SlideShare a Scribd company logo

6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf

•
•
E
empupacol1

Materi pengawas operasional

Education
1 of 156
Download to read offline
EKSPLORASI PENDAHULUAN EKSPLORASI DETAIL STUDI KELAYAKAN PRODUKSI, PEMPROSESAN, PEMASARAN DAN REKLAMASI $ + - WAKTU 3 Tahun 2 Tahun 2-5 Tahun 5-10 Tahun PENGELOLAAN PASCA TAMBANG REHABILITASI BEKAS TAMBANG 5-25 Tahun SPEKULASI INVESTASIMODAL PENGEMBALIAN MODAL DAN KEUNTUNGAN DANA JAMINAN REKLAMASI DANA JAMINAN PASCA TAMBANG PENUTUPAN TAMBANG
Berada di bawah tanah
Keterdapatan di muka bumi tidak dapat memilih tempat
Tahapan harus dilalui : Penyelidikan Umum Eksplorasi Eksploitasi Pasca Tambang
Sumberdaya tak terbarukan (non renewable)
Padat modal, teknologi dan resiko
Penggerak pembangunan
Memberikan efek ganda yang besar
Risiko finansial sangat besar
Berada di bawah tanah Keterdapatan di muka bumi tidak dapat memilih tempat Tahapan harus dilalui : Penyelidikan Umum Eksplorasi Eksploitasi Pasca Tambang Sumberdaya tak terbarukan (non renewable) Padat modal, teknologi dan resiko Penggerak pembangunan Memberikan efek ganda yang besar Risiko finansial sangat besar
Dampak eksplorasi dibiaskan dengan dampak eksploitasi
Pertambangan sebagai perusak lingkungan / kawasan hutan (banyak yang sudah melakukan perlindungan lingkungan, namun ada juga yang belum)
Analogi dampak kegiatan industri lain untuk pertambangan
Rendahnya kontribusi pertambangan (fakta untuk regional / lokal cukup besar)
Tambang terbuka semakin dibatasi ruang geraknya
Dampak eksplorasi dibiaskan dengan dampak eksploitasi Pertambangan sebagai perusak lingkungan / kawasan hutan (banyak yang sudah melakukan perlindungan lingkungan, namun ada juga yang belum) Analogi dampak kegiatan industri lain untuk pertambangan Rendahnya kontribusi pertambangan (fakta untuk regional / lokal cukup besar) Tambang terbuka semakin dibatasi ruang geraknya
No. 05 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
No. 04 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
No. 02 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah Menjadi Undang-Undang
No. 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air
No. 03 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 05 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya No. 04 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air No. 03 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 41 Tahun 1999, Pengendalian Pencemaran Udara
No. 74 Tahun 2001, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
No. 22 Tahun 2010, Wilayah Pertambangan
No. 23 Tahun 2010, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 55 Tahun 2010, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 78 Tahun 2010, Reklamasi dan Pasca tambang
No. 66 Tahun 2014, Kesehatan Lingkungan
No. 101 Tahun 2014, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
No. 01 Tahun 2017, Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
No. 27 Tahun 2017, Izin Lingkungan
No. 08 Tahun 2018, Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 41 Tahun 1999, Pengendalian Pencemaran Udara No. 74 Tahun 2001, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun No. 22 Tahun 2010, Wilayah Pertambangan No. 23 Tahun 2010, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara No. 55 Tahun 2010, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara No. 78 Tahun 2010, Reklamasi dan Pasca tambang No. 66 Tahun 2014, Kesehatan Lingkungan No. 101 Tahun 2014, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya No. 01 Tahun 2017, Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara No. 27 Tahun 2017, Izin Lingkungan No. 08 Tahun 2018, Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
No. 32 Tahun 1990, Pengelolaan Kawasan Lindung
No. 01 Tahun 2012, Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
No. 32 Tahun 1990, Pengelolaan Kawasan Lindung No. 01 Tahun 2012, Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
LHK No. 5 Tahun 2014, Baku Mutu Air Limbah LHK No. 26 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik LHK No. P.16 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah LHK No. P.12 Tahun 2020, Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun LH No. 16 Tahun 2012, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup LH No. 04 Tahun 2014, Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Hutbun No. 146 Tahun 1999, Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan
No. 26 Tahun 2018, Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara No. 1827 Tahun 2018, Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
Permen Kesehatan No. 718 Tahun 1987, Pengaruh Kebisingan Terhadap Kesehatan Permen Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik : Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang Pengelolaan sisa tambang sampai memenuhi standar baku mutu sebelum dilepas ke media lingkungan Menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai peruntukan lahan pascatambang UU No. 03 Tahun 2020 Memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi Menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri. Melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang
UU No. 32 Tahun 2009
Perencanaan UU No. 32 Tahun 2009
Pemanfaatan UU No. 32 Tahun 2009
Pengendalian UU No. 32 Tahun 2009
Pengawasan UU No. 32 Tahun 2009
Penegakan Hukum UU No. 32 Tahun 2009
Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Pengawasan Penegakan Hukum UU No. 32 Tahun 2009
Bagi IUP, IUPK : Pengelolaan Lingkungan Hidup Reklamasi Pasca Tambang Pascaoperasi PERMEN ESDM No. 26 Tahun 2018
Bagi IUJP : Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMEN ESDM No. 26 Tahun 2018
Pengelolaan LH. kegiatan eksplorasi KEPMEN ESDM No. 1827 Tahun 2018 Pengelolaan LH. kegiatan konstruksi Pengelolaan LH. kegiatan penambangan Pengelolaan LH. kegiatan pengangkutan Pengelolaan LH. kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian Pemantauan LH. Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan LH. Sistem pengelolaan perlindungan LH. pertambangan Penghargaan pengelolaan LH. pertambangan
Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, dan Rencana Pascaoperasi KEPMEN ESDM No. 1827 Tahun 2018 Penilaian dan Persetujuan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Penyerahan Lahan Reklamasi Penyerahan Lahan Pascatambang dan Pascaoperasi
Terjadi perubahan bentang alam (tamka)
Gangguan terhadap keseimbangan alam
Perubahan komunitas alami
Perubahan iklim mikro
Perubahan fungsi lahan/tata guna lahan
Terganggunya siklus alami yang telah berlangsung sebelumnya
Mempengaruhi kualitas air permukaan dan air tanah
Potensi terjadinya pencemaran
Terjadi perubahan bentang alam (tamka) Gangguan terhadap keseimbangan alam Perubahan komunitas alami Perubahan iklim mikro Perubahan fungsi lahan/tata guna lahan Terganggunya siklus alami yang telah berlangsung sebelumnya Mempengaruhi kualitas air permukaan dan air tanah Potensi terjadinya pencemaran
Pengelolaan & pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan hidup Penanggulangan dan pemulihan jika terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
1. PENGENDALIAN AIR ASAM TAMBANG 2. PENGENDALIAN EROSI DAN SEDIMENTASI 3. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR & TAILING (LIMBAH PENAMBANGAN & PENGOLAHAN) 4. KESTABILAN LERENG 6. REKLAMASI 7. PENUTUPAN TAMBANG 5. PENGENDALIAN EMISI KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
1. PENGENDALIAN AIR ASAM TAMBANG Kajian Geokimia Manajemen penempatan batuan penutup Pengkapsulan (dry cover) Metode perendaman (wet cover) Pencampuran material pembentuk asam dengan material yang tidak berpotensi membentuk asam atau bersifat basa Cara aktif : penggunaan bahan kimia penetral asam seperti kapur, soda kaustik Cara pasif : lahan basah (wetland), open limestone channel B. PENANGGULANGAN : A. PENCEGAHAN : KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
PENGERTIAN AIR ASAM TAMBANG “Air asam yang terjadi akibat oksidasi mineral sulfida oleh air dan oksigen pada kegiatan tambang” Mineral Sulfida + O2 + H2O = H2SO4 KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
H2O O2 H2O H2O Mineral Sulfida Sebelum di Tambang
H2O O2 H2O H2O Mineral Sulfida Ikan mati Setelah di Tambang
PROSES TERBENTUKNYA AIR ASAM TAMBANG
A. PENCEGAHAN Melakukan Kajian Geokimia KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
A. PENCEGAHAN Manajemen penempatan batuan penutup KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
A. PENCEGAHAN Pengkapsulan (dry cover) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
A. PENCEGAHAN Metode perendaman (wet cover) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
A. PENCEGAHAN Pencampuran material pembentuk asam dengan material yang tidak berpotensi membentuk asam atau bersifat basa KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
B. PENANGGULANGAN : Cara aktif : penggunaan bahan kimia penetral asam seperti kapur, soda kaustik KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Cara pasif : lahan basah (wetland), open limestone channel B. PENANGGULANGAN : KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pembuatan Drainase Daur / Penggunaan air kerja menggunakan sirkulasi tertutup Kajian hidrologi dan hidrogeologi Pembuatan sumur pantau Pencegahan abrasi dan pendangkalan pantai 2. PENGENDALIAN EROSI DAN SEDIMENTASI KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pembuatan Drainase KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Daur ulang / Penggunaan air kerja menggunakan sirkulasi tertutup KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Kajian hidrologi dan hidrogeologi KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pembuatan sumur pantau KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pencegahan abrasi dan pendangkalan pantai KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
3. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR & TAILING (LIMBAH PENAMBANGAN & PENGOLAHAN) Kolam pengendap Kolam perangkap limbah cair terkontaminasi hidrokarbon Instalasi pengolahan air limbah Pembuatan dasar lantai bengkel kedap cairan (fluida) Pembangunan atap dengan talang air ke drainase Pemisahan tempat sampah (organik, anorganik dan limbah B3) Tempat penampung limbah B3 Penyediaan peralatan pencegahan terjadinya tumpahan dan/atau ceceran hidrokarbon Sistem tanggap darurat dan rencana mitigasi kegagalan struktur bendungan limbah tambang (tailing) Proses pengolahan dan/atau pemurnian bijih emas tanpa menggunakan air raksa. KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Kolam pengendap (SETTLING POND) “Lokasi/kawasan yang berfungsi untuk mengendapkan lumpur dari suatu aliran permukaan di area tambang” KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Kolam perangkap limbah cair terkontaminasi hidrokarbon (OIL TRAP) “Lokasi/kawasan yang berfungsi untuk memisahkan sisa-sisa oli/minyak/limbahhidrokarbon dari hasil kegiatan pekerjaan/sarana yang potensial terjadi ceceran minyak” KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pengolahan air limbah bekas pemurnian/pengolahan (TAILING POND) “Kolam yang dibuat untuk mengendapkan/ menetralkan suatu limbah cair, sebuah proses pengolahan dengan tujuan mengendapkan muatan partikel maupun racun dalam limbah agar tidak mencemari lingkungan” KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pembuatan dasar lantai bengkel kedap cairan (fluida) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pembangunan atap dengan talang air ke drainase KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pemisahan tempat sampah (organik, anorganik dan limbah B3) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Tempat penampung limbah B3 KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Penyediaan peralatan pencegahan terjadinya tumpahan dan/atau ceceran hidrokarbon KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Sistem tanggap darurat dan rencana mitigasi kegagalan struktur bendungan limbah tambang (tailing) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Proses pengolahan dan/atau pemurnian bijih emas tanpa menggunakan air raksa. KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
“Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”
“Badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.”
“Badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.”
4. KESTABILAN LERENG Lokasi Tambang/Bekas Tambang Lokasi timbunan Batuan Penutup (disposal) Lokasi penumpukan tanah zona pengakaran Kajian Geoteknik Penurunan permukaan tanah KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Lokasi Tambang/Bekas Tambang KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Lokasi timbunan Batuan Penutup (disposal) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Lokasi penumpukan tanah zona pengakaran (Bank top soil) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Kajian Geoteknik KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Penurunan permukaan tanah KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
5. PENGENDALIAN EMISI Pengelolaan debu Pengendalian emisi gas buang Pengelolaan produk samping yang mengandung radioaktif Pengelolalaan kegiatan peledakan, agar tidak menimbulkan gangguan kerusakan terhadap rumah, bangunan penting lain dan lingkungan di sekitar KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pengelolaan debu KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pengendalian emisi gas buang KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pengelolaan produk samping yang mengandung radioaktif KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pengelolalaan kegiatan peledakan, agar tidak menimbulkan gangguan kerusakan terhadap rumah, bangunan penting lain dan lingkungan di sekitar KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
6. REKLAMASI Pengisian kembali lubang bekas tambang Pemisahan dan pengelolaan tanah zona pengakaran Pemulihan fungsi permukaan tanah Pencegahan banjir / longsor KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pengisian kembali lubang bekas tambang KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pemisahan dan pengelolaan tanah zona pengakaran KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pemulihan fungsi permukaan tanah KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Pencegahan banjir / longsor KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
“Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya” UU No. 03 Tahun 2020
7. PENUTUPAN TAMBANG Keamanan Lingkungan Keberlangsungan Pembangunan KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Keamanan Lingkungan KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Keberlangsungan Pembangunan KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
“Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan” UU No. 03 Tahun 2020
“Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut untuk memulihkan fungsi lingkungan dan sosial setelah berakhirnya seluruh kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian” KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, dan Rencana Pascaoperasi Penilaian dan Persetujuan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Penyerahan Lahan Reklamasi Penyerahan Lahan Pascatambang dan Pascaoperasi KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
“Kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” UU No. 03 Tahun 2020
“Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan” PP No. 27 Tahun 2012
PP No. 27 Tahun 2012 “Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”
UU No. 32 Tahun 2009
UU No. 32 Tahun 2009 Memiliki AMDAL jika berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Memiliki UKL-UPL jika tidak termasuk dalam kriteria wajib dampak penting Memiliki Izin Lingkungan
PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019 Eksploitasi (Operasi Produksi) Kegiatan Operasi Mineral dan Batubara Luas Perizinan ≥ 200 HA Luas daerah terbuka ≥ 50 HA (kumulatif pertahun)
Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara Kapasitas dan/atau ≥ 1.000.000 Ton/Tahun Jumlah material penutup dipindahkan ≥ 4.000.000 Bank Cubic Meter (BCM)/Tahun PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam Kapasitas biji dan/atau ≥ 300.000 Ton/Tahun Jumlah material penutup dipindahkan ≥ 1.000.000 Ton/Tahun PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam Kapasitas biji dan/atau ≥ 300.000 Ton/Tahun Jumlah material penutup dipindahkan ≥ 1.000.000 Ton/Tahun PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan Logam atau Batuan Batuan, Luasan ≥ 50 HA Mineral Non Logam (Kapur), Luasan ≥ 50 HA PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
Pengolahan dan Pemurnian: Mineral Logam Semua Besaran Batubara ≥ 1.000.000 m3/tahun Mineral non Logam ≥ 500.000 m3/tahun Batuan ≥ 500.000 m3/tahun Mineral Radioaktif Semua Besaran PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
Lain-lain Eksploitasi (Op. Produksi) Mineral Radioaktif SemuaBesaran Penambangan di Laut Semua besaran Melakukan penempatan tailing di bawah laut Semua Besaran Pertambangan logam tanah jarang di pulau kecil <100km2 yang dilakukan terbuka SemuaBesaran PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
RKTTL (RENCANA KERJA TAHUNAN TEKNIS DAN LINGKUNGAN)
LAPORAN PELAKSANAAN RKL & RPL TRIWULAN SERTA TAHUNAN
RENCANA REKLAMASI
RENCANA PASCATAMBANG
PELAKSANAAN REKLAMASI
PELAKSANAAN PASCATAMBANG
JAMINAN REKLAMASI
JAMINAN PASCATAMBANG
Perlindungan lingkungan yang ada diarea pekerjaan anda dan jelaskan! Sebutkan minimal 5 (lima) peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertambangan! Apa yang dimaksud dengan reklamasi, pasca tambang dan pasca operasi?
RKTTL (RENCANA KERJA TAHUNAN TEKNIS DAN LINGKUNGAN) LAPORAN PELAKSANAAN RKL & RPL TRIWULAN SERTA TAHUNAN RENCANA REKLAMASI RENCANA PASCATAMBANG PELAKSANAAN REKLAMASI PELAKSANAAN PASCATAMBANG JAMINAN REKLAMASI JAMINAN PASCATAMBANG
“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” UU No. 32 Tahun 2009
“Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” UU No. 32 Tahun 2009
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf

Recommended

Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
AyuChaser
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014
ndoprb
 
Peraturan perundang
Peraturan perundangPeraturan perundang
Peraturan perundang
raimundo suherdin
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptxKEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
alifiafitrifadli1
 
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
aminuddindahana
 
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
HendriHeriyanto
 
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
wulanmunir1
 

Recommended

Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
AyuChaser
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014
ndoprb
 
Peraturan perundang
Peraturan perundangPeraturan perundang
Peraturan perundang
raimundo suherdin
 
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptxKEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR 2022.pptx
alifiafitrifadli1
 
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
1. Materi 1_Dasar Hukum SMKP Minerba - Alles.pdf
aminuddindahana
 
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
210069463 k-permen-lh-04-2012-indikator-ramah-lingkungan-tambang-terbuka-batu...
HendriHeriyanto
 
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
wulanmunir1
 
Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdal
FKP2B Cikarang
 
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdfTindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
AbdulBariGufroon
 
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
MetaKonten Media Monitoring
 
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganModul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
johnmaking
 
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdfStudi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Ferdian234
 
Kebijakan Pengawasan
Kebijakan PengawasanKebijakan Pengawasan
Kebijakan PengawasanDinas ESDM Kab. Sigi Prov. Sul-Teng
 
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksdaBahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Agung Nugroho Zaini
 
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdfPower point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
safetysem2019
 
Penyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana PastambangPenyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana Pastambang
YusufRiyandi
 
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan PascatambangMekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Manjemen Sumber daya Alam
Manjemen Sumber daya Alam Manjemen Sumber daya Alam
Manjemen Sumber daya Alam
Dicko Agustian
 
Kebijakan Pertambangan
Kebijakan PertambanganKebijakan Pertambangan
Kebijakan Pertambangan
Bandung Institute of Technology
 
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995Taufik Riyadi
 
Peraturan
PeraturanPeraturan
Peraturan
YusufRiyandi
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
MuhammadHardiIsmail
 
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Muhamad Wicaksono
 
Uu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
Uu no. 3 thn 2020 tentang MinerbaUu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
Uu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
CIkumparan
 
IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptx
IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptxIDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptx
IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptx
puspaidiputra
 
Materi DLH Jatim -Apindo.ppt
Materi DLH Jatim -Apindo.pptMateri DLH Jatim -Apindo.ppt
Materi DLH Jatim -Apindo.ppt
HRDLasmono
 
13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim
13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim
13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim
Koran Bekas
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
 

More Related Content

Similar to 6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf

Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdal
FKP2B Cikarang
 
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdfTindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
AbdulBariGufroon
 
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
MetaKonten Media Monitoring
 
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganModul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
johnmaking
 
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdfStudi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Ferdian234
 
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksdaBahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Agung Nugroho Zaini
 
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdfPower point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
safetysem2019
 
Penyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana PastambangPenyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana Pastambang
YusufRiyandi
 
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan PascatambangMekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Manjemen Sumber daya Alam
Manjemen Sumber daya Alam Manjemen Sumber daya Alam
Manjemen Sumber daya Alam
Dicko Agustian
 
Kebijakan Pertambangan
Kebijakan PertambanganKebijakan Pertambangan
Kebijakan Pertambangan
Bandung Institute of Technology
 
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995Taufik Riyadi
 
Peraturan
PeraturanPeraturan
Peraturan
YusufRiyandi
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
MuhammadHardiIsmail
 
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Muhamad Wicaksono
 
Uu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
Uu no. 3 thn 2020 tentang MinerbaUu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
Uu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
CIkumparan
 
IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptx
IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptxIDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptx
IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptx
puspaidiputra
 
Materi DLH Jatim -Apindo.ppt
Materi DLH Jatim -Apindo.pptMateri DLH Jatim -Apindo.ppt
Materi DLH Jatim -Apindo.ppt
HRDLasmono
 
13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim
13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim
13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim
Koran Bekas
 

Similar to 6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf (20)

Peraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdalPeraturan perundang-undangan-amdal
Peraturan perundang-undangan-amdal
 
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdfTindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
Tindak Pidana LH Pencemaran Laut.pdf
 
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
 
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganModul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan
 
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdfStudi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
 
Kebijakan Pengawasan
Kebijakan PengawasanKebijakan Pengawasan
Kebijakan Pengawasan
 
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksdaBahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
Bahan kabid p2 klh sosialisasi pksda
 
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdfPower point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
Power point data untuk Diklat POP Peraturan Metreri ESDM .pdf
 
Penyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana PastambangPenyusunan Rencana Pastambang
Penyusunan Rencana Pastambang
 
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan PascatambangMekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
 
Manjemen Sumber daya Alam
Manjemen Sumber daya Alam Manjemen Sumber daya Alam
Manjemen Sumber daya Alam
 
Kebijakan Pertambangan
Kebijakan PertambanganKebijakan Pertambangan
Kebijakan Pertambangan
 
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
 
Peraturan
PeraturanPeraturan
Peraturan
 
Hukum lingkungan
Hukum lingkunganHukum lingkungan
Hukum lingkungan
 
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
Peraturan menteri esdm nomor 7 tahun 2020
 
Uu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
Uu no. 3 thn 2020 tentang MinerbaUu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
Uu no. 3 thn 2020 tentang Minerba
 
IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptx
IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptxIDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptx
IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN (METODE & CONTOH DAMPAK_new 2019.pptx
 
Materi DLH Jatim -Apindo.ppt
Materi DLH Jatim -Apindo.pptMateri DLH Jatim -Apindo.ppt
Materi DLH Jatim -Apindo.ppt
 
13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim
13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim
13 pembangunan-berkelanjutan-perubahan-iklim
 

Recently uploaded

LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
heridawesty4
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
Hernowo Subiantoro
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
erlita3
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
haryonospdsd011
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
AgusRahmat39
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
SABDA
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 

Recently uploaded (20)

LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdfLaporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
Laporan pembina seni tari - www.kherysuryawan.id.pdf
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdfPETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
PETUNJUK TEKNIS PPDB JATIM 2024-sign.pdf
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
Dokumen Rangkuman Kehadiran Guru ini dipergunakan sebagai bukti dukung yang w...
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 

