Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
Dokumen tersebut membahas tentang rapat koordinasi nasional kelembagaan perangkat daerah urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Rapat ini membahas implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah, pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) antar tingkatan pemerintahan.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyikapi perubahan kewenangan dalam pembagian urusan pemerintahan tersebut.
Dokumen ini berisi berita acara penyerahan kendaraan dinas oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna kepada beberapa pejabat. Dokumen ini menjelaskan kendaraan apa yang diserahkan, syarat-syarat penggunaannya, dan tanda tangan pihak yang terkait sebagai persetujuan atas penyerahan kendaraan dinas tersebut.
Dokumen ini berisi tentang serah terima barang milik negara berupa sebuah laptop ACER dari Badarul Hamzah kepada Sayuti Harahap. Laptop tersebut merupakan inventaris Kankemenag Kabupaten Padang Lawas Utara pada Seksi Penyelenggara Zakat yang sekarang berubah nama menjadi Penyelenggara Syariah. Sayuti meminta bantuan Kepala Kankemenag untuk mengembalikan laptop tersebut ke tempat asalnya di Seksi Penyelenggara Syaria
Paparan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam ...01112015
Dokumen tersebut membahas tentang rapat koordinasi nasional kelembagaan perangkat daerah urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Rapat ini membahas implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap penataan kelembagaan perangkat daerah, pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) antar tingkatan pemerintahan.
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERH...01112015
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyikapi perubahan kewenangan dalam pembagian urusan pemerintahan tersebut.
Dokumen ini berisi berita acara penyerahan kendaraan dinas oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna kepada beberapa pejabat. Dokumen ini menjelaskan kendaraan apa yang diserahkan, syarat-syarat penggunaannya, dan tanda tangan pihak yang terkait sebagai persetujuan atas penyerahan kendaraan dinas tersebut.
Dokumen ini berisi tentang serah terima barang milik negara berupa sebuah laptop ACER dari Badarul Hamzah kepada Sayuti Harahap. Laptop tersebut merupakan inventaris Kankemenag Kabupaten Padang Lawas Utara pada Seksi Penyelenggara Zakat yang sekarang berubah nama menjadi Penyelenggara Syariah. Sayuti meminta bantuan Kepala Kankemenag untuk mengembalikan laptop tersebut ke tempat asalnya di Seksi Penyelenggara Syaria
Dokumen tersebut memberitahukan jadwal pendistribusian dana sosial ke 13 desa di Kecamatan Plandaan yang akan dilaksanakan pada 30 Juni 2015. Jadwal tersebut mencakup nama desa, lokasi, dan jam kegiatan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...CIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dokumen menjelaskan pembagian urusan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota berdasarkan lampiran BB UU 23/2014 yang meliputi perencanaan hutan, pengelolaan hutan, dan pengelolaan kawasan hut
Dokumen tersebut membahas standar pelayanan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan yang mencakup 4 jenis layanan yaitu: 1) layanan informasi dan konsultasi teknologi pertanian, 2) layanan perpustakaan, 3) layanan penyaluran benih sumber varietas unggul baru, dan 4) layanan publikasi dan diseminasi inovasi teknologi. Standar pelayanan ini mengatur dasar hukum, jam layanan, persyaratan, me
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIK...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin mendirikan bangunan di Kabupaten Banyumas. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah yang digunakan, ketentuan umum izin mendirikan bangunan, dan dasar hukum yang mendasari peraturan daerah ini.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan lima kabupaten dan kota di Kalimantan. Perubahan ini mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lima daerah tersebut sementara waktu sampai pemilihan umum berikutnya, karena belum siapnya perangkat daerah dan fasilitas pendukung lainnya.
