1.2 BAPPENAS - Bahan Rakornas PPPA 2022.pptx

UNGGUL VISIONER BERINTEGRITAS
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM RPJMN 2020-2024
DAN RKP 2022-2023
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan
Kebudyaaan
Kementerian PPN/Bappenas
13 September 2022
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2022

SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA
136,66 Juta
(50,6%)
133,54 Juta
(49,4%)
0-19 tahun
41,49
juta
44,19
juta
• Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk usia produktif terbesar
di Asia, mencapai 191 juta (70,72%)
• Sumber daya manusia yang berkualitas berperan penting dalam perekonomian,
politik dan peningkatan kesejahteraan bangsa.
• Separuh dari potensi sumber daya pembangunan ada pada perempuan (49,4%)
• Anak sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi agar dapat tumbuh dan
berkembang optimal (31%)
• Oleh karena itu, perempuan dan anak harus memiliki sehat, berpendidikan dan
memiliki kualitas hidup yang baik
Penduduk Indonesia didominasi oleh Generasi Milenial dan
Gen Z yang Sebagian besar merupakan penduduk di
kelompok anak, remaja, dan pemuda
>65 tahun
7,61
juta
8,35
juta
15-64 tahun
93,93
juta
95,71
juta
15-29 tahun
34,67
juta
32,97
juta
Rasio
102
3

Kekerasan terhadap Perempuan
3.0
7.7
9.4
2.8
6.9
8.7
Fisik Seksual Fisik dan/atau
Seksual
SETAHUN TERAKHIR
2016
2021
18.1
24.2
33.4
13.8
18.7
26.1
Seksual
SELAMA HIDUP
2016
2021
Prevalensi kekerasan fisik
dan/atau seksual oleh pasangan
dan selain pasangan selama hidup
meurut daerah
36.2
29.8
33.3
27.7
23.8 26.1
Perkotaan Perdesaan Nasional
SELAMA HIDUP
2016 2021
Prevalensi perempuan usia
15-64 tahun mengalami minimal 1
dari 3 jenis kekerasan* oleh pasangan
1.8
3.8
4.9
9
7.5
32.4
2
2.3
3.7
6.8
4.7
22
Fisik Seksual Fisik dan atau
Seksual
Ekonomi Emosional/Psikis Pembatasan
Aktivitas
SETAHUN TERAKHIR
Kekerasan fisik
mengalami
peningkatan selama
setahun terakhir
Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
usia 15-64 tahun oleh SELAIN pasangan menurut jenisnya
1.5
4.7
5.6
1.2
5.2
6
Seksual
SETAHUN TERAKHIR
2016 2021
Kekerasan
seksual serta
kekerasan fisik
dan/atau
seksual
mengalami
peningkatan
selama setahun
terakhir
usia 15-64 tahun oleh pasangan menurut jenisnya
ANALISIS SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (1/5)

44
206
256
288
317
758
771
1,267
1,707
1,714
2,219
2,360
3,631
3,641
3,652
3,838
4,853
4,924
5,613
6,141
6,827
6,851
8,293
9,237
9,996
11,924
12,194
12,611
14,735
14,863
17,081
52,901
53,865
58,395
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Kalimantan…
Bali
Kepulauan
Riau
Papua
Sulawesi
Barat
Nusa…
Maluku
Maluku
Utara
Papua
Barat
Sulawesi
Utara
Kepulauan…
Gorontalo
Kalimantan…
Sulawesi…
Bengkulu
Sulawesi
Tengah
Kalimantan
Barat
Jambi
DI
Yogyakarta
Aceh
Kalimantan…
Kalimantan…
Nusa…
Sumatera
Barat
Sumatera…
Riau
Lampung
Banten
Sulawesi
Selatan
DKI
Jakarta
Sumatera
Utara
Jawa
Tengah
Jawa
Timur
Jawa
Barat
Jumlah Kasus KTP Tahun 2021 menurut Provinsi
Sumber Data: Badilag, Lembaga Layanan dan Komnas Perempuan dalam CATAHU 2022
135,170
180,746
185,458
204,794
163,116
230,881
280,185
302,686
226,062
338,496
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Kasus KTP Tahun 2012-2021
Sumber Data: Badilag, Lembaga Layanan dan Komnas Perempuan dalam CATAHU 2022
Faktor penyebab penurunan kasus di Tahun 2020:
• Renspons rate dari survey hanya 50%
• Korban dekat dengan pelaku selama pandemi
• Korban cenderung mengadu pada keluarga
atau diam
• Persoalan literasi teknologi
• Model layanan pengaduan yang belum siap
dengan kondisi pandemi

