PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI
•
0 likes•58 views
Bagaimana situasi dan kondisi perkawinan anak di masa pandemi? apakah datanya meningkat?, apa yang harus dilakukan masyarakat sipil?
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (9)
Similar to PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI
Similar to PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI
- 1. “PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PANDEMI DAN TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK” Ai Maryati Solihah, M.Si Komisioner KPAI 081219575982 Disajikan Dalam Diskusi Semidaring Sejajar, 15 September 2020
- 2. JUMLAH ANAK INDONESIA TAHUN 2017 2 33,4% 66,6% ANAK INDONESIA, TAHUN 2016 Sumber : Profil Anak Indonesia2016 83,4 Juta ANAK Penduduk Usia > 17 Tahun ANAK INDONESIA, TAHUN 2017 Sumber : Profil Anak, 2017 Siapakah anak ? Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 3. PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK HAK HIDUP DAN TUMBUH KEMBANG NON DISKRIMINASI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK PARTISIPASI ANAK
- 4. UNTUK •Bermain •Berekreasi •Berpartisipasi •Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan •Beragama •Berkumpul •Berserikat •Diasuh oleh orang tua •Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang UNTUK MENDAPAT •Nama •Identitas •Kewarganegaraan •Pendidikan •Informasi •Kesehatan •Jaminan Sosial PERLINDUNGAN KHUSUS § Anak dalam situasi darurat; § Anak yang berhadapan dengan hukum; § Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; § Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; § Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; § Anak yang menjadi korban pornografi; § Anak dengan HIV/AIDS; § Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; PERLINDUNGAN KHUSUS •Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; •Anak korban kejahatan seksual; •Anak korban jaringan terorisme; •Anak Penyandang Disabilitas; •Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; •Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan •Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”
- 5. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat 86 75 238 183 167 236 286 302 291 59 1923 2 Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 416 633 931 921 822 857 714 857 896 730 7777 3 Agama dan Budaya 83 204 214 106 180 262 240 246 193 72 1800 4 Hak Sipil dan Partisipasi 37 42 79 76 110 137 173 147 108 35 944 5 Kesehatan dan Napza 227 265 446 368 381 383 325 364 344 41 3144 6 Pendidikan 276 522 371 461 538 427 428 451 321 858 4653 7 Pornografi dan Cyber Crime 188 175 247 322 463 587 608 679 653 453 4375 8 Anak Berhadapan Hukum (ABH) 695 1413 1428 2208 1221 1314 1403 1434 1251 576 12943 9 Trafficking dan Eksploitasi 160 173 184 263 345 340 347 329 244 63 2448 10 Kasus Perlindungan Anak Lainnya 10 10 173 158 82 79 55 76 68 332 1043 TOTAL 2178 3512 4311 5066 4309 4622 4579 4885 4369 3219 41050 3. Pengaduan Hasil Pemantauan dan Investigasi Kasus KPAI; 4. Pengaduan Via Email, Surat, Media Sosial (WA, FB, IG, Twitter); Komisi Perlindungan Anak Indonesia Bidang Data Informasi dan Pengaduan 2020 Data Masuk Pertanggal (30 Juni 2020), Pukul 18.00 WIB RINCIAN TABEL DATA KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TAHUN 2011 - 2020 NO KLASTER / BIDANG JUMLAH Update Data : Tahun 2011 s/d Tahun 2020 Sumber Data Primer : 1. Pengaduan Langsung KPAI; 2. Pengaduan Online Bank Data Perlindungan Anak; 5. Pengaduan Hotline Service KPAI. TAHUN
