur, kesehatan lingkungan, dan infrastruktur pertanian.

1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
LPPD AKHIR TAHUN 2020
Home page : www.bhuanajaya.desa.id
Email : pemdes@bhuanajaya.desa.id

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNYA Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bhuana Jaya Tahun anggaran 2020 dapat
diselesaikan. Tujuan dari penyusunan Laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
mengenai Pelaksanaan Kegiatan serta sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pemerintahan
Desa Kepada Bapak Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara serta untuk penilaian Kinerja
Perangkat Desa dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi. Serta menjadi gambaran
bahwa Pemerintahan Desa Bhuana Jaya telah menyelesaikan Kegiatan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa dan
Pemberdayaan masyarakat Desa dalam kurun satu tahun. Yakni Tahun 2020.
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Desa juga diuraikan dalam laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini, diantaranya : tujuan yang hendak dicapai,
sasaran pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat pelaksanaan serta output dari
pelaksanaan kegiatan Desa.
Kemudian dengan disampaikannya LPPD ini kami mengharap adanya saran dan kritik
yang membangun khususnya dari Bapak/Ibu anggauta Badan Permusyawaratan Desa (
BPD ) sebagai penampung aspirasi yang sekaligus merupakan manifestasi atau
penjelmaan keinginan dan harapan masyarakat Desa Bhuana Jaya.
Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini dapat menjadi bahan
evaluasi dan tolak ukur dan menjadi bahan perbaikan untuk dimasa yang akan datang.
Bhuana Jaya, 08 Maret 2021
KEPALA DESA BHUANA JAYA
FREND EFFENDY

3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum ................................................................................
B. Tujuan Penyususnan Laporan .......................................................
C. Visi dan Misi Desa ........................................................................
1. Visi ..........................................................................................
2. Misi ..........................................................................................
3. Gambaran Umum ....................................................................
D. Strategi Arah Kebijakan Desa .......................................................
BAB II PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ...................
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan ...................................
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan .................................
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat ...................................
E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..................
F. Masalah dan Penyelesaian .............................................................
BAB III PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Format Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan Desember 2020
2. Format Struktur Realisasi APBDesa Tahun 2020
3. Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Desngan 31 Desember 2020
4. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa
BAB I
PENDAHULUAN

4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
A. Dasar Hukum
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2020 disusun
dengan berdasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Juncto PP.Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
B. Tujuan Penyususnan Laporan
Untuk Pelaksanaan kewajiban Kepala desa sebagi Laporan kinerja kepada Bupati
yang disampaikan kepada masyarakat melalui BPD, sebagaimana diatur dalam Undang
Undang Desa pasal 68 point a yang berbunyi
Masyarakat Desa berhak:
a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
C. Visi dan Misi
Agar pelaksanaan kegiatan Penyelenggaran Pemerintahan Desa Buana Jaya
terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategis Desa, yaitu
telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen Perencanan Desa diantaranya Peraturan
Bhuana Jaya No.4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Tahun 2020 – 2025. dengan Penjabaran program dan kegiatan setiap
tahunan dalam wujud Kegiatan baik fisik maupun nonfisik yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Visi dan Misi Desa Merupakan Implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih
saat ini ( Bp. Frend Effendy ) dengan beberapa penambahan kegiatan kegiatan yang
disusun atau digali berdasarkan musyawarah Desa secara partisipatif yang dikembangkan
oleh Perangkat Desa Bhuana Jaya.

5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
1. Visi Desa
Visi Desa Bhuana Jaya “Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang
profesional, bersih, santun dan ramah menuju masyarakat yang
damai , aman , adil, makmur dan sejahtera “
2. Misi Desa
Misi Desa Bhuana Jaya adalah :
1. Pemberdayaan komponen masyarakat dalam rangka otonomi Daerah.
2. Peningkatan kwalitas pelayanan public dan kwalitas SDM
3. Peningkatan Struktur dan Infrastruktur di linkungan Pemerintahan Desa
4. Peningkatan sosial kesejahteraan masyarakat
3. Gambaran Umum Desa
a. Batas Wilayah
1. Sebelah Utara : Desa Mulawarman
2. Sebelah Selatan : Desa Bukit Pariaman
3. Sebelah Barat : Desa Sukamaju dan separi
4. Sebelah Timur : Desa Bukit Pariaman
b. Orbitasi Jarak Dari Pusat Pemerintahan
1. Jarak Dari Pemerintahan Kecamatan : 18 Km
2. Jarak Dari Pemerintahan Kabupaten/Kota : 51 Km
3. Jarak Dari Pemerintahan Provinsi : 45 Km
c. Potensi Desa
Potensi Desa Bhuana Jaya sebenarnya adalah sektor pertanian dan perkebunan
termasuk hutan rakyat namun belakangan ini banyak lahan lahan tersebut beralih
fungsi sebagai areal pertambangan Batubara, sehingga sektor pertanian yang
dulunya menjadi mata pencaharian masyarakat mulai bergeser menjadi karyawan
perusahan tambang dan beralih profesi lainnya ( dagang, jasa dll )
d. Struktur Pemerintahan Desa Tahun 2020
1. Kepala Desa : Frend Effendy
2. Sekertaris Desa : Suwondo ( PNS )
3. Kasi Pemerintahan : Heriansyah
4. Kaur Keuangan : Eka Yulianita
5. Kaur Perencanaan : Asri Widi Rahayuni
6. Kaur Umum /TU : Herni Yulaikha
7. Kasi Kesra : Suhardi
8.Kasi Pelayanan : Sugiarti
9. Kepala Dusun Pulau Mas : Seno Aji
10. Kepala Dusun Mekarsari : Bayu Suprapto