329
309
412
220
215
9
0
26
15
70
57
321
Pada tahun 2021, kekerasan fisik diterima oleh
perempuan sebanyak 4.814 kasus, selanjutnya
untuk kasus Kekerasan Gender Berbasis
Siber sebanyak 1.721 kasus atau meningkat
83% dari tahun sebelumnya (Komnas Perempuan,
2022)
Kekerasan Berbasis Gender Siber
Bentuk kekerasan seksual
yang paling banyak
diterima oleh perempuan
pada 2020 adalah
Pencabulan sebanyak
412 kasus, kemudian
disusul dengan Kekerasan
Gender Berbasis Siber
sebanyak 329 kasus
(Komnas Perempuan,
2021)
Perempuan dan anak adalah kelompok yang
paling rentan menjadi korban TPPO. Korban
diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual,
kerja paksa dan praktik perbudakan/ serupa.
Tindak Pidana Perdagangan Orang/Human Traficking
Korban TPPO
Perempuan
Korban TPPO
Laki-Laki
6
120
• 51 korban
dieksploitasi
seksual
• 66 korban
diperdagangk
an sebagai
PMI
Sumber: LPSK, 2021
No Jenis
Jumlah
Kasus yg
Diterima
Lembaga
Jumlah Kasus yg Diterima
Komnas Perempuan
Ranah Publik Ranah Privat
1 Cyber grooming 5 0 0
2 Cyber Hacking 13 17 58
3 Cyber Harrasment 18 489 277
4 Cyber Recruitment 1 0 11
5 Cyber Survaillance 4 47 32
6 Illegal Content 12 40 47
7 Malcious Distribution 98 158 279
8 Morphing 6 14 6
9 Online Defamation 8 18 23
10 Revenge Porn 21 2 79
11 Sexting 4 0 22
12 Sextortion 11 472 683
13 Voyeurism 1 114 141
Jumlah 211 1.371 1.658
Cyber harassment.
Penggunaan
teknologi untuk
menghubungi,
mengganggu atau
mempermalukan
korban.
Malicious
destribution.
Penyebaran konten-
konten yang
merusak reputasi
korban atau
organisasi pembela
hak-hak perempuan
terlepas dari
kebenarannya.
Sextortion.
Pemerasan dengan
ancaman
penyalahgunaan
konten seks korban
dengan tujuan
memperoleh uang
atau terlibat dalam
seks dengan korban
melalui paksaan.

• Perempuan dengan disabilitas memiliki risiko lebih besar
mengalami kekerasan berbasis gender
• Korban disabilitas terbanyak yaitu perempuan dengan
disabilitas intelektual/tuna grahita (66%) diikuti perempuan
dengan gangguan sensorik 28,5%
Jenis kekerasan
terbanyak yang
dialami oleh
perempuan
disabilitas adalah
kekerasan seksual
(42%), diikuti oleh
kekerasan fisik dan
psikis
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LANSIA
- Perempuan lansia masih rentan mengalami kekerasan. Sebanyak
43 perempuan lansia (>60 tahun) masih mengalami kekerasan
di ranah KDRT/RP
- Di ranah publik, masih terdapat 2 korban perempuan lansia yang
menjadi korban kekerasan korban yang melaporkan kasus
kekerasan ke Komnas Perempuan
Sumber: CATAHU 2021, Komnas Perempuan; Susenas Maret 2019, BPS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DENGAN DISABILITAS
1
51
7
22
1 5 3
0
20
40
60
Jenis Disabilitas Perempuan Korban Kekerasan Tahun
2020
42%
6%
28%
24%
Bentuk Kekerasan terhadap Disabilitas
Perempuan Tahun 2020
Seksu
al
Fisik
2041
49
94
928
2286
799
251
32
0
299
3
40
734
2383
1168
942
732
179
N/A
>80th
61-80 th
41 - 60 th
25 - 40 th
18 - 24 th
14 - 17 th
6 - 13 th
<5 th
Korban dan Pelaku KDRT
menurut Usia
Pelaku Korban
Sumber: CATAHU Komnas Perempuan 2021
810
0
15
203
376
211
94
22
0
284
0
2
65
399
285
440
217
39
N/A
>80th
61-80 th
41 - 60 th
25 - 40 th
18 - 24 th
14 - 17 th
6 - 13 th
<5 th
Pelaku Kekerasan di Ranah
Komunitas menurut Usia
Pelaku Korban

Sumber: SUSENAS, Badan Pusat Statistik, 2021
12.14
11.11 11.54 11.21 10.82 10.35
9.23
0.6 0.54 0.48 0.56 0.57 0.5 0.58
-2.5
2.5
7.5
12.5
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sebelum 18 tahun Sebelum 15 tahun
Angka Perkawinan Anak Nasional
Female genital mutilation/cutting (FGM/C)
Anak perempuan dari
perempuan usia 15-49 tahun
yang tinggal bersama dan
menjalankan praktik sunat
perempuan kriteria WHO.
Anak perempuan dari
yang tinggal bersama dan
menjalankan praktik sunat
perempuan hanya secara
simbolis saja.
Sumber: SPHPN 2021
21,3
Persen
33,7
Persen
Sebanyak 55%
anak perempuan
dari perempuan
15-49 mengalami
sunat, dengan
prevalensi
tertinggi pada
kategori sunat
simbolis
• Secara keseluruhan, proporsi
yang menikah sebelum usia
18 tahun mengalami
penurunan, namun masih
tinggi.
• Ada kecenderungan kenaikan
pada usia lebih muda (< 15
tahun)
• Terdapat 29 Provinsi dengan penurunan angka
Perkawinan Anak pada Tahun 2021.
• Pada tahun 2021, terdapat 5 Provinsi dengan
peningkatan angka Perkawinan Anak yaitu Sulawesi
Barat, Bengkulu, Maluku, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
• Adapun provinsi dengan angka Perkawinan Anak
tertinggi pada tahun 2021 yaitu Sulawesi Barat dan
terendah berada pada provinsi Kep. Riau.
Dispensasi Kawin
meningkat 3 kali
lipat lebih tinggi
yaitu dari 23.126
kasus (2019)
menjadi 64.211
kasus (2020)

