Dokumen tersebut membahas tentang dasar-dasar pengawasan lingkungan hidup khususnya pengendalian pencemaran air. Secara garis besar mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengendalian mutu air limbah serta prosedur pemeriksaan sumber, saluran, dan instalasi pengolahan air limbah.

1. Halaman 1 dari 7
DASAR-DASAR PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016
BAGIAN 1
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Oleh:
Fitri Hady Amrullah
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kotabaru
http://www.fitrihadyamrullah.my.id
Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Perlu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan
mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
A. Pengendalian Pencemaran Air
1. Undang-Undang Nomor 32 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
No. Pasal Isi Keterangan
1. Pasal 20
ayat (3)
Setiap orang diperbolehkan untuk membuang
limbah ke media lingkungan hidup dengan
persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
dan
b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 68
huruf c
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau
kegiatan berkewajiban:
c. menaati ketentuan tentang baku mutu
lingkungan hidup dan/atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
Pasal 98
ayat (1)
Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan perbuatan yang mengakibatkan
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku
mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga
miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 99
ayat (1)
Setiap orang yang karena kelalaiannya
mengakibatkan dilampauinya baku mutu
udara ambien, baku mutu air, baku mutu air
laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)

2. Halaman 2 dari 7
No. Pasal Isi Keterangan
tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
Pasal 100
ayat (1)
Setiap orang yang melanggar baku mutu air
limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu
gangguan dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
hanya dapat dikenakan
apabila sanksi
administratif yang telah
dijatuhkan tidak dipatuhi
atau pelanggaran
dilakukan lebih dari satu
kali.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
No. Pasal Isi Keterangan
1. Pasal 25 Setiap usaha dan atau kegiatan wajib
membuat rencana penanggulangan
pencemaran air pada keadaan darurat dan
atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
2. Pasal 31 Setiap orang wajib :
melestarikan kualitas air pada sumber air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)
mengendalikaan pencemaran air pada
sumber air sebagaimana dimaksud didalam
Pasal 4 ayat (4).
3. Pasal 32 Setiap orang yang melakukan usaha dan
atau kegiatan berkewajiban memberikan
informasi yang benar dan akurat mengenai
pelaksanaan kewajiban pengelolan kualitas
air dan pengendalian
4. Pasal 34
ayat (1),
(2) dan
(3)
(1) Setiap penanggung jawab usaha dan
atau kegiatan wajib menyampaikan
laporan tentang penataan persyaratan
izin aplikasi air limbah pada tanah
(2) Setiap penanggung jawab usaha dan
atau kegitan wajib menyampaikan
laporan tentang penaatan persyaratan
izin pembuangan air Iimbah ke air atau
sumber air.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan
sekurang-kurangnya sekali dalam 3
(tiga) bulan kepada Bupati /Walikota
dengan tembusan disampaikan kepada
Menteri
Pasal ini menjadi dasar
bahwa periode pelaporan
dari izin pemanfaatan dan
pembuangan air limbah
adalah setiap 3 (tiga) bulan
sekali
5. Pasal 35
ayat (1)
Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan
memanfaatkan air Iimbah ke tanah untuk
aplikasi pada tanah wajib mendapat izin

3. Halaman 3 dari 7
No. Pasal Isi Keterangan
tertulis dari Bupat / Walikota
6. Pasal 37 Setiap penanggung usaha dan atau
kegiatan yang membuang air limbah ke air
atau sumber air wajib mencegah dan
menangulangi terjadinya pencemaran air
7. Pasal 38
ayat (1)
Setiap penanggung jawab usaha atau
kegiatan yang membuang air limbah ke air
atau sumber air wajib mentaati persyaratan
yang ditetapkan dalam izin
Pembuangan air limbah
adalah pemasukan air
limbah secara pelepasan
(discharge) bukan secara
dumping dan atau
pelepasan dadakan (shock
discharge). Pembuangan
air limbah yang berupa sisa
dari usaha dan atau
kegiatan penambangan,
seperti misalnya “air
terproduksi” (produced
water), yang akan
dikembalikan ke dalam
formasi asalnya juga wajib
menaati baku mutu air
limbah yang ditetapkan
secara spesifik untuk jenis
air limbah tersebut. Air yang
keluar dari turbin
pembangkit listrik tenaga air
(PLTA) bukan merupakan
sisa kegiatan PLTA,
sehingga tidak termasuk
dalam ketentuan Pasal ini.
8. Pasal 40
ayat (1)
Setiap usaha dan kegiatan yang akan
membuang air limbah ke air atau sumber air
wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati /
Walikota.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian
Pencemaran Air
Lampiran VI