6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
11. Kepala Dusun Bina Mulya : Saiful Bahri
12. Kepala Dusun Sidomakmur : Sholeh khan
Desa Bhuana Jaya dibagi menjadi Empat (4 ) Wilayah Dusun. 23 RT yang
terdiri dari :
-. Wilayah Dusun I ( Pulau Mas ) terdiri dari 7 RT
-. Wilayah Dusun II ( Mekarsari ) terdiri dari 5 RT
-. Wilayah Dusun III ( Binamulya ) terdiri dari 5 RT
-. Wilayah Dusun IV ( Sidomakmur ) terdiri dari 6 RT
Jumlah Data Penduduk :
1. JUMLAH JIWA :
1. Jumlah Jiwa : 4.434 Orang
2. Jumlah Laki-laki : 2.234 Orang
3. Jumlah Perempuan : 2.200 Orang
4. Jumlah Kepala Keluarga : 1.376 KK
2. MUTASI PENDUDUK TAHUN 2020 :
 Datang : 15 Orang
 Pindah : 10 Orang
 Lahir : 16 Orang
 Meninggal : 14 Orang
Perubahan jumlah penduduk dapat dilihat dari adanya proses perubahan
sebagaimana tersebut dikarenakan :
 Datang, berasal dari luar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
 Karena Perkawinan dan Pekerjaan
 Pindah tempat tinggal ke Desa,Kecamatan,Kabupaten,Kabupaten,Provinsi
 Meninggal Dunia disebabkan karena :
- Usia.
- Penyakit.
e. Sarana dan Prasarana Desa
1. Kantor Desa : 1 Buah
2. Balai Desa/Pendopo : 1 Buah
3. Masjid : 3 Buah
4. Mushola : 14 Buah
5. Tk/Paud : TK. Unit PauD 1 Unit
6. Sekolah : SD.2 Unit SLTP 1 Unit
7. Balai pertemuan Umum : 1 Unit
8. Perpustakaan Desa : 1 Unit
9. Kantor BPD : 1 Unit
10. Gedung PKK : 1 Unit
11. Kantor Sekretariat Linmas : 1 Unit
12. Gedung Posyandu : 4 Unit
13. Gereja : 4 Unit

7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
14. sarana Bumdes ( Kantor, pasar Desa ) : 1 Unit
15.Gedung LPM : 1 Unit
16. Lapangan sepak bola : 1 Unit
17. Perpustakaan Desa/rumah dataku : 1 Unit
18. Exs Gilingan Padi : 1 unit
.
D. Strategi Arah Kebijakan Desa
Ada beberapa agenda prioritas dan strategi arah Kebijakan Pemerintah Desa Bhuana Jaya
terutama melalui penekanan prinsip “ Livable village “ ( Rasa Nyaman tinggal di Desa ).
Nyaman sebagi tempat tinggal dan tempat beraktifitas yang dilihat dari aspek fisik (
Keberadaan sarana prasarana pedesaan dll ) maupun aspek non fisik ( hubungan sosial
kemasyarakatan, aktifitas ekonomi pertanian dll )
Setidaknya ada 6 ( enam ) prinsip Kebijakan:
1. Tersedianya berbagai Kebutuhan dasar masyarakat Desa ( rumah layak huni, Air
bersih, Penerangan/Listrik, Lapangan Kerja dsb )
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial ( Sekolah, Tempat Ibadah,
Pusban/Posyandu, Pasar Desa, Perpustakaan dll )
3. Tersedianya tempat dan arena publik ( BPU, pondok pondok pertemuan masyarakat
tani dsb )
4. Terjaminnya Keamanan dan kenyamanan dalam beraktifitas ( Bebas rasa takut )
5. Adanya dukungan fungsi Ekonomi,Sosial dan Budaya
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.
Agenda prioritas Tahun 2020 ;
 Peningkatan SDM Aparatur Desa dan BPD
 Penerapan Pola Hidup sehat dan bersih/PHBS
 Gerakan Anti Narkoba dan sejenisnya
 Siaga dibidang Kesehatan dan lingkungan
 Infrastuktur dan sarana pertanian
 Mempertahankan lahan pertanian produktif dan pemukiman dari upaya kegiatan
Tambang Batu bara
 Pengembangan Budaya
 Pemberdayaan masyarakat dan gotong royong
 Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa
E. Pengelolaan BUMDES sebagai upaya peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat
Dalam tahun anggaran 2020 Pemerintah Desa tidak menyertakan modal ke Bumdes karena
Pandemi Covid 19 sehingga keterbatasan Anggaran, namun Tahun anggaran 2017 melalui