23.23 22.49
25.72 27.26
Perkotaan Perdesaan
% Anak usia 13-17 tahun yang mengalami
kekerasan pada masa pandemi COVID-19
Laki-Laki
Masih terjadinya kekerasan terhadap anak
62 62
34
41.05
Laki-laki Perempuan
Prevalensi Anak Usia 13-17 Tahun yang pernah
mengalami kekerasan di sepanjang hidupnya (%)
40 43
20
25.4
Laki-laki Perempuan
Prevalensi Anak Usia 13-17 Tahun yang pernah
mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir(%)
Sumber: SNPHAR 2018 dan 2021
9
ANALISIS SITUASI KEKERASAN TERHADAP ANAK
Fisik
Seksual Emosional
Rendahnya pengetahuan anak tentang layanan kekerasan
Jenis kekerasan yang
paling sering dialami
oleh anak usia 13-17
tahun baik laki-laki
maupun perempuan,
di perkotaan maupun
perdesaan adalah
kekerasan
emosional
Hanya 1 dari 3
anak dan remaja
mengetahui
tentang adanya
layanan kekerasan
(SNPHAR, 2018)
• Pengetahuan anak korban
kekerasan terhadap
tersedianya layanan
kekerasan masih rendah.
• Persentase anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan pun
sangat rendah, sehingga
menghasilkan gap yang
besar.

PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM RPJMN
2020-2024

TEMA, PRIORITAS, PENGARUSUTAMAAN DAN KAIDAH
RPJMN 2020 - 2024
Tema RPJMN IV 2020 - 2024
“Indonesia Berpenghasilan Menengah -
Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan
Berkesinambungan”
Pengarusutamaan:
Membangun
Kemandirian
Menjamin
Keadilan
Menjaga
Keberlanjutan
Kaidah Pembangunan:
Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan
Gender
Modal Sosial
dan Budaya
Transformasi
Digital
11

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDM
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat
Sasaran
3. Perlindungan Sosial Adaptif
4. Kesejahteraan Sosial
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan
Obat dan Makanan
1. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
2. Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun
3. Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
4. Penjaminan Mutu Pendidikan
5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan
1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
2. Peningkatan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan, dan Perlindungan
Perempuan
3. Kualitas Pemuda
1. Akselerasi Penguatan
Ekonomi Keluarga
2. Keperantaraan Usaha dan
Dampak Sosial
3. Reforma Agraria
4. Perhutanan Sosial
1. Pendidikan dan Pelatihan
Vokasi Berbasis Kerja sama
Industri
2. Penguatan Pendidikan
Tinggi Berkualitas
3. Peningkatan Kapabilitas
Iptek dan Penciptaan Inovasi
4. Prestasi Olahraga
1. Percepatan Cakupan Administrasi
Kependudukan
2. Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan
3. Pendampingan dan Layanan Terpadu
4. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pengendalian Penduduk
1. Peningkatan Kesehatan Ibu,
Anak, KB dan Kesehatan
Reproduksi
2. Percepatan Perbaikan Gizi
Masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian
Penyakit
• MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
• MP Reformasi Sistem Kesehatan
MP Reformasi Perlindungan Sosial
MP Pembangunan
Science Techno Park
MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk
Industri 4.0
12