RPJM Desa merupakan rencana pembangunan desa dalam jangka menengah yang disusun untuk periode kepala desa selama 6 tahun. Penyusunannya melibatkan tim desa, pengkajian kondisi desa, musdesa, dan penetapan akhir oleh kepala desa untuk mengintegrasikan program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk konsultan yang akan membantu penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di 3 kabupaten/kota di Bali serta mereview rencana teknis pengembangan lokasi prioritas yang akan didanai APBN tahun 2014. Konsultan akan memberikan masukan agar pengembangan air minum di Bali terpadu dan berkelanjutan
Dokumen tersebut membahas tentang Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Saluyu Mandiri Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Posyantek bertujuan untuk menjembatani masyarakat dengan teknologi yang tepat guna serta memberikan pelayanan teknis dan informasi. Posyantek dikelola secara mandiri dan berlokasi di kecamatan.
Dokumen tersebut memberitahukan jadwal pendistribusian dana sosial ke 13 desa di Kecamatan Plandaan yang akan dilaksanakan pada 30 Juni 2015. Jadwal tersebut mencakup nama desa, lokasi, dan jam kegiatan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...CIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dokumen menjelaskan pembagian urusan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota berdasarkan lampiran BB UU 23/2014 yang meliputi perencanaan hutan, pengelolaan hutan, dan pengelolaan kawasan hut
Dokumen tersebut membahas standar pelayanan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan yang mencakup 4 jenis layanan yaitu: 1) layanan informasi dan konsultasi teknologi pertanian, 2) layanan perpustakaan, 3) layanan penyaluran benih sumber varietas unggul baru, dan 4) layanan publikasi dan diseminasi inovasi teknologi. Standar pelayanan ini mengatur dasar hukum, jam layanan, persyaratan, me
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG IZIN MENDIRIK...iniPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin mendirikan bangunan di Kabupaten Banyumas. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah yang digunakan, ketentuan umum izin mendirikan bangunan, dan dasar hukum yang mendasari peraturan daerah ini.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan lima kabupaten dan kota di Kalimantan. Perubahan ini mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lima daerah tersebut sementara waktu sampai pemilihan umum berikutnya, karena belum siapnya perangkat daerah dan fasilitas pendukung lainnya.
RPJM Desa merupakan rencana pembangunan desa dalam jangka menengah yang disusun untuk periode kepala desa selama 6 tahun. Penyusunannya melibatkan tim desa, pengkajian kondisi desa, musdesa, dan penetapan akhir oleh kepala desa untuk mengintegrasikan program pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk konsultan yang akan membantu penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di 3 kabupaten/kota di Bali serta mereview rencana teknis pengembangan lokasi prioritas yang akan didanai APBN tahun 2014. Konsultan akan memberikan masukan agar pengembangan air minum di Bali terpadu dan berkelanjutan
Dokumen tersebut membahas tentang Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Saluyu Mandiri Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Posyantek bertujuan untuk menjembatani masyarakat dengan teknologi yang tepat guna serta memberikan pelayanan teknis dan informasi. Posyantek dikelola secara mandiri dan berlokasi di kecamatan.
Dokumen tersebut berisi format-format laporan pelaksanaan tugas guru, rekapitulasi laporan, dan daftar guru yang memenuhi syarat untuk pencairan tunjangan profesi pada suatu sekolah.
Majas merupakan kata-kata berkias yang digunakan untuk meningkatkan kesan dan pengaruh terhadap pembaca. Terdapat beberapa jenis majas, yaitu: (1) majas pertentangan seperti hiperbola dan litotes, (2) majas pertautan seperti metonimia dan sinedok, (3) majas perbandingan seperti metafora dan personifikasi, (4) majas sindiran seperti ironi dan sinisme, serta (5) majas penegasan se
Dasar pengawasan lingkungan hidup (Bagian 1. Pengendalian Pencemaran Air)Fitri Hady Amrullah
Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar pengawasan lingkungan hidup khususnya pengendalian pencemaran air. Secara garis besar mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengendalian mutu air limbah serta prosedur pemeriksaan sumber, saluran, dan instalasi pengolahan air limbah.
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...Lesmana Putra
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih menggunakan data terbaru, dan proses pendaftaran pemilih tambahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum, komisi pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab mengawasi proses
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraAhsanul Minan
1. Dokumen tersebut membahas tahapan-tahapan krusial dalam pelaksanaan pemilu legislatif mulai dari pendaftaran pemilih, pengadaan logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu.