4. Halaman 4 dari 7

5. Halaman 5 dari 7

6. Untuk itu, beberapa hal penting berikut yang dilaksanakan oleh PPLH/PPLHD dalam
pemeriksaan kegiatan pembuangan air limbah:
a. Pemeriksaan terhadap sumber
pabrik pendukung dan kegiatan utilitas sepert
oil thermal heater (OTH), oil catcher pada genset, cogen, power plant, tungku pembakaran, air
limbah dari wet scrubber, stock pile batubara, regenerasi resin pada water treatment plant,
pencucian kemasan bekas bahan kimia, air limbah domestik serta laboratorium.
b. Pemeriksaan kondisi seluruh saluran dari proses produksi hingga kegiatan utilitas. Tim
pengawas harus melakukan beberapa langkah berikut pada kondisi yang bersesuaian:
1) Jika menemukan pintu air pada
dalam saluran tersebut.
2) Ada atau tidaknya potensi saluran
tidak menuju ke IPAL.
3) Jika ditemukan aliran pada saluran dari proses produksi yang tidak m
menuju ke sungai maka saluran tersebut disebut saluran by pass. Hal yang harus
dilakukan adalah:
a) Mengambil sampel. Pada kondisi seperti ini, penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan juga dapat mengambil sampel (split sample) untuk cross
b) Mengambil gambar/foto saluran tersebut.
c) Menetapkan titik koordinat lokasi saluran bypass.
d) Mewajibkan pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menutup secara
permanen saluran tersebut.
e) Apabila penutupan saluran by pass secara permanen
pelaksanaan pengawasan tersebut, tim pengawas meminta kepada penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan tim pengawas tentang pe
saluran bypass tersebut. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus mengirim
foto setelah saluran itu ditutup kepada tim pengawas.
c. Pemeriksaan tersedianya alat pencatat debit (
saat pengawasan. Jika
melakukan estimasi besarnya debit air limbah.
d. Pemeriksaan terhadap Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL)
Halaman 6 dari 7
Untuk itu, beberapa hal penting berikut yang dilaksanakan oleh PPLH/PPLHD dalam
pemeriksaan kegiatan pembuangan air limbah:
Pemeriksaan terhadap sumber-sumber air limbah mulai dari ruang proses produksi utama,
pabrik pendukung dan kegiatan utilitas seperti air blowdowm steam boiler, power boiler, boiler
oil thermal heater (OTH), oil catcher pada genset, cogen, power plant, tungku pembakaran, air
limbah dari wet scrubber, stock pile batubara, regenerasi resin pada water treatment plant,
kas bahan kimia, air limbah domestik serta laboratorium.
Pemeriksaan kondisi seluruh saluran dari proses produksi hingga kegiatan utilitas. Tim
pengawas harus melakukan beberapa langkah berikut pada kondisi yang bersesuaian:
Jika menemukan pintu air pada saluran, periksa dari mana dan kemana arah aliran di
dalam saluran tersebut.
Ada atau tidaknya potensi saluran-saluran lain yang berasal dari proses produksi yang
Jika ditemukan aliran pada saluran dari proses produksi yang tidak m
menuju ke sungai maka saluran tersebut disebut saluran by pass. Hal yang harus
Mengambil sampel. Pada kondisi seperti ini, penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan juga dapat mengambil sampel (split sample) untuk cross
Mengambil gambar/foto saluran tersebut.
Menetapkan titik koordinat lokasi saluran bypass.
Mewajibkan pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menutup secara
permanen saluran tersebut.
Apabila penutupan saluran by pass secara permanen tidak dapat dilakukan pada saat
pelaksanaan pengawasan tersebut, tim pengawas meminta kepada penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan tim pengawas tentang pe
saluran bypass tersebut. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus mengirim
foto setelah saluran itu ditutup kepada tim pengawas.
Pemeriksaan tersedianya alat pencatat debit (flowmeter) dan pencatatan debit air limbah pada
tidak tersedia alat pencatat debit maka tim pengawas dapat
melakukan estimasi besarnya debit air limbah.
Pemeriksaan terhadap Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL)
Untuk itu, beberapa hal penting berikut yang dilaksanakan oleh PPLH/PPLHD dalam
sumber air limbah mulai dari ruang proses produksi utama,
i air blowdowm steam boiler, power boiler, boiler
oil thermal heater (OTH), oil catcher pada genset, cogen, power plant, tungku pembakaran, air
limbah dari wet scrubber, stock pile batubara, regenerasi resin pada water treatment plant,
kas bahan kimia, air limbah domestik serta laboratorium.
Pemeriksaan kondisi seluruh saluran dari proses produksi hingga kegiatan utilitas. Tim
pengawas harus melakukan beberapa langkah berikut pada kondisi yang bersesuaian:
saluran, periksa dari mana dan kemana arah aliran di
saluran lain yang berasal dari proses produksi yang
Jika ditemukan aliran pada saluran dari proses produksi yang tidak menuju ke IPAL atau
menuju ke sungai maka saluran tersebut disebut saluran by pass. Hal yang harus
Mengambil sampel. Pada kondisi seperti ini, penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan juga dapat mengambil sampel (split sample) untuk cross check.
Mewajibkan pihak penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menutup secara
tidak dapat dilakukan pada saat
pelaksanaan pengawasan tersebut, tim pengawas meminta kepada penanggungjawab
usaha dan/atau kegiatan untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan tim pengawas tentang penutupan
saluran bypass tersebut. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan harus mengirim
) dan pencatatan debit air limbah pada
tidak tersedia alat pencatat debit maka tim pengawas dapat