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pembangunan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
INDIKATOR DAN TARGET
Indikator Baseline 2021
Indeks Pembangunan Gender (IPG) 90,99
(2018)
91,27*
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perempuan (TPAKP)
Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG)
72,10
(2018)
73,50* 74,18*
51,88
(2018)
53,13* 55,00*
2024
91,39*
*target akan dihitung kembali dengan capaian 2019
1. Penguatan kebijakan dan regulasi
2. Percepatan pelaksanaan PUG di K/L, pemerintah daerah, dan pemerintah
desa melalui penguatan pelembagaan PUG dan perencanaan dan
penganggaran yang responsif gender (PPRG)
3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan
maupun laki - laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media
massa dan dunia usaha
4. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan secara bermakna di
berbagai bidang pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga
kerja, serta politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan
5. Peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha dan lembaga
masyarakat.
STRATEGI
STRATEGI
Prevalensi Kekerasan terhadap
Perempuan
9,40
(2016)
Menurun
2024
Pengembangan sistem data
terpadu KtP dan TPPO
Pengembangan sistem
layanan terpadu penanganan
KtP dan TPPO
Penguatan jejaring dan kerja
sama antara pemerintah (pusat
dan daerah), komunitas, media
massa, dunia usaha dan
lembaga bantuan hukum
Pengembangan inovasi
dalam upaya pencegahan KtP
dan TPPO
Penguatan kebijakan dan regulasi
pencegahan, penanganan,
rehabilitasi, pemulangan, dan
reintegrasi
Peningkatan pengetahuan dan
pemahaman individu, keluarga,
masyarakat, dunia usaha, dan
pemangku kepentingan lainnya
tentang kekerasan terhadap
perempuan (KtP) dan TPPO.
Peningkatan kapasitas aparat
penegak hukum dan pemerintah
tentang KtP dan TPPO
Penguatan kelembagaan
perlindungan perempuan dari
tindak kekerasan
1
2
3
4
5
6
7
8
Menurun
1
2
3
4
5
Peningkatan Perlindungan Perempuan,
termasuk Pekerja Migran dari kekerasan dan TPPO
ARAH
KEBIJAKAN
13

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
14
Indeks Perlindungan Anak
(IPA)
62,72
(2018)
68,10
Proporsi perempuan umur
20-24 tahun yang menikah
sebelum 18 tahun
11,2
(2018) 9,23
L: 61,7
P: 62,0
L: 34
P: 41,05
Prevalensi anak usia 13-17
tahun yang pernah
mengalami kekerasan
sepanjang hidupnya (%)
ARAH KEBIJAKAN
Pewujudan INDONESIA LAYAK ANAK melalui penguatan
Sistem Perlindungan Anak yang responsif terhadap
keragaman dan karakteristik wilayah anak untuk memastikan
anak menikmati haknya
STRATEGI
Penguatan regulasi dan
penegakkan hukum yang
proporsional terhadap kepentingan
terbaik anak.
Penguatan efektivitas
kelembagaan melalui peningkatan
kapasitas SDM, penyedia layanan,
koordinasi, sistem data dan
informasi, serta fungsi pembinaan
dan pengawasan
Peningkatan pemahaman tentang
perlindungan anak bagi para
pemangku kepentingan,
masyarakat, keluarga, dan anak
Penguatan jejaring antara
pemerintah dengan komunitas,
media massa, dunia usaha, dan
lembaga masyarakat.
Peningkatan partisipasi anak
dalam pembangunan sesuai
dengan tingkat kematangan
usianya.
Penguatan upaya pencegahan dan
penanganan berbagai tindak
kekerasan, eksploitasi termasuk isu
pekerja anak, dan penelantaran pada
anak.
Penguatan koordinasi dan sinergi
upaya pencegahan perkawinan
anak dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan.
Penguatan pengasuhan di
lingkungan keluarga dan
pengasuhan sementara di institusi
lainnya.
Peningkatan akses layanan dasar
yang terpadu, ramah dan inklusif
bagi seluruh anak terutama bagi
anak yang berada pada situasi dan
kondisi khusus.
Peningkatan layanan dan
rehabilitasi bagi anak yang
membutuhkan perlindungan
khusus.
Target 2024
73,49
8,74
Menurun

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022
Tema RKP Tahun 2022
“Pemulihan Ekonomi dan
Reformasi Struktural”
6 Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia
(Jangka Menengah-Panjang)
1. SDM Berdaya Saing
2. Produktivitas Sektor Ekonomi
3. Ekonomi Hijau
4. Transformasi digital
5. Integrasi Ekonomi Domestik
6. Pemindahan IKN
Transformasi
Ekonomi
Indonesia
 Reformasi Kelembagaan dan Tata Kelola
 Penuntasan krisis kesehatan
PEMULIHAN EKONOMI
 Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha
 Menjaga daya beli rumah tangga
REFORMASI STRUKTURAL
 Peningkatan Nilai Tambah
 Ketahanan pangan
 Reformasi Iklim Investasi
 Pembangunan Rendah Karbon
 Peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas
layanan digital
Pemulihan Daya Beli dan Usaha Diversifikasi Ekonomi
 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Padat Karya
 Program Khusus (prioritas arahan tertentu)
 Reformasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) dan Perlindungan Sosial
16