6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf

  • 1.
  • 2. EKSPLORASI PENDAHULUAN EKSPLORASI DETAIL STUDI KELAYAKAN PRODUKSI, PEMPROSESAN, PEMASARAN DAN REKLAMASI $ + - WAKTU 3 Tahun 2 Tahun 2-5 Tahun 5-10 Tahun PENGELOLAAN PASCA TAMBANG REHABILITASI BEKAS TAMBANG 5-25 Tahun SPEKULASI INVESTASIMODAL PENGEMBALIAN MODAL DAN KEUNTUNGAN DANA JAMINAN REKLAMASI DANA JAMINAN PASCA TAMBANG PENUTUPAN TAMBANG
  • 3.
  • 5. Keterdapatan di muka bumi tidak dapat memilih tempat
  • 6. Tahapan harus dilalui : Penyelidikan Umum Eksplorasi Eksploitasi Pasca Tambang
  • 7. Sumberdaya tak terbarukan (non renewable)
  • 10. Memberikan efek ganda yang besar
  • 12. Berada di bawah tanah Keterdapatan di muka bumi tidak dapat memilih tempat Tahapan harus dilalui : Penyelidikan Umum Eksplorasi Eksploitasi Pasca Tambang Sumberdaya tak terbarukan (non renewable) Padat modal, teknologi dan resiko Penggerak pembangunan Memberikan efek ganda yang besar Risiko finansial sangat besar
  • 13.
  • 14. Dampak eksplorasi dibiaskan dengan dampak eksploitasi
  • 15. Pertambangan sebagai perusak lingkungan / kawasan hutan (banyak yang sudah melakukan perlindungan lingkungan, namun ada juga yang belum)
  • 16. Analogi dampak kegiatan industri lain untuk pertambangan
  • 17. Rendahnya kontribusi pertambangan (fakta untuk regional / lokal cukup besar)
  • 18. Tambang terbuka semakin dibatasi ruang geraknya
  • 19. Dampak eksplorasi dibiaskan dengan dampak eksploitasi Pertambangan sebagai perusak lingkungan / kawasan hutan (banyak yang sudah melakukan perlindungan lingkungan, namun ada juga yang belum) Analogi dampak kegiatan industri lain untuk pertambangan Rendahnya kontribusi pertambangan (fakta untuk regional / lokal cukup besar) Tambang terbuka semakin dibatasi ruang geraknya
  • 20.
  • 21.
  • 22. No. 05 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  • 23. No. 04 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara
  • 24. No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • 25. No. 02 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahanDaerah Menjadi Undang-Undang
  • 26. No. 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air
  • 27. No. 03 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  • 28. No. 05 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya No. 04 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 02 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Sumber Daya Air No. 03 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  • 29.
  • 30. No. 41 Tahun 1999, Pengendalian Pencemaran Udara
  • 31. No. 74 Tahun 2001, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  • 32. No. 22 Tahun 2010, Wilayah Pertambangan
  • 33. No. 23 Tahun 2010, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  • 34. No. 55 Tahun 2010, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  • 35. No. 78 Tahun 2010, Reklamasi dan Pasca tambang
  • 36. No. 66 Tahun 2014, Kesehatan Lingkungan
  • 37. No. 101 Tahun 2014, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya
  • 38. No. 01 Tahun 2017, Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
  • 39. No. 27 Tahun 2017, Izin Lingkungan
  • 40. No. 08 Tahun 2018, Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  • 41. No. 41 Tahun 1999, Pengendalian Pencemaran Udara No. 74 Tahun 2001, Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun No. 22 Tahun 2010, Wilayah Pertambangan No. 23 Tahun 2010, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara No. 55 Tahun 2010, Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara No. 78 Tahun 2010, Reklamasi dan Pasca tambang No. 66 Tahun 2014, Kesehatan Lingkungan No. 101 Tahun 2014, Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya No. 01 Tahun 2017, Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara No. 27 Tahun 2017, Izin Lingkungan No. 08 Tahun 2018, Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
  • 42.
  • 43. No. 32 Tahun 1990, Pengelolaan Kawasan Lindung
  • 44. No. 01 Tahun 2012, Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
  • 45. No. 32 Tahun 1990, Pengelolaan Kawasan Lindung No. 01 Tahun 2012, Pelaksanaan dan Pengawasan Terkait Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara
  • 46.
  • 47. LHK No. 5 Tahun 2014, Baku Mutu Air Limbah LHK No. 26 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik LHK No. P.16 Tahun 2019, Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah LHK No. P.12 Tahun 2020, Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun LH No. 16 Tahun 2012, Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup LH No. 04 Tahun 2014, Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Hutbun No. 146 Tahun 1999, Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan
  • 48. No. 26 Tahun 2018, Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara No. 1827 Tahun 2018, Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
  • 49. Permen Kesehatan No. 718 Tahun 1987, Pengaruh Kebisingan Terhadap Kesehatan Permen Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2018, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
  • 50. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik : Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pasca tambang Pengelolaan sisa tambang sampai memenuhi standar baku mutu sebelum dilepas ke media lingkungan Menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai peruntukan lahan pascatambang UU No. 03 Tahun 2020 Memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi Menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi dan/atau pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri. Melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang
  • 51. UU No. 32 Tahun 2009
  • 52. Perencanaan UU No. 32 Tahun 2009
  • 53. Pemanfaatan UU No. 32 Tahun 2009
  • 55. Pengawasan UU No. 32 Tahun 2009
  • 56. Penegakan Hukum UU No. 32 Tahun 2009
  • 58. Bagi IUP, IUPK : Pengelolaan Lingkungan Hidup Reklamasi Pasca Tambang Pascaoperasi PERMEN ESDM No. 26 Tahun 2018
  • 59. Bagi IUJP : Pengelolaan Lingkungan Hidup PERMEN ESDM No. 26 Tahun 2018