8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
DD pemerintah Desa menyertakan modal sebesar Rp. 39.265.600 kemudian tahun berikutnya
melalui DD Tahun 2018 Tahap III sebesar Rp.101.310.600 jadi total keseluruhan penyertaan
modal BUMDes dari pemerintah Desa sejumlah Rp. 140.576.200 serta dipenghujung Tahun
Bumdes Tridaya mandiri Desa Bhuana Jaya mendapat alokasi bantuan permodalan dari
Kementrian Desa Daerah tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus
Lima Puluh Juta Rupiah ). Setelah nanti dipandang perlu tentunya kedepannya Pemerintah
Desa akan intens terhadap pembinaan BUMDes.
Usaha BUMDes saat ini berupa Pengelolaan pasar Mekarsari yang beroperasi tiap malam
sabtu, Pengelolaan TV kabel, Pengelolaan Tempat parkir, Pengelolaan Bank sampah dan
Kerjasama operasional pengelolaan Tambang galian C ( batu Latrid ). Dua unit usaha yang
bergaris bawah tersebut saat laporan ini disampaikan tidak ada kegiatan sama sekali. Dan
perlu menjadi kajian kedepan.
BUMDes dengan nama Tridaya mandiri Desa Bhuana Jaya didirikan melalui kesepakatan
bersama antar BPD , Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan dituangkan dalam
Peraturan Desa Bhuana Jaya tentang Pendirian Bumdes, dengan harapan ditetapkannya
Regulasi tersebut dapat menjadi pedoman pengelolaan Bumdes.
BAB II
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A.
LAPORAN REALISASI APB DESA BHUANA JAYA T.A. 2020 /RINGKASAN :
Tabel :1.2. ( lembar Tabel ada dibalik halaman ini )

9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
B.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA:
Tabel : 2.2. ( lembar Tabel berikut ini )

11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
C.
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA BERDASAR PMK.225
TAHUN 2020 :
Tabel : 3. 2. ( lembar Tabel ada dibalik halaman ini )

13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
D.
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020
/PENJABARAND:
Tabel : 4. 2. ( lembar Tabel berikut ini )

16. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

18. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

22. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

24. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

25. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

26. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
E.
LAPORAN REALISASI PENANGGULANGAN BENCANA , DARURAT ,
KEADAAN MENDESAK :
Tabel : 5. 2. ( lembar Tabel ada dibalik halaman ini )

28. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

29. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM

30. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Peraturan Desa Bhuana Jaya No .9 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020. No 9 )
1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa :
A. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa Rp. 20.000.000,-
b. Pendapatan Tranfer Rp. 2.868.457.720,-
c. Pendapatan lain-lain Rp. 503.500.000,-
Jumlah Pendapatan Rp. 3.391.957.720,-
B.Belanja Desa
a. Penghasilan Tetap dan Operasional Rp 1.178.122.746,-
b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 317.212.628,-
c. Bidang Pembangunan Rp 1.104.017.087,-
d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 345.208.731,-
e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 105.000.000,-
f. Bidang Tak Terduga Rp 417.800.000,-
Jumlah Belanja Rp 3.467.361.192,-
Surplus/Defisit Rp. (75.403.472,-)
C.Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 75.403.472,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 75.403.472,-
= = = = = = = = = ===
G. Masalah dan Penyelesaian
Setiap Pelaksanaan Kegiatan dipastikan ada kendala dan masalah. Ini dikarenakan
kurangnnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk
mengantisifasi dan penyelesaian permasalahan diadakannya Musyawarah agar

31. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM
masyarakat mengerti dan memahami serta mendukung sepenuhnya dan berpartisifasi
dalam kegiatan sehingga masyarakat merasa ikut memiliki sehingga kegiatan dapat
berjalan sesuai harapan. Penyampaian Informasi dilakukan dengan membuat Baleho
APBDes dan Realisasi APBDes tahun sebelumnya dan disampaikan melalui laman url
web. https://bhuanajaya.desa.id dan berbagai media social yang dikelola oleh Desa.
Selain dari pada itu juga Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta Pendamping
Desa turut memberikan Pembinaan dan Pendampingan bagi Desa sehingga sangat
dirasakan membatu dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa ditengah-tengah Desa
yang banyak terdapat kekurangan.
BAB III
PENUTUP
Demikian Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) ini dibuat dengan
sebenar-benarnya dan sangat Sederhana sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan
untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi
sempurnanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini sehingga dapat
mendorong Pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan
datang. “Menuju Desa Yang Lebih Baik”. SALAM MEMBANGUN DESA…!!!
Ditetapkan di : Bhuana Jaya
Pada tanggal : 08 Maret 2021
KEPALA DESA BHUANA JAYA
FREND EFFENDY

32. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) “Gerakan Desa Membangun “ GDM