Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas strategi penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi DI Yogyakarta, dengan meninjau kondisi kemiskinan saat ini, sasaran penurunan kemiskinan hingga 2024, serta reformasi sistem perlindungan sosial yang dibutuhkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

1. Strategi Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan
di Provinsi DI Yogyakarta
Pungky Sumadi, Ph.D
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada Forum Pembangunan Daerah (FPD)
“Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk Pemulihan
Ekonomi, Penurunan Kemiskinan & Ketimpangan Pasca Pandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”
Senin, 8 Agustus 2022

2. 2
PerubahanKemiskinanselama Maret2021 – 2022:
✓ 30 provinsi mengalami penurunan, sementara 4 Provinsi mengalami
peningkatan.
✓ Provinsi dengan penurunan tertinggi adalah Maluku, yang turun 1,90
persen poin dari Maret 2021 (17,87%) ke Maret 2022 (15,97%).
✓ Provinsi dengan peningkatan tertinggi Sulawesi Barat yang meningkat
0,46 persen poin dari Maret 2021 (11,29%) ke Maret 2022 (11,75%).
Kondisi KemiskinanMaret2022:
✓ Tingkat kemiskinan terendah ada diKep.Bangka Belitung
(4,45%), sementaratertinggi diProvinsi Papua (26,56%).
✓ Terdapat 18 Provinsiyang memiliki angka kemiskinan di
bawah angka nasional.
sumber: BPS, Maret 2022
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi
(Maret 2022)
4.45 4.49 4.57 4.69 5.28 5.92 6.16 6.23 6.24 6.31 6.73 6.77 6.78 7.28 7.62 8.06 8.42 8.63
9.54
10.38 10.93 11.17 11.34 11.57 11.75 11.90 12.33
13.68
14.62 14.64
15.42 15.97
20.05
21.33
26.56
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
Angka kemiskinan
Prov DIY tahun
2022 masih di atas
rata-rata nasional
Tingkat kemiskinan
nasional 9,54%
(turun dari 9,71% tahun
Sep 2021)

3. 3
▪ Tingkat kemiskinan ekstrem tahun2022terendah ada di Provinsi Bali (0,54%), tertinggi di Provinsi Papua (10,92%).
▪ Terdapat 14 Provinsiyang memiliki angka kemiskinan ekstrem 2022di atas angka nasional, termasuk Provinsi DI Yogyakarta,
yaitu sebesar 2,41% per Maret 2022, atau turun sebesar 0,22 persen poin dibanding Maret 2021 (2,63%).
Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Menurut Provinsi
(Maret 2022)
0.54 0.56 0.63 0.77 0.82 0.89 1.03 1.12 1.15 1.16 1.18 1.20 1.40 1.41 1.41 1.54 1.55
1.80 1.86 1.97 2.04
2.29 2.41 2.54
2.94 2.95 3.02 3.19 3.29
3.61 3.62
4.28
6.56
8.35
10.92
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Kemiskinan
ekstrem Prov DIY
tahun 2022 masih
di atas rata-rata
nasional
sumber: BPS, Agustus 2022 dalam Rapat Pleno PelaksanaanInpres No 4/2022; angka disajikan per Maret 2022
Tingkat kemiskinan
ekstrem nasional 2,04%
(turun dari 2,14% tahun
2021)

4. Kondisi dan Target Kemiskinan Provinsi DI Yogyakarta
4
Kemiskinan Provinsi Tahun 2022, 2023, dan 2024
Keaktifan Data dan Target Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
Outlook 2022 TARGET MISKIN 2023 (%) TARGET MISKIN 2023 (JIWA)
Miskin (%) Miskin (jiwa) Atas Bawah Atas Bawah
11,10 446.422 10,51 11,00 428.168 448.130
TARGET MISKIN 2024 (%)
DI Yogyakarta Nasional
7,30 – 7,75 6,0-7,0
Keaktifan DTKS (%)
Target Penerima 2022
PKH (KPM) Sembako (KPM) PBI JKN (Orang)
25,3 204.506 347.716 1.681.712