  • 60. Pengelolaan LH. kegiatan eksplorasi KEPMEN ESDM No. 1827 Tahun 2018 Pengelolaan LH. kegiatan konstruksi Pengelolaan LH. kegiatan penambangan Pengelolaan LH. kegiatan pengangkutan Pengelolaan LH. kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian Pemantauan LH. Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan LH. Sistem pengelolaan perlindungan LH. pertambangan Penghargaan pengelolaan LH. pertambangan
  • 61. Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, dan Rencana Pascaoperasi KEPMEN ESDM No. 1827 Tahun 2018 Penilaian dan Persetujuan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Penyerahan Lahan Reklamasi Penyerahan Lahan Pascatambang dan Pascaoperasi
  • 62.
  • 68. Terganggunya siklus alami yang telah berlangsung sebelumnya
  • 69. Mempengaruhi kualitas air permukaan dan air tanah
  • 71. Terjadi perubahan bentang alam (tamka) Gangguan terhadap keseimbangan alam Perubahan komunitas alami Perubahan iklim mikro Perubahan fungsi lahan/tata guna lahan Terganggunya siklus alami yang telah berlangsung sebelumnya Mempengaruhi kualitas air permukaan dan air tanah Potensi terjadinya pencemaran
  • 72. Pengelolaan & pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan hidup Penanggulangan dan pemulihan jika terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 73. KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 74. 1. PENGENDALIAN AIR ASAM TAMBANG 2. PENGENDALIAN EROSI DAN SEDIMENTASI 3. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR & TAILING (LIMBAH PENAMBANGAN & PENGOLAHAN) 4. KESTABILAN LERENG 6. REKLAMASI 7. PENUTUPAN TAMBANG 5. PENGENDALIAN EMISI KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 75. 1. PENGENDALIAN AIR ASAM TAMBANG Kajian Geokimia Manajemen penempatan batuan penutup Pengkapsulan (dry cover) Metode perendaman (wet cover) Pencampuran material pembentuk asam dengan material yang tidak berpotensi membentuk asam atau bersifat basa Cara aktif : penggunaan bahan kimia penetral asam seperti kapur, soda kaustik Cara pasif : lahan basah (wetland), open limestone channel B. PENANGGULANGAN : A. PENCEGAHAN : KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 76. PENGERTIAN AIR ASAM TAMBANG “Air asam yang terjadi akibat oksidasi mineral sulfida oleh air dan oksigen pada kegiatan tambang” Mineral Sulfida + O2 + H2O = H2SO4 KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 77.
  • 80. PROSES TERBENTUKNYA AIR ASAM TAMBANG
  • 81. A. PENCEGAHAN Melakukan Kajian Geokimia KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 82. A. PENCEGAHAN Manajemen penempatan batuan penutup KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 83. A. PENCEGAHAN Pengkapsulan (dry cover) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 84. A. PENCEGAHAN Metode perendaman (wet cover) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 85. A. PENCEGAHAN Pencampuran material pembentuk asam dengan material yang tidak berpotensi membentuk asam atau bersifat basa KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 86. B. PENANGGULANGAN : Cara aktif : penggunaan bahan kimia penetral asam seperti kapur, soda kaustik KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 87. Cara pasif : lahan basah (wetland), open limestone channel B. PENANGGULANGAN : KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 88. Pembuatan Drainase Daur / Penggunaan air kerja menggunakan sirkulasi tertutup Kajian hidrologi dan hidrogeologi Pembuatan sumur pantau Pencegahan abrasi dan pendangkalan pantai 2. PENGENDALIAN EROSI DAN SEDIMENTASI KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 89. Pembuatan Drainase KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 90. Daur ulang / Penggunaan air kerja menggunakan sirkulasi tertutup KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 91. Kajian hidrologi dan hidrogeologi KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 92. Pembuatan sumur pantau KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 93. Pencegahan abrasi dan pendangkalan pantai KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 94. 3. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR & TAILING (LIMBAH PENAMBANGAN & PENGOLAHAN) Kolam pengendap Kolam perangkap limbah cair terkontaminasi hidrokarbon Instalasi pengolahan air limbah Pembuatan dasar lantai bengkel kedap cairan (fluida) Pembangunan atap dengan talang air ke drainase Pemisahan tempat sampah (organik, anorganik dan limbah B3) Tempat penampung limbah B3 Penyediaan peralatan pencegahan terjadinya tumpahan dan/atau ceceran hidrokarbon Sistem tanggap darurat dan rencana mitigasi kegagalan struktur bendungan limbah tambang (tailing) Proses pengolahan dan/atau pemurnian bijih emas tanpa menggunakan air raksa. KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 95. Kolam pengendap (SETTLING POND) “Lokasi/kawasan yang berfungsi untuk mengendapkan lumpur dari suatu aliran permukaan di area tambang” KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 96. Kolam perangkap limbah cair terkontaminasi hidrokarbon (OIL TRAP) “Lokasi/kawasan yang berfungsi untuk memisahkan sisa-sisa oli/minyak/limbahhidrokarbon dari hasil kegiatan pekerjaan/sarana yang potensial terjadi ceceran minyak” KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 97. Pengolahan air limbah bekas pemurnian/pengolahan (TAILING POND) “Kolam yang dibuat untuk mengendapkan/ menetralkan suatu limbah cair, sebuah proses pengolahan dengan tujuan mengendapkan muatan partikel maupun racun dalam limbah agar tidak mencemari lingkungan” KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 98. Pembuatan dasar lantai bengkel kedap cairan (fluida) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 99. Pembangunan atap dengan talang air ke drainase KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 100. Pemisahan tempat sampah (organik, anorganik dan limbah B3) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 101. Tempat penampung limbah B3 KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 102. Penyediaan peralatan pencegahan terjadinya tumpahan dan/atau ceceran hidrokarbon KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 103. Sistem tanggap darurat dan rencana mitigasi kegagalan struktur bendungan limbah tambang (tailing) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 104. Proses pengolahan dan/atau pemurnian bijih emas tanpa menggunakan air raksa. KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 105. “Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.”