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KGPPPA DALAM RKP 2022
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Baseline 2021 2024
Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang
menikah sebelum 18 tahun (%) 10,821)
10,351) 9,80 9,44 8,74
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah
mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)
L: 61,70
P:62,002) N.A Menurun Menurun Menurun
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 75,243)
N.A
75,49-
76,28a)
75,57-
76,63a)
79,16-
81,21a)
TPAK Perempuan (%) 51,894)
52,514) 53,13 53,76 55,00
usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%) 9,405)
N.A. Menurun Menurun Menurun
2024
Realisasi
69,87 Indeks Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender
91,30
HIGHLIGHT INDIKATOR DAN TARGET PN TA 2022
ARAH KEBIJAKAN ISU STRATEGIS
Pewujudan lingkungan ramah anak, mempercepat peningkatan
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, utamanya di
bidang ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, memperkuat
sistem layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari
kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),
perkawinan anak, dan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak
Peningkatan kualitas
anak, perempuan,
dan pemuda
PP 5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
STRATEGI
• Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada: (1)
penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak
secara terpadu, termasuk di ranah daring; (2) optimalisasi
upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari
pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai
pihak; (3) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada
lembaga pengasuhan alternatif; (4) peningkatan koordinasi
dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada
kondisi khusus; dan (5) penciptaan lingkungan ramah anak.
• Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan
perlindungan perempuan akan difokuskan pada: (1)
penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah; (2) peningkatan pemberdayaan ekonomi
perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan
dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui
kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping
program pemberdayaan ekonomi; (3) peningkatan literasi
politik perempuan; dan (4) penguatan regulasi,
kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi
pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan
pelaporan kasus kekerasan dan TPPO.
1) Susenas, 2019, 2020, 2) SNPHAR, 2018, 3) BPS, 4) Sakernas, 2019, 2020 5) SPHPN, 2016, a) Prognosis b) Hasil perhitungan sementara
17

PN 1
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan
Meningkatkan
Sumber
Daya Manusia
Berkualitas
dan Berdaya
Saing
Revolusi Mental
dan
Pembangunan
Kebudayaan
Memperkuat
Infrastruktur
untuk Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam
dan Transformasi
Pelayanan
Publik
Membangun
Lingkungan
Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan
Bencana, dan
Perubahan Iklim
PRIORITAS NASIONAL DAN ALOKASINYA
Memperkuat
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
Berkualitas dan
Berkeadilan
PN 2 PN 3 PN 4 PN 5 PN 6 PN 7
PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023
TEMA RKP 2023
“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”
Prioritas nasional yang didukung bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai SBPI
Rp 28,7 T Rp 39,7 T Rp 223,8 T Rp 5,6 T Rp 97,0 T Rp 11,0 T Rp 62,0 T
18

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PEMBANGUNAN KGPPPA DALAM RKP 2023
PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Indikator Baseline 2022 2024
Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang
menikah sebelum 18 tahun (%) 10,823)
10,353) 9,44 9,08 8,74
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah
mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)
L: 61,70
P:62,0017)
L: 34
P:
41,0517)
Menurun Menurun Menurun
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 75,243)
75,573) 75,57-
76,73
75,60-
77,18
79,16-
81,21
TPAK Perempuan (%) 51,8918)
53,3418) 53,76 54,38 55,00
usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%) 9,4019)
8,719) Menurun Menurun Menurun
2023
Realisasi
71,66 Indeks Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender
91,17 - 91,37
HIGHLIGHT INDIKATOR DAN TARGET PN TA 2023
ISU STRATEGIS
Pewujudan lingkungan ramah anak, menurunkan ketimpangan
gender serta meningkatkan akses, peran, dan keterlibatan
perempuan dalam pembangunan, utamanya di bidang ekonomi,
ketenagakerjaan, dan politik, memperkuat upaya dan tata kelola
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
(KTP) dan anak (KTA), termasuk perdagangan orang, perkawinan
anak, bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, dan anak berhadapan
dengan hukum
ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan
kualitas anak,
perempuan, dan
pemuda
PP 5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
STRATEGI
• Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada (a) penguatan layanan
penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, termasuk di ranah daring;
(b) optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari
pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai pihak; (c)
optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan
alternatif; (d) peningkatan koordinasi dan sinergi dalam upaya pemenuhan hak
anak yang berada pada kondisi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan
hukum serta pekerja anak; (e) peningkatan partisipasi anak dalam
pembangunan; dan (f) memperkuat pengawasan dalam penciptaan lingkungan
ramah anak.
• Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan
akan difokuskan pada (a) percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender
(PUG) di kementerian/lembaga, daerah, dan desa melalui penguatan regulasi
dan perbaikan tata kelola; (b) perluasan akses, peran, dan keterlibatan
perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan
miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan dengan disabilitas, penyintas
kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi
digital dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi; (c) peningkatan
keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik
dan kaderisasi di tingkat nasional dan provinsi/kabupaten/kota; (d) penguatan
upaya pencegahan dan penanganan KTP, melalui komunikasi, informasi, dan
edukasi (KIE) yang berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan
menangani kekerasan, penerapan regulasi pencegahan dan penanganan KTP di
satuan pendidikan dan tempat kerja, peningkatan cakupan dan kualitas layanan
KTP yang terpadu dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak
antarlembaga penyedia layanan, dan (e) penguatan tata kelola layanan,
melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan
termasuk aparat penegak hukum (APH), penguatan sistem pencatatan dan
pelaporan KTP, standarisasi lembaga layanan, percepatan pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta
optimalisasi DAK Nonfisik dan sinergi antarsumber pembiayaan
3) Susenas, 2019, 2020, 17) SNPHAR, 2018 (baseline) dan 2021, 18) Sakernas 2019, 2020,2021, 19) SPHPN, 2016 dan 2021,
19