5. Ketimpangan Akses Beberapa Indikator di DI Yogyakarta Masih Tinggi
(diolah dari SEPAKAT)
5
Kepemilikan jaminan pensiun
sangat minim.
Sebanyak 97,99% penduduk
termiskin tidak memiliki dana
pensiun.
Penduduk termiskin memiliki
cakupan JHT paling rendah.
97,31% penduduk termiskin
belum memiliki jaminan hari
tua.
Sumber: Susenas,2019 diolahSEPAKAT Bappenas
Ketimpangan akses terhadap
Pendidikan SMA masih lebar.
Hampir 60% penduduk miskin
pendidikannya masih rendah di bawah
setingkat SMA.
2.01 4.78 7.69 13.42 17.78
97.99 95.22 92.31 86.58 82.22
0
20
40
60
80
100
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
Kepemilikan Pensiun
Punya Tidak Punya
2.69 6.34 7.8 11.03 15.98
97.31 93.66 92.2 88.97 84.02
0
20
40
60
80
100
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
Kepemilikan Jaminan Hari
Tua
Punya Tidak Punya
28.67 34.25 39.41 43.08 53.39
71.33 65.75 60.59 56.92 46.61
0
20
40
60
80
100
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
Kondisi Pekerjaan: Formal dan
Purna Waktu
Informal dan/atau paruh waktu
Formal dan Purna waktu
Keluarga miskin banyak 71,33%
bekerja di sektor informal.
Tingginya informalitas salah satu
penyebab tidak mendapat
jaminan sosial yang layak.
42.8 46.01
57.33 62.29
79.93
57.2 53.99
42.67 37.71
20.07
0
20
40
60
80
100
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5
Pendidikan SMA ke atas
Berpendidikan SMP/sederajat ke bawah
Berpendidikan minimal SMA/sederajat

6. DI Yogyakarta adalah “Provinsi Tertua” di Indonesia
Dengan proporsi lanjut usia yang paling tinggi di indonesia, Provinsi DI Yogyakarta memerlukan program yang komprehensif untuk
menciptakan lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.
Sumber: Susenas Maret 2021, diolah Bappenas
15.52%
14.53%
14.17%
12.74%
12.71%
11.24%
10.82%
10.22% 10.18%
9.86% 9.81% 9.62% 9.57% 9.46% 9.43% 9.36% 9.23% 9.10% 9.06% 9.02% 8.96% 8.78% 8.55% 8.45% 8.29% 8.10% 8.06% 8.02% 7.94% 7.78% 7.68%
6.50%
5.84%
5.53% 5.41%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
6

7. 7
Kondisi Lansia di DI Yogyakarta dari Pendataan Sistem Informasi Lansia (SILANI)
24.3
18.7
4.1
24.0 23.3
5.6
Lansia Aktif Lansia Pemerlu Preventif
PJP
Lansia Pemerlu PJP
Kategori Lansia 7 desa/kelurahan
Provinsi DIY, Bali, dan DKI Jakarta
Laki-Laki Perempuan
• Hampir 10% lansia yang terdata membutuhkan Perawatan Jangka Panjang (PJP) dan sebesar 42% lansia membutuhkan PJP preventif.
• Kondisi lansia di DI Yogyakarta sedikit lebih baik dibandingkan dengan lainnya, dimana yang memerlukan PJP sekitar 9%.
Sumber: Silani (2019) diolah Bappenas
7
25.58
17.98
3.58
25.98
22.11
4.76
Lansia Aktif Lansia Preventif PJP Lansia Pemerlu PJP
Kategori Lansia 3 desa/kelurahan
Provinsi DIY
Laki-Laki Perempuan

8. STRATEGI YANG DILAKUKAN MENUJU KEMISKINAN “NOL” PERSEN

9. • Target sasaran program bansos existing dengan
akurasi <50%.
• Finalisasi desain intervensi kolaboratif berbasis
wilayah.
• Kerjasama dengan universitas, koordinasi lintas K/L
dan daerah, pemilihan lokasi, pengembangan
sekretariat di tingkat Desa.
2021
Sistem Perlindungan Sosial Menyeluruh
Mendukung Pengurangan Kemiskinan Ekstrem 0%
• Proses penilaian masalah dan potensi di
tingkat desa/kelurahan.
• Pengusulan program ke supra desa
melalui Sekretariat Desa.
• Memastikan pembiayaan kegiatan lintas
K/L.
Peta Jalan Menuju Kemiskinan Ekstrem “Nol” Persen
Miskin ekstrem 0-1%
(2024)
Miskin ekstrem
3,73%
2022
Miskin ekstrem < 3%
(2022-2023)
2023-2024
• Registrasi sosial ekonomi 100%
• Penyesuaian target bansos berdasarkan
kerentanan dengan akurasi 50-70%.
• Program Jaminan Sosial Mandiri.
• Pemetaan potensi dan masalah daerah
menggunakan DMD/K dan Registrasi Sosial
Ekonomi
• Pelaksanaan program usulan
desa/kelurahan oleh Pemerintah
(APBN/APBD).
• Penggunaan database dengan peringkat terbaru
berdasarkan Regsosek 100%
• Penyesuaian target dengan akurasi bansos 70%
• Program Jaminan Sosial Nasional dengan
cakupan seluruh penduduk.
9