  • 106. “Badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.”
  • 107. “Badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Limbah B3.”
  • 108. 4. KESTABILAN LERENG Lokasi Tambang/Bekas Tambang Lokasi timbunan Batuan Penutup (disposal) Lokasi penumpukan tanah zona pengakaran Kajian Geoteknik Penurunan permukaan tanah KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 109. Lokasi Tambang/Bekas Tambang KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 110. Lokasi timbunan Batuan Penutup (disposal) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 111. Lokasi penumpukan tanah zona pengakaran (Bank top soil) KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 112. Kajian Geoteknik KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 113. Penurunan permukaan tanah KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 114. 5. PENGENDALIAN EMISI Pengelolaan debu Pengendalian emisi gas buang Pengelolaan produk samping yang mengandung radioaktif Pengelolalaan kegiatan peledakan, agar tidak menimbulkan gangguan kerusakan terhadap rumah, bangunan penting lain dan lingkungan di sekitar KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 115. Pengelolaan debu KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 116. Pengendalian emisi gas buang KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 117. Pengelolaan produk samping yang mengandung radioaktif KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 118. Pengelolalaan kegiatan peledakan, agar tidak menimbulkan gangguan kerusakan terhadap rumah, bangunan penting lain dan lingkungan di sekitar KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 119. 6. REKLAMASI Pengisian kembali lubang bekas tambang Pemisahan dan pengelolaan tanah zona pengakaran Pemulihan fungsi permukaan tanah Pencegahan banjir / longsor KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 120. Pengisian kembali lubang bekas tambang KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 121. Pemisahan dan pengelolaan tanah zona pengakaran KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 122. Pemulihan fungsi permukaan tanah KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 123. Pencegahan banjir / longsor KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 124. “Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya” UU No. 03 Tahun 2020
  • 125. 7. PENUTUPAN TAMBANG Keamanan Lingkungan Keberlangsungan Pembangunan KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 126. Keamanan Lingkungan KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 128. “Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan” UU No. 03 Tahun 2020
  • 129. “Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut untuk memulihkan fungsi lingkungan dan sosial setelah berakhirnya seluruh kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian” KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 130. Penyusunan Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, dan Rencana Pascaoperasi Penilaian dan Persetujuan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Pelaksanaan Reklamasi, Pascatambang, dan Pascaoperasi Pelaporan dan Pencairan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Penyerahan Lahan Reklamasi Penyerahan Lahan Pascatambang dan Pascaoperasi KEPMEN ESDM NO. 1827 Tahun 2018
  • 131. “Kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” UU No. 03 Tahun 2020
  • 132. “Pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan” PP No. 27 Tahun 2012
  • 133. PP No. 27 Tahun 2012 “Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”
  • 134. UU No. 32 Tahun 2009
  • 135. UU No. 32 Tahun 2009 Memiliki AMDAL jika berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Memiliki UKL-UPL jika tidak termasuk dalam kriteria wajib dampak penting Memiliki Izin Lingkungan
  • 136. PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019 Eksploitasi (Operasi Produksi) Kegiatan Operasi Mineral dan Batubara Luas Perizinan ≥ 200 HA Luas daerah terbuka ≥ 50 HA (kumulatif pertahun)
  • 137. Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara Kapasitas dan/atau ≥ 1.000.000 Ton/Tahun Jumlah material penutup dipindahkan ≥ 4.000.000 Bank Cubic Meter (BCM)/Tahun PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
  • 138. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam Kapasitas biji dan/atau ≥ 300.000 Ton/Tahun Jumlah material penutup dipindahkan ≥ 1.000.000 Ton/Tahun PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
  • 139. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral Logam Kapasitas biji dan/atau ≥ 300.000 Ton/Tahun Jumlah material penutup dipindahkan ≥ 1.000.000 Ton/Tahun PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
  • 140. Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan Logam atau Batuan Batuan, Luasan ≥ 50 HA Mineral Non Logam (Kapur), Luasan ≥ 50 HA PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
  • 141. Pengolahan dan Pemurnian: Mineral Logam Semua Besaran Batubara ≥ 1.000.000 m3/tahun Mineral non Logam ≥ 500.000 m3/tahun Batuan ≥ 500.000 m3/tahun Mineral Radioaktif Semua Besaran PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
  • 142. Lain-lain Eksploitasi (Op. Produksi) Mineral Radioaktif SemuaBesaran Penambangan di Laut Semua besaran Melakukan penempatan tailing di bawah laut Semua Besaran Pertambangan logam tanah jarang di pulau kecil <100km2 yang dilakukan terbuka SemuaBesaran PERMEN LHK No. P.38 Tahun 2019
  • 143.
  • 144. RKTTL (RENCANA KERJA TAHUNAN TEKNIS DAN LINGKUNGAN)
  • 145. LAPORAN PELAKSANAAN RKL & RPL TRIWULAN SERTA TAHUNAN
  • 152. Perlindungan lingkungan yang ada diarea pekerjaan anda dan jelaskan! Sebutkan minimal 5 (lima) peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertambangan! Apa yang dimaksud dengan reklamasi, pasca tambang dan pasca operasi?
  • 153. RKTTL (RENCANA KERJA TAHUNAN TEKNIS DAN LINGKUNGAN) LAPORAN PELAKSANAAN RKL & RPL TRIWULAN SERTA TAHUNAN RENCANA REKLAMASI RENCANA PASCATAMBANG PELAKSANAAN REKLAMASI PELAKSANAAN PASCATAMBANG JAMINAN REKLAMASI JAMINAN PASCATAMBANG
  • 154. “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” UU No. 32 Tahun 2009
  • 155. “Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” UU No. 32 Tahun 2009