2. Dokumen tersebut juga menjelaskan ruang lingkup pengawasan yang dilakukan di setiap tahapan tersebut untuk memastikan proses berjalan dengan akurat dan adil.
3.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengawasan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Lingkup pengawasan mencakup aspek teknis, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan kompetensi SDM pertambangan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan laporan akhir kegiatan pengawasan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Bekasi tahun 2012-2013 oleh Panwaslu Kecamatan Bekasi Barat.
2. Laporan tersebut mencakup hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, dan kinerja organisasi pengawas selama proses pemilu.
3. Laporan dis
Dokumen tersebut merupakan surat keterangan aktif mengajar dari kepala SMP Negeri Satu Atap 1 Maligano untuk guru bernama Wa Eni. Surat tersebut menyatakan bahwa Wa Eni telah mengajar sebagai guru IPA Terpadu di sekolah tersebut sejak 2013 hingga sekarang.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
Surat keputusan ini mengangkat tujuh orang sebagai anggota KPPS TPS 2 Desa Santiri untuk melaksanakan pemungutan suara pemilu 2014, dan menetapkan tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS tersebut.
Kpts. bupati penugasan pegawai dr mutasi masuk ke Kabupaten PangandaranDani Setiawan
Keputusan Bupati Pangandaran menetapkan penugasan tiga pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut yaitu DARMA WIDJAJA sebagai Fungsional Umum di Dinas PU, Hubkominfo, ENDANG MULYONO sebagai Penilik Muda di Dikbudpora, dan RASIDI sebagai Fungsional Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan panduan bagi KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang mencakup kegiatan sebelum hari pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, pelaksanaan penghitungan suara, serta contoh formulir yang digunakan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proses penjaringan pengawas pemilihan lapangan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara telah selesai dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum di daerah tersebut pada tahun 2018.
Keputusan Bupati Muna menetapkan penyuluh pertanian swadaya di Kabupaten Muna berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Lampiran keputusan mencantumkan nama-nama penyuluh yang ditunjuk beserta lokasi tugas masing-masing.
Keputusan Bupati Muna menetapkan penyuluh pertanian swadaya di Kabupaten Muna berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Lampiran keputusan mencantumkan nama-nama penyuluh yang ditunjuk beserta lokasi tugas masing-masing.
Dokumen tersebut membahas rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2024 beserta jadwal tahapannya. Terdapat beberapa isu kunci yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu Daerah serentak tersebut.
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Panjalu, Kec. Panjalu Kab. Ciamis T...Aji Sahdi Sutisna
Panitia Pilkades Panjalu dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa periode 2013-2019. Panitia ini terdiri dari 16 anggota yang dipimpin oleh Dulah Abdullah Wiraatmaja sebagai ketua.
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKIca Diennissa
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau. Dokumen ini menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berdasarkan peraturan daerah tersebut serta faktor penghambat dan upaya penyelesaian masalah pelayanan publik
Proposal ini berisi rencana penggunaan dana bantuan keuangan pemerintah desa tahap satu di Desa Santiri untuk tahun anggaran 2014. Terdapat rekomendasi dari camat, surat keputusan penunjukan ketua RT dan bendahara desa, serta surat pengantar daftar usulan rencana kegiatan kepada bupati melalui kepala BPMPD.
Laporan riset ini membahas pelaksanaan pemilu legislatif 2014 di TPS 05 Desa Kedu, mencakup proses pemungutan suara, perhitungan suara, rekapitulasi, dan pelanggaran. Hasil perhitungan suara untuk DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten serta DPD ditampilkan.
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wakorumba Utara menetapkan 13 orang sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara."
1. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
Jln.Besar Pekan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu. Telp. (0624)_____ Kode Pos. 21472
Email : panwaslu_phu@yahoo.com
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN TIM POKJA PEREKRUTAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
DESA/
KELURAHAN SE-KECAMATAN PANAI HULU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
Menimbang : a. Bahwa dalam Rangka Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilhan
Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013,perlu membentuk dan
menetap kan Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/ Kelurahan se-
Kecamatan Panai hulu
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a ,
perlu menetapakan Tim Pokja Perekrutan Pengawas Pemilu Lapangan
Desa/Kelurahan se-Kecamatan Panai hulu.