10. Perkembangan Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
INPRES 4/2022
• Memberikan amanat
untuk menggunakan data
berkualitas dalam
pelaksanaan program.
• Memberikan amanat
melakukan integrasi dan
kolaborasi lintas K/L dan
pemangku kepentingan.
PENYUSUNAN PEDUM
• Acuan strategi bagi
pusat dan daerah untuk
melaksanakan amanat
Inpres.
• Memberikan strategi
pemerintah daerah
untuk perbaikan data
dan integrasi program.
• Ditetapkan oleh Menko
PMK.
INOVASI
• Pelaksanaan Regsosek &
DMD/K di 160 des/kel
melalui pembiayaan APBN
& APBD. Siap diperluas.
• Kolaborasi Desa Cerdas,
mandiri dan sejahtera
(Cemara) bersama
universitas di 5 desa/
kelurahan. Siap diperluas.
PROGRAM SAAT INI
• Program regular (PKH,
Sembako, PIP, PBI-JKN).
• Tambahan bantuan so-
sial oleh Kementerian
Sosial.
• Program PEN (Prakerja,
BPUM, dan BLT-DD).
Koordinasi yang belum optimal menyebabkan program yang
dilaksanakan K/L dan Pemerintah Daerah belum terintegrasi.
Belum adanya kejelasan mekanisme integrasi program dan
pendanaan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.
Ketepatan sasaran program masih rendah karena
kualitas data yang belum baik.
Pelaksanaan program belum sesuai dengan
perencanaan berbasis bukti.
Belum efektifnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Keterbatasan kemampuan sumber daya pelaksana di
tingkat daerah.
10
EVALUASI

11. 11
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
1. Transformasi data menuju
Registrasi Sosial - Ekonomi
Perbaikan data dan mengembangkan sistem
pendataan terintegrasi dengan cakupan
100% penduduk.
2. Pengembangan skema
Perlindungan Sosial Adaptif
Adaptasi skema perlindungan sosial karena
bencana alam dan non-alam.
6. Integrasi Program
Integrasi dan koordinasi Bantuan
Sosial di Pusat serta Daerah.
3. Digitalisasi Penyaluran
Pemanfaatan platform digital
(integrasi data), pembukaan satu
rekening bansos, serta platform
pembayaran perbankan dan
fintech.
4. Reformasi skema pembiayaan
Pengembangan skema pembiayaan yang
inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan.
5. Pengembangan mekanisme
distribusi
Pengembangan distribusi secara digital
(untuk transfer tunai). 11

12. Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif
Adaptif Bencana
• Regulasi untuk perluasan bantuan dan
jaminan sosial yang cepat, serentak
dan tepat sasaran.
• Adaptasi komponen program bantuan
dan jaminan sosial yang ada untuk
berbagai kebutuhan bantuan bencana.
Pencegahan dan Antisipasi
• Edukasi kebencanaan masyarakat,
• Pengembangan asuransi berorientasi
pada penghidupan.
Skema Pembiayaan
• Pembiyaan ASP yang berkelanjutan dan
terpisah dari pembiayaan kebutuhan regular
lainnya.
• Membangun dana kebencanaan.
• Asuransi aset publik.
• Pelibatan pemda, swasta dan masyarakat.
Protokol Kesehatan
Protokol mitigasi, layanan masyarakat, dan
perluasan perlindungan sosial pada kondisi
wabah penyakit.
Mekanisme Perluasan
• Data registrasi sosial yang memperhitungkan resiko
bencana.
• Kesiapan sistem penyaluran bantuan tunai dan non-tunai
di seluruh Indonesia.
12 12