- 6. LINGKUNGANKELUARGA&PENGASUHANALTERNATIF: PERKAWINANANAK 6 11,07 12,76 13,93 16,99 19,77 19,92 20,71 20,92 21,68 21,83 23,20 25,71 25,87 27,02 27,09 27,85 29,25 29,40 29,45 30,96 31,12 31,24 31,28 31,72 32,42 33,50 33,98 34,09 34,41 35,69 36,74 36,93 37,19 39,21 39,53 0,00 10,0020,0030,0040,0050,00 DI Yogyakarta DKIJakarta Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Jawa Tengah Bant en Kepulauan Riau Lampung Nusa Tenggara Timur Bali INDONESIA Riau Jawa Barat Jawa Timur Sumatera Selatan Papua Barat Jambi Kalimantan Timur Maluku Nusa Tenggara Barat Bengkulu Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Papua Sulawesi Selatan Kalimantan Utara Maluku Uta ra Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Kepulauan Bangka Belitung Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Berdasarkan data BPS tahun 2017, Persentase Perempuan Berumur 20- 24 Tahun yang Pernah Kawin atau yang Umur Perkawinan Pertamanya di Bawah 18 Tahun sebanyak 23 Provinsi di atas rata-rata Nasional (Kalsel, Kalteng, kep. Babel, Sulbar, Sultra, Kalbar, Malut, Kaltara, Sulsel, Papua, Sulteng, Gorontalo, Bengkulu, NTB, Maluku, Kaltim, Jambi, Papua Barat, Sumsel, Jatim, Jabar, Riau) 23,9% perempuan menikah pada umur 15-19 tahun 2,6% perempuan menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun 48 dari 1000 perempuan usia 15-19 tahun pernah melahirkan 23% à25,71% (2015 à2017) Persentase perkawinan anak di Indonesia cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2015 sebanyak 23% menjadi 25,71% pada tahun 2017. Sumber: Kemenpppa, 2018
- 7. PROFILPEREMPUAN:PEREMPUANPERNAHKAWINYANG MENIKAHSEBELUMUSIA18TAHUN Tingginya perempuan usia 20-24 tahun berstatus pernah kawin yang menikah di usia kurang dari 18 tahun dengan pendidikan kurang dari sama dengan SMP sederajat sebesar 88,46%.
- 8. SITUASI ANAK DI MASA COVID-19 1. KRISIS KESEHATAN—anak terdampak covid memerlukan perhatian khusus, dari segi : - Pelaporan kasus anak -penanganan anak dalam pengasuhan keluarga dan keluarga alternatif -penanganan Anak Tanpa Gejala, Anak Dalam Pemantauan, Pasien Anak Dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi Dan Anak Dengan Ortu/Pengasuh/Wali Berstatus Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, Dan Ortu Yang Meninggal Karena Covid-19 2. KRISIS PENGASUHAN— anak dalam situasi rentan kekerasan dan berselancar daring dengan dunianya, diakibatkan oleh : -rentan konflik keluarga -pelampiasan stress dan beban kerja/urusan kantor harus dikerjakan dirumah -pengasuhan buruk kekerasan pisik, psikis, dan seksual (perlu pendalaman) 3. KRISIS PENDIDIKAN—anak dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ), menimbulkan : (247 pengaduan dan survei pada 1700 responden) -tidak senang, kebosanan dan merasa beban/banyak tugas -komunikasi dengan guru tidak optimal, lebih banyak satu arah -tidak senang didampingi ortu yang emosional(galak, tidak sabar, marah) -tidak ada peralatan pendukung PJJ(sarana HP dan quota serta akses internet) 4. KRISIS EKONOMI—anak terdampak dalam situasi orang tua menjadi korban PHK, menurunnya penghasilan, bahkan tidak berpenghasilan -Mengakibatkan anak rentan tidak melanjutkan Pendidikan, eksploitasi, menjadi pekerja anak, dan menjadi korban perkawinan anak -anak dipekerjakan disektor informal : pemulung, tukang koran, mengemis, dll -akibat daya beli rendah anak rentan tidak terpenuhi asupan gizi yang seimbang 5. KRISIS PENANGANAN ANAK DALAM AMPK(ANAK MEMBUTUHKAN PERLINDUNGAN KHUSUS)—terutama mereka yang berada dalam Lembaga Rehabilitasi dan LPKA -tetap membutuhkan jaminan keselamatan dan rehabilitasi -tetap membutuhkan perlindungan kesehatan