DANA ALOKASI KHUSUS
PELAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
(DAK PPA)

LATAR BELAKANG DAK PPA:
PERMASALAHAN LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
UNGGUL
Keterbatasan fiskal daerah. Urusan
pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak sering kali bukan
urusan prioritas sehingga tidak
memperoleh pendanaan yang cukup.
Layanan perlindungan perempuan dan
anak
dari kekerasan menghadapi kendala:
1) Belum terbangunnya sistem layanan
terpadu
2) Tidak adanya biaya visum
3) Tidak ada bantuan hukum
4) Tidak ada pendampingan lainnya
5) Keterbatasan anggaran operasional
6) Kurangnya koordinasi dan sinergi antar
OPD dan lembaga penyedia layanan.
7) Kurangnya upaya promotif dan preventif.
Data Kekerasan
Pencatatan dan pelaporan data
kasus
kekerasan belum optimal.
1) Masih banyak daerah yang tidak
mencatatkan dan melaporkan
kasus kekerasan melalui Sistem
Informasi Online (SIMFONI)
PPA
2) Keterlambatan pencatatan kasus
sehingga data tidak aktual
Kapasitas SDM. Kurangnya kapasitas
SDM dalam:
1) Mencatat dan melaporkan
kasus
kekerasan
2) Memberikan layanan
dan pendampingan bagi
korban
2
1
3
4
VISIONER
21

Menurunnya jumlah
kasus kekerasan
pada perempuan dan
anak
BOPPA
Pelayanan
BOPPA
Manajemen
BOPPA
Pencegahan
KONTRIBUSI DAK PPA TERHADAP CAPAIAN RKP 2022
Meningkatnya
pemahaman dan
resiliensi terkait
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
Meningkatnya
kualitas pelayanan
bagi perempuan dan
anak korban
kekerasan
INPUT PROSES
Terlayaninya
perempuan dan
anak korban
kekerasan secara
komprehensif dan
sesuai dengan
kebutuhannya.
OUTPUT
Tercapainya target
RKP 2022:
• Menurunnya
prevalensi anak
usia 13-17 tahun
yang pernah
mengalami
kekerasan
sepanjang
hidupnya (%)
• Menurunnya
prevalensi
kekerasan
terhadap
perempuan usia
15-64 tahun di 12
bulan terakhir
OUTCOME
22

Bantuan Operasional
Perlindungan Perempuan dan
Anak Pelayanan KtPA/TPPO
Bantuan Operasional
Anak Pencegahan KtPA/TPPO
a) Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas
sektor dalam rangka pencegahan KTP, KTA,
TPPO, dan ABH;
b) Pelaksanaan KIE pencegahan KTP, KTA, TPPO,
dan ABH bagi masyarakat luas, terutama bagi
kelompok masyarakat yang rentan dan
wilayah yang KTP, KTA, TPPO, dan ABH-nya
tinggi; dan
c) Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat
dalam pencegahan KTP, KTA, TPPO, dan ABH
Bantuan Operasional
Anak Manajemen
a) Pelatihan manajemen dan penanganan
kasus; dan
b) pelatihan pencatatan dan pelaporan
kasus KTP, KTA, TPPO, dan ABH
Prioritas penggunaan DAK PPA adalah pada pelayanan yang bersifat langsung kepada
masyarakat, yaitu korban kekerasan dan TPPO
a) Layanan medikolegal;
b) Layanan pendampingan tenaga ahli;
c) Layanan rumah perlindungan;
d) Layanan penjangkauan dan pendampingan
korban;
e) Layanan gelar kasus kasus;
f) Layanan kesehatan bagi korban yang tidak
dijamin BPJS dan sumber pendanaan
lainnya; dan
g) Layanan spesifik untuk pemulihan korban,
seperti permainan bagi korban anak, alat
bantu bagi korban disabilitas, dll.
RANCANGAN DAK PPA TA 2023 (1/3)
Hasil Pembahasan MM 28 April 2022 & 31 Agustus 2022
23