13. 13
Mempertajam Peran Pemerintah Desa melalui
Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan (DMD/K)
Penjaringan
aspirasi warga
Desa
Verifikasi dan
validasi data
Pendataan
kelompok
rentan
Pemenuhan
SDGs Desa
Proses bisnis DMD/K sejalan
dengan proses perencanaan
dan penganggaran di tingkat
desa/kelurahan, sebagaimana
yang diatur dalam Permendagri
114 Tahun 2014 dan
Permendagri 20 Tahun 2018.
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RAB
Penyusunan APBDesa
Advokasi dan
Pengelolaan Data
+
Pembentukan
Tim Penyusun
RKPDesa
Pencermatan
RPJMDesa
Penentuan
isu prioritas
pembanguna
n Desa
Penyandingan
data Desa
Penyusunan
dan
Penetapan
RKPDesa
Penyusunan
APBDesa
1
2
3
4
13

14. 14
Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
05
04
03
02
01 LINGKUNGAN INKLUSIF
• Ketersediaan data kelompok rentan.
• Mainstreaming isu inklusifitas dalam
dokumen perencanaan penganggaran.
• Sarana-prasarana publik, program
Pemerintah, dan kesempatan
ekonomiyang inklusif.
REGISTRASI SOSIAL
1. Pendataan dilakukan
lintas OPD dan
Pemerintah Desa
(misalnya: optimalisasi
SLRT, Puskesos).
2. Pendataan tingkat desa
melalui SID.
3. Penargetan satu pintu
melalui Dinas Sosial.
KELEMBAGAAN DAN KAPASITAS SDM
1. Penguatan peran TKPKD.
2. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana
program kesejahteraan sosial.
3. Pemanfaatan data untuk perencanaan
dan penganggaran berbasis bukti.
REGULASI & KOMITMEN POLITIK
Regulasi dan komitmen politik yang
mendukung pengembangan monograf
desa, pemutakhiran data desa dan
lingkungan inklusif.
PENDANAAN
• Komitmen penyediaan alokasi
anggaran pendataan & monograf desa.
• Inisiasi pendirian Puskesos, penguatan
layanan terpadu dan partisipatif
melalui dana desa.
14

15. BEBERAPA PROGRAM/KEGIATAN UJI COBA DI PROV DI. YOGYAKARTA
▪ Ujicoba Pelaksanaan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan
▪ Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
▪ Pelaksanaan Layanan Lansia Terintegrasi (LLT)

16. Uji Coba Pelaksanaan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan
ASESMEN PEREKRUTAN SDM
DMD/K
PELATIHAN
• Saat ini sedang tahap
perekrutan pendamping
desa/kelurahan dan
Koordinator Daerah.
• Pendamping diusulkan
berasal dari perangkat
desa maupun non-
perangkat desa.
• Koordinator Daerah
berasal dari individu
yang dianggap
berpengalaman
mengelola program.
• Pelatihan
dirancanakan pada
minggu ke 2 bulan
September.
• Peserta yang akan
dilatih adalah;
Pemerintah Kota
Yogyakata (Bappeda
dan Dinsos),
Kecamatan, Perangkat
Kelurahan dan
Pendamping DMD/K.
16
Asesmen di 10 Kelurahan
Terpilih 4 Kelurahan uji coba
• Wirogunan,
• Kotabaru,
• Sosromenduran, dan
• Cokrodiningratan.
• Data penduduk miskin dan penerima bantuan tersedia
namun belum terhubung dengan Pusat.
• Kelurahan tidak memiliki akses ke data termutakhirkan,
• Kelurahan memiliki sistem pelayanan untuk masyarakat Jogja
dengan nama Jogja Smart Service (JSS).
Hasil Asesment

17. Perkembangan Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) Berbasis Komunitas di 3 Desa/Kelurahan Uji
Coba Provinsi D.I. Yogyakarta
Banyuraden
(Sleman-DIY)
Guwosari
(Bantul-DIY)
Wirogunan
(Yogyakarta-DIY)
Sayekti Rahayu
Tempat
Gedung dua lantai
bekas Puskesmas
Tim Inti Desa
1. Sri Surani, Senior Case
Manager
2. Yuli Murjiati, Manajer
Kasus
3. Niya Yuniastuti,
Pelaksana Manajer Kasus
4. Murajiyem, Programmer
Lansia Aktif
5. Umaroh Nurjanah, LLT
Banyuraden
6. Muhajir, LLT Banyuraden
7. Eko Yuniati, LLT
Banyuraden
Tempat
Kantor Desa
Tim Inti Desa
1. dr. Agus Wibowo,
Senior Case Manager
2. Siti Fariyana,
PelaksanaManajer
Kasus
3. Waziri, Programmer
Lansia Aktif
4. Sutriyana, LLT
Guwosari
5. M. Mustangin, LLT
Guwosari
6. Siti R., Manajer Kasus
7. Sri Purwanti Lestari,
LLT Guwosari
8. Purdiningtyas, LLT
Guwosari
9. Anung N., LLT
Guwosari
Manajer Operasional
Yuli Nuryanti
Tempat
Kantor Kelurahan
Tim Inti Desa
1. Hariyanti, Senior
Case Manager
2. Sri Hartati, Manajer
Kasus
3. Sumarni, Pelaksana
Manajer Kasus
4. Anastasia Mudjiah
Sucipto SW,
Programmer Lansia
Aktif
5. dr. Desi Amalia,
Puskesmas
6. Tri Suharti, LLT
Wirogunan
7. Enirum A.,
stutiyaningsih, LLT
Wirogunan
Andi Maulana
Manajer Operasional Manajer Operasional
Pemutakhiran Data Lansia
1. Input Lansia Baru di Desa Banyuraden, Guwosari dan
Wirogunan kedalam PDS (10 Lansia Desa Guwosari, 12
Lansia Desa Wirogunan, 13 Lansia Desa Banyuraden).
2. Input data lansia yang telah dimutakhirkan manual pada
SILANI DIGITAL PLATFORM.
Rujukan Kasus
1. Penilaian Kebutuhan Komprehensif (CNA) bagi lansia
terindikasi PJP dan pemerlu Preventif PJP tanpa
caregiver.
2. Rujukan kasus bagi lansia baik ke fasilitas kesehatan
maupun kunjungan rumah oleh tenaga medis.
Peningkatan Kapasitas Tim LLT
1. Kunjungan pembelajaran Program Peningkatan
Kapasitas Tim LLT ke Singapura (26 -29 Juli 2022).
2. Pelatihan 5 modul kolaborasi peningkatan kapasitas.
3. Pelatihan Pemutakhiran Data Lansia bagi Tim LLT
Banyuraden, Guwosari, dan Wirogunan) menggunakan
Platform Digital Silani (PDS) pada 22-23 Juni 2022.

18. Potensi APBD dalam Mendukung Stranas Kelanjutusiaan
18
2
3
4
5
1
Penghormatan,
Pelindungan dan
Pemenuhan
terhadap Hak
Lanjut Usia
terhadap Hak
Lanjut Usia.
Peningkatan
Pelindungan
Sosial, Jaminan
Pendapatan dan
Kapasitas
Individu.
Pembangunan
Masyarakat dan
Lingkungan Ramah
Lanjut Usia.
Peningkatan
Derajat
Kesehatan dan
Kualitas Lanjut
Usia.
Penguatan
Kelembagaan
Pelaksana Program
Kelanjutusiaan.
Lansia Mandiri,
Sejahtera, dan
Bermartabat
Pengelolaan Data Fakir Miskin
(termasuk lansia) Cakupan Daerah
Dukungan APBD dalam Menjalankan Strategi Nasional Kelanjutusiaan
(Perpres 88/2021)
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Sosial:
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Telantar
• Pemberdayaan Lembaga
kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat (PKK memberdayakan
kelompok Lansia)
SPM Sosial:
Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
SPM Kesehatan:
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Non Yandas Pembangunan Keluarga:
Pembentukan Bina Keluarga Lansia (BKL)
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum
Kesehatan:
• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui
Pendekatan Keluarga (Kunjungan keluarga)
• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

19. Amanat PP 70/2019 tentang Rencana Induk Penyandang Disabilitas
Koordinasi
Penetapan
RAN PD dan
Penyusunan
RAD PD Provinsi
Progress
penyusunan
RAD PD Di
Yogya
Peraturan yang
telah ada di DI
Yogya
Pemerintah Daerah
menyusun Rencana Aksi
Daerah Penyandang
Disabilitas yang ditetapkan
oleh Gubernur.
FGD Penyusunan RAD
PD untuk
menyesuaikan
Peraturan Daerah per
sektor yang sudah ada.
Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta No.4/2012
Tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas
Sebagai dasar pembangunan
inklusif di DI Yogyakarta.
Koordinator
penyusunan Rencana
Aksi Daerah adalah
BAPPEDA.
19

20. TERIMA KASIH