- 10. KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PROTOCOL COVID 19 DALAM PERLINDUNGAN ANAK • B-1 : PROTOKOL TATA KELOLA DATA ANAK • B-2 : PENGASUHAN BAGI ANAK TANPA GEJALA, ANAK DALAM PEMANTAUAN, PASIEN ANAK DALAM PENGAWASAN, KASUS KONFIRMASI DAN ANAK DENGAN ORTU/PENGASUH/WALI BERSTATUS ORANG DALAM PEMANTAUAN, PASIEN DALAM PENGAWASAN, KASUS KONFIRMASI, DAN ORTU YANG MENINGGAL KARENA COVID- 19 • B-3 : PROTOKOL PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN ANAK MELALUI ASIMILASI DAN INTEGRASI, PEMBEBASAN TAHANAN, PENANGGUHAN PENAHANAN DAN BEBAS MURNI • B-IV PROTOKOL PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19
- 12. 15574 10497 5077 57454 19180 10179 41090 22439 18651 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 L P TOTAL JENIS KELAMIN DATA PERKAWINAN ANAK 2018-JUNI 2020 2018 2019 Jan-Jun 2020
- 14. PENDIDIKAN RENDAH •Potensi Putus Sekolah Besar KESEHATAN •AKI DAN AKB KUALITAS KELUARGA •Kesetaraan Gender lemah •Kualitas Pengasuhan kurang KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
- 15. PERKAWINAN ANAK • Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga “Pasal 26 • (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: • mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; • menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; • mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan • memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- 16. KEWAJIBAN ANAK Setiap anak berkewajiban untuk : a. menghormati orang tua, wali, dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 15/09/20 16
- 17. UU NOMER 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN • Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: • “Pasal 7 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- 18. PERLINDUNGAN ANAK PERLINDUNGAN ANAK ANAK SENDIRI Sbg subyek atas Hak haknya ORANG TUA/WALI & KELUARGA bertanggung jawab utk hak hidup dan tumbuh kembang MASYARAKAT harus ikut berpartisipasi mewujudkan lingkungan protektif NEGARA, PEMERINTAH & PEMDA berkepentingan thd kualitas anak, dibebani kewajiban utk mendayagunakan seluruh sumber dayanya utk melindungi anak dan hak haknya UU NO 35 TAHUN 2014 Pasal 1 ayat (2) : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 20 : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak
- 19. MENGUMPULKAN DATA & INFO LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MEDIASI SENGKETA TELAAH MELAPORKAN PELANGGARAN KERJA SAMA PENGAWASAN MASUKAN & USULAN KEBIJAKAN PA Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan Anak Memberi laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak TUGAS (PASAL 76) PEMENUHAN HAK ANAK, PERLINDUNGAN KHUSUS TUGAS KPAI
- 20. STRATEGI PENCEGAHAN DAN MEMASTIKAN PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN NORMA HUKUM Edukasi Orang Tua Edukasi Anak: Kespro, kepribadian, Mencegah kekerasan Memperpanjang Wajib Belajar Konseling Sebaya Edukasi Toga Tomas Konseling MENGATUR KEJELASAN IZIN ORANG TUA
- 21. TANTANGAN PENCEGAHAN : Program Penanganan covid-19 terintegrasi dengan penanganan dampak sosial ekonomi. Salah satunya dengan intervensi jaring perlindungan sosial tepat sasaran, termasuk pada keluarga rentan khususnya untuk pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan anak Pemerintah meningkatkan program sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mencegah perkawinan anak, bahaya seks bebas, dan mencegah perkawinan tidak tercatat secara offline dan online Membumikan transformasi agama dan budaya ; nilai perlindungan anak, mencegah perkawinan anak dan memajukan harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan setara Memampukan seluruh stake holder mengenai persamaan persepsi bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.