7. Halaman 7 dari 7
e. Pemeriksaan persyaratan teknis dalam melakukan pengelolaan air limbah sekurang-
kurangnya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1) Apakah melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke
lingkungan tidak melampaui BMAL yang telah ditetapkan?
2) Apakah membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi
perembesan air limbah ke lingkungan?
3) Apakah sudah memasang alat ukur debit (flowmeter) atau laju alir air limbah dan
melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut?
4) Apakah melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas
pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah?
5) Apakah sudah memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air
hujan?
6) Apakah sudah memeriksakan kadar parameter air limbah secara periodik setiap bulan
sekali?
7) Apakah sudah melaporkan kadar kualitas air limbah, debit harian dan kapasitas produksi
bulanan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali?
f. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan air limbah untuk land aplication sekurang-
kurangnya dilakukan pada:
1) Kondisi saluran air limbah menuju dan di lokasi pemanfaatan (saluran fleetbed, furrow).
Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah:
a) Ada atau tidaknya kebocoran yang disebabkan rusaknya dan/atau kurang terawatnya
saluran pemanfaatan air limbah.
b) Ada atau tidaknya potensi pembuangan air limbah dari kolam IPAL ke air atau sumber
air dengan kualitas yang tidak sesuai dengan BMAL yang dibuang ke sumber air.
c) Pengaliran air limbah menuju lokasi yang tidak sesuai dengan lokasi pemanfaatan
yang ditetapkan di dalam izinnya.
d) Memeriksa ada atau tidaknya hubungan saluran pemanfaatan dengan sumber air di
lokasi pemanfaatan.
2) Memeriksa potensi runoff.
3) Kondisi dan pemilihan lokasi sumur pemantauan kualitas air tanah.
4) Kondisi lahan dan pemilihan titik pemantauan kualitas tanah.
5) Pencocokan lokasi lahan, dan jenis tanah pemanfaatan disesuaikan dengan izin dan
dokumen laporan pengkajian pemanfaatan air limbah sebagai persyaratan permohonan
izin pemanfaatan air limbah
g. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan minimisasi limbah (Reduce, Reuse, dan Recycle).