1) Peningkatan akses dan kualitas layanan
perempuan dan anak korban kekerasan, Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan Anak
Berhadapan dengan Hukum (ABH) di daerah;
2) Penguatan upaya promotif dan preventif
pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
(KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA) dan TPPO
di daerah;
3) Peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan PPA
di daerah dalam memberikan pelayanan yang
berkualitas bagi korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH;
dan
4) Peningkatan cakupan dan kualitas data KTP, KTA,
TPPO, dan ABH di daerah.
1) Meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan
dan TPPO, dan ABH tingkat daerah provinsi dan lintas
daerah kab/kota yang mendapatkan layanan rujukan
lanjutan;
2) Meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan
dan TPPO, dan ABH di tingkat kab/kota yang
mendapatkan layanan;
3) Meningkatnya cakupan pemangku kepentingan dan
masyarakat luas yang mendapatkan KIE terkait KTP, KTA
dan TPPO; dan
4) Meningkatnya SDM Lembaga layanan PPA yang
mendapatkan pelatihan tentang layanan korban yang
berkualitas dan pendataan kasus melalui SIMFONI PPA.
• DAK PPA mendukung
sasaran PN 3 Peningkatan
SDM Berkualitas dan
Berdaya Saing dan PN 7
Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
Publik.
• Secara tidak langsung juga
mendukung PN 4 Revolusi
Mental dan MP Percepatan
Penurunan AKI dan
Stunting.
1) Meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan, Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan komprehensif;
2) Meningkatkan komitmen dan perilaku anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan
Terhadap Anak (KTA), TPPO, dan ABH dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas;
3) Meningkatnya kapasitas SDM lembaga layanan PPA dalam memberikan pelayanan yang
berkualitas bagi korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH; dan
4) Meningkatnya cakupan dan kualitas data KTP, KTA, TPPO, dan ABH.
OUTCOME
ARAH KEBIJAKAN OUTPUT
a) Lokasi prioritas penerima DAK NF PPA ditentukan
berdasarkan Kriteria Teknis/Penilaian Daerah Penerima
DAK NF PPA Tahun 2023.
b) DAK NF PPA diprioritaskan untuk 34 provinsi dan 241
kab/kota untuk Pelayanan dan Pencegahan Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) termasuk TPPO
dan ABH serta dukungan manajemen DAK Nonfisik
PPA.
LOKASI PRIORITAS
24

USULAN KEBUTUHAN PENDANAAN
No. Menu Rincian Kegiatan
Usulan (Rp Miliar)
2022 2023 2024
1 BOPPA
Pelayanan
KTPA/TPPO
a) layanan medikolegal.
69.6 76.56 83.52
b) layanan pendampingan tenaga ahli.
c) layanan rumah perlindungan.
d) layanan penjangkauan dan pendampingan korban.
e) layanan gelar kasus kasus.
f) layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan
sumber pendanaan lainnya.
g) layanan spesifik untuk pemulihan korban, seperti permainan bagi
korban anak, alat bantu bagi korban disabilitas, dll.
2 BOPPA
Pencegahan
KTPA/TPPO
a) pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka
pencegahan KTP, KTA, TPPO, dan ABH.
30 33 36
b) pelaksanaan KIE pencegahan KTP, KTA, TPPO, dan ABH bagi
masyarakat luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang
rentan dan wilayah dengan angka KTP, KTA, TPPO, dan ABH
tinggi.
c) penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan
KTP, KTA, TPPO, dan ABH.
3 BOPPA
Manajemen
a) pelatihan manajemen dan penanganan kasus.
20.4 22.44 24.48
b) pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus KTP, KTA, TPPO, dan
ABH.
Total 120 132 144
Note:
• Angka pada kolom “Usulan (Rp Miliar) merupakan total anggaran per menu,
• rincian anggaran per kegiatan/sub-kegiatan pada lampiran
25
Jumlah daerah penerima
DAK 2023
Kab/kota : 242
Provinsi: 33

a. Mendukung pendataan KTP dan KTA, termasuk
TPPO yang akurat dan terpadu
b. Membangun integrasi dan sinergi data kekerasan
(satu data kekerasan)
DATA KEKERASAN
KEBIJAKAN DAN REGULASI
a. Penguatan regulasi melalui penyusunan aturan
pelaksanaan UU tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual
b. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan
penanganan KTP (dan KTA) yang komprehensif
sesuai kebutuhan korban. Dibutuhkan SOP yang
mendukung dan dipahami di seluruh wilayah dan
sejalan dengan standarisasi layanan yang telah
dikembangkan
c. Penanganan kekerasan yang harus berpihak dan
lebih sensitif pada korban
d. Transparansi penegakan hukum bagi APH (Polisi)
yang melakukan kekerasan khususnya kekerasan
seksual)
KOMUNIKASI, INFORMASI,
DAN EDUKASI
a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman
masyarakat melalui KIE seluas-luasnya
tentang KtP, KtA, dan TPKS (miskonsepsi,
bahaya, dan dampak) melalui berbagai
media, termasuk media sosial
b. Pemberdayaan masyarakat agar sadar hukum
c. Mendorong peran serta aktif laki-laki,
keluarga dan masyarakat dalam mencegah,
menangani, dan melaporkan, terjadinya KtP
(dan KtA)
SINERGI DAN KOLABORASI
a. Penguatan upaya pencegahan (promotif,
preventif) yang mengubah cara pandang dan
norma sosial budya yang melanggengkan KtP
b. Membangun mekanisme pelaporan berbasis
masyarakat terkait kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak, termasuk
TPKS
c. Membangun jejaring koordinasi upaya
pencegahan dan penghapusan KtP dan KTA
khususnya TPKS lintas K/L, organisasi profesi,
CSO, dan stakeholder terkait
d. Sinergi antar kegiatan dan sumber
pembiayaan dalam pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak, termasuk TPKS
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA
a. Peningkatan kapasitas mengenai gender dan
penanganan perkara yang responsif gender
kepada setiap Aparat Penegak Hukum (APH)
b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman
SDM Lembaga layanan mengenai hak
perempuan dan anak, termasuk mengenai
KtP, KtA, dan TPKS
a. Membangun mekanisme pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan
dan penanganan KtP termasuk TPPO
b. Penguatan pengawasan oleh lembaga
pengawas
MONEV DAN PENGAWASAN
26

27
KEMENSOS
• Pemenuhan hak rehabilitasi sosial korban
kekerasan dan TPPO
• Pemberdayaan sosial/ekonomi
perempuan penyintas kekerasan
• Program Kesejahteraan Sosial Anak
Integratif (PKSAI)
• Sistem Layanan dan rujukan Terpadu
(SLRT)
• Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
KEMENPPPA
• Kebijakan dan Regulasi, terutama aturan
pelaksanaan UU TPKS
• Pengembangkan SOP dan standar
layanan terkait perlindungan perempuan
dari kekerasan
• Layanan rujukan akhir korban kekerasan
• Membangun 1 data kekerasan dan
SIMFONI PPA yang terintegrasi
• Pemberdayaan ekonomi bagi
perempuan penyintas kekerasan
KEMENKES
• Puskesmas Tata Laksana Kekerasan
• Pemenuhan hak kesehatan anak
dan perempuan korban kekerasan
termasuk TPPO
KEMENDIKBUD
• KIE pencegahan dan penanganan
kekerasan
• Pendidikan kespro yang komprehensif
(termasuk substansi kekerasan
seksual) sesuai tahapan tumbuh
kembang anak
• Peningkatan pendidikan masyarakat,
khususnya pendidikan alternatif bagi
anak-anak perempuan, termasuk
sarana prasarananya
• Mendorong lingkungan sekolah yang
Ramah Perempuan dan Anak
KOMINFO
• KIE pencegahan dan penanganan
kekerasan
• Promosi literasi digital dan
penggunaan internet sehat dan
aman
• Layanan pengaduan
korban kekerasan melalui
jejaringnya
• Pengawasan dan
rekomendasi kebijakan
• Perlindungan hak
perempuan
MAHKAMAH
AGUNG
Hakim yang berperspektif
gender dan memahami hak anak
KEMKUMHAM
• Pelatihan para aparat
penegak hukum (APH)
• Kebijakan Restorative Justice
KEMENDAGRI
• NIK (single identity) sebagai basis
pencatatan kasus kekerasan
• Mendorong regulasi daerah
(percepatan pembentukan UPTD,
pelaksanaan perlindungan
perempuan dan anak dari kekerasan
• Layanan perlindungan melalui
Unit Perempuan dan Anak
• Penyidik yang berperspektif
gender dan memahami hak
anak
KEPOLISIAN
KEJAKSAAN AGUNG
Jaksa yang berperspektif gender
dan memahami hak anak
MASYARAKAT
• Pelaporan
• Pengawasan berbasis
masyarakat
LEMBAGA
MASYARAKAT
• Layanan penanganan
korban (pendampingan
hukum, dll)
• Pencegahan kekerasan
dan TPPO
• Pengawasan
MEDIA
Edukasi publik terkait
pencegahan kekerasan
perempuan dan anak
termasuk TPPO
PERGURUAN
TINGGI
• Riset dan pengembangan
model
• KIE dan Lingkungan PT yang
ramah perempuan
• Pendidikan kecakapan hidup dan
pemberdayaan
• Peningkatan ketahanan keluarga,
termasuk membangun relasi gender
yang setara dalam keluarga
PEMERINTAH
DAERAH
• Penguatan akses dan
kualitas layanan
perlindungan perempuan di
daerah
• Penguatan data
• Memastikan anggaran
daerah untuk perlindungan
perempuan (dan anak)
• Memastikan praktik baik di
tingkat pelaksanaan
DUNIA USAHA
• Tayangan yang ramah
perempuan dan anak
• KIE terkait KtP
• Kebijakan perlindungan
perempuan di tempat kerja
Upaya Konvergensi Pencegahan dan Penanganan KTP dan KTA
Contoh Pembagian Peran K/L, Pemda, CSO, Media, PT, Dunia Usaha dan Masyarakat
BKKBN

kpapo@bappenas.go.id
DIREKTORAT KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Gedung TS 2A, Lantai 3, Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310, Telp. 021 310 1925 Fax 021 310 1925
Direktorat KPAPO Bappenas @kpapobappenas
@kpapo.bappenas KPAPO Bappenas
TERIMA KASIH

1.2 BAPPENAS - Bahan Rakornas PPPA 2022.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 1.2 BAPPENAS - Bahan Rakornas PPPA 2022.pptx

Similar to 1.2 BAPPENAS - Bahan Rakornas PPPA 2022.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (19)

1.2 BAPPENAS - Bahan Rakornas PPPA 2022.pptx

Editor's Notes