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di
ubah beberapa kali,terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Perubahan ke dua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 56,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2011,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian
Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan,Pengawas Pemilihan Umum Lapangan,dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil
Gubernur Kecamatan Panai hulu Tanggal 1 Januari 2013
MEMUTUSKAN……………………………..
2. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : MEMBENTUK TIM POKJA PEREKRUTAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
DESA/ KELURAHAN SE-KECAMATAN PANAI HULU DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2013
Ke dua : Menetapkan nama nama yang tercantum dalam lajur Ke-dua lampiran Keputusan ini
sebagai PANITIA KELOMPOK KERJA PEREKRUTAN PENGAWAS PEMILU
LAPANGAN SE-KECAMATAN PANAI HULU DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2013
Ke tiga : Panitia Kelompok Kerja Perekrutan Pengawas Pemilu Lapangan Desa/Kelurahan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Se-Kecamatan Panai hulu
sebagai mana pada dictum Pertama dan dictum ke dua bertugas :
1. Melakukan Perekrutan Calon Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kecamatan Panai hulu.
2. Memperlakukan Calon Pengawas Pemilu Lapangan dalam pelaksanaan Perekrutan se
Adil-adilnya.
3. Memberikan Kesempatan kepada setiap Masyarakat yang ingin menjadi Calon
Pengawas Pemilu Lapangan seluas –luasnya.
4. Memberikan kemudahan Imformasi tentang syarat-syarat menjadi Calon Pengawas
Pemilu Lapangan kepada Masyarakat.
5. Melakukan pemantauan langsung ke Desa/Kelurahan se-Kecamatan Panai hulu dengan
Daerah kerja antara lain :
a. Aminullah Harahap : Desa Kebun Ajamu
b. Andi Irawan : Desa Cinta Makmur
c. Komi Heri Naninggolan : Desa Sei Jawi - jawi
d. Burhanuddin Harahap : Desa Tanjung Sarang Elang
e. Syarifuddin Nasution : Desa Teluk Sentosa
f. Ridwan Nasution : Desa Sei Sentosa
g. Edwar Syah : Desa Meranti Paham
6. Pelaksanaan kegiatan ini selama 20(dua puluh)hari kerja,terhitung sejak tanggal 09
Januari 2013 s/d 29 Januari 2013 dengan tidak membedakan jabatan Panitia Kelompok
Kerja(POKJA)
Ke Empat : Keputusan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 012 Tahun
2012 Tertanggal 3 Desember 2012
Ke Lima : Segala biaya yang ditindak sebagai ditetepkannya Keputusan ini dibebankan kepada
Rencana Anggaran Belanja Panwaslu Kecamatan Panai hulu Kabupaten
Labuhanbatu sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD)
Popinsi Sumatera Utara
Ke Enam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya
DITETAPKAN : PANAI HULU
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2013
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
KETUA,
AMINULLAH HARAHAP
Tembusan :
1. Panwaslu Kada Kabupaten Labuhanbatu
( Sebagai Laporan )
2. Pertinggal
3. Lampiran : KEPUTUSAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PANAI HULU DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2013
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 01 JANUARI 2013
PANITIA KELOMPOK KERJA PEREKRUTAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN PANAI HULU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2013
PENANGGUNG JAWAB : PANWASLU KECAMATAN PANAI HULU
KETUA : AMINULLAH HARAHAP
ANGGOTA : ANDI IRAWAN
KOMI HERI NAINGGOLAN
SEKRETARIS/ : BURHANUDDIN HARAHAP
(penerima berkas) : SYARIFUDDIN HARAHAP
PENYELEKSI BERKAS : - RIDWAN NASUTION
- EDWAR SYAH
PROGRAM KEGIATAN
N TANGGAL
NAMA KEGIATAN PELAKSANAAN KET
O PELAKSANAAN
Pengumuman pendaftaran calon Pengawas 9 Januari 2013 s/d -Burhanuddin Harahap
1
Pemilu Lapangan 16 Januari 2013 -Syarifuddin
Penyeleksian Berkas Persyaratan Calon -Ridwan Nasution
2 17 Januari 2013
Pengawas Pemilu Lapangan -Edwar Syah
Pengumuman calon yang lulus dalam
Seleksi Administrasi sekligus masukan -Burhanuddin Harahap
3 18 Januari 2013
saran Pendapat dari Masyrakat tentang -Ridwan Nasution
Calon yang Lulus
Penyerahan Berkas Calon Pengawas Pemilu
4 Lapangan kepada Ketua Panitia Kelompok 18 Januari 2013 Burhanuddin Harahap
Kerja
Undangan Seleksi Ujian Kelayakan dan
5 Kepatutan Calon Pengawas Pemilu 19 Januari 2013 Aminullah Harahap
Lapangan
- Aminullah Harahap
Ujian Kelayakan Kepatutan Calon
6 21 Januari 2013 - Andi Irawan
Pengawas Pemilu Lapangan
- Komi Heri Nainggolan
- Aminullah Harahap
Pleno Penetapan Pengawas Pemilu
7 23 Januari 2013 - Andi Irawan
Lapangan dan sekaligus pengumuman
- Komi Heri Nainggolan
8 Pengumuman Pemilu Lapangan Terpilih 24 Januari 2013 Aminullah Harahap
9 Pelantikan 27 Januari 2013
DITETAPKAN : PANAI HULU
PADA TANGGAL : 01 JANUARI 2013
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
KETUA,
AMINULLAH HARAHAP
4. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
Jln.Besar Pekan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu. Telp. (0624)_____ Kode Pos. 21472
Email : panwaslu_phu@yahoo.com
KEPUTUSAN RAPAT PLENO PANITIA PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
A. AGENDA RAPAT
Pembahasan Tentang Perekrutan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) se-Kecamatan Panai hulu
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013
B. JADWAL DAN WAKTU
Hari Kamis Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua ribu tiga belas dan sebagai Pimpinan Rapat Ketua
Panwaslu Kada Kecamatan Panai hulu Kabupaten Labuhan batu.
C KEPUTUSAN RAPAT PLENO
Setelah di gelar Rapat Pleno Tentang Perekrutan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan (PPL) se-Kecamatan
Panai hulu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 di Kantor
Panwaslu Kada Kecamatan Pamai Hulu Jalan Jln.Besar Pekan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai
Hulu memutuskan untuk membentuk TIM POKJA PEREKRUTAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
LAPANGAN SE-KECAMATAN PANAI HULU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2013 .
D. Diadakan Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 3 Januari 2013
Tempat : Kantor Panwaslu Kada Kecamatan Panai hulu
: Jln.Besar Pekan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu
Hal : Pembentukan TIM Pokja Perekrutan PPL se-Kecamatan Panai hulu.
E. Demikian Keputusan Rapat Pleno ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.-
Ajamu, 3 Januari 2013
No NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 AMINULLAH HARAHAP KETUA 1.________________
2 ANDI IRAWAN ANGGOTA 2________________
3 KOMI HERI NAINGGOLAN ANGGOTA 3________________
5. DAFTAR HADIR PERTEMUAN SIDANG RAPAT
HARI : SENIN
TANGGAL : 24 DESEMBER 2012
JAM : 08.30 WIB s/d SELESAI
TEMPAT : KANTOR PANWASLU KECAMATAN PANAI HULU
ACARA : PEMBENTUKAN TIM POKJA PEREKRUTAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM LAPANGAN SE-KECAMATAN PANAI HULU DALAM PEMILIHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
TAHUN 2013 .
TANDA
NO NAMA JABATAN KETERANGAN
TANGAN
1 AMINULLAH HARAHAP KETUA
2 ANDI IRAWAN ANGGOTA
3 KOMI HERI NAINGGOLAN ANGGOTA
SEKRETARIS /
4 BURHANUDDIN HARAHAP
PENERIMA BERKAS
BENDAHARA /
5 SYARIFUDDIN NASUTION
PENERIMA BERKAS
PENYELEKSI
6 RIDWAN NASUTION
BERKAS
PENYELEKSI
7 EDWAR SYAH
BERKAS
6. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
Jln.Besar Pekan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu. Telp. (0624)_____ Kode Pos. 21472
Email : panwaslu_phu@yahoo.com
SURAT TUGAS
Nomor : 09 / Panwaslu-PHU/ I / 2013
Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
MENUGASKAN
Kepada :
a. N a m a : 1. AMINULLAH HARAHAP
2. ANDI IRAWAN
3. KOMI HERIANTO NAINGGOLAN
4. BURHANUDDIN HARAHAP
5. SYARIFUDDIN NASUTION
6. RIDWAN NASUTION
7. EDWAR SYAH
b. Jabatan : PANITIA KELOMPOK KERJA(POKJA)PEREKRUTAN PENGAWAS PEMILU
LAPANGAN SE- KECAMATAN PANAI HULU
c. Untuk : 1. Untuk melakukan Perekrutan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kecamatan Panai
hulu
2. Dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak Proposional dan tetap
berpedoman kepada aturan yang ada
3. Tidak membeda bedakan calon yang mendaftar
4. Memantau perekrutan langsung ke Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan
yang ada pada Surat Keputusan 08 Tahun 2013
5. Pelaksanaan kegiatan ini selama 20(dua puluh) hari kerja,terhitung sejak tanggal
9 Januari 2013 s/d 29 Januari 2013 dengan tidak membedakan jabatan Panitia
Kelompok Kerja(POKJA)
Demikianlah Surat Tugas ini dibuat dan disamapaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ditetapkan : Ajamu
Pada tanggal : 1 Januari 2013
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
KETUA
AMINULLAH HARAHAP
7. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
Jln.Besar Pekan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu. Telp. (0624)_____ Kode Pos. 21472
Email : panwaslu_phu@yahoo.com
PENGUMUMAN
No : 10 /Panwaslu-PHU/I/2013
DI UMUMKAN KEPADA SAUDARA/i SESUAI DENGAN HASIL SELEKSI
ADMINISTRASI CALON PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN (PPL) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2013 SE- KECAMATAN PANAI
HULU.
BAHWASANYA BAGI NAMA-NAMA YANG TER CANTUM DIBAWAH INI ADALAH
CALON PENGAWAS PEMILU LAPANGAN YANG TELAH LULUS SELEKSI ADMINISTRASI DAN
NAMA-NAMA TERSEBUT KAMI UMUMKAN KEPADA MASYARAKAT GUNA DAPAT MASUKAN
KRITIK SARAN YANG MEMBANGUN,DAN BAGI CALON YANG LULUS SELEKSI ADMINISTRASI
DIWAJIBKAN MENGIKUTI SELEKSI UJIAN KEPATUTAN DAN KELAYAKAN PADA TANGGAL 21
JANUARI 2013 BERTEMPAT DI KANTOR PANWASLU KECAMATAN PANAI HULU JALAN BESAR
PEKAN AJAMU DESA TELUK SENTOSA KECAMATAN PANAI HULU.
NAMA-NAMA TERSEBUT ADALAH :
NO NAMA PESERTA NO PENDAFTARAN KET
1 2 3 4
1. MUHAMMAD SYAFRIL 6
2. ADI SURYA RAHMAN 3
3. RAHMADAN SUBHI NST 8
4. EFENDI 5
5. ALAM SYAHPUTRA 11
6. MAHDALENA 7
7. ADE IRMA 2
8 RAHMANSYAH 9
9. HUSNI NASUTION 1
10. MAHDALENA 4
11. SOLEHUDDIN 10
DEMIKIAN KAMI SAMPAIKAN ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH DAN
MOHON UNTUK DILAKSANAKN.
Ajamu,18 Januari 2013
KETUA PANITIA KELOMPOK KERJA
PEREKRUTAN PENGAWAS PEMILU
LAPANGAN SE-KECAMATAN PANAI HULU
AMINULLAH HARAHAP
8. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
Jln.Besar Pekan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Telp (0624) ___ Kode Pos. 21472
Email : panwaslu_phu@yahoo.com
DAFTAR HADIR CALON ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)
PADA PEREKRUTAN CALON ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)
HARI : SENIN
TANGGAL : 21 JANUARI 2013
NO.
NO NAMA TANDA TANGAN
PENDAFTARAN
1 2 3 4
1 MUHAMMAD SYAFRIL 6 1.
2 ADI SURYA RAHMAN 3 2
3 RAHMADAN SUBHI NST 8 3
4 EFENDI 5 4
5 ALAM SYAHPUTRA 11 5
6 MAHDALENA 7 6
7 ADE IRMA 2 7
8 RAHMANSYAH 9 8
9 HUSNI NASUTION 1 9
10 MAHDALENA 4 10
11 SOLEHUDDIN 10 11
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
KETUA,
AMINULLAH HARAHAP
9. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
Jln.Besar Pekan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Telp (0624) ___ Kode Pos. 21472
Email : panwaslu_phu@yahoo.com
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
NOMOR : 11-KPTS-PANWASLU-PHU 2013
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN
SE-KECAMATAN PANAI HULU
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
a. Bahwa dalam Rangka Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan
Menimbang : Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 perlu
membentuk Pengawas Pemilihan Umum Lapangangan se-Kecamatan
Panai hulu.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a ,
perlu menetapakan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Panai hulu Tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Umum
Lapangan se-Kecamatan Panai hulu.
1
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah
diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2011,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior
5246);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian
Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan,Pengawas Pemilihan Umum Lapangan,dan Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/4735/SJ,tertanggal 25
November 2011 Perihal Masa Kerja Pengawas Pemilihan Umum
Lapangan
10. 3. Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 012-KPTS-
PANWASLU-LB 2012 Tanggal 3 Desember 2012 Tentang Penetepan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panai hulu.
4. Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panai hulu
pada tanggal 3 Januari 2013 tentang Penetapan Anggota Pengawas
Pemilihan Umum Lapangan se-Kecamatan Panai hulu .-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Menenetapkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan se- Kecamatan
Panai hulu dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Utara Tahun 2013.
KE DUA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini
sebagai Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan se- Kecamatan Panai hulu
dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara
Tahun 2013.
KE TIGA : Anggota Pengawas Pemilihan Umum Lapangan se- Kecamatan Panai hulu
Diktum KEDUA mulai bertugas sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 2 (dua)
bulan berikutnya.
KE EMPAT : Pengawas Pemilihan Umum Lapangan se-Kecamatan Panai hulu sebagai mana di
maksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Bertugas dan
Berwewenang:
a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan
masing-masing sesuai Dengan Masa Baktinya.
b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan
Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud
pada huruf a; di Desa/Kelurahan masing-masing sesuai dengan masa baktinya.
c. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi
yang berwenang; di Desa/Kelurahan masing-masing sesuai dengan masa
baktinya.
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk
ditindaklanjuti; di Desa/Kelurahan masing-masing sesuai dengan masa
baktinya.
e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan
tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; di Desa/Kelurahan masing-masing
sesuai dengan masa baktinya.
f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di Desa/
Kelurahan masing-masing sesuai dengan masa baktinya dan
g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu
Kecamatan Panai hulu.
KE LIMA : Dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud Diktum KE
EMPAT,Pengawas Pemilihan Umum Lapangan se-Kecamatan Panai hulu ber
kewajiban :
a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di
Desa/Kelurahan masing-masing
b. Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan Panai hulu berkaitan
dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan masing-masing
c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan Panai hulu
berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan
KPPS yang mengakibatkan terganggu nya penyelenggaraan tahapan Pemilu di
tingkat desa/kelurahan; masing-masing
11. d. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan Panai hulu dan
e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Panai
Hulu
KE TUJUH : Dalam Melaksanakan Tugas,Wewenang dan Kewajibannya,Pengawas Pemilihan
Umum Lapangan se-Kecamatan Panai hulu dibantu oleh Sekretariat Panwaslu
Kecamatan Panai hulu.
KE DELAPAN : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara
KE SEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapakan dan berakhir 2 (dua) bulan
berikutnya.
KE SEPULUH : Demikian keputusan ini di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.-
DITETAPKAN : AJAMU
PADA TANGGAL : 1 FEBRUARI 2013
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
KETUA,
KHAIRUL DAULAY
Tembusan :
1. Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu
(sbg.Laporan)
2. Camat Panai hulu
3. Kepala Desa/Kelurahan se-Kecamatan Panai hulu
4. PPK.Panai hulu
5. PPS se-Kecamatan Panai hulu
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
7. Pertinggal.-
12. LAMPIRAN KEPUTUSAN
PANWASLU KECAMATAN PANAI HULU
Nomor : 11-KEP TAHUN 2013
Tanggal : 1 FEBRUARI 2013
NAMA NAMA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN
SE KECAMATAN PANAI HULU
NO NAMA DAERAH PENUGASAN JABATAN
1 2 3 4
1 MUHAMMAD SYAFRIL DESA KEBUN AJAMU ANGGOTA
2 HUSNI NASUTION DESA CINTA MAKMUR ANGGOTA
3 RAHMADAN SUBHI NST DESA SEI SENTOSA ANGGOTA
4 EFENDI DESA MERANTI PAHAM ANGGOTA
5 SOLEHUDDIN DESA SEI JAWI - JAWI ANGGOTA
6 ALAM SYAHPUTRA DESA TANJUNG SARANG ELANG ANGGOTA
7 MAHDALENA DESA TELUK SENTOSA ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
KETUA,
AMINULLAH HARAHAP
13. PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PANAI HULU
Jln.Besar Pekan Ajamu Desa Teluk Sentosa Kecamatan Panai Hulu Telp (0624) ___ Kode Pos. 21472
Email : panwaslu_phu@yahoo.com
RAPAT PLENO PENETAPAN ANGGOTA
PENGAWAS PEMILU LAPANGAN
SE-KECAMATAN PANAI HULU
PADA HARI INI RABU TANGGAL DUA PULUH TIGA BULAN JANUARI TAHUN DUA
RIBU TIGA BELAS PUKUL SEPULUH WIB BERTEMPAT DIKANTOR PANWASLU KADA
KECAMATAN PANAI HULU, JLN.BESAR PEKAN AJAMU DESA TELUK SENTOSA KECAMATAN
PANAI HULU, KAMI PANWASLU KADA KECAMATAN PANAI HULU ,MENGINGAT ,MENIMBANG
,MEMPERHATIKAN ,MEMUTUSKAN, MENETAPKAN NAMA-NAMA YANG TERSEBUT DIBAWAH
INI SEBAGAI ANGGOTA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA UTARA SE-KECAMATAN PANAI HULU SEBAGAI BERIKUT :
NAMA PENGAWAS PEMILU
NO DAERAH PENUGASAN JABATAN
LAPANGAN
1 2 3 4
1 MUHAMMAD SYAFRIL DESA KEBUN AJAMU ANGGOTA
2 HUSNI NASUTION DESA CINTA MAKMUR ANGGOTA
3 RAHMADAN SUBHI NST DESA SEI SENTOSA ANGGOTA
4 EFENDI DESA MERANTI PAHAM ANGGOTA
5 SOLEHUDDIN DESA SEI JAWI - JAWI ANGGOTA
6 ALAM SYAHPUTRA DESA TANJUNG SARANG ELANG ANGGOTA
7 MAHDALENA DESA TELUK SENTOSA ANGGOTA
DEMIKIAN HASIL PLENO INI KAMI PERBUAT DAN KAMI TUANGKAN DALAM BERITA ACARA
DAN APABILA ADA KEKELIRUAN SEWAKTU-WAKTU MAKA KEPUTUSAN INI DAPAT DIRUBAH
MELALUI RAPAT PLENO KEMUDIAN :
1. AMINULLAH HARAHAP : 1______________
(Ketua Tim Pokja)
2. ANDI IRAWAN : 2______________
(Anggota Tim Pokja)
3. KOMI HERI NAINGGOLAN : 3_______________
(Anggota Tim